ILMU NEGARA

PENGANTAR

Terdapat dua teori besar yaitu :

Teori Negara Bicara struktur negara yaitu memandang negara sebagai organisasi dan

pusat kekuasaan. Bersifat yuridis

Teori Bernegara Pembicaraan dipusatkan pada pandangan bahwa negara sebagai

wadah perwujudan masyarakat. Bersifat sosial

1. METODE PEMBELAJARAN IN

a. Metode Induksi khusus - umum

b. Metode Deduksi umum - khusus

c. Metode Dialektis Tanya jawab , unsur menurut hegel (Dalil ; Ngra Kekuasaan,

Anti Dalil ; Ngra Hkum arti sempit, Jalan Tengah ; Ngra Hkum arti luas)

d. Metode Filosofis

e. Metode Perbandingan

f. Metode Sejarah

g. Metode Sistematik menghimpun bahan kemudian diklasifikasi

h. Metode Hukum dititk beratkan pada factor yuridis saja

i. Metode Sinkretis Pengabungan factor yuridis dan non yuridis

2. PENGERTIAN ILMU NEGARA

Asal Bahasa Istilah

Belanda Staatsleer

Jerman Steetslehre

Inggris Theory of State

The General Theory of State

Political Theory

Perancis Theorie d’etat

Berdasarkan Konsep Bernegara ; Ilmu tentang segala tentang negara meliputi arti negara atau

sifat hakikat negara, pembenaran adanya negara, terjadinya suatu negara dan tujuan negara

Berdasarkan Konsep Politik ; Ilmu yang membahas tentang negara baik dilihat dari segi yuridis,

sosilogis, maupun kombinasi keduannya.

Oleh Jellinek ilmu-ilmu pengetahuan tentang negara disebut staatswissenschaften (dalam

bukunya Die Algemeine Staatslehre) dimana dalam pengertian luas staatwissenchaften dibagi

atas dua yaitu :

Staatswissenschaft (dalam arti sempit), dibagi 3 :

Beschreibende staats wissenschaft ; melukiskan dan menguraikan susunan

negara, menunjukkan unsur-unsurnya dan membahas berbagai aspeknya. Yaitu

secara deskriptif apa adanya dari negara-negara yang sudah ada/masih ada.

Theoritische staats wissenschaft ; bersifat positif, nyata, dan diperoleh dari

sesuatu yang dialami/diperoleh dari empiris. Bahan kajian dari Beschreibende S.W.

dibandingkan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan-perbedaan.

Theoritische staats wissenschaft dibagi 2 yaitu :

algemeine staatslehre (ilmu negara umum), yang di bagi 2 juga :

Allgemeine sociale staatlehre, ditinjau dari segi sosial

Allgemeine staatsrechtslehre, ditinjau dari segi hukum

Besondere staatslehre (pengertian khusus dari negara), yang dibagi 2

juga :

Individualle staatslehre, ditinjau dari totalitasnya

Spezialle staatslehre, ditinjau dari segi strukturnya, misal DPR,

MPR

Angewandte staats wissenschaft ; Ilmu politik ini mempraktekkan segala hasil

penyelidikan yang diperoleh staatslehre sebagai ilmu pengetahuan yang teoritis.

Staats rechts wissenschaft, dibagi atas :

Hukum tata negara

Hukum administrasi negara

Hukum Keprajaan/pamong praja

Hukum internasional

3. KEILMUAN YANG BEROBYEK NEGARA

Hukum Administrasi Negara ; Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat

badan yang melaksanakan wewenang - Oppenheim

Hukum Tata Negara ; Hukum yang mengatur organisasi negara - Logemann

Ilmu Politik ; Ilmu yang mempelajari kegiatan dalam sistem politik – Mirrian

Budihardjo

Hukum Internasional

Hubungan IN dan Keilmuan berobyek negara adalah hubungan saling melengkapi dan

berjenjang.

IN dan Ilmu Politk adalah dasar (Seinswissenchaft) bersifat teoritis.

