i

IMPLEMENTASI GREEN TAX to ALLEVIATE NEGATIVE

EXTERNALITY (G-Tax to ALLNEXT); UPAYA STRATEGIS UNTUK

MENGURANGI EKSTERNALITAS NEGATIF DARI PENCEMARAN

LINGKUNGAN DI INDONESIA

Disusun dalam rangka :

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI)

LIGA EKONOMI MAHASISWA (LEM) 2013

Oleh :

Fatih Sabilul Islam (041111054)

Anggun Alfina Zakia (041111006)

Muhammad Aufal Fresky (041111147)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2013

ii

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (ketua kelompok) : Fatih Sabilul Islam

NIM : 041111054

Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

menyatakan bahwa karya tulis yang kami sertakan dalam Lomba Karya Tulis

Ilmiah ini adalah benar hasil karya kelompok kami dan kami dapat menjamin

originalitas karya ini yang belum pernah diikutsertakan dalam lomba lain.

Demikian surat pernyataan ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya

tanpa ada unsur keterpaksaan. Apabila terbukti terdapat pelanggaran di dalamnya

maka kami siap untuk didiskualifikasi. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan

terimakasih.

Kami yang menyatakan,

(Fatih Sabilul Islam)

NIM. 041111054

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang setia

membimbing hamba-hamba-Nya. Atas bantuan dan tuntunan-Nya penyusunan

karya ini dengan judul Implementasi Green Tax To Alleviate Negative

Externality (G-Tax To Allnext); Upaya Strategis Untuk Mengurangi Eksternalitas

Negatif Dari Pencemaran Lingkungan Di Indonesia dapat diselesaikan.

Penulis telah berusaha memaparkan karya tulis ini dalam kondisi yang

terbaik dan setepat mungkin, namun karena keterbatasan dan kelemahan yang ada,

pasti terbuka kemungkinan kesalahan. Untuk itu penulis mengharap masukan

positif dari semua pihak untuk perbaikan karya ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang

tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut

andil dan memotivasi penyelesaian karya ini.

Akhirnya, semoga karya ini membawa manfaat untuk pengembangan ilmu

pengetahuan. Amin.

Penulis

iv

RINGKASAN

Di tengah gencarnya negara-negara di dunia mencoba menggalakan program

industri ramah lingkungan, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, namun

di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru telah membatalkan usulan

pajak lingkungan (green tax) yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (UU PDRD), karena menuai protes dan penolakan keras dari

kalangan pengusaha. Konsep pajak lingkungan di Indonesia yang ditolak adalah

menerapkan pajak senilai 0,5% terhadap perusahaan manufaktur beromset Rp

300.000.000,00 yang dinilai memberatkan pihak pengusaha. (2012: Maharani Siti

Sophia)

Di sisi lain, pengenaan pajak lingkungan terhadap perusahaan industri

dianggap sangat penting, yakni sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan

industri terhadap lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan . Tetapi

saat ini masih banyak perusahaan industri yang mengabaikan aspek kelestarian

lingkungan hidup. Faktanya masih banyak ditemukan sejumlah perusahaan yang

berpotensi mencemari lingkungan.

G-Tax to ALLNEXT ini mengakibatkan biaya produksi harus di-

internalisasikan oleh perusahaan dan ini mendorong perusahaan untuk

mengurangi hasil produk sehingga lingkungan akan menjadi lebih bersih.

Akibatnya produksi barang lain akan meningkat, jadi timbul realokasi sumberdaya

dari produksi barang-barang yang mencemari lingkungan ke produk barang-

barang yang tidak mencemari lingkungan atau barang ramah lingkungan.

Untuk mengetahui besarnya pungutan G-Tax to ALLNEXT maka yang harus

diketahui adalah nilai kerusakan lingkungan dan volume limbah yang dihasilkan

oleh masing masing perusahaan. Untuk menghitung berapa banyak limbah yang

dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan indeks tertentu, misalnya

volume Biological Oxygen Demand (BOD) atau Chemical Oxygen Demand

(COD) untuk limbah cair. Besarnya nilai kerusakan dikali dengan volume limbah

inilah yang akan digunakan sebagai pedoman penentuan pungutan G-Tax to

ALLNEXT terhadap para pencemar lingkungan.

v

DAFTAR ISI

Halaman Judul... i

Halaman Pernyataan..... ii

Kata Pengantar......... iii

Ringkasan............................................................................................................ iv

Daftar Isi........v

Daftar Tabel...vi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................... 3

1.3 Tujuan Penulisan ................................................................................. 3

1.4 Manfaat Penulisan ............................................................................... 3

1.5 Sistematika Penulisan .......................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 6

2.1 Pencemaran Lingkungan ...................................................................... 6

2.2 Eksternalitas ......................................................................................... 8

2.3 Pajak ..................................................................................................... 10

2.4 Industri................................................................................................. 12

BAB III ANALISIS Dan PEMBAHASAN ....................................................... 16

3.1 Kondisi Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan oleh

Industri di Indonesia ............................................................................. 16

3.2 Konsep G-Tax To ALLNEXT .............................................................. 19

3.3 Langkah implementatif penerapan G-Tax to ALLNEXT ................... 22

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 24

4.1 Simpulan ............................................................................................. 24

4.2 Saran .................................................................................................... 25

DAFTAR PUSTAKA...... 26

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teknik Pengolahan Data ........................................... 4

Gambar 2.1 Proses Hukum Kekekalan Massa........................................................ 6

Gambar 2.2 Proses Hukum Thermodinamika......................................................... 7

Gambar 2.3 Tipologi Eksternalitas ...................................................................... 9

Gambar 3.1 Hubungan antara Tingkat Pertumbuhan dan Tingat Pencemaran..... 17

Gambar 3.2 Program G-Tax to ALLNEXT.......................................................... 20

Gambar 3.3 Perpajakan dalam Proses Pencemaran oleh Lingkungan................. 21

1

BAB I

PENDAHUULAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif pertumbuhan

ekonomi Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 6,23%, dengan konsumsi

domestik dan investasi sebagai penyumbang utama pertumbuhan terbesar.

