Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Vol 5 No. 1 – Januari 2021 E-ISSN 2580-9695
Since September 2017
94
IMPLEENTASI PERDA NO 02 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN
LAMPIHONG KABUPATEN KAPUAS
Halim Murasyid UPTD. TPA Sampah Batu Merah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Kalimantan Selatan
Irawanto STIA Bina Banua Banjarmaisn
Abstract: This study aims: 1) To analyze the implementation of Regional Regulation No.02 of 2012
concerning Waste Management and Environmental Sanitation in Lampihong District, 2) To
determine the obstacles in implementing Regional Regulation No.02 of 2012 concerning Waste
Management and Environmental Cleanliness in the District of Lampihong . 3) To find out solutions
that can be done to overcome obstacles in implementing Local Regulation No. 02 of 2012 concerning
Waste Management and Environmental Sanitation in Lampihong District. This research is a
qualitative descriptive study. Data collected through observation, interviews and documentation
and then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, presentation or display data
and making conclusions / verification. The results showed that: 1) The implementation of Regional
Regulation No. 02 of 2012 concerning Waste Management and Environmental Cleanliness in
Lampihong District was not yet fully implemented. This can be seen from the ineffective
communication in informing about waste management and cleanliness in Lampihong District to the
wider community. Second, the resources are not maximal, due to budget constraints and the
condition of cleaning officers, most of whom are elderly, and the number of vehicles to transport
damaged waste. 2) Obstacles in implementing Regional Regulation No. 02 of 2012 concerning
Waste Management and Environmental Cleanliness in Lampihong District, namely: 1) lack of
supporting facilities and infrastructure, and 2) lack of public awareness. 3) Solutions that can be
taken to overcome obstacles in implementing Regional Regulation No. 02 of 2012 concerning Waste
Management and Environmental Cleanliness in Lampihong District, namely: 1) improving facilities
and infrastructure by increasing the number of pick-ups / fleets to carry garbage to 4 , and 2)
increasing public awareness through direct and indirect socialization regarding the importance of
disposing of garbage in the provided places.
Keywords: Implementation, Regional Regulations, Waste Management
Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Lampihong, 2) Untuk
mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong. Kecamatan
Lampihong. 3) Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Penyehatan
Lingkungan di Kabupaten Lampihong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara
kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian atau penyajian data dan pengambilan
kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan
Lampihong belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terlihat dari belum efektifnya komunikasi
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
95
dalam menginformasikan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kecamatan Lampihong
kepada masyarakat luas. Kedua, sumber daya yang belum maksimal, karena keterbatasan anggaran
dan kondisi petugas kebersihan yang sebagian besar berusia lanjut, serta banyaknya kendaraan
pengangkut sampah yang rusak. 2) Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong, yaitu: 1)
kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan 2) kurangnya kesadaran masyarakat. 3) Solusi yang
dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Lampihong yaitu: 1)
meningkatkan sarana dan prasarana dengan menambah jumlah pick up/armada pengangkut sampah
ke 4 , dan 2) meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung
tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah
PENDAHULUAN
Pemerintah Pusat maupun daerah dalam menangani dan mengantisipasi
berbagai permasalahan yang ada, dapat mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah
satu adalah terkait dengan lingkungan, yaitu masalah sampah.
Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan
benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah padat merupakan sisa bahan yang
ditimbulkan dari kegiatan manusia atau makluk hidup lain yang secara sengaja
dapat dibuang karena tidak dibutuhkan. Masalah sampah menjadi perhatian
pemerintah baik pusat maupun daerah. Kondisi ini terlihat dari terbitnya UU
Persampahan No. 18/2008 dan Peraturan Pemerintah No.81/2012 tentang Sampah
Rumah Tangga. Permasalahan sampah terjadi bukan hanya di kota-kota besar saja
tetapi juga di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Balangan, Provinsi
Kalimantan Selatan.
Komposisi sampah Kabupaten Balangan terdiri atas sampah organik
sebanyak kurang lebih 70% dan sisanya 30% sampah non organik. Adapun sumber
timbunan sampah terdiri dari sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah
perkantoran, sampah drainase dan sampah fasilitas umum. Kenaikan volume
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
96
sampah terjadi setiap tahun dengan kenaikan 1.5 %, perubahan ini terjadi secara
linear antara perubahan jumlah penduduk dan kenaikan volume sampah.