HTN bersifat normative (Nomativen Wissenchaft)

HAN dan sebagian Ilmu Politik bersifat aplikatif

SIFAT ILMU NEGARA ;

ABSTRAK, TEORITIS, TIDAK TERIKAT WAKTU, TIDAK TERIKAT TEMPAT, UMUM

MENGENAL NEGARA

1. PENGERTIAN NEGARA

Organisasi kemasyarakatan yang paling tinggi dan khus yang terletak pada syarat dan sifat

Menurut Para Ahli :

George Jellinek Organisasi kekuatan dari sekelompok manusia diwilayah tertentu

Max Weber Suatu masyarakat yang mempunyai kekuatan monopoli dalam

pengunaan kekuasaan

Kranenburg Organisasi yang timbul atas kehendak dari suatu golongan

Djokosutono Organisasi yang berada dalam pemerintahan yang sama

2. UNSUR NEGARA

3. SIFAT NEGARA

1. Sifat Memaksa Negara dapat dibenarkan menggunakan kekuasaan untuk

memakai kekerasan fisik secara sah. Negara memiliki peraturan dan daya pelaksanaan

yang berbeda dengan organisasi lainnya

2. Sifa Monopoli Dijadikannya ideology sebagai satu-satunya asas kehidupan

berbangsa dan bernegara. Sehingga tujuan yang ditetapkan harus berkaitan dengan

ideology.

3. Sifat Mencakup Semua Diberlakukannya pertaturan bagi semua warga

negara tanpe pengecualian.

HAKIKAT NEGARA ; Pengambaran tentang sifat negara

1. TINJAUAN HISTORIS, SOSILOGIS, YURIDIS

a. Tinjauan Historis

Yunani Kuno Negara = Polis, Sifat ; Demokrasi langsung

Romawi Kuni Negara = Empirium, Sifat ; Country state (wilayah sudah luas) dan Dinasti

Pertengahan

Civitas Dei ; Thomas Aquinas dengan dua pedang yaitu dunia dan akhirat. Agustinus dengan teori

matahari rembulan

Civitas Terena/ Diabolis ; Kedaulatan negara duniawi , ex: Cina

Renaisance Sekularisme dikemukakan oleh Marsilius van Padua

Machiavelli Negara = La Stato / ada ikatan tertentu ; Istilah ini berkembang bersamaan

dengan teori H.Alam yaitu peralihan dari status alamiah ke civilis

Masa Pasca PD 1 / jerman Negara = Rijk/ Reich artinya memerintah ; timbul teori kedaulatan

negara

Masa Modern ; Berkembangnya teori sosiologi

b. Tinjauan Sosiologis / teori sosilogis ; Negara adalah organisasi kehidupan

masyarakat.

Mac Iver ; Sederhana (family to state) dan kompleks

Mac Dougal ; Wajar dan Disengaja

Ferdinand Tonnis ; Gemeinschatf (Paguyuban) dan Gesellschaft (Patembayan)

Kranenburg ; Setempat dan Tidak Setempat, Teratur dan Teratur

c. Tinjauan Yuridis ; Negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma

hukum.

Negara sebagai objek hukum (recht object) Negara sebagai alat manusia utk mencapai tujuan

Negara sebagai subjek hukum (recht subject)

Negara sebagai penghalus hukum (recht verhaltnis)

2. TEORI SATU, DUA, DAN TIGA SEGI

Teori Satu Segi ; hanya ditinjau dari satu sisi yaitu segi yuridis (Negara sebgai alat hukum) atau

segi sosiologi (Negara sbgai alat masyaraka)

Teori Dua Segi ; melihat dari kedua sisi baik segi yuridis maupun sosiologis

Teori Tiga Segi ; Ide, Kenyataan Sosial, Hukum

TEORI ASAL MULA NEGARA

1. TEORI ASAL MULA NEGARA

a. Teori Spekulatif

Teori Ketuhanan ; Asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata

berasal dari Tuhan

Augustinus Teori Matahari Rembulan (Gereja>Negara)

Thomas Aquinas Teori Dua Pedang ; yaitu pedang dunia dan akhirat

(Gereja=Negara)

Marsilius Van Padua Sekularisme (Gereja beda dengan Negara)

Teori Kekuatan ; Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan. Kekuatan dapat berupa ;

Ekonomi, Otak, Fisik Pangkal teori ini pada man in abstracto yg telah hidup berkelompok.