Menurut Suyarmin (Kepala BPS) sumber pertumbuhan terbesar pada tahun 2012

berasal dari industri pengolahan yang mencapai 1,47%, diikuti sektor

perdagangan, hotel dan restoraan sebesar 1,44% serta sektor pengangkutan dan

komunikasi 0,98%.

Pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Gedung DPR RI Menteri

Perindustrian MS Hidayat mengemukakan bahwa beberapa industri yang

mengalami pertumbuhan tertinggi adalah, pertama diduduki oleh industri Pupuk,

Kimia dan Barang dari Karet sebesar 9,19%. Kedua, industri minuman dan

tembakau sebesar 8,19%. Ketiga, industri alat angkut, mesin dan peralatannya

sebesar 6,23%. Keempat, semen dan barang galian bukan logam sebesar 6,11%.

(yamara.net ; 2012)

Dalam kegiatan ekonomi, produksi dan konsumsi suatu barang dapat

menimbulkan manfaat atau menghasilkan produk yang bernilai guna pada

pemiliknya atau pada orang lain. Tetapi sebaliknya juga dapat menghasilkan

dampak yang merugikan atau menurunkan daya guna bagi orang lain. Keadaan

dimana suatu proses dapat menimbulkan manfaat maupun kerugian pada orang

lain disebut eksternalitas (Grafton, et al., 2004). Dalam konsep ekonomi,

pencemaran merupakan suatu eksternalitas yang terjadi bila satu atau lebih

individu mengalami atau menderita kerugian berupa hilangnya kesejahteraan

mereka (Monke dan Pearson, 1989).

Suatu negara atau daerah harus menghentikan proses pencemaran yang terjadi

apabila:

2

1. Biaya kerusakan yang disebabkan pencemaran lebih besar dari pada biaya

untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan.

2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang lingkungan yang bersih, (agar

kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi) adalah lebih

besar dibanding dengan persediaannya pada harga nol.

Negara-negara di dunia sudah banyak yang mulai memperhatikan dampak

kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan hidup. Sebagai contohnya

adalah negara China. Selama ini China adalah negara yang terkenal dengan

tingkat poluter terbesar di dunia karena ekonominya yang masif. Namun di sisi

lain, China cukup aktif dalam mengembangkan industri hijau terbesar di dunia.

Baru-baru ini, sebagaimana dikutip oleh The Economist, Nov 2011. China

kembali meletakan PELITA (Pembanguan Lima Tahun) terbarunya dengan

menekanakan pada ekonomi hijau melalui efisiensi energi dan clean China.

Salah satu kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan yang baru-baru ini

diterapkan di China adalah green tax (pajak hijau).

Di tengah gencarnya negara-negara di dunia mencoba menggalakan program

industri ramah lingkungan, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, namun

di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru telah membatalkan usulan

pajak lingkungan (green tax) yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (UU PDRD), karena menuai protes dan penolakan keras dari

kalangan pengusaha. Konsep pajak lingkungan di Indonesia yang ditolak adalah

menerapkan pajak senilai 0,5% terhadap perusahaan manufaktur beromset Rp

300.000.000,00 yang dinilai memberatkan pihak pengusaha. (2012: Maharani Siti

Sophia)

Di sisi lain, pengenaan pajak lingkungan terhadap perusahaan industri

dianggap sangat penting, yakni sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan

industri terhadap lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tetapi

saat ini masih banyak perusahaan industri yang mengabaikan aspek kelestarian

lingkungan hidup. Faktanya masih banyak ditemukan sejumlah perusahaan yang

berpotensi mencemari lingkungan.

3

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis berusaha untuk

menjelaskan konsep Pajak Lingkungan (Green Tax) yang dapat implimentasikan

pada industri di Indonesia dengan mengangkat Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Implementasi Green Tax to Alleviate Negative Externality (G-Tax to ALLNEXT);

upaya strategis untuk mengurangi eksternalitas negatif dari pencemaran

lingkungan di Indonesia ( Industri )

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri

di Indonesia ?

2. Bagaimanakah Konsep G-Tax to ALLNEXT dalam mengurangi

pencemaran lingkungan oleh industri?

3. Bagaimanakah langkah implementatif penerapan G-Tax to ALLNEXT

dalam mengurangi pencemaran lingkungan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh

industri di Indonesia.

2. Untuk mengetahui konsep G-Tax to ALLNEXT dalam mengurangi

pencemaran lingkungan oleh industri.

3. Untuk Mengetahui langkah implementatif penerapan G-Tax to ALLNEXT

dalam mengurangi pencemaran lingkungan.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan karya tulis ini

adalah:

1. Bagi penulis

4

Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis

dan menambah wawasan dalam hal wawasan ekonomi lingkungan

hidup.