Untuk menangani masalah sampah ini pemerintah Kabupaten Balangan
telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan.
Pra survey yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap camat
Lampihong, peneliti menemukan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan
secara baik, walaupun sudah disediakan fasilitas Bank Sampah. Dari 27 desa hanya
15 desa yang melakukan pengangkutan sampah warga, dan masih banyak
ditemukan masyarakat membuang sampah ke sungai atau dengan cara membakar
yang berdampak pada polusi udara dan pencemaran ekosistem sungai.
Pemerintah Daerah juga telah berupaya untuk menumbuh kembangkan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan
memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan,
penanganan dan pemanfaatan sampah. Selain itu pengelolaan sampah berwawasan
lingkungan diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan
kesehatan ditengah masyarakat
Kebijakan terkait dengan penanganan sampah sudah dibuat tetapi
implementasi kebijakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Apabila
kebijakan yang sudah di buat dan tidak bisa diimplementasikan maka proses
pembuatan kebijakan publik itu menjadi sia-sia. Permasalahan kegagalan
implementasi kebijakan bukan saja didominasi negara-negara berkembang tetapi
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
97
juga menjadi permasalahan di dunia maju. (McClintock : 1980:64 dalam Agus
Purwanto, 2015:3).
Beberapa hasil penelitian menunjukkan hal yang sama seperti yang
dilalukan Raimah (2020) hasil penelitiannya menunjukkan kendala dalam
implementasi khususnya terkait dengan komunikasi. Permasalah disposisi terkait
dengan komitmen aparat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan
(Yulistia, 2014).
Penelitian Lain yang dilakukan Karigas (2017) juga menemukan hambatan
dalam implementasi Perda Bupati Barito No 6 tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang/Jasa. Atas dasar kondisi yang disebutkan diatas maka penulis melakukan
penelitian ini.
KAJIAN TEORI
Kebijakan Publik
Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang
diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan,
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Karigas, J., Irawanto,
I., & Jamili, M. J. M., 2018: 110).
Winarno (2017:14) mempergu nakan istilah kebijakan, untuk menunjuk
perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu
lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu
Carl Friedrich dalam (Winarno, 2017:16) menyatakan bahwa Kebijakan
sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
98
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau
merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (public policy) yaitu
kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara. Hal ini sesuai dengan yang
dikatakan oleh Ambarsari (2017:1) Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa
undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lainnya.
Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
angsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.Rangkaian
implementasi kebijkan dapat diamati dengan jelas yaitu dumulai dari program ke
proyek dan kegiatan (Karigas et al. 2018: 110)
Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to
(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut
mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana
yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap
sesuatu itu. (Wahab, 2018: 67).
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
99
Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu
(Sunggono, 2017: 137).
Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-
tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana
telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Proses
implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil
proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai
“policy performance”. Secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi
barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu untuk
menaikkan taraf kesejahteraan warga masyarakat, misalnya. Perubahan dalam taraf
kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang
disebut juga sebagai “policy outcome” atau “policy impact”. Dengan sendirinya di
dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil sampingan disamping “policy
performance” yang diperoleh.
Menurut Edwards III ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam
implementasi kebijakan publik untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil atau
gagal (Winarno 2017: 174), yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau
kecenderungan, dan yang terakhir struktur birokrasi.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Fokus penelitian adalah mengkaji sekaligus mengevaluasi implementasi
Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan
Lingkungan Kabupaten Balangan Khususnya wilayah Kecamatan Lampihong.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
100
Teknik analisis data yang digunakan dengan mengikuti langkah-langkah
Miles dan Huberman yang masih bersifat umum yaitu (1) reduksi data, (2)
penyajian atau display data dan (3) pengambilan kesimpulan/ verifikasi.
PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan Perda No. 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lampihong sangatlah berguna
bagi kebersihan masyarakat dan kebersihan Kecamatan Lampihong. Kajian
implementasi kebijakan penelitian ini didasarkan pada teori implementasi dari
Edward III yang memiliki 4 faktor pengukur implementasi kebijakan yaitu:
1. Komunikasi
Proses komunikasi sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian
tujuan implementasi. Melalui komunikasi, staf maupun masyarakat dapat
berinteraksi. Dengan adanya komunikasi dapat menyampaikan dan menerima
pesan dari dan kepada masyarakat dengan menggunakan tiga hal penting yang
dikemukakan oleh Edwars III. Dengan demikian penyampaian informasi dapat di
tererima oleh masyarakat dengan kejelasan dan konsistensi yang di berikannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Balangan berperan penting dalam hal penanganan pengolahan sampah. Pihak
pemerintah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk
melalui acara tatap muka, kegiatan lomba kebersihan. Kegiatan itu diharapkan
informasi yang diberikannya dapat di tercapai dan implementasi kebijakan dapat
dilakukan. Sebagai mana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan hidup
Kabupaten Balangan, (Wawancara 11 juni 2020).
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
101
“metode yang kami lakukan ada yang menggunakan presentasi, lomba-lomba
kebersihan dari tiap kelurahan, memasang baliho-baliho di tempat strategis yang
banyak di lalui oleh masyarakat.”
Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan dilakukan
untuk menanamkan nilai-nilai serta pengetahuan aparatur dan semua unsur yang
mengandung maksud dan tujuan agar tercapainya tujuan ke arah yang lebih baik.
Dengan adanya metode yang dilakukan terhadap masyarakat, ini akan membangun
pola pemikiran masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan
nyaman.
Penyuluhan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
terhadap masyarakat mengenai karakteristik sampah ini dapat memberikan
pengetahuan terhadap masyarakat untuk pengelolaan sampah.
Penyampaian informasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Balangan terhadap Masyarakat diharapkan dapat dipahami dan dimengerti.
Informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
kepada masyarakat telah berjalan dengan baik.
Kejelasan yang disampaikan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan dalam penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah
sudah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Terlihat pada
paparan diatas mengenai kejelasan penyebaran informasi melalui penyuluhan dan
pemisahan sampah secara organik dan non-organik. Dengan demikian kebanyakan
dari masyarakat telah antusias terhadap program yang diberikan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
102
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa aparatur Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan telah melakukan penyuluhan terkait penyediaan tempat
sampah organik dan non organik disetiap tempat-tempat strategis kepada
masyarakat, akan tetapi jika dilihat di lokasi yang telah disebutkan oleh aparatur
dalam penyuluhan tersebut masih adanya tempat-tempat strategis yang belum
disediakan tempat sampah organik dan non organik seperti yang telah dijanjikan
sebelumnya.
2. Sumber daya
Sumber daya pelaksana kebijakan memiliki potensi baik bagi implementasi
kebijakan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dikelola dengan
baik, bila tidak akan menimbulkan berbagai permasalahan, lingkungan dan
kesehatan dan terjadinya penumpukan sampah di setiap TPS.
Sumber daya yang tersedia haruslah sebanding dengan jumlah sampah yang
dikelola hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan
Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ia mengatakan:
“kalau dari sumber daya manusianya kami (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Balangan) terdiri dari 64 pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
masih terbatas, dari segi peralatan seperti 1 buah Pick Up dan 1 buah truk sementara
pemanfaatannya adalah untuk mengangkut seluruh sampah di desa-desa yang ada
di Kecamatan Lampihong” (Wawancara 15 Juni 2020).
Sedangkan keterangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
103
“kalau dari segi sumber daya yang kami (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Balangan) miliki, dari segi kendaraan yang dimiliki memang masih terbatas, dan
para petugas lapanganpun masih kurang untuk menangani permasalahan sampah di
Kecamatan Lampihong” (Wawancara 12 Juni 2020).
Paparan diatas menjelaskan bahwa terjadinya kekuranga petugas hingga
fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
Peningkatan sampah di Kecamatan Lampihong adalah persoalan yang sangat perlu
diperhatikan. Sampah yang semakin tahun semakin meningkat harus segera
ditanggulangi oleh Pemerintah. Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan diharuskan memiliki tenaga kerja yang lebih, mengingat
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait permasalahan petugas
dalam menangani sampah di Kecamatan Lampihong.