Leon Duguit = Yang memaksa adalah yang terkuat

Voltaire = Raja pertama adalah pahlawam

Ludwig Gumplowitz = Adanya penaklukan oleh yang kuat

Karl Max = Pemegang produksi yang berkuasa . akan menimbulkan hilangnya

kelas ekonomi

Harlod J Laski = Perlunya organisasi pemaksa

Teori Yuridis

Matriachal ; Pemimpin pertama adalah ibu

Patriachal ; Pemimpin pertama adalah ayah

Patrimonial

Teori Perjanjian

Thomas Hobbes

Man in abstracto ; Homo homoni lupus manusia serigala bagi manusia lainnya. Bellum omnium

kontra omnus Semua hancurkan semu

Bentuk Perjanjian ; Pactom Subjectionis Perjanjian masyarakat dalam negara dengan penguasa

Hasil Perjanjian ; Monarki Absolut

John Locke (Bapak HAM)

Man in abstracto ; Manusia sudah berakal namun ada potensi menyerang

Bentuk Perjanjian ; “Berlapis” Pactom Unions Perjanjian masyarakat utk membentuk negara. &

Pactom Subjetionis Perjanjian masyarakat dengan penguasa

Hasil Perjanjian ; Monarki Konstitusional

J.J Rosseau (Bapak Demokrasi)

Man in abstracto ; Manusia lahir bebas kemudian terikat dan beratio dengan dua kemauan yaitu

individu dan umum

Bentuk Perjanjian ; Pactom Unions Perjanjian masyarakat untuk membentuk negara

Hasil Perjanjian ; Negara Republik Demokrasi

b. Teori Historis Sosiologis / Teori Evolusi ; ditarik dari kejadian konkrit dengan

factor Keluarga , Agama, Peperangan, dan akhirnya kesadaran politik

2. TEORI TERJADINYA NEGARA

Perkembangan Negara secara Primer

1. GEMEINSCHAFT/GENOSSENSCHAFT (TITIK BERAT PD UNSUR RAKYAT) , Dibawah pimpinan

Primus Interpares (Yang Paling Kuat)

2. REICH ATAU RIJK Belum ada pemerintahan tetap , muncul sistem feodal

3. STAAT Negara definisi modern terpenuhi

4. DEMOKRATIE NATIE Dalam bentuknya sebagai negara nasional, perkembangan secara prima

Perkembangan Negara secara Skunder

1. Perngakuan secara De Facto Berdasarkan Kenyataan yang ada, Bersifat Sementara.

2. Pengakuan secara De Jure Pengakuan lebih meluas yaitu dari negara lainnya, Bersifat Tetap

3. TEORI BERAKHIRNYA NEGARA

Teori Organis ; Warga negara sebagai sel yang hidup sendiri untuk menentukan

kelangsungan organism negara

Teori Anarkis ; Tanpa pemerintahan dan lenyapnya tata paksa negara

Teori Matinya Tuan Negara

Teori Historis ; Faktor alam dan Faktor Sosial

TEORI TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

Tujuan tanpa fungsi adalah steril, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil

1. TEORI TUJUAN NEGARA ; Tujuan menunjukkan dunia cita, bersifat abstrak idiil

TANPA TUJUAN negara tidak perlu diberi suatu tujuan, atau tujuan negara ialah

ada pada negara itu sendiri ( the state is end in it self). Ajaran ini dipelopori oleh

Hans kelsen. Tokoh lain ; George Wilhelm dan Hegel

TEORI KEKUASAAN NEGARA Yang paling utama adalah bagaimana

mempertahankan dan memperbesar kekuasaan

Lord Shang Yang ; dalam buku a classic of the chinese school of law , dengan

teori a weak people a strong state and a strong state means a weak people

caranya dengan ajaran 10 devils

Maciavelli ; dalam buku Il Principe , Pemerintah terkadang harus bersikap

seperti singa yang menakutkan dan kancil yang cerdik

Nietzche ; dalam buku Also Sprach Zarasthustra , Hidup adalah tentang

penaklukan

TUJUAN TERTENTU

Immanuel Kant Tujuan negara untuk mempertahankan hak dengan

memelihara ketertiban. Melahirkan tipe negara penjaga malam

Aristoteles Tujuan negara ditekankan dalam hal etis / kebaikan

John Locke Tujuan negara untuk memelihara hak alamian / HAM yang

tersisa

Jeremy Betham dan J.S Mills Tujuan negara adalah kesejahteraan

masyarakat

2. TEORI FUNGSI NEGARA ; Pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai, bersifat rill

konkrit.

Anarkhisme Penyangkalan dari negara dan pemerintahannya

Individualisme (Doktrin Laissez faire) Memelihara dan mempertahankan keamanan dan

ketertiban individu dan masyarakat bedasar : Etis, Ekonomi, Ilmiah

Sosialisme Fungsi negara untuk pemenuhan kesejahteraan bersama sehingga fungsi

negara harus diperluas

Komunisme Memperluas fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama – Sosialisme

yang bersifat revolusioner

Sindikalisme Buruh sebagai pemegang peran utama bukan negara

Guild sosialisme Badan koperasi umum yang menguasai alat produksi dan

menyelenggarakan tugas kenegaraan dibidang kesejahteraan

Fascisme Negara = makhluk hidup yang punya bidang hidup dan kemauannya,

pembenaran penguasaan semua alat produksi oleh negara

Kollektifisme empiris menyetujui penguasaan umum atas dinas umum yang vital

FUNGSI NEGARA MENURUT JOHN LOCKE ; Legislatif, Eksekutif, Federatif (Urusan

luar negeri, perang dan damai)

FUNGSI NEGARA MENURUT MONTESQUIEU ; Legislative, Eksekutif, Yudikatif

FUNGSI NEGARA MENURUT GOODNOW ; Teori dikotomi atau dwipraja, Masa

pemerintahan Andrew Jackson dikenal spoil system (Tahu sama tahu) Policy

making (Membuat atau menentukan GBHN atau program), Policy Eksekutif

(Menjalankan program)

FUNGSI NEGARA MENURUT VAN VOLLENHOVEN ; Regelling (Membuat Peraturan),

Bestuur (Eksekutif), Rechtspraak (Mengadili), Politie (Pegawas)

FUNGSI NEGARA ABAD XVI PRANCIS ; Diplomatic, Diffence (Pertahanan), Finance

(Mengatur keuangan), Justice (Menjaga ketertiban), Police

TEORI PEMBENARAN NEGARA

1. TEORI PEMBENARAN NEGARA (rechtsvaardigings theorieen) teori yang digunakan

dasar pembenar perilaku negara

a. Teori Pembenaran dari sudut keagamaan

b. Teori Pembenaran dari sudut kekuatan

c. Teori Pembenaran dari sudut hukum ( H.Keluarga, H. Kebendaan, H. Perjanjian)

2. TEORI KEDAULATAN NEGARA

ASAL KATA

Arab Daulah

Latin Supremus

Italia Souvranita

Inggris Souvereignity

Perancis Souverainite

Belanda Souvereiniteit

Kedaulatan mengandung 3 Makna yaitu :

Kemerdekaan,artinya negara itu bebas dan tidak tergantung pada atau terikat oleh apapun juga

atau siapapun juga. Negara bebas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan berhak

menentukan sepenuhnya nasib sendiri

Kuasa tertinggi, artinya tidak ada kuasa diatas kuasa negara. Siapapun atau kuasa apapun harus

tunduk pada kuasa negara

Kekuatan, atinya kemerdekaan dan kekuasaan itu harus mempunyai kekuatan. Kekuasaan dan

kemerdekaan tidak cukup hanya pada pernyaataan dan pengakuan saja, tetapi haruslah terbukti

bahwa ia benar-banar berlaku, ditaati dan diikui oleh semua rakyat.

