ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

MILLENIUM DEVELOPMENT GOLD’S 2015

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN IBU

Disusun oleh:

1. Desi meliana

2. Maulia Isnaini

3. Reni Sitoresmi

PRODI DIV KEBIDANAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYAH

PRINGSEWU LAMPUNG

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia Nya lah penulis

dapat menyelesaikan tugas makalah Ilmu Kesehatan Masyarakat ini tepat pada

waktunya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna baik

dari segi pengumpulan materi dan teknik penulisan. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam

proses menyusun laporan ini, antara lain kepada:

1. Ibu Elva Meyta SST, selaku pembimbing sekaligus Dosen Jurusan Ilmu

Kesehatan Masyarakat.

2. Teman-Teman yang sudah memberikan masukan dan juga saran yang

berguna untuk laporan ini

Akhir kata, penuis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi

mahasiswa kebidanan. penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih

jauh dari sempurna baik dari segi pengumpulan materi dan teknik penulisan.

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Pringsewu , Mei 2011

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....................................................................................i

KATA PENGANTAR .................................................................................ii

DAFTAR ISI ..............................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Millenium Development Golds 2015 .................1

B. Latar Belakang Meningkatkan Kesejahteraan Ibu .......................2

BAB II PEMBAHASAN

A. Millenium Development Golds 2015 ...........................................3

a. Apa itu MDGS 2015 ...............................................................3

b. Targetnya ................................................................................3

c. Visi, Misi, MDGS ..................................................................5

d. Arah, Tujuan, dan Sasaran Serta Kebijakan MDGS ...............6

e. Strategi MDGS .......................................................................7

f. Program MDGS ......................................................................8

g. Rencana MDGS ......................................................................8

h. Indikator Keberhasilan MDGS ...............................................9

i. Peran Bidan Tergantung Target ............................................10

B. Meningkatkan Kesejahteraan Ibu...............................................11

a. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

Perempuan ............................................................................11

b. Problem Mendasar Pemberdayaan Perempuan ....................12

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................................14

B. Saran ..............................................................................................14

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Millenium Development Golds 2015

Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mencapai target yang

ditetapkan dalam Millenium Development Goals/MDGs 2015. Sejumlah

kebijakan dan program nasional pemberdayaan masyarakat, penguatan

keluarga, pemerataan pendidikan dasar, jaminan sosial dan jaminan kesehatan,

dan peningkatan kesehatan lingkungan telah diluncurkan.

Tujuan pembangunan milenium yang disepakati anggota PBB 2015 mencakup

delapan komponen besar.

Delapan tujuan khusus negara berkembang, antara lain :

(i) mengurangi setengah dari total jumlah orang miskin dan kelaparan,

(ii) mencukupi kebutuhan pendidikan dasar,

(iii) menghapuskan ketidaksetaraan gender,

(iv) mengurangi 2/3 angka kematian balita,

(v) mengurangi 3/4 rasio kematian ibu akibat melahirkan,

(vi) menghentikan penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya,

(vii) menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong pembangunan

berkelanjutan.

(viii) Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Tujuan kedelapan ialah mengenai peran negara maju untuk membantu negara-

negara berkembang melaksanakan ketujuh target MDGs.

Tapi kendala pencapaiannya memang tidak kecil. Di Indonesia, selain

keterba- tasan pembiayaan, kesiapan dan partisipasi pemerintah daerah masih

potensial menjadi faktor penghambat. Tingkat kesiapan dan partisipasi

pemerintah daerah akan sangat menen- tukan sejauh mana program MDGs

dapat terlaksana dan mencapai target yang ditetapkan.

1

B. Latar Belakang Meningkatkan Kesejahteraan Ibu

Dalam konstruksi budaya patriarkhi yang masih kental saat ini, kelompok

perempuan masuk ke dalam kelompok termiskin dari masyarakat miskin.