Jumlah sumber daya manusia sebanyak 64 orang masih sangat kurang
untuk menangani masalah sampah yang ada di Kecamatan Lampihong, selain itu
juga masalah keterbatasan alat angkut sampah menyebabkan terjadinya kendala
dalam pengelolaannya sampah.
3. Disposisi
Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan kebijakan dapat dilihat melalui
tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan,
jika pelaksana ingin efektif dan efisien, maka para pelaksana tidak hanya
mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk
melaksanakannya.
Para pelaksana implementasi kebijakan yang akan melakukan tugasnya
diharapkan memiliki keinginan untuk dapat bekerja dengan patuh dalam
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
104
pelaksanaan kebijakan implementasi tersebut. komitmen yang tinggi dari pelaksana
kebijakan akan membuat aparatur selalu antusias dalam melaksanakan tugas,
wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan
baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan sikap
pelaksana diperoleh jawaban sebagai berikut:
“Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target
dan tupoksi pelayanan penanganan sampah di Kecamatan Lampihong yang
berpedoman kepada peraturan-peraturan.” (Wawancara: 12 Juni 2020).
Hasil penelitian menunjukkan komitmen aparatur pelaksana telah
dilaksanakan sesuai dengan tujuan, tugas pokok dan fungsinya. Dengan
berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah dtetapkan oleh pemerintah.
Komitmen aparatur dapat menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan
tanggungjawab dilakukan secara jujur dan baik. Keberhasilan yang efektif dan
efisien dapat tercapai apabila sikap dari para aparatur pelaksanaan kebijakan telah
sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dilihat melalui komitmen,
norma-norma atau aturan dan pola-pola yang saling terhubung satu sama lainnya,
yang menjadikan terjadinya birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para
pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukannya, akan tetapi harus
memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan kebijakan implementasi terkait
pengelolahan sampah tersebut.
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
105
Kepatuhan aparatur dalam melaksanakan Perda No 02 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan sudah cukup baik namun belum
maksimal. Untuk itu permasalah yang terkait waktu, fasilitas pengangkutan sampah
dan uang lembur perlu diperhatikan sehingga pengelolaan sampah ini dapat berjalan
dengan lebih baik lagi.
4. Struktur Organisasi
Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi adalah Struktur
organisasi, Struktur organisasi di Dinas Lingkungan hidup tidak terlalu Panjang
sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi, dari mulai dari Kasie, staf
sampai mandor dan penyapu jalan.
Struktur Organisasi yang ada harus didukung oleh prosedur operasi standar
(Standard Operational Procedures) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk
para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Kondisi ini
dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :
“struktur birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai dengan SOP dan tanggung jawab pelaksana.” (Hasil
wawancara: 11 Juni 2020)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur birokrasi yang baik akan
memberikan dorongan kepada keberhasilan implementasi kebijakan, strategi
organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah
dibentuk, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi
tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
dan benar, karena struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam
keberhasilan implementasi kebijakan.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
106
Kebijakan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan secara maksimal terkait pengelolaan sampah di Kecamatan
Lampihong.
Hasil penelitian menemukan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Balangan sudah terkoordinasi dengan baik, akan tetapi dalam
pelaksanaannya ada beberapa aparatur yang menjalankan tupoksi tidak sesuai
dengan SOP.
Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan implementasi
Perda No 02 Tahun 2012 terkait kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh
aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sangat berpengaruh
terhadap proses perencanaan yang telah ditetapkan. Hubungan yang terjadi diantara
para aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dengan masyarakat
sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda ini.
Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Pertama, Komunikasi
yang terdiri dari transmission (penyampaian komunikasi), clarity (kejelasan), dan
consistency (konsistensi) yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan dinilai kurang maksimal karena maksud dari informasi yang
ingin disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh
masyarakat karena masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak pada
tempatnya ataupun melakukan pemkaran sampah di ruang terbuka. Kedua
Resources (Sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini belum maksimal,
dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah
dan kebersihan lingkungan serta kuantitas petugas Kebersihan yang tidak sebanding
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
107
dengan luas wilayah Kecamatan Lampihong serta kualitas petugas kebersihan yang
rendah karena sebagian besar sudah lanjut usia, selain itu jumlah kendaraan atau
armada untuk mengangkut sampah juga sudah relatif tua dan banyak yang
mengalami kerusakan. Ketiga, Disposition (sikap pelaksana) cukup baik. Keempat.