Ciri Kedaulatan Absolut/Monolitik/Monistis (Dr. Jean Bodin dalam “Les Six Livres De La Republique

1576”)

Asli Tidak diturunkan dari kekuasaan lain

Tertinggi Tidak dibawahi dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi

Kekal / Permanent Berlangsung terus-menerus tanpa interupsi dan tidak terputus walau

pergantian pemerintahan

Tidak dapat dibagi (Indivisble) Hanya ada satu kekuasaan tertinggi

TIdak dapat dialihkan

Ciri Kedaulatan Relatuf

Berbeda ciri dengan kedaulatan absolute

Kedaulatan yang bisa dualistic bahkan pluralistic

Macam – Macam Kedaulatan

Kedaulatan ke dalam (Interanal Souvereignty) Bersifat Staatrechtelijk yang menunjukkan diri

sebagai kemampuan untuk mengatur organisasi negara, pembentukan hukum, susunan

peradilan dan sistem pemerintahan menurut kehendak negara sendiri. Bentuknya adalah

kekuasaan tertinggi dari negara terhadap rakyat dan penduduk lainnya serta asosiasi lainnya

didaerah yuridksi. Dan kedaulatan ke luar (External Souvereignty) Bersifat Volkenrechtelijk,

berupa kemampuan untuk mengadakan hubungan diplomatic dan perjanjian antar banga

termasuk peperangan dan damai. Aspek ini penting untuk menjadi “Family of Nations” disebut

juga kemerdekaan

Kedaulatan de facto adanya kedaulatan yang nyata untuk ditaati, atau berdasarkan adanya

pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan, tidak perlu didasarkan atas hukum. Dan kedaulatan de

jure berarti kadaulatan yang diakui oleh hukum (konstitusi) tidak perlu yang berdaulat

senyatanya menjalankan kekuasaan atau ditaati secara nyata. Yang penting secara hukum

berdaulat.

Kedaulatan politik (political souverignity) maksudnya kekuasaan tertinggi dalam bidang politik

yaitu berupa kekuasaan dari rakyat secara keseluruhan dan disaat-saat terkahir menentukan

kedaulatan politik (misal Pemilihan Umum adalah perwujudan kedaulatan politik rakyat). Dan

kedaulatan hukum (legal souverignity) adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturan-

peraturan hukum. (misal DPR bersama Presiden mempunyai legal souverignity’ untuk membuat

hukum yang berupa undang-undang)

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1. BENTUK NEGARA ; Melukiskan dasar – dasar negara, susunan dan tata tertib suatu

negara berhubungan dengan organ tertinggi dengan organ tertinggi dalam negara dan

kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara

No Dasar Pembanding Kesatuan

(eenheidstaat)

Serikat

(federal/boondstaat)

1 Kedaulatan Kedalam dan keluar

dipegang oleh pemerintah

pusat

Tidak berdaulat, kekuasaan

asli pada negara bagian

2 Konstitusi Hanya satu Tiap negara bagian

wewenang utk membuat

selama tidak bertentangan

dengan pusat

3 Kepala Negara dan

kementrian

Hanya satu dan umum

tidak memiliki hak veto

Hanya satu memiliki hak

veto pembatalan putusan

yang diajukan parlemen.

Masing-masing bagian

punya parlemen/senat yang

dipilih langsung dan berhak

memiliki kementrian

2. BENTUK PEMERINTAHAN ; Melukiskan bekerjanya organ – organ tertinggi sejauh organ -

organ itu mengikuti ketentuan –ketentuan yang tetap MONARKI & REPUBLIK

Teori Klasik :

Plato ; Aristokrasi, Timokrasi (Orang yang ingin mencapai kemakmuran), Oligarki, Demokrasi

Aristoteles ; Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi

Polybios Siklus Polybios

Teori

Klasik

Modern

Monarki

Oligarki

Autokrasi

Demokrasi

3. SISTEM PEMERINTAHAN

Dasar Pembanding Parlementer Presidensiil

Kepala Negara Bukan kepala pemerintahan Otomatis kepala pemerintahan

Fungsi Kepala Negara Simbol nasional Kepala Pemerintahan

Tanggung Jawab Pemerintahan Pada parlemen Tidak perlu pada parlemen

Kedudukan eksekutif dan

legislative

Eksekutif lebih rendah dari

legislatif

Sejajar

TIPE NEGARA

1. Berdasarkan Sejarah

a. TIPE NEG TIMUR PURBA : TEOKRATIS, ABSOLUT, DESPOTIS;

b. TIPE NEG YUNANI KUNO : POLIS, DEMOKRATIS;

c. TIPE NEG ROMAWI KUNO : COUNTRY STATE, DESPOTIS, ABSOLUT;

d. TIPE NEG ABAD MENENGAH : DUALISTIS, FEODALISTIS, DESPOTIS;

e. TIPE NEG MODERN : PERKEMB. PEMIKIRAN HOBBES, LOCKE, YG MERUP

NEG HK. YG DEMOKRATIS DAN OTOKRATIS

2. Berdasarkan Unsurnya ; Dititkberatkan pada unsur wilayah, bangsa, pemerintah

Monarki

Tirani

Aristokrasi

Oligarki

Demokrasi

Okhlorasi

3. Tiper Negara Kemakmuran / Kesejahteraan (Wohlfare staat) Negara mengabdi pada

rakyat, negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat

4. Berdasarkan Tujuan dan Fungsi Negara serta Hubungan antar Penguasa dan Rakyat

“THEORIE STATUS”

GEORGE JELLINECK

a. Status Positif : Negara aktif menyelenggarakan soal kesejahteraan rakyat

b. Status Negatif : Negara tidak ikut campur urusan perekonomian rakyat

c. Status Aktif : Rakyat ikut aktif berpartisipasi dalam pemerintahan

d. Status Pasif : Rakyat hanya tunduk pada pemerintah

MELAHIRKAN TIPE NEGARA

a. Negara Polisi (POLIZEI STAAT) ; Negara menentukan segalanya sedangkan rakyat pasif (Postifi-

Pasif) , Salus Publica Suprema Lex, Princie Legibus Solutus Est, Dipengaruhi aliran merkantilisme dalam

ilmu ekonomi

b. Negara Hukum Liberal (LIBERAL RECHTSTAAT) ; Negara tidak boleh campur tangan dalam bidang

ekonomi dan rakyat bebas aktif dalam pemerinahan (Negatif – Aktif), Negara sebagai wasit dalam

kompetisi rakyat / Negara Penjaga Malam/ The Nachtwachterstaat, Wetmatigheid (Hukum = UU)

c. Negara Hukum Formiil ; Jaminan Ham, Pemisahan Kekuasaan, Pemerintahan didasarkan UU,

harus ada peradilan administrative

d. Negara Hukum Materiil ; Ciri negara hukum formil dan tindakan penguasa dilandaskan UU (Asas

Legalitas) Kecuali dalam keadaan mendesak (Asas Oportunitas)

HUBUNGAN ANTAR NEGARA

1. SERIKAT ; Ikatan antara beberapa negara yang masing-masing tetap mempunyai

kedaulatan baik keluar maupun kedalam

2. UNI ; Gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala

negara yang sama

a. Uni personil dua negara yang kebetulan memiliki raja yang sama sebagai kepala

negara

b. Uni riil dua negara berdasarkan traktat mengadakan ikatan yang dikepalai seorang

raja dan membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama

3. NEGARA DIBAWAH PENGAWAS

a. Protektoraat ; Negara yang berada dibawah lindungan negara yang kuat

i. Protekroraat colonial menyerahkan urusan hubungan luar negeri,

pertahanan, keamanan, serta dalam negeri kepada pemerintah pelindungnya

(Union Francaise)

ii. Protektoraat Internasional berdasarkan hukum internasional

b. Koloni ; Suatu negara jajahan dari negara lainnya

c. Mandat ; Negara yang tadinya merupakan jajahan negara yang kalah dalam PD1 dan

diletakkan dibawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan

pengawasan dewan mandat liga bangsa-bangsa

d. Trusteeship ; wilayah jajahan dari negara yang kalah perang PD2 dan berada dibawah

naungan perwalian PBB dan negara yang menang perang

4. DOMINION ; Suatu negara yang tadinya merupakan jajahan inggris yang telah merdeka

dan berdaulat serta mengakui raja inggris sebagai rajanya (lambang persatuan)

5. ORGANISASI INTERNASIONAL

6. FENOMENA HUBUNGAN ANTAR NEGARA