Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANGERANG
PINTAR PADA JENJANG PENDIDIKAN SMAN, SMKN DAN MAN DI
KABUPATEN TANGERANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Disusun oleh:
ANDRIANTO
6661110794
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
BANTEN 2017
Jangan biarkan mimpimu tergeletak tak bertuan
Rampas Menara itu
Pijarkan cahayamu - JRX
“Skripsi ini kupersembahkan untuk
Kedua orangtuaku yaitu
Almarhum Ayah (Imanudin) dan Ibu (Surnah Winingsih),
Kakakku (Arif Sugiri), dan Adikku (Irmawati)
Terimakasih untuk kasih sayang, cinta, doa,
dan motivasinya yang tak pernah henti.
ABSTRAK
Andrianto. NIM 6661110794. Skripsi. 2017. Implementasi KebijakanProgram Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKNDan MAN Di Kabupaten Tangerang. Program Studi Ilmu AdministrasiNegara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan AgengTirtayasa. Pembimbing I : Dr. Dirlanudin, M.Si dan Pembimbing II : YeniWidyastuti, S.Sos, M.Si
Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era otonomi,karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dankebijakan pembangunannya di sektor Pendidikan. Untuk mewujudkan programwajib belajar dua belas tahun, Pemerintah Kabupaten Tangerang menjaminseluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan melaluiBantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) melalui program Kartu TangerangPintar guna membantu peserta didik dari keluarga masyarakat berpenghasilanrendah agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa terbebani biayapersonal pendidikan. Fokus penelitian ini adalah implementasi program KartuTangerang Pintar di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakanadalah metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasikebijakan menurut model Van Mater dan Van Horn. Indikatornya terdiri darisumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan agenpelaksana, komunikasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan eksternal. Hasildari penelitian ini adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik.Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan programdiantaranya sumber daya kurang memadai, keterbatasan anggaran yang diberikan.belum optimalnya sosialisasi yang diberikan, kordinasi antar agen pelaksana yangmasih harus ditingkatkan serta rendahnya tingkat kepatuhan peserta didik danorangtua. Peneliti memberikan saran agar kordinasi dan sosialisai dari para agenpelaksana senantiasa dapat lebih ditingkatkan lagi agar program dapat berjalanoptimal dan tepat sasaran.
Kata kunci : implementasi, Kartu Tangerang Pintar, keluarga tidak mampu
ABSTRACT
Andrianto. NIM 6661110794. Thesis. 2017. The Implementation of KartuTangerang Pintar Program on SMAN, SMKN and MAN In KabupatenTangerang. Departement of Public Administration. Faculty of Social andPolitical Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor, Dr.Dirlanudin, M.Si; 2nd Advisor, Yeni Widyastuti, S. Sos, M.Si
The development of education is becoming increasingly strategic in autonomyera, because the region has ability and authority to determine the direction anddevelopment policies in education sector. To achieve compulsory education fortwelfth year program, Kabupaten Tangerang Government guarantees allteenagers of school’s age to get an education through Biaya Personal Pendidikan(BBPP) with Kartu Tangerang Pintar program to help students from low incomefamilies in order to keep them learning in school unencumbered personal cost ofeducation. Research Method which used was descriptive qualitative method andused the theory of policy implementation according to model of Van Mater andVan Horn. The indicators consist of resources, the characteristics of theimplementing agency, the attitudes or trends of the implementing agency,communication and activity of the implementing agency, and the externalenvironment. The results of this research is in the implementation has not runwell. Factors that support and hinder the programs such as inadequate resources,limitedness of donation. not optimal socialization, lack of loyalty from learnersand parents and coordination between the implementing agencies need to beimproved. recommendation of this research are for coordination and socializationof the implementing agencies Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang canalways be improved so that the program can run optimally and on target.
Keywords: implementation, Kartu Tangerang Pintar, students from poor families
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat,
rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta
salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Atas berkat rahmat, karunia dan ridho-
Nya pula peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi
Kebijakan Progran Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN,
SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang”.
Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Penyusunan skripsi ini tentu tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu
mendukung peneliti secara moril dan materiil, serta memberikan pengajaran dan
bimbingan maupun informasi yang dapat berguna sehingga tersusunnya skirpsi
ini. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan ungkapan terimakasih yang tak
terhingga kepada beberapa pihak, sebagai berikut:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto N, S.Sos. M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos. M.Si. sebagai Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Dr. Dirlanudin, M.Si. sebagai Dosen pembimbing I yang telah
memberikan saran dan arahan kepada peneliti selama proses bimbingan
berlangsung.
8. Yeni Widyastuti, S.Sos. M.Si. sebagai Dosen wali akademik dan
pembimbing II yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan
dan selama proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan saran
dan arahan kepada peneliti.
9. Dosen-dosen serta staff pada Program Studi Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memberikan ilmu dan
pengetahuan kepada peneliti.
10. Orang Tua tercinta, ayahanda (alm) Imanudin dan ibu Surnah Winingsih
yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil serta doa yang
tidak pernah henti untuk kesuksesan anak-anaknya di masa depan.
Kemudian kakak dan adik kandung peneliti, Arif Sugiri dan Irmawati yang
selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran penyusunan
skripsi ini.
11. Kawan terdekat peneliti Achmad Hafidz, Eko Djumantoro, Dendy Yudha,
yang selalu menemani peneliti sejak awal masuk di kampus Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa hingga saat ini serta selalu memberikan dukungan
dan doa mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
iii
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2011 khususnya
kelas B, terima kasih teman-teman telah membantu dalam penelitian ini,
susah senang semenjak awal bertemu sampai sekarang tidak akan pernah
terlupakan.
13. Sahabat terdekat peneliti dari Kreasi Anak Wayang dan Galang Putra
Football Club yang juga banyak memberikan motivasi, doa dan canda
tawa sehingga peneliti dapat menghilangkan kejenuhan dalam
menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh
informan penelitian yang telah berkontribusi banyak dalam penyusunan
skripsi ini serta pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam penyusunan
skripsi ini.
Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan
selelsainya penyusunan skripsi ini. Peneliti sebagai penyusun menyadari bahwa
akan adanya kekurangan, oleh karena itu peneliti juga mohon maaf jika terdapat
kesalahan dalam penelitian ini. Karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran
yang membangun demi untuk perbaikan penelitian ini demi untuk penyempurnaan
penelitian ini.
Tangerang, Mei 2017
Andrianto
NIM. 6661110794
iv
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR ...............................................................................i
DAFTAR ISI ...............................................................................iv
DAFTAR TABEL ...............................................................................vii
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................viii
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ...............................................................................1
1.2 Identifikasi Masalah ...............................................................................15
1.3 Batasan Masalah ...............................................................................16
1.4 Rumusan Masalah ...............................................................................16
1.5 Tujuan Penelitian ...............................................................................17
1.6 Manfaat Penelitian ...............................................................................17
BAB II DESKRIPSI TEORI
2.1 Deskripsi Teori ...............................................................................21
2.2 Kebijakan Publik ...............................................................................22
2.3 Kebijakan Pendidikan ...............................................................................24
2.3.1 Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan ...................24
2.3.2 Aspek-aspek Yang Tercakup Dalam Kebijakan Pendidikan .......27
2.3.3 Kriteria Kebijakan Pendidikan .......................................................29
2.4 Implementasi Kebijakan ...............................................................................30
4.4.1 Model Implementasi Kebijakan Publik ...........................................33
2.5 Program ...............................................................................42
2.5.1 Program Kartu Tangerang Pintar ...........................................43
2.5.2 Dasar Hukum Program Kartu Tangerang Pintar ...............................44
2.5.3 Persyaratan Penerima Program Kartu Tangerang Pintar...................46
2.5.4 Mekanisme Pengawasan Program Kartu Tangerang Pintar .......47
2.5.5 Unit Cost Program Kartu Tangerang Pintar ...............................48
v
2.5.6 Sanksi Program Kartu Tangerang Pintar...........................................49
2.6 Penelitian Terdahulu ...............................................................................49
2.7 Kerangka Berfikir ...............................................................................52
2.8 Asumsi Dasar ...............................................................................55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ...............................................................................56
3.2 Ruang Lingkup Penelitian ...................................................................58
3.3 Lokasi Penelitian ...............................................................................58
3.4 Variabel Penelitian ...............................................................................59
3.4.1 Definisi Konsep ...............................................................................59
3.4.2 Definisi Operasional ...................................................................59
3.5 Instrumen Penelitian ...............................................................................61
3.6 Informan Penelitian ...............................................................................63
3.7 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................65
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisa Data .......................................................72
3.9 Uji Keabsahan Data ...............................................................................75
3.10 Jadwal Penelitian ...............................................................................78
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ...................................................................79
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tangerang ...............................79
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten ..............................81
4.2 Deskripsi Data ...............................................................................87
4.2.1 Data Informan Penelitian .......................................................89
4.2.2 Analisis Data Penelitian ...................................................................91
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ...................................................................92
4.4 Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang
Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang .......93
4.4.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan .......................................................94
4.4.2 Sumber Daya ...............................................................................98
4.4.3 Karakteristik Agen Pelaksana ......................................................109
4.4.4 Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana ..................124
vi
4.4.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana ..................127
4.4.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik ..............................133
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................137
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ..........................................................................................149
5.2 Saran ..........................................................................................150
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
1.1 Peringkat Human Development Index Negara ASEAN .............................3
1.2 Data Penerima Kartu Tangerang Pintar 2016 .............................9
2.1 Mekanisme Pengawasan Program Kartu Tangerang Pintar .................47
2.2 Unit Cost Bantuan Biaya Personal Pendidikan .........................................48
2.3 Jenis Sanksi Program Kartu Tangerang Pintar .........................................49
3.1 Definisi Operasional Penelitian .................................................................60
3.2 Daftar Informan .............................................................................64
3.3 Pedoman Wawancara .............................................................................69
3.4 Jadwal Penelitian .............................................................................78
4.1 Informan Penelitian .............................................................................90
4.2 Data APK dan APM pada jenjang SMA, SMK, MA .............................97
4.2 Daftar Operator Kartu Tangerang Pintar .....................................................101
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .............................................................................54
3.1 Analisis Data Menurut Miles & Huberman .........................................74
4.1 Peta Administratif Kabupaten Tangerang .........................................80
4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang .................84
4.3 Pasal 10 Perbup No 55 Tahun 2014 .....................................................105
4.4 Pasal 6 Perbup No 55 Tahun 2014 .....................................................116
4.5 Format Laporan Pembelanjaan Kartu Tangerang Pintar .............................118
ix
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN II Surat Keterangan Penelitian
LAMPIRAN III Pedoman Wawancara
LAMPIRAN IV Catatan Lapangan dan Member Check
LAMPIRAN V Matriks Hasil Penelitian
LAMPIRAN VI Dokumentasi Penelitian
LAMPIRAN VII Data Pendukung Penelitian
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kemajuan suatu
negara, kemunduran atau kemajuan suatu negara dapat diukur dengan gambaran
dari pendidikannya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor utama untuk
dapat mencapai kemakmuran negara tersebut. Sekarang ini pendidikan juga
merupakan kebutuhan primer setiap manusia karena dari pendidikan tersebut akan
meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Di era global sekarang ini
yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi dalam
semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong
oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan
teknologi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pendidikan
di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan tentu saja bagi
masyarakat menengah ke bawah yang berada di garis kemiskinan.
