9
IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS KEMENTERIAN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN 2013

IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KEMENTERIAN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN 2013. IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI HAK-HAK

PENYANDANG DISABILITAS

KEMENTERIAN SOSIAL RIDIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIALDIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN 2013

Page 2: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

KONSEKUENSI RATIFIKASI KONVENSI

1. Pergeseran Paradigma Penanganan Disabilitas

Implementasi Hak

1.Medical Model

2.Charity3.Perlindungan4.Center Based5.Insidental (by

case)6.Sektoral7.Reaktif

1. Social Model2. Pemenuhan Hak3. Rehabilitasi ,

Pemberdayaan, Perlidungan

4. Community Based5. Integrasi & Holistik6. Lintas Sektor,

Lintas Program, Lintas Profesi, Lintas Disiplin Ilmu

7. Antisipatif dan Partisipati

DISABILITY INCLUSION ->PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN

Page 3: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

2. Pergeseran Pengertian Kecacatan ->Disabilitas

Pasal 1 UU No. 4 tahun 1997 ttg Penyandang Cacat: Setiap orang yg mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yg dapat mengganggu atau merupakan rintangan & hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yg terdiri dari cacat fisik, mental, fisik dan mental

ICF (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH )Kecacatan diklasifikasikan mengacu pada perspektif tubuh, perspektif individu, dan perspektif sosial yang dibagi pada dua aspek dasar : struktur dan fungsi tubuh dan aspek aktivitas dan partisipasi

CRPD : Penyandangdisabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya

• Diskriminasi berdasarkan

Disabilitas

• Reasonable Accomodation

(Akomodasi yang beralasan )

• Universal Desain

• Full Participation (Partisipasi Penuh )

• Equal Opportunity (Kesetaraan

Kesempatan )

• Aksesibilitas

• Penghormatan kapasitas yang terus

berkembang

• Kesetaraan Gender

Key W

ord

CR

PD

to

ward

dis

abili

ty

incl

usi

on

31 Pasal 50 Pasal

Page 4: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

(5) Kesetaraan dan nondiskriminasi;

(6) Perempuan Penyandang Cacat; (PPA)

(7) Anak-anak Penyandang Cacat; (KEMENSOS)

(8) Peningkatan kesadaran; (KOMINFO)

(9) Aksesibilitas; (PU, PERHUBUNGAN, PARIWISATA, DLL)

(10) Hak hidup;

(11) Situasi-situasi beresiko dan darurat kemanusiaan; (KEMENSOS, BNPB)

(12) Pengakuan yang setara di hadapan hukum; (HUKHAM)

(13) Akses atas peradilan; (HUKHAM)

(14) Kebebasan dan keamanan seseorang; (HUKHAM)

(15) Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; (HUKHAM)

(16) Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan; (HUKHAM)

(17) Perlindungan terhadap integritas seseorang; (HUKHAM)

(18) Kebebasan bergerak dan kebangsaan;

(19) Hidup mandiri dan keterlibatan dalam masyarakat;

(20) Mobilitas personal;

(21) Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi;

(22) Penghormatan terhadap privasi;

(23) Penghormatan terhadap rumah dan keluarga;

(24) Pendidikan;

(25) Kesehatan;

(26) Habilitasi dan rehabilitasi;

(27) Pekerjaan;

(28) Standar kehidupan yang layak dan jaminan sosial;

(29) Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik;

(30) Partisipasi dalam kehidupan budaya,

rekreasi, waktu luang dan olah raga

3. TANTANGAN HARMONISASI PERATURAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS LINTAS SEKTOR Mengacu Pasal 5 s/d 30 UU No. 19 Tahun 2011

DISABILITY INCLUSION

Koordinasi Lintas Sektor, Orsos Disabilitas, PD, & Masyarakat

Page 5: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

4. TANTANGAN IMPLEMENTASI CRPD MENUJU DISABILITY INCLUSION

• Perubahan UU No. 4 tahun 1997 ttg Paca

• Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, dan praktek-praktek yang mendiskriminasi PD

menyangkut al : ttg perempuan, ADK, Kominfo, Aksesibilitas, Situasi Darurat,

Peradilan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Politik, dll

• Penyusunan RAN Penyandang Disabilitas 2014 – 2022 mengacu pada

agenda APDDP Incheon Strategy berdasarkan dengan pembagian Tugas

masing-masing K/L dengan pelibatan Orsos PD.

• Optimalisasi Tim UPKS dan POKJA UPKS

PACA

• Perencanaan dan Penganggaran Berpihak pada PD

• Pengembangan Nota Kesepahaman Pelaksanaan Pemenuhan Hak PD antar

Sektor terkait

Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Implementasi(nothing about us without us)

• Penyusunan Peraturan Daerah

tentang Upaya Pemenuhan Hak-hak

Penyandang Disabilitas

• Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD)

• Pembentukan dan Optomalisasi Tim UPKS dan POKJA

UPKS Daerah

• Perencanaan dan Penganggaran

Berpihak pada PD > Anggaran Daerah

• Prioritas Pemenuhan Hak

Page 6: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

TUGAS KEMENTERIAN SOSIAL DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PASCA RATIFIKASI KONVENSI

TUGAS SEBAGAI LEADING SEKTOR1. Pelaksanaan Implementasi UU No. 19 /

20112. Melaksanakan Tugas Koordinasi Tim

UPKS PACA melalui Forum Komunikasi per triwulan

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan agenda RAN 2004-2013.

