Upload
nguyenminh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Buletin Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Edisi 32/Agustus 2018
Upaya Percepatan Realisasi Metropolitan Mataram RayaBPIW • Kementerian PUPR
BPIW Fokuskan Program pada 3 Kawasan Prioritas
IkutiKuis BPIWdi hal.59
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 20182
InFRastRUKtUR PUPRteRPadU UntUK negeRI
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210
Email: [email protected]. +6221-2751 5804
Badan PengemBangan InFRastRUKtUR WIlaYaH (BPIW)KementeRIan PUPR
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 1
Salam Sinergi
Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi edisi 32 pada bulan Agustus ini bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-73
dan pelaksanaan Asian Games. Pada momen spesial tersebut, kami terus menyajikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tema utama edisi kali ini mengenai dukungan terhadap tiga kawasan prioritas yakni Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Tema tersebut dibahas dalam Kabar Utama.
Kemudian pada Laporan Khusus kami menyajikan informasi mengenai dukungan Kementerian PUPR terhadap Pengembangan Kawasan Metropolitan Mataram Raya. Untuk rubrik Wawancara mengupas mengenai pandangan dari Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Ir. Kuswardono, MCP mengenai beberapa hal seperti program prioritas yang sedang dilakukan hingga akhir tahun ini dan pandangannya terkait kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun dengan antar Kementerian/Lembaga.
Pada rubrik Sosok, akan mengangkat sosok dari Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis BPIW Wahyu Hendrastomo, ST, MM. Pada rubrik Opini akan ditampilkan pemikiran dari Kasubbag Pengembangan Pegawai Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana BPIW, Kementerian PUPR, Rikawati, S.T., M.T, tentang citra satelit untuk pemetaan.
Informasi reguler juga tetap kami hadirkan seperti rubrik Kilas BPIW yang menyajikan berita-berita selama satu bulan dan Teropong Media yang mengupas berita-berita yang dimuat di media massa. Selain itu juga ada rubrik Teknologi yang kali ini menampilkan Penerapan Teknologi Beton Ferosemen Untuk Jaringan Irigasi Tersier Perdesaan. Dalam rubrik Jalan-jalan dibahas mengenai pesona wisata di Lombok Tengah. Dokumentasi kegiatan dalam menyambut HUT RI yang ke-73 juga disajikan dalam rubrik Potret.
Mengiringi semaraknya pelaksanaan Asian Games yang digelar di Jakarta dan Palembang, disajikan juga mengenai Pembangunan Venue Asian Games dalam rubrik Serba-serbi. Sajian ringan juga tetap kami hadirkan seperti rubrik Tips, Obras, dan juga Kuis BPIW.
Kami berharap berbagai informasi beragam dengan tampilan yang menarik yang kami sajikan ini dapat memenuhi harapan pembaca yang budiman serta memperkaya pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
Salam hormat,
Pemimpin Redaksi
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 20182
04 Kabar Utama:BPIW Fokuskan Program pada 3 Kawasan Prioritas
48 Serba SerbiTujuh Diantara Belasan Venue yang Kementerian PUPR Tangani untuk Asian Games 2018
tim Penyusun:
Pelindung: Hadi Sucahyono
Pengarah: Firman Hatorangan Napitupulu
PenasehatBobby PrabowoIwan Nurwanto KuswardonoAgusta Ersada Sinulingga
Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:P. Yudantoro
Redaktur Pelaksana:Shoviah
editor :Hendra DjamalMutri Batul Aini
tim Pembuat artikel:Indira Dwi KusumatutiDaris AnugrahAlis ListalatuRian Farhan
sekretariat:Untung PriyonoNur Wahyu
Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruk-tur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.
Tulisan dapat dikirim ke email: [email protected], [email protected]
Design : Heri HitoInfografis, layout & Kartunis : Ajeng Ayuning Pertiwi
diterbitkan oleh: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR
alamat Redaksi:Gedung G, BPIW Lantai 1Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110Email: [email protected], [email protected]: bpiw.pu.go.idNo. Telp. +6221-2751 5804
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 3
Perspektif
daftar isi
12 29
Edisi 32/Agustus 2018
Wawancara:Ir. Kuswardono,MCPPusat Pengembangan Kawasan StrategisBPIW Kementerian PUPR
Lapsus:Upaya Percepatan Realisasi Metropolitan Mataram Raya
52 Teknologi:Penerapan Teknologi Beton FerosemenUntuk Jaringan Irigasi Tersier Perdesaan
Potret:Upacara Peringatan HUT RI ke-73 di Kementerian PUPR54
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 20184
BPIW Fokuskan Program pada 3 Kawasan Prioritas
Pemerintah telah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dua program telah ditetapkan melalui
Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kementerian PUPR melalui perencanaan dan pemprograman yang dibuat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut andil memberi dukungan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi pada PSN tersebut, terutama untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Industri (KI).
Jalan akses di KSPN Mandeh, Sumbar. Sumber: Dok. PUPR
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 5
BPIW Fokuskan Program pada 3 Kawasan Prioritas
Menurut Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono instansinya fokus
membuat program dukungan infrastruktur terhadap kawasan tema tertentu yakni KEK, KSPN dan KI. “Kita fokus pada tiga hal itu, karena akan berdampak riil pada pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya dengan meningkatnya angka kunju-ngan wisatawan terutama wisatawan manca-negara, maka akan meningkatkan devisa negara,” ucap Hadi beberapa waktu lalu.
Demikian pula kawasan KI dan KEK, bila tumbuh dan berkembang akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu telah menetapkan dukungan terhadap kawasan strategis prioritas yakni 25 KSPN, 11 KEK, dan 20 KI. Pembangunan infrastruktur PUPR yang dibuatkan programnya oleh BPIW dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.
Berikut dukungan infrastruktur sektor PUPR untuk tiga PSN tersebut :
1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Beberapa daerah telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai KEK. Namun juga ada daerah yang tidak hanya ditetapkan
sebagai KEK tapi juga sekaligus sebagai KI. Dukungan Kementerian PUPR diberikan KEK maupun KEK yang juga sebagai KI. Berikut uraiannya:
KEK/KI Sei MangkeiKEK Sei Mangkei Berlokasi di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah selesai berjalan adalah Preservasi pada ruas Jalan Tanjung Kasau - Indrapura - Lima Puluh - Sei Bejangkar - Bts. Kota Kisaran Dan Lima Puluh - Sei Mangke - Sp. Kuala Tanjung - Kuala Tanjung pada tahun 2017.
KEK Merauke Dukungan pengembangan infrastruktur di KEK Merauke yang ada di Provinsi Papua ini seperti pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi air baku Sungai Maro Kota Merauke.
KEK Tanjung Api-api KEK Tanjung Api-api berlokasi di Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. Dukungan program pembangunan adalah Rehabilitasi Jembatan Betung - Kota Sekayu – Mangunjaya dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Betung Kab. Banyuasin di tahun 2017.
KEK PaluDukungan infrastruktur PUPR di KEK Palu Provinsi Sulawesi Tengah ini didasari pada beberapa hal, salah satunya direktif
“Kita fokus pada tiga hal itu, karena akan berdampak riil pada pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya dengan meningkatnya angka kunju-ngan wisatawan terutama wisatawan manca-negara, maka akan meningkatkan devisa negara,” ucap Hadi.
40 unit Rumah Khusus Nelayan di Sigli. Sumber: BPIW
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 20186
Presiden Joko Widodo. Dukungan untuk KEK Palu seperti program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman, pembinaan dan pengawasan pengembangan kawasan permukiman.
KEK/KI BitungKawasan Bitung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara terdapat KEK dan KI. Program dukungan infrastruktur PUPR akan dilaksanakan seperti pemeliharaan rehabilitasi minor jalan Girian (Bitung) – Likupang, pemeliharaan rehabilitasi minor jalan Tondano - Wasian - Kokas - Langowan – Kawangkoan, pemeliharaan rehabilitasi minor jalan Jalan Wolter Monginsidi.
KEK Morotai Kawasan Morotai Provinsi Maluku Utara terdapat KEK Morotai. Dukungan program infrastruktur PUPR 2019 mengakomodir berbagai masukan, seperti pemeliharaan rutin jalan Dalam Kota Daruba, Pelebaran Jalan Daruba – Wayabula.
KEK Sorong Di ujung Indonesia atau tepatnya di Sorong Provinsi Papua Barat terdapat KEK. Sejumlah program pembangunan infrastruktur PUPR seperti pembangunan jalan Aimas Bandara Segun, dan pembangunan jalan penghubung ruas Jalan Nasional Klamono Bandara Segun.
KEK Arun-LhokseumaweAktivitas di KEK Arun Lhokseumawe di Provinsi Aceh ini sudah didukung dengan fasilitas di dalam kawasan yang merupakan peninggalan aktivitas Kilang LNG Arun yang berakhir pada tahun 2000.
Oleh karena itu, pengembangan baru KEK Arun Lhokseumawe dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
Beberapa program dukungan infrastruktur sektor PUPR seperti pembangunan infrastruktur permukiman kumuh kawasan Kota Lhokseumawe, supervisi pembangunan infrastruktur permukiman kumuh Kawasan Kota Lhokseumawe
Pelebaran Simpang dan Pembangunan Flyover Perlintasan KA Lima Puluh (2017)
Rusun untuk Pekerja KEK Sei Mangkei untuk menampung ± 5.000 pekerja 2 TB (2017)
Penanganan (Flyover) Simpang Kuala Tanjung (DED)
(2017)
Peningkatan Jalan Simpang Mayang-Sei Mangkei
-Lima Puluh-Simpang
Inalum Kuala Tanjung
(2017)
Pembangunan dan
Peningkatan Kapasitas
IPAL KEK Sei
Mangkei
(2018)
• Pembangunan sistem pengendalian banjir di Kawasan Industri Sei Mangkei (2015)
• Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kabupaten Simalungun (2016)
• Pembangunan Bendung anak Sungai Bah Bolon Industri 500 lt/dt (2017)
• Pembangunan Embung di Kab. Simalungun (2018)
Pembangunan jalan akses Lima Puluh, Sei Bejangkar
(2018)
DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPRDEVELOPMENT PLAN KEK SEI MANGKEI & KI KUALA TANJUNG 2015-2019
KEK SEI MANGKEIke TebingTinggi
Dukungan untuk KEK Palu seperti
program pembinaan dan pengembangan
infrastruktur permukiman, pembinaan dan
pengembangan kawasan permukiman, pembinaan
dan pengawasan pengembangan kawasan
permukiman.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 7
KEK Galang BatangProgram dukungan dari Kementerian PUPR antara lain, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pembangunan SPAM kawasan perkotaan, pengawasan teknik dan supervisi kegiatan perluasan SPAM perkotaan, perluasan SPAM perkotaan di Kota Batam pada tahun 2017.
KEK MBTKPembangunan di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo melalui direktifnya, seperti Penanganan jalan Samarinda-Bontang dan Sangatta-Maloy Kaltim. Pada 2018 di KEK itu direncanakan pembangunan Preservasi Rekonstruksi Sangata – Sp. Perdau – MA. Lembak – Pel. Ronggang – Sangkulirang – Akses Maloy. Program 2019 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Nasional Akses Pelabuhan Maloy dan Rekonstruksi Jalan Sp. Perdau – Maloy.
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Selain KEK, Kementerian PUPR mendukung KPSN di beberapa daerah. Kawasan wisata ini ada juga yang termasuk sebagai KEK. Berikut uraiannya:
KSPN Tanjung Kelayang KSPN Tanjung Kelayang yang berada di Provinsi Bangka Belitung memiliki keindahan alam yang menawan. Beberapa program dukungan pembangunan infrastruktur PUPR melalui Pengerukan Embung Konservasi Kolong Mempadin, Kab. Belitung, Supervisi Konstruksi Pengerukan Embung Konservasi Kolong Mempadin, Kab. Belitung
KEK/KSPN Tanjung Lesung Arahan dukungan infrastruktur PUPR di kawasan tersebut seperti Program Penyelenggaraan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Rekonstruksi Jalan, Rekonstruksi Jalan Bts. Kota Cilegon-Cibaliung dan Citereup-Tanjung Lesung
KEK/KSPN Lombok (Mandalika)Pada 2018 ini dilakukan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Nusa Tenggara Barat, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Katon Kompleks di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Katon Kompleks di Kabupaten Lombok Tengah. BPIW saat ini tengah menyusun Integrated Tourism Masterplan (ITMP) untuk tiga KSPN yakni Borobudur, Danau Toba dan
Pembangunan di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) mendapat
perhatian dari Presiden Joko Widodo melalui
direktifnya, seperti Penanganan jalan
Samarinda-Bontang dan Sangatta-Maloy Kaltim.
TPA Sawahlunto, Sumbar Sumber: PUPR
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 20188
Lombok (Mandalika). Penyusunan rencana induk pariwisata terintegrasi ini untuk mendukung pencapaian target wisatawan mancanegara 20 juta pada 2019 mendatang.
KSPN WakatobiTelah dijalankan beberapa program seperti Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku, Unit air baku yang dibangun, Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (0,01 m3/detik)
KSPN BorobudurKementerian PUPR telah memberikan dukungannya terhadap KSPN Borobudu rmelalui sejumlah program, seperti Penataan Kawasan Wisata Candi Mendut Kab. Magelang dan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang pada tahun 2018 serta untuk dukungan akses jalan yaitu program Rehabilitasi Jalan Tanjung Japuan-Mendut di Kab. Magelang pada tahun 2017
KSPN Danau TobaDukungan infrastruktur PUPR yang menjadi bagian program yang dibuat BPIW seperti pad jalan lingkar pulau samosir yaitu kegiatan preservasi dan pelebaran pada ruas jalan Pangururan - Ambarita - Tomok -
Onan Runggu serta kegiatan preservasi dan pelebaran pada ruas jalan Tele - Pangururan – Nainggolan - Onan Runggu.
KSPN Kepulauan SeribuProgram pembangunan infrastruktur PUPR jangka pendek seperti Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Pulau Harapan dan Pembangunan Pengolahan air bersih (Pengolahan air asin menjadi air tawar) Pulau Harapan pada 2019.
KSPN Bromo Tengger SemeruSejumlah program untuk mendukung KSPN tersebut diantaranya Pembangunan Rumah Susun SNVT Provinsi Jawa Timur Paket Kab. Pasuruan pada 2017. Program pelebaran Jalan Lawean - Sukapura masuk data pra Konreg 2018 untuk indikasi program pada 2019 mendatang
KSPN Labuan Bajo Arahan Indikasi program kegiatan pengembangan infrastruktur PUPR di KSPN Labuan Bajo seperti Pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo Labuan Bajo / KSPN dan Pembangunan Jalan Akses Bandara Komodo Labuan Bajo / KSPN
KSPN TorajaBerdasarkan Development Plan yang dibuat BPIW untuk 2015-2019, sejumlah program telah direncanakan di KSPN Toraja Sulawesi
Program pembangunan infrastruktur PUPR
jangka pendek seperti Pembangunan Prasarana
Pengaman Pantai di Pulau Harapan
dan Pembangunan Pengolahan air bersih
(Pengolahan air asin menjadi air tawar) Pulau
Harapan pada 2019.
1. Optimalisasi IPLT Kota Magelang (2016) 2. Pembangunan TPS 3R Kab. Magelang
(2016) 3. Optimalisasi IPLT Kota Magelang (2017) 4. FS Air Minum Kawasan Borobudur (2018)
1. Preservasi Pemel. Rutin Jalan Parakan-Secang- Magelang-Bts Jogja (2016)
2. Rutin Jalan bts Kota Magelang Keprekan (2017)
3. Pelebaran Jln Urip Sumoharjo Magelang (2017)
4. Rekonstruksi Jln Suraji Tirtonegoro Klaten (2018)
5. Pembangunan Jalan Tol Yogya Bawen, Kab. Magelang (2018 – 2019)
6. Pengembangan jalan kolektor jalur Magelang-salatiga, Magelang-Boyolali (2018 – 2019)
1. Studi Larap Dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bendungan Pasuruhan (2017)
2. Peningkatan Fungsi Lindung Berupa Kawasan Sempadan Sungai Di Kawasan Borobudur (2017)
3. Pengamanan Sungai Progo dan Sungai Elo (2017)
4. Pengendalian Banjir di Sungai Progo (2017)
5. Rehabilitasi fungsi lindung daerah resapan air Kawasan Borobudur (2018)
DEVELOPMENT PLAN KSPN BOROBUDUR 2015 - 2019
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 9
Selatan seperti rekonstruksi jalan Enrekang - Makale – Rantepao, rekonstruksi jalan Enrekang - Makale – Rantepao.