Kualitas pendidikan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang
baik seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil Survei United Nations
Educational, Scientific and Cultual Organization (UNESCO) atau organisasi
internasional di bawah PBB yang mengurusi segala hal yang berhubunan dengan
pendidikan, sains, dan kebudayaan, terhadap kualitas pendidikan di Negara-negara
berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara.
Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14
negara berkembang (sumber : www.unesco.org/new/en/education Tahun 2016).
2
Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini dibawah Negara-negara yang baru
merdeka beberapa tahun lalu. Hasil studi United Nation for Development
Programme (UNDP) tentang HDI menyatakan bahwa Indonesia berada jauh
tertinggal dibanding negara-negara tetangga (http://hdr.undp.org Tahun 2016).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah
pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan
standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk
mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara
berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari
kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Rendahnya pendidikan suatu
bangsa akan berpengaruh terhadap terpuruknya peringkat HDI negara tersebut.
Padahal, peringkat HDI mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Peringkat
HDI itu sering dipakai sebagai pertimbangan oleh negara-negara lain dalam
pengambilan keputusan, misalnya terkait penanaman investasi.
Tiga parameter yang dijadikan ukuran HDI adalah pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi. Di tahun 2015, Human Development Index Indonesia menempati
peringkat ke 113 dari 188 negara di dunia (Human Development Report 2016).
Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang menempati urutan ke 11. Di
posisi tersebut, Indonesia berada di kelompok negara-negara medium human
development. Berbagai negara yang berada di kelompok medium human
development seperti Indonesia adalah negara Timor Leste, mongolia, mesir,
Paraguay, Philipina, Afrika Selatan, Iraq, India, Bangladesh, dan lain-lain.
Negara-negara dalam kategori very high human development antara lain:
3
Norwegia, Australia, Amerika Serikat, jerman, Belanda, Canada, Singapura,
Inggris, jepang, Korea Selatan. Negara-negara tetangga Indonesia di Asia
tenggara secara urutan human development index adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1Peringkat Human Development Index
Negara-Negara Asia Tenggara
Negara Peringkat
Singapore 11Brunei Darussalam 31Malaysia 62Thailand 93Indonesia 113Philippines 115Viet Nam 116Timor Leste 128Laos 141Cambodia 143Myanmar 148
Sumber: UNDP. Human Development Report Tahun 2016
Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia masih jauh tertinggal
dibanding negara-negara tetangga terdekat. Dalam bidang pendidikan, saat ini
Indonesia adalah negara yang jauh tertinggal oleh negara-negara di Asia
Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga
negara terbesar jumlah penduduknya di Asia Tenggara. Namun demikian, kualitas
manusia Indonesia masih jauh tertinggal. Di tahun 2000, Development Index
Indonesia menempati peringkat 105 dari 174 negara di dunia. Indonesia telah
berusaha keras membangun negeri, khususnya sumber daya manusianya selama
bertahun tahun. Namun ternyata, lima belas tahun berikutnya, di tahun 2016 hasil
4
survei menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di urutan 113 dari 187 negara
dunia.
Ketertinggalan Human Development Index Indonesia tercermin dari
ketertinggalannya dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia yang
masih rendah menyebabkan daya saing Indonesia rendah. Dampak dari
ketinggalan dalam bidang pendidikan adalah sangat serius karena di era saat ini,
pencipta kesejahteraan yang utama adalah kecerdasan dan kreativitas masyarakat
suatu bangsa. Bangsa yang cerdas dan kreatif dipastikan berjaya. Adapun bangsa
yang tak cerdas, tak terdidik akan menjadi bangsa terbelakang, meskipun alamnya
kaya. Pendidikan meningkatkan kecerdasan dan membangun karakter bangsa.
Korupsi yang merajalela sampai saat ini merupakan perwujudan nyata hasil
karakter bangsa. Melihat kondisi tersebut, diperlukan revolusi pendidikan yang
dimulai sejak anak usia dini. Revolusi pendidikan harus dilakukan secara besar-
besaran di seluruh negara Indonesia.
Pelayanan sektor pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurang
mampu menjadi tantangan besar mengingat kondisi ekonomi makro yang belum
kondusif. Dalam konteks inilah, maka pemerintah berkewajiban untuk
menyediakan pendidikan yang gratis dan bermutu kepada setiap warga negara
sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 31 Ayat (1)
”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Ayat (2) “Setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai”.
Amanat konstitusi ini diperkuat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya
5
Pasal 34 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa
memungut biaya”, dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “wajib belajar
merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat”. Konsekuensi dari
amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara pada tingkat
pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan lain yang
sederajat.
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memberlakukan konsep Wajib
Belajar Pendidikan Dasar. Wajib Belajar Pendidikan Dasar ini diawali dengan
pencanangan program Wajib Belajar Sekolah Dasar Enam Tahun, yang dimulai
pada tanggal 2 Mei 1984, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Tahun 2015
109.94% (Badan Pusat Statistik 2016). Salah satu indikator penuntasan program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar diukur dengan APK. APK adalah jumlah seluruh
anak yang sekolah dibagi jumlah anak usia sekolah tersebut. Usia anak Sekolah
Dasar (SD) adalah 7-12 tahun, sedangkan SMP adalah 13-15 tahun. Sukses
dengan program Wajib Belajar Sekolah Dasar Enam Tahun kemudian pemerintah
melanjutkan dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
atau setara dengan pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan
yang sederajat. Pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
sebagai payung hukumnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah
No 47 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun.
6
Kemudian dalam upaya meningkatkan akses pendidikan guna menunjang
terselenggaranya Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Pemerintah Kabupaten
Tangerang memberikan bantuan biaya personal pendidikan melalui Program
Kartu Tangerang Pintar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga sangat
miskin atau miskin yang belum mendapatkan bantuan pada program Bantuan
Siswa Miskin (BSM) dan bagi peserta didik yang berprestasi.
Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah
Kabupaten Tangerang menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan
pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan
kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan
Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Masyarakat
Berpenghasilan Rendah. Disamping memberikan Biaya Operasional Pendidikan
(BOP) Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memberikan bantuan sosial biaya
personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu
Tangerang Pintar guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti
pembelajaran di sekolah tanpa terbebani biaya personal guna membantu mereka
agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk
Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) mekanisme penyaluranya diatur
dalam Peraturan Bupati Tangerang No.55 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang. Peraturan Bupati ini
bertujuan untuk :
a. Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahunb. Mencegah peserta didik dari MBR pada SMAN, SMKN, dan MAN yang
kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan dan menarikpeserta didik untuk bersekolah.
7
c. Memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah pertama atau madrasahtsanawiyah atau yang sederajat dari MBR agar dapat melanjutkanpendidikan ke jenjang berikutnya; dan
d. Memberi penghargaan atau motivasi peserta didik SMAN, SMKN danMAN yang berprestasi
Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin strategis di era
otonomi, karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan
arah dan kebijakan pembangunannya di sektor pendidikan. Sesuai dengan UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 Ayat (5)
dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011
tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 3 Ayat (2) Pemerintah
Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses
pelayanan pendidikan yang bermutu, bagi peserta didik yang orang tua/ walinya
tidak mampu membiayai pendidikan. Dalam hal ini maka Pemerintah Kabupaten
Tangerang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menentukan arah
kebijakan di bidang pendidikan, mengemban tugas untuk melaksanakan
pembangunan bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya
populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu di wilayah
perkotaan. Di Kabupaten Tangerang masih dapat kita temukan banyak anak-anak
yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terhalang oleh mahalnya
biaya pendidikan itu sendiri, dimana di era yang semakin modern ini maka akan
8
semakin meningkatnya kebutuhan personal yang harus mereka penuhi untuk
mendapatkan pendidikan.
Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu daerah tingkat dua yang menjadi
bagian dari wilayah Propinsi Banten, merespon program kebijakan pendidikan
dengan menerbitkan kebijakan program di bidang pendidikan dengan
menyelanggarakan Kartu Tangerang Pintar pada jenjang SMAN, SMKN dan
MAN. Kartu Pintar Kabupaten Tangerang adalah kartu bagi peserta didik sebagai
kartu untuk mendapatkan Biaya Personal Pendidikan khusus dalam bentuk ATM
untuk peserta didik. Pembayaran Kartu Pintar Kabupaten Tangerang bagi peserta
didik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tangerang. Pemerintah Daerah Tangerang mengeluarkan belanja untuk Bidang
Pendidikan pada Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan dana sebesar Rp.
4.080.000.000,- untuk program pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan
(BBPP), Alokasi program Kartu Tangerang Pintar untuk masing-masing penerima
ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun. Program
Kartu Tangerang Pintar dilaksanakan secara merata diseluruh SMA / SMK dan
MA Negeri Di Kabupaten Tangerang. Adapun rincian penerima Kartu Tangerang
Pintar sebagai berikut :
9
Tabel 1.2Data Penerima Kartu Pintar Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2016
NO SEKOLAHJUMLAH
PENERIMAKET
1 SMAN 1 KAB. TANGERANG 1132 SMAN 2 KAB. TANGERANG 3663 SMAN 3 KAB. TANGERANG 1324 SMAN 4 KAB. TANGERANG 2025 SMAN 5 KAB. TANGERANG 1346 SMAN 6 KAB. TANGERANG 897 SMAN 7 KAB. TANGERANG 858 SMAN 8 KAB. TANGERANG 1269 SMAN 9 KAB. TANGERANG 112
10 SMAN 10 KAB. TANGERANG 12911 SMAN 11 KAB. TANGERANG 11112 SMAN 12 KAB. TANGERANG 2413 SMAN 13 KAB. TANGERANG 3214 SMAN 14 KAB. TANGERANG 5815 SMAN 15 KAB. TANGERANG 22816 SMAN 16 KAB. TANGERANG 9117 SMAN 17 KAB. TANGERANG 17018 SMAN 18 KAB. TANGERANG 14919 SMAN 19 KAB. TANGERANG 19820 SMAN 20 KAB. TANGERANG 37321 SMAN 21 KAB. TANGERANG 14922 SMAN 22 KAB. TANGERANG 10323 SMAN 23 KAB. TANGERANG 4324 SMAN 24 KAB. TANGERANG 9725 SMAN 25 KAB. TANGERANG 6526 SMAN 26 KAB. TANGERANG 24227 SMAN 27 KAB. TANGERANG 11328 SMAN 28 KAB. TANGERANG 12729 SMAN 29 KAB. TANGERANG 8030 SMKN 1 KAB. TANGERANG 27731 SMKN 2 KAB. TANGERANG 21132 SMKN 3 KAB. TANGERANG 10233 SMKN 4 KAB. TANGERANG 19534 SMKN 5 KAB. TANGERANG 43735 SMKN 6 KAB. TANGERANG 13936 SMKN 7 KAB. TANGERANG 18037 SMKN 8 KAB. TANGERANG 14938 SMKN 9 KAB. TANGERANG 13239 SMKN 10 KAB. TANGERANG 18240 SMKN 11 KAB. TANGERANG 8841 SMKN 12 KAB. TANGERANG 7041 MAN BALARAJA 5542 MAN TIGARAKSA 16843 MAN KRONJO 14344 MAN MAUK 248
JUMLAH 6.717
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2016
10
Berdasarkan tabel diatas penerima kartu pintar 2016 berjumlah 6.717
siswa dan sasaran penerima program Kartu Tangerang Pintar adalah siswa
SMA/SMK/MA Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam
buku pedoman program Kartu Tangerang Pintar dijelaskan Penerima program
adalah peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau memiliki
prestasi yang berdomisili dan pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten
Tangerang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Berbeda dengan program BOP dimana dana BOP tidak diberikan langsung
kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah.
Penerima Kartu Tangerang Pintar adalah seluruh siswa yang kurang mampu
berdomisisli di Tangerang yang telah mendaftarkan dirinya dan menyerahkan
semua syarat yang telah ditentukan pemerintah, siswa dari luar tangerang tetapi
bersekolah di tangerang juga dapat menerima bantuan asalkan memiliki NIS Di
Tangerang dan siswa itu berasal dari kalangan kurang mampu.
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai
macam persoalan yang ada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan temuan-temuan di
lapangan seiring dengan pelaksanaan program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang
memang masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Sebagaimana
lazimnya suatu kebijakan, Program Kartu Tangerang Pintar mengalami berbagai
macam kendala dalam mencapai tujuannya. Kendala-kendala tersebut muncul
bersamaan dengan berjalannya pelaksanaan Program Kartu Tangerang Pintar itu
sendiri. Salah satu kendala yang sangat mungkin terjadi adalah dalam hal
keakuratan data. Data yang terseleksi sebagai peserta didik penerima Kartu
11
Tangerang Pintar haruslah data yang memenuhi kriteria cermat, akuntabel dan
tepat sasaran. Data yang tidak cermat, tidak akuntabel dan tidak tepat sasaran
menjadi peluang terbukanya penyimpangan dana BBPP yang disalurkan melalui
program Kartu Tangerang Pintar tersebut.
Program Kartu Tangerang Pintar dilaksanakan secara merata diseluruh
SMA, SMK dan MA Negeri di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang bahwa jumlah siswa penerima Kartu
Tangerang Pintar diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang sebanyak 6.717.
Sasaran untuk program pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP)
bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), jumlah
siswa miskin penerima program Kartu Tangerang Pintar yang bersumber dari
hasil pendataan PPLS tahun 2014 sejumlah 4.000. Meskipun diakui adanya siswa
penerima Kartu Tangerang Pintar yang tidak tercatat dalam data PPLS, namun
selisih yang cukup besar (2.717) menunjukkan terbukanya kemungkinan
pemberian Kartu Tangerang Pintar yang tidak tepat sasaran. Terlebih jumlah itu
akan bertambah seiring adanya usulan penerima Kartu Tangerang Pintar tahun
2016. (sumber:www.kpkt.org)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku Kasi Kesiswaan
Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Tangerang, 26 Agustus 2015 menyatakan
bahwa untuk dapat menikmati fasilitas program Kartu Tangerang Pintar ada
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat Kabupaten Tangerang,
persyaratan untuk mendapatkan program Kartu Tangerang Pintar tersebut adalah
siswa SMA, SMK dan MA Negeri berdasarkan data PPLS dari BPS terdaftar
12
sebagai peserta didik memiliki NISN dan melampirkan SKTM. Salah satu
persyaratan yang harus dimiliki oleh calon penerima program Kartu Tangerang
Pintar dalam tahap penyeleksian program ini adalah kepemilikan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diterbitkan oleh pihak kelurahan.
Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang ada di juknis dan didukung oleh
SKTM yang dimiliki oleh siswa maka siswa calon penerima dapat mengusulkan
siswanya untuk mendapatkan Kartu Tangerang Pintar. mekanisme ini yang hanya
mengandalkan SKTM dapat dilihat dari kebenaran atau tidaknya kondisi ekonomi
dari siswa tersebut sehingga kriteria tidak mampu sebagai dasar penerbitan SKTM
oleh Kelurahan yang dipersyaratkan dalam usulan Kartu Tangerang Pintar perlu
dirumuskan dengan indikator dan parameter yang terstandar dengan jelas
Dalam Buku Pedoman Program Kartu Tangerang Pintar dijelaskan bahwa
setelah membelanjakan dananya siswa membuat laporan dan diserahkan ke
sekolah masing-masing tetapi masih ada yang belum memahami dan menaati
peraturan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh staf sekolah bahwa
memang masih ada siswa yang belum menyerahkan laporan keuangan ke sekolah
dikarenakan orangtua siswa tidak banyak yang mengetahui mekanisme format
laporan keuangan yang harus diserahkan kepada pihak sekolah (Sumber :
wawancara dengan Pak Pudih Staf SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, 5
Oktober 2015).
Program Kartu Tangerang Pintar diperuntukan bagi peserta didik yang
tidak mampu dan berprestasi. Dana tersebut dapat diterima langsung oleh
penerima Kartu Tangerang Pintar berupa Kartu ATM Bank BJB atas nama siswa
13
yang bersangkutan, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang kesulitan
dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan karena dana tersebut dapat
langsung diterima oleh tiap-tiap siswa penerima Kartu Tangerang Pintar.
Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik dari
Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA Negeri melalui Kartu Tangerang Pintar didasarkan pada
perhitungan besaran unit cost per peserta didik per bulan untuk satu tahun
anggaran adalah sebesar Rp. 85.000,- (Rp. 1.020.000/ tahun). Biaya Personal
Pendidikan pada program Kartu Tangerang Pintar dapat digunakan untuk
transportasi, buku tulis, alat tulis sekolah, sepatu, pembelian pakaian seragam, tas
serta biaya kursus.
Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada Bapak Sigit
selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 26 Agustus 2015
ditemukan bahwa penyalahgunaan dana Kartu Tangerang Pintar yang dilakukan
penerima Kartu Tangerang Pintar terjadi karena kurangnya pengawasan yang
dilakukan oleh pihak sekolah. Pengawasan yang dilakukan selama ini masih
terbilang lemah karena pengawasan yang diberikan oleh sekolah Dinas
Pendidikan Kabuapten Tangerang hanya menyentuh pada tahap verifikasi data
tentang pengajuan peserta. pengawasan dalam hal laporan penggunaan dana Kartu
Tangerang Pintar yang telah digunakan oleh siswa penerima Kartu Tangerang
Pintar lebih banyak dititikberatkan di sekolah, sehingga sekolah yang menjadi
ujung tombak dalam hal ini kerepotan dalam mengawasi dan melayani siswa-
14
siswinya karena tidak adanya seksi atau staff sekolah yang khusus menangani
dalam hal pengawasan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar
Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada Bapak Pudih
Staf SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, 5 Oktober 2015 ditemukan pula
kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana
program Kartu Tangerang Pintar, bahwa sosialisasi yang dilakukan Dinas
Pendidikan lebih sering dilakukan kepada sekolah saja sehingga sekolah merasa
terbebani untuk menyampaikan kembali hasil sosialisasi yang disampaikan Dinas
Pendidikan kepada orang tua siswa karena tidak ada staff khusus yang
memberikan pelayanan program ini di sekolah.
Peningkatan akses informasi mengenai program Kartu Tangerang Pintar
yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan salah satu
bentuk komunikasi yang dilakukan untuk memaksimalisasi program ini dalam
menyentuh seluruh lapisan masyarakat juga masih belum dapat dirasakan orang
tua siswa karena sarana informasi yang dikelola oleh Bidang DikMen Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui www.kpkt.org masih belum optimal
mengenai informasi yang dibutuhkan pihak siswa atau sekolah karena masih
belum dikelola dengan baik sehingga sangat menyulitkan pihak siswa dan sekolah
untuk mencari data yang dibutuhkan atau berita terbaru dari Kartu Tangerang
Pintar. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut membuktikan
bahwa penyelenggaraan program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang belum
optimal dalam menjalankan fungsinya menangani permasalahan pendidikan Di
Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka
15
meningkatkan peran dan fungsi Kartu Pintar Kabupaten Tangerang. Peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan
Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN dan MAN
Di Kabupaten Tangerang”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka
peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
a. Adanya indikasi berlakunya siswa penerima program yang tidak tepat
sasaran atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah
Kabupaten Tangerang pasalnya masih terdapat siswa mampu yang
menerima Kartu Tangerang Pintar.
b. Rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan mentaati
ketentuan program Kartu Tangerang Pintar.
c. Pengawasan dari pelaksana program Kartu Tangerang Pintar masih
belum optimal karena pengawasan yang diberikan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang hanya menyentuh pada tahap
verifikasi data tentang pengajuan peserta tidak sampai kepada tahap
pengeluaran dan penggunaan dana Biaya Personal Pendidikan.
d. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang kepada orang tua siswa ataupun masyarakat sebagai upaya
memberikan kemudahan dalam hal pemberian informasi mengenai
program Kartu Tangerang Pintar kurang optimal.
16
e. Pengelolaan akses informasi sebagai upaya memberikan kemudahan
dalam hal pemberian informasi mengenai program masih belum
optimal. karena belum dikelola dengan baik. Website tersebut hanya
berisi informasi rekap usulan penerima, Data PPLS BPS, Tahapan
pengajuan usulan penerima pada tahap awal peluncuran program saja,
sehingga untuk mencari berita terbaru mengenai persyaratan atau data
penerima Kartu Tangerang Pintar terbaru masih belum lengkap.
1.3 Batasan Masalah
Dalam sebuah penelitian perlu adanya ruang lingkup obyek yang diteliti
untuk itu agar tidak keluar dari obyek, maka berdasarkan pemaparan mengenai
hal-hal dalam latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi
masalah penelitian yaitu tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di
Kabupaten Tangerang
1.4 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas,
penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan program Kartu
Pintar Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini
mencoba menjawab pertanyaan penelitian adalah
1. Bagaimanakah Implementasi Program Kartu Tangerang Pintar?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar Di Kabupaten Tangerang?
