Upload
truongthien
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KELURAHAN MORO KECAMATAN MORO KABUPATEN
KARIMUN TAHUN 2012-2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ABDUL RASID
HERY SURYADI
KUSTIAWAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang
disebut dibawah ini :
Nama : Abdul Rasid
NIM : 110565201104
Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Kp. Ujung Mukah RT 002 RW 006 Kel. Moro Kec. Moro
Kabupaten Karimun
Nomor Telp : 0856 6638 435
Email : [email protected]
Judul Naskah : Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)
Di Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten
Karimun Tahun 2012-2014
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan
untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 01 Februari 2017
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
Hery Suryadi, M.Si
NIP. 197006211998021001
Dosen Pembimbing II
Kustiawan, M.Pol,Sc
NIDN. 0507097301
2
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI
KELURAHAN MORO KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2012-2014
ABDUL RASID
HERY SURYADI
KUSTIAWAN
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Salah satu program yang diadakan oleh pemerintah di Indonesia adalah Beras Miskin
(Raskin). Program ini adalah salah satu program bantuan beras bersubsidi bagi
masyarakat berpendapatan rendah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam
memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan.
Penyaluran Beras Miskin bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk
mengurangi beban pengeluaran RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Jika dilihat
Kelurahan Moro sebagian masyarakatnya masih tergolong miskin dan mata
pencahariannya yang sangat beragam mulai dari petani, nelayan, kuli bangunan, dan lain-
lain yang mana dari penghasilan tersebut dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup
yang layak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan program Beras Miskin (Raskin) yang sudah dilaksanakan. Lokasi penelitian
yaitu di Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun dan metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan format diskriptif. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Syukur yang mengemukakan adanya tiga
unsur penting dalam proses implementasi yaitu Adanya program atau kebijaksanaan yang
dilaksanakan, Target group, Unsur Pelaksana (implementor) baik organisasi atau
perorangan.
Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan teori yang digunakan adalah bahwa
Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Moro Kecamatan
Moro Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014 baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian
yaitu adanya program atau kebijaksanaan persentasenya 87% mendekati adanya program
atau kebijaksanaan, target group persentasenya 79% mendekati target group, unsur
peleksana persentasenya 55% mendekati unsur pelaksana. Bantuan Raskin sudah sangat
membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang berpendapatan rendah, tetapi
peningkatan kesejahteraan dan perubahan dikehidupan ekonominya belum dirasakan,
karena mereka masih saja bergantung dengan bantuan yang diberikan pemerintah
sehingga mereka tidak mandiri untuk melakukan usaha yang lebih baik lagi agar
kehidupannya menjadi sejahtera.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Beras Miskin (Raskin)
3
ABSTRACT
One of the program that held by the government in Indonesia was Beras Miskin (Raskin).
This program was one of the rice aid with a subsidy for citizens in low income and the inseparable
part from the food andurance program. This program was an effort to increase the access to fulfill
poor citizens basic authority towards food requirements.
Distributing of Beras Miskin for poor group citizens having a goal to decrease RTS-PM
expending cost in complete the food need. If it be looked in village Moro must of the citizens still
belonged to poor and many livel hood like farmer, fisherman, buildings porter, etc which is from
those income still could not fulfill the need of proper life.
The purpose of this research was to know how is the implementation of the program of Beras
Miskin (Raskin) policy that had been held. The location of this research was village Moro
subdistrict Karimun district and the method of this research that is used was quantitative with
descriptive form. The theory that was used in this research was Syukur theory that bring up there
are three important components in implementation process such as there is program or wisdom
that was held, group target, implementer components (implementor) in organization or individual.
The conclusion of this research was based on the theory that is used was the Implementation
of the Program of Beras Miskin (Raskin) Policy in Village Moro Subdistrict Karimun District on
2012-2014 was good. Based on the result of the research, the percentase of program and polic
was 87% come close to the program or policy, the percentase of group target was 79% come close
to group target, the percentase of implementer component was 55% come close to implementer
component. Raskin’s aid has very help to decrease the citizens expending in low income, but the
improving of safety and the change in economy life has not feel yet, because they still depend on
the help that was given by the government, so they did not independent in doing better effort so
that the life is safe.
Keywords : Policy’s Implementation, Beras Miskin (Raskin) Program
4
A. PENDAHULUAN
Pangan adalah salah satu hak azasi
manusia dan sebagai komoditi strategis yang
di lindungi oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Indonesia 95% dari jumlah penduduknya
mengkonsumsi beras sebagai pangan utama
dengan rata-rata konsumsi beras sebesar
113,7 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi
tersebut jauh jauh di atas rata-rata konsumsi
dunia yang hanya sebesar 60
kg/kapita/tahun. Dengan demikian indonesia
menjadi negara konsumen beras terbesar di
dunia. Beras menjadi komoditas nasional
yang sangat strategis. Instabilitas perbesaran
nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam
berbagai aspek kehidupan baik sosial,
politik, maupun ekonomi (Pedum Raskin,
2014 : 2).
Salah satu program yang diadakan
oleh pemerintah di Indonesia adalah Beras
Miskin (Raskin). Program ini adalah salah
satu program bantuan beras bersubsidi bagi
masyarakat berpendapatan rendah dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari program ketahan pangan. Program ini
sebagai upaya meningkatkan akses dalam
memenuhi hak dasar masyarakat miskin
terhadap kebutuhan pangan.
Hal tersebut di pertegas lagi dalam
Undang-undang No.7 Tahun 1996
mendefenisikan ketahanan pangan “kondisi
dimana terjadi kecukupan penyedian pangan
bagi rumah tangga yang diukur dari
ketercukupan pangan dalam jumlah dan
kualitas serta serta adanya jaminan atas
keamanan (safety), detribusi yang merata
dan kemampuan membeli.” Undang-undang
ini kemudian dipertegas dalam PP No. 68
Tahun 2002 dimana ketehanan pangan
didefenisikan sebagai “ kondisi terpenuhinya
pangan bagi rumah tangga yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau.
Program Raskin ini merupakan
implementasi dari Intruksi Presiden tentang
kebijakan perberasan nasional. Presiden
mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala
Lembaga Pemerintah non Kementerian
tertentu, serta Gubernur dan
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk
melakukan upaya peningkatan pendapatan
petani, ketahanan pangan, pengembangan
ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi
nasional.
Pelaksanaan Program Raskin perlu
diciptakan harmonisasi dan sinergitas antara
Kementerian/Lembaga terkait dalam
pelaksanaan program serta
pertanggungjawabannya sehingga dapat
dicapai hasil yang efektif. Sebagai
Implementasinya maka dibentuk Tim
Koordinasi Raskin di pusat, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan dan pelaksana
Distribusi Raskin di
desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
Penyaluran Raskin dari Titik Distibusi (TD)
sampai Titik Bagi (TB) menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota).
Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana
Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan
kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan
5
oleh Perum BULOG di Titik Distribusi
(TD). Apabila ditemukan Raskin yang tidak
sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang
ditetapkan, maka Tim Koordinasi
Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak
dan langsung mengenbalikan kepada Perum
Bulog untuk diganti dengan kualitas yang
sesuai,dan menambah kekuranagan
kuantitas, dan penyaluran Raskin dari Titik
Distribusi ke Titik Bagi dan RTS-PM dapat
dilakukan secara reguler oleh Kelompok
Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa,
Kelompok Masyarakat dan Padat Karya
Raskin (Pedum Raskin, 2014 : 23-24).
Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab
atas pelaksanaan Program Raskin Nasional
dan membentuk tim koordinasi raskin pusat.
Tugas dari Tim Koordinasi Raskin Pusat
melakukan koordinasi, sinkrinisasi,
harmonisasi dan pengendalian dalam
perumusan kebijakan, perencanaan,
penganggaran, sosialisasi, penanganan,
pengaduan, serta monitoring dan evalusi.
Gubernur bertanggung jawab atas
pelakanaan Program Raskin diwilayahnya
dan membentuk Tim Koordinasi Raskin
Provinsi. Tim Koordinasi Raskin Provinsi
mempunyai tugas melakukan koordinasi
perencanaan, anggaran, sosialisasi,
pelaksanaan distribusi, monitoring, dan
evaluasi, menerima dan menangani
pengaduan dari masyarakat serta
melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi
Raskin Pusat.
Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota
atas pelaksanaan Program Raskin di
wilayahnya. Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota mempunyai tugas
melakukan koordinasi perencanaan,
anggaran, sosialisasi, pelaksanaan
penyaluran, monitoring dan evaluasi,
penanganan pengaduan, memilih dan
menentukan salah satu dari empat alternatif
pola penyaluran Raskin (penyaluran raskin
reguler, warung desa, kelompok masyarakat,
padat karya raskin), serta melaporkan
hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin
Provinsi.
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
pelaksana Program Raskin di kecamatan,
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat. Tim
Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan,
mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan
evaluasi Program Raskin di tingkat
kecamatan serta melaporkan hasilnya
kepada Tim Koordinasi Raskin
Kabupaten/Kota. Kepala Desa/Lurah/Kepala
pemerintah setingkat bertanggung jawab
atas pelaksanaan Program Raskin di
wilayahnya, dan membentuk Pelaksanaan
Distribusi Raskin di wilayahnya. Pelaksana
Distribusi Raskin mempunyai tugas
memeriksa, menerima dan menyerahkan
beras, menerima uang pembayaran Harga
Tebus Beras (HTR), dan menyelesaikan
administrasi. Pelaksana distribusi
mempunyai fungsi pemeriksanaan dan
penerima/penolakan Raskin dari Perum
Bulog di Titik Distribusi. Untuk
6
desa/kelurahan/pemerintah setingkat yang
Titik Distribusinya tidak berada di
desa/kelurahan/pemerintahan setingkat,
maka petugas yang memeriksa dan
menerima/menolak Raskin diatur dalam
petunjuk teknis (Juknis).
Program Raskin (Beras Miskin)
dilaksanakan di bawah tanggung jawab
Departemen Dalam Negeri sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.:
900/2634/SJ tahun 2013 tentang
pengalokasian biaya penyaluran Raskin dari
titik distribusi ke titik bagi. Yang melibatkan
instansi terkait, Pemerintah Daerah dan
masyarakat. Program Raskin merupakan
subsidi pangan sebagai upaya dari
pemerintah untuk meningkatkan ketahanan
pangan dan memberikan perlindungan pada
keluarga miskin melalui pendistribusian
beras yang diharapkan mampu menjangkau
keluarga miskin. Program Raskin ini
bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
beras. Sasaran program Raskin ini adalah
berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897
Rumah Tangga Sasaran dalam mencukupi
kebutuhan pangan beras melalui penyaluran
beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15
kg/RTS/bulan (Pedum Raskin, 2014 : 7).
Kelurahan Moro Kecamatan Moro
Kabupaten Karimun adalah salah satu
daerah yang berhak menerima pemanfaatan
dari program pemerintah salah satunya
Program Raskin. Kelurahan Moro lebih
banyak penerima Raskin dari pada
kelurahan/Desa lain yang berada di
Kecamatan Moro, oleh karena itu dana
untuk program Raskin ini pun lebih besar
dibandingkan dengan kelurahan lainnya.
Pelaksanaan Program Raskin di
Kelurahan Moro kerap kali terjadi
penyimpangan ataupun masalah-masalah
yang dihadapi pelaksana maupun
masyarakat miskin sebagai penerima beras
miskin. Salah satunya adalah banyaknya
masyarakat yang sejahtera tetapi tetap
mendapatkan Beras Miskin, sedangkan
masyarakat yang betul-betul dalam kategori
miskin tidak merasakan program ini.
Dimana ada masyarakat yang telah
sejahtera, tetap menerima Beras Miskin
dikarenakan data yang diterima dikatakan
bahwa masyarakat tersebut masih dalam
kategori miskin.
Permasalahan lainnya adalah
pendistribusian Beras Miskin kepada
masyarakat Kelurahan Moro yang kadang
terlambat. Pendistribusian ini dilakukan
dengan cara memberitahukan kepada RT
satu persatu, dikarenakan tidak adanya
jadwal yang pasti mengenai datangnya Beras
Miskin ini dari Perum BULOG.
Keluarga miskin di Kecamatan Moro
yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa
pada tahun 2012-2014 berjumlah 5729
rumah tangga yang terbagi dalam 1401
Rumah Tangga Sasaran. Guna mengurangi
beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran
melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan
di Kelurahan Moro Kecamatan Moro
Kabupaten Karimun dikucurkan bantuan
Program Beras Miskin (Raskin) sebanyak
194 KK.
7
Berdasarkan data yang penulis dapat
dari lapangan menunjukkan bahwa
pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan
Moro dari tahun 2012 – 2014 masih belum
efektif, dimana pembagian Raskin di
Kelurahan Moro tidak merata sesuai
kebutuhan masyarakat. Jumlah Penerima
Raskin di Kelurahan Moro dari tahun 2012 –
2014 yang paling sedikit yaitu Kampung
Paya Lebar hanya 6 KK yang mendapatkan
raskin,di bandingkan Kampung Sidomoro
jumlah penerima Raskin itu lebih banyak
yaitu sebanyak 84 KK. Padahal berdasarkan
survei di lapangan masih banyak masyarakat
Kampung Paya Lebar yang berhak
menerima Program Raskin yang di
laksanakan oleh pihak Kelurahan Moro.
Melihat dari uraian masalah tersebut
sehingga penelitian ini dapat dirumuskan
permasalahan yang harus dijawab yaitu :
Bagaimanakah Implementasi
Kebijakan Program Beras Miskin
(Raskin) di Kelurahan Moro
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
Tahun 2012 – 2014 ?
Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui implementasi
Kebijakan Program Beras Miskin
(Raskin) di Kelurahan Moro
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
dari Tahun 2012 – 2014.
Hasil penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat untuk :
1. Dilihat dari kegunaan penelitian
secara akademis penelitian ini
berguna bagi peneliti lain yang
meneliti persoalan atau permasalahan
yang sama dengan subjek yang
berbeda. Menjadi referensi tugas
mahasiswa FISIP UMRAH terutama
program studi Ilmu Pemerintahan
2. Dan dilihat dari kegunaan penelitian
ini secara praktis Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi pihak Kelurahan Moro
Kecamatan Moro Kabupaten
Karimun dan pihak yang
berkepentingan dalam pelaksanaan/
implementasi kebijakan program
raskin di Kelurahan Moro Kecamatan
Moro Kabupaten Karimun.
B. KONSEP TEORI
1. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang dijadikan
pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha
untuk mencapai tujuan, sehingga setiap
kegiatan memiliki kejelasan dalam
bergerak. Menurut Carl Friedrich (Budi
Winarno, 2012 : 20) ia memandang
“kebijakan sebagai suatu arah tindakan
yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu memberikan hambatan-hambatan
dan peluamg-peluang terhadap kebijakan
yang diusulkan untuk menggunakan dan
mengatasi dalam rangka mencapai suatu
tujuan atau merealisasikan suatu sasaran
atau suatu maksud tertentu.”
Sedangkan menurut Anderson (Budi
Winarno, 2012 : 21) mendefenisikan
“kebijakan merupakan arah tindakan yang
8
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh
seorang aktor atau sejumlah aktor dalam
mengatasi suatu masalah atau suatu
persoalan.”
Menurut Ndraha (2003: 483) yang
dimaksud “kebijakan dalam proses
pemerintahan adalah sistem nilai kebijakan
atau kebijakan diatas yang lahir dari
kearifan aktor atau lembaga yang
bersangkutan.” Banyak upaya yang
dilakukan oleh pemerintah untuk
meminimalisirkan masalah kemiskinan ini
seperti melalui Program Raskin (Beras
Miskin). Program Beras Miskin ini
sebenarnya merupakan salah satu dari
usaha pemerintah yang dilakukan guna
menanggulangi masalah kemiskinan.
Program Raskin (Program Penyaluran
Beras Untuk Keluarga Miskin)
dilaksanakan di bawah tanggung jawab
Departemen Dalam Negeri sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.:
900/2634/SJ tahun 2013 tentang
pengalokasian biaya penyaluran Raskin
dari titik distribusi ke titik bagi, yang
melibatkan instansi terkait, Pemerintah
Daerah dan masyarakat. Dimana Secara
sederhana mustofadijaya (Sumaryadi,
2005:18) merumuskan batasan kebijakan
sebagai.
“keputusan suatu organisasi (publik
atau bisnis) yang bertujuan mengatasi
permasalahan tertentu untuk mencapai
tujuan tertentu, berisikan ketentuan-
ketentuan yang dapat dijadikan pedoman
berperilaku dalam (a) pengambilan
keputusan lebih lanjut, yang harus
dilakukan oleh kelompok sasaran ataupun
unit organisasi pelaksana kebijaksanaan,
dan (b) penerapan atau pelaksanaan dari
suatu kebijaksanaan yang telah ditetapkan,
baik dalam hubungan dengan unit
organisasi pelaksana maupun dengan
sasaran kelompok yang dimaksudkan. “
2. Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah apapun yang
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan, juga masalah yang
komplek yang dinyatakan dan
dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan
publik harus mengabdi pada kepentingan
masyarakat. Kesimpulannya kebijakan
public (public policy) adalah serangkaian
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan
tertentu demi kepentingan masyarakat.
Kebijakan publik adalah suatu program
pencapaian tujuan. Nilai nilai, dan praktek-
praktek yang terarah. Kebijakan publik
juga dapat diartikan sebagai susunan
rancangan tujuan-tujuan yang sistematis
dan dasar-dasar pertimbangan program-
program pemerintah yang berhubungan
erat dengan masalah-masalah tertentu yang
tengah dihadapi masyarakat.
Menurut William N. Dunn dalam
Subarsono (2005:8) menyatakan bahwa
proses analisis kebijakan publik adalah
serangkaian aktivitas intelektual yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang
bersifat politis, tahap-tahap pembuatan
kebijakan publik menurut William Dunn
adalah sebagai berikut:
9
a. Penyusunan Agenda
Agenda setting adalah sebuah fase
dan proses yang sangat strategis dalam
realitas kebijakan publik. Dalam proses
inilah memiliki ruang untuk memaknai
apa yang disebut masalah public dan
prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil
mendapatkan status sebagai masalah
publik, dan mendapat prioritas dalam
agenda publik, maka isu tersebut berhak
mendapat alokasi sumber daya publik
yang lebih daripada isu lain. Dalam
agenda setting juga sangat penting untuk
menentukan suatu isu publik yang akan
diangkat dalam suatu agenda pemerintah.
Isu kebijakan (policy issues) sering
disebut juga sebagai masalah kebijakan
(policy problem). Policy issues biasanya
muncul karena telah terjadi silang
pendapat diantara para aktor mengenai
arah tindakan yang telah atau akan
ditempuh, atau pertentangan pandangan
mengenai karakter permasalahan
tersebut. Isu kebijakan merupakan
produk atau fungsi dan adanya
perdekatan baik tentang rumusan,
rincian, penjelasan maupun penilaian
atas suatu masalah tertentu. Namun tidak
semua isu bisa masuk menjadi suatu
agenda kebijakan, ada beberapa kriteria
isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan
publik. diantaranya adalah:
1. Telah mencapai tingkat kritis
tertentu, jika diabaikan akan
menjadi ancaman yang serius.
2. Telah mencapai tingkat
partikulantas tertentu yang
berdampak dramatis.
3. Menyangkut emosi. tertentu dan
sudut kepentingan orang banyak
(umat manusia) dan mendapat
dukungan media massa
Menjangkau dampak yang amat
luas.
4. Mempermasalahkan kekuasaan
dan keabsahan dalam masyarakat.
5. Menyangkut persoalan yang
fasionable (sulit dijelaskan tetapi
mudah dirasakan kehadirannya).
b. Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam
agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan. Masalah-
masalah tadi didefinisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah
yang terbaik, Pemecahan masalah
tersebut berasal dan berbagai altemativ
atau pilihan kebijakan yang ada, sama
halnya dengan perjuangan suatu masalah
untuk masuk dalam agenda kebijakan
dalam tahap perumusan kebijakan
masing-masing alternative bersaing
untuk dapat dipilih sebagai kebijakan
yang diambil untuk memecahkan
masalah.
c. Adopsi Legitimasi Kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk
memberikan otoritas pada proses dasar
pemerintahan. jika tindakan legitimasi
dalam suatu masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat warga Negara akan
mengikuti arahan pemerintah. namun
10
warga negara harus percaya tindakan
pemerintah yang sah bukan dukungan
untuk rezim yang menentang, Legitimasi
dapat dikelola melalui manifulasi
simbolsimbol tertentu, dimana proses ini
orang belajar untuk mendukung
pemerintah.
d. Implementasi Kebijakan (Monitoring
Kebijakan)
Monito ring (pemantauan) adalah
salah satu tahap penting yang
menentukan keberhasilan suatu
kebijakan publik. Telaah yang
menyangkut monitoring terhadap suatu
kebijakan biasanya disebut juga studi
implementasi. Implementasi kebijakan
juga memberikan informasi mengenai
konsekuensi sekarang dan masa lalu dan
diterapkannya altematif kebijakan
termasuk kendala-kendalanya.
e. Penilaian / Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan
dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut evaluasi atau penilaian
kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini
evaluasi dipandang sebagai suatu
kegiatan fungsional, artinya evaluasi
kebijakan tidak banyak dilakukan pada
tahap akhir saja melainkan dilakukan
dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian evaluasi kebijakan bisa
meliputi tahap perumusan masalah-
masalah kebijakan, program-program
yang diusulkan untuk menyelesaikan
masalah kebijakan, implementasi,
maupun tahap dampak kebijakan.
Selanjutnya menurut Parson dalam
Ndraha (2011:492) menguraikan
berbagai konsep public, mulai dari
tinjauan etimoligik sampai pada
pembedaannya dengan konsep private.
Mengingat akan luasnya arti konsep
public, maka sebaiknya kata itu tidak
perlu diterjemahkan menjadi Negara
(seperti dalam Administrasi Negara) atau
pemerintah, melainkan bentuknya
diindonesiakan menjadi publik.
Sedangkan menurut Syafi’i (2006:49)
publik adalah sejumlah manusia yang
memiliki kebersamaan berpikir,
perasaan, harapan, sikap dan tindakan
yang benar dan baik berdasarkan nilai-
nilai norma yang mereka miliki. Lebih
lanjut Easton dalam dalam Ndraha
(2011:492) mendefinisikan public policy
sebagai “authoritative allocation of value
for the whole society.” Pemegang
authority tersebut tidak lain adalah
pemerintah: “public policy is Whatever
governments choose to do or not to do”,
yang berarti bahwa kebijakan publik
adalah segala sesuatu yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan dan yang
untuk tidak dilakukan.
3. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan dipandang
dalam pengertian yang luas, merupakan
tahap dari proses keijakan segera setelah
penetapan undang-undang. Implementasi
dipandang secara luas mempunyai makna
pelaksanaan undang-undang dimana
berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan
teknik bekerja bersama-sama untuk
11
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk
meraih tujuan-tujuan kebijakan atau
program-program. Implementasi pada sisi
yang lain merupakan fenomena yang
kompleks yang mungkin dapat dipahami
sebagai suatu proses, suatu keluaran
(output) maupun sebagai suatu dampak
(outcome). Implementasi juga bisa
diartikan dalam konteks keluaran, atau
sejauh mana tujuan-tujuan yang telah
direncanakan mendapatkan dukunngan,
seperti tingkat pengeluaran belanja bagi
suatu program. Implementasi juga
melibatkan sejumlah aktor, orgnisasi, dan
teknik-teknik pengendalian.
Ripley dan Franklin (Winarno, 2012 :
148) berpendapat bahwa implementasi
adalah :“apa yang terjadi setelah undang-
undang ditetapkan yang memberikan
otoritas progam, kebijakan, keuntungan
(benefit), atau suatu jenis keluaran yang
nyata (tangible output).”Istilah
implementasi menunjuk pada sejumlah
kegiatan mengikuti pernyataan maksud
tentang tujuan-tujuan program dan hasil-
hasil yang diinginkan oleh para pejabat
pemerintah.
Menurut Winarno (2002 : 174)
mengemukakan ”implementasi kebijakan
adalah salah satu tahap kebijakan publik,
antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi
masyarakat yang dipengaruhinya.”
Sedangkan menurut Van Meter dan Van
Horn (Budi Winarno, 2012 : 149),
membatasi implementasikan kebijakan
sebagai “Tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu (atau
kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan
sebelumnya.” Dikatakan Sumaryadi (2005
: 85) pengertian “implementasi adalah
implementasi dari kebijakan dari
perspektif target group lebih terkait dengan
jaminan bagi kelompok sasaran dan
masyarakat seluruhnya untuk dapat
menerima dan menikmati hasil atau
keuntungan dari kebijakan.”
Pelaksanaan program pemerintah ini
tentang Program Raskin harus dapat
diimplementasikan namun kenyataannya
ada yang bekerja tidak efesien dalam
mengimplementasikan program tersebut
sehingga kebijakan yang dibuat sulit untuk
diimplementasikan. Sebagaimana yang
telah dijelaskan oleh Wahab ( 2002 : 62 )
tidak terimplementasikan mengandung arti
bahwa: “Suatu kebijaksanaan tidak
terlaksana sesuai dengan rencana, mungkin
karena pihak-pihak yang terlibat di dalam
pelaksanaannya tidak mau bekerjasama,
atau mereka telah bekerja secara tidak
efesien, bekerja setengah hati, atau karena
mereka tidak sepenuhnya menguasai
permasalahan yang di garap diluar
jangkauannya sehingga betapa pun gigih
usaha mereka, hambatan-hambatan yang
ada tidak sanggup mereka tanggulangi,
akibatnya implementasi yang efektif sukar
untuk dipenuhi.”
Berdasarkan pengertian implementasi
di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
12
menjalan suatu program berjalan
sebagaimana semestinya yang ingin di
terapkan di Kelurahan Moro harus di
dukung oleh pihak-pihak yang terkait
untuk bekerja sama seperti Kepala
Desa/lurah, Pelaksana Distribusi dan
masyarakat.
Menurut Goggin et al ( purwanto dan
sulistyastuti, 20012 : 89), Faktor- faktor
yang bekerja dalam proses implementasi “
kebijakan diasumsikan sebagai suatu
“pesan” dari pemerintah federal (pusat)
kepada pemerintah daerah.” Keberhasilan
implementasi pesan tersebut sangat
dipengaruhi oleh 3 hal pokok:
- Isi kebijakan yaitu meliputi
sumberdaya, manfaat kebijakan, serta
keterlibatan publik
- Format kebijakan terdiri dari kejelasan
kebijakan (policy clarity), konsistensi
kebijakan (policy consistency),
frequency serta penerimaan isi
kebijakan ( receipt of massage)
- Reputasi aktor terdiri dari legitimasi
dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah
daerah.
Sedangkan Rodinelli dan Cheema
(Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 90)
mengidentifikasi empat faktor yang
mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu
: a) Kondisi lingkungan, b) hubungan antar
organisasi, c) sumberdaya, d) karakteristik
institusi implementor.
Menurut Syukur (Sumaryadi, 2005 :
79) yang mengemukakan adanya tiga
unsur penting dalam proses implementasi
yaitu :
1. Adanya program atau kebijaksanaan
yang dilaksanakan.
Berdasarkan ringkasasan ini
diketahui bahwa implementasi
kebijaksanaan adalah suatu aktivitas atau
kegiatan dalam rangka mewujudkan atau
merealisasikan kebijaksanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan
oleh organisasi birokrasi pemerintahan
atau badan pelaksana lain melalui proses
administrasi dan manajemen dengan
memanfaatkan segala sumber daya yang
tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.
Dengan demikian peran organisasi badan
pelaksana (birokrasi) besar sekali
peranannya dalam tahap implementasi
ini.
2. Target group yaitu kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran dan
diharapkan akan menerima manfaat
dari program, perubahan atau
peningkatan.
Implementasi kebijakan dari
perspektif target group lebih terkait
dengan jaminan bagi kelompok sasaran
dan masyarakat seluruhnya untuk dapat
menerima dan menikmati hasil atau
keuntungan dari kebijakan. Jika
masyarakat diharapkan menjadi pihak
yang akan menikmati hasil
kebijakan/beneficaries, maka pandangan
mereka mungkin saja serupa dengan
pandangan dan persepsi para pejabat
pusat yakni sejauhmanakah pelayanan
yang direncanakan melalui kebijakan itu
benar-benar telah diberikan. Sekalipun
demikian, kelompok sasaran itu
13
kemungkinan akan lebih memusatkan
perhatian pada permasalahan apakah
pelayanan/jasa yang telah diberikan
tersebut benar-benar mengubah pola
hidupnya, benar-benar memberikan
dampak positif dalam jangka panjang
bagi peningkatan mutu hidup termasuk
pendapatan mereka.
3. Unsur pelaksana (implementor) baik
organisasi atau perorangan untuk
bertanggung jawab dalam memperoleh
pelaksanaan dan pengawasan dari
proses implementasi tersebut.
Adapun unsur pelaksana atau
implementor yang bertanggung jawab
terhadap keberhasilan program adalah
aparat birokrasi pemerintah secara
berjenjang, mulai dari aparat birokrasi
pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat
nasional. Dengan demikian, keberadaan
birokrasi pemerintahan merupakan salah
satu unsur penting dalam implementasi.
4. Program Beras Miskin
Penyaluran RASKIN (Beras untuk
Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai
sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998
merupakan awal pelaksanaan RASKIN
yang bertujuan untuk memperkuat
ketahanan pangan rumah tangga terutama
rumah tangga miskin. Pada awalnya
disebut program Operasi Pasar Khusus
(OPK), kemudian diubah menjadi
RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN
diperluas.
fungsinya tidak lagi menjadi program
darurat (social safety net) melainkan
sebagai bagian dari program perlindungan
sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian
ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama
program diharapkan akan menjadi lebih
tepat sasaran dan mencapai tujuan
RASKIN.
Indonesia, 95% dari jumlah
penduduknya mengkonsumsi beras sebagai
pangan utama, dengan rata-rata konsumsi
beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,
2011). Tingkat konsumsi tersebut jauh di
atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya
sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan
demikian Indonesia menjadi Negara
konsumen beras terbesar di dunia. Beras
menjadi komoditas nasional yang sangat
strategis. Instabilitas perberasan nasional
dapat mengakibatkan gejolak dalam
berbagai aspek kehidupan baik sosial,
politik maupun ekonomi.
Program Raskin merupakan
implementasi dari Instruksi Presiden
tentang kebijakan perberasan nasional.
Presiden menginstruksikan kepada Menteri
dan Kepala Lembaga Pemerintah non
Kementerian tertentu, serta Gubernur dan
Bupati/WaliKota di seluruh Indonesia
untuk melakukan upaya peningkatan
pendapatan petani, ketahanan pangan,
pengembangan ekonomi perdesaan dan
stabilitas ekonomi nasional.
Secara khusus kepada Perum BULOG
diinstruksikan untuk menyediakan dan
menyalurkan beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat berpendapatan
rendah, dan rawan pangan yang
penyediaannya mengutamakan pengadaan
14
gabah/beras dari petani dalam negeri.
Penyaluran beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat berpendapatan
rendah bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran para RTSPM dalam
memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu
juga untuk meningkatkan akses
masyarakat berpendapatan rendah dalam
pemenuhan kebutuhan pangan pokok,
sebagai salah satu hak dasarnya.
Berdasarkan Pedum Raskin peraturan
perundangan yang menjadi landasan
pelaksanaan program RASKIN adalah:
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012,
tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun
2002, tentang Ketahanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun
2003, tentang Pendirian Perusahaan
umum BULOG.
4. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras
dan Penyaluran Beras oleh
Pemerintah.
5. Permenkeu tentang Penunjukan
Kementerian Sosial sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Program
Raskin;
6. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012
tentang Tim Koordinasi Raskin
Pusat;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang
Pengalokasian Biaya Penyaluran
Raskin dari Titik Distribusi ke Titik
Bagi.
Penyaluran Raskin diawali dari
permintaan alokasi melalui Surat
Permintaan Alokasi (SPA) dari Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA
tersebut ditujukan kepada Kadivre/
Kasubdivre yang membawahi wilayah
tersebut. Atas SPA tersebut, oleh Tim
Koordinasi Raskin setempat dibahas
jadwal penyalurannya untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat
menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada
saat penyaluran. Sebelum jadwal
pengiriman beras ke Titik Distribusi, Tim
Koordinasi Raskin melakukan pengecekan
kondisi beras Raskin yang akan disalurkan.
Beras Raskin kemudian dikrimkan ke Titik
Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah
RTS yang terdata di wilayah tersebut.
Tidak ada penambahan dan pengurangan
jumlah oleh BULOG. Apabila ada
perubahan data RTS (Rumah Tangga
Sasaran) adalah kewenangan Musyawarah
Desa/Kelurahan dan Musyawarah
Kecamatan.
Tujuan Program Raskin adalah
mengurangi beban pengeluaran Rumah
Tangga Sasaran melalui pemenuhan
sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran
Program Raskin Tahun 2015 adalah
berkurangnya beban pengeluaran
15.530.897 RTS dalam mencukupi
kebutuhan pangan beras melalui
penyaluran beras bersubsidi dengan
alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.
Kemudian manfaat yang hendak dicapai
dari terlaksananya Program Raskin adalah
sebagai berikut:
15
1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi melalui
intervensi Pemerintah dengan
menetapkan harga beras bersubsidi
sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga
stok pangan nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan di
tingkat rumah tangga sasaran,
sekaligus mekanisme perlindungan
sosial dan penanggulangan
kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik
secara fisik (beras tersedia di TD),
maupun ekonomi (harga jual yang
terjangkau) kepada RTS.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani
padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi
daerah
C. KONSEP OPERASIONAL
Untuk lebih memperjelas didalam
menjawab permasalahan peneliti, maka
dalam hal ini peneliti mencoba
mengoperasionalisasikan konsep, yaitu
menguraikan secara spesifik tentang konsep
yang akan digunakan. Maka berkaitan
dengan itu, untuk menghindari kemungkinan
terjadinya kekeliruan yag digunakan, maka
penelitian mengunakan konsep tentang
Proses Implementasi. Konsep yang
dioperasionalkan oleh peneliti disesuaikan
dengan keadaan yang ada pada masyarakat
pada Implementasi Kebijakan Program
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Moro
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
Tahun 2012-2014. Adapun teori yang
peneliti gunakan ialah menurut pendapat
dari Syukur (Sumaryadi, 2005 : 79) yang
mengemukakan adanya tiga unsur penting
dalam proses implementasi yaitu :
1. Adanya program atau kebijaksanaan
yang dilaksanakan
Berdasarkan ringkasasan ini diketahui
bahwa implementasi kebijaksanaan adalah
suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka
mewujudkan atau merealisasikan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan
sebelumnya, yang dilakukan oleh
organisasi birokrasi pemerintahan atau
badan pelaksana lain melalui proses
administrasi dan manajemen dengan
memanfaatkan segala sumber daya yang
tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.
Dengan demikian peran organisasi badan
pelaksana (birokrasi) besar sekali
peranannya dalam tahap implementasi ini.
Kegiatan ini merupakan suatu program
yang menjadi kebijakan pemerintah untuk
mewujudkan kesejahteraan dikalangan
masyarakat yang kurang mampu, hal ini
dapat dilihat dari indikator sebagai berikut
a. Adanya program Beras Miskin
(Raskin) yang dilaksanakan oleh
Kelurahan Moro
b. Pelaksanaan program Beras Miskin
(Raskin) dapat berjalan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
2. Target group yaitu kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran dan
diharapkan akan menerima manfaat
dari program, perubahan atau
peningkatan.
16
Implementasi kebijakan dari perspektif
target group lebih terkait dengan jaminan
bagi kelompok sasaran dan masyarakat
seluruhnya untuk dapat menerima dan
menikmati hasil atau keuntungan dari
kebijakan. Dengan adanya sasaran yang
menjadi target dari program Beras Miskin
(Raskin) guna menanggulangi masalah
kemiskinan dikalangan masyarakat kurang
mampu, hal ini dapat dilihat dari indikator
sebagai berikut.
a. Masyarakat dapat menerima manfaat
hak atas pangan yang menjadi
sasaran Program Beras Miskin
(Raskin)
b. Masyarakat dapat mengalami
perubahan ketahanan pangan rumah
tangga dan mencegah penurunan
konsumsi energi dan protein dengan
adanya program Raskin
3. Unsur pelaksana (implementor) baik
organisasi atau perorangan untuk
bertanggung jawab dalam
memperoleh pelaksanaan dan
pengawasan dari proses implementasi
tersebut.
Adapun unsur pelaksana atau
implementor yang bertanggung jawab
terhadap keberhasilan program adalah
aparat birokrasi pemerintah secara
berjenjang, mulai dari aparat birokrasi
pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat
nasional, hal ini dapat dilihat dari indikator
sebagai berikut.
a. Adanya peran dari Kelurahan/Kepala
Desa untuk membantu dalam
mengatasi masalah kemiskinan
masyarakat kelurahan/desa yang
sedang dihadapi.
b. Adanya kerjasama semua pihak yang
terkait dalam melaksanakan program
Beras Miskin (Raskin) agar berjalan
sebagai mana mestinya
D. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis akan
menggunakan tipe penelitian kuantitatif
dengan format diskriptif. Penelitian dengan
format diskriptif bertujuan menjelaskan,
meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi
atau berbagai variabel yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian
itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian
mengangkat kepermukaan karakter atau
gambaran kondisi, situasi atau pun variabel
tersebut dan menggunakan hipotesa atau
praduga awal terhadap hasil penelitian.
Lokasi penelitian ini terletak di
Kelurahan Moro, Kecamatan Moro,
Kabupaten Karimun. Adapun alasan
mengapa peneliti memilih Kelurahan Moro
sebagai lokasi penelitian adalah : Kelurahan
Moro merupakan salah satu daerah yang
padat penduduk di Kecamatan Moro. dan
sebagian masyarakatnya masih tergolong
miskin dan mata pencahariannya yang
sangat beragam mulai dari petani, nelayan,
kuli bangunan, dan lain-lain yang mana dari
penghasilan tersebut dirasa kurang dapat
memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
a. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung pada objek yang
17
di teliti utuk memperoleh data-data
yang dibutuhkan. Studi lapangan
yang dilakukan datang langsung
kelokasi penelitian dengan cara
menyebarkan angket atau kuisoner
kepada responden yang dijadikan
sebagai sampel penelitian.
b. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari dokumen-dokumen,
catatan-catatan, arsi-arsip resmi, serta
literature lainnya yang relevan dalam
melengkapi data primer penelitian.
Dalam penelitian ini penulis
menggunakan sampel dengan teknik Simple
Random Sampling ( probability Sampling).
Untuk lebih memfokuskan dalam penentuan
sampel, peneliti mengambil sampel di 6
kampung yang terdapat di Kelurahan Moro
yang terdiri dari 6 RW dan 19 RT dengan
cara undian, dan dihasilkan Kampung
Tengah Barat, Kampung Paya Lebar,
Kampung Benteng Kampung Batu Ampar,
Kampung Rawamangun, Kampung
Sidomoro yang berlokasi di wilayah RW 01,
02, 03, 04, 05 dan RW 06. Jumlah
keseluruhan sampel yang diambil sebanyak
66:6 Kampung/RW = 11 orang.
Adapun sampel di Kampung Tengah
Barat atau RW 01 jumlah sampel yang ada
sebanyak 10 orang, Kampung Paya Lebar
atau RW 02 jumlah sampel yang ada
sebanyak 6 orang, dan Kampung
Rawamangun atau RW 05 jumlah sampel
yang ada sebanyak 10 orang, jadi untuk
melengkapi sampel menjadi 11 orang maka
diambil dari Kampung Benteng sebanyak 2
orang, Kampung Batu Ampar sebanyak 2
orang dan Kampung Sidomoro sebanyak 3
orang, untuk melengkapi sampel yang tidak
mencukupi tersebut.
Untuk memperoleh data, alat
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi: kuesioner, yaitu
pengumpulan data yang dilakukan dengan
memberi pertanyaan-pertanyaan kepada
responden mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan Implementasi Kebijakan Program
Raskin (Beras Miskin) di Kelurahan Moro
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
Tahun 2012 -2014, dengan menggunakan
alat berupa angket.
E. PEMBAHASAN
1. Adanya Program atau Kebijaksanaan
yang dilaksanakan
Adanya Program atau Kebijaksanaan
yang dilaksanakan adalah suatu aktivitas
atau kegiatan dalam rangka mewujudkan
atau merealisasikan kebijaksanaan yang
telah ditetapkan sebelumnya, sehingga untuk
menjalan program agar berjalan
sebagaimana semestinya dan harus didukung
oleh pihak-pihak yang terkait untuk bekerja
sama dengan memanfaatkan segala sumber
daya yang tersedia untuk mencapai tujuan
program.
Adapun indikatornya dapat dilihat
sebagai berikut :
a. Adanya program Beras Miskin
(Raskin) yang dilaksanakan oleh
pihak Kelurahan Moro
b. Pelaksanaan program Beras Miskin
(Raskin) dapat berjalan sesuai dengan
18
peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa Program
Beras Miskin yang dilakukan oleh Pihak
Kelurahan sudah terbukti ada, dimana
seluruh penerima Manfaat Program Beras
Miskin ini sudah merasakan dan
mendapatkan kartu Raskin yang di
keluarkan oleh pihak Kelurahan Moro.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa
yang mendapatkan Program beras miskin ini
dibagikan berdasarkan Rumah Tangga
Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM),
begitu juga untuk kartu raskin ini yang
mendapatkannya itu adalah RTS-PM yang
dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Moro.
Kartu raskin ini yang dikeluarkan oleh pihak
Kelurahan merupakan atas inisiatif sendiri,
agar masyarakat tidak perlu lagi bertanya
saat datang di kantor kelurahan apakah
mereka masih mendapatkan Beras tersebut.
Dengan adanya kartu raskin ini penerima
manfaat lebih mudah untuk mengambil
beras raskin ini dengan menunjukkan kartu
tersebut, sehingga apabila datang di kantor
Kelurahan tidak perlu lagi mencari nama,
karena dikartu tersebut sudah terdapat nama
dan nomor urut penerima manfaat.
Dan informasi tentang jumlah beras
dan harga beras yang seharusnya diterima
dan dibayar telah disampaikan kepada
penerima manfaat dimana hampir semua
penerima manfaat Beras Miskin ini sudah
mengetahui hal tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan bahwa pihak Kelurahan telah
menyampaikan informasi melalui RT atau
RW ditempat tinggal penerima manfaat
sebelum pengambilan Beras Miskin,
sehingga penerima manfaat tidak perlu lagi
bertanya di pihak Kelurahan tentang berapa
jumlah beras dan harga beras tersebut yang
seharusnya diterima dan di bayarkan.
Sehingga apabila datang dikantor Kelurahan,
penerima manfaat menyerahkan uang untuk
menebuskan beras dengan harga yang telah
di informasikan dan jumah beras yang
seharusnya di terima telah disediakan oleh
pihak Kelurahan, penerima langsung
membawa pulang beras yang telah di bayar
ke Petugas penyaluran Beras Miskin.
Berdasarkan hasil peneitian yang
dilakukan oleh penulis bahwa bantuan Beras
bersubsidi atau Beras Miskin ini yang
diberikan oleh pemerintah sudah disalurkan
dengan baik ke wilayah RT atau RW di
Kelurahan Moro yang terdiri dari 19 RT dan
7 RW. Proses penyaluranya juga sudah
berjalan dengan baik sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang telah
ditentukan oleh pemerintah pusat dan
dijalankan dengan baik oleh pemerintah
daerah setempat.
Berdasarkan data yang penulis
dapatkan dilapangan menunjukkan tingkat
adanya program atau kebijaksanaan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
menjamin kelancaran proses penyaluran
raskin ini terbilang rendah. Hal ini
menunjukkan bahwa bantuan beras yang
diberikan pemerintah selalu datang tidak
tepat waktu, dimana beras yang diberikan
kepada RTS-PM itu seharusnya satu bulan
sekali.
19
Berdasarkan hasil penelitian
dilapangan yang dilakukan oleh penulis
bahwa bantuan Beras Miskin ini yang
diberikan pemerintah selalu datang tidak
tepat waktu, yang terjadi dilapangan
pembagian raskin ini diberikan pertiga bulan
sekali dengan tanggal yang tidak ditentukan.
Hal tersebut dikarenakan lambatnya
pembayaran uang tebusan beras disetiap
desa dan Kelurahan yang berada di
Kecamatan Moro yang dibayarkan ke
Kabupaten, sehingga harus menunggu beras
dari Kabupaten untuk disalurkan ke
Kelurahan atau desa tersebut.
Oleh karena itu, jika ada keterlambatan
waktu saat penyaluran Beras Miskin yang
diberikan pihak Kabupaten kepada
Kelurahan maka pihak Kelurahan
menginformasikan kepada masyarakat, agar
masayarakat tersebut tidak bertanya-tanya
lagi kapan beras datang. Hal ini juga
menjadi kendala masyrakat miskin untuk
menebus harga Beras Miskin yang terlalu
mahal bagi mereka dan juga menimbulkan
beban kepada masyarakat penerima beras
miskin tentang biaya yang seharusnya
dikeluarkan dalam membeli raskin sebesar
Rp. 72.000/45kg/3 bulan. Jika tidak ada
keterlambatan waktu, saat penyaluran
tentunya mereka mampu untuk membeli
beras miskin dengan harga Rp.
24.000/15kg/1 bulan. Jadi selama ada
keterlambatan waktu dalam penyaluran
beras miskin ini sampai tiga bulan sekali,
masyarakat merasa keberatan untuk
membeli beras tersebut, sehingga dengan
terpaksa mereka harus menebus dengan
harga tersebut.
Pada penyaluran program raskin yang
dilakukan oleh Kelurahan Moro telah sesuai
prosedur atau ketentuan yang berlaku
walaupun penyalurannya digabungkan
menjadi tiga bulan sekali dengan jumlah
beras yang diterima oleh penerima manfaat
sebanyak 45 kg/3 bulan. pada pelaksanaan
program beras miskin ini pemerintah juga
melakukan penyesuaian terhadap harga yang
ditetapkan untuk masyarakat penerima
mafaat dengan harga beras sebesar 1.600/kg
yang dibayarkan kepada pelaksana distribusi
raskin secara tunai.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa
terlihat jelas kejadian dilapangan untuk
harga beras ini yang ditetapkan pemerintah
pusat ke pemerintah daerah setempat harga
berasnya sama diseluruh Indonesia, tidak
ada perbedaan. Harga beras miskin ini yang
ditentukan oleh pemerintah pusat sebesar
Rp. 1.600/kg atau sama dengan Rp.
24.000/15kg, harga tersebut bisa dikatakan
sesuai untuk membantu pengeluaran
masyarakat miskin yang berpendapatan
rendah yang berhak mendapatkan bantuan
raskin ini dan tidak ada sama sekali
penambahan ataupun pengurangan harga
dari pemerintah pusat maupun pihak
Kelurahan.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat
juga dianalisis apakah ada aktivitas atau
kegiatan pelaksanaan Program Raskin yang
dilaksanakan di Kelurahan Moro. Dengan
pengukuran sebagai berikut :
20
= 87 %
Berdasarkan perhitungan di atas,
diperoleh hasil sebesar 87% dan berdasarkan
pengukuran yang telah ditetapkan jika hasil
perhitungan berjumlah 0 sampai dengan
50% maka dapat dikatakan tidak ada
aktivitas atau kegiatan pelaksanaan program
raskin, dan jika perhitungan berjumlah 51%
sampai dengan 100%, maka dapat dikatakan
ada aktivitas atau kegiatan pelaksanaan
program raskin. Sehingga dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)
di Kelurahan Moro termasuk kedalam
adanya aktivitas atau kegiatan pelaksanaan
program raskin, karena masyarakat
berpendapatan rendah bisa merasakan
program tersebut. Selain itu juga bisa
meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah dalam pemenuhan
kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu
hak dasarnya, dan bantuan kebijakan
program raskin dari pemerintah juga sudah
jelas dapat membantu dan mengurangi
beban pengeluaran pendapatan rumah
tangga sasaran khususnya di kebutuhan
pangan mereka.
2. Target Group
Target group yaitu kelompok
masayarakat yang menjadi sasaran dan
diharapkan akan menerima manfaat dari
program, perubahan atau peningkatan.
Implementasi kebijakan dari perspektif
target group lebih terkait dengan jaminan
bagi kelompok sasaran dan masyarakat
seluruhnya untuk dapat menerima dan
menikmati hasil atau keuntungan dari
kebijakan. Kelompok sasaran ini lebih
memusatkan perhatian pada permasalahan
apakah pelayanan/jasa yang telah diberikan
tersebut benar-benar mengubah pola hidup
mereka, benar-benar memberikan dampak
positif dalam jangka panjang bagi
peningkatan mutu hidup termasuk
pendapatan mereka.
Adapun indikatornya dapat dilihat
sebagai berikut :
a. Masyarakat dapat menerima manfaat
hak atas pangan yang menjadi
sasaran Program Beras Miskin
(Raskin)
b. Masyarakat dapat mengalami
perubahan ketahanan pangan rumah
tangga dan mencegah penurunan
konsumsi energi dan protein dengan
adanya program Raskin
Suatu kebijakan harus terdapat
beberapa jenis manfaat yang dihasilkan
setelah sebuah kebijakan tersebut dijalankan.
Manfaat yang diharapkan ini tentunya
berdampak positif bagi masyarakat
Kelurahan Moro yang ditimbulkan dari
adanya suatu pengimplementasian progam.
Penyaluran Beras Miskin (Raskin) bagi
kelompok masyarakat miskin ini bertujuan
untuk mengurangi beban pengeluaran RTS-
PM Kelurahan Moro dalam memenuhi
kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin
21
dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang
menjadi hak dasarnya. Bagi mereka manfaat
dari beras miskin ini dirasakan cukup
membantu pemenuhan pangan bagi
penerima manfaat dan dengan adanya
program ini dapat meringankan pengeluran
mereka. Pengaruh yang berarti juga bagi
mereka penerima manfaat apabila beras
miskin ini tidak ada ataupun nmengalami
keterlambatan kedatangan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis
dilapangan bahwa sebagian besar dari
responden merasakan manfaat dari program
raskin yaitu sebesar 98% atau 65 responden
sementara sebagian kecil dari mereka tidak
merasakan manfaat dari program tersebut
dikarenakan tidak ada perubahan yang
dirasakan dalam meringankan beban
pengeluaran mereka.
Dan sebanyak 5 responden atau 8%
mengatakan bahwa mereka merasa program
beras miskin ini tidak dapat membantu
mengurangi beban pengeluaran mereka,
mereka merasa keberatan dengan
mengeluarkan uang untuk menebus beras
sebanyak 45kg/3 bulan. Berdasarkan
penelitian dilapangan yang dilakukan oleh
penulis bahwa bantuan kebijakan program
beras miskin dari pemerintah sudah jelas
dapat membantu dan mengurangi beban
pengeluaran pendapatan rumah tangga
sasaran khusunya di kebutuhan pangan
mereka.
Dimana harga beras yang jenisnya
sama yaitu beras bulog melambung tinggi
dipasaran dengan harga Rp. 8000/kg, jika
dikalikan dengan 15 kg sama dengan Rp.
120.000 mereka tidak akan sanggup untuk
membelinya. Tetapi semenjak adanya
bantuan beras miskin tersebut dengan harga
Rp. 1.600/kg mereka merasa senang dan
merasa sangat terbantu karena mengurangi
beban pengeluaran mereka untuk membeli
beras yang sangat terjangkau murah
harganya.
Tim koordinasi beras miskin/pelaksana
distribusi beras miskin melakukan
pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras
yang diserahkan oleh perum bulog di titik
distribusi. Apabila beras yang ditemukan
tidak layak dikonsumsi atau tidak sesuai
dengan kualitas dan kuantitas maka tim
koordinasi beras miskin/pelaksana distribusi
harus menolak dan langsung
mengembalikan kepada perum bulog untuk
digantikan dengan kualitas beras yang layak
untuk dikonsumsi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh penulis dilapangan terlihat jelas bahwa
kualitas beras yang didistribusikan oleh
perum bulog ke Kelurahan Moro layak
untuk dikonsumsi dan beras tersebut bisa
dikatakan bagus.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
penulis dilapangan bahwa beras miskin yang
diberikan sebesar 15 kg ini tidak mencukupi
kebutuhan mereka, bagi mereka dengan
beras 15 kg ini hanya bertahan selama 2
minggu dan tidak mencapai 1 bulan beras
yang di berikan sudah habis. Apabila beras
miskin ini habis mereka terpaksa membeli
beras dengan harga yang lebih mahal untuk
menutupi kebutuhan mereka selama 1 bulan.
Hal ini membuat mereka merasa dengan 15
22
kg beras miskin yang diberikan tidak
mencukupi kebutuhan keluarga mereka
selama 1 bulan.
Berdasarkan data diatas dapat juga
dianalisis apakah sesuai dengan target group
dimana rumah tangga sasaran yang berada di
Kelurahan Moro mengalami perubahan dan
peningkatan kesejahteraan taraf hidup
dikalangan masyarakat penerima manfaat.
Dengan pengukuran sebagai berikut :
= 79 %
Berdasarkan perhitungan diatas,
diperoleh hasil yaitu sebesar 79% dan
berdasarkan standard pengukuran yang telah
ditetapkan jika hasil perhitungan berjumlah
0 sampai dengan 50%, maka dapat
dikategorikan tidak sesuai target group
dimana rumah tangga sasaran tidak
mengalami perubahan dan peningkatan
kesejahteraan taraf hidup dikalangan
masyarakat penerima manfaat. Jika hasil
perhitungan 51% sampai dengan 100%
maka dapat dikategorikan sesuai target
group dimana rumah tangga sasaran
mengalami perubahan dan peningkatan
kesejahateraan taraf hidup dikalangan
masyarakat penerima manfaat. Sehingga
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Implementasi Kebijakan Program Beras
Miskin (Raskin) di Kelurahan Moro
termasuk target group dimana rumah tangga
sasaran mengalami perubahan dan
peningkatan kesejahteraan taraf hidup
dikalangan masayarakat penerima manfaat
karena masyarakat berpendapatan rendah
bisa merasakan program tersebut. Selain itu
juga bisa meningkatkan akses masyarakat
berpendapatan rendah dalam pemenuhan
kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu
hak dasarnya, dan bantuan kebijakan
program raskin dari pemerintah juga sudah
jelas dapat membantu dan mengurangi
beban pengeluaran pendapatan rumah
tangga sasaran khususnya di kebutuhan
pangan mereka.
3. Unsur Pelaksana
Unsur pelaksana (implementor) baik
organisasi atau perorangan untuk
bertanggung jawab dalam memperoleh
pelaksanaan dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.
Adapun unsur pelaksana atau
implementor yang bertanggung jawab
terhadap keberhasilan program adalah aparat
birokrasi pemerintah secara berjenjang,
mulai dari aparat birokrasi pada tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi hingga tingkat nasional.
Adapun indikatornya dapat dilihat
sebagai berikut :
a. Adanya peran dari Kelurahan/Kepala
Desa untuk membantu dalam
mengatasi masalah kemiskinan
masyarakat kelurahan/desa yang
sedang dihadapi.
b. Adanya kerjasama semua pihak yang
terkait dalam melaksanakan program
Beras Miskin (Raskin) agar berjalan
sebagai mana mestinya.
23
Pada pelaksanaan kebijakan program
beras miskin ini sasaran utamanya adalah
masyarakat miskin yang berpendapatan
rendah agar dapat membantu untuk
memenuhi kebutuhan pangan keluarga
mereka.
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis bahwa terlihat jelas
dilapangan bantuan beras yang diberikan
pemerintah tidak tepat sasaran untuk
masyarakat miskin yang membutuhkan
bantuan beras tersebut. Hal ini terjadi karena
pendataan penetuan masyarakat miskin dari
pihak BPS yang tidak sama dengan pihak
kelurahan tersebut. BPS juga mendata
dengan tidak teliti dan ingin cepat mencapai
target yang ditentukan oleh pusat, sehingga
masih banyak masyarakat yang benar-benar
termasuk kedalam kategori miskin tidak
terdata oleh BPS untuk mendapatkan
bantuan beras miskin, bahkan masyarakat
yang tergolong mampu yang mendapatkan
bantuan beras miskin tersebut.
Berdasarkan penelitian dilapangan
yang dilakukan oleh penulis bahwa masih
banyak masayarakat yang seharusnya
menerima program beras miskin ini, tetapi
masyarakat tersebut tidak termasuk sebagai
sasaran program beras miskin. Hal ini
dikarenakan pendataan yang dilakukan oleh
BPS (Badan Pusat Statistik) tidak mendata
langsung kelapangan, akibatnaya masih ada
masayarakat yang belum terdata sebagai
penerima manfaat. Sehingga masyarakat
merasa kecewa dengan pendataan yang
dilakukan, dan masyarakat yang merasa
dirinya tidak termasuk sebagai penerima
manfaat selalu menanyakan kepada RT,
RW, maupun kepada pihak Kelurahan
kenapa mereka tidak termasuk sebagai
penerima manfaat. Mereka menilai
pendataan penerima manfaat yang dilakukan
oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tidak tepat
sasaran, penerimanya kebanyakan yang bisa
dikategorikan masayarakat mampu.
Selain itu dapat dilihat dari pendataan
yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat
Statistik) yang jarang sekali melakukan
pendataan ulang setiap tahunnya dalam
menentukan apakah masih ada masyarakat
yang termasuk dalam kategori miskin dan
apakah masyarakat yang sudah termasuk
dalam kategori miskin ini mengalami
perubahan dari yang tidak kurang mampu
menjadi mampu. Maka pihak BPS
semestinya mendata untuk masyarakat yang
sudah mampu diganti dengan masyarakat
yng kurang mampu. Hal ini menunjukkan
bahwa pihak BPS jarang sekali melakukan
pendataan ulang setiap tahunnnya malahan
bisa dikatakan tidak pernah sama sekali
melakukan pendataan ulang untuk
masyarakat yang kurang mampu di
Kelurahan Moro.
Dapat dilihat bahwa masih banyak
masyarakat merasa tidak puas dengan hasil
pendatan yang dilakukan oleh BPS,
masyarakat merasa pendataan yang
dilakukan itu tidak sesuai dengan kenyataan
dilapangan. Hal ini menunujukkan masih
banyak masyarakat yang termasuk dalam
kategori kurang mampu tidak didata,
malahan untuk masyarakat yang didata itu
termasuk dalam kategori mampu yang
24
mendapatkan program dari pemerintah
pusat. Sehingga masyarakat perlu didata
ulang agar tidak ada lagi masyarakat yang
berhak mendapatkan program tersebut tidak
terdata namanya sebagai rumah tangga
sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di
Kelurahan tempat mereka tinggal.
Berdasarkan penelitian dilapangan
yang dilakukan penulis bahwa Kelurahan
Moro telah mampu melaksanakan program
Raskin ini dengan sebaik-baiknya, dan bisa
dikatakan sudah cukup baik. Kelurahan
Moro juga telah menyalurkan program ini
sesuai dengan data yang diterima sebagai
rumah tangga sasaran penerima manfaat
(RTS-PM), dan masayarakat tidak merasa
kesulitan dalam pengambilan jatah beras,
dikarenakan beras telah disiapkan oleh
pelaksana penyaluran beras miskin dan
sudah ditimbang sesuai dengan aturan yang
berlaku. Hal ini sesuai dengan
tanggungjawab dan tugas dari pelaksanaan
program di tingkat Kelurahan dimana
Lurah/Kepala Desa beranggungjawab atas
pelaksanaan program Beras Mskin di
wilayahnya, dan pelaksana Distribusi Beras
Miskin mempunyai tugas memeriksa,
menerima dan menyerahkan beras,
menerima uang pembayaran harga tebus
beras (HTR), dan menyelesaikan
administrasi.
Penelitian dilapangan yang dilakukan
penulis bahwa pelayanan yang diberikan
oleh pihak Kelurahan Moro sudah baik dan
dilayani dengan sebaik-baiknya. Masyarakat
merasa terlayani saat datang di kantor
Kelurahan dan langsung mendapatkan beras
jatah tersebut setelah menyelesaikan
administrai, dan penerima tidak perlu lagi
menunggu begitu lama di kantor kelurahan
dan tidak perlu berdesak-desakan dengan
penerima yang lain. Sehingga masyarakat
merasa puas dengan kinerja yang dilakukan
oleh pihak Kelurahan, pelaksanaan
penyaluran beras miskin bekerja dengan
sungguh-sungguh dan tidak adanya
penyelewengan dalam pembagian beras
miskin dalam melaksanakan penyaluran
program ini. Respon pelaksana di Kelurahan
Moro dalam menjalankan tugas Beras
Miskin ini mencerminkan respon yang baik
dan mereka sadar betul bahwa pekerjaan
mereka merupakan pelayanan kepada
masyarakat.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk mengatasi masalah
tentunya akan dilakukan pengawasan
dengan adanya pelaksanaan kebijakan.
Pengawasan berupa pemantauan dengan
penilaian untuk tujuan pengendalian
pelaksanaan agar pelaksanaan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan dan
merupakan pencapaian kinerja dari
implementasi atau pelaksanaan. Hal ini
diharapakan kepada pemerintah daerah bisa
bekerja sama dengan instansi Kelurahan
untuk melakukan pengawasan dan
monitoring setiap penyaluran raskin di
Kelurahan Moro, agar pelaksanaan
penyaluran raskin di Kelurahan Moro dapat
berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi
masalah yang timbul akibat kurangnya
pengawasan dari pemerintah daerah demi
25
terciptanya tujuan yang ingin dicapai oleh
pemerintah pusat.
Berdasarkan data diatas dapat juga
dianalisis apakah unsur pelaksana
bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan
pengawasan dari proses implemetasi
program raskin mulai dari aparat birokrasi
pada tingkat kelurahan/desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat
nasional. Dengan pengukuran sebagai
berikut :
= 55%
Berdasarkan perhitungan diatas,
diperoleh hasil yaitu sebesar 55% dan
berdasarkan standard pengukuran yang telah
ditetapkan jika hasil perhitungan berjumlah
0 sampai dengan 50%, maka dapat
dikategorikan unsur pelaksana tidak
terlaksana dengan baik atau tidak berhasil
dalam proses implentasi program raskin
dimana terdapat masyarakat yang kurang
mampu tidak merasakan program raskin
tersebut. Jika hasil perhitungan 51% sampai
dengan 100% maka dapat dikategorikan
unsur pelaksana terlaksana dengan baik atau
berhasil dalam proses implentasi program
raskin. Sehingga dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
Program Beras Miskin (Raskin) di
Kelurahan Moro termasuk unsur
pelaksanaanya bertanggungjawab dalam
melaksanakan program raskin dimana
adanya kerjasama dari instansi yang terkait
sehingga pelaksanaan program raskin ini
bisa berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Program ini tidak akan berjalan
dengan baik apabila tidak adanya kerjasama
dari instansi-instansi yang terkait sehingga
proses program raskin tidak berjalan dengan
semestinya.
F. PENUTUP
Berdasarkan rumusan masalah dalam
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
Implementasi Kebijakan Program Beras
Miskin (Raskin) di Kelurahan Moro
Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
Tahun 2012-2014, penulis membagi tiga
kategori atau tiga dimensi yaitu adanya
program atau kebijaksanaan yang
dilaksanakan, target group, dan unsur
pelaksana serta indikator-indikatornya
kemudian dikembangkan menjadi 20
pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Hal ini
berdasarkan hasil penelitian dengan
indikator sebagai berikut:
1. Adanya Program atau Kebijaksanaan
yang dilaksanakan
Dari hasil kuesioner yang ditebarkan
kepada responden dan dianalisis pada bab
sebelumnya dengan persentase 87% proses
implementasi program raskin di Kelurahan
Moro dapat dikatakan adanya aktivitas
atau kegiatan implementasi/pelaksanaan
kebijakan program beras miskin (raskin),
karena masyarakat berpendapatan rendah
bisa merasakan program tersebut. Selain
itu juga bisa meningkatkan akses
masyarakat berpendapatan rendah dalam
26
pemenuhan kebutuhan pangan pokok
sebagai salah satu hak dasarnya, dan
bantuan kebijakan program raskin dari
pemerintah juga sudah jelas dapat
membantu dan mengurangi beban
pengeluaran pendapatan rumah tangga
sasaran khususnya di kebutuhan pangan
mereka.
2. Target Group
Selanjutnya pada dimensi target group
hasil kuesioner yang ditebarkan kepada
responden dan dianalisis pada bab
sebelumnya yaitu sebesar 79% terlihat
bahwa Implementasi Kebijakan Program
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Moro
sesuai dengan target group dimana rumah
tangga sasaran mengalami perubahan dan
peningkatan kesejahteraan taraf hidup
dikalangan masayarakat penerima manfaat
karena masyarakat berpendapatan rendah
bisa merasakan program tersebut. Selain
itu juga bisa meningkatkan akses
masyarakat berpendapatan rendah dalam
pemenuhan kebutuhan pangan pokok
sebagai salah satu hak dasarnya, dan
bantuan kebijakan program raskin dari
pemerintah juga sudah jelas dapat
membantu dan mengurangi beban
pengeluaran pendapatan rumah tangga
sasaran khususnya di kebutuhan pangan
mereka.
3. Unsur Pelaksana
Kemudian dari dimensi unsur
pelaksana, dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan kuesioner yang diberikan
kepada responden dengan persentase
sebesar 55% bahwa Implementasi
Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin)
di Kelurahan Moro termasuk unsur
pelaksanaanya bertanggungjawab dalam
melaksanakan program raskin dimana
adanya kerjasama dari instansi yang terkait
sehingga pelaksanaan program raskin ini
bisa berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Program ini tidak akan berjalan
dengan baik apabila tidak adanya
kerjasama dari instansi-instansi yang
terkait sehingga proses program raskin
tidak berjalan dengan semestinya.
Berdasarkan hasil pemaparan tentang
implementasi kebijakan program beras
miskin (raskin) di kelurahan moro
kecamatan moro kabupaten karimun tahun
2012-2014, dapat penulis simpulkan bahwa
pelaksanaan program beras miskin di
kelurahan moro sudah berjalan baik
walaupun ada beberapa indikator penyaluran
yang tidak sesuai dengan tujuan dan
keberhasilan program. Penyaluran yang
dilaksanakan telah diterima oleh seluruh
penerima manfaat dan tidak adanya
penyelewengan yang dilakukan oleh
kelurahan moro. Bantuan beras bersubsidi
atau beras miskin ini yang diberikan oleh
pemerintah pusat yang dijalankan oleh
pemerindah daerah sudah disalurkan dengan
baik ke wilayah RT atau RW di kelurahan
moro yang terdiri dari 19 RT dan 7 RW.
Proses penyaluran juga sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang telah ditentukan oleh
pemerintah pusat dan dijalankan dengan
baik oleh pemerintah daerah.
27
Adapun indikator penyaluran yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan
keberhasilan program yaitu sasaran dan
waktu yang belum sepenuhnya tercapai
seperti hipotesa peneliti yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai
masyarakat yang sejahtera tetapi tetap
mendapatkan Beras Miskin, sedangkan
masyarakat yang betul-betul dalam kategori
miskin tidak merasakan program ini, hal ini
terjawab dari jawaban masyarakat penerima
program beras miskin dimana 36 orang dari
66 responden atau 55% menjawab masih ada
masyarakat yang berhak menerima program
beras miskin ini tetapi tidak mendapatkan
program tersebut. Maka dari itu, penulis
simpulkan bahwa terlihat jelas dialapangan
bantuan beras miskin yang diberikan
pemerintah tidak tepat sasaran untuk
masyarakat miskin yang membutuhkan
bantuan beras terebut. Hal ini terjadi karena
pendataan penetuan masyarakat miskin dari
pihak BPS yang tidak sama dengan pihak
kelurahan tersebut, sehingga masih banyak
masyarakat yang benar-benar termasuk
kedalam kategori miskin tidak terdata oleh
BPS untuk mendapatkan bantuan beras
miskin, bahkan masyarakat yang tergolong
mampu yang mendapatkan bantuan beras
miskin tersebut.
Fenomena lainnya adalah pendistribusian
Beras Miskin kepada masyarakat Kelurahan
Moro yang kadang terlambat.
Pendistribusian ini dilakukan dengan cara
memberitahukan kepada RT satu persatu,
dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti
mengenai datangnya Beras Miskin ini.
Pelaksanaan penyaluran beras miskin yang
dilakukan oleh pemerintah daerah agar
kelancaran waktu proses penyaluran beras
miskin ini terbilang rendah dimana bantuan
beras miskin yang diberikan pemerintah
selalu datang tidak tepat waktu, pembagian
beras miskin ini diberikan pertiga bulan
sekali dengan tanggal yang tidak ditentukan.
Selama ada ada keterlambatan waktu saat
penyaluran Beras Miskin pihak Kelurahan
menginformasikan kepada RT, agar
masayarakat tersebut tidak bertanya-tanya
lagi kapan beras datang. Hal ini juga
menjadi kendala masyrakat miskin untuk
menebus harga Beras Miskin yang terlalu
mahal bagi mereka dan juga menimbulkan
beban kepada masyarakat penerima beras
miskin tentang biaya yang seharusnya
dikeluarkan dalam membeli raskin.
Bersadarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, dengan beberapa permasalahan
yang dihadapi dari hasil penelitian ini,
sebagaimana yang penulis jelaskan diatas,
maka penulis ingin memberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah kabupaten
Karimun beserta instansi Kelurahan
Moro diharapkan agar lebih
meningkatkan pengawasan dan
monitoring evaluasi setiap tahunnya,
agar pelaksanaan penyaluran Raskin
berjalan dengan baik, tidak ada
masalah lagi demi terciptanya tujuan
yang dicapai;
2. Kepada pihak BPS diharapkan bisa
bekerja sama dengan pihak Kelurahan
Moro dalam pendataan, agar tidak ada
28
lagi masyarakat yang benar-benar tidak
mampu tidak mendapatkan bantuan
Raskin;
3. Diharapkan kepada Perum BULOG
bisa menjaga kualitas beras yang
datang dari pemerintah pusat, agar
kebutuhan pangan masyarakat bisa
terpenuhi dengan baik;
4. Kepada masyarakat diharapkan bisa
memahami benar tujuan utama dari
program Raskin ini, hanya untuk
membantu mengurangi beban
pengeluaran pendapatan masyarakat
yang berpendapatan rendah, agar
masyarakat tersebut bisa merasakan
kehidupan yang sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
Hafsah, Mohammad Jafar. 2008. Pengetasan
Kemiskinan Melalui Pemberdayaan
Masyarakat, Bandung: Iris Press.
Muhammad, Abdul Kadir. 2007, Metodologi
Penelitian, Bandung: Citra Aditya.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik,
Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media
Komputindo.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi
(Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta:
Rineka Cipta.
Ndraha, Talizuhu. 2011. KYBERNOLOGY:
Ilmu Pemerintahan Baru jilid 2,
Jakarta: Rineka Cipta
Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Ratih
Sulistyastuti. 2012. Implementasi
Kebijakan Publik: Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia.
Yogyakarta: Gava Media.
Sarwono, Jonatahan. 2005. Metode
Penelitian Kualitatif dan Kualitatif.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian.
1989. Metode Penelitian Survei.
Jakarta : LP3ES.
Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik,
Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka pelajar
Sumaryadi, I. Nyoman, 2005, Efektivitas
Implementasi Kebijakan Otonomi
Daerah. Jakarta, Citra Utama
Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, dan R&D. Bandung,
Alfabeta,cv.
Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. Metode
Penelitian Sosial : Berbagai
29
Alternatif Pendekatan, Malang:
Intrans Publishing.
Syafi'i,Inu Kencana, dkk. 2006. Ilmu
Administrasi Publik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Usman, Husaini. Akbar, dan Purnomo
Setiady. 2006. Metodologi
Penelitian Sosial. Bandung: Bumi
Aksara
Umar, Husein, 2011, Metode Penelitian
Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,
Jakarta : Rajawali Pers.
Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis
Kebijakan (dari Faktor Formulasi
ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara, Edisi Kedua). Jakarta:
Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik
Teori dan Proses. Yokyakarta:
Media Presindo.
. 2012. Kebijakan Publik (Teori,
Proses,dan Studi
Kasus),Yogyakarta: Caps.
Jurnal
Agus Astuti, Ardiana. 2015, Implementasi
kebijakan Program Beras Miskin
(Raskin) Di Kelurahan Kijang Kota
Kabupaten Bintan. Tanjungpinang:
Universitas Mritim Raja Ali Haji.
Maizarah. 2015, Evaluasi Kebijakan
ProgramRaskin (Studi Di
Kelurahan Tanjungpinang Barat
Kecamatan Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang Tahun 2014).
Tanjungpinang: Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
Wahyuni, Ayu. 2014, Implementasi
Kebijakan Raskin (Beras Untuk
Rumah Tngga Miskin) Studi Kasus
Desa Toapaya Selatan Kecamatan
Toapaya Kabupaten Bintan Tahun
2012. Tanjungpinang: Universitas
Maritim Raja Ali Haji.
Puji Astuti, Rina. 2014, Studi Tentang
Pelaksanaan Program Beras
Miskin (Raskin) Bagi Keluarga
Miskin Di Desa Gunung Makmur
Kecamatan Babulu Kabupaten
Penajam Paser Utara. Samarinda:
Universitas Mulawarman.
Dokumen
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Republik
Indonesia tentang Pedoman Umum
Raskin 2014