2. Bagi pembaca

Dapat menambah wawasan serta dapat menjadikan karya tulis ini

sebagai bahan relevasi dalam hal penerapan green tax (Pajak

Lingkungan).

3. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pertimbangan dalam

mengambil kebijakan dan tindakan oleh pemerintah terkait dengan

bagaimana cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh

industri.

1.4 Sistematika Penulisan

1. Sumber Data

Penulisan karya tulis menggunakan satu jenis data yakni data sekunder.Data

sekunder tersebut berasal dari beberapa literatur kepustakaan yang berasal dari

literatur keilmuan, juga data dari BPS dan Bapeda

2. Teknik Pengolahan Data

Gambar 1.1 Teknik Pengolahan Data

Input : Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder yang berasal dari hasil

survei media elektronik (internet) dan literatur buku maupun dari situs-

situs koran online.

Proses : menganalisis data yang terkumpul yang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkat dalam karya tulis.

input proses output

5

Output : penyajian data berupa makalah karya tulis

3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis

deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu bahwa

penelitian itu: 1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada

pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual, 2) data yang

dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis, pelaksanaan

penelitian-penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan

dan penyusunan data, namun data yang diperoleh kemudian dipaparkan, dan

penulis melakukan interpretasi data untuk mendapatkan pemahaman yang

memadai (Surakhmad, 1994) dalam (Wijaya, 2003).

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencemaran Lingkungan

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya

makluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lngkungan atau

berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam

sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfingsi lagi sesuai dengan

peruntukannya (UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Proses terjadinya pencemaran secara umum dapat diterangkan dari

berbagai sudut pandang, salah satunya adalah dari hukum kekekalan massa.

Hukum Lavoisier (hukum kekekalan zat) menyatakan: Jumlah berat (massa)

semua zat sebelum suatu reaksi sama dengan jumlah berat (massa) semua zat

sesudah reaksi itu. (Scermerhon, 1975) Hukum ini terutama berlaku bagi proses

produksi. Untuk proses pengubahan energi berlaku hukum thermodinamika

kedua, secara impilsit di dalam hukum ini berlaku pula hukum kekelan masaa.

Bunyi hukum thermodinamika kedua: Tidak ada sistem pengubahan energi yang

betul-betul efisien.

Menurut hukum kekekalan massa tersebut maka untuk mendapatkan

massa hasil produksi diperlukan suatu proses untuk mengubah massa faktor

produksi atau makanan.pada umumnya jumlah hasil produksi yang terpakai lebih

kecil dari jumlah hasil produksi yang dihasilkan dari suatu proses dan sisanya

dibuang sebagai limbah.

Gambar 2.1 Proses Hukum Kekekalan Massa

Demikian pula dengan hukum thermodinamika kedua, bila dinyatakan

dengan suatu diagram arus maka bentuknya adalah sebagai berikut,

Faktor Produksi Faktor Produksi Konsumsi

+ Sisa

7

Gambar 2.2 Proses Hukum Thermodinamika

Karena pengubahan energi tidak efisien, maka tidak semua energi panas

berhasil diubah menjaadi energi mekanik. Untuk mesin bensin, misalnya, rata-rata

efisiennya dibawah 25%, sisanya dibuang dalam bentuk panas dan gas. Begitu

cepat proses pembuangan dan banyaknya jumlah limbah buangan itu, sehingga

bekerjanya siklus dalam alam tidak mampu lagi mengimbanginya. Akibatnya

terjadilah pencemaran. (Sukanto & A. Budi, 1998)

Pencemaran timbul sebagai akibat kegiatan manusia maupun disebabkan

oleh alam. Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan

oleh kegiatan manusia yang memungkinkan untuk dikendalikan. Pencermaran

lingkungan oleh manusia pasti terjadi dan tidak dapat dihindari, Yang dapat

dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan

meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar

tidak mencemari lingkungan.

Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-

syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian

terhadap makluk hidup. Contohnya apabila kadar CO2 masih sedikit maka CO2

tersebut tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Tetapi apabila sudah melebihi batas

normal maka hal tersebut akan membahayakan kelangsungan kehidupan makhluk.

Macam-macam Pencemaran Lingkungan :

a. Pencemaran Udara

Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2 hasil

pembakaran, SO, SO2, CFC, CO, asap rokok dan sebagainya.

b. Pencemaran Air

Faktor Produksi

(Bahan Bakar)

Pengubahan

Energi

Energi Terpakai + Energi Terbuang

+ Sisa

8

Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau

komponen lainnya kedalam air sehingga menyebabkan kualitas air

terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau,

rasa, dan warna.

c. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah-sampah rumah tangga,

pasar, industri, kegiatan pertanian, dan peternakan.

d. Pencemaran Suara (kebisingan)

Di kota-kota atau di daerah dekat industri / pabrik sering terjadi

kebisingan. Pencemaran suara disebabkan oleh masuknya bunyi gaduh

diatas 50 desibel (disingkat dB, merupakan ukuran tingkat kebisingan).

Bunyi tersebut mengganggu kesehatan dan ketenangan manusia.

Parameter Pencemaran Lingkungan

Untuk mengukur tingkat pencemaran diasuatu tempat digunakan parameter

pencemaran. Parameterpencemaran digunakan sebagai indikator (petunjuk)

terjadinya pencemaran dan tingkat pencemaran yang telah terjadi. Paarameter

pencemaran meliputi parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi.

1. Parameter Fisik

Parameter fisik meliputi pengukuran tentang warna, rasa, bau, suhu,

kekeruhan, dan radioaktivitas.