Struktur birokrasi sudah memenuhi kriteria karena dilaksanakan secara berjenjang
dan terstruktur.
Kendala dalam implementasi Kebijakan Perda No 2 Tahun 2012
1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana pengelolaan
sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan khususnya
untuk wilayah Kecamatan Lampihong masing kurang. Hanya ada 1 unit truk dan 1
unit pick up yang digunakan sebagai kendaraan operasional terkait dengan
pengelolaan sampah di Kecamatan Lampihong. Kurangnya kendaraan operasional
ini tentunya menyebabkan pengelolaan sampah khususnya dari aspek
pengangkutan menjadi kurang maksimal. Terbukti dari lambatnya proses
pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Lampihong sehingga terkadang
menyebabkan adanya timbunan sampah di beberapa titik.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan
pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan yang benar masih kurang. Hal ini
dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan tumpukan sampah yang berada di
titik-titk tertentu yang dibuang tidak pada tempatnya, bahkan masih ditemukan
sampah yang dibuang di aliran sungai. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
108
bukan hanya mengotori lingkungan, tetapi juga akan memicu munculnya berbagai
macam penyakit.
Solusi mengatasi Masalah Implementasi Perda No 02 Tahun 2012
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam mendukung
implementasi Kebijakan. Sarana dan prasarana yang kurang khususnya kendaraan
operasional menjadi penghambat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di
Kecamatan Lampihong. Kendala ini dapat diatasi dengan menambah jumlah
kendaraan operasional atau armada pengangkut sampah.. Penambahan armada
angkut diharapkan mampu mencegah adanya keterlambatan dalam pengangkutan
sampah dari TPS masing-masing desa ke tempat pembuangan akhir.
2. Peningkatan Sosialisasi
Sebagaimana yang diuraikan pada poin diatas terkait kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membuang sampah, dapat diatasi dengan mengupayakan
peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang
sampah pada tempatnya.
Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dapat dilakukan melalui
penyuluhan oleh Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
yang diselenggarakan secara berkala di tiap-tiap desa yang masuk kedalam wilayah
administratif Kecamatan Lampihong. Sementara sosialisasi secara tidak langsung
bisa dilakukan dengan pemasangan spanduk-spanduk yang berisikan himbauan dan
sanksi tentang larangan membuang sampah sembarangan.
Halim Murasyid – Implementasi Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Pengelola…
109
Melalui peningkatan sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat
tentang pengelolaan sampah dapat meningkat sehingga dapat mengurangi jumlah
volume sampah di lingkungan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
KESIMPULAN
Implementasi Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah dan Kebersihan Lingkungan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal
ini terlihat dari komunikasi yang kurang maksimal karena maksud dari informasi
yang ingin disampaikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh
masyarakat Kecamatan Lampihong terbukti dari masih adanya masyarakat yang
membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun melakukan pemkaran sampah di
ruang terbuka. Selain itu sumber daya terkait implementasi kebijakan juga belum
maksimal, dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan
sampah dan kebersihan lingkungan serta kuantitas petugas Kebersihan yang tidak
sebanding dengan luas wilayah Kecamatan Lampihong serta kualitas petugas
kebersihan yang rendah karena sebagian besar sudah lanjut usia, selain itu jumlah
kendaraan atau armada untuk mengangkut sampah juga sudah relatif tua dan banyak
yang mengalami kerusakan.
REFERENSI
Ambarsari, D. 2017. Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan. Pattiro.
Karigas, J., Irawanto, I., & Jamili, M. J. M. (2018). Implementasi Peraturan Bupati
Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di
Desa. Reformasi, 7(2).
Raimah, R., & Irawanto, I. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Uin Antasari
Banjarmasin. Administraus, 4(1), 1-26.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 5, No 1 – Januari 2021 -
http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
110
Sunggono, B. 2017. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Sinar Grafika.
Wahab, A. A. 2018. Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan. Alfabeta
Winarno, B. 2017. Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo.
Yulistia, Suryaningsih dan Rostyaningsih, 2014 Implementasi Kebijakan
Pengelolaan sampah Kota Semarang Menurut Perda No 6 tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah.