IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI DAN

Implementasi E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika

(Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live)

140

Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi

Volume: 11 No. 1 (Juli - Desember 2020) Hal.: 140 – 154

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

(STUDI KASUS APLIKASI TANGERANG LIVE)

E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE DEPARTEMENT OF COMMUNICATION AND

INFORMATICS TANGERANG CITY (TANGERANG LIVE APPLICATION CASE STUDY)

Devi Oktafrianti1, Toddy Aditya2, Nurhakim3 1,2,3Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang,

Kota Tangerang, Banten 15118

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Naskah diterima tanggal 9 Juli 2020, direvisi tanggal 10 Desember 2020, disetujui tanggal 14 Desember 2020

Abstract

The Tangerang Live application is a communication hub in helping the government achieve organizational goals and

communicate with the community. With the existence of e-government can provide public services more effectively and

efficiently. In its implementation, there is a need for a combination of institutions, humans and technology. This

research focuses on institutional factors in managing the Tangerang Live application and aims to be able to see the

capabilities of the city of Tangerang and make it easier for the public to obtain information. This research method uses

descriptive qualitative. The data were processed from the results of interviews and observations and then analyzed. The

results show that there are several things that are of concern, such as human resources who are not yet competent, services handling is yet optimal and there is no standard operating procedure (SOP) related to the application used.

The application is not as expected, it has been socialized but it depends on the level of awareness of the community.

Keywords: Implementation, Tangerang Live, E-Government

Abstrak

Aplikasi Tangerang Live menjadi penghubung komunikasi dalam membantu pemerintah mencapai tujuan organisasi

dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya e-government dapat memberikan pelayanan publik secara lebih

efektif dan efisien. Dalam implementasinya perlu adanya gabungan antara institusi, manusia dan teknologi. Penelitian

ini berfokus pada faktor institusi dalam mengelola aplikasi Tangerang Live dan bertujuan untuk dapat melihat

kemampuan yang dimiliki kota Tangerang serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh suatu informasi. Metode

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Data diproses dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu seperti sumberdaya manusia belum

kompeten, penanganan layanan masih belum bisa maksimal dan belum ada standar operasional prosedur (SOP) terkait aplikasi yang dijalankan. Penerapan untuk aplikasi belum sesuai harapan, sudah disosialisasikan tetapi tergantung dari

tingkat kesadaran masyarakatnya.

Kata kunci : Implementasi, Tangerang Live, E-Government

DOI: 10.17933/mti.v11i2.197

mailto:[email protected]

mailto:[email protected],[email protected]



141

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi serta

pertumbuhan populasi yang terus menerus

semakin meningkat dan akan semakin banyak

orang yang pindah ke kota setiap harinya.

Indonesia ialah negara yang telah tersedia

internet dan memanfaatkan internet sebagai

suatu informasi serta mendapatkan layanan

dari pemerintah kepada masyarakat, dimana

dahulu seluruh sistem dalam keadaan manual

dan menggunakan waktu yang sangat lama

serta prosesnya yang panjang (Ramadhan et

al., 2020a).

Fenomena internet memiliki efek

perubahan pada masyarakat, ini telah berhasil

membuka media komunikasi baru bagi

individu dan seorang pebisnis yang dapat

memberikan peluang untuk berkomunikasi dan

mendapat suatu informasi dengan cara

berbeda, internet dapat dengan mudah

mengakses informasi dan cara kerja pelayanan

dibanding dua puluh tahun yang lalu.

Pertumbuhan internet pada mulanya

dikarenakan kepentingan sektor swasta tetapi

pemerintah saat ini menjadi bagian dari

revolusi ini. Di seluruh dunia, pemerintah telah

kerja keras untuk menyediakan pusat layanan

dan informasi mereka di internet (Kumar et al.,

2007).

Di beberapa negara, teknologi layanan

informasi dan komunikasi (TIK) berkontribusi

pada perubahan revolusioner dalam bisnis dan

kehidupan sehari-hari. Di bagian lain dari

dunia, kehidupan orang hampir tidak tersentuh

oleh inovasi ini. Jika kemampuan untuk

menggunakan TIK tidak diaplikasikan oleh

masyarakat negara berkembang, mereka akan

semakin dirugikan atau dikecualikan dari

partisipasi dalam masyarakat informasi global.

Potensi sosial dan ekonomi untuk teknologi

baru ini dalam pembangunan sangat besar,

begitu pula risikonya (Mansell, 1999).

Di era revolusi industri 4.0 saat ini,

pemakaian teknologi elektronik sudah umum

digunakan di berbagai instansi maupun

organisasi, pemikiran-pemikiran organisasi

yang lama wajib diganti menjadi melayani

para konsumen dengan sebaik mungkin sesuai

dengan keinginan konsumen. Dengan adanya

teknologi, pelayanan menjadi mudah, cepat,

praktis, dan hemat, bukan saja hemat dalam

biaya, tapi hemat tenaga dan waktu serta

keakuratan yang memadai (Djadjuli, 2019a).

Pemerintahan elektronik (e-government)

telah dikenal sebagai strategi yang kuat untuk

transformasi pemerintah. Dalam 10 tahun

terakhir, pemerintah di seluruh dunia telah

mengembangkan program e-government

berharap memperoleh manfaat penting seperti

penghematan biaya, peningkatan kualitas

layanan, peningkatan akuntabilitas, dan lebih

banyak publik berpartisipasi. Namun, banyak

proyek e-government gagal memenuhi janji

mereka dalam hal hasil tertentu. Beberapa

kegagalan tersebut adalah akibat dari

kurangnya pemahaman tentang hubungan yang

kompleks antar teknologi, informasi

penggunaan, faktor organisasi, pengaturan

kelembagaan, dan konteks sosial ekonomi

yang terlibat dalam pemilihan, desain,

implementasi dan penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi TIK menghasilkan

ketidaksesuaian dan konsekuensi yang tidak

diinginkan (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2011).

Di Indonesia, inovasi e-government

sudah diinisiasi sejak beberapa tahun

belakangan ini. Selain adanya kebutuhan baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

akan sebuah sistem yang terintegrasi,

pengembangan e-government di Indonesia

didukung oleh Intsruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-government dan didukung

pula oleh regulasi yang terkait seperti Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik (Elysia & Wihadanto, 2017).

Untuk itu, sosialisasi e-government perlu

dilakukan secara konsisten, berkesinambungan

dan intensif kepada masyarakat dikarenakan

masyarakat belum mengerti apa dan

bagaimana aplikasi e-government serta

manfaat yang dapat mereka ambil (Retnowati

& Retnowati, 2008).



142

Pemerintahan elektronik (e-government)

telah diadopsi secara global oleh negara maju

dan berkembang. Banyak penelitian

mengungkapkan bahwa e-government tidak

hanya meningkatkan efisiensi administrasi

publik tetapi juga praktik tata kelola yang baik,

seperti meningkatkan transparansi,

mengurangi korupsi administrasi,

meningkatkan pemberian layanan,

meningkatkan kinerja pegawai negeri,

pemberdayaan warga negara, dan

meningkatkan keuangan pemerintah. Warga

negara di negara-negara dengan sistem e-

government yang maju seperti Korea Selatan,

Australia dan Singapura (tiga negara teratas

dalam peringkat e-government PBB 2014)

menikmati banyak manfaat karena banyak

layanan pemerintah dapat diakses melalui web

atau melalui ponsel mereka (Almunawar,

2015).

Sistem e-government membutuhkan

infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) yang tepat, dan biasanya

pemerintah harus memiliki, mengelola, dan

memelihara sistem dan infrastruktur tersebut.

Ini bisa sangat mahal. Selain itu, investasi di

bidang sistem dan infrastruktur perlu

diputuskan dengan bijak. Namun, ini bukanlah

tugas yang mudah karena infrastruktur TIK

sangat konvensional. Jika infrastruktur terlalu

besar akan membuang sumber daya, namun

jika sistem infrastruktur terlalu kecil akan sulit

ditingkatkan. (Almunawar, 2015).

Melalui e-government, pemerintah dan

sektor publik akan mendapatkan banyak

manfaat dan peluang seperti mengurangi

waktu dan biaya (penawaran dan permintaan),

memberikan layanan kepada masyarakat

umum, memecahkan masalah dari ‘birokrasi’,

dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas

lembaga sipil. Pemerintah mulai menyediakan

akses elektronik untuk penyampian layanan

publik kepada warga negara sehingga mereka

dapat memperoleh manfaat dari munculnya era

digital. Layanan elektronik tersebut

berkontribusi pada keberhasilan sistem secara

keseluruhan dalam hal kepuasan pelanggan

dan memungkinkan penyedia layanan untuk

mencapai tujuan jangka panjang dari retensi

dan perluasan pengguna ke wilayah lain

(Altameem et al., 2006).

Ada beberapa faktor yang dibutuhkan

untuk mengimplementasikan e-government

(1) kemakmuran ekonomi (2) tingkat

pendidikan tinggi dan (3) stabilitas politik

(Evans & Yen, 2006). Salah satu alat

terpenting untuk implementasi e-government

adalah mengidentifikasi kesiapan dan kemauan

warga negara untuk menerima perubahan

seperti itu. Saat e-government dilaksanakan,

diharapkan mampu memberdayakan potensi

warga dan meningkatkan hubungan dengan

pemerintah (Al Nagi & Hamdan, 2009).

Perkembangan teknologi yang pesat

berkontribusi pada pertumbuhan minat

penggunaan teknologi sebagai alat yang

ampuh untuk mengaktifkan dan membantu

transformasi dalam organisasi. Pemerintah

mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang

bergerak cepat saat ini dengan menerapkan e-

government. Menyarankan bahwa e-

government mencakup perubahan tata kelola

dalam dua cara yaitu (1) transformasi bisnis

tata kelola, meningkatkan penyampaian

kualitas layanan, mengurangi biaya, dan

memperbaharui proses administrasi (2)

transformasi pemerintahan itu sendiri,

memeriksa kembali berfungsinya praktik dan

proses demokrasi (Kim et al., 2007).

Menuju suatu perubahan harus diiringi

dengan peran aktif pemerintah yang mampu

merangkul instansi serta media lain yang

terkait. Salah satunya yaitu dengan

diluncurkannya aplikasi bernama Tangerang

Live dengan mengimplementasikan Tangerang

Live Room sebagai pusat kontrol dari berbagai

aplikasi yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah Kota Tangerang. Aplikasi

Tangerang Live dikelola oleh Dinas Kominfo

Kota Tangerang mereka berkerja sama dalam

mengelola serta menjalankan kegiatan

publikasi agar dapat terciptanya tujuan

organisasi. Aplikasi ini dijadikan sebagai

media pemerintah dalam memberikan

informasi sebagai alat alternatif masyarakat

agar dapat berkomunikasi kepada pemerintah

untuk mendapatkan pelayanan dan informasi

(Aulia, 2019).



143

Pemerintahan Kota Tangerang saat ini di

pimpin oleh Arief Rachadiono Wismansyah

dan Sachrudin sebagai walikota dan wakil

walikota yang mempunyai visi yaitu

“Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju,

Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera Dengan

Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah”.

Sebuah konsep Tangerang Live memiliki

definisi, dalam kata LIVE yaitu (Liveable)/

layak huni, (Investable)/layak investasi,

(Visitable)/Layak Dikunjungi dan (E-

City)/kota digital (Ramadhan et al., 2020b).

Gambar 1. Bentuk Skema Tangerang LIVE, (Ramadhan et al., 2020b)

Gambar bentuk skema tersebut

menunjukan dengan mengadopsi sebuah

konsep smart city Kota Tangerang

menuangkannya ke dalam sebuah konsep yaitu

Tangerang LIVE, dimana terdapat 6 indikator

yang diambil dari indikator smart city seperti

smart people, smart environment, smart

government, smart living, smart mobility, dan

smart economy, yang kemudian dari indikator-

indikator tersebut ada program-program

(Ramadhan et al., 2020b).

Tangerang Live memiliki beberapa fitur

aplikasi meliputi Tombol Darurat (112),

Laksa, Lowongan Kerja, Pengantar RT/RW,

E-news, E-Plesiran dan Perizinan. Inovasi

yang terus berkembang dan juga telah berhasil

membuat 167 menu layanan sampai saat ini,

telah mengantarkan kota Tangerang terpilih

dalam 24 Kota/Kabupaten Gerakan 100 Smart

City Indonesia oleh bagian terkait yaitu

Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Kemenkominfo) serta mendapatkan sebuah

penghargaan dan pengakuan dari skala

internasional maupun Nasional. Bahkan 31

intansi / pemerintah daerah sudah mengadopsi

aplikasi Pemerintah Kota Tangerang (Smart

City 3.0 Pelayanan Mudah dan Keterbukaan

Informasi - Pemerintah Kota Tangerang,

2016).

Gambar 2. Tampilan Fitur Tangerang LIVE

Sebagai bahan perbandingan, penelitian

yang dilakukan oleh Yanliu Lin dengan judul

‘Perbandingan tata kelola cerdas barat dan

Cina yang dipilih : Penerapan TIK dalam

manajemen pemerintah, partisipasi dan

kolaborasi” pada tahun 2018 dengan metode

kualitatif tujuannya untuk melengkapi dengan

membandingkan dan mengatur tata kelola

yang cerdas dalam memilih negara-negara

barat dan Cina. Perbandingan ini berdasarkan

beberapa komponen utama yaitu faktor

kontekstual (prioritas hubungan TIK, dan

strategi tata kelola yang cerdas). Hasilnya

menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual

seperti hubungan tertentu telah banyak

mempengaruhi tata kelola yang cerdas strategi

dan pengaturan. Pemerintahan yang cerdas

terkait erat dengan e-governance dan e-

democracy di negara-negara barat, sementara

itu manajemen resmi dan layanan yang cerdas

dalam konteks Cina. Secara umum pemerintah



144

melakukan komunikasi secara elektronik dan

berkolaborasi dengan menggunakan media

sosial, smartphone, portal, crowdsourcing

platform, sistem pendukung perencanaan dan

produk teknologi baru. Hal ini dapat

menyebabkan perubahan bertahap dalam

pemerintahan, organisasi, hubungan baru

antara pemerintah, sektor swasta dan warga

dan peningkatan di kota (Lin, 2018).

Penelitian selanjutnya oleh Andri Irawan

berjudul ‘Sistem pelayanan publik berbasis e-

government pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Merauke’ pada tahun 2018 dengan

metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi, bertujuan untuk

menggambarkan dan menganalisis

implementasi sistem pelayanan publik berbasis

e-goverment pada Pemerintah Daerah (Pemda)

Kabupaten Merauke dan melihat faktor-faktor

apa saja yang memperlambat penerapan sistem

pelayanan publik berbasis e-goverment

tersebut. Hasilnya ialah masih berkurangnya

support dari pemerintah dalam bentuk

sosialisasi maupun peraturan kepada

masyarakat. Lalu ditambah dengan lemahnya

kemampuan dalam hal sumber daya manusia

(SDM) maupun sumber daya infrastuktur yang

menjadi unsur sangat penting dalam

menciptakan pelayanan publik berbasis

elektronik (Irawan, 2018).

Penelitian diatas dapat dikatakan dari

segi tata kelola banyak perubahan secara

bertahap untuk mendapatkan hasil yang

memuaskan. Tergantung dari banyaknya

faktor yang berkontribusi dalam memajukan

pemerintahan yang cerdas. Sampai sejauh ini,

implementasi e-government di Kota Tangerang

tidak terlepas dari tuntutan akan adanya

transparasi dan percepatan pelayanan publik di

Kota Tangerang. Instrumen-instrumen pada

pengembangan e-government sudah memadai

tetapi belum bisa berjalan optimal, oleh karena

itu perlu dikaji lebih dalam apa yang

seharusnya dapat mendorong untuk

mempercepat proses implementasi e-

government. Dari penelitian ini diperoleh

gambaran implementasi e-government pada

aplikasi Tangerang Live serta penelitian ini

mendukung untuk memperbaharui kinerja dari

institusi dan pemahaman terhadap bagaimana

kota menyiapkan komponen institusi yang

relevan untuk menentukan strategi kebijakan.

Implementasi adalah proses untuk

memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan

tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi

juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk

membuat sesuatu dan memberikan hasil yang

bersifat praktis terhadap sesama (Putra et al.,

2018). Pernyataan dari (Grindle,1980)

Implementasi merupakan proses umum

tindakan administratif yang dapat diteliti pada

tingkat program tertentu. Proses implementasi

baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran

telah ditetapkan, program kegiatan telah

tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk

mencapai tujuan dan sasaran (Akib, 2010).

Sedangkan implementasi e-government

banyak digunakan di negara berkembang dan

maju, namun ada beberapa perbedaan yang

utama yaitu implementasi e-government sudah

dilaksanakan diantaranya budaya dan staf

teknis yang menangani masyarakat,

infrastruktur serta aparatur sipil negara (Chen

et al., 2006). Upaya implementasi serta

pengembangan e-government di Indonesia

masih terus berjalan, tetapi masih belum

dioptimalisasi (Napitupulu et al., 2017).

Sebagian besar strategi dan rencana

implementasi pengembangan e-government di

negara-negara maju berdasarkan teori dan

pengalaman (D. Sari, 2018).

Pemahaman yang lebih luas tentang

konsep e-government berfungsi sebagai model

untuk penelitian ini. Ini menggabungkan

layanan berbasis informasi elektronik untuk

warga negara (e-administration) dengan

kendali penegakan elemen partisipatif (e-

democracy) untuk mencapai tujuan

keseimbangan e-government. Keuntungan dari

e-government terletak pada peningkatan

kualitas layanan yang diberikan kepada warga

dan perusahaan serta efisiensi yang lebih besar

untuk semua peserta (Balanced E -

Government, 2001).

Pengertian e-government adalah

penggunaan teknologi informasi yang

digunakan untuk memudahkan kepentingan

publik yang bertujuan untuk



145

menyelenggarakan kepentingan pemerintahan

berbasis elektronik dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik (Pratiwi

& Muslihudin, 2018). E-government dan

internet telah membuat perubahan penting

dalam seluruh struktur masyarakat, nilai,

budaya dan cara menjalankan bisnis dengan

memanfaatkan potensi TIK sebagai alat bantu

dalam pekerjaan sehari-hari. Tujuan e-

government tidak hanya mengubah informasi

tradisional menjadi byte dan membuatnya

dapat dijangkau melalui situs internet atau

memberikan komputer pejabat pemerintah.

Tetapi juga menyerukan untuk memikirkan

kembali cara-cara pelaksanaan fungi

pemerintah saat ini untuk meningkatkan proses

dan integrasi (Alshehri & Drew, 2010).

E-government sekarang menjadi aspek

tata kelola yang baru, dan tingkat harapan

warga tentang layanan, penyediaan formasi,

interaksi dengan pejabat pemerintah, dan akses

dapat diharapkan untuk berkontribusi pada

hasil penting seperti kepercayaan. Namun,

kebaruan relatif dari e-government tidak

meniadakan pentingnya ekspektasi umum.

Karena itu, modelnya menggabungkan

kepuasan yang dirasakan dengan e-government

dan kepuasan yang dirasakan dengan

pemerintah secara umum sebagai kontributor

kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Selain itu modelnya mengidentifikasi

penggunaan situs web sebagai faktor penting

yang menentukan persepsi e-government.

Akhirnya, interaksi antara kepercayaan dan

kepuasan bersifat rekursif, kepercayaan

mengarah pada kepuasan, fraksi dan

sebaliknya (Welch, 2004).

Gambar 3. Model Konseptual

Sumber : (Welch, 2004)

Gambar diatas menyembunyikan banyak

detail. Misalnya, sejauh mana seorang individu

kunjungan situs (web) pemerintah mungkin

ditentukan oleh berbagai faktor termasuk

penggunaan internet secara umum,

karakteristik demografis, dan kebutuhan

individu. Selain itu, secara keseluruhan

kepuasan dengan pemerintah adalah konstruk

multidimensi yang terdiri dari nilai-nilai yang

berbeda seperti efisiensi, akuntabilitas,

kesetaraan, dan efektivitas. Sangat penting

untuk memasukan model empiris ke dalam

penggunaan situs (web), kelompok e-

government, dan kepercayaan warga pada

pemerintah (Welch, 2004).

Penggunaan situs (web) pemerintah oleh

warga negara mungkin memengaruhi persepsi

mereka seberapa baik upaya e-government

memenuhi harapan mereka. Penggunaan

internet secara umum memberikan kerangka

kerja komparatif bagi individu untuk menilai

apakah pemerintah memanfaatkan teknologi

situs web atau tidak untuk memenuhi harapan

warga negara akan e-government dan

pemerintah secara umum (Welch, 2004).

Definisi lain dari e-government yaitu :

1. Fenomena evolusi dan karenanya inisiatif

e-government harus diturunkan dan

diimplementasikan (Layne & Lee, 2001).

2. Penggunaan teknologi informasi untuk

mengaktifkan dan meningkatkan efisiensi

layanan pemerintah mana yang diberikan

kepada warga negara, karyawan, bisnis

dan lembaga (Carter & Bélanger, 2005).

E-government yang telah diusulkan

sebagai satu kesatuan solusi mengarah kepada

penyampaian informasi dari layanan online

oleh pemerintah melalui media internet atau

melalui sarana digital lainnya dan

kemungkinan termasuk dalam peluang untuk

partisipasi politik online. E-government

menjanjikan peningkatan pengiriman berbagai

jenis layanan publik termasuk transaksi online,

dan untuk menyebarkan informasi tentang

operasi pemerintah itu dapat meningkatkan

komunikasi antara warga negara dan

pemerintah melalui email, memungkinkan

partisipasi yang lebih langsung dalam



146

pengambilan keputusan pemerintahan (Tolbert

& Mossberger, 2006).

Keberhasilan implementasi e-

government bergantung pada sejauh mana

keseimbangan dicapai antara intervensi dan

program e-government dengan permintaan

(sejauh mana warga dan bisnis ingin

mengkonsumsi layanan e-government). Agar

berhasil menerapkan e-government, ada

kebutuhan untuk mencapai integrasi platform

layanan dan untuk intervensi yang

memungkinkan e-government untuk

diarusutamakan ke dalam bisnis inti struktur

dan proses pemerintah. Mengintegrasikan TIK

ke dalam proses bisnis pemerintah

memerlukan pemahaman tentang pemerintah

sebagai unit organisasi yang kompleks

(Bwalya & Mutula, 2016).

Dari jabaran di atas dapat disimpulkan

bahwa e-government adalah penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi terbaru

dalam pemerintahan yang berfungsi untuk

mengkomunikasikan, menyebarkan atau

mengumpulkan informasi yang berguna bagi

masyarakat (Widodo, 2016). Penelitian ini

memperoleh gambaran implementasi e-

government pada aplikasi Tangerang Live

serta penelitian ini dapat mempermudah akses

informasi masyarakat dengan cepat dan

efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif, metode ini lebih berdasarkan

fenomenologis yang mengutamakan

penghayatan dan berusaha memahami / atau

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi

tingkah laku manusia dalam situasi tertentu

menurut perspektif peneliti sendiri (Gunawan,

2013) . Objek dalam penelitian ini bersumber

dari wawancara dengan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang. Teknik

pengumpulan data memanfaatkan data primer

dan sekunder. Sedangkan teknik analisis data

menggunakan content analysis, yakni

menelaah secara kritis terhadap data-data yang

diperoleh dan menyimpulkan serta memberi

rekomendasi atau saran-saran yang diperlukan.

Teknik keabsahan data menggunakan teknik

triangulasi sumber data yaitu menggali

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai

metode dan sumber perolehan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dari Badan Pusat Statistik Kota

Tangerang, jumlah penduduk Kota Tangerang

tahun 2019 tercatat sebanyak 1.771.092 jiwa.

Tata letak pada kota Tangerang secara garis

terletak diposisi 6 6-6 Lintang Selatan (LS)

dan 106 36-106 42 Bujur Timur (BT). Sebelah

Utara berbatasan dengan Kecamatan Sepatan

Kabupaten Tangerang dan Teluk Naga.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan

Serpong, Kecamatan Curug dengan DKI

Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan

dengan Kabupaten Tangerang dan Kecamatan

Cikupa.

Gambar 5. Luas wilayah Kota Tangerang

menurut Kecamatan (%), 2019 (Badan Pusat Statistik

Kota Tangerang, 2020)

Pada era teknologi informasi sekarang,

hampir semua pemerintah daerah telah

mempunyai situs web resmi, contohnya seperti

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang

sudah merintis pembuatan situs internet.

Tahun 2016 Pemkot Tangerang meluncurkan

situs resmi yang berbentuk aplikasi, dengan

tampilan terbaru untuk dinamisasi masyarakat

yang berkembang dengan cepat dan memenuhi

tuntutan kebutuhan. Perkembangan situs ini

merupakan satu pencapaian Pemkot Tangerang

untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam informasi dan data tentang kebijakan,

kegiatan dan program-program Pemkot

Tangerang. Penyempurnaan data dan

informasi pada situs ini, baik yang bersifat

dinamis maupun statis akan selalu diupayakan,



147

baik dari segi isi informasinya maupun

tampilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan kepada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang Bapak Sandy

Bayu Prastiawan, ST selaku Kasi

Pengembangan dan Integrasi Aplikasi LP.

Didapatkan gambaran implementasi e-

government pada aplikasi Tangerang Live.

Peraturan yang mendasari penerapan e-

government berbasis aplikasi/online ialah

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019

yang berisi tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Di Indonesia. E-

government sendiri mempunyai arti yang

secara khusus yaitu merupakan kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan yang mampu

mendorong dan memfasilitasi hubungan yang

saling mendukung, selaras dan adil antara

masyarakat, dunia usaha dan pemerintah,

dengan memanfaatkan teknologi informasi,

telekomunikasi dan web/internet (K. D. A.

Sari & Winarno, 2012)

Tabel 1 menjabarkan mengenai temuan

di Dinas Kominfo pada aplikasi Tangerang

Live. Kegiatan maupun program yang akan

dilakukan oleh pemerintah, seharusnya

membutuhkan payung hukum yang jelas

sehingga hal ini menjadi kebutuhan dasar pada

implementasi. Tetapi untuk aplikasi Tangerang

Live belum ada aturan yang jelas. Jika

pemerintah kota Tangerang ingin meluncurkan

aplikasi harus dibuat terlebih dahulu

pengajuan pembuatan aturan hukumnya karena

pembuatan aturan hukum prosesnya cukup

lama.

Aplikasi Tangerang Live bermula atas

dasar perintah dari pimpinan Kota Tangerang

pada tahun 2016, menjadi salah satu bentuk

mewujudkan smart city Indonesia, kemudian

Dinas Kominfo kota Tangerang menjalankan

tugasnya sesuai dengan apa yang disampaikan

oleh Bapak H. Arief Rachadiono Wismansyah,

B.Sc., M.Kes selaku Walikota Kota

Tangerang. Pemerintah ingin agar masyarakat

dapat dengan mudah berkomunikasi dengan

pemerintah melalui aplikasi tersebut. Konsep

“LIVE” menjadi acuan pemerintah agar Kota

Tangerang lebih baik dari bidang teknologi

dan bidang yang lain. Aplikasi Tangerang Live

diterapkan pemerintah tidak hanya untuk

masyarakat umum, tetapi digunakan juga

untuk pegawai pemerintah daerah dalam

sehari-harinya.

Komitmen pimpinan yang baik sangat

menentukan keberhasilan pelaksanaan dan

pengembangan e-government dalam

lingkungan eksekutif maupun legislatif.

Komitmen tersebut menyangkut pengambilan

kebijakan pembangunan oleh Pemkot

Tangerang dalam pencapaian visi dan misi e-

government. Dari unsur pimpinan perlu adanya

pemberian motivasi dan teladan pada

pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap

penyelenggaraan pemerintahan di Kota

Tangerang. Dinas Kominfo tidak bisa

melakukan tugasnya sendiri, perlu adanya

kerja sama antar bagian untuk mencapai tujuan

bersama. Oleh karena itu Dinas Kominfo kota

Tangerang yang terdiri dari beberapa bidang

saling mendukung satu sama lain. Baik dalam

kinerja pemerintah Kota Tangerang maupun

pencapaiannya.

Visi Misi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Tangerang adalah “Pelopor

Pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang maju dalam tata laksana

pemerintah dan komunikasi publik yang baik”.

Pengertian yang dimaksud ialah:

1. Dinas Kominfo diharapkan mampu

menjadi institusi yang mempelopori

penerapan teknologi informasi dan

komunikasi yang maju bagi pemerintah

daerah Kota Tangerang

2. Mampu memfasilitasi terselenggarannya

kegiatan administrasi yang efektif dan

efisien melalui penerapan aplikasi

teknologi informasi dan komunikasi untuk

mendukung aktivitas administrasi

pemerintah daerah Kota Tangerang

menjadi lebih baik, optimal, dan mudah.

3. Mampu menjadi institusi yang dapat

memfasilitasi komunikasi dan tukar

pikiran antara pemerintah daerah dengan

masyarakat. Menginformasikan dan

mensosialisasikan berbagai aktivitas

pemerintah berbagai aktivitas pemerintah



148

berikut kebijakan dan programnya,

sekaligus menampung dan menyampaikan

aspirasi masyarakat terhadap kinerja

pemerintahnya (Aulia, 2019).

Dalam mewujudkan e-government perlu

adanya alat-alat atau perangkat yang

dibutuhkan dalam menjalaninya. Jika dilihat

sisi pengelolaan dalam organisasi maka fungsi

penggerakan, itupun jika persiapan tersebut

telah lolos dari perencanaan yaitu

merencanakan mulai dari sumber daya

manusia (SDM) sampai kepada perencanaan

bagi pengguna layanan organisasi, hal itu

menjadi sangat penting untuk merealisasikan

e-government terhadap alat-alat pendukung

kearah pencapaian tujuan yang diinginkan

(Djadjuli, 2019b).

Kemampuan dan kapasitas pemerintah

untuk menyediakan informasi untuk melayani

kepentingan publik sangat terkait dengan

teknologi yang digunakan untuk

mengumpulkan data tersebut. Dengan

demikian, pengumpulan data internet yang

berkualitas bergantung pada kinerja

pemerintah dalam pengembangan dan

pengelolaan situsnya. Penyediaan informasi

melalui website meningkatkan keterbukaan

informasi, yang dapat dimanfaatkan

pemerintah di berbagai bidang mulai dari

pengadaan barang dan jasa, penanggulangan

bencana alam, peningkatan penyelenggaraan

layanan pendidikan (Nisa’ et al., 2019).

E-government bukanlah proses satu

langkah, karena beragam aspek teknologi,

sosial, organisasi, ekonomi dan politik serta

sumber daya keuangan yang terlibat. Potensi

e-government sebagai alat untuk pembangunan

sangat bergantung pada tiga persyaratan

mendasar yaitu infrastruktur, sumber daya

manusia dan konektivitas. Oleh karena itu ada

kebutuhan spesifik yang berkaitan dengan

organisasi publik. Pengembangan

keterampilan TIK yang penting di antara

sumber daya manusia organisasi adalah

fundamental untuk implementasi dan adopsi e-

government yang sukses (Wairiuko et al.,

2018).

Tabel 1. Temuan di Dinas Kominfo Kota Tangerang Temuan Rekomendasi

1. Sumber Daya Manusia dilihat dari kualitas sudah memadai tapi jika dilihat dari kuantitas masih belum memadai

2. Yang menangani publikasi aplikasi Tangerang Live yaitu bidang DKP, penyebarannya melalui baliho, plamflet, sosialisasi, pameran, brosur, medsos dan majalah.

3. Aplikasi Tangerang Live baru tersedia hanya di Google

Play, untuk App Store masih belum tersedia 4. Aplikasi Tangerang Live sudah didownload oleh 400ribuan

warga Kota Tangerang maupun dari luar Kota Tangerang 5. Jika ada hambatan selalu ditindaklanjuti oleh pihak help

desk yang beroperasi 24 jam

• Mengenai SDM, perlu ditingkatkan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi

• Bertujuan, agar masyarakat semakin peka dan penggunaan aplikasi Tangerang Live semakin luas dan banyak

• Alangkah baiknya jika Tangerang Live tersedia di App Store, agar masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai Kota Tangerang.

Kendala hasil : belum sesuai harapan, padahal sudah disosialisasikan tetapi tergantung tingkat kesadaran masyarakat. Program kerja untuk kedepannya akan terus berjalan, masih banyak aplikasi yang harus dikembangkan.

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2020

Dari gambaran diatas yaitu sebenarnya

pemerintah Kota Tangerang sudah melakukan

inisiatif mengembangkan layanan berbasis

TIK dan pemerintah selalu support kepada

program kerja untuk mencapai tujuan bersama

antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi

masyarakat sendiri yang masih kurang bisa

memanfaatkan layanan online melalui

smartphone untuk mengurus kebutuhan yang

berkaitan dengan pemerintah Kota Tangerang.

Mungkin dikarenakan minimnya pengetahuan

masyarakat mengenai aplikasi Tangerang Live

dan pemerintah juga tidak melakukan

pengecekan secara terus menerus serta

mengontrol langsung di lapangan bagaimana

perkembangan aplikasi di masyarakat.

Aplikasi Tangerang Live sudah versi 6.19 dan

menurut Dinas Kominfo aplikasi yang berhasil

dikembangkan di Kota Tangerang adalah

aplikasi Tangerang Live.

Pada dasarnya e-government merupakan

penggunaan teknologi informasi yang dapat



149

meningkatkan hubungan antara pemerintah

dengan pihak-pihak yang lain. Setidaknya

terdapat 4 (empat) klasifikasi teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) ini yaitu:

1. Government to Citizens (G-to-C)

Pemerintah ke warga memfasilitasi

interaksi warga dengan pemerintah, yang

merupakan tujuan utama dari e-

government. Ini mencoba untuk

melakukan transaksi, seperti pembayaran

pajak, memperbaharui izin dan

mengajukan keuntungan tertentu,

memakan waktu lebih sedikit dan mudah

dilakukan.

2. Government to Business (G-to-B)

Sektor ini meliputi pengadaan barang dan

jasa oleh pemerintah serta penjualan

surplus barang pemerintah kepada publik

secara online.

3. Government to Government (G-to-G)

Sektor ini mewakili tulang punggung e-

government. Pemerintah di tingkat serikat,

negara bagian dan lokal harus

meningkatkan dan memperbarui sistem

dan prosedur internal mereka sendiri

sebelum transaksi elektronik dengan

warga negara dan bisnis diperkenalkan.

Pemerintah ke pemerintah e-government

melibatkan berbagi data dan melakukan

pertukaran elektronik antara berbagai

lembaga pemerintah.

4. Government to Employees (G-to-E) Sektor

ini diperuntukkan secara internal bagi para

staf di instansi pemerintahan (Nkwe,

2012).

Ketersediaan SDM di

Dinas Kominfo Kota Tangerang untuk pekerja

kontrak total sekitar 30 orang didalamnya

meliputi programmer, analis dan desainer

grafis. Agar bisa melaksanakan program

pengembangan e-government secara optimal

perlu adanya SDM yang menguasai

kompetensi dasar bidang komputer, jaringan

komputer dan internet. Oleh karenanya,

diperlukan pengembangan SDM di bagian

informasi, teknologi dan perekrutan. Untuk

mendukung kesiapan e-government perlu

adanya realisasi SDM dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2. Keahlian yang dibutuhkan dalam

kesiapan e-government

No Jenis Keahlian Realisasi

1 Tenaga Programer 25 2 Tenaga Admin 2 3 Admin Server 1 4 Admin Jaringan 1 5 Tenaga Jaringan 8 6 Help Desk 4 Sumber : Dinas Kominfo Kota Tangerang, 2020

Mengenai keahlian yang dibutuhkan,

proses rekrutmen sangat diperlukan untuk

mendapatkan ketegasan tentang kepribadian,

kecakapan dan kemampuan lain yang dimiliki

oleh tenaga kerja yang baru, calon tenaga kerja

masa bekerja bisa bersifat jangka pendek,

menengah maupun panjang. Rekrutmen berarti

menginformasikan kepada pasar bahwa akan

ada orang baru yang diangkat, yang dapat

dilakukan melalui publisitas dan iklan

(Koropit, 2014). Prosedur dalam proses

rekrutmen itu tergantung pada Dinas Kominfo

itu sendiri, karena setelah adanya prosedur

rekrutmen tersebut pihak Dinas Kominfo dapat

menyaring karyawan atau pegawai yang sesuai

dengan kebutuhan dalam jabatan atau posisi

yang diperlukan peningkatan dalam sumber

daya manusianya. Hasil dari rekrutmen itu

sendiri diharapkan akan mendapatkan

karyawan atau pegawai yang berkualitas untuk

dapat bisa bersama sama merealisasikan tujuan

utama dari Dinas Komifo Kota Tangerang

dengan cara selektif dalam prosesnya. Tabel 3. Proses Strategi Perekrutan

Strategi Perekrutan

Sumber Metode Tahapan

Intern Exsternal

Online Offline

Penyaringan Pilihan Wawancara & Penempatan

Sumber : (Azmy, 2018)

Hasil posisi strategi rekrutmen adalah

untuk merumuskan dan menentukan sumber,

metode, dan tahapan rekrutmen. Proses dari

menentukan strategi perekrutan tergantung

pada perencanaan tenaga kerja. Ketiga

komponen tersebut yang dipertimbangkan



150

dalam proses perencanaan tenaga kerja

meliputi desain pekerjaan, spesifikasi

pekerjaan, dan pekerjaan deskripsi. Ketiga

proses ini harus dilakukan untuk

mengidentifikasi dan menentukan posisi

pekerjaan dan jumlah karyawan yang akan

direkrut oleh perusahaan. Strategi perekrutan

memainkan peran peran penting dalam

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia

(Azmy, 2018).

Untuk meningkatkan sumber daya

manusia perlu mengubah pandangan yaitu

tentang teknologi informasi dan komunikasi

(TIK), bukan hanya sekedar alat untuk

mengelola informasi, melainkan memiliki

aspek budaya teknologi bukan hanya menuntut

penguasaan atas perangkat kerasnya,

melainkan mengubah diri kita dapat

berinteraksi dengan masyarakat melalui

teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Keberhasilan implementasi e-government

sangat ditentukan bagi kapasitas sumber daya

manusia (SDM) karena intinya e-government

ialah pemanfaatan teknologi informasi pada

penyelenggaraan pemerintahan. Semakin

tinggi tingkat kompetensi dan keahlian SDM

di pemerintah, semakin siap dalam

menerapkan konsep e-government.

Pengembangan kapasitas manusia mengacu

pada pengembangan keterampilan dan

kemampuan inti individu organisasi yang

membantu mereka mencapai tujuan

pembangunan mereka. Realisasi dari potensi

penuh TIK membutuhkan pelatihan

keterampilan yang relevan untuk membangun

kapasitas individu dan kelembagaan bagi

pengguna dan semua penerima manfaat

(Wairiuko et al., 2018).

Kegagalan program e-goverment yang

diidentifikasi oleh penulis lain yaitu:

1. Kurangnya skema pelatihan dan staf yang

berkualitas, yang membuat sulit untuk

memilih yang baru tren seperti e-

government.

2. Kurangnya upaya manajemen perubahan.

3. Kurangnya mendidik warga tentang nilai

dan manfaat e-government, yaitu

pemerintah sendiri harus memainkan

peran utama dalam masalah ini.

4. Tingkat pergantian staf TI pemerintah

yang tinggi karena pembayaran yang tidak

kompetitif dan kondisi kerja dibandingkan

dengan sektor swasta.

5. Kurangnya keterampilan sektor publik,

dan akibatnya proyek-proyek e-

government sering dialihdayakan ke

sektor swasta

6. Kesenjangan realitas desain yang besar

sebagai akibat dari penggunaan solusi siap

pakai dari industri negara untuk negara

berkembang.

7. Kebutuhan infrastruktur yang tepat artinya

infrastruktur yang lemah (seperti

teknologi yang digunakan, orang-orang

terampil dan sistem komunikasi), akan

menjadi yang pertama kendala dalam

menggunakan program e-government.

8. Kesenjangan besar antara pemimpin yang

terampil yang mampu membeli teknologi,

dan yang tidak terampil miskin yang tidak

mampu membeli yang sama (Almarabeh

& AbuAli, 2010).

Keuntungan dari implementasi e-

government memiliki banyak manfaat bagi

warga, bisnis, dan entitas pemerintah. E-

government memungkinkan orang, bisnis dan

sektor pemerintah untuk mengakses informasi

pemerintah yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari

seminggu yang meningkatkan kualitas layanan

ini. Implementasi e-government akan

mengurangi biaya dan tingkat proses

organisasi dengan merampingkan dan

mengatur ulang prosedur operasi. Selain itu,

penggunaan sistem e-government akan

meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan

akan memberikan layanan publik secara

efektif dan efisien untuk semua pelanggan

(Alshehri & Drew, 2010).

Manfaat e-government sebagai berikut:

1. Pengurangan waktu, tenaga, dan biaya

organisasi dan pelanggan

2. Peningkatan pemberian layanan dan

kepuasan warga

3. Peningkatan keterampilan tik pengguna,

pengetahuan internet dan penggunaan

komputer

4. Penciptaan peluang bisnis dan kerja baru

Keuntungan e-government sebagai berikut:



151

1. Meningkatkan efisiensi lembaga

pemerintah dalam pemrosesan data

2. Meningkatkan layanan melalui

pemahaman yang lebih baik tentang

kebutuhan pengguna, sehingga bertujuan

untuk layanan online yang mulus

3. Berbagi informasi dan ide antara semua

lembaga pemerintah dan departemen

untuk membangun satu megadatabase

4. Membantu tujuan kebijakan ekonomi

pemerintah dengan mempromosikan

perolehan produktivitas yang melekat

dalam TIK dan e-commerce

5. Meningkatkan transparansi, akurasi, dan

memfasilitasi transformasi informasi

antara pemerintah dan pelanggan

6. Membantu membangun kepercayaan

antara pemerintah dan warga, faktor

penting dalam tata kelola yang baik

dengan menggunakan strategi berbasis

internet untuk melibatkan warga dalam

proses kebijakan, yang menggambarkan

transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Tabel 4. Hambatan E-government

Kategori Hambatan

Teknis • Infrastruktur TIK

• Pribadi

• Keamanan

Organisasi • Dukungan manajemen terhadap perubahan dengan cara kolaborasi

• Kurangnya Kualifikasi

• Personalia dan Pelatihan

Sosial • Kesenjangan Digital

• Budaya Keuangan • Harga Tinggi

Sumber : (Alshehri & Drew, 2010)

Tabel 4 menjelaskan beberapa hambatan

dalam penerapan e-government yang

melibatkan banyak tahapan atau fase

perkembangan yang memiliki banyak

keuntungan untuk semua sektor pemerintah,

warga negara dan sektor bisnis. Namun,

implementasi e-government bukanlah sebuah

pekerjaan yang mudah, karena menghadapi

banyak tantangan dan hambatan yang harus

ditangani dengan sangat baik.

Perbandingan dari hasil peneliti dengan

yang lain contoh penelitian dari (Wildana,

2018) dengan judul “Implementasi Cloud

Computing di Beberapa Instansi

Pemerintahan” hasilnya ialah penyelenggaraan

layanan cloud computing di beberapa instansi

pemerintah yang sudah menjalankan

penyediaan infrastrukur dengan mandiri

artinya sadar pada isu keamanan yang

berkaitan dengan kepemilikan infrastruktur,

penerapan cloud computing dari empat

responden masih dalam tahap awal atau masa

percobaan (trial) belum sampai 5 tahun.

Sedangkan hasil dari peneliti untuk aplikasi

Tangerang Live sebenarnya program kerja

selalu disupport oleh pemerintah hanya saja

dari Dinas Kominfo dan bagian yang terkait

masih banyak kekurangan , ada beberapa

kendala seperti SDM belum kompeten, belum

ada aturan terkait aplikasi yang dijalankan dan

menangani layanan masih belum bisa

maksimal jadi penerapan untuk aplikasi belum

sesuai harapan.

Ada tahapan tertentu yang harus dimiliki

oleh program e-government melawati fase

perkembangannya menurut (Dewachi, 2017) :

1. Tahap kehadiran, tahap ini melibatkan

pembuatan awal dan akses informasi

pemerintah online. Contohnya ialah file

situs web organisasi yang mencakup

semua informasi yang terkait dengan

perkerjaan dan struktur organisasi, tanpa

transaksi interaktif. Tahap ini dinilai

relatif mudah dan murah untuk

dilaksanakan

2. Tahap interaksi, menyediakan hubungan

antara pemerintah dan warga negara, dan

menyediakan beberapa layanan secara

online untuk mereka

3. Tahap transaksi yang lebih sulit untuk

diterapkan, sejak itu memberi pengguna

fungsi otomatis online, seperti membayar

pajak dan perpanjangan lisensi secara

elektronik

4. Tahap transformasi, yang merupakan

tahap paling banyak , tahap

pengembangan yang sulit dan paling

mahal. Berlawanan dengan tahap

transaksi, dan tahap transformasi

menawarkan dua arah solusi dalam tahap

transaksi, transaksi terjadi diwarga atau

pihak pemerintah, tetapi dalam tahap

transformasi saluran lebih terbuka antara

warga dan pemerintah dan mengubah



152

organisasi menjadi organisasi virtual

(yaitu informasi dapat ditransfer dari dan

ke warga negara seolah-olah dia sedang

bertatap muka dengan pegawai

pemerintah).

PENUTUP

Simpulan

Di era revolusi industri 4.0 saat ini,

dimana teknologi informasi secara terus

menerus akan semakin maju dan berkembang.

Adanya peran teknologi jaringan dengan

menggunakan internet memudahkan

masyarakat mendapat informasi dengan mudah

dan cepat. Peran teknologi, sumber daya

manusia dan infrastruktur sangat penting untuk

menjalankan program pemerintah, mereka

saling berkaitan untuk mencapai tujuan

bersama antara masyarakat dengan

pemerintah.

Pengembangan e-government di Kota

Tangerang dikelola oleh Dinas Komunikasi

dan Informatika yang bertugas sebagai

penggerak dari pengembangan e-government

di Pemerintah Kota Tangerang. Dalam

menerapkan e-government pada pelayanan

publik masih belum sepenuhnya berjalan

dengan baik. Hal ini membutuhkan perbaikan

serta pengembangan lebih dalam agar

pelayanan publik yang berbasis e-government

ini dapat terealisasikan. Dalam hal ini masih

kurangnya sumber daya manusia, layanan help

desk masih belum maksimal, dan belum ada

aturan terkait aplikasi yang dijalankan. Segala

upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam

implementasi e-government di Indonesia,

namun belum semuanya dapat berjalan dengan

baik.

Untuk meningkatkan kompetensi di

Dinas Kominfo kota Tangerang harus dengan

melakukan perekrutan tenaga ahli yang

memiliki kemampuan diatas rata-rata atau

berkualitas untuk dapat mampu membantu

proses pengembangan e-government di Kota

Tangerang, dengan adanya tenaga ahli yang

memiliki keahlian di atas rata-rata akan dapat

menghasilkan progres atau perkembangan

yang baik untuk dapat lebih meningkatkan

tujuan utama yang di inginkan dalam

penerapan atau implementasi e-government

pada masyarakat.

Strategi perekrutan memainkan peran

peran penting dalam memenuhi kebutuhan

sumber daya manusia. Strategi ini

merumuskan dan menentukan sumber, metode,

dan tahapan rekrutmen. Ketiga komponen

tersebut yang dipertimbangkan dalam proses

perencanaan tenaga kerja meliputi desain

pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan pekerjaan

deskripsi. Ketiga proses ini harus dilakukan

untuk mengidentifikasi dan menentukan posisi

pekerjaan dan jumlah karyawan yang akan

direkrut oleh perusahaan.

Saran

Perlu adanya sarana untuk

meningkatkan keterampilan sumber daya

manusia secara teknis dan operasional untuk

berlangsungnya teknologi ini. Kinerja

pemerintah agar lebih ditingkatkan agar

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

lebih optimal. Dengan adanya penelitian ini,

diharapkan dapat memberikan pengetahuan

untuk Pemerintah Kota Tangerang sebagai

evaluasi pemanfaatan media pemerintah yang

efektif dan mampu menjadi bahan referensi

kedepannya agar aplikasi Tangerang Live terus

berkembang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih

kepada informan, sudah membantu penulis

mengumpulkan data serta kepada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang

yang sudah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk bisa melakukan wawancara

melalui virtual dalam mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: 1(1), 11.

Al Nagi, E., & Hamdan, M. (2009). Computerization

And E-Government Implementation In Jordan:

Challenges, Obstacles And Successes.

Government Information Quarterly, 26(4), 577–

583. Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2009.04.003

Almarabeh, T., & Abuali, A. (2010). A General

Framework For E-Government: Definition



153

Maturity Challenges, Opportunities, And

Success. 15.

Almunawar, M. N. (2015). Benefits And Issues Of

Cloud Computing For E-Government. Review Of

Public Administration And Management, 03(01).

Https://Doi.Org/10.4172/2315-7844.1000e105

Alshehri, M., & Drew, S. (2010). Implementation Of E-

Government: Advantages And Challenges.

Conference Proceedings, 8.

Altameem, T., Zairi, M., & Alshawi, S. (2006). Critical Success Factors Of E-Government: A Proposed

Model For E-Government Implementation. 2006

Innovations In Information Technology, 1–5.

Https://Doi.Org/10.1109/Innovations.2006.30197

4

Aulia, R. (2019). Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa. 227.

Azmy, A. (2018). Recruitment Strategy To Hire The

Best People For Organization. 1(2), 16.

Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2020.Pdf. (N.D.).