2. Parameter Kimia

Parameter kimia dilakukan untuk mengetahui kadar CO2, pH, keasaman,

kadar logam, dan logam berat. Contoh : pengukuran pH air, kadar CO2,

dan oksigen terlarut.

3. Parameter Biologi

Parameter biologi meliputi pengukuran tentang jumlah kotoran, bakteri,

virus dan mikrobiologi lainnya yang berbahaya bagi tubuh manusia.

2.2 Externalitas

9

Eksternalitas

Teknologi

Eksternalitas produksi

Eksternalitas konsumsi

Pecuniary Privat Publik

Konsep eksternalitas pertama muncul berawal dari prinsip prinsip

ekonomi yang dikemukakan oleh alfred Marshal tentang kurva penawaran yang

menurun (downward-sloping supply curve) dari industri kompetitif (Mishan, 1990

dalam Sutikno,2006). Secara umum eksterlitas didefinisikan sebagai dampak

(Positif atau Negatif), atau dalam bahasa formal ekonominya sebagai net cost atau

benefit. Dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Lebih spesifik lagi

eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak

mempengaruhi utilitas (kegunaan) dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan

pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan konpensasi terhadap pihak yang

terkena dampak. (Akhmad Fauzi, 2004)

Eksternalitas merupakan sesuatu fenomena yang kita hadapi sehari-hari

tanpa bisa kita hindari dan mencangkup semua hal. Eksternalitas dapat berupa

eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Limbah yang dapat digunakan

kembali menjadi pupuk oleh petani secara gratis merupakan salah satu contoh dari

eksternalitas positif, sedangkan limbah sungai yang menganggu orang disekitar

sungai merupakan salah satu contoh eksternalitas negatif.

Gambar 2.3 : Tipologi Eksternalitas (Akhmad Fauzi, 2004)

1. Eksternalitas Teknologi (Technological externalities) terjadi karena adanya

perubahan konsumsi atau produksi oleh suatu pihak terhadap pihak lain

yang lebih bersifat teknis.

10

2. Eksternalitas pecuniary terjadi karena adanya perubahan harga dari

beberapa input maupun output.

3. Eksternalitas privat adalah eksternalitas yang melibatkan beberapa

individu, bahkan bisa bersifat bilateral dan tidak menimbulkan limpahan

kepada pihak lain.

4. Eksternalitas publik terjadi karena barang publik dikonsumsi tanpa

pembayaran yang tepat.

2.3 Pajak

Pajak merupakan unsur terpenting dalam perekonomian suatu negara,alasannya

karena sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) bersumber dari pajak.Pajak sendiri

merupakan pentyumbang terbesar dari total seluruh pendapatan negara dari

berbagai macam aspek.

Pajak sendiri mempunyai arti sebagai iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-undang(dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar keperluan umum.Dapat dipaksakan mempunyai arti apabila utang

pajak tidak dibayar,maka utang tersebut ditagih dengan cara kekerasan,seperti

surat paksa,sita,lelang dan sandera.(Rochmat Sumitro 1988:12)

Dengan demikian,ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

2) Jasa timbal tidak ditunjukkan secara langsung

3) Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah

4) Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Dalam pengertian lain pajak mempunyai definisi yaitu iuran rakyat kepada

negara (dapat dipaksakan)yang terutang oleh wajib pajak membayarnya

berdasarkan peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran

11

umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan

pemerintahan.(Brotodiharjo,R 1982:2)

Sedangkan menurut M.J.H Smeet (Suandy,2005:10),pajak adalah prestasi

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat

dipaksakan,tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang

individual.

Dari beberapa definisi di atas maka definisi pajak menurut kami yaitu sebagai

kewajiban setiap warga negara terhadap pemerintah yang telah diatur oleh

Undang-undang serta mempunyai sifat mengikat dan memaksa dimana hasil dari

penerimaan pajak tersebut dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan

masyarakat umum dan kepentingan negara.

Pajak mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bernegara,lebih

spesifiknya dalam hal pembangunan mayarakat dan pembangunan ekonomi suatu

negara.Pajak sendiri mempunyai beberapa fungsi anatara lain :

1) Fungsi anggaran,artinya pajak sebagai sumber pendapatan suatu

negara,dimana pengeluaran-pengeluaran suatu negara berasal dari

penerimaan pajak.Penerimaan pajak tersebut dgunakan oleh suatu negara

untuk membiayai berbagai macam bentuk pembangunan

ekonomi,perbelanjaan rutin,biaya pegawai pemerintah,biaya militer,biaya

belanja barang,pemeliharaan gedung pemerintah dan lain sebagainya.

2) Fungsi pengatur,artinya pajak bisa mempunyai fungsi megatur laju

pertumbuhan ekonomi di sebuah negara,contoh dalam rangka menggiring

penanaman modal baik dari dalam negri maupun luar negri pemerintah

memberikan berbagai fasilitas keringanan pajak,selanjutanya untuk

melindungi produksi dalam negri pemerintah menetapkan bea masuk yang

tinggi.