4. Melakukan Koordinasi Evaluasi RAN 2004-2013

5. Melakukan Koordinasi penyusunan RAN 2014-2022

6. Inisiasi Peraturan Daerah ttg Disabilitas7. Koordinasi Penyusunan RAD.8. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Konvesi Hak2 Penyandang Disabilitas UN ESCAP melalui pertemuan pada forum-forum ASEAN

9. Melakukan Koordinasi Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Konvensi Hak2 Penyandang Disabilitas kepada PBB

TUGAS PELAKSANA TEKNIS PROGRAM REHSOS PENYANDANG DISABILITAS1. Sosialisasi UU No. 19/20112. Penyusunan Undang-undang ttg Hak

Penyandang Disabilitas (baru)3. Penyusunan RAN 2014– 20224. Penyediaan Statistik Disabilitas5. Koordinasi Pelatihan & Penempatan Kerja

& Kewirausahaan dgn Pelibatan Dunia Usaha (CSR)

6. Pengarusutamaan Disabilitas Dalam Pembangunan Nasional melalui Penganggaran Responsif Penyandang Disabilitas

7. Pengembangan aksesibilitas lingk fisik, transportasi umum, pengetahuan, informasi & komunikasi

8. Pengembangan Sistem Asistensi Sosial 9. Pembinaan & Pengembangan Orsos &

LKS Penyandang Disabilitas10. Pengembangan sistem pengurangan

resiko bencana bagi Penyandang Disabilitas

11. Kerjasama Internasional

Page 7: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

PROGRAM REHSOS PENYANDANG DISABILITAS

Panti UU No 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak PD

INCHEON STRATEGY (Agenda Aksi Lanjutan/Road Map – APDDP III, 2013 – 2021).

Bantuan Langsung

1. NSPK2. Pengembangan

Program Rehsos ODKa.Penganggaran

berbasis PD,b.Harmonisasi

UU/Perdac.Memperluas

kerjasama lintas sektor melalui MoU

d.Pengembangan model pemberdayaan keluarga/ masyarakat

e.Pemberdayaan institusi lokal

f. Penguatan peran pendamping

a. Penjangkauanb. Community

Centrec. Penguatan

Orang Tuad. Aksesibilitase. Advokasif. Capacity

Building petugas dan pendamping

Luar Panti (Berbasis Masyarakat)

1. Program Rehabsos Netra dan Rungu Wicara

2. Program Rehabsos Tubuh dan BPP Kronis

3. Program Rehabsos Mental dan Intelektual

1. Program Asistensi Sosial

2. Program Kelembagaan dan Advokasi Sosial

Page 8: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Bidang Model Pelayanan Disabilitas1. Alat tambahan/bantu

komunikasi.2. Manajemen Epilepsy3. Manajemen Cedera

otak4. Pertolongan pertama

kesehatan mental5. Dukungan orang

dengan autisme6. Pembelaan diri PD7. Ketenagakerjaan dan

layanan dukungan tambahan dari masy.

8. Integrasi dalam kehidupan masyarakat.

9. Penyesuaian hidup dalam keterbatasan.

10.Musik, kreativitas and partisipasi.

Bidang Landasan Konseptual Pelayanan Disabilitas1. Keberpihakan Pemimpin2. Etika disabilitas.3. Pendekatan berpusat pada

orang dan dukungan aktif dalam rehabilitasi

4. Perspektif Family5. Membangun pemahaman

& partisipasi masyarakat yg kreatif, kritis, kepedulian, dan kolaborasi (4K)

6. Peningkatan peran masyarakat.

7. Manajemen kasus Kecacatan

GAGASAN PENGEMBANGAN KONSEP DAN MODEL REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENUJU DISABILITY INCLUSION

Bidang Penelitian dan Evaluasi Program Disabilitas

1. Penelitian Disabilitas

2. Evaluasi pelayanan

Perluasan Fungsi LKS DAN PROGAM BERBASIS MASYARAKAT

1. Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial

2. Pengembangan dan penelitian

3. Pusat data & Informasi

4. Sistem rujukan5. Dukungan

keluarga6. Sistem jaringan7. Modal sosial8. Sistem sumber

Rehsos PD

Page 9: IMPLEMENTASI DAN  HARMONISASI KEBIJAKAN REHABILITASI  SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Mewujudkan kebijakan sesuai kebutuhan nyataBekerja bersama Penyandang Disabilitas

[email protected] 082111300911