17
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar Di Kabupaten Tangerang?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang
ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Tangerang
Pintar, menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
program Kartu Tangerang Pintar Di Kabupaten Tangerang.
1.6 Manfaat Penelitian
Berdasarkan judul penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat
memberikan manfaat yang baik secara teoitis maupun secara praktis, Adapun
manfaat yang diharapkan peneliti yaitu :
1.6.1 Manfaat secara teoritis
Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu:
1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pengembangan ilmu administrasi negara dan ilmu sosial
lain serta dapat menjadi referensi dan bahan bacaan dalam kajian ilmu
yang berkaitan dengan teori dalam penelitian ini.
2. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan
sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu
administrasi Negara khususnya.
18
1.6.2 Manfaat secara praktis
Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran
bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam mengambil
langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi
Kartu Pintar Kabupaten Tangerang sehingga dapat meningkatkan
pembangunan dalam Bidang Pendidikan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai Program Kartu Pintar
Kabupaten Tangerang dan diharapkan masyarakat dapat merasakan
manfaat dan turut berpartisipasi dalam hal pengawasan Kartu
Tangerang Pintar.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini
yang berujuan untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari
penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai
“Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang
Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang”, tersusun atas
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang yang menerangkan secara jelas mengenai ruang
lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif (dari
umum ke khusus). Kemudian bab ini membahas tentang identifikasi masalah
19
untuk mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul
penelitian atau dengan masalah penelitian. Pembatasan dan perumusan masalah
ditetapkan sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil
penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Dan selanjutnya, bab ini juga
membahas mengenai manfaat penelitian, baik manfaat teoritis dan praktis yang
berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Serta sistematika penulisan
yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian
secara keseluruhan.
BAB II DESKRIPSI TEORI
Bab ini akan membahas mengenai teori-teori relevan yang digunakan untuk
mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.
Penelitian terdahulu dipaparkan sebagai bahan perbandingan antara penelitian
yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui
kesamaan atau perbedaan dari masing-masing penelitian yang dilakukan.
Selanjutnya, kerangka teori menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan
teori yang relevan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan
kesimpulan penelitian sementara.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini terdiri dari pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Ruang
lingkup penelitian dan lokasi dilakukannya penelitian. Definisi variabel penelitian
yang menjelaskan mengenai variabel penelitian itu sendiri. Instrumen penelitian
menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data.
Informan penelitian menjelaskan orang-orang yang terkait dengan informasi yang
20
dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengolahan dan uji keabsahan data yang
menjelaskan tentang teknik dan rasionalisasinya. Serta tentang jadwal yang
memaparkan waktu penelitian ini dilakukan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas. Kemudian terdapat deskripsi data dari hasil penelitian yang diolah
dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan
sebagaimana dengan penggunaan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang
sudah dianalisis, peneliti uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi
untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Kemudian melakukan
pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir pembahasan peneliti
dapat mengemukakan berbagai keterbatasan pelaksanaan penelitian, terutama
untuk penelitian eksperimen dan ketebatasan ini dapat dijadikan rekomendasi
terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi obyek penelitian.
BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara jelas mengenai jawaban dari tujuan penelitian.
Kesimpulan dibuat dari hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, jelas dan
mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu
berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara
praktis agar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata.
21
BAB 2
DESKRIPSI TEORI
2.1 Deskripsi Teori
Deskripsi teori menjelaskan tentang teori-teori dan atau konsep yang
dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama, tidak tertutup kemungkinan
untuk bertambah seiring dengan pengambilan data di lapangan (Fuad dan
Nugroho, 2012:56). Deskripsi teori yakni menjabarkan penggunaan berbagai teori
dan konsep yang relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian, yang
kemudian disusun dengan teratur dan rapi untuk dapat membuat suatu asumsi
dasar dalam penelitian. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsep maka peneliti
memiliki konsep penelitian yang jelas, sehingga dapat menyusun pertanyaan yang
rinci untuk penyelidikan, serta dapat menemukan hasil penelitian yang tepat dan
akurat. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas deskripsi teori, pembahasannya
perlu dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang akan dilakukan peneliti.
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menggunakan cukup
banyak istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka dari itu pada bab
ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam
penelitian yang peneliti lakukan. Adapun teori penelitian ini berfungsi sebagai
pisau analisis yaitu untuk menjelaskan dan juga menjadi panduan dalam
penelitian. Dengan penggunaan teori tentunya akan ditemukan cara yang tepat
untuk mengelola sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan
pekerjaan dan alat yang tepat untuk meringankan pekerjaan.
22
2.2 Kebijakan Publik
Kebijakan Publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang
ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu
masalah atau suatu persoalan. Kebijakan publik hadir karena tujuan tertentu yaitu
untuk mengatur kehidupan bersama. Terdapat beberapa pemahaman mengenai
komsep kebijakan publik.
Definisi mengenai kebijakan publik menurut Robert Eyestone dalam Budi
Winarno, 2012: 20 bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan
sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan
Thomas R. Dye dalam Budi Winarno, 2012: 20 mengatakan bahwa kebijakan
publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan. Definisi yang diusulkan oleh Dye meski cukup akurat, namun
sebenarnya tidak cukup memadai untuk mendeskripsikan substansi atau esensi
kebijakan publik yang sesungguhnya, oleh karena itu ada beberapa definisi dari
para ahli yang lebih spesifik, diantaranya sebagai berikut:
Menurut Anderson yang dikutip dalam Suharto (2010) kebijakan publik
adalah
“ a pusposive of action followed by an actor or set of actors in dealing
with a problem or matter of concern” (Suharto, 2010:44).
Pemahaman kebijakan publik menurut Anderson adalah tingkatan yang bertujuan
untuk mencapai penyelesaian suatu masalah yang diikuti oleh pembuatan
kesepakatan antara stakeholder terkait.
23
Suatu kebijakan merupakan sebuah instrument untuk mencapai cita-cita
suatu negara, maka perlu diketahui proses kebijakan publik hingga dapat
mencapai tahap akhir. Stella Theodoulou dalam Nugroho (2012) mengemukankan
bahwa proses kebijakan publik merupakan
“suatu pergerakan dari pengidentifikasian masalah yang kemudian
dimasukan ke dalam agenda kebijakan dan akhirnya diimplementasikan
dan dilihat efektifitasnya.”
Dari beberapa pendapat para ahli diatas, kebijakan publik dapat disimpulkan
sebagai suatu pilihan tindakan yang menjadi kewenangan aktor-aktor pemerintah,
dilakukan dengan menggunakan segala sumber daya dan diorientasikan untuk
memcahkan persoalan-persoalan publik. Adapun sebuah kebijakan mempunyai
tahap-tahap. Tahap-tahap kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan
oleh William Dunn dalam Budi Winarno, (2012: 35-37) yaitu:
1. Tahap Penyusunan AgendaPara pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agendapublik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahuluuntuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.
2. Tahap Formulasi KebijakanMasalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas olehpara pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untukkemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebutberasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masingalternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambiluntuk menyelesaikan masalah.
3. Tahap Adopsi KebijakanDari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh paraperumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakantersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsusantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi KebijakanKebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasiyang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini
24
berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasikebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namunbeberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh pelaksana
5. Tahap Evaluasi KebijakanPada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,untuk melihat sejauh mana kebijakan kebijakan yang dibuat telah mampumenyelesaikan masalah.
Namun proses kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn (1986) dalam
Wahab (2012) memiliki kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Berikut ini
dua kategori besar kegagalan kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn, yaitu
non-implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation
(implementasi yang tidak berhasil). Non-implementation dapat dipahami sebagai
kebijakan yang gagal dalam pencapaian tujuannya karena tidak
diimplementasikan oleh para aktor-aktor terkait. Unseccessful implementation
dapat dipahami sebagai kebijakan yang telah diimplementasikan akan tetapi gagal
untuk mencapai tujuan kebijakan publik.
2.3 Kebijakan Pendidikan
2.3.1 Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan
a. Pendekatan Social Demand Approach (kebutuhan sosial)
Sosial demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan
kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka
kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini
para pengambil kebijakan akan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan
kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan social demand sebenarnya
25
tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya
kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat sertelah
kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan
masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi
kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongakan ke dalam
tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru
dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.
b. Pendekatan Man-Power Approach
Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-
pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya
manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power
ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah
masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau
tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional
dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pemerintah sebagai
pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi
kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari
pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. Man-
power approach kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan
kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya
aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai
dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner.
Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari
26
sisi positifnya, dalam pendekatan man-power ini proses perumusan kebijakan
pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta
lebih berdimensi jangka panjang (Arif Rohman, 2009: 114-118).
Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan.
Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan
kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan,
yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan
tersebut (Riant Nugroho, 2008: 36). Sebagaimana di kemukakan oleh Mark
Olsen & Anne-Maie O’Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi
keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga
kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.
Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai
demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung
oleh pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 36). Marget E. Goertz mengemukakan
bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran
pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 37). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya,
kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik,
yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan
pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan
publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan
bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan
di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang
pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara
27
keseluruhan. Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan
mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini
menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang
dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada
dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang
dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan (Arif Rohman, 2009: 114).
2.3.2 Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan Pendidikan
Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R
Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120):
a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikatmanusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungankemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi danmisi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.
b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktisyaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikanmeliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan danevaluasi.
c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembanganpribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagiperkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalamsumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembanganpribadinya.
d. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaanterjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itumerupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milikmasyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan,pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suaraatau saran-saran dari masyarakat.
e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatukebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapatdiimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dariberbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakantersebut dalam praktik.
28
f. Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakanseperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jeniskebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.
g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan pesertadidik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya paraintelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalammasyarakat bangsanya.
h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakatdemokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkanpribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalamperubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasidialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik denganmasyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya pesertadidik dengan kemanusiaan global.
i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalampencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakuprumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah padapencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikanmerupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarahdengan jelas.
j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikanbukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalampelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakandalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakanpendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkankemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangankemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap sertadidukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.
k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepadakebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat eratdengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkanbukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasidalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikandalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai pesertadidik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didiksebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.
l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intiusi atau kebijaksanaan yangirasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dariberbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap palingefisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko sertajalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akantepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkanpemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopangoleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakanpendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
29
sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikanpeserta didik sebagai kelinci percobaan.
m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankankepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikanadalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didikbukanlah objek dari suatu projek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhankebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. Titik tolak darisegala kebijakan pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didikataupemerdekaan peserta didik (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008:141-153).
2.3.2 Kriteria Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:
a. Memiliki tujuan pendidikanKebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus,bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarahuntuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
b. Memiliki aspek legal-formalKebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanyapemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakanpendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah.Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusionalsesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayahhingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yanglegitimat.
c. Memiliki konsep operasionalKebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum,tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapatdiimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untukmemperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsipendukung pengambilan keputusan.
d. Dibuat oleh yang berwenangKebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnyayang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampaimenimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan diluarpendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembagapendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung denganpendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
30
e. Dapat dievaluasiKebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yangsesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankanatau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, makaharus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memilikikarakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secaramudah dan efektif.
f. Memiliki sistematikaKebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, olehkarenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruhaspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memilikiefektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidakbersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibatserangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu samalainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agarpemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secarainternal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harusbersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik,kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya ataudisamping dan dibawahnya (Ali Imron, 1995: 20).
2.4 Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan
publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan menurut Lester dan
Stewart (dalam Winarno 2012:147) dipandang dalam pengertian yang luas,
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.
Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-
undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan
atau program-program. Kebijakan dan implementasi kebijakan merupakan sebuah
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi
dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan
berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara
31
stakeholders, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknis secara
sinergitas yang digerakan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah
tertentu yang dikehendaki (Wahab, 2012: 133).
Salah satu ahli yang beraliran top-down yaitu Daniel A. Mazimanian dan
Paul A. Sabatier (1979) dalam Wahab (2012:135), menjelaskan makna
implementasi yaitu:
“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu programdinyatakan berlaku atau dirumuskan. Kemudian fokus perhatian padaimplementasi kebijakan, yaitu kegiatan yang timbul sesudah disahkannyapedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup usaha-usaha untukmengadministrasikan-nya maupun untuk menimbulkan akibat ataudampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”
Sedangkan menurut pakar kebijakan asal afrika Udoji (1981) dalam Wahab
(2012:126) mengatakan bahwa:
“The execution of policies is as important if not more important thanpolicy making, Policies will remain dreams or print in file jakets unlessthey are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu halpenting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatankebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagusyang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).
Kemudian Grindle yang dikutip dalam Wahab (2012:125), mengungkapkan
bahwa:
“Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkutpaut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkanlebih dari itu, ia menyangkut : masalah-masalah konflik, keputusan dansiapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.”
Selain itu van Meter dan van Horn (1975) dalam Winarno (2012:149) membatasi
definisi implementasi kebijakan sebagai:
32
“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (ataukelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untukmencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.”
Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan adalah sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah
dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tindakan-tindakan yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam
bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan
dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang
atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas
atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan
publik yang biasa langsung dioperasionalkan antara lain Keppres, Inpres,
Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.
Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut
33
Gambar 2.1
Sumber : (Nugroho, 2003:159).
Dalam penelitian ini peneliti mengangkat salah satu contoh kebijakan
publik yang dijewantahkan dalam bentuk program. Progam yang dimaksud disini
adalah program Kartu Tangerang Pintar yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Tangerang.
2.4.1 Model Implementasi Kebijakan Publik
Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang
adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni
pendekatan top down dan bottom up. Istilah tersebut menurut Lester dan Stewart
(2000:18) dinamakan the command and control approach (pendekatan kontrol
dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan the market approach
(pendekatan pasar, yang mirip dengan bottom up approach). Masing-masing
Kebijakan Publik Penjelas
Kebijakan Publik
Program Intervensi
Proyek Intervensi
Kegiatan Intervensi
Public/Masyarakat/Beneficiaries
34
pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk
keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (Agustino,2008:140).
Pendekatan top down merupakan pendekatan yang mendominasi awal
perkembangan studi implementasi kebijakan sedangkan pendekatan bottom up
muncul untuk melengkapi perbedaan-perbedaan, namun pada dasarnya mereka
bertitik tolak pada asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis
tentang studi implementasi. Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan
yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan
keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak
dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah
ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-
administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top
down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana(administrator dan birokrat)
sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat
kebijakan tingkat pusat (Agustino,2008:140).
Sedangkan pendekatan bottom up memandang bahwa implementasi
kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat.
Melainkan bottom up berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan
dilevel warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan
permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya bottom up adalah model
implementasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat
memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan
sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang mengada agar
35
kebijakan tersebut tidak kontra-produktif, yang dapat menunjang keberhasilan
kebijakan itu sendiri (Agustino,2008:156).
Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah
pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin
terjadi oleh karena street level bureaucrats tidak dilibatkan dalam formulasi
kebijakan. Berangkat dari prespektif tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut:
a. Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengankeputusan kebijakan tersebut?
b. Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai?c. Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak
kebijakan?d. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman
lapangan? (dalam Agustino, 2008:141)
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel atau
faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.
Dibawah ini akan diuraikan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh
tiga tokoh dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka
teoremakan.
A. Model Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Metter dan Carl Van
Horn
Model pendekatan top down yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van
Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi
ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan
yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi
36
kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai
variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara
linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.
Ada enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik tersebut, adalah:
a. Ukuran dan Tujuan KebijakanYaitu dilihat dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur jika ukurandan tujuan kebijakan memang realistis pada level pelaksana kebijakanbukan hal yang ideal sehingga sulit dalam merealisasikan kebijakan publiksampai pada tahap berhasil. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukurtingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan darikebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di levelpelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlaluideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agaksulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakanberhasil.
b. SumberdayaKeberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuanmemanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya yang dimaksudadalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta sumber dayalain (finansial dan waktu). Keberhasilan proses implementasi kebijakansangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yangtersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalammenentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentudari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber dayamanusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan olehkebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
c. Karakteristik Agen PelaksanaPusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal danorganisasi informal karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi olehciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnyaimplementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atautindak laku mausia secara radikal, maka agen pelaksana proyek ituharuslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.Sedangkan apabila kebijakan publik ini tidak terlalu merubah perilakudasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunukantidak sekeras dana tidak setegas pada gambaran pertama.
d. Sikap / Kecenderungan (Disposition) para pelaksanaSikap atau Kecenderungan (Disposition) para pelaksana, yang mana hal inidikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi wargasetempat yang mengetahui persoalan yang terjadi, namun kebijakan yangdilaksanakan adalah kebijakan top-down yang memungkinkan para
37
pengambil keputusan tidak mengetahui permasalahan yang harusdiselesaikan.
e. Komunikasi Antar OrganisasiPada tahap ini menekankan pada koordinasi komunikasi mekanismediantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasikebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinyakesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pulasebaliknya.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan PolitikHal ini berkaitan dengan sejauhmana lingkungan eksternal turutmendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Hal yangperlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publikdalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalahsejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakanpublik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yangtidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerjaimplementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untukmengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifanlingkungan eksternal. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesisbahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atauorganisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana,kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri.(dalam Agustino, 2008:142-144).
B. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III
Menurut Edwards (Winarno,2012:177), studi implementasi kebijakan
adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi
kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan
dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.
Edward III memberikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi
kebijakan publik, faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. KomunikasiSecara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proseskomunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Jikakebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya maka
38
petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkanpetunjuk-petunjuk tersebut harus dikomunikasikan secara jelas.
2. Sumber-sumberPerintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelasdan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yangdiperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapatmerupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.
3. Kecenderungan-kecenderunganKecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketigayang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yangefektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakantertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar merekamelaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuatkebijakan awal.
4. Struktur birokrasiBirokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secarakeseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atautidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif,dalam rangka memcahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupanmodern.
C. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle
Pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle
dikenal dengan Implementation as a Political and Administrative Process. Beliau
mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah pengukuran keberhasilan
implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan
apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat
pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan
program tersebut tercapai. Berdasarkan model pendekatan yang diungkapkan oleh
Grindle, dijelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik
ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari 2
(dua) sub-variabel (Agustino,2008:167), yaitu:
39
1. Content of Policy, yaitu:a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).
Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatuimplementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatukebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyakkepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebutmembawa pengaruh terhadap implementasinya.
b. Type of Benefits (jenis dan manfaat yang akan dihasilkan dariimplementasi kebijakan). Pada poin ini suatu kebijakan berupayauntuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakanharus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampakpositif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yanghendak dilaksanakan.
c. Extent of change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai).Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai.Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah seberapa besarperubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasikebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan dari suatukebijakan yang akan diimplementasikan). Pengambilan keputusandalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalampelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskandimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yanghendak diimplementasikan.
e. Program Implementor (pelaksana program). Dalam menjelaskan suatukebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanakebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatukebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik.
f. Resources Committed (sumber-sumber daya yang digunakan agarpelaksanaannya berjalan baik). Pelaksanaan suatu kebijakan jugaharus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agarpelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. Context of Policy, yaitu:a. Power, Interest and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan,
kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat). Dalamsuatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan,kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktorguna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasikebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besarkemungkinan program yang hendak diimpelementasikan akan jauhdari hasil.
b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga danrezim yang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakandilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada
40
bagian ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turutmempengaruhi suatu kebijakan.
c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanyarespon dari pelaksana). Hal lain yang dirasa penting dalam prosespelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon daripelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalahsejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapisuatu kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan
lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para
pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang
diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu
lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.
D. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle
Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Leo Agustino (2012:144). Model yang
ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation
Analysis. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi
kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel
yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses
implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan
menjadi tiga kategori besar, yaitu:
1. Mudah atau Tidaknya yang akan Digarap, meliputi:a. Kesukaran-kesukaran Teknis
Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung padasejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untukmengembangkan indicator-indikator pengukur prestasi kerja yangtidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsiphubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat
41
keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atautelah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.
b. Keberagaman Perilaku yang DiaturSemakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya beragampelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuatperaturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besarkebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat danpelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.
c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam KelompokSasaranSemakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunyaakan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besarpeluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuahkebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaiantujuan kebijakan.
d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang DikehendakiSemakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki olehkebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperolehimplementasi yang berhasil. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauhlebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahanyang dikehendaki tidaklah terlalu besar.
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara CepatPara pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinyauntuk menstruktur proses impelementasi secara tepat melalui beberapacara:
a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yangakan dicapai.
b. Keterkendalaan teori kausalitas yang diperlukan.c. Ketetapan alokasi sumberdana.d. Keterpaduan hierarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-
lembaga atau instansi-instansi pelaksana.e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksanaf. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam
undang-undang.g. Akses formal pihak-pihak luar.
3. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang MempengaruhiImplementasi.a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.b. Dukungan publik.c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.
42
2.5 Program
Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum pengertian
program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka program merupakan
sebuah sistem yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya
satu kali tetapi berkesinambungan. Program dapat diartikan juga sebagai
penjabaran dari suatu perencanaan atau sering pula diartikan sebagai suatu
kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program merupakan sebuah
sistem. Sistem mempunyai pengertian satu kesatuan dari beberapa komponen
program yang saling berkaitan dan bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem (Arikunto, 2008).
Kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak
diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang
kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-
sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. (Abdul Wahab, 2012: 18)
Penjabaran suatu program sedikitnya terlihat dari 5 (lima) hal yaitu:
1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkerjaan itu.3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya
maupun ditinjau dari segi jumlahnya.
Maka dapat disimpulkan bahwa program terdiri dari komponen-komponen
yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan.
Komponen program adalah bagian yang membangun sebuah program yang saling
terkait dan merupakan faktor penentu keberhasilan program. Komponen-
43
komponen dari tiap program tidak sama, komponen sangat dipengaruhi dari
tingkat komplesitas kegiatan program yang bersangkutan.
Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari
beberapa tahap yaitu:
1. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan
perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta
biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (application) program dengan mendayagunakan struktur-
struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan
metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana
pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan
(Tachjan, 2006i:35)
Program merupakan satuan kegiatan yang terintegrasi dengan
implementasi kebijakan publik. Program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang
merupakan salah satu instrumen pemerintah Kabupaten Tangerang dalam
meretaskan pemasalahan putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di
Kabupaten Tangerang.
2.5.1 Program Kartu Tangerang Pintar
Program Kartu Tangerang Pintar adalah program strategis untuk
memberikan akses bagi warga Kabupaten Tangerang dari kalangan masyarakat
tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat
SMA/SMK/MA dengan dibiayai penuh dari dana APBD Kabupaten Tangerang.
44
Program Kartu Tangerang Pintar adalah untuk peserta didik dari masyarakat
berpenghasilan rendah dan atau memilikki prestasi yang berdomisili dan pada
satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai kartu untuk
mendapatkan Biaya Personal Pendidikan khusus dalam bentuk ATM.
Program Kartu Tangerang Pintar dilaksanakan di seluruh SMA/MA dan
SMK Negeri Di Kabupaten Tangerang. Manfaat dan dampak positif yang
diharapkan dari siswa penerima KTP, antara lain :
1. Seluruh warga Kabupaten Tangerang menamatkan pendidikan
minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK/MA.
2. Mutu pendidikan di Kabupaten Tangerang meningkat secara
signifikan;
3. Peningkatan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah.
2.5.2 Dasar Hukum Program Kartu Tangerang Pintar
Dasar Hukum Program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 17 Tahun 2004
tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 9 Tahun 2011 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten
Tangerang
45
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang
percepatan penanggulangan kemiskinan;
6. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir
miskin
7. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggraan Pendidikan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
tahun 2012
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 tahun 2011 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 tahun 2010 tentang Rincian
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Dokumen
Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
46
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Kartu Pintar Kabupaten Tangerang
2.5.3 Persyaratan Penerima Program Kartu Tangerang Pintar
Persyaratan calon penerima program yang sudah ditentukan oleh
Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
1. Warga Kabupaten Tangerang yang Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dan/atau memiliki Prestasi.
2. Diusulkan oleh Satuan Pendidikan, untuk peserta didik SMAN,
SMKN dan MAN untuk warga Kabupaten Tangerang yang bersekolah
Di Kabupaten Tangerang dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Kartu Keluarga
b. Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau terdaftar peserta
Program Keluarga Harapan (PKH)
c. Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari
Kelurahan/Desa bagi yang tidak mempunyai KPS atau peserta
KPH
d. Surat keterangan prestasi akademik juara 1 tiap kelas per
tingkatan dari kepala satuan pendidikan pada tingkatan satuan
pendidikan bagi siswa yang berprestasi, atau
e. Surat keterangan Prestasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Kompetensi Siswa (LKS),
lomba bahasa jenjang SMA, MA dan SMK paling rendah sebagai
47
Juara III untuk tingkat Kabupaten Tangerang tahun pelajaran
berkenaan dibuktikan dengan piagam
f. Surat Keterangan belum pernah atau tidak sedang mendapatkan
bantuan siswa miskin atau program lainnya yang sejenis dari
Kepala Satuan Pendidikan
2.5.4 Mekanisme Tahapan Pengawasan Pelaksanaan Program Kartu
Tangerang Pintar
Dalam buku pedoman Kartu Pintar Kabupaten Tangerang 2015 dijelaskan
mekanisme pengawasan program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang agar akurat
dan tepat sasaran. Bantuan Biaya Personal Pendidikan dicairkan oleh Bank BJB
atas nama siswa yang bersangkutan. Setiap siswa pemegang KPKT diwajibkan
membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan setiap bulan sebagai bentuk
pelaporan dan sekaligus pertanggungjawaban penggunaan dana BBPP. Berikut
adalah mekanisme pengawasan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kartu Pintar
Kabupaten Tangerang:
Tabel 2.1Mekanisme Pengawasan Kartu Tangerang Pintar
No Sasaran Pengawasan PetugasPengawas
DokumenPendukung
1 Siswa membuat rencana pembelanjaanBantuan Biaya Personal Pendidikan(BBPP) Triwulan I, II, III, IV
Sekolah Rencana BelanjaSiswa (RBS)
2 Siswa dan orang tua siswamenandatangani Surat Pernyataantentang kesediaan membelanjakanBantuan Biaya Personal Pendidikanuntuk pemenuhan kebutuhan sekolah
Sekolah Surat Pernyataan
3 Siswa menyerahkan laporanpembelanjaan Kartu Tangerang Pintar
Sekolah Laporan BulananPembelanjaan
48
setiap bulan. oleh setiap peserta4 Sekolah membuat rekapitulasi
pembelanjaan seluruh siswa penerimaKPKT setiap triwulan
Sekolah RekapitulasiBelanja (BBPP)seluruh siswa
5 Sekolah melaporkan pembelanjaanBantuan Biaya Personal Pendidikan(BBPP) untuk seluruh siswa penerimaKPKT setiap Triwulan I, II, III, IV4keSudin.
Sudah Laporan Sekolahtentang Belanja(BBPP) seluruhsiswa pemegangKPKT.
(Sumber: Buku Pedoman KPKT Tahun 2016)
2.5.5 Unit Cost Program Kartu Tangerang Pintar
Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik
dari Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA Negeri melalui Kartu Tangerang Pintar didasarkan pada
perhitungan besaran unit cost per peserta didik per bulan untuk satu tahun
anggaran adalah sebesar Rp. 85.000,- (Rp. 1.020.000/ tahun). Biaya Personal
Pendidikan pada program KPKT dapat digunakan untuk transportasi, buku tulis,
alat tulis sekolah, sepatu, pembelian pakaian seragam, tas serta biaya kursus.
Adapun untuk pemenuhan unit kebutuhan bagi peserta didik yang menjadi peserta
Program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2Unit Cost Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP)
No
Unit Kebutuhan
Unit Cost/Tahun/SatuanPendidikan
SMA/ SMK /MA KET
1 Transport ke dan dari Sekolah Rp. 500.000,-
2 Buku, Alat Tulis, dan Tas Sekolah Rp. 300.000,-
3 Baju dan Sepatu Sekolah Rp. 220.000,-
Jumlah Total Rp. 1.020.000,-Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2016
49
2.5.6 Jenis Sanksi Program Kartu Tangerang Pintar
Pemerintah Kabupaten Tangerang menekankan sanksi yang dapat
diberikan agar pelaksanaan Kartu Pintar Kabupaten Tangerang dapat berjalan
dengan baik oleh pelaksana program dan masyarakat. Dalam buku pedoman Kartu
Tangerang Pintar dijelaskan jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan,
antara lain:
Tabel 2.3Jenis Sanksi Program Kartu Tangerang Pintar
No. Jenis Pelanggaran Sanksi Tindak Lanjut1. Siswa membelanjakan Biaya
Personal Pendidikan (BPP) KartuTangerang Pintar diluarkebutuhan sekolah (membeli HP,Menonton Film, pulsa, Dll).
Biaya PersonalPendidikan (BPP)Kartu TangerangPintar Dicabut
Digantikan siswamiskin lain yangbelum pernahmenerima KartuTangerang Pintar
2. Orang tua membelanjakan BBPPuntuk kebutuhan rumah tanggadiluar kepentinga sekolah
Biaya PersonalPendidikan (BPP)Kartu TangerangPintar Dicabut
Digantikan siswamiskin lain yangbelum pernahmenerima KartuTangerang Pintar
(Sumber : Buku Pedoman Program Kartu Tangerang Pintar Tahun 2016)
2.6 Penelitian Terdahulu
Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan
hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Sebagai bentuk pembelajaran
dan juga bahan masukan selama mengerjakan penelitian, peneliti memiliki skripsi
sebagai pedoman bagi peneliti, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan
oleh Muhammad Frayogi yang berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Good
Governance Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Adapun penelitian ini
dilaksanakan pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah
mengetahui bagaimana mengenai implementasi penerapan prinsip-prinsip good
50
governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam mencapai target
Millenium Development Goals (MDGs) 2015 Peningkatan Kesehatan Ibu dan
Anak. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori dari
Kaufman, Kraay & Mastruzzi (2010:4) yang mana terdiri dari enam dimensi
dalam governance, yaitu Voice and Accountabillity (VA), Political Stabillity and
Absence of Violence or Terrorism (PV), Government Effectiveness (GE),
Regulatory Quality (RQ), Rule of Law (RL), dan Control of Corruption (CC).
Kesimpulan dari penelitian ini ialah implementasi mengenai peneraan prinsip-
prinsip good governance di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam
mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 belum optimal
karena dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh
masing-masing pilar good governance untuk dapat berkontribusi dalam
pelaksanaan kebijakan atau program kesehatan, khususnya dalam program
Kesehatan Ibu dan Anak.
Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Argyan Wahyu Prayoga pada
tahun 2014 dengan judul penelitian “Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar
Pada Jejang SMA/SMK Di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat”. Tujuan
dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi
program KJP Di Kecamatan Kalideres dan menganalisis faktor-faktor yang
mendukung atau menghambat pelaksanaan program KJP Di Kecamatan
Kalideres. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan
implementasi program Kartu Jakarta Pintar Di Jakarta Barat masih terdapat
kekurangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dimulai dari soisalisasi,
51
verifikasi data usulan penerima KJP, penyaluran dana, dan pelaporan
pembelanjaan dana. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah
ketidakberhasilan diantaranya kurangnya perhatian pelaksana, informasi tidak
serempak dan merata, kordinasi antar pelaksana kurang optimal dan
menumpuknya antrian dalam penyaluran.
Penelitian lainnya yaitu dilakukan oleh Fajar Julianto pada tahun 2014
dengan judul penelitian “ Analisis Implementasi Kebijakan Program Kartu Jakarta
Pintar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan
program Kartu Jakarta Pintar yang masih berjalan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu
implementasi kebijakan program KJP belum diterapkan dengan baik di Jakarta.
Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta belum membereskan
kebocoran sistem dan praktek-praktek penyimpangan yang terjadi di Kartu Jakarta
Pintar ini. sosisalisasi yang belum dilaksanakan dengan baik juga turut mewarnai
program ini dan berdampak kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mau
melaporkan praktek-praktek illegal yang terjadi.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas sebagai
penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti dalam penelitian “Implementasi
Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN Dan
MAN Di Kabupaten Tangerang” dapat digambarkan persamaan dan perbedaan
dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Persamaan dari peneliti terdahulu
dalam hal ini adalah peneliti sama-sama meneliti tentang bagaimana implementasi
serta menganalisis implementasi, penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak
52
jauh berbeda yaitu untuk mengetahui implementasi suatu program yang
dijalankan oleh pemerintah daerah. Begitupun dengan metode penelitian yang
digunakan adalah metode dengan teknik kualitatif. Sedangkan perbedaan yang
akan dimunculkan peneliti dalam penelitian ini yaitu dalam ketiga penelitian
terdahulu belum secara jelas menampilkan faktor-faktor yang menjadi pendukung
dan penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan dengan masalah-masalah
yang berbeda.
Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini
dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu akan membawa konsekuensi pada
hasil penelitian yang diperoleh. Untuk itu penelitian ini diharapkan untuk
menghasilkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten
Tangerang.
2.7 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir penelitian adalah kerangka teori dan konsep yang
relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga mencerminkan alur pemikiran
keseluruhan dari penelitian tersebut. Alur pemikiran penelitian ini terdiri dari
permasalahan yang muncul dalam latar belakang masalah, kemudian rumusan
masalah penelitian yang dianalisis dengan penggunaan teori yang relevan dengan
penelitian ini. kerangka berpikir menggambarkan konsep penelitian mengenai
“Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang
Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang”.
53
Berdasarkan konsep dan teori dalam kajian implementasi kebijakan, pada
sub bab ini peneliti membuat kerangka pemikiran penelitian yang dibangun dan
menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Pada teori yang
memiliki pendekatan top-down sudah terlihat bahwa penelitian ini akan
merumuskan masalah dari level tertinggi di Kabuapten Tangerang untuk bisa
menelaah program dari level atas yang berlanjut menyusuri permasalahan hingga
menyentuh lapisan terbawah yang ada di masyarakat. Permasalahan akan terlihat
pada saat proses penyusunan masalah dari level teratas pemerintah hingga
menyentuh masyarakat.
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program dengan menggunakan
teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, menurutnya implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya,
Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (disposition) para
pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan Lingkungan
ekonomi, sosial dan politik. Berikut adalah alur kerangka pemikiran terkait
penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar
Pada Jenjang SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang. Adapun
struktur kerangka berpikir yang peneliti buat sebagai acuan dalam melakukan
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
54
Gambar 2.2 Kerangka BerpikirSumber : Peneliti, 2016
Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan VanHorn (Variabel-variabel yang mempengaruhi kebijakanpublik) :1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan2. Sumberdaya3. Karakteristik Agen Pelaksana4. Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
(dalam Agustino, 2008 : 142-144)7.
(Agustino, 2008:142-144)9Implementasi Kebijakan Program
Kartu Tangerang Pintar berjalandengan baik sesuai sasaran dan tujuan.
1. Adanya indikasi berlakunya siswa penerima program yang tidak tepatsasaran atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan PemerintahKabupaten Tangerang pasalnya masih terdapat siswa mampu yangmenerima Kartu Tangerang Pintar.
2. Rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan mentaatiketentuan penggunaan program.
3. Pengawasan dari pelaksana program Kartu Tangerang Pintar masih belumoptimal karena pengawasan yang diberikan oleh Dinas PendidikanKabupaten Tangerang hanya menyentuh pada tahap verifikasi data tentangpengajuan peserta tidak sampai kepada tahap pengeluaran dan penggunaandana Biaya Personal Pendidikan.
4. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerangkepada orang tua siswa ataupun masyarakat sebagai upaya memberikankemudahan dalam hal pemberian informasi mengenai program KartuTangerang Pintar kurang optimal.
5. Pengelolaan akses informasi sebagai upaya memberikan kemudahan dalamhal pemberian informasi mengenai program masih belum optimal. karenabelum dikelola dengan baik. Website tersebut hanya berisi informasi rekapusulan penerima, Data PPLS BPS, Tahapan pengajuan usulan penerimapada tahap awal peluncuran program saja, sehingga untuk mencari beritaterbaru mengenai persyaratan atau data penerima Kartu Tangerang Pintarterbaru masih belum lengkap.
(Sember : Peneliti, 2015)
Implementasi Program Kartu Tangerang Pintar(Perbup No.55 Tahun 2014)
55
2.8 Asumsi Dasar
Asumsi dasar dalam penelitian kualitatif merupakan kesimpulan sementara
berdasarkan atas pada saat pra penelitian dengan kajian teoritis dan sifat dari
asumsi dasar ini adalah tidak untuk diuji kebenarannya. Berdasarkan hasil
pengamatan peneliti dilapangan, maka peneliti berasumsi implementasi kebijakan
program kartu tangerang pintar pada jenjang SMAN, SMKN Dan MAN Di
Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan baik.
Asumsi peneliti terkait implementasi kebijakan program kartu pintar
Kabupaten Tangerang ini didasarkan pada pemaparan masalah dalam latar
belakang. Permasalahan yang muncul kemudian dikaji dengan cara
membandingkan dengan teori yang digunakan guna mengetahui apakah masalah
yang sesuai dengan teori yang ada. Hal inilah yang nantinya dijadikan sebagai
bahan pengkajian untuk menentukan solusi yang praktis sehingga dapat
memberikan masukan yang terbaik bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
dalam mengimplementasikan kebijakan program Kartu Pintar Kabupaten
Tangerang pada jenjang SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang
56
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian
Dalam bab ini, akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang akan
digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan
tertentu. Para peneliti dapat memilih jenis-jenis penelitian yang berhubungan erat
dengan prosedur alat, serta desain penelitian yang akan digunakan. Metode
penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci
yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.
Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau
oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat
diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam
penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis
(Sugiyono, 2010:2). Dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara dan
prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah yang ada
dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas
permasalahan yang ada. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan
Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN dan MAN Di
57
Kabupaten Tangerang,” Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan
metode penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti ingin
menggambarkan implementasi kebijakan Kartu Pintar Kabupaten Tangerang
terkait dengan realita dilapangan program tersebut berjalan, dan bagaimana
kesiapan pemerintah dalam menjalankan program tersebut.
Metode penelitian kualitatif sendiri menurut Sugiyono (2012:1)
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti disini
sebagai instrumen kunci, teknik pengumupulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif tidak
mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip, angka, atau metode
statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah
bahan mentah untuk analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan
data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada
saat penelitian di lapangan. Hal inilah yang diharapkan peneliti dapat ditemukan
sepanjang proses melakukan penelitian yang ada, yakni bagaimana fenomena
yang dialami subyek penelitian dengan juga mendiskripsikannya dalam bentuk
kata-kata dan bahasa yang terdapat dalam suatu konteks yang khusus dan juga
alamiah. Harapannya dengan penelitian kualitatf ini, peneliti dapat lebih dalam
memahami situasi sosial, peran, peristiwa, interaksi, dan kelompok serta
kepentingan.
58
3.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi dan
menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal
ini, ruang lingkup penelitian digunakan sebagai batasan penelitian agar dalam
melakukan penelitian, peneliti dapat lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian
yang dilakukan. Dengan itu maka diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk
lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Implementasi
Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN dan
MAN Di Kabupaten Tangerang” Pembatasan ruang lingkup penelitian sendiri
didasarkan pada penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah yang mana
dipaparkan secara ringkas dalam identifikasi masalah. Adapun, ruang lingkup
dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan terkait bagaimana Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan program Kartu Tangerang
Pintar secara mendalam.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian yaitu menjelaskan lokus penelitian yang akan
dilaksanakan, termasuk dalam menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya.
Dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dipilih sebagai
locus penelitian didasarkan pada permasalahan belum optimalnya implementasi
program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang. Hal ini disebabkan masih banyaknya
kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu termasuk
didalamnya beberapa pihak yang dapat dijadikan informan penunjang penelitian
59
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program Kartu Tangerang
Pintar, seperti SMAN, SMKN, MAN Di Kabupaten Tangerang, siswa penerima
Kartu Tangerang Pintar dan masyarakat di sekitar Kabupaten Tangerang.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual adalah memberikan penjelasan mengenai konsep dari
objek penelitian yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan konsep
kerangka berpikir penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti akan
melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN dan MAN di Kabupaten
Tangerang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari
Donald Van Metter dan Carl Van Horn, yang berisi tentang enam dimensi pokok
dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik, yakni terdapat (1) Ukuran
dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4)
Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi,
serta (6) Lingkungan eksternal. Sehingga menghasilkan output atau keluaran
implementasi program Kartu Tangerang Pintar di Kabupaten Tangerang berjalan
dengan baik, dengan outcome atau bahan masukan bagi para implementor yang
diharapkan dapat memaksimalkan program Kartu Tangerang Pintar untuk
meningkatkan pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang.
3.4.2 Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau objek penelitian
dalam rincian yang terukur berdasarkan indikator penelitian. Biasanya
60
menggunakan tabel matriks, indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.
Definisi operasional penelitian menjabarkan pedoman wawancara penelitian yang
berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan
teori yang digunakan, yaitu menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn.
Penggunaan pedoman wawancara penelitian dimaksudkan untuk memudahkan
peneliti mendapatkan hasil penelitian yang terarah, sehingga tujuan dari
pelaksanaan penelitian dapat lebih optimal. Adapun untuk lebih jelasnya
mengenai definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 3.1Definisi Operasional Penelitian
No. Fokus Kajian Sub Fokus Kajian Informan1. Ukuran Dan Tujuan
Kebijakan1. Kejelasan2. Terukur
I1 I2 I3
I1 I2 I3
2. Sumber Daya 1. Dukungan SDM2. Dukungan dana3. Dukungan sarana dan
prasarana4. Dukungan waktu
I1 I2 I3 I5
I1 I2 I3 I4 I5
I1 I2 I3 I5 I6 I7
I1 I2 I3 I5
3. Karakteristik AgenPelaksana
1. Peran/karakteristik2. SOP3. Sanksi
I1 I2 I3 I4 I5
I1 I2 I3 I4 I5
I1I2 I3 I4 I5 I6 I7
4. Sikap/Kecenderungan(disposition) ParaPelaksana
1. Kognisi Implementor2. Respons Implementor
I1 I2 I3 I4 I5
I1 I2 I3 I4 I5
5. Komunikasi AntarOrganisasi danAktivitas Pelaksana
1. Kordinasi2. Sosialisasi
I1 I2 I3 I4 I5
I1 I2 I3 I4 I5
6. Lingkungan Eksternal 1. Dukungan Politik2. Dukungan Ekonomi3. Dukungan Sosial
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
(Sumber: Peneliti, 2016)
61
3.5 Instrumen Penelitian
Sugiyono, (2010:22) menjelaskan bahwa peneliti kualitatif adalah sebagai
human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan
data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Selain itu, konsep human
instrument atau manusia sebagai instrument sendiri juga dijelaskan menurut
Prastowo, (2011:43) peneliti adalah key instrument atau alat penelitian utama.
Oleh karena itu instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.
Peneliti sendiri yang mengadakan pengamatan dan wawancara langsung
dilapangan dengan menggunakan buku catatan, tape recorder, kamera dan lainnya.
Peneliti sebagai instrument dapat memahami makna interaksi antar manusia,
membaca gerak muka, serta mengetahui makna yang terkandung dalam ucapan
atau perbuatan informan, walaupun menggunakan alat rekam atau kamera, peneliti
tetap memegang peranan utama sebagai alat penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus
“divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya
turun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi
terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap
bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik
secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti
sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode
62
kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta
kesiapan dan bekal memasuki lapangan.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut, data-data sangat dibutuhkan oleh
peneliti yang berperan sebagai instrumen. Data dalam penelitian adalah informasi
yang harus dikumpulkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti
kualitatif harus bersifat perspective emic artinya memperoleh data bukan
sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti,
tetapi berdasarkan sebagaimana adanya dilapangan, yang dialami, dirasakan dan
dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Berikut data yang ingin peneliti
gunakan dalam penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tangerang Pintar Pada Jenjang SMAN, SMKN dan MAN Di Kabupaten
Tangerang”, yakni terdiri dari data primer dan data sekunder. Irawan (2006:55)
menjelaskan pengertian dari kedua jenis data tersebut sebagai berikut:
1. Data primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari
sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia.
2. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari
sumbernya. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen (laporan,
karya tulis orang lain, koran, majalah).
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan melalui observasi dan
wawancara. Sedangkan data sekunder, peneliti memperolehnya dengan
menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi.
63
3.6 Informan Penelitian
Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh
pewawancara yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi
ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2011). Narasumber atau
informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang
dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk
mementukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh sugiyono
dalam (Prastowo, 2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial
tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang
dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut.
Pada penelitian ini, penentuan informan yang menjadi sumber data
dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Purposive yaitu dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Penentuan
informan dibagi menjadi dua yaitu key informan sebagai informan utama yang
lebih menegetahui situasi fokus penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti
memahami situasi sosial yang diteliti. Sementara teknik snowball merupakan
teknik penentuan informan yang tadinya berjumlah sedikit lama-lama menjadi
besar, dan teknik ini digunakan untuk menentukan kategori secondary informan
atau sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.
Pemilihan informan harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
Adapun Key informan dalam penelitian ini diantaranya: Kepala Bidang
Pendidikan Menengah dan Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang sedangkan Secondary informan diantaranya Kepala Kantor
64
Kementrian Agama Kabupaten Tangerang, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten
Tangerang, Forum Komite Sekolah Kabupaten Tangerang, Kepala Sekolah SMA,
SMK dan MA Negeri penerima program Kartu Tangerang Pintar, Siswa dan
Orang Tua penerima program Kartu Tangerang Pintar serta informan lain yang
dianggap perlu sampai dengan jenuhnya informasi yang diberikan oleh informan.
Dari penjelasan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikannya melalui tabel
berikut ini:
Tabel 3.2Daftar Informan
No. Nama Informan Pekerjaan/Jabatan KodeInforman
1. Drs. Wahyudi BudiSaksono M.Si
Kepala Bidang PendidikanMenengah Dinas PendidikanKabupaten Tangerang
I1-1
2. Drs. Sigit Sujatmiko,MM
Kepala Seksi Kesiswaan SMA danSMK Dinas Pendidikan Kab.Tangerang
I1-2
3. H. Ahmad Rifaudin,S,Ag, M, PD
Kepala Seksi Pendidikan MadrasahKementrian Agama KabupatenTangerang
I2
4. Hj Eny Suhaeni, M.Si Kepala Dewan PendidikanKabupaten Tangerang
I3
5. Ali Forum Komite KabupatenTangerang
I4
6. Madroji, S,Pd.i Operator Kartu Tangerang PintarMAN Balaraja
I5-1
7. Ahyadi Staff TU / Operator KartuTangerang Pintar Man Mauk
I5-2
8. Pudih, S.Pd Wakasek Kesiswaan / OperatorKartu Tangerang Pintar SMANegeri 12 Kabupaten Tangerang
I5-3
65
9. Jajang Nahrowi, S.Pd Operator Kartu Tangerang PintarSMA Negeri 20 KabupatenTangerang
I5-4
10. Tata Sunardi Staff TU / Operator KartuTangerang Pintar SMK Negeri 5Kabupaten Tangerang
I5-5
11. Ruly Hestina. S.Pd Operator Kartu Tangerang PintarSMK Negeri 12 KabupetanTangerang
I5-6
12. Iis Andiyani Siswa SMK N 5 KabupatenTangerang Penerima KartuTangerang Pintar
I6-1
13. Ahmad Fahruji Siswa Man Mauk KabupatenTangerang Penerima KartuTangerang Pintar
I6-2
14. Rasba Orangtua/masyarakat penerimaprogram Kartu Tangerang Pintar
I7-1
15. Suhandi Orangtua/masyarakat penerimaprogram Kartu Tangerang Pintar
I7-2
(Sumber: Peneliti, 2016)
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian dan perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang ada di
lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut
sebagai eknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data
agar dapat dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti
lakukan yaitu melaui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
66
1. Observasi
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu
dengan panca indra lainnya (Bungin, 2011:118). Sedangkan Observasi
menurut Prastowo (2011:22), observasi diartikan sebagai pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak
pada objek penelitian. Observasi berarti mengumpulkan data langsung
dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data tidak akan diperoleh di
belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, tetangga, organisasi,
dan komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang
sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar
manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu
organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.
Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara
berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperanserta
(nonpartisipan). Metode observasi yang digunakan dalam penelitian
mengenai “Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar
Pada Jenjang SMA, SMK dan MA di Kabupaten Tangerang”, yaitu
menggunakan metode observasi non-participant. Dalam hal ini peneliti
datang ke lokasi penelitian, namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan
yang dilakukan dari subyek penelitian. Adapun pengamatan observasi
dilakukan peneliti dengan mengamati bagaimana implementasi tersebut
berjalan atau dilaksanakan di tingkat sekolah-sekolah dan siswa-siswa
67
penerima, mengamati pembukuan yang dilakukan oleh penerima dan
sekolah-sekolah dalam penyelenggaraan akuntabilitas program ini.
Tujuan penggunaan metode observasi dalam penelitian ini yakni
peneliti dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian,
mendokumentasikan, dan merefleksikannya secara sistematis terhadap
kegiatan dan interaksi dari subyek penelitian. Dengan demikian, maka
data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil teknik pengumpulan
data lainnya, dapat ditriangulasikan dengan menggunakan metode ini.
Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data yang valid. Validitas data
sangat diperlukan dalam penelitian ini karena keabsahan data yang
didapat apakah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak.
2. Wawancara
Menurut Moleong (2010:186) mengemukakan bahwa wawancara
adalah:
“Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukanoleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukampertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikanjawaban atas pertanyaan itu”.
Sedangkan menurut (Prastowo, 2011:212) menjelaskan bahwa :
“Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupapertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukarinformasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapatdibangun makna dalam suatu topik tertentu”.
Berdasarkan definisi para ahli diatsa wawancara dapat diartikan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
68
tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Maksud
mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln & Guba
(dalam Moleong 2010:186), antara lain: mengkonstruksi mengenai
orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian
dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian
sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan
sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan
mendatang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang
diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia
(triangulasi); dan memverfikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi
yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan adalah
teknik wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi lebih
dalam dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih
dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam
penelitian. Adapun kisi-kisi wawancara pada penelitian ini bukan
berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok
yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat
wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara
berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam
69
penelitian kualitatif. Poin-poin pokok tersebut dapat dilihat pada table
berikut ini:
Tabel 3.3Pedoman Wawancara
No Fokus Sub Fokus Pertanyaan
1 Ukuran danTujuanKebijakan
Kejelasan Apakah tujuan dari adanyaprogram Kartu Tangerang Pintar?Apa saja manfaat dari adanyaprogram Kartu Tangerang Pintar?
Terukur Bagaimana ukuran/ standarkeberhasilan dari program KartuTangerang Pintar?
2 Sumber Daya DukunganSumber DayaManusia
Berapa jumlah pelaksana yangterlibat dalam pelaksanaanprogram? Siapa saja yang terlibatdalam pelaksanaan program?Apakah jumlah pelaksana yangdimilikki sudah cukup memadaiuntuk menjalankan program?
DukunganSumber DayaFinansial
Bagaimana mekanismepenganggaran program KartuTangerang Pintar? Kapanpenyaluran dana dilakukan?Berapa besaran biaya yangdiberikan? Kendala yang dihadapisaat pencairan dana?
DukunganSumber DayaSarana danPrasaana
Bagaimana fasilitas untukmenunjang kondisi sarana danprasarana Program KartuTangerang Pintar?
DukunganSumber DayaWaktu
Apakah sumber daya waktu yangada sudah cukup untukmenunjang pelaksanaan program?
70
3 KarakteristikAgenPelaksana
Peran Apa karakter/peran dari masing-masing stakeholder?
SOP Bagaimana SOP yang berfungsisebagai petunjuk pelaksanaan danpetunjuk teknis dalam program?Bagaimana pelaksanaan verifikasidata peserta? Bagaimana bentukpelaporan penggunaan dana nya?
Sanksi Bagaimana bentuk danmekanisme sanksi yang diberikandalam pelaksanaan program?
4 Sikap/KecenderunganAgenPelaksana
KognisiImplementor
Bagaimana pendapat andamengenai adanya program KartuTangerang Pintar?
ResponImplementor
Bagaimana respons (mendukung/menolak anda terhadap program?
5 KomunikasiAntarOrganisasi danAktivitasPelaksana
Kordinasi Bagaimana kordinasi dankomunikasi yang terjalin antarastakeholder? Siapa saja yangmelakukan kordinasi? kapankordinasi dilakukan?
Sosialisasi Bagaimana sosialisasi yangdilakukuan? Siapa pihak yangterlibat dalam sosialisasi? Kapansosialisasi diadakan