3) Fungsi stabilitas,artinya pemerintah mepunyai fungsi dalam mengatur

perekonomian dalam negri melallui kebijakan mengenai pengaturan harga

sehingga inflasi dapat dikendalikan,hal tersebut dapat dilakukan dengan

penggunaan pajak yang efektif dan efisien

12

4) Fungsi redistribusi pendapatan ,artinya penerimaan pajak digunakan untuk

membiayai seluruh kepentingan umum,termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga berdampak terahadap semakin terbukanya

lapangan kerja dan akhirnya akan meningkatkan tingkat pendapatan

masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak seperti yang diharapkan,maka ada

beberapa asas yang harus dipenuhi agar terdapat keserasian antara pemungutan

pajak dengan tujuan dan asasnya.Menurut Mardiasmo (2003:2),agar pemungutan

pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan maka pemungutan pajak

harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan),sesuai tujuan hukum yaitu

mencapai keadilan Undang-Undang dan pelakasanaan pemungutan harus

adil.

b) Pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang(Syarat

Yuridis),di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasall 23

ayat 2.Hal ini memberikan jaminan untuk menyatakan keadilan,baik

negara maupun warganya.

c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis),artinya pemungutan

tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan,agar tidak menimbulkan kelesuan perokonomian masyarakat.

d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil),artinya harus sesuai

dengan fingsi budgeter,biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sitem pemungutan pajak harus sederhana,maksudnya dengan sistem

pemungutan yang sederhana akan memudahkan mendorong masyarakat

dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.4 Industri

Kata Industri berasal dari bahasa latin yang berati Industriayang berarti

buruh atau penggunaan tenaga kerja yang terus menerus. Dalam artian luas

13

industri mencakup pengertian semua usaha dan kegiatan bidang ekonomi yang

produktif,sedangkan dalam artian sempit hanya mencakup secondary type of

economic activitiesyaitu meliputi segala usaha dan kegiatan yang sifatnya

mengubah dan megolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi.

Abdurrahmat dan Maryani (1997:27).

Menurut Sumaatmadja (1988:79),dalam artian luas industri memilik

pengertian bahwa industri adalah segala kegiatan manusia memanfaatkan

sumberdaya alam,sedangakan dalam arti sempit industri memili definisi sebagai

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.

Jadi menurut kedua pengertian diatas bisa didapatkan sebuah definisi

tentang industri yaitu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam

mengenai pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi

dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia,

Jenis-Jenis Industri :

Untuk setiap daerah atau negara jumlah dan macam-macam industrinya

berbeda=beda tergantung dari sumberdaya yang dimiliki,tingkat teknologi,serta

perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara lain.

Menurut Abdurahman dan Maryani (1997:30-31) pengklasifikasian industri

atau kegiatan industri di Indonesia dikelompokkan ke dalam 4 golongan yaitu :

Kelompok I Aneka Industri dan Kerajinan,terdiri atas :

a) Industri makanan dan minuman

b) Industri kerajinan logam meliputi emas,perak,tembaga dan lainnya

c) Industri kerajinan bukan logam : anyaman ,kulit dan lain-lain

Kelompok II Industri Logam dan Elektronika,terdiri dari atas :

a) Industri dasar logam besi atau baja termasuk industri kawat,baja,dan

lainnya

b) Industri mesin kendaraan,mesin-mesin,industri kapal,dan lain-lain

14

c) Industri elektronika :Radio,TV,dan alat-alat listrik yang lainnya

Kelompok III Industri Kimia terdiri atas :

a) Industri serat sintesis

b) Industri pemintalan

c) Industri perajutan

d) Industri pakaian jadi

Selain pengklasifikasian atau pengelompokan industri seperti tersebut di atas,ada

juga pengklasifikasian berdasarkan karateristik lain,seperti :

Berdasarkan luas dan kompleksitas kegiatan dan pengorganisasiannya :

1. Indutri besar,industri yang menggunakan mesin-mesin modern dengan jumlah

buruh yang cukup besar dan menempati areal tanah yang luas pula.

2.Industri kecil, industri yang dilihat baik dari modal maupun

pengorganisasiannya,produksinya,tenaga kerja dan teknologinya berukuran kecil.

Berdasarkan jumlah dan besarnya kebutuhan bahan mentah,sifat produksinya dan

penggunaan mesin-mesin :

1.Industri berat,industri yang kegiatannya menggunakan mesin-mesin

berat,mengolah bahan mentah dalam jumlah yang sangat banyak dan produksinya

berupa barang-barang dalam kategori tahan lama

2.Industri ringan,Industri yang menggunakan mesin-mesin ringan dan

menggunakan bahan mentah dengan jumlah yang lebih sedikit

Berdasarkan sifat bahan mentah dan sifat produksinya :

1.Industri primer,industri ini pada umumnya lebih berorientasi kepada bahan

mentah dan ditempatkan di daerah sumber bahan mentah

2.Industri sekunder,industri yang mengolah lebih lanjut,hasil industri lain,bahan

bakunya adalah bahan setengah jadi yang diprouksi oleh industri lain.