Balanced E - Government: E-Government – Connecting

Efficient Administration And Responsive

Democracy | E Government | Public Sphere.

(2001). Scribd.

Https://Www.Scribd.Com/Document/42075013/

2001-Bertelmanstudie

Bwalya, K. J., & Mutula, S. (2016). A Conceptual

Framework For E-Government Development In

Resource-Constrained Countries: The Case Of

Zambia. Information Development, 32(4), 1183–

1198. Https://Doi.Org/10.1177/0266666915593786

Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The Utilization Of E-

Government Services: Citizen Trust, Innovation

And Acceptance Factors. Information Systems

Journal, 15(1), 5–25.

Https://Doi.Org/10.1111/J.1365-

2575.2005.00183.X

Chen, Y. N., Chen, H. M., Huang, W., & Ching, R. K.

H. (2006). E-Government Strategies In

Developed And Developing Countries: An

Implementation Framework And Case Study. 24. Dewachi, A. (2017). Smart Digital Transformation In

Government Consultancy Report Prepared For

Un Escwa. 67.

Djadjuli, R. D. (2019a). E-Goverment Dalam

Merealisasikan Pelayanan Yang Berkualitas.

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Negara, 6(4), 270–279.

Djadjuli, R. D. (2019b). E-Goverment Dalam

Merealisasikan Pelayanan Yang Berkualitas.

Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Negara, 6(4), 270–279.

Https://Doi.Org/10.25157/Dinamika.V6i4.3097 Elysia, V., & Wihadanto, A. (2017). Implementasi E-

Government Untuk. 28.

Evans, D., & Yen, D. C. (2006). E-Government:

Evolving Relationship Of Citizens And

Government, Domestic, And International

Development. Government Information

Quarterly, 23(2), 207–235.

Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2005.11.004

Grindle, M. S. (1980). One · Policy Content And

Context In Implementation. 33.

Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif.

Jakarta: Bumi Aksara, 143. Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-

Government Pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Merauke. 7(01), 18.

Kim, H. J., Pan, G., & Pan, S. L. (2007). Managing It-

Enabled Transformation In The Public Sector: A

Case Study On E-Government In South Korea.


352. Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2006.09.007

Koropit, V. J. (2014). A Study On Effectiveness Of

Recruitment Process In Pt. Bank Perkreditan

Rakyat (Bpr) Prisma Dana Manado. 6. Kumar, V., Mukerji, B., Butt, I., & Persaud, A. (2007).

Factors For Successful E-Government Adoption:

A Conceptual Framework. 5(1), 14.

Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing Fully

Functional E-Government: A Four Stage Model.


136. Https://Doi.Org/10.1016/S0740-

624x(01)00066-1

Lin, Y. (2018). A Comparison Of Selected Western And

Chinese Smart Governance: The Application Of

Ict In Governmental Management, Participation

And Collaboration. Telecommunications Policy, 42(10), 800–809.

Https://Doi.Org/10.1016/J.Telpol.2018.07.003

Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2011). Using

Institutional Theory And Dynamic Simulation

To Understand Complex E-Government

Phenomena. Government Information Quarterly,

28(3), 329–345.

Https://Doi.Org/10.1016/J.Giq.2010.08.007

Mansell, R. (1999). Information And Communication

Technologies For Development: Assessing The

Potential And The Risks. Telecommunications Policy, 23(1), 35–50.

Https://Doi.Org/10.1016/S0308-5961(98)00074-

3

Napitupulu, D., Sensuse, D. I., & Sucahyo, Y. G.

(2017). Sosio-Technical Factors Of E-

Government Implementation. 2017 4th

International Conference On Electrical

Engineering, Computer Science And Informatics

(Eecsi), 1–6.

Nisa’, K., Rusfian, E., & Zaenab, Z. (2019). Managing

Government Digital Reputation Through Big

Data Processing. Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 22(2), 72.

Https://Doi.Org/10.22146/Jkap.31810



154

Nkwe, N. (2012). E-Government: Challenges And

Opportunities In Botswana. International

Journal Of Humanities And Social Science,

2(17), 10.

Pratiwi, E., & Muslihudin, M. (2018). Implementasi E-

Goverment Sebagai Upaya Peningkatan Potensi

Desa Di Desa Bumirejo Menggunakan Web

Mobile. 9, 8.

Putra, A. S., Febriani, O. M., & Bachry, B. (2018).

Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan

Bermotor Di Polda Lampung. Simada (Jurnal

Sistem Informasi & Manajemen Basis Data),

1(1), 21.

Https://Doi.Org/10.30873/Simada.V1i1.1110

Ramadhan, R., Arifianti, R., & Riswanda, R. (2020a).

Implementasi E-Government Di Kota Tangerang

Menjadi Smart City (Studi Kasus Aplikasi

Tangerang Live). Responsive, 2(3), 89.

Https://Doi.Org/10.24198/Responsive.V2i3.2608

3 Ramadhan, R., Arifianti, R., & Riswanda, R. (2020b).

Implementasi E-Government Di Kota Tangerang

Menjadi Smart City (Studi Kasus Aplikasi

Tangerang Live). Responsive, 2(3), 89.

Https://Doi.Org/10.24198/Responsive.V2i3.2608

3

Retnowati, N. D., & Retnowati, D. (2008). Peranan E-

Government Dalam Rangka Mewujudkan Good

Governance Bagi Masyarakat. 7.

Sari, D. (2018). Percepatan Implementasi E-

Government Di Kota Banjar (Acceleration Of E-

Government Implementation In City Of Banjar). Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal

Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi,

9(2), 77. Https://Doi.Org/10.17933/Mti.V9i2.121

Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi

E-Government System Dalam Upaya

Peningkatan Clean And Good Governance Di

Indonesia. 1, 19.

Smart City 3.0 Pelayanan Mudah Dan Keterbukaan

Informasi—Pemerintah Kota Tangerang. (2016).

Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang.

Https://Www.Tangerangkota.Go.Id/Smart-City-30-Pelayanan-Mudah-Dan-Keterbukaan-

Informasi

Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects Of

E-Government On Trust And Confidence In

Government. Public Administration Review,

66(3), 354–369. Https://Doi.Org/10.1111/J.1540-

6210.2006.00594.X

Wairiuko, J. W., Nyonje, Dr. R., & Omulo, Dr. E. O.

(2018). Human Resource Capacity And

Adoption Of E-Government For Improved

Service Delivery In Kajiado County, Kenya.

International Journal Of Business And Social Science, 9(10).

Https://Doi.Org/10.30845/Ijbss.V9n10p10

Welch, E. W. (2004). Linking Citizen Satisfaction With

E-Government And Trust In Government.

Journal Of Public Administration Research And

Theory, 15(3), 371–391.

Https://Doi.Org/10.1093/Jopart/Mui021

Widodo, N. (2016). Pengembangan E-Government Di

Pemerintahan Daerah Dalam Rangka

Mewujudkan Smart City (Studi Di Pemerintah

Daerah Kota Malang). Jurnal Ilmiah

Administrasi Publik, 2(4), 227–235. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Jiap.2016.002.04.1

5

Wildana, F. (2018). Implementasi Cloud Computing Di

Beberapa Instansi Pemerintahan. Masyarakat

Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian

Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 8(2), 97.

Https://Doi.Org/10.17933/Mti.V8i2.105

Documents

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI DAN