KSPN MandehKSPN Mandeh yang berada di Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa program dukungan infrastruktur PUPR yang telah selesai pada tahun 2017 seperti Pemb. Infrastruktur Kws. Permukiman Perdesaan Potensial Kws. Minapolitan Kec. Koto XI Tarusan, Nagari Mandeh. Dukungan program terkait akses jalan melalui Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Wisata Mandeh pada tahun 2018 masih sedang berjalan.
Kawasan Industri (KI) Kementerian PUPR juga memberikan dukungan terhadap PSN terkait KI di beberapa daerah. Berikut uraiannya:
KI BatulicinDukungan infrastruktur PUPR pada KI Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah tuntas yakni Pembangunan Jalan Lingkat Batulicin I. Kemudian yang masih dalam proses pengerjaan pada tahun ini seperti Pembangunan Embung Salimuran di Kabupaten Tanah Bumbu dan Supervisi Pembangunan Embung Salimuran di Kabupaten Tanah Bumbu.
KI Jorong KI Jorong Kalimantan Selatan juga tak lepas dari dukungan infrastruktur PUPR seperti Pembangunan Rumah Susun Pekerja Industri Kabupaten Tanah Laut dan Pembangunan Sanitasi Masyarakat (Sanimas) Kab Tanah Laut. Kedua program yang merupakan hasil dari Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) itu merupakan stok program untuk tahun 2019.
KI KonaweKementerian PUPR memiliki beberapa program infrastruktur di KI Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ini yang telah selesai dilaksanakan seperti Pelebaran Jalan Batas Kab. Konawe Utara-Pohara dan Pelebaran Menuju Standar Rate-rate BTS Kota Unaaha.
Sedangkan program dukungan infrastruktur yang masih berjalan seperti Pelebaran Jalan Batas Kab. Konawe Utara-Pohara.
KI MorowaliUntuk KI Morowali di Sulawesi Tengah ada beberapa program dukungan infrastruktur PUPR yang telah selesai dilaksanakan seperti Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Morowali dan Pengawasan Teknik Supervisi TPA Sampah Kabupaten Morowali.
KI BantaengProgram infrastruktur PUPR di KI Bantaeng
Kementerian PUPR memiliki beberapa program infrastruktur di KI Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara uini yang telah selesai dilaksanakan seperti Pelebaran Jalan Batas Kab. Konawe Utara-Pohara dan Pelebaran Menuju Standar Rate-rate BTS Kota Unaaha.
Labuan Bajo Sumber: BPIW
Kabar Utama
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201810
Sulawesi Selatan yang sudah selesai dilaksanakan yakni Redrilling Sumur Bor Dalam Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto; Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto. Untuk tahun 2019 direncanakan Pembangunan Sanimas di tiga kawasan di Kab. Bantaeng. Program tersebut merupakan hasil Pra Konreg 2018.
KI Kuala Tanjung Dukungan program pembangunan infrastruktur PUPR di KI Kuala Tanjung Sumatera Utara termuat didalam Development Plan KEK SEI Mangkei dan KI Kuala Tanjung 2015-2019, Preservasi rehabilitasi Jalan Sei Mangkei-Kuala Tanjung pada 2017 dan Rusun untuk Pekerja KEK Sei Mangkei untuk menampung lebih kurang 5 ribu pekerja.
KI KendalProgram infrastruktur PUPR untuk mendukung KI Kendal Jawa Tengah seperti Rekonstruksi Jalan Weleri-Kendal-Semarang pada 2018 dan Pembangunan Rumah Susun Sewa pada tahun yang sama.
KI Teluk BintuniPengembangan infrastruktur PUPR mendukung KI Teluk Bintuni Papua Barat tahun 2016 yakni Pengembangan infrastruktur PUPR mendukung KI Teluk Bintuni pada 2018.
KI BuliProgram dukungan infrastruktur Maluku Utara yang sedang berjalan pada tahun ini
yakni Preservasi Rekonstruksi Jalan Subaim - Buli – Maba.
KI KetapangBeberapa program dukungan infrastruktur PUPR di KI Ketapang Kalimantan Barat seperti Preservasi Rehabilitasi Jalan dan Rutin Jembatan Ruas Dermaga Ferry-Teraju-Aur Kuning dan Rutin Jalan Ruas Dermagar Ferry-Teraju-Aur Kuning. Selain itu juga ada Rehabilitasi Minor Bts. Balai Berkuak - Aur Kuning dan Rekonstruksi Jalan Sp. Ampar - Dermaga Ferry.
Untuk program di 2019 yang merupakan hasil dari Pra Konreg 2018 seperti Penggantuan Jembatan Seluas, Penggantian Jembatan Pulan, Pembangunan Rumah, Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Desa Sukabangun Kabupaten Ketapang, dan Pembangunan Rumah Khusus Desa Sukabaru Kabupaten Ketapang.
KI Landak Di Kawasan Industri Landak, Kalimantan Barat direncanakan pada 2018 ini seperti Preservasi Rekonstruksi dan Rutin Jembatan Ruas Sebadu - Sidas/PN. Kemudian juga ada Penggantian dan Rehabilitasi Jembatan Ruas Sei Pinyuh - Sebadu - Sidas/PN.
Pada 2019 direncanakan Penggantian Jembatan Semerah dan S.Lumut. Selain itu ada Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Baku Paloan Kab. Landak.
KI Tanggamus Program infrastruktur PUPR untuk mendukung KI Tanggamus di Lampung seperti Pembangunan TPA Kalimiring Kabupaten Tanggamus pada 2017 dan Peningkatan Penyediaan Air Baku Sedayu dan Sukaraja Kecamatan Semaka pada 2018.
KI DemakMelalui perencanaan dari BPIW, Kementerian PUPR memiliki beberapa dukungan program di KI Demak Jawa Tengah yang tertuang dalam Development Plan KI Demak 2015-2019, seperti Pembangunan dan Penyediaan Air Baku dari Sumber Air Jebor dan Sungai jajar Kabupaten Demak pada 2016 dan Rekonstruksi Jalan Semarang-Demak-Trengguli-Jepara pada 2018.
KI JIIPEProgram infrastruktur PUPR untuk mendukung KI Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE) di Jawa Timur seperti Rekonstruksi Jalan Sadang-Gresik-Arteri
Melalui perencanaan dari BPIW, Kementerian
PUPR memiliki beberapa dukungan program di
KI Demak Jawa Tengah yang tertuang dalam Development Plan KI
Demak 2015-2019, seperti Pembangunan
dan Penyediaan Air Baku dari Sumber Air
Jebor dan Sungai jajar Kabupaten Demak pada
2016 dan Rekonstruksi Jalan Semarang-Demak-
Trengguli-Jepara pada 2018.
Sisi Kawasan Industri
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 11
Tengah Surabaya-Arteri Timur Surabaya pada 2017 dan Pelebaran Menambah Lajur Bts. Kab. Lamongan - Bts. Kota Gresik pada 2017.
KI Tanjung ButonProgram infrastruktur PUPR yang dilaksanakan di KI Tanjung Buton Riau pada 2017 seperti Preservasi Rekonstruksi Jalan Sp. Lago - Siak Sri Indrapura – Mengkapan dan Penataan Kawasan Kota Hijau Kws. Jembatan Kota Siak Kab. Siak. Pada 2019 dipogramkan juga Penggantian Jembatan Sei Busuk dan Pembangunan Pengaman Pantai Buton Kab. Siak.
KI DumaiBeberapa program infrastruktur seperti, Pembangunan Pengaman Pantai Teluk Makmur Dumai Kota Dumai (Lanjutan) pada tahun 2017. Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Kota Dumai masuk data pra konreg 2018 untuk indikasi program pada 2019 mendatang
KI SerangProgram utama dukungan Kementerian PUPR pada KI Serang Banten pada 2017 seperti Pengamanan Pantai Lontar dan
Pembangunan SANIMAS. Program utama 2018 antara lain Pembangunan jaringan dari Preservasi Rehabilitasi Jln. Raya Serang (Pandeglang)-Saketi-Simpang Labuan dan SPAM IKK Cibaja (Cikande-Bandung-Jawilan).
KI SubangProgram infrastruktur PUPR untuk mendukung KI Subang Jawa Barat ini seperti Rekonstruksi Jalan Cikampek - Subang – Pamanukan pada 2017, Pembangunan Prasarana Bendung Leuwinangka Kab. Subang pada 2017, dan Pembangunan Bendungan Sadawarna Paket I pada 2018.
Pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan berbasis pengembangan wilayah. Diharapkan program infrastruktur yang dibuat BPIW dapat direalisasikan dengan baik sehingga berdampak positif pada masyarakat. (Pongki/Tim Redaksi)
Program infrastruktur PUPR untuk mendukung KI Subang Jawa Barat ini seperti Rekonstruksi Jalan Cikampek - Subang – Pamanukan pada 2017, Pembangunan Prasarana Bendung Leuwinangka Kab. Subang pada 2017, dan Pembangunan Bendungan Sadawarna Paket I pada 2018.
KI KETAPANG
PROGRAM YANG TELAH DIKERJAKAN (2015-2018)
2015 - 2017 2018
di
–
Penggantian dan RehabilitasiJembatan Ruas Dermaga Ferry – Teraju Aur Kuning
Peningkatan Jaringan ReklamasiRawa D.I.R Sungai Kinjil (800 Ha)
Rekonstruksi Jalan Ruas Siduk -Ketapang
PROGRAM 2019
• Pembangunan Pintu Air D.R Pematang Gadung • Pembangunan Pengaman Pantu Desa Pesagun • Pembangunan Pengaman Pantai Sei Kinjil Pesisir • Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IPLT • Penyusunan DED Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Ketapang
Perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah: Pembebasan lahan, dukungan aksesibilitas jalan daerah, dukungan fasilitasi sambungan rumah, dokumenperencanaan dan kesiapan, dll.
KI Landak
KI Ketapang
KEK MBTK
KI KETAPANG
Pembangunan Embung Kab.Ketapang
Pembangunan IPAL Komunal danJaringan Sanimas
Peningkatan Jaringan ReklamasiRawa D.I.R Sungaii Kinjil (600 Ha)
Pembangunan Sarana danPrasarana Air Baku Kota Ketapang
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201812
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perencanaan yang Dibuat BPIW Harus Melalui Kolaborasi
Ir. Kuswardono,mCP
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan StrategisBPIW Kementerian PUPR
Banyak pekerjaan yang harus dilakukan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR. Salah satunya mengawal Integrated Tourism Masterplan (ITMP). Hal itu sangat disadari Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Ir. Kuswardono,MCP. Meski baru dilantik pada 20 Juli namun Kuswardono yang
pernah menjabat Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan ini sangat menyadari bahwa perencanaan yang dibuat pusatnya maupun BPIW secara umum harus dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapat lebih maksimal. Berikut hasil wawancara lengkapnya dengan “Buletin Sinergi” beberapa waktu yang lalu.
WawancaraWawancara
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 13
Apa tantangan yang Bapak rasakan dengan jabatan baru ini bila dibandingkan dengan jabatan sebelumnya?
Tantangannya adalah terkait koordinasi, apalagi saat ini Pemerintah Pusat sedang giat-giatnya mengurusi pariwisata. BPIW juga sedang mengurusi hal itu. Jadi BPIW harus lebih banyak koordinasi dan harus lebih banyak ke lapangan untuk eksplorasi fakta. Kalau jabatannya saya sebelumnya di Ditjen Penyediaan Perumahan yang lebih banyak mengurusi masalah rumah susun, di mana rumah susun itu sifatnya pembangunan fisik. Sedangkan di Pusat Pengembangan Kawasan Strategis ini lebih banyak membuat analisa perencanaan ke hal-hal yang bersifat makro. Jadi karakter pekerjaan saya sebelumnya dengan yang sekarang berbeda.
Namun saya sudah tahu apa yang akan dilakukan, karena saya sebelum di Ditjen Penyediaan Perumahan, saya pernah di BPIW yakni di Pusat Pengembangan Perkotaan. Sehingga kalau dibandingkan antara Pusat Pengembangan Perkotaan dan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, maka pekerjaannya sama, tapi fokusnya saja berbeda. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis fokusnya pada kawasan, sedangkan Pusat Pengembangan Perkotaan fokusnya pada perkotaan.
Apa yang menjadi program prioritas dan unggulan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis hingga akhir tahun nanti?
Program prioritas dan unggulan tentunya pada dukungan infrastruktur sektor PUPR pada pengembangan tiga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yakni Danau Toba, Borobudur, dan Lombok (Mandalika). BPIW melalui Pusat Pengembangan Strategis juga sedang sibuk menyusun Integrated Tourism Masterplan untuk tiga KSPN tersebut. Tiga KSPN itu merupakan super prioritas dan merupakan bagian dari 10+2 KSPN yang dipilih Presiden untuk mulai dikembangkan seperti di Bali.
Adakah penekanan agar semua program prioritas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik?
Penekanannya begini, bahwa the most fundamental planning adalah kolaborasi. Jadi perencanaan tidak bisa dilakukan tanpa kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal itu disampaikan Presiden UN-Habitat, Johan Claus. Jadi perencanaan yang dilakukan BPIW harus dibuat melalui kolaborasi terutama dengan kementerian atau lembaga lain. Kolaborasi sangat penting, sehingga harus terus kita lakukan. Perencanaan itu akan diakui dan dipergunakan banyak pihak, bila memiliki tingkat ketajamannya yang baik. Penajaman
“BPIW melalui Pusat Pengembangan Strategis juga sedang sibuk menyusun Integrated Tourism Masterplan untuk tiga KSPN tersebut. Tiga KSPN itu merupakan super prioritas dan merupakan bagian dari 10+2 KSPN yang dipilih Presiden untuk mulai dikembangkan sepertidi Bali”
Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201814
Wawancara
ini diperoleh juga dari kolaborasi yang kita lakukan dengan pihak lain.
Program apa saja yang menjadi PR tahun lalu dan dilanjutkan tahun ini?
Salah satunya yang kita lakukan adalah evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) terkait penyusunan Masterplan Development Plan (MPDP) di Pusat Pengembangan Kawasan Strategis. Kita membuat SOP ini menjadi delapan langkah dan kita telah membuat petunjuk teknisnya. SOP itu akan menjadi acuan dalam membuat MPDP.
Kemudian, cara kerja konsultan juga kita ubah, dimana jumlah yang turun ke lapangan tidak perlu banyak-banyak, cukup lima atau enam orang dan mereka bekerja dalam kurun waktu lama di lapangan supaya dapat lebih banyak mengeksploitasi dan menghimpun informasi dari banyak orang.
Jadi perencanaan yang dibuat juga tergantung kesepakatan dari visi yang kita ambil bersama dan tidak bisa diputuskan satu pihak. Apalagi
dalam proses penyusunan Integrated Tourism Masterplan yang kita kawal ini ada banyak masalah yang kita amati seperti masalah akses menuju destinasi wisata maupun juga atraksi atau sesuatu yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Untuk atraksi ini membutuhkan referensi dari wisatawan mancanegara maupun
lokal. Banyak lagi yang lain seperti masalah manajemen aset dari destinasi wisata, sehingga obyek wisata perlu dijaga dan dikelola dengan baik.
Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, sehingga kita perlu mempercayakan pada masyarakat lokal dalam menjaga kondisi obyek wisata yang ada.
Tantangan sekarang bagi saya dan teman-teman di Pusat Pengembangan Kawasan Strategis adalah harus paham kondisi lapangan dalam menyusun Integrated Tourism
Masterplan tersebut.
Bagaimana Bapak melihat sampai sejauh ini penyusunan Integrated Tourism Masterplan yang dikawal BPIW melalui Pusat Pengembangan Kawasan Strategis?
Penyusunan Integrated Tourism Masterplan yang dirintis Pak Hadi
“Perencanaan yang dilakukan BPIW harus dibuat melalui kolaborasi teru-
tama dengan kementerian atau lembaga lain. Kolaborasi sangat penting, sehingga harus terus kita lakukan. Perencanaan itu
akan diakui dan dipergunakan banyak pihak, bila memiliki tingkat ketajaman-
nya yang baik.
KETERPADUAN PENYUSUNAN
ITMP
Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas pariwisata, jalan yang relevan dan aksesibiitas layanan dasar
Mempromosikan peran serta masyarakat setempat dalam ekonomi pariwisata
Meningkatkan iklim investasi swasta dan bisnis pariwisata
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 15
“Kawasan perbatasan dan pulau terluar, memiliki dua visi, pertama masalah ketahanan
dan yang kedua masalah stan-dar pelayanan minimal. Dengan standar pelayanan minimal ini
dharapkan mereka dapat hidup layak dengan infrastruktur yang
dibangun.
Sucahyono, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis yang lama (kini Kepala BPIW,red), sudah berjalan dengan baik, dan saya tinggal melanjutkan saja. Saya tinggal menjaga dan mengendalikan agar penyusunan tersebut memenuhi ketentuan yang ada didalam Terms of Reference (TOR) dan dilaksanakan tepat waktu.
Rencana induk pariwisata terpadu yang sedang disusun ini, kita harapkan dapat mendorong iklim usaha pariwisata semakin baik. Penyusunan masterplan ini harus kita komunikasikan dengan kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi kolaborasi itu sangat penting.
Apa yang perlu dipertajam sehingga Integrated Tourism Masterplan yang dibuat dapat mendukung pencapaian target 20 juta wisatawan mancanegara di 2019 mendatang?
Jadi penajamannnya dilihat dari sisi cakupan penanganan masing-masing. Misalnya untuk KSPN Borobudur, yang kita kaji tidak hanya Borobudur maupun Daerah Istimewa Yogyakarta tapi juga kawasan lain sekitar Borobudur seperti Candi Prambanan dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Kemudian untuk KSPN Lombok/Mandalika, tidak hanya kawasan Mandalika tapi juga kawasan lain yang berada di Pulau Lombok. Demikian juga dengan Danau Toba, semua daerah yang berdekatan dengan Danau Toba juga menjadi kajian kita.
Kita juga telah melakukan pembicaraan dengan beberapa Pemerintah Daerah, seperti dengan Kota Semarang, di mana mereka meminta pengembangan pariwisata ini juga bermanfaat bagi daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian juga kita harus melihat potensi yang ada seperti Candi Ratu Boko yang merupakan situs peninggalan bersejarah. Kalau riwayat candi ini ditulis dengan baik, maka akan dapat menarik bagi wisatawan mancanegara, karena selain pantai, wisatawan mancanegara ini juga menyukai mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai nilai bersejarah seperti itu.
Bagaimana sampai sejauh ini program yang dibuat Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terkait kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat mengejar ketertinggalan dibanding kawasan lain di Indonesia?
Kawasan perbatasan dan pulau terluar, memiliki dua visi, pertama masalah ketahanan dan yang kedua masalah standar pelayanan minimal. Dengan standar pelayanan minimal ini dharapkan mereka dapat hidup layak dengan infrastruktur yang dibangun. Artinya dengan dibangunnya infrastruktur, mereka tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain. Namun dari beberapa kebutuhan yang diperlukan, saya melihat mereka yang ada di kawasan ini membutuhkan air dan sanitasi yang layak.
Saat ini bagaimana progres pengembangan kawasan perba-tasan dan pulau terluar tersebut?
Tahun depan, Kementerian PUPR dipercaya untuk membangun pasar
dan sekolahan. Dengan demikian koordinasi dan sinergi kita
bertambah dengan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201816
Sekarang kita sedang melakukan evaluasi dan memutakhirkan perkembangan terbaru di kawasan tersebut.
Disparitas pembangunan antara kawasan Indonesia timur dan dan Indonesia bagian barat selalu menjadi sorotan. Bagaimana sumbangsih BPIW melalui program-program pemba-ngunan infrastruktur PUPR dalam mengikis disparitas tersebut?
Pembangunan infrasruktur sektor PUPR untuk kawasan timur Indonesia kita pilih yang sangat prioritas. Contohnya pembangunan Jalan Trans Papua yang berada di lintas tengah.
Pembangunan jalan tersebut bukan masuk pada pertimbangan ekonomi, tapi pertimbangan kedaulatan negara. Dengan dibangunnya Trans Papua, maka masyarakat di Jayapura bisa
menuju perbatasan dari wilayah tengah.
Pembangunan Jembatan Holtekam di Papua nantinya juga akan tembus ke perbatasan. Jembatan itu terlihat dari perbatasan. Hal ini penting untuk kedaulatan negara, termasuk juga rencana pembangun istana negara
di Morotai. Negara harus hadir di kawasan timur Indonesia, karena pembangunan harus merata, tidak hanya di kawasan barat Indonesia.
Bila mendesak untuk pertahanan negara, maka Kementerian PUPR siap untuk membangun di kawasan timur
Indonesia baik itu di Papua, Nusa Tenggara Timur, maupun kawasan lainnya.
Terkait dengan Proyek Strategis Nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, bagaimana rencana dukungan infrastruktur yang disusun Pusat Bapak terutama
terhadap kawasan-kawasa strategis nasional seperti KEK, KI dan KSPN, serta kawasan strategis lainnya?
Infrastruktur sektor PUPR selalu mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat termasuk Proyek Strategis Nasional. Jadi bila misalnya pengelola Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) sudah memiliki kepastian terkait investasi di kawasan tersebut, maka kita akan memberikan dukungan infrastruktur. Hal ini sudah kita lakukan seperti di KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara, di mana kita sudah membangun jaringan jalannya termasuk jalan desa.
“Bila mendesak untuk pertahanan negara, maka Kementerian PUPR siap untuk membangun di kawasan timur
Indonesia baik itu di Papua, Nusa Tenggara Timur, maupun kawasan
lainnya”
Mandalika di Lombok menjadi kawasan yang akan dikembangkan pada penyusunan ITMP. Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 17
Jadi ketika pemerintah membuat kawasan industri, otomatis kita membuat program dukungan infrastruktur PUPR.
Bagaimana menyelaraskan program infrastruktur yang dibuat Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dengan unit-unit organisasi lain di Kementerian PUPR sehingga keterpaduan infrastruktur sektor PUPR dapat direalisasikan dengan baik?
Kita harus mengintegrasikan program yang dibuat, tidak hanya dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR saja, tapi juga dengan Kementerian atau Lembaga lain. Jadi program yang dibuat tidak dibahas di BPIW saja, kita harus keluar, melakukan integrasi program dengan pihak-pihak lain itu. Kita harus punya kemampuan untuk mendiskusikan program yang kita buat, tentunya dengan analisasi yang baik.
Dalam integrasi itu bukan hanya mencatat dan mengambar kondisi yang ada semata, tapi merupakan komitmen bersama yang harus tertuang dalam rencana kerja atau rencana aksi yang diwujudkan dalam penganggaran. Ha itu perlu kesepakatan dari Pejabat Tinggi Pratama.
Bagaimana upaya Bapak agar sumber daya manusia yang ada dapat melaksanakan tugas dengan baik?
Untuk memaksimalkan peker-jaan sumber daya manusia yang ada, salah satu yang saya lakukan adalah membuat SOP dan petunjuk teknis yang jelas, agar pembuatan MPDP memiliki kualitas dan standar yang baik. Tujuannya agar semua kalangan dapat percaya dengan hasil perencanaan yang kita buat.
Apa harapan Bapak terhadap seluruh unit kerja yang ada di Pusat Pengembangan Kawasan Strategis?
Harapannya tentunya dapat bekerja
secara maksimal sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalaupun terjadi kekurangan sumber daya manusia, maka kita akan upayakan
dari unit organisasi lain. Kerja maksimal sangat penting kita lakukan karena banyaknya tugas yang harus kita lakukan. (Hendra/Indira/tim redaksi)
“Untuk memaksimalkan pekerjaan sum-ber daya manusia yang ada, salah satu
yang saya lakukan adalah membuat SOP dan petunjuk teknis yang jelas, agar pembuatan MPDP memiliki kualitas dan
standar yang baik.
Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201818
Teropong Media
Kami mengumpulkan guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengan Kementerian PUPR. Guntingan berita tersebut kami sarikan dari 5 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media
monitoring BPIW. Berikut ini dua potongan pemberitaan terpilih pada bulan Agustus.
Kliping berita BPIW dapat di download di: bpiw.pu.go.id/publication/scrapbook
Infrastruktur PUPR dalam media Cetak
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 19
Teropong Media
Ulasan Teropong Media edisi kali terkait berita dari Media Indonesia, Rabu 15 Agustus 2018 yang diberi judul “Infrastruktur Kunci Pertumbuhan”. Berikut ulasannya :
Infrastruktur Sektor PUPR Diarahkan untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan
Ulasan Teropong Media edisi kali terkait berita dari Media Indonesia, Rabu 15 Agustus 2018 yang diberi
judul “Infrastruktur Kunci Pacu Pertumbuhan".
Dalam berita itu disebutkan bahwa Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai aksi pasang kuda-kuda. Artinya, infrastruktur sebagai tumpuan untuk akhirnya menggerakkan pembangunan dan meningkatkan produktivitas ekonomi.
Berita itu juga menyebutkan bahwa Staf Khusus Presiden Ahmd Erani Yustika menyatakan pemerintah menyadari pembangunan infrastruktur mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Meski berisiko tinggi dari sisi pembiayaan, langkah itu tetap harus dilakukan.
Sehubungan dengan hal itu, Kementerian PUPR memiliki perencanaan dan program yang terencana baik jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Untuk program jangka pendek, yakni untuk 2019 nanti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu menyatakan, kebijakan program infrastruktur PUPR untuk tahun depan, diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Dalam menyusun program pembangunan infrastruktur, ada tiga pokok kebijakan belanja infrastruktur 2019 yang dilakukan Kementerian PUPR. Tiga pokok kebijakan tersebut pertama, besaran belanja barang
operasional sama dengan realisasi tahun 2017 atau pagu 2018 apabila lebih rendah. Dilakukan penajaman belanja barang yang akan diserahkan atau hibahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas. Membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru. Mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas. Ketiga, realokasi belanja barang menjadi belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.
Disisi lain, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, tahun 2016, struktur perekonomian Indonesia secara spasial, masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 58,49 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Presentase ini berbeda jauh dengan pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Pulau Papua dan Maluku yang rata-rata kontribusi PDRBnya hanya 7,4 persen serta Pulau Sulawesi 7,42 persen.
Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah ini mendukung pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, perbatasan, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Pulau Kecil Terluar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Eknomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI).
Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program untuk pelaksanaan program. Dukungan infrastruktur PUPR sangat diperlukan untuk konektivitas multi moda seperti bandara dan kereta api.
Meski membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun lambat laun program pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan keterpaduan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Ditambah lain dengan program padat karya, dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan. Pada akhirnya, perekonomian masyarakat dapat meningkat. (Hendra Djamal)
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201820
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau di ruang rapat BPIW, Jakarta, Rabu (8/8).
Kunjungan jajaran Pemkab Kepulauan Anambas tersebut diterima langsung Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Doedoeng Zenal Arifin dan jajaran perwakilan unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR.
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra menuturkan, kunjungan kerja ke BPIW bertujuan melakukan konsultasi terkait pengembangan infrastruktur dasar di wilayahnya.Ia mengakui, saat ini di Kepulauan Anambas masih terdapat infrastuktur dasar yang kondisinya masih belum
memadai. “Contohnya Jalan Nasional Terempa-Sp. Rintis, Jalan Nasional Peninting-Payalaman, Jalan Nasional Payalaman–Pel. Roro. Pada jalan nasional tersebut masih terdapat yang kondisinya belum memadai,” terangnya.
Selain itu, lanjutnya, ada rencana pembangunan embung yang telah dilakukan studinya. “Hanya saja sampai saat ini belum dibangun, sedangkan masyarakat sudah sangat membutuhkan,” jelas Wan Zuhendra.
Wan Zuhendra berharap, pemerintah pusat dapat terus meningkatkan dukungan dalam pengembangan
infrastruktur di Kepulauan Anambas. “Saya rasa akan sangat wajar dan tak berlebihan, apabila pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap Anambas. Pasalnya, berbagai potensi sumber daya alam hadir di Anambas,” terangnya.
Selain itu, Kepulauan Anambas merupakan wilayah perbatasan yang kepulauannya merupakan pulau-pulau kecil terluar dari Indonesia.
Di tempat yang sama, Doedoeng Zenal Arifin menyatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR
berkomitmen melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dalam mengejar ketertinggalan dari negara maju. Doedoeng mengakui, Kementerian PUPR dalam melaksanakan penanganan infrastruktur melakukan skala prioritas karena adanya keterbatasan kapasitas anggaran.
Kilas BPIW
Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen melakukan
percepatan pengembangan infrastruktur dalam mengejar
ketertinggalan dari negara maju.
Kunjungi BPIW, Pemkab Anambas Berharap Dukungan Infrastruktur Meningkat
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 21
Ia menambahkan, untuk menentukan skala prioritas dalam pengembangan infrastruktur PUPR, salah satunya menggunakan metode Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang seluruhnya Indonesia terbagi pada 35 WPS. “Untuk Kepulauan Anambas sendiri masuk dalam WPS 3 Batam-Tanjung Pinang. Kemudian, WPS Pulau-pulau Kecil Terluar,” jelasnya.
Doedoeng mengatakan, berda-sarkan data dari e-monitoring menunjukkan bahwa hingga 30 Juli 2018 penanganan infrastuktur di Kepulauan Anambas, antara lain preservasi rehabilitasi minor Jalan Tarempa-Rintis, preservasi rehabilitasi minor Jalan Tarempa-Rintis, dan preservasi pemeliharaan rutin Jalan Peninting-Payalaman-Pel.
“Selain itu ada preservasi pemeliharaan rutin Jalan Selat Lampa-Ranai-Teluk Buton serta preservasi pemeliharaan
rutin Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton,” tambahnya.
Ada juga pengembangan jaringan di kawasan rawan air, seperti optimalisasi SPAM Desa Munjan, Pamsimas Desa Air Sena, Pamsimas Desa Ladan, Pamsimas
Desa Tebang, Pamsimas Desa Payalaman, Pamsimas Desa Piabung dan Pamsimas Desa Putik.
Ia juga mengatakan, dari hasil Pra Konsultasi Regional (Konreg) di Kepulauan Anambas akan dilaksanakan banyak program penanganan
infrastuktur. Seperti penyediaan air baku Kabupaten Kepulauan Anambas, pemeliharaan rutin ruas Jalan Tarempa-Sp. Rintis. “Kemudian pembangunan TPA Kabupaten Kepulauan Anambas, rumah khusus nelayan dan program-program lainnya,” terangnya.
Doedeong berharap pengem-bangan infrastruktur di Kepulauan Anambas dapat berlangsung baik, agar masyarakat dapat mendapatkan manfaatnya. “Apalagi Kabupaten Anambas merupakan wilayah perbatasan terdepan negara kita tercinta,” tegasnya.(ris/infoBPIW)
Berdasarkan data dari e-monitoring menunjukkan bahwa hingga 30 Juli
2018 penanganan infrastuktur di Kepulauan Anambas, antara lain
preservasi rehabilitasi minor Jalan Tarempa-Rintis.
Pertemuan Jajaran BPIW dan Pemkab Kepulauan Anambas di Kantor BPIW, Jakarta. Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201822
Kilas BPIW
Pengembangan KSPN Lombok Dilakukan Terpadu dan Komprehensif
Dalam rangka dimulainya penyusunan Integrated Tourism
Masterplan (ITMP) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Lombok, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar “Kick Off Meeting dalam Rangka Pembahasan Pelaksanaan
Penyusunan ITMP” di Mataram, akhir Juli 2018 lalu.