Selain termiskinkan oleh kebijakan,mereka juga termiskinkan oleh stereotip

dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat laki-laki

sehingga termarjinalkan dari segala akses sumber daya. Namun pemerintah

belum peka atas masalah ini. Kebijakan yang berjalan terbukti masih jauh dari

kepekaan jender, sehingga melahirkan ketidakadilan bagi perempuan.

Dampak dari ketimpangan jender dapat dilihat dari data BPS tahun 2000,

dimana perbedaan kemampuan membaca menulis antara laki-laki dan

perempuan masih tinggi berbanding 56,9% : 88,1%.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Millenium Development Golds 2015

a. Apa itu MDGS

Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris

MDGs) adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun

2015 merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan

diseluruh dunia. Tantangan-tantangan ini sendiri diambil dari seluruh

tindakan dan target yang dijabarkan dalam Deklarasi Milenium yang

diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala

pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.

Pada September 2000, Pemerintah Indonesia, bersama-sama dengan 189

negara lain, berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di

New York dan menandatangani Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi

sebagai komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional

untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini

(MDG), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan

pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan

komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari

separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua

anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan

kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian

anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang

yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

3

b. Targetnya

Target 1 : Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup

dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%

Target 2 : Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan

hingga setengahnya.

Target 3 : Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun

prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Target 4 : Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak

dibawah usia 5 tahun

Target 5 : Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia

Target 6 : Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan

penyebaran HIV/AIDS di Indonesia

Target 7 : Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran

Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia

Target 8 : Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat

mengembalikan sumberdaya yang hilang

Target 9 : Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat

Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum

yang aman dan sanitasi dasar.

Target 10: Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang

hidup di daerah kumuh.

Target 11: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang

terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak

diskriminatif

Target 12: Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling

tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas

kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan

pembebasan utang untuk negara berutang besar,

penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA

4

yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen

menghapuskan kemiskinan.

Target 13: Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan

kepulauan kecil

Target 14: Menangani hutang negara berkembang melalui upaya

nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang

berkesinambungan dalam jangka panjang.

Target 15: Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan

pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda

Target 16: Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan

akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga

terjangkau di negara berkembang

Target 17: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi

baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

c. Visi, Misi MDGS

Visi dari MDGs 2015 adalah yaitu sehat 20015 dengan upaya peningkatan

derajat kesehatan lewat berbagai upaya kesehatan mencapkup kuratif,

rehabilitatif, prefentif, dan promotif.

Sedangkan Misi dari MDGs itu sendiri yaitu :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat

madani dalam pembanguinan kesehatan melalui kerjasama nasional

dan global

2. Meningkatkan pelayanan kes yang merata, bermutu dan berkeadilan

sserta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan

prefantif

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan terutama untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional

4. Meningkatkan pengebangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang

merata dan bermutu

5

5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan

alat kesehatan serta menjamin keaamanan khasiat kemanfaatan dan

mutu kesediaan farmasi alat kesehatan dan makanan

6. Meningkatkan menejemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdaya guna dan berhasil guna untuk memantapkan desentrlisasi

kesehatan yang bertanggung jawab

d. Arah, Tujuan dan Sasaran MDGS

Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut mengadopsi kesepakatan

MDGs juga menetapkan target-target pencapaian tujuan MDGs di tahun

2015 sebagai berikut :

1. Penghapusan kemiskinan

2. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua;

3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4. Penurunan angka kematian anak:

5. Meningkatkan kesehatan ibu;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;

7. Menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan;

8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Sasaran serta Kebijakan MDGS

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian

diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia

melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan

Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya

yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke

dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah

Indonesia atas laporan tersebut.

Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal

pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang

6

terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa

kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini

menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali

kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan

untuk memenuhi sasaran-sasaran ini.

Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan

dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan

ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai

tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.

e. Strategi MDGS

Setiap negara deklarator mempunyai kewajiban melaporkan progres

pencapaian MDG setiap tahun. Hampir sebagian besar indikator untuk

mengevaluasi pencapaian tujuan MDG ini dapat diperoleh dari data-data

Badan Pusat Statistik (BPS), namun tidak dapat dipungkiri, bahwa data

dari berbagai sumber lain tetap sangat diperlukan.

7

MDG mempunyai 8 (delapan) tujuan dengan 18 target, mulai dari

mengurangi kemiskinan, penuntasan pendidikan dasar baik untuk anak

laki-laki maupun anak perempuan, menurunkan angka kematian balita,

meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan kelestarian lingkungan

hidup. Setiap negara yang mendeklarasikan MDG ini wajib membuat

laporan tahunan. Pengurangan maupun penuntasan berbagai kondisi tadi

menggunakan landasan tahun 1990 sebagai tahun pijakan dan tahun 2015

sebagai tahun akhir tercapainya semua tujuan tadi

f. Program MDGS

Beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan

MDGs adalah sebagai berikut:

Pertama, MDGs bukan tujuan PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga

yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs

adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi

dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar

pemerintahan.

Kedua, tujuh dari delapan tujuan telah dikuantitatifkan sebagai target

dengan waktu pencapaian yang jelas, hingga memungkinkan pengukuran

dan pelaporan kemajuan secara obyektif dengan indikator yang sebagian

besar secara internasional dapat diperbandingkan. Ketiga, tujuan-tujuan

dalam MDGs saling terkait satu dengan yang lain.

g. Rencana MDGS

Jakarta, 30/5/2007 (Kominfo-Newsroom) – Ketua delegasi United Nation

untuk Asia dalam bidang kampaye Millennum Development Goals

(MDGs), Erna Witoelar, mengatakan pemerintah saat ini sudah

mempunyai komitmen yang tinggi dalam merealisasikan 8 poin MDGs

yang telah ditargetkan pada 2015.

8

Pernyataan itu disampaikan Erna Witoelar kepada Kominfo-Newsroom di

Jakarta, Rabu (30/5) dalam acara peluncuran program Yappika Life. Ia

sendiri menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Indonesia bisa

merealisasikan 8 poin konsep MDGs pada tahun 2015 mendatang yang

sudah disepakati negara-negara berkembang di dunia.

Ada indikator keberhasilan langkah maju yang sudah dilaksanakan

pemerintah untuk MDGs, seperti program nasional pemberdayaan

masyarakat, asuransi bagi masyarakat miskin dan pendidikan gratis di

daerah.

Namun di samping ada langkah maju, ada juga langkah mundur yang

dilakukan pemerintah saat ini, yaitu bencana nasional yang terus melanda

Indonesia. Mungkin untuk tahun ini banyak langkah mundurnya dan

untuk persentasinya, ia mengaku belum tahu pasti.

Dia juga menyampaikan harapannya, agar ke depan pemerintah tidak

hanya berupaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan

MDGs, akan tetapi bisa membuat iklim pada masyarakat untuk

menumbuhkan semangat inisiatif untuk merealisasikan MDGs, seperti

pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan dalam rangka

mengurangi angka pengangguran.

h. Indikator Keberhasilan MDGS

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Sasaran Pembangunan

Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama

pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat

besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan,

kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan

pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen

9

Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia

terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari

Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang

sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru

menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi

pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan

gagal mencapai tujuan MDGs.

Untuk mencapai tujuan MDG tahun 2015 diperlukan koordinasi,

kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya

pemerintah (nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media,

sektor swasta dan komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan

memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di

seluruh Indonesia.Pemerintah Indonesia tetap memegang komitmenya

untuk melaporkan kemajuan pencapaian MDGs.

i. Peran Bidan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ibu

Peran bidang dalam meningkatkan kesejahteraan ibu salah satunya

adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,

karena pada saat ini kelompok perempuan masih masuk dalam kelompok

termiskin dalam kelompok masyarakat.

Selain miskin oleh kebijakan mereka yang juga termiskin oleh

stereotip dan kultur yang masih memandang rendah kaum perempuan.

B. Meningkatkan Kesejahteraan Ibu

a. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

10

Dalam konstruksi budaya patriarkhi yang masih kental saat ini, kelompok

perempuan masuk ke dalam kelompok termiskin dari masyarakat miskin.

Selain termiskinkan oleh kebijakan,mereka juga termiskinkan oleh

stereotip dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat

laki-laki sehingga termarjinalkan dari segala akses sumber daya. Namun

pemerintah belum peka atas masalah ini. Kebijakan yang berjalan terbukti

masih jauh dari kepekaan jender, sehingga melahirkan ketidakadilan bagi

perempuan. Dampak dari ketimpangan jender dapat dilihat dari data BPS

tahun 2000, dimana perbedaan kemampuan membaca menulis antara laki-

laki dan perempuan masih tinggi berbanding 56,9% : 88,1%.

Ketimpangan ini secara tidak langsung telah memberikan konstribusi

terhadap timpangnya perbandingan laki-laki perempuan yang bekerja pada

sektor informal dengan perbandingan 29,6% : 39,2%. Partisipasi sejajar

antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah

satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam konvensi Penghapusan

Segala Bentuk 13 diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Data

Susenas dalam laporan per 25 agustus tahun 2005, untuk jenjang SD/MI

rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki selalu

di sekitar angka 100. Namun rasio APM perempuan terhadap laki-laki

untuk jenjang SMP/MTs tahun 2004 sebesar 103,4. Adanya rasio Angka

Partisipasi Kasar (APK) perempuan terhadap laki-laki tampak, partisipasi

perempuan pada jenjang SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan laki-laki

dengan rasio sebesar 103,1 pada tahun 2003.

Kesenjangan tingkat melek aksara laki-laki dan perempuan juga semakil

kecil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio angka melek aksara

penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki usia 15-24 tahun dari

97,9 persen pada tahun 1990 menjadi 99,7 persen pada tahun 2004.

Apabila kelompok penduduk usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas,

maka tingkat kesenjangan melek aksara penduduk laki-laki dan perempuan

11

menjadi semakin lebar dengan rasio melek aksara perempuan terhadap

laki-laki sebesar 92,3 persen. Data tahun 2004, menunjukkan rasio melek

aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 99,2 untuk kelompok

termiskin dan sebesar 99,9 untuk kelompok terkaya.

b. Problem Mendasar Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan pengarusutamaan gender masih sulit dilaksanaan walupun

telah memiliki Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Hal ini disebabkan

karena kendala struktural dan persoalan birokrasi yang dianggap menjadi

penghalang besar. Menempatkan isu perempuan dalam kementerian

khusus adalah bentuk memarjinalkan perempuan yang cara

penyelesaiannya menjadi parsial. Namun yang menjadi perhatian adalah

sejauh mana pemerintah telah memberikan kebijakan terhadap

kementerian dalam memberikan kewengan penuh untuk meningkatkan

penanganan lintas bidang dan sektor dengan desain kebijakan nasional

yang menempatkan isu perempuan sebagai arus utama sehingga

keberadaan kementerian PP bukan hanya sebagai pelengkap atau hanya

sekedar hiasan saja. Pening katan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan.

Kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan setengah hati

diimplementasikan, hal ini terlihat adanya beberapa problem mendasar

yang muncul, antaralain: Pemerintah Setengah Hati Terhadap Isu

Perempuan. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan masa

kepemimpinan 2005 – 2009 untuk isu perempuan sangat

menyedihkan.Terlihat dalam 5 tahun anggaran untuk KPP hanya berputar

antara 0,02% dari total APBN. Anggaran untuk Kualitas Hidup dan

Perlindungan untuk Perempuan. Berdasarkan temuan komnas perempuan,

angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahun.

Menunjukkan jumlah kasus terakhir adalah 34.665 (2007), dan mengalami

kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, jumlah

12

kekerasan dalam rumah tangga adalah 74% kasus (tertinggi, kekerasan

dalam komunitas 23% (termasuk kasus buruh migran dan trafiking),

kekerasan negara 0,1% dan 2% lainnya sulit dikategorikan jenisnya.

diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data tersebut

merupaka komplasi dari 258 lembaga di 32 propinsi dan rata-rata

menangani sekitar 40 hingga 95 kasus kekerasan.