Berdasarkan daya serap :

15

1.Industri padat karya,industri yang banyak membutuhakan tenaga kerja manusia

2.Industri padat modal,industri-industri yang menggunakan modal besar dan

mesin-mesin modern

Berdasarkan jumlah modal,tenaga kerja dan teknologinya :

1.Industri besar,jika menggunakan modal besar,jumlah tenaga kerja di atas 200

orang dan menggunakan mesin-mesin modern

2.Industri menengah,jika modal tidak terlalu besar,jumlah buruh antara 50-200

orang dan menggunakan mesin-mesin sederhana

3.Industri kecil,industri yang menggunakan modal kecil dengan jumlah tenaga

kerja umumnya kurang dari 50 orang dan dengan teknologi yang masih sangat

sederhana (Handy Industry)

Berdasarkan asal modalnya :

1.Industri PMDN : industri yang seluruh asal modalnya berasal dari penanaman

modal dalam negri oleh para pengusaha swasta nasional ataupun oleh pemerintah

2.Industri PMA : industri yang seluruh asal modalnya dari penanaman modal

asing

3.Industri Patungan : industri yang asal modalnya dari kerjasama antara swasta

nasional dengan pengusaha asing dengan prosentase jumlah modal yang

disesuaikan dengan penanaman modal di Indonesia

16

BAB III

ANALISIS dan PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan oleh Industri di

Indonesia

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi, dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 mencapai angka 6,23%, dengan

konsumsi domestik dan investasi sebagai penyumbang utama pertumbuhan

terbesar. Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam arti peningkatan dalam

jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan dalam suatu negara guna memenuhi

kebutuhan penduduk yang selalu meningkat jumlahnya.

Peningkatan jumlah barang dan jasa dengan sendirinya memerlukan lebih

banyak barang sumber daya sebagai salah satu faktor produksi yang akan diolah

bersama faktor-faktor produksi lain baik dalam industri pengolahan, industri

pertanian, maupun industri jasa, dan sebagai produk sampingannya adalah limbah

sebagai pencemar lingkungan. Dalam hal ini barang dan jasa merupakan produk

yang diinginkan (desirable output) dan limbah serta pencemaran sebagai produk

yang tak diinginkan (undesirable output). Jadi terdapat hubungan yang positif

antara pembangunan ekonomi dan pencemaran lingkungan. Gambar 3.1

menunjukkan hubungan tersebut, yaitu pada sumbu horisontal digambarkan

tingkat pertumbuhan ekonomi dan pada sumbu vertikal digambarkan tingkat

pencemaran.

17

Gambar 3.1 Hubungan antara Tingkat Pertumbuhan dan Tingat

Pencemaran

Jadi disatu pihak kegiatan produksi barang dan jasa menghasilkan sesuatu yang

berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk, tetapi dilain pihak

karena adanya pencemaran lingkungan merupakan faktor yang menekan

kesejahteraan hidup penduduk. (M. Suparmoko, 2008)

3.1.2 Pencemaran Lingkungan yang Disebabkan Industri di Indonesia

Saat ini di Indonesia telah berdiri industri dengan jumlah yang tidak

kurang dari 30.000, dan setiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, adanya peningkatan

pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan peningkatan pencemaran, begitu pula

dengan peningkatan industri yang berdiri, ikut pula terjadinya peningkatan

pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi.

Gejala umum pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang segera

tampak adalah berubahnya keadaan fisik maupun peruntukan sesuatu lingkungan.

Air sungai atau air sumur sekitar lokasi industri pencemar, yang semula

berwarna jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan terbau busuk, sehingga tidak

layak dipergunakan lagi oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci,

apalagi untuk bahan baku air minum.

Pencemaran

Pertumbuhan (Y)

N

N

Y Y

P = f (Y)

18

Dalam pantauan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup), hampir di seluruh

wilayah Indonesia terjadi pencemaran industri dalam berbagai skala dan dalam

beragam bentuk. Sejak awal berdiri, sektor industri seringkali menimbulkan

masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan pemukiman penduduk,

pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam

kebijakan ini, buruknya kualitas AMDAL (Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan), sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya.

Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan

sampah. Semua dampak tersebut menjadi faktor utama penyebab kerentanan yang

terjadi dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa kasus pencemaran yang diduga pencemaran akibat

proses produksi industri (I Wayan Gendo Suardana, 2008):

No. Kasus yang Terjadi Tempat Keterangan

1 Pencemaran Teluk

Buyat

Sulawesi Dugaan pencemaran teluk

Buyat akibat dari

pembuangan limbah tailing

(submarine tailing

disposal)

2 Perairan laut Lombok

Timur

NTB Akibat operasi PT. Newmont

Nusa Tenggara (PT.NTT)

3 Hancurnya Gunung

Grasberg, tercemarnya

Sungai Aigwa,

meluapnya air danau

Wanagon, Tailing

Papua beroperasi dari tahun 1967

telah menimbulkan dampak

kontaminasi : 35.820 hektar

daratan dan 84.158 hektar

Laut Arafura (PT. Freeport) 4 Pembuangan Limbah ke

Aliran Sungai

Kalimantan

Selatan Pembuangan limbah

industri ke aliran Sungai

oleh PT Galuh Cempaka 5 Tiga sungai besar

tercemar air raksa

(merkurium)

Kalimantan

Tengah Akibat penambangan emas

di sepanjang daerah aliran

sungai (DAS) Barito,

Kahayan, dan Kapuas.

Pencemaran itu melebihi

baku mutu yang

dipersyaratkan.

6 Pembuangan Limbah ke

Sungai Cikijing selama 10

tahun

Jawa Barat -

19

3.2 Konsep G-Tax to ALLNEXT

Pada konsep pajak lingkungan yang pernah ada sebelumnya, kami akan

memberikan inovasi sebagai penyempurna konsep tersebut. Kami mengenakan

pajak dengan dasar polluter pays principle yang berarti industri membayar pajak

lingkungan (green tax) berdasarkan tingkat cemaran limbah yang dikeluarkan atau

dibuang.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB IV Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan

kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah

berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup

kepada perangkat di wilayah

b. Mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu

Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan

hidup di daerah.

Serta UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan

bahwa lingkungan merupakan salah satu sektor atau bidang yang diserahkan

kepada daerah untuk dikelola sebaik baiknya.

Dalam G-Tax to ALLNEXT kami melimpahkan kebijaksanaan pajak

ditangani oleh pemerintah daerah di mana perusahaan industri beroperasi. Karena

dengan rantai kebijakan yang pendek, maka proses pengalokasian pajak yang

terkumpul akan lebih mudah dan cepat terealisasikan untuk perbaikan lingkungan

hidup.

Tujuan G-Tax:

1) Mengurangi tingkat pencemaran yang terjadi di lingkungan hidup

sekitar lokasi perusahaan industri beroperasi.

2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian para pihak pengusaha untuk

lebih berhati-hati sebelum melepas limbah dari proses produksi.

20

Y

3) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan.

4) Membangun pola pikir para pengusaha dan masyarakat untuk

menggunakan barang ramah lingkungan.

Program:

Efek:

Gambar 3.2 Program G-Tax to ALLNEXT

Pemerintah Daerah

(melalui Otonomi Daerah)

Industri A

Tingkat pencemaran

udara. (%)

Tingkat pencemaran air

(%)

Tingkat pencemaran

tanah (%)

Menghasilkan limbah

UU No.32 tahun 2004

G-Tax to ALLNEXT

Proses Penghitungan:

P = t.b per liter air

kotor/limbah

21

Biaya marginal

penanggulangan

Polusi (BMPP) Biaya

A

X P2 P* P1

T2

T*

T1

Polusi P

Gambar 3.3 Perpajakan dalam Proses Pencemaran oleh Lingkungan

Dari grafik yang tertera pada Gambar 3.3 dapatlah dijelaskan sumbu x

menyatakan jumlah polusi dan sumbu y menyatakan biaya dalam rupiah. BMPP

menunjukkan biaya marginal penanggulangan polusi, sedang BMK menunjukkan

biaya marginal kerusakan. P* adalah polusi optimal, sedang T* adalah penerapan

pajak optimal, yaitu pada perpotongan antara BMPP dan BMK.

Perusahaan industri yang mencemari lingkungan harus membayar T* APO

yang terdiri dari biaya kerusakan (damage cost, OAP*), biaya penanggulangan

pencemaran (treatment cost, APP*), dan pajak (T* AO) bila ada (kalau tidak ingin

merupakan keuntungannya).

Keseimbangan yang terletak pada titik A pada hakikatnya diperoleh

karena proses tawar menawar antara pencemar dan yang tercemar. Pada T1 bagi

pencemar lebih baik mencemari lingkungan karena manfaat marginal kurang dari

biaya marginal yang tercemar sehingga pencemar berupaya untuk mengurangi

pencemarannya (bergerak dari P1 ke P*).

Di dalam keseimbangan pada A tersebut pencemar pada hakikatnya

memperoleh keuntungan sebesar OAT* dan ini dapat diambil oleh pemerintah

untuk meniadakan perbedaan di dalam biaya sosial marginal penanggulangan

polusi dan biaya marginal kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya polusi.

Biaya Marginal Kerusakan (BMK)

Pajak kalau tak ada

TAO=Laba

22

Pajak ini mengakibatkan biaya produksi harus di-internalisasikan oleh

perusahaan dan ini mendorong perusahaan untuk mengurangi hasil produk

sehingga lingkungan akan menjadi lebih bersih. Akibatnya produksi barang lain

akan meningkat, jadi timbul realokasi sumberdaya dari produksi barang-barang

yang mencemari lingkungan ke produk barang-barang yang tidak mencemari

lingkungan atau barang ramah lingkungan.

Ketetapan besarnya pajak untuk tujuan mencapai angka standar relatif

lebih mudah karena tidak didasarkan pada nilai kerusakan sosial. Contoh studi

kasus pada sebuah perusahaan industri X:

Pemerintah menetapkan pajak sebesar

P = t.b per liter air kotor/limbah

t, adalah tarif pajak

b, adalah angka pencemar air (angka BOD).

Suatu perusahaan yang terkena peraturan ini apabila tingkat pajak (t) dipandang

cukup tinggi maka untuk meminimasi biaya perusahaan tersebut secara ekoonomi

terangsang untuk memperkecil b agar P menjadi kecil. Dengan demikian air

limbah yang dibuangnya menjadi lebih bersih.

Tarif pajak yang terbaik adalah sama besar dengan biaya sosial marginal

(MSC, marginal sosial cost) yang ditimbulkan oleh setiap tambahan tingkat

pencemaran. Apabila hal ini tercapai maka masyarakat diharapkan memperoleh

tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

3.3 Langkah implementatif penerapan G-Tax to ALLNEXT

Sesuai dengan prinsip Polluter pays principle maka G-Tax to ALLNEXT

harus dibebankan kepada produsen limbah tersebut sesuai dengan kerusakan yang

terjadi. Untuk menentukan besaran G-Tax to ALLNEXT yang akan dibebankan

terhadap produsen limbah maka digunakan pendekatan biaya marginal (Marginal

cost pricing). Pendekatan ini menyamakan antara manfaat marginal (Marginal

23

social benefit =MSB) dengan biaya sosial marginal (Marginal Social Cost =MSC)

untuk memperoleh manfaat sosial bersih yang optimal (Maximal net social

benefit). Untuk mengetahui besarnya pungutan G-Tax to ALLNEXT maka yang

harus diketahui adalah nilai kerusakan lingkungan dan volume limbah yang

dihasilkan oleh masing masing perusahaan. Untuk menghitung berapa banyak

limbah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan indeks

tertentu, misalnya volume Biological Oxygen Demand (BOD) atau Chemical

Oxygen Demand (COD) untuk limbah cair. Besarnya nilai kerusakan dikali

dengan volume limbah yang dihasilkan (Suparmoko,2002) inilah yang akan

digunakan sebagai pedoman penentuan pungutan G-Tax to ALLNEXT terhadap

para pencemar lingkungan.

Pungutan G-Tax to ALLNEXT yang diterima oleh pemerintah tidak

digunakan sebagai instrumen fiskal ataupun sebagai instrumen sumber pendapatan

negara, artinya penerimaan negara dari pungutan G-Tax to ALLNEXT bukan

bertujuan untuk menaikkan GDP pemerintah ataupun meningkatkan pertumbuhan

ekonomi nasional melainkan digunakan untuk merawat dan melestarikan

lingkungan. Dalam prakteknya, meskipun perusahaan telah dikenakan pungutan

G-Tax to ALLNEXT, perusahaan tetap wajib untuk melaksanakan peraturan

peraturan pemerintah mengenai pengelolahan lingkungan untuk mengelola

limbahnya dulu sebelum dilepas ke pembuangan. Hal ini lakukan agar perusahaan

tidak beranggapan bahwa ketika mereka sudah dikenakan pungutan G-Tax to

ALLNEXT , perusahaan bebas membuang limbah seenaknya.

Pada umumnya pajak pajak di Indonesia belum bersifat mengarah untuk

digunakan pada sektor tertentu (ear marking tax), karena hampir semua

penerimaan pajak itu masuk kedalam satu kantong dalam bentuk penerimaan

umum dan dikeluarkan kembali tidak sesuai dengan sumber penerimaannya

(Suparmoko, 2002). Untuk itu diperlukan suatu divisi khusus Pajak lingkungan

pada Direktorat Jendral Pajak untuk mengatur dan mengelola G-Tax to ALLNEXT.

Divisi lingkungan tersebut menerima G-Tax to ALLNEXT kemudian mengelola

dana yang diterima tersebut untuk melestarikan lingkungan akibat kerusakan yang

ditimbulkan oleh proses produksi suatu perusahaan.

24

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan

bahwa :

1. Peningkatan jumlah barang dan jasa dengan sendirinya memerlukan lebih

banyak barang sumber daya sebagai salah satu faktor produksi yang akan

diolah bersama faktor-faktor produksi lain baik dalam industri pengolahan,

industri pertanian, maupun industri jasa, dan sebagai produk

sampingannya adalah limbah sebagai pencemar lingkungan

2. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi pencemaran industri dalam

berbagai skala dan dalam beragam bentuk. Sejak awal berdiri, sektor

industri seringkali menimbulkan masalah

3. G-Tax to ALLNEXT mengakibatkan biaya produksi harus di-

internalisasikan oleh perusahaan dan ini mendorong perusahaan untuk

mengurangi hasil produk sehingga lingkungan akan menjadi lebih bersih.

4. Pungutan G-Tax to ALLNEXT yang diterima oleh pemerintah tidak

digunakan sebagai instrumen fiskal ataupun sebagai instrumen sumber

pendapatan negara, melainkan digunakan untuk merawat dan melestarikan

lingkungan.

5. Pedoman penentuan pungutan G-Tax to ALLNEXT terhadap para

pencemar lingkungan adalah besarnya nilai kerusakan lingkungan dikali

dengan volume limbah yang dihasilkan.

6. Perusahaan yang menjadi wajib pajak G-Tax to ALLNEXT tetap wajib

untuk melaksanakan peraturan peraturan pemerintah mengenai

pengelolahan lingkungan untuk mengelola limbahnya dulu sebelum

dilepas ke pembuangan.

7. Diperlukan suatu divisi khusus Pajak lingkungan pada Direktorat Jendral

Pajak untuk mengatur dan mengelola G-Tax to ALLNEXT.

25

4.2 Saran

1. Pemerintah sebaiknya bersifat tegas jika ada suatu perusahaan yang

mengeluarkan limbah dimana limbahnya tersebut merugikan masyarakat

sekitar dan perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab atas tindakannya.

2. Perusahaan seharusnya dianjurakan tidak hanya berorientasi terhadap

keuntungan dan pertumbuhan perusahaannya dalam menjalankan proses

produksinya namun harus juga melihat berbagai macam faktor,seperi

faktor sosial dan budaya.

26

DAFTAR PUSTAKA

Budilaksono, Agung. 2012. Layakkah pajak lingkungan diterapkan di

indonesia!.Pusiklat Bea dan Cukai.

Fauzi, Akhmad. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan lingkungan.Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama

Mariyono, Joko.2006. Penerapan Ilmu Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Jurnal Organisasi dan

Manajemen, Volume. 2, Nomor 2, September 2006

Reksohadiprojo, Sukanto dan A. Budi Purnomo B.2000. Ekonomi Lingkungan

(Suatu Pengantar).Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Sutikno dan Maryunani.2006. Ekonomi Sumber daya Alam.malang : BPFE-UB.

Suparmoko, M .2002.Penilaian Ekonomi: Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Suparmoko. M. 2008. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.Yogyakarta :

BPFE-Yogyakarta.

Wikipedia. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan.Diakses

tanggal 25 maret 2013.