“ITMP Lombok merupakan sebuah upaya perencanaan untuk mengembangkan dan pembangunan KSPN melalui pendekatan terpadu dan komprehensif untuk seluruh aspek dan sektor. Tentunya dengan melibatkan
seluruh stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi antar pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan ini diwadahi dalam bentuk kelembagaan penanganan berupa Kelompok Kerja (Pokja)”, ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono saat membuka tersebut.
Kuswardono meyakini, penyusunan ITMP Lombok akan berhasil apabila ada kolaborasi dan transparansi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan KSPN di Lombok.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ridwan Syah. Menurutnya, saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki 13 Masterplan dari berbagai instansi, namun masing-masing belum terintegrasi dan belum saling terkait. “Oleh karena itu, masterplan yang sedang disusun harus memiliki tujuan dan prioritas yang jelas,” terangnya.
penyusunan ITMP Lombok akan berhasil apabila ada kolaborasi
dan transparansi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan
KSPN di Lombok.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 23
Di tempat yang sama, Perwakilan Bank Dunia, George Soraya mengatakan, penyusunan ITMP Lombok diharapkan dapat mengakomodir kebijakan terkait pengembangan kelembagaan, perencanaan infrastruktur, pemba-ngunan sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan memberikan kemudahan sektor privat untuk melakukan investasi.
George juga menambahkan, rencana pengembangan lima tahunan untuk priority key area Lombok berada di Pulau Gili, yakni meliputi Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Area Senggigi meliputi Kecamatan Batulayar Lombok Barat, Pemenang dan Tanjung Lombok Utara.
Selanjutnya, ujar George, Bagian Selatan Pujut yang meliputi Praya Barat Lombok Tengah, Sekotong Lombok Barat, dan Jerowaru Lombok Timur. Acara ini mendapat apresiasi dari para peserta
yang berasal dari Pemkab Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Pemkot Mataram, Pemprov Nusa Tenggara Barat, dan ITDC. Selain itu acara ini juga didukung
aktif oleh Kementrian/Lembaga dengan kehadiran narasumber yang berasal dari Kementrian Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).(AyuWidya)
Penyusunan ITMP Lombok diharapkan dapat mengakomodir kebijakan
terkait pengembangan kelembagaan, perencanaan infrastruktur, pembangunan
sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan memberikan kemudahan sektor privat
untuk melakukan investasi.
Diskusi pada Kick off Meeting terkait pelaksanaan penyusunan ITMP di Mataram.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201824
Kilas BPIW
Dalam rangka mempersiapkan serta mematangkan usulan rencana
kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun
Anggaran (TA) 2020 dan Program Jangka Pendek (PJP) 2021-2023, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai unit organisasi eselon I
yang bertugas menyusun perencanaan di Kementerian PUPR menggelar “Rapat Pembahasan Draft Awal Program Jangka Pendek 2021-2023” di Jakarta,
Senin (6/8).
Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saat membuka dan menyampaikan arahannya mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menginformasikan draft
program arahan TA 2020 di intern BPIW.
“Pada kegiatan ini dilakukan juga validitas terhadap draft program arahan TA 2020. Termasuk, pemutakhiran
Kegiatan digelar untuk menginformasikan draft
program arahan TA 2020 di intern BPIW
Sumber: Dok. BPIWKepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Iwan Nurwanto saar membuka kegiatan
BPIW Siapkan Usulan Rencana Kerja 2020 dan PJP 2021-2023
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 25
data, melakukan seleksi serta prioritasi (rangking) terhadap draft program arahan TA 2020,” terang Iwan.
Dengan begitu, Ia yakin, kegiatan tersebut akan memunculkan masukan terhadap draft program arahan TA 2020.
Lebih jauh Iwan mengatakan, adanya kegiatan tersebut diharapkan draft program arahan TA 2020 ini tersampaikannya, sehingga dipahami dengan baik oleh jajaran internal BPIW.
“Kemudian datanya menjadi tervaliditasi, mendapat pemutahiran, terseleksi, tersusun sesuai prioritasi serta akan terhimpunnya berbagai masukan terkait draft program arahan TA 2020,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu akan sangat berguna bagi pelaksanaan Pra Konreg 2019. Terlebih, Pra Konreg 2019 diperkirakan akan maju dari jadwal tahun-tahun sebelumnya. “Tepatnya, Pra Konreg 2019 akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2019,” tegas Iwan.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, BPIW Kementerian PUPR, Doedoeng Zaenal Arifin menjelaskan, pada kegiatan tersebut pelaksanaan pembahasan dibagi menjadi empat desk. “Yakni berdasarkan wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan-Nusa
Tenggara, dan Sulawesi-Maluku-Papua,” terang Doedoeng.
Setiap desk terdiri dari penanggung jawab desk dan penanggung jawab provinsi serta perwakilan bidang-bidang terkait di BPIW. Menurutnya, sebelum pembahasan dilakukan penanggung jawab desk dan penanggung jawab provinsi
diharuskan menjelaskan secara umum draft program arahan TA 2020.
“Kemudian dilakukan diskusi dan validasi kesesuaian data terkait draft program arahan TA 2020. Termasuk, melakukan seleksi dan priorititasi,” terangnya.
Hal yang tak kalah penting, lanjutnya, melakukan inventarisir masukan baru terhadap draft program arahan TA 2020. (ris/infoBPIW)
Sumber: Dok. BPIW
Penanggung jawab desk dan penanggung jawab provinsi diha-ruskan menjelaskan secara umum
draft program arahan TA 2020.
Para peserta melakukan pemuktahiran data perencanaan
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201826
Kilas BPIW
BPIW Siapkan Dukungan Untuk KPPN Kabupaten Boalemo
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) saat ini tengah menyusun masterplan atau rencana induk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
Setelah mengindentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di lapangan, menurut Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, dukungan program infrastruktur PUPR yang akan dilakukan di KPPN Boalemo berupa pembangunan instalasi pengolahan air dan bak penampung, pembangunan jalan lingkungan permukiman dan poros desa, serta pemeliharaan jaringan irigasi sekunder Paguyaman. Dukungan infrastruktur PUPR tersebut berfungsi sebagai leverage terhadap aktivitas eksisting.
Hal ini terungkap saat Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menggelar Rapat Pembahasan Masterplan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, 28 Agustus lalu. Menurut Agusta,
kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen masterplan yang tengah disusun.
Hasil dari masterplan ini menurut Agusta akan tertuang dalam matriks program. Matriks program merupakan suatu koordinasi yang baik dari Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PMK). “Semua kementerian/lembaga ikut berkontribusi dalam pengembangan KPPN termasuk Kementerian PUPR melalui BPIW, dan diharapkan akan terlaksana dengan baik di lapangan,” ungkap Agusta.
Menurutnya, tahapan penyu-sunan masterplan Boalemo ini dimulai dari bulan April, dan saat ini sudah pada tahapan ke-6 berupa Focus Group Discussion yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian
dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Kita harapkan dari stakeholder ini dapat berkontribusi dalam pemberian masukan melalui diskusi yang kita gelar,” tuturnya.
Kegiatan ini juga berisi paparan dari beberapa narasumber
Dukungan program infrastruktur PUPR yang akan dilakukan di KPPN
Boalemo berupa pembangunan instalasi pengolahan air dan bak penampung,
pembangunan jalan lingkungan permukiman dan poros desa, serta
pemeliharaan jaringan irigasi sekunder Paguyaman.
DUKUNGAN KOMODITAS UNGGULAN OLEH KEMENTERIAN PUPR
PERMASALAHAN
Rendahnya akses sanitasi dan air minum di lingkungan permukiman perdesaanJaringan Jalan Poros dan lingkungan permukiman dalam keadaan rusakSendimentasi pada jaringan irigasi yang sangat tinggi
1.
2.
3.
Pembangunan instalasi pengola-han air dan bak penampungPembangunan jalan lingkungan permukiman dan poros desaPemeliharaan jaringan irigasi sekunder paguyaman
1.
2.
3.
PROGRAMPENGEMBANGAN
KPPN BOALEMO
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 27
seperti Arief Wiroyudo, mewakili Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas. Beberapa hal disampaikan Arief seperti pendekatan yang dilakukan untuk membangun indonesia dari pinggiran adalah pengembangan wilayah kawasan perbatasan, desa, daerah tertinggal pulau kecil, pengembangan tata kelola pemda, dan otonomi daerah.
Kemudian, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK yang diwakili Mustikorini Indrijatiningrum menyampaikan bahwa sebagian besar program kegiatan kementerian/ lembaga diserahkan kepada Kabupaten. Dikatakanya bahwa Bappeda yan ada di tingkat Kabupaten beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus aktif mengawal usulan proposal program kegiatan yang merupakan kebutuhan pembangunan kawasan perdesaan hingga Musrenbangnas.
Sedangkan narasumber lainnya yakni Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Kartika Listriana berharap kedepannya pengembangan tidak
hanya untuk kawasan yang sudah ada, tetapi ada inisiasi yang ditekankan untuk mencari tempat-tempat baru yang akan mengangkat perekonomian kawasan perbatasan.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian yang diwakili Indah Sulistio
Rini juga berharap masterplan yang disusun ini dapat mendukung Kabupaten Boalemo dalam menghasilkan produksi jagung dengan aflatoksin rendah.
Beberapa kesimpulan rapat tersebut, salah satunya adalah bahwa masukan-masukan untuk penyempurnaan masterplan akan diakomodir oleh tim penyusun, terutama pada matriks program agar indikasi program mengikuti nomenklatur dari Kementerian/lembaga terkait, sehingga Kementerian Koordinator PMK dapat lebih mudah dalam mengkawal p e n g i m p l e m e n t a s i a n
masterplan ini. Hasil diskusi dari kegiatan itu akan menjadi masukan dalam penyempurnaan penyusunan masterplan yang dalam waktu dekat akan dilakukan expose di Kabupaten Boalemo. (Shindie/hen)
Masukan-masukan untuk penyempur-naan masterplan akan diakomodir oleh tim penyusun, terutama pada matriks
program agar indikasi program mengikuti nomenklatur dari Kementerian/lembaga
terkait.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201828
Badan Pengembangan Infrastruk-tur Wilayah (BPIW) Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keter-paduan Infrastruktur PUPR terus berupaya melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Pemrograman (SIPro).
Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Iwan Nurwanto mengatakan, ke depan proses pengolahan data di bidang penyusunan program dan pembiayaan harus lebih canggih, sehingga dapat mengolah data presentase secara detail, seperti perbandingan antara jumlah program arahan, program comitted, program directif dan manajemen asset.
Hal ini dinyatakan Iwan saat menyampaikan arahan dalam kegiatan “Pembahasan Progres Pengembangan SIPro” di Bogor, akhir pekan lalu. Ia juga menyatakan, keberadaan SIPro
juga harus dapat memberikan gambaran dukungan program terhadap kawasan tematik. “Termasuk capaian dokumen perencanaan tahun sebelumnya terhadap target yang ada,” jelasnya. Selain itu, Iwan meminta pengembangan SIPRo dapat
selesai sebelum workshop penajaman program arahan bahan Prakonreg tahun 2019, agar dapat menjaring beragam masukan untuk bahan para Penanggungjawab Desk di BPIW. Sementara itu, Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pemrograman dan
Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Erwin Adhi Setyadhi, aplikasi SIPro dilakukan penambahan beberapa fitur baru, untuk semakin menambah manfaat.
Erwin mengatakan, SIPro juga diupayakan akan menjadi sistem pemrograman terintegrasi, yakni mengintegrasikan sistem perencanaan dan pemrograman di BPIW dan aplikasi pemrograman di unit organisasi teknis lain di lingkungan Kementerian PUPR.
“Selain itu, ada juga penyiapan set up offline. Harapannya untuk memudahkan unit perencana di Kementerian PUPR melihat data yang terupdate melalui sistem,” ungkap Erwin.
Ke depan, Erwin juga berharap, SIPro dapat dilakukan terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Bappenas seperti, E-DAK, E-Musrenbang, dan E-Krisna sampai dengan DIPA. (Diza)
Ke depan proses pengolahan data di bidang penyusunan program dan pembiayaan harus lebih canggih, sehingga dapat
mengolah data presentase secara detail
Pembahasan Progres Pengembangan SIPro di Bogor
BPIW Terus Sempurnakan Aplikasi SIPro
Kilas BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 29
Laporan Khusus
Bencana gempa bumi beberapa waktu lalu menerjang kawasan Mataram Raya yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bencana alam tersebut telah menelan puluhan korban
jiwa dan ratusan bangunan roboh dan rusak berat. Seyogianya peristiwa ini menjadi tonggak percepatan pembangunan di Mataram Raya yang lebih maju. Sebab, pemerintah pusat kini telah menggelontorkan dana hampir Rp 1 triliun untuk penanganan tanggap darurat. Selain itu, pemerintah pusat telah menargetkan wilayah NTB melahirkan kawasan Metropolitan baru yang maju yang berada di luar Pulau Jawa-Sumatera.
Upaya Percepatan Realisasi Metropolitan Mataram Raya
Kawasan desa wisata di Lombok, NTB
Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201830
Laporan Khusus
Pemerintah pusat terus berupaya memacu pengembangan kawasan lima metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali.
Salah satunya Metropolitan Mataram Raya yang berada di Provinsi NTB. Pengembangan Metropolitan Raya meliputi wilayah Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah.
Kelima wilayah tersebut miliki potensi komoditas unggulan masing-masing, antara lain Lombok Utara dengan industri kerajinan, industri pengolahan berbasis Kakao dan Kelapa, Kota Mataram dengan industri pengolahan berbasis sapi, jagung, ikan serta industri kerajinan.
Adapun Lombok Barat dengan industri pengolahan berbasis sapi, jagung, rumput laut serta industri kerajinan, lombok timur dengan industri pengolahan berbasis sapi, jagung, ikan, rumput laut serta industri kerajinan, Lombok Tengah dengan komoditas prioritas padi, jagung, kedelai, sapi. Bahkan, komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) turut mendukung percepatan pengembangan Metropolitan Mataram Raya sebagai pusat pertumbuhan di Kepulauan Nusa Tenggara tersebut.
Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengungkapkan, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan infrastruktur adalah masih terjadinya ketimpangan atau kesenjangan antara wilayah.
“Hal itu dapat dilihat dari besaran produk domestik regional bruto (PDRB), yakni jumlah PDRB Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera setara 81,98 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, sedangkan sisanya (18,02 persen,-red) itu tersebar di wilayah Timur Indonesia lainnya,” ungkap Agusta di sela-sela “Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Metropolitan Mataram
Raya sebagai Pusat Pertumbuhan Kepulauan Nusa Tenggara” di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan, Ocky Suistyo, Project Director PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Hari Wibisono, serta Direktur Utama PT Bandar Kayangan Internasional, Son Diamar. Adapun jalannya kegiatan tersebut dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastuktur Kawasan Metropolitan, BPIW, Eko Budi Kurniawan.
Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan wilayah dengan melakukan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa dan Sumatera seperti pengembangan kawasan Metropolitan Mataram Raya.
Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah di kawasan Metropolitan Mataram Raya, pemerintah telah merencanakan pengembangan infrastruktur konektivitas, permukiman, pengelolaan sumber daya air dan penyediaan perumahan yang semuanya akan dimuat pada Masterplan dan Development Plan (MPDP) pengembangan kawasan Metropolitan Mataram Raya.
MPDP tersebut akan menjadi arah pembangunan infrastruktur PUPR dalam mendukung perwujudan metropolitan di luar Jawa-Sumatera. Tepatnya, Metropolitan Mataram Raya.
Agusta menyatakan, kegiatan yang digelar BPIW diharapkan dapat menggali informasi dan meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan secara mendalam mengenai peranan kawasan Mataram Raya sebagai pusat pertumbuhan di Kepulauan Nusa Tenggara.
Termasuk menjaring masukan untuk bahan kebijakan, strategi, rencana tata ruang serta rencana antara sektor (kementerian/lembaga,-red) dalam pengembangan Metropolitan Mataram Raya. Dengan begitu, nantinya akan tersusun Rencana Induk Infrastruktur Kawasan Perkotaan Mataram Raya yang terpadu antar sektor, sehingga dapat menjadi masukan bagi Rencana
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 31
Tata Ruang sesuai fungsi sebagai pusat pertumbuhan Kepulauan Nusa Tenggara.
“MPDP yang disusun tentu akan memuat juga prinsip-prinsip pengembangan perkotaan nasional yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN), Sustainable Development Goals (SDG’s) dan New Urban Agenda (NUA),” jelasnya.
Di tempat sama, Ocky Sulistyo menyatakan, dalam penguatan konektivitas kawasan di Metropolitan Mataram Raya, Kementerian Perhubungan telah menyusun perencanaan untuk pembangunan dan pengembangan sarana transportasi massal, yakni pelabuhan, bandara serta terminal bis tipe A.
Adapun, Son Diamar mengatakan, Lombok atau NTB memiliki potensi untuk dibangun pelabuhan laut dalam. Menurutnya, selama ini Indonesia belum memiliki pelabuhan laut dalam yang dapat dilabuhi kapal-kapal besar.
“Padahal, kini perkembangan industri perkapalan itu terus berkembang menuju produksi kapal yang terus membesar. Pasalnya, ongkos muat barang untuk kapal besar lebih murah dari kapal kecil,” terangnya.
Ia menambahkan, akibat belum adanya pelabuhan laut dalam yang memadai untuk kapal-kapal besar, selama ini
kapal besar itu berlabuh sampai di Singapura. Sehingga, penyaluran logistik ke seluruh dunia dari Indonesia selalu diangkut melalui pelabuhan laut dalam di Singapura. “Negara lain yang ingin masuk ke Indonesia harus berlabuh dahulu di Singapura, sehingga terdapat inefisiensi dalam jalur logistik ke Indonesia,” terangnya.
Untuk itu, tegas Son Diamar, Indonesia sangat membutuhkan pelabuhan laut dalam untuk mampu menyaingi Singapura dalam memotong biaya
tinggi jalur logistik. “Dan posisi yang tepat di Indonesia, untuk pelabuhan laut dalam itu ada di kawasan Mataram Raya. Sebab, laut di NTB ini dalam-dalam,” jelasnya.
Di sisi lain, Hari Wibisono menyatakan, Metropolitan Mataram Raya memiliki kawasan potensial untuk pegembangan pariwisata, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. “Kawasan yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah melalui BUMN yakni ITDC,” jelasnya.Menurutnya, Kuta Mandalika sangat potensial untuk dikembangkan sebagai
kawasan pariwisata kelas dunia. “Saat ini hotel-hotel bintang lima kelas dunia, sudah banyak yang masuk ke kawasan KEK Kuta Mandalika,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Eko Budi Kurniawan menyimpulkan, sejumlah kawasan di Metropolitan Mataram Raya memiliki potensi untuk dikembang sesuai karakteristiknya, seperti tema pariwisata, pelabuhan laut dalam, industri, dan pangan.
Ia berharap, MPDP Metropolitan Mataram Raya yang akan disusun dapat memuat pengembangan kawasan sesuai dengan potensi temanya sesuai daya dukung dan daya tampungnya.
Adapun dalam facebooknya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, untuk penanganan tanggap darurat pasca gempa bumi di NTB, pemerintah pusat sudah mencairkan dana sebesar Rp 985,8 miliar atau hampir Rp 1 triliun. Dana
yang dicairkan itu terdiri dari Rp 557,7 miliar yang melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Rp 428,1 miliar melalui sejumlah kementerian/lembaga terkait.
“Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Tim Redaksi)
Metropolitan Mataram Raya memiliki kawasan potensial
untuk pegembangan pariwisata, yakni Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika.
Kerajinan kain songket karya penduduk Lombok Sumber: Kemen PUPR
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201832
Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Morotai “Marine Heritage”
Info Produk BPIW
Executive Summary
Sebagaimana ditetapkan di dalam PP 50/2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, KSPN Morotai merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional Halmahera-Morotai dan sekitarnya, serta terintegrasi dengan KPPN Tobelo, KPPN Ternate, KPPN Tidore, KPPN Guraici, serta KPPN Maba. Dari area tersebut, fokus pemrograman
berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai di bagian pantai Barat pulau. Meski demikian, kawasan pemrograman tidak hanya terbatas pada area KSPN tersebut, melainkan juga meliputi regional support-nya. Pemrograman untuk regional support meliputi konektivitas antara KSPN Morotai dengan Perkotaan Daruba dan Bandara
Pitu, serta konektivitasnya dengan DTW lainnya, yakni DTW Pulau Dodola sebagai DTW unggulan, DTW Batu Kopi, DTW Tanjung Dehegila, dan DTW-DTW lain yang berada di Maluku Utara. Hal ini dimaksudkan agar pemrograman nantinya tidak hanya meliputi internal kawasan, melainkan juga eksternalitas yang terkait, yang dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja kawasan.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 33
Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) merupakan suatu gagasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang bertujuan untuk memajukan suatu kawasan perkotaan dan/atau wilayah yang memiliki nilai strategis bagi daerah internalnya maupun secara regional (wilayah sekitarnya) melalui pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah.
KSPN Morotai memiliki posisi yang strategis, karena berada pada koridor pengembangan WPS pusat pertumbuhan sedang berkembang, bersama Sofifi dan Ternate;
Koridor WPS tersebut didukung oleh berbagai simpul transportasi utama, diantaranya Pelabuhan Daruba, Pelabuhan Tobelo, Bandara Baabullah Ternate; dan
Dalam area Pulau Morotai terdapat juga area khusus KEK Morotai dan KTM Morotai. KEK Morotai sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai terdiri atas: Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Pariwisata dengan kegiatan utama KEK Morotai difokuskan pada aktivitas industri pariwisata, pengolahan ikan dan logistik.
Sesuai dengan kebijakan WPS yang dijadikan konsep utama dalam melakukan pengembangan berbasis kewilayahan, Maluku Utara telah ditetapakan WPS Ternate-Sofifi-Daruba yang tergolong menjadi kelompok WPS pertumbuhan terpadu kemaritiman. Ini terbukti keberadaan KSPN Morotai bagian dari pusat pertumbuhan sedang berkembang terhadap WPS Ternate-Sofifi-Daruba. Maka dengan ditetapkannya WPS Ternate-Sofifi-Daruba sebagai pusat pertumbuhan sedang berkembang ini dikarenakan:
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201834
Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan Juni 2016, Morotai memiliki keunikan yang tidak tergantikan oleh tempat wisata pantai, bahkan Raja Ampat sekalipun. Morotai memiliki keindahan pantai, keragaman tempat bersejarah, serta balutan budaya yang menjadikannya menarik untuk dikunjungi. Data perkembangan wisatawan di Morotai bergerak dari dua kutub yang sangat ekstrim dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Lonjakan pengunjung yang bepuluh kali lipat ini merupakan salah satu pengaruh dari diadakannya event paling bergengsi di Morotai, yaitu Sail Morotai tahun 2012.
Segmentasi Wisatawan dengan “Ransel”
Wisatawan di Pulau Morotai secara mayoritas merupakan wisatawan lokal
dengan jumlah yang kecil. Peningkatan proporsi wisatawan terjadi pada saat musim liburan, itupun hanya wisatawan yang berasal dari Indonesia Timur dan sekitarnya (Manado, Makassar, Ternate). Hal ini dikarenakan, waktu tempuh dan biaya perjalanan yang relatif lebih murah jika dilakukan dari kota-kota tersebut, dibandingkan jika dilakukan dari kota besar di Indonesia Barat seperti Jakarta dan Surabaya. Segmen wisatawan yang terdapat pada Pulau Morotai ini lebih dikhususkan pada wisatawan dengan ransel atau yang lebih sering disebut dengan “backpacker”. Lamanya waktu tempuh, minimnya akomodasi, serta kurangnya ketersediaan fasilitas penunjang wisata lainnya mengakibatkan keengganan bagi wisatawan yang menghendaki “kenyamanan” dan “kemewahan”
dalam kunjungan liburan mereka. Fasilitas seperti hotel bintang, restoran, souvenirs, pusat perbelanjaan belum tampak di Kota Daruba sekalipun, sebagai penanda aktivitas pariwisata yang tengah berkembang di Pulau Morotai. Dengan konsep ‘backpacker’ ini, lamanya wisatawan yang menginap di Pulau Morotai adalah 3 hari hingga 4 hari. hal ini juga dipengaruhi terbatasnya fasilitas yang disediakan. Image segmentasi ini perlu dibawa pergi jauh-jauh, dengan menciptakan pelayanan pariwisata yang lebih baik, akomodasi yang lebih nyaman, serta ketersediaan fasilitas penunjang lainnya agar dapat lebih banyak menarik wisatawan masuk ke Pulau Morotai.
Info Produk BPIW
Pembukaan Sail Morotai 2012
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 35
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai memiliki target wisatawan yang cukup tinggi, yaitu 1.000.000 wisatawan nusantara dan 500.000 wisatawan mancanegara. Jika ditambahkan dengan proyeksi penduduk lokal di kawasan KSPN, maka dapat diperoleh rumusan pertumbuhan
pengunjung (wisatawan+penduduk) dalam KSPN Morotai. Rumusan tersebut kemudian dapat disilangkan dengan daya tampung kawasan, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pengembangan infrastruktur pada KSPN Morotai.
Pengembangan infrastruktur jika didasarkan pada laju pertumbuhan pengunjungnya, dapat dikategorikan menjadi beberapa poin pengembangan, yaitu:
Yaitu kondisi awal jika KSPN Morotai hanya dikembangkan berdasarkan SPM yang berlaku dan tidak dikenai percepatan infrastruktur. Pada S1, walau KSPN Morotai dikembangkan tanpa adanya percepatan, namun infrastruktur yang terdapat di Morotai sudah harus disediakan untuk mendukung kegiatan pawisata
S2: merupakan skenario pesimis dimana pertumbuhan alami jumlah wisatawan tanpa intervensi yang signifikan. Dengan proses ini maka pada 2019 dengan jumlah wisatawan adalah 6.834 dan 41.264 tahun 2026. Pada S2, infrastruktur yang terdapat di Morotai harus mampu mengakomodir kebutuhan wisatawan dan mendukung kegiatan pariwisata dengan kapasitas jumlah wisatawan yang telah diproyeksikan.
Skenario moderat. Pada skenario ini, proyeksi wisatawan tahun 2019 akan ditingkatkan hingga mencapai target kemenpar yaitu 1.500.000 wisatawan. Untuk mencapai target tersebut diperlukan intervensi dengan memberikan dukungan infrastruktur guna meningkatkan jumlah wisatawan hingga 33 kali lipatnya.
Selain dengan dukungan infrastruktur, peningkatan simpul transportasi juga butuh ditingkatkan dengan konsekuensi seperti perluasan bandara, peningkatan trayek laut dan udara, dll.
Berdasarkan daya tampung, target kemenpar masih dapat dibawah daya tampung kawasan wisata darat namun sudah melebihi jumlah daya tampung kawasan wisata laut (memperhatikan ekosistem laut). Pada S3, setelah tahun 2019, akan dilakukan pembatasan intervensi guna menekan pertumbuhan wisatawan yang dapat melebihi daya tampung kawasan.
S1
S2
S3
Skenario optimis, dengan skenario ini akan dilakukan intervensi dengan dukungan infrastruktur dan peningkatan simpul transportasi (perlakuan sama dengan S3 hingga tahun 2019).
Setelah tahun 2019 akan terus diberikan dukungan infrastruktur dan intervensi lainnya untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Morotai. Berdasarkan proyeksi, jumlah wisatawan tahun 2026 adalah 9.578.565.
Dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan kawasan wisata dan menghindari saturation dan decline stage maka skenario ini belum bisa jadi pertimbangan. Untuk menjaga kualitas DTW yang ada di Morotai, skenario ini akan menyebabkan over capacity di kawasan wisata.
Pembangunan infrastruktur sebagai atraksi wisata, skenario apapun dapat paralel distrategikan bahwa infrastruktur bukan hanya sebagai pendukung pariwisata namun juga sebagai salah satu daya tarik wisata (atraksi).
Green Tourism Development, infrastruktur yang dibangun sebagai pendukung dan atraksi harus berkelanjutan mengingat kawasan Morotai merupakan kawasan pesisir dan pulau-pualu kecil yang rentan terhadap perubahan iklim.
S4
S5
S6
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201836
Ultimate Goal KSPN MorotaiUltimate adalah kondisi kawasan yang ingin dituju melalui pemograman infrastruktur berbasis pendekatan wilayah dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk menyusun ultimate kawasan pariwisata pantai tidak dimulai dari nol, tetapi berangkat dari berbagai visi pembangunan pariwisata maupun daerah yang sudah pernah disusun dan/atau ditetapkan, Menentukan ultimate goal kawasan pariwisata Morotai berupa pariwisata pusaka berbasis bahari atau marine heritage tourism. Untuk mewujudkan ultimate goal ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah:
Meningkatkan konektivitas antar DTW untuk meningkatkan mobilitas orang. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan atraktif serta mudah diakses oleh komunitas lokal maupun masyarakat bisnis.
Sebagai salah satu kawasan yang dikembangkan dalam kerangka WPS Ternate-Sofifi-Daruba, maka ultimate kawasan ini seyogianya selaras dengan ultimate WPS tersebut. Selain profil WPS tersebut, diketahui juga bahwa Kawasan Wisata Pulau Morotai ini diapit oleh KEK Morotai dan Kota Terpadu Mandiri Morotai. Artinya pada saat yang bersamaan, kegiatan, industri perikanan, dan logistik akan dikembangkan sehingga nantinya dapat bermanfaat juga untuk mendukung pengembangan wisata Pulau Morotai.
Info Produk BPIW
Setidaknya ada beberapa kondisi yang penting sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya untuk dapat merumuskan ultimate kawasan Pariwisata Morotai, yaitu antara lain:
1. Perkembangan wisata Morotai yang mendapatkan privilege sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) belum memperlihatkan perkembangan yang diharapkan sebagaimana waktu Sail Morotai tahun 2012 silam. Lambannya percepatan tersebut utamanya disebabkan antara lain adalah masalah rendahnya aksesibilitas, terutama dari pasar utamanya yaitu dari Pulau Jawa dan Bali.
3. Keberadaan KEK Morotai serta dijadikannya kawasan tersebut sebagai salah satu basis kegiatan militer dalam rangka pertahanan Negara, sebenarnya memberikan satu peluang pengembangan wisata event, yaitu MICE (meeting incentive conference and exhibition). Penduduk lokal harus dapat mempersiapkan diri untuk dapat terlibat dalam bisnis MICE tersebut
5. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesiapan dalam mengantisipasi risiko dan memitigasi bencana akibat lokasinya berada di daerah ring of fire serta rawan terhadap gempa, banjir rob, sea level rise, abrasi, dan cuaca ekstrim. Infrastruktur yang dibangun harus dapat meminimalisir dampak bencana dan perubahan iklim tersebut.
2. Padahal atraksi wisata di Morotai cukup lengkap, dari jenis wisata bahari, wisata pantai, wisata bawah laut, wisata sejarah, sampai kepada wisata budaya, sehingga sebenarnya memudahkan untuk pengembangan layanan multi-produk wisata dalam satu paket perjalanan wisata. Pembenahan dan perbaikan fasilitas wisata juga menjadi pekerjaan rumah untuk dapat menghasilkan produk wisata yang kompetitif.
4. Kapabilitas infrastuktur saat ini masih belum dapat mengkamodir mobilitas wisatawan dari Daruba ke Sofi dan Bere-bere yang merupakan meeting point untuk kegiatan diving. Padahal Daruba memiliki potensi untuk menjadi hub wisata untuk internal pulau. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas infrasturktur yang dimaksud menyangkut kemampuan bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan khusus yacht (marina bay).
