Imbalan Bunga bagi WajibPajakWajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga dalam hal sebagai berikut :1. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP;2. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP;3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP;4. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;5. Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau6. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.Dari sekian banyak hal yang dapat menyebabkan imbalan bunga, ternyata ada sesuatu yang menurut penulis menarik untuk didalami atau sekedar diketahui yaitu ketentuan imbalan bunga bagi Wajib Pajak dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP, menurut penulis cukup menarik untuk diketahui, karena ternyata tidak semua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya bisa mendapat imbalan bunga, walaupun Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah dalam hal putusan keberatan/banding apakah sebenarnya imbalan bunga dapat diberikan?Berikut bunyi Pasal 27A Pasal (1) UU KUP yang memuat ketentuan imbalan bunga sehubungan pengajuan keberatan/banding :Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikutJadi terdapat empat SKP yang mendapat imbalan bunga apabila pengajuan keberatan/banding dikabulkan yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB. Dari empat SKP ini semua menarik untuk diketahui dua diantaranya yaitu imbalan bunga atas SKPN dan SKPLB telah dibahas dalam tulisan terdahulu yang berjudul : Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentangKUP.Penjabaran dari ketentuan Pasal 27 A UU KUP terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Isi Pasal 24 PP No. 80 tahun 2007 ini kurang lebih sama dengan bunyi pasal 27A UU KUP, namun yang paling menarik adalah bunyi Pasal 24 Ayat (5) PP No. 80 tahun 2007 hal pengecualian pemberian imbalan bunga sebagai berikut :Pasal 24 (5) PP No. 80 Tahun 2007(5). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap :1. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang seluruhnya disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.2. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.penjelasan Pasal 24 ayat (5) menyebutkan adanya pengecualian tersebut adalah untuk mencegah adanya kemungkinan Wajib Pajak memperoleh imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima sehubungan dengan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali seperti misalnya : WP sengaja menyimpan uangnya dalam bentuk kelebihan pembayaran pajak dengan harapan agar mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% perbulan.Contoh 1:Untuk tahun pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00, dan telah melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00. Namun Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Atas keberatan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp 1.000.000.000,00. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding atas Keputusan Keberatan tersebut. Atas banding Wajib Pajak, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 700.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00-Rp 700.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 tidak diberikan imbalan bunga.Contoh kasus diatas dapat digambarkan sebagai berikut :Setuju : 100% SKP = Rp 1 MPelunasan SKPKB : 100% SKP = Rp 1 MPutusan Banding : mengabulkan 300 jt, sisa SKPKB = Rp 700 jtLebih bayar : Lebih bayar = Rp 300 jtContoh 2:Untuk tahun pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00, akan tetapi Wajib Pajak telah melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 600.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00-Rp600.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini atas kelebihan pembayaran pajak Rp 400.000.000,00 tidak diberikan imbalan bunga.Contoh kasus diatas dapat digambarkan sebagai berikut : SKPKB Rp 1 MSetuju : - 20% SKP = Rp 200 jtPelunasan SKPKB : 100% SKP = Rp 1 MPutusan Banding : - mengabulkan 400 jt, sisa SKPKB = Rp 600 jtLebih bayar : - Lebih bayar = Rp 400 jtApabila contoh nomor dua tadi sedikit diubah, misalnya wajib pajak hanya membayar sejumlah yang dia setujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan yaitu sebesar Rp 200 juta, maka dapat digambarkan sebagai berikut :Contoh kasus diatas dapat digambarkan sebagai berikut : SKPKB Rp 1 MSetuju : - 20% SKP = Rp 200 jtPelunasan SKPKB : - 20 % SKP = Rp 200 jtPutusan Banding : - mengabulkan 400 jt, sisa SKPKB = Rp 600 jtLebih bayar : kurang bayar = 600-200 = Rp 400 jtKarena masih kurang bayar sudah tentu tidak mendapatkan imbalan bunga.Selanjutnya pabila contoh nomor dua tadi sedikit diubah lagi, misalnya wajib pajak hanya membayar sejumlah yang dia setujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan yaitu sebesar Rp 200 juta dan ternyata putusan keberatan/banding mengabulkan sebagian besar keberatan/banding WP yaitu misal Rp 950 juta sehingga sisa SKPKB menjadi Rp 50 jt saja, maka kejadiannya dapat digambarkan sebagai berikutContoh kasus diatas dapat digambarkan sebagai berikut : SKPKB Rp 1 MSetuju : - 20% SKP = Rp 200 jtPelunasan SKPKB : - 20 % SKP = Rp 200 jtPutusan Banding : mengabulkan 950 jt, sisa SKPKB = Rp 50 jtLebih bayar : - lebih bayar = 200 50 = Rp 150 jtUntuk kasus terakhir ini menurut penulis Wajib Pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% perbulan dikali Rp 150 Juta dikali jumlah bulan sejak pelunasan SKP sampai dengan tanggal putusan keberatan/banding diterbitkan.Demikian mudah-mudah bisa menambah wawasan, salam.

Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentangKUPKetentuan Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP memasukan SKPN dan SKPLB sebagai produk hukum yang dapat memperoleh imbalan bunga, namun benarkah demikian adanya? berikut bunyi Pasal 27A ayat (1) KUP :Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulanJawaban atas pertanyaan diatas adalah terletak pada prase kalimat : ..selama pajak yang masih harus dibayar.. dan pada prase kalimat : ..yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.. sekarang mungkinkah suatu SKPN dan SKPLB mempunyai sisa pajak yang masih harus dibayar..? jawabannya tentu saja tidak.Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pajak terutang hasil dari perkalian tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak yang kemudian dikurangi oleh kredit pajak yang dapat berupa pajak yang sudah dibayar sendiri selama tahun berjalan, pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga dan pokok dari STP/SKP yang sudah dibayar. Dengan demikian walaupun pada pasal 27A ayat (1) huruf b disebutkan bahwa perhitungan imbalan bunga untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, besarnya/jumlah imbalan bunga tidak dapat dihitung karena jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah nihil atau bahkan lebih bayar.Imbalan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP telah mengalami perubahan dari UU KUP sebelumnya, perubahan tersebut antara lain berupa perubahan pada ayat (1) yaitu (a) penambahan putusan yang dapat menimbulkan imbalan bunga yaitu dengan penambahan putusan permohonan peninjauan kembali, (b) penambahan produk SKP yang dapat memperoleh imbalan bunga yaitu SKPN dan SKPLB dan (c) ketentuan cara penghitungan imbalan bunga. Perubahan ketentuan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang cukup berarti adalah penambahan ayat (1a) antara ayat (1) dan ayat (2). Perbandingan ketentuan pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 dengan UU No.16 tahun 2000 sebagai berikut :Pasal 27A Imbalan Bunga Diberikan apabila :

UU No. 16 Tahun 2000UU No. 16 Tahun 2009

Ayat (1)v SK Keberatanv Put.Bandingatas :1. SKPKB2. SKPKBTdikabulkan seluruhnya atau sebagian. (hanya untuk SK Keberatan dan Putusan Banding yang menyangkut SKPKB dan SKPKBT Penjelasan pasal 27A ayat (1))v SK Keberatanv Put. Bandingv Put. PKatas :1. SKPKB2. SKPKBT3. SKPN4. SKPLBdikabulkan seluruhnya atau sebagian(atas SKP saja)

Ayat (1a)v SK Pembetulanv SK Penguranganv SK Pembatalanatas :1. SKPKB2. SKPKBT3. SKPN4. SKPLB5. STPdikabulkan seluruhnya atau sebagian.(atas SKP dan STP)

Ayat (2)v STP Ps 14 (4)v STP Ps 19 (1)Berdasarkan :SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adm. (Ps 36 (1) a)Sbg akibat terbitnya :1. SK Keberatan2. Put. Bandingatas : SKPKB SKPKBTdikabulkan sebagian atau seluruhnya (penjelasan Pasal 27A ayat (2))v STP Ps 14 (4)v STP Ps 19 (1)Berdasarkan :SK Pengurangan atau SK Penghapusan Sanksi Adm. (Ps 36 (1) a)Sbg akibat terbitnya :1. SK Keberatan2. Put. Banding3. Put. PKatas : SKPKB SKPKBTdikabulkan sebagian atau seluruhnya (penjelasan Pasal 27A ayat (2))

dari tabel persandingan pasal 27A tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1. SKP yang bisa memperoleh imbalan bunga adalah SKPKB dan SKPKBT yang atas pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali, permohonan pembetulan, permohonan pengurangan dan permohonan pembatalan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.2. STP yang bisamemperoleh imbalan bunga adalah : (i) atas STP yang permohonan pembetulan, permohonan pengurangan dan permohonan pembatalan dikabulkan sebagian atau seluruhnya (ii) STP Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) yang terkait dengan SKP yang atas pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya.3. Kelebihan pembayaran pajak atas SKP atau STP yang permohonan gugatan nya dikabulkan sebagian atau seluruhnya tidak dapat memperoleh imbalan bunga.Ketentuan pelaksanaan yang mengatur tata cara pemberian imbalan bunga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga. Berdasarkan Pasal 2 PMK No.: 195/PMK.03/2007, imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal :1. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP yaitu kantor pajak terlambat/menerbitkan SPMKP atau SPMIB lewat dari 1 bulan2. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP yaitu kantor pelayanan pajak menerbitkan SKPLB lewat 1 bulan setelah batas terakhir pemprosesan SPTLB yaitu 12 bulan3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP yaitu atas SPTLB yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan kemudian diputus bebas4. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;5. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau6. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUPBesarnya bunga adalah 2% perbulan dengan hitungan bulan maksimal 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan. untuk memberikan imbalan bunga pertama-tama Kantor Pelayanan Pajak setelah, memperhitungkan utang pajak, akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan berdasarkan SPMIB Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf r UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan imbalan bunga adalah merupakan objek pajak penghasilan.