Peran kementerian PP yang bergerak dalam isu perempuan memang perlu

dievaluasi. Jika dicermati, memang belum ada keseriusan dari pemerintah

khususnya KPP untuk dapat meningkatkan perlindungan terhadap

perempuan terlihat kebijakan anggaran yang hanya dialokasikan seputar

160 - 200 miyar, dan itu pun hanya diimplementasikan dalam program

seputar pelatihan dan sosialisasi bukannya pada sebuah intervensi pada

sebuah kebijakan.

1. Koordinasi Instansi Lemah. Disisi lain adalah lemahnya sistem

koordinasi internal maupun eksternal di tubuh KPP sehingga

memberikan kendala dalam mengimplementasikan visi pemberdayaan

perempuan, hal ini berdampak terhadap pelaksanaan program selama 5

tahun berjalan yang hanya berputar pada tataran sosialisasi saja.

2. Data Tidak Berbicara. Lemahnya data di tingkat nasional dan daerah,

sehingga terdapat duplikasi program yang berjalan dan target yang tak

terukur merupakan cermin kegagalan kinerja KPP dalam menjalankan

fungsinya.

BAB III

PENUTUP

13

A. Kesimpulan

Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs)

adalah delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015

merupakan tantangan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia.

Kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan setengah

hatidiimplementasikan, hal ini terlihat adanya beberapa problem mendasar

yang muncul, antaralain: Pemerintah Setengah Hati Terhadap Isu Perempuan.

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan masa kepemimpinan 2005 –

2009 untuk isu perempuan sangat menyedihkan.Terlihat dalam 5 tahun

anggaran untuk KPP hanya berputar antara 0,02% dari total APBN. Anggaran

untuk Kualitas Hidup dan Perlindungan untuk Perempuan. Berdasarkan

temuan komnas perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan yang

dilaporkan setiap tahun. Menunjukkan jumlah kasus terakhir adalah 34.665

(2007), dan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan

jenisnya, jumlah kekerasan dalam rumah tangga adalah 74% kasus (tertinggi,

kekerasan dalam komunitas 23% (termasuk kasus buruh migran dan trafiking),

kekerasan negara 0,1% dan 2% lainnya sulit dikategorikan jenisnya.

diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data tersebut

merupaka komplasi dari 258 lembaga di 32 propinsi dan rata-rata menangani

sekitar 40 hingga 95 kasus kekerasan.

B. Saran

Untuk mencapai tujuan MDGS tahun 2015 diperlukan koordinasi, kerjasama

serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintah

(nasional dan lokal), masyarakat sipil, akademia, media, sektor swasta dan

komunitas donor. Bersama-sama, kelompok ini akan memastikan kemajuan-

kemajuan yang telah dicapai tersebar merata di seluruh Indonesia.Pemerintah

Indonesia tetap memegang komitmenya untuk melaporkan kemajuan

pencapaian MDGs.

DAFTAR PUSTAKA

14

Mansjoer, arif, dkk. Kapita Selekta Kedokteran edisi III jilid I. Jakarta : Media

Aesculapius. 2001.

Manuba, Ida Bagus Gde. 1998. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan

Keluarga Berencana . Jakarta : EGC.

Mochtar, Rustam. 1998. Sinopsis Obstetri. Jakarta : EGC.

http://www.MDGsIndonesiaexpo&forum2011.com

http://www.sasaran pembangunan milenium.com

http://www.MDG dan data pengukur.com

http:// www.Tujuan pembangunan millenium.com

http://www. Indonesia mencapai target MDGS tahun 2015.com

http://www.medicalstore.com

http://www.memerangi HIV/AIDS Jawa Timur.com

http://www.Siaksoft.net [update : Januari 2008].

15