6. Unsur terakhir adalah keberlanjutan wisata yang perlu dijaga karena bisnis wisata sangat rentan dengan isu keamanan, ketidaknyaman, dan ketidakpuasan wisatawan. Daya tampung wisata harus dioptimalkan dengan tidak mengabaikan faktor-faktor diatas tadi. Oleh karena itu, ultimate kawasan pariwisata Morotai yang diusulkan adalah destinasi pariwisata pusaka berbasis bahari (marine heritage tourism) melalui Peningkatan kapabilitas infrastruktur PUPR dalam kawasan untuk mengembangan multi-produk wisata.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 37
STRATEGI 1 : PENGEMBANGAN PRODUK WISATA PANTAI DAN SEJARAH
STRATEGI 3 : PENGEMBANGAN INKUBASI AREA WISATA
STRATEGI 5 : PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR DAN MENARIK
INDUSTRI WISATA
STRATEGI 7 : REKAYASA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
STRATEGI 2 : PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS DARI DAN MENUJU PULAU MOROTAI
STRATEGI 4 : PENGUATAN INSTITUSI BISNIS WISATA
STRATEGI 6 : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUPR & NON PUPR UNTUK PENDUDUK LOKAL
STRATEGI 8 : BIOEKOREGION DALAM KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN PESISIR PULAU MOROTAI
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PANTAI WAKATOBI
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201838
RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTURRENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR REGIONAL SUPPORT MOROTAI (MAKRO)
RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR ANTAR DESTINASI (Klaster Perkotaan Daruba – Pulau-pulau Kecil)
Info Produk BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 39
RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR ANTAR DESTINASI (Klaster Perkotaan Tiley – Pulau-pulau Kecil)
RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR ANTAR DESTINASI (Klaster Wayabula-Pulau Rao)
Penyusunan masterplan Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Morotai ini dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang terdiri dari rapat koordinasi di daerah, rapat koordinasi tingkat pusat, survey lapangan, dan focus group discussion (FGD). Sebagaimana kita ketahui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan (leading sector) serta merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah. Dengan melakukan pengembangan destinasi wisata melalui Penyusunan masterplan Rencana Pembangunan
Infrastruktur Terpadu Morotai “Marine Heritage” ini diharapkan dapat menjadi daya ungkit pembangunan wilayah baik berupa akses transportasi, meningkatkan konektivitas antar DTW untuk meningkatkan mobilitas wisatawan, pengembangan budaya lokal, membuka akses yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Alis/Farhan)
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201840
Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat, dengan aksesbilitas yang
mudah terhadap informasi, penyajian data yang cepat didapat dan secara real time menuntut kita untuk dapat secara bijak dalam mengelola informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
Penyajian informasi yang disajikan secara numerik dan tabular dapat diperkaya dengan tampilan visual tentunya memberikan nilai tambah dalam mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien terhadap pengguna. Dalam konteks kewilayahan representasi data yang disajikan dalam bentuk pemetaan sangatlah krusial untuk dapat memberikan gambaran yang berarti terhadap fenomena yang terjadi.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai unit yang melakukan kajian terhadap pengembangan wilayah di Kementerian PUPR, membutuhkan dukungan data pemetaan sebagai input sekaligus output dari representasi informasi yang dikeluarkan. Dukungan utama untuk melakukan kajian dan analisis kewilayahan adalah peta dasar
yang bisa didapatkan melalui citra satelit yang kemudian nantinya diolah sesuai dengan kebutuhan.
Citra satelit merupakan hasil pemetaaan menggunakan teknologi pengindaeraan jauh yang memungkinkan visualisasi permukaan bumi ke dalam bentuk nyata dan memperluas pemanfaatannya dalam berbagai bidang tanpa harus mendatangi objek, area atau fenomena secara langsung.
Citra satelit banyak digunakan dalam bidang ilmu dengan pendekatan berbasis geografi/kewilayahan yang dapat dikaitkan dengan lingkungan, demografi, bencana, sejarah budaya, orientasi bisnis, perubahan iklim, agronomi, kesehatan serta dapat juga untuk memonitor implementasi kebijakan pemerintah dengan pendekatan berbasis geopolitik. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah khususnya kajian di bidang perencanaan dan pembangunan yang terintegrasi dapat mengoptimalkan pengolahan data dengan citra satelit yang diperkaya dengan analisis GIS.
Perkembangan citra satelit yang pesat menyebabkan sangat sulit untuk memilih citra satelit sesuai kebutuhan, karena
Rikawati, Thanmrin S.T., M.T.
Kasubbag Pengembangan Pegawai Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata LaksanaBPIW, Kementerian PUPR
Bagaimana Memilih Citra Satelit yang Tepat Untuk Pemetaan?
*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi
Opini
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 41
setiap satelit memiliki periode pemotretan ulang, waktu pengolahan, resolusi dan cakupan spasial, serta sensor dan harga yang berbeda-beda.
Pemilihan karakteristik citra satelit untuk memenuhi kebutuhan pemetaan, dapat mempertimbangkan empat faktor utama yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik dan resolusi temporal. Kemudian juga dua faktor tambahan yaitu dari segi harga yang dikeluarkan dan ketersediaan citra di pasar.
Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam semakin baik resolusi spasialnya. Resolusi spasial berkaitan dengan informasi luasan area yang direpresentasikan ke dalam sebuah piksel. Selain itu sebuah piksel juga menyimpan informasi berupa nilai Digital Number untuk setiap saluran/band yang direkam.
Adapun perhitungan sederhana pemilihan citra satelit berdasarkan resolusi spasial dapat dibantu oleh rumusan matematis dan tergantung dari skala peta yang ingin dihasilkan. Berdasarkan hitungan matematis dari Tobler,
skala peta = resolusi spasial citra (meter) * 2 * 1000
Sebagai contoh, untuk melakukan pemetaan skala 1 : 5.000 maka dibutuhkan citra satelit dengan resolusi spasial minimal 2,5 meter. Jika resolusi spasial citra satelit telah diperoleh, maka akan mudah untuk mendefinisikan jenis citra yang dibutuhkan.
Resolusi radiometrik adalah ukuran derajat dari intensitas level radiasi yang direkam oleh sensor, yang biasanya diekspresikan sebagai jumlah bit yang dipakai untuk menyimpan nilai DN. Dalam satu bit penyimpanan mempunyai nilai ‘0’ atau ‘1’ yang mana ‘0’ menampilkan warna hitam dan ‘1’ sebagai warna putih. Pada sensor yang mempunyai kapasitas 8 bit maka dapat dibedakan intensitas
level radiasi sebanyak 28 atau 256 tingkat. Semakin tinggi resolusi radiometrik membutuhkan kapasitas penyimpanan yang tinggi pula dengan keuntungan semakin detail jumlah informasi yang dapat disimpan pada sebuah citra.
Resolusi temporal terkait dengan waktu yang dibutuhkan sensor satelit untuk merekam area yang sama. Setiap sensor memiliki resolusi temporal yang berbeda, contohnya Citra
Citra satelit banyak digunakan dalam bidang ilmu dengan pendekatan berbasis geografi/kewilayahan yang dapat dikaitkan dengan lingkungan, demografi, bencana, sejarah budaya, orientasi bisnis, perubahan iklim,
agronomi, kesehatan serta dapat juga untuk memonitor implementasi kebijakan pemerin-tah dengan pendekatan berbasis geopolitik.
Gambar 1. Piksel dan Nilai DN
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201842
Landsat memiliki resolusi temporal 16 hari, yang artinya daerah yang sama akan direkam setiap 16 hari. Hal ini berguna salah satunya jika ingin mengetahui perubahan tutupan lahan per periode tertentu.
Resolusi spektral adalah derajat dimana respon dari tiap spektrum gelombang dari sebuah sensor dapat dibedakan. Hal ini terkait dengan spectral band width dimana setiap sensor mempunyai jumlah saluran (band) berbeda-beda untuk merekam pantulan (reflectance) dari hasil radiasi gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh setiap obyek.
Adapun diluar itu faktor biaya menjadi tantangan sendiri dalam mendapatkan citra satelit yang sesuai kebutuhan. Untuk citra satelit yang mempunyai resolusi rendah sampai dengan medium bisa didapatkan secara tidak berbayar yang disediakan oleh badan antariksa di seluruh dunia seperti USGS Earth Explorer, ESA, NOAA Class, NASA Reverb, INPE dan masih banyak lagi.
Sedangkan citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi biasanya dijual dengan harga bervariasi setiap kilometer persegi atau setiap scene citra. Selain biaya untuk perolehan
O p i n i
Gambar 2. Piksel dan Nilai DN
Gambar 3. Resolusi radiometrik 8-bit versus 11-bit.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 43
citra satelit, untuk dapat menggunakan citra satelit sesuai kebutuhan, pengguna juga perlu memperhitungkan biaya yang dibutuhkan untuk proses pengolahan dan penyajian data.
Seringkali, dalam pemilihan citra satelit untuk kebutuhan pemetaan wilayah, tingkat akurasi atau skala peta yang ingin dihasilkan dapat menjadi pertimbangan utama. Tingkat akurasi tersebut ditentukan oleh resolusi spasial citra satelit yang dapat dikategorikan sebagai resolusi sangat tinggi, tinggi, medium dan rendah.
Namun, resolusi spasial bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Resolusi radiometrik, resolusi spektral, resolusi temporal, biaya serta waktu perolehan dan pengolahan perlu dipertimbangkan. Sebagai ilustrasi, ketika kita hendak melakukan pemetaan tutupan lahan dalam wilayah luas sebaiknya kita tidak menggunakan citra satelit
dengan resolusi spasial tinggi seperti GeoEye-1, WorldView 1-4 yang dihargai per kilometer persegi tetapi dapat menggunakan citra resolusi menengah seperti Citra Landsat 8 yang dapat diunduh secara gratis.
Selain pertimbangan harga, efisiensi dalam proses pengolahan data dapat menjadi pertimbangan. Pemetaan tutupan lahan dalam wilayah luas, jika dilakukan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi alih-alih menguntungkan, penggambaran detil objek tutupan lahan yang terlalu detil akan menyulitkan operator untuk melakukan klasterisasi dan verifikasi terhadap tutupan lahan.
Image source:
The Core of GIScience – a system based approach.
Tabel 1. Contoh citra satelit dan resolusinya*resolusi spasial untuk band Multispekteral, NIR, dan SWIR.
Gambar 4. Perbandingan citra resolusi sedang dan resolusi tinggi
Citra Resolusi Sedang (Landsat) Resolusi Spasial 30 m Citra Resolusi Tinggi (Quickbird) Resolusi Tinggi 60 cm (PAN)
Dukungan InfrastrukturSektor PUPR Untuk Tiga PSN
KSPN Kawasan STRATEGISPARIWISATA NASIONAL
KI KawasanIndustri
KEK KawasanEkonomi Khusus
KI Ketapang
KI Buli
KI Landak
KI DemakKI Kendal
KI Subang
KI MorowaliKI Batulicin
KI Serang
KI Jorong
KI Tanjung Buton
KI Konawe KI Teluk Bintuni
KI Dumai
KI Kuala Tanjung
KI Tanggamus
KI Bantaeng
KSPN Berastagi
KSPN Labuan Bajo
KSPN Raja Ampat
KSPN Danau Toba
KSPN Mandeh
KSPN Toraja
KSPN TanjungKelayang
KSPN Wakatobi
KSPN KepulauanSeribu
KSPN Borobudur
KSPN BromoTengger Semeru
KEK Merauke
KEK Tanjung Lesung
KEK Palu
KEK MBTK
KEK Arun-Lhokseumawe
KEK GalangBatang
KEK Sorong
KEK/KI SeiMangkei
KEK/KI Bitung
KEK/KSPNLombok (Mandalika)
KI JIIPE
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201844
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR memfokuskan program du-
kungan infrastruktur sektor PUPR pada Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama untuk Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Industri (KI). Hal ini
dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur PUPR itu
dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR
yakni Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.
Infografis
Visi dan Misi Umum (Visium) Kementerian PUPR 2030
menuju target 100 persen hunian cerdas dan juga
bendungan multifungsi. Visium 2030 juga menuju
pencapaian 99 persen kondisi infrastruktur jalan mantap,
yang terintegrasi antar moda. Saat ini Kementerian
PUPR masih berupaya memenuhi beberapa target untuk
tahun 2017 hingga 2019, seperti pembangunan jalan
mantap 94 persen dan 5,4 juta blacklog untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dukungan InfrastrukturSektor PUPR Untuk Tiga PSN
KSPN Kawasan STRATEGISPARIWISATA NASIONAL
KI KawasanIndustri
KEK KawasanEkonomi Khusus
KI Ketapang
KI Buli
KI Landak
KI DemakKI Kendal
KI Subang
KI MorowaliKI Batulicin
KI Serang
KI Jorong
KI Tanjung Buton
KI Konawe KI Teluk Bintuni
KI Dumai
KI Kuala Tanjung
KI Tanggamus
KI Bantaeng
KSPN Berastagi
KSPN Labuan Bajo
KSPN Raja Ampat
KSPN Danau Toba
KSPN Mandeh
KSPN Toraja
KSPN TanjungKelayang
KSPN Wakatobi
KSPN KepulauanSeribu
KSPN Borobudur
KSPN BromoTengger Semeru
KEK Merauke
KEK Tanjung Lesung
KEK Palu
KEK MBTK
KEK Arun-Lhokseumawe
KEK GalangBatang
KEK Sorong
KEK/KI SeiMangkei
KEK/KI Bitung
KEK/KSPNLombok (Mandalika)
KI JIIPE
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 45
Musik tradisional di Pantai Mandalika. Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201846
Keindahan Lombok Tengah yang Tiada Duanya
Jalan-jalan
Kali ini, Tim Buletin Sinergi melakukan explore ke Pulau Lombok tepatnya
di Lombok Tengah. Pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, menyimpan banyak keunikan. Selain menjadi destinasi wisata bahari, daerah ini juga menjadi rumah bagi berbagai adat dan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Terlebih, di Lombok terdapat salah satu tempat wisata yang dijadikan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sekaligus didukung langsung oleh Bank Dunia, yakni Mandalika. Di Lombok Tengah, terdapat beberapa destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi antara lain:
1. Pantai Kuta MandalikaPantai Kuta Mandalika merupakan salah satu tempat wisata yang berada di desa Kuta dan berjarak 1,5 hingga 2 jam perjalanan dari kota Mataram. Pantai Kuta ini memiliki hamparan pasir yang putih dan menawan. Menurut sejarahnya, Pantai Kuta Mandalika ini berbalut kisah legenda puteri
Mandalika yang menerjunkan dirinya ke laut dan konon dipercaya menjelma menjadi cacing laut yang disebut nyale. Cacing-cacing ini muncul setahun sekali di Pantai Kuta Mandalika pada saat tertentu dan dijadikan hidangan yang lezat. Hari-hari munculnya nyale dari laut selalu disambut meriah oleh masyarakat sekitar dan pastinya oleh
ribuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pantai Kuta termasuk pantai selatan, sehingga memiliki ombak yang bagus untuk kegiatan surfing. Tidak kalah dengan pantai-pantai yang lain, pantai ini memiliki alam bawah laut yang sangat indah.
2. Pantai Tanjung AanPantai Tanjung Aan, Sebuah pantai yang berhadapan langsung dengan samudera hindia dan memiliki garis pantai kurang lebih 2 kilometer. Pantai ini memiliki dua jenis pasir yang berbeda. Pada satu sisi pasir pantai ini berupa butiran halus berwarna putih sedangkan pada sisi yang lain butiranya
kasar dan menyerupai merica yang membuatnya dikenal pula dengan nama pantai merica.
Pantai Tanjung Aan sangat tepat bagi anda yang gemar ber snorkeling dan berenang, karena ombaknya yang cukup tenang dengan kedalaman yang relatif dangkal. Pantai Tanjung Aan ini dikelilingi oleh bukit, kita dapat dengan mudah mencapai bukit tersebut, bila ingin melihat
pemandangan pantai aan yang indah dari ketinggian.
3. Desa Wisata Sasak SadeTidak hanya menawarkan keindahan alam pantainya saja. Akan tetapi pulau yang eksotis ini juga menawarkan wisata budaya atau sejarah yang terletak di Desa Wisata Sasak Sade, di Lombok
Selain menjadi destinasi wisata bahari, daerah ini juga menjadi rumah bagi
berbagai adat dan budaya yang menarik untuk dikunjungi. Terlebih, di Lombok
terdapat salah satu tempat wisata yang dijadikan sebagai Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN)
Sumber: Istimewa
Panorama Keindahan Pantai Tanjung Aan.
Desa Wisata Sasak Sade Lombok Tengah.
Air Terjun Benang Kelambu.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 47
Tengah. Di Desa Wisata Lombok ini terdapat sebuah desa adat Suku Sasak, yang merupakan penduduk (suku) asli Lombok. Desa Sade yang merupakan desa wisata yang cukup menarik ini, berada di daerah Rembitan yang tak jauh dari pusat kota.
Jika dari arah bandara Internasional Lombok di Praya, hanya akan memakan waktu tempuh sekitar 15-20 menit saja untuk menuju Desa Sade. Suku sasak ini adalah merupakan suku asli masyarakat Lombok yang sudah ada dari zaman dahulu. Desa adat Sade merupakan desa wisata di Lombok ini terdiri dari kurang lebih 150 Kepala Keluarga.
4. Air Terjun Benang KelambuAir Terjun Benang Kelambu merupakan air terjun yang cukup terkenal di Pulau Lombok. Wisata air terjun ini berada di kaki Gunung Agung, yang tepat berada di tengah-tengah pulau Lombok.
Dinamakan Air Terjun Benang Kelambu karena air terjun yang ada di tempat ini terlihat seperti benang-benang Kelambu (tirai) yang suaranya lebih halus jika dibandingkan dengan air terjun yang lain. Air terjun Benang
Kelambu terletak sekitar 32 kilometer dari kota Mataram, atau sekitar satu jam perjalanan. Air terjun Benang Kelambu ini memiliki keunikan dan berbeda dibandingkan dengan air terjun pada umumnya karena airnya yang berasal dari mata air, bukan dari sungai.
Jumlah mata airnya juga sangat banyak, membuat air terjun tampak seperti keluar dari celah-celah tebing diantara rimbunya semak dan tumbuhan yang tumbuh subur. (Indira)
Sumber: Istimewa
Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201848
Asian Games merupakan pagelaran multi event olahraga terbesar di benua Asia. Pada Asian Games 2018,
Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah tepatnya di DKI Jakarta dan Palembang.
Asian Games 2018 digelar mulai dengan upacara pembukaan pada 18 Agustus 2018 sampai 2 September 2018. Guna menyukseskan ajang bergengsi empat tahunan
ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki andil besar dalam membangun dan merenovasi banyak venue yang digunakan untuk beragam cabang olahraga yang dipertandingkan.
Berikut tujuh venue terkenal yang dibangun dan direnovasi Kementerian PUPR untuk Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.
Serba-Serbi
7 Venue Terkenal yang Ditangani Kementerian PUPR untuk Asian Games 2018
Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK)
Stadion yang merupakan kebanggaan Bangsa Indonesia ini menjadi salah satu venue yang direnovasi untuk Asian Games 2018. Fasilitas-fasilitas yang dibangun merupakan kualitas berkelas dunia, mulai dari kursi penonton yang dirancang layaknya kursi-kursi di gedung bioskop dengan detail merah, putih, dan abu-abu. Detail warna ini melambangkan warna bendera Indonesia yang sedang berkibar. Sistem Deteksi Wajah yang merupakan sistem keamanan yang ditambahkan dapat merekam dan mendeteksi aktivitas
penonton serta dapat mencocokkan dengan wajah pelaku tindak kejahatan teroris. Untuk, rumput yang ditanami adalah rumput Zaysia Matrella atau yang dikenal dengan nama Manila. Rumput ini merupakan jenis kelas 1 standard FIFA. Rumput juga akan dipasangkan cover untuk mengamankan rumput tersebut apabila GBK sedang digunakan untuk konser musik dan acara lainnya. Selanjutnya ada Sistem Pencahayaan Baru yang mencapai 3000 lux yang dioperasikan dengan piranti lunak atau komendo komputerisasi.
Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 49
Tanam Puebla di Kota Puebla, Meksiko’
Padepokan Pencak Silat TMII
Renovasi venue Pencak Silat yang merupakan olah raga bela diri asli dari Indonesia ini, meliputi pekerjaan penyelesaian bangunan sampai penerapan berbagai standar internasional yang diadaptasi dari venue cabang olah raga lainnya. Perubahan yang terjadi pada venue yang berlokasi di TMII ini antara lain pada bangunan yang sebelumnya tanpa sistem tata udara, menjadi
bangunan tertutup dengan sistem tata udara yang baik. Perubahan lainnya adalah dengan menambahkan sistem tata suara dengan standar penyelenggaraan event. Selain untuk mempersiapkan pertandingan pada Asian Games ke-18, juga dimungkinkan penggunaan Padepokan Pencak Silat untuk acara lain di kemudian hari.
Istana Olahraga
Istana Olahraga atau yang dikenal dengan Istora merupakan salah satu venue yang turut direnovasi. Proses renovasi dilakukan sejak September 2016 dan selesai pada Desember 2018. Venue ini digunakan sebagai tempat pertandingan Bulutangkis dan Basket.
Selain untuk olahraga, venue ini diharapkan juga bisa menjadi tempat berbagai kegiatan seni dan kultural, seperti live music.
Guna menjaga keaslian bangunan yang memiliki nilai historis, renovasi Istora memadukan gaya masa kini dan
masa lampau, seperti terdapat beberapa kursi panjang yang terbuat dari kayu jati yang sudah ada sejak tahun 1962 dan tetap dipertahankan.
Renovasi dilakukan pada daya tampung tampung istora sendiri menjadi 7.166 penonton dengan kursi tunggal lipat, sistem pencahayaan yang berstandar internasional dengan kekuatan 2.000 lumens namun tidak menimbulkan panas, dan pendingin ruangan. Renovasi Istora dilakukan dengan kontrak rancang bangun (design and build) yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya (Persero) dan Atelier Enam KSO.
Sumber: Istimewa
Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201850
Serba-Serbi
Venue Dayung
Seperti halnya di DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan tiga venue di Komplek Jakabaring Sport City, Palembang, seperti venue dayung.
Venue Dayung telah selesai pada akhir tahun 2017. Konstuksi Venue Dayung dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 148 miliar yang dimulai sejak 7 Desember 2016 hingga 31 Desember 2017.
Jakarta International Equestrian Park
Pembangunan Jakarta International Equestrian Park (JIEP) dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang juga disupervisi oleh Kementerian PUPR dengan menelan biaya hingga Rp 417 miliar hingga selesai pengerjaan. Untuk area pertandingan atau cross country, dia menyebut pasir yang digunakan dicampur dengan bahan baku yang diimpor dari Jerman. Hal ini menjadi perhatian khusus agar kuda
yang bertanding tidak cedera. Selain arena pertandingan, hal yang diperhatikan adalah kebersihan dari JIEP. JIEP Pulomas telah disterilkan dengan menggunakan disinfektan yang ditetapkan oleh Organization For Animal Health (OIE). Hal tersebut dilakukan demi menjaga agar kuda-kuda yang akan dipakai untuk bertanding nanti tidak terjangkit penyakit.
Sumber: Istimewa
Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 51
Venue Shooting Range
Pembangunan dan renovasi shooting range dilakukan melalui dua tahap, tahap pertama telah selesai pada akhir 2017 berupa renovasi bangunan induk, renovasi dan perluasan shooting range 10, 25, dan 50 meter serta pembangunan baru untuk line skeet and trap. Konstruksi
shooting range tahap kedua dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp 80 miliar. Penyelesaian konstruksi tahap kedua berupa bangunan pengaman shooting range 300 meter. (syifa/berbagai sumber)
Venue SkateboardUntuk venue cabang olahraga Skateboard dibangun dengan luas 2.460 m2 telah rampung pada 3 Juli 2018. Pengerjaannya
dilakukan selama 120 hari sejak 6 Maret 2018 oleh kontraktor lokal yakni PT Berkat Serangan Mandiri senilai Rp 3,3 miliar.
Sumber: Istimewa
Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201852
teknologi
Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
melalui Puslitbang Sumber Daya Air mengembangkan teknologi bahan untuk saluran irigasi tersier menggunakan ferosemen berupa box tersier, saluran, lining dan skot balk
sebagai salah satu terobosan dalam m e n i n g k a t k a n layanan dan kinerja jaringan irigasi tersier. Teknologi ini diharapkan dapat m e n d u k u n g target tiga juta Ha rehabilitasi
jaringan dan satu juta Ha pembangunan irigasi tersier baru.
Ferosemen adalah suatu tipe dinding beton bertulang tipis (3,00) cm, yang dibuat dari mortar semen hidrolis, dengan perbandingan campuran 1 semen : (2-3) pasir, diberi tulangan (≤ 6,0 mm) dengan lapisan kawat anyam (wiremesh) ukuran ≤1,0 mm, terus-menerus dan rapat. Ferosemen merupakan teknologi konstruksi alternatif yang telah digunakan dalam penyediaan suplai air dan berbagai pembangunan irigasi.
Pengembangan lining saluran dan box tersier irigasi ferosemen pracetak merupakan inovasi teknologi rekayasa dalam meningkatkan mutu konstruksi. Saluran dan box tersier
Penerapan Teknologi Beton FerosemenUntuk Jaringan Irigasi Tersier Perdesaan
Ferosemen irigasi 1
Teknologi beton ferosemen memiliki sejumlah keunggulan yang telah teruji di lapangan, antara lain
biaya konstruksi lebih rendah daripada bahan konvensional
lainnya, memiliki kekuatan beton yang lebih tinggi, serta mempunyai
konstruksi lebih ringan.
Sumber: Istimewa
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 53
beserta pintu pembaginya dapat meningkatkan pemerataan distribusi secara rotasi maupun proporsional.
Teknologi beton ferosemen memiliki sejumlah keunggulan yang telah teruji di lapangan, antara lain biaya konstruksi lebih rendah daripada bahan konvensional lainnya, memiliki kekuatan beton yang lebih tinggi, serta mempunyai konstruksi lebih ringan, sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung yang rendah.
Badan Litbang Kementerian PUPR melalui Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air telah melakukan replikasi perdana penerapan teknologi ferosemen di Kelurahan Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta sepanjang 922 m yang dapat meningkatkan luasan area layanan sebesar 27,5 Ha atau meningkat 37,5 persen dari sebelumnya.
Masyarakat Sidomulyo menyambut baik teknologi pracetak saluran ferosemen karena manfaat yang dirasakan antara lain terjaminnya distribusi air, berkurangnya pengambilan air secara illegal, rendahnya kebocoran dan peningkatan luas areal tanam.
Teknologi ini telah menarik minat sejumlah pihak seperti Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo yang telah melakukan kunjungan dan alih teknologi untuk menerapkan saluran irigasi ferosemen pada tahun 2018 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Dinas PU Kabupaten Semarang juga telah melakukan kunjungan lapangan ke wilayah penerapan teknologi saluran, box tersier dan lining ferosemen sebagai studi banding dalam pembuatan peta geospasial/one map dan pembuatan ferosemen. Penerapan teknologi ini
dapat mendukung percepatan target tiga juta Ha rehabilitasi jaringan dan satu juta Ha pembangunan irigasi tersier baru sesuai Renstra PUPR 2015-2019.
Replikasi lanjutan penerapan teknologi ini diarahkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pelibatan UKM dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK, APBD, maupun dana desa. Hal ini dapat mendukung percepatan target tiga juta Ha rehabilitasi jaringan irigasi dan satu juta Ha pembangunan irigasi baru sesuai Renstra PUPR 2015-2019. (Sumber: BLPT_SDA)
Replikasi lanjutan penerapan teknologi ini
diarahkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pelibatan UKM
dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK, APBD,
maupun dana desa.
Penerapan Teknologi Beton FerosemenUntuk Jaringan Irigasi Tersier Perdesaan
Bentangan ferosemen irigasi
Sudut ferosemen irigasi Sumber: Istimewa
Sumber: Istimewa
Kementerian PUPR menggelar upacara peringatan HUT RI ke-73, Jumat, 17 Agustus 2018. Upacara yang diikuti seluruh pejabat dan staf pegawai ini dipimpin langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimul-jono sebagai inspektur upacara. Para peserta menggunakan pakaian tradisional dari Sabang sampai
Merauke. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut.
Dalam memperingati HUT RI ke-73, Kementerian PUPR menggelar "Pesta Rakyat" pada Kamis, 16 Agus-tus 2018. "Pesta Rakyat" ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya senam bersama, Fashion Show pakaian adat & pakaian Go-Green, lomba-lomba, Stand Up Comedy, hiburan band dan makan bersama.
Upacara Peringatan HUT RIke-73 di Kementerian PUPR
Menteri PUPR berpose bersama 'Barong Bali dari BPIW'
Kepala Bagian Program dan Evaluasi BPIW, M Salahudin Rasyidi saat mengenakan baju Barong Bali
Barong Bali ikut upacara di barisan BPIW
Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono saat memulai pidato
Pengibaran Sang Merah Putih
Menteri PUPR Basuki Hadimul-jono menyerahkan penghargaan Satya Lencana 20 Tahun Kepada Kabag HKLI BPIW P.Yudantoro
Para pimpinan BPIW dalam balutan pakaian tradisional
PESTA RAKYAT PeringatanHUT RI KE-73 di Kementerian PUPR
Perwakilan BPIW mengikuti Fashion Show menggunakan pakaian adat tradisional dari Maluku.
Kepala Pusat 2 BPIW, Iwan Nurwanto mengikuti senam bersama. Berfoto bersama usai senam pagi.
Perwakilan BPIW mengikuti Fashion Show menggunakan pakaian Go-Green.
Perwakilan BPIW mengikuti lomba mengum-pulkan karet menggunakan sedotan.
Perwakilan BPIW mengikuti lomba menggiring balon menggunakan terong.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201854
Potret
sIneRgI / Edisi 32 - Agustus 2018
Kementerian PUPR menggelar upacara peringatan HUT RI ke-73, Jumat, 17 Agustus 2018. Upacara yang diikuti seluruh pejabat dan staf pegawai ini dipimpin langsung Menteri PUPR, Basuki Hadimul-jono sebagai inspektur upacara. Para peserta menggunakan pakaian tradisional dari Sabang sampai
Merauke. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut.
Dalam memperingati HUT RI ke-73, Kementerian PUPR menggelar "Pesta Rakyat" pada Kamis, 16 Agus-tus 2018. "Pesta Rakyat" ini terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya senam bersama, Fashion Show pakaian adat & pakaian Go-Green, lomba-lomba, Stand Up Comedy, hiburan band dan makan bersama.
Upacara Peringatan HUT RIke-73 di Kementerian PUPR
Menteri PUPR berpose bersama 'Barong Bali dari BPIW'
Kepala Bagian Program dan Evaluasi BPIW, M Salahudin Rasyidi saat mengenakan baju Barong Bali
Barong Bali ikut upacara di barisan BPIW
Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono saat memulai pidato
Pengibaran Sang Merah Putih
Menteri PUPR Basuki Hadimul-jono menyerahkan penghargaan Satya Lencana 20 Tahun Kepada Kabag HKLI BPIW P.Yudantoro
Para pimpinan BPIW dalam balutan pakaian tradisional
PESTA RAKYAT PeringatanHUT RI KE-73 di Kementerian PUPR
Perwakilan BPIW mengikuti Fashion Show menggunakan pakaian adat tradisional dari Maluku.
Kepala Pusat 2 BPIW, Iwan Nurwanto mengikuti senam bersama. Berfoto bersama usai senam pagi.
Perwakilan BPIW mengikuti Fashion Show menggunakan pakaian Go-Green.
Perwakilan BPIW mengikuti lomba mengum-pulkan karet menggunakan sedotan.
Perwakilan BPIW mengikuti lomba menggiring balon menggunakan terong.
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 55sIneRgI / Edisi 32 - Agustus 2018
Dalam rangka memeriahkan Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Infor-masi BPIW dalam koordinasi Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementeri-an PUPR turut serta dalam Sumatera Selatan (Sumsel) Expo 2018 yang berlangsung pada (15-20/8) di Kota Palembang, Sumsel. Pada expo tersebut BPIW turut menyebarluaskan informasi produk BPIW dengan menampilkan panel masterplan kawasan Metropolitan
Palembang Raya.
BPIW Turut Meriahkan Sumsel Expo 2018
CPNS Kementerian PUPR 2017Diterjunkan Ke NTB
Ketua Dekranasda Sumsel, Hj Eliza Alex menggunting pita pada rangkaian pembukaan Expo.
Tari tradisi Palembang mengawali rangkaian acara pembukaan.
Sejumlah kuis antusias diikuti pengunjung Booth Kementerian PUPR.
Jajaran pejabat di lingkungan Kementerian PUPR turut mengantar peserta sampai pintu pesawat.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan arahan dan nasehat pada para CPNS tahun 2017.
CPNS Kementerian PUPR 2017 antre bersiap menaiki pesawat Herkules ke Lombok.
CPNS Kementerian PUPR 2017 siap berangkat seusai upacara pelepasan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengantar sampai ke pintu pesawat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memimpin langsung upacara keberangkatan CPNS Kementerian PUPR yang ditugaskan membantu pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (31/8). Para CPNS Tahun 2017 ini ditugaskan sebagai pendamping rehabilitasi dan rekon-struksi rumah warga yang terdampak gempa. Sebelum diterjunkan mendampingi masyar-akat, para CPNS diberikan pelatihan mengenai pembuatan dan perakitan Rumah Instan
Sederhana Sehat (Risha).
Petugas memberikan souvenir kepada pengunjung
Stand Kementerian PUPR ramai dikunjungi anak-anak sekolah
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201856
Potret
sIneRgI / Edisi 32 - Agustus 2018
Dalam rangka memeriahkan Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Infor-masi BPIW dalam koordinasi Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementeri-an PUPR turut serta dalam Sumatera Selatan (Sumsel) Expo 2018 yang berlangsung pada (15-20/8) di Kota Palembang, Sumsel. Pada expo tersebut BPIW turut menyebarluaskan informasi produk BPIW dengan menampilkan panel masterplan kawasan Metropolitan
Palembang Raya.
BPIW Turut Meriahkan Sumsel Expo 2018
CPNS Kementerian PUPR 2017Diterjunkan Ke NTB
Ketua Dekranasda Sumsel, Hj Eliza Alex menggunting pita pada rangkaian pembukaan Expo.
Tari tradisi Palembang mengawali rangkaian acara pembukaan.
Sejumlah kuis antusias diikuti pengunjung Booth Kementerian PUPR.
Jajaran pejabat di lingkungan Kementerian PUPR turut mengantar peserta sampai pintu pesawat.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan arahan dan nasehat pada para CPNS tahun 2017.
CPNS Kementerian PUPR 2017 antre bersiap menaiki pesawat Herkules ke Lombok.
CPNS Kementerian PUPR 2017 siap berangkat seusai upacara pelepasan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengantar sampai ke pintu pesawat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memimpin langsung upacara keberangkatan CPNS Kementerian PUPR yang ditugaskan membantu pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (31/8). Para CPNS Tahun 2017 ini ditugaskan sebagai pendamping rehabilitasi dan rekon-struksi rumah warga yang terdampak gempa. Sebelum diterjunkan mendampingi masyar-akat, para CPNS diberikan pelatihan mengenai pembuatan dan perakitan Rumah Instan
Sederhana Sehat (Risha).
Petugas memberikan souvenir kepada pengunjung
Stand Kementerian PUPR ramai dikunjungi anak-anak sekolah
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 57sIneRgI / Edisi 32 - Agustus 2018
Bang Egi merupakan tokoh kartun dalam Obras, dan Egi juga sapaan akrab dari “Sinergi”.
Obrolan Santai
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201858
Edisi 32
AGUSTUS 2018
KUIS BPIW
Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir cantik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : [email protected]. Jawaban juga dapat disampaikan melalui WhatsApp No: 0812-9897-4748 disertakan
scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir. Jawaban dan nama pemenang akan diumumkan pada edisi 33, September 2018.
Ketentuan
1. Bagus diandita Jl. Mandor hasan, cipayung2. Alvin syahputra siregar Tanjung Udik, Gn. Putri
Pemenang kuis edisi 31
Jawaban :1. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional2. 40 KPPN3. 6 KPPN
Jawaban kuis edisi 31
? Pertanyaan
1. Apa kepanjangan dari KEK, KSPN, dan KI?2. Sebutkan PERPRES Perubahan tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional!3. Apa dukungan Kementerian PUPR untuk KEK/KSPN Tanjung Lesung?
K u i s
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 59
Menjadi karyawan kantor, sudah menjadi rahasia umum, bahwa
separuh waktu kita sudah di booking dari pagi hari sampai malam hari. Terkadang apabila rasa bosan mulai muncul, banyak orang ingin memulai usaha, akan tetapi terhalang oleh pekerjaan mereka. Jangankan memulai usaha, terkadang untuk melakukan hal-hal menyenangkan seperti berkumpul dengan keluarga atau menjalankan hobi saja kesulitan.
Padahal dengan menjadi enterpreneur, mereka akan mendapat kebebasan untuk menentukan masa depan sendiri. Berikut tips yang dapat dilakukan apabila kita menginginkan bekerja sambil berwirausaha.
1. Datang lebih awal ke KantorJika anda masuk kantor Pkl. 08.00 pagi, usahakan anda datang Pkl. 07.00 atau bahkan Pkl. 06.00 pagi, agar waktu dua jam tersebut dapat kita gunakan untuk mengupdate sosial media jualan kita, dan menjawab semua pertanyaan customer serta melakukan pendataan barang jualan di sosial media.
2. Bekerja secara terfokus Tips yang sangat penting agar tidak ada pendingan pekerjaan untuk hari
esoknya. Salah satunya adalah bekerja secara terfokus. Jika ada pekerjaan, maka fokuslah pada pekerjaan tersebut, jangan malah mengurusi jualan.
Jadi sebaiknya jika pekerjaan hari ini langsung diselesaikan, apabila tidak, bisa-bisa pekerjaan kita makin menumpuk dan bahkan ada pekerjaan satu minggu lalu yang baru dikerjakan hari ini. Kurang fokus adalah masalah yang banyak dialami oleh wirausahawan.
Untuk mengatasinya, kamu harus bisa melakukan pekerjaan yang mendalam, atau deep work. Berbeda dengan pekerjaan umum (shallow work) seperti membalas e-mail, menelepon klien, atau menghadiri rapat, bekerja secara terfokus (deep work) mengharuskanmu mendorong kemampuan kognitif sampai batas maksimal dengan fokus pada satu hal hingga selesai.
3. Buat Tujuan Yang SpesifikResep sukses memulai usaha adalah dengan menentukan tujuan. Cukup luangkan sedikit waktu untuk memikirkan apa tujuanmu dan bagaimana cara mencapainya. Anggap saja seperti membuat rancangan kasar business plan. Untuk
menentukan tujuan usaha, kalian dapat menggunakan sistem yang bernama SMART. Tujuan yang dicapai harus memenuhi kaidah SMART (Specific-M e a s u ra b l e - A t t a i n a b l e - R e l e va n t - Timely).
Memiliki pekerjaan penuh waktu bukan halangan untuk memulai usaha sendiri, asalkan dilakukan dengan perlahan dan konsisten. Banyak wirausahawan gagal karena mereka mencoba bergerak terlalu cepat. Meski dimulai dari sesuatu yang sangat kecil dan simple, tetapi apabila konsisten, maka usahamu akan berkembang.
4. Hindari Pemakaian Modal BesarKetika kita memutuskan untuk berbisnis sambil bekerja, maka disinilah anda dituntut untuk mengelola modal dengan baik dan benar.
Jika sampai salah dalam melangkah resikonya justru anda akan menemui kegagalan. Pahamilah dengan baik kesulitan-kesulitan ataupun segala hambatan yang mungkin saja terjadi, sehingga membuat bisnis dengan modal kecil atau yang tidak terlalu besar merupakan solusi yang sangat tepat. (Indira/berbagai sumber)
T i p s
TIPS BEKERJA SAMBIL BERWIRAUSAHA
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201860
Gerakan menuju 100 Smart City adalah gerakan bersama pemerintah pusat, daerah, praktisi, dan masyarakat untuk mengakselerasi
pemanfaatan teknologi dalam membangun negeri. Melalui program ini, diharapkan lahir masterplan smart city yang disusun berdasarkan tantangan dan potensi masing-masing daerah. Masterplan smart city tersebut kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari rencana jangka pendek dan menengah dari tiap daerah, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan warga di daerah tersebut.
Buku ini memotret perjalanan tiap Kota/Kabupaten dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang mereka hadapi menuju smart city, serta strategi jangka pendek dan menengah untuk menjawab potensi dan tantangan tersebut. Selain sebagai dokumentasi, buku ini diharapkan bisa menginspirasi kota dan kabupaten lain dalam menyusun masterplan smart city bagi masyarakatnya. Dengan begitu, Gerakan Menuju 100 Smart City diharapkan bisa menjadi embrio yang melahirkan kota dan kabupaten di Indonesia yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk melayani warganya sekaligus menjawab tantangan ke depan.
Buku ini diprakarsai oleh Direktorat E-Government Kemenkominfo bekerjasama dengan beberapa kementerian termasuk Kementerian PUPR dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City. Dari target 100 Kabupaten/Kota yang memiliki fondasi kuat menuju smart city, tahun 2017 lalu telah terpilih 25 Kota/kabupaten. Dua tahun kedepan ditargetkan 75 Kota/Kabupaten sisanya akan terpilih.
Ke-25 Kota/kabupaten tersebut telah melalui proses assessment yang mengukur kesiapan visi, regulasi, SDM, serta potensi di tiap daerah. Pemerintah Kabupaten/kota tersebut juga mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari tim ahli yang dibentuk, guna membantu meletakkan aspek-aspek fundamental menuju smart city.
Peran Kementerian PUPR dalam pembentukan smart city adalah dengan mengembangkan smart infrastructure yaitu dengan menerapkan unsur-unsur teknologi yang dapat termonitor secara actual. Misalnya instalasi early warning system untuk peringatan banjir di koridor Kanal Banjir Timur, smart tunnel di Kali Ciliwung, pengolahan Waste to Energy di TPA Bantargebang, TPA Benowo yang mampu memproduksi listrik hingga 10MW, dan lain-lain. Dukungan lain juga diberikan Kementerian PUPR dalam bentuk program pembinaan dan pengembangan kawasan perkotaan. (Mutri)
memotret gerakan menuju 100 Smart City
Judul Buku :Gerakan Menuju 100 Smart City 2017Penulis : Wisnu Nugroho, Et. allPenerbit : Kementerian Komunikasi dan InformatikaTahun Terbit : 2017Jumlah Halaman: 173 halaman
Buku ini memotret perjalanan tiap Kota/Kabupaten dalam mengidentifikasi potensi dan tantangan yang mereka hadapi menuju smart city, serta strategi untuk menjawab potensi dan tantangan tersebut. Buku ini diharapkan menjadi inspirasi dalam menyusun masterplan smart city bagi masyarakatnya
Review
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 61
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 201862
Kendati memiliki tugas yang banyak di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Wahyu Hendrastomo ST, MM masih tetap bisa menyisihkan waktu untuk menjalani aktivitas berbagi ilmu di kampus sebagai dosen.
Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW ini mengakui, kunci bisa keberhasilan menjalani banyak hal adalah manajemen waktu yang tepat. “Waktu untuk keluarga ada hari Minggu, kerja utama di BPIW setiap Senin-Jumat pada pukul 08.00-16.30. Kalau mengajar itu malam hari,” ungkap Wahyu saat ditemui “Sinergi” di ruangan kerjanya beberapa waktu lalu.
Ia mengakui, saat tertentu memang suka ada jadwal bersamaan antara mengajar dan dinas kantor . “Kalau sudah seperti itu, saya lebih memilih memprioritaskan urusan kantor (Kementerian PUPR,-red). Soalnya jadwal bersama mahasiswa relatif mudah dilakukan penjadwalan ulang,” ucap ayah tiga orang anak ini.
Selain itu, lanjut pria berkaca mata ini, jajaran kampus juga sudah pada mengetahui kesibukan dirinya di Kementerian PUPR, sehingga kalau melakukan penjadwalan ulang tak pernah dipermasalahkan. Sosok kelahiran Pontianak ini mengaku mendapatkan kepuasan batin saat menjalani aktivitas sebagai
dosen. Uniknya, kepuasan tersebut hanya dapat dirasakan saat menjalani aktivitas proses mengajar di kampus.
“Dunia dosen itu kegiatan sharing ilmu, saya merasa puas saja bisa melakukan sharing. Apalagi, ilmu itu akan mendatang banyak kebaikan kalau banyak-banyak disharing kepada orang lain yang lebih membutuhkan ,” ungkap Wahyu.
Ia bertekad akan terus mengajar mahasiswa sampai tidak dibutuhkan lagi menjadi pengajar. “Selama dibutuhkan akan jalan terus,” ujar pengajar di Universitas Pancasila dan Universitas Bakrie ini.
Wahyu juga menegaskan, aktivitas menjadi dosen merupakan pendukung untuk selalu meningkatkan kualitas kerja di kantor. “Dengan menjadi dosen, saya senantiasa
mengasah kemampuan dan menjaga ilmu pengetahuan dalam diri,” katanya.
“Saya juga senantiasa tetap bekerja di kantor dengan optimal, menyelesaikan semua tugas yang sudah ada diprogramkan. Salah satunya menyusun anggaran dalam perencanaan pengembangan infrastruktur strategis,” tegasnya. (ris/hendra/infoBPIW)
Sosok
Sibuk Kerja Tetap Sisihkan Waktu
untuk Sharing IlmuWahyu Hendrastomo ST, MM
“Dengan menjadi dosen, saya senantiasa mengasah kemam-
puan dan menjaga ilmu pengetahuan dalam diri”
Sumber: Dok. BPIW
SINERGI / Edisi 32 - Agustus 2018 63
Hobi Gowes Makin MenjadiKesibukan yang diemban Wahyu tak membuat dirinya lupa dengan keluarga. Pria yang dikenal ramah ini, mengalokasikan hari Sabtu atau Minggu untuk keluarga. “Kalau tidak Sabtu, ya berarti Minggu saya khususkan waktu untuk keluarga,” terang pria humoris ini.
Selain itu, ujar Wahyu, dirinya punya kiat tertentu untuk menjaga kondisi keluarga tetap kondusif. “Yaitu jangan marah. Marah-marah itu kadang tidak baik, lebih baik kita cari solusinya saja, kalau ada sesuatu persoalan,” ujarnya.
Ia mengakui, komunikasi dengan keluarga juga harus berjalan baik. Baik saat di rumah, maupun saat sedang dinas luar kota, komunikasi harus tetap dijalankan.
Di sisi lain, banyak cara dilakukan untuk mengisi waktu luang, seperti olahraga, nonton TV, membaca dan lainnya.
Dari sekian banyak kegiatan, berolahraga dan membaca merupakan hobi yang ditekuni Wahyu.
Ia mengaku, sejak muda sangat hobi berolahraga. “Untuk saat ini olahraganya gowes sepeda. Saat ini makin menjadi karena pimpinan saya juga suka sepedaan, jadi kita biasa olahraga bareng sama beliau,” terangnya.
Hampir setiap akhir pekan selalu menyempatkan berolahraga. “Saat ini saya bersepeda baru berani menempuh 75 KM saja, tapi ke
depan harus terus meningkat,” terangnya merendah sambil tersenyum. (ris/hendra/infoBPIW)
“Saat ini saya bersepeda baru berani menempuh 75 KM saja,
tapi ke depan harus terus meningkat,” terangnya.
Sumber: Dok. BPIWWahyu saat menjalani hobi bersepeda
Selamat atas suksesnya penyelenggaraan
Asian Games 2018
Badan PengemBangan InFRastRUKtUR WIlaYaH (BPIW)KementeRIan PUPR
DirgahayuRepublik Indonesia
Badan PengemBangan InFRastRUKtUR WIlaYaH (BPIW)KementeRIan PUPR
Buletin sinergi ini dapat didownload melalui:bpiw.pu.go.id/publication/bulletin
Badan PengemBangan InFRastRUKtUR WIlaYaH (BPIW)KementeRIan PUPR
bpiw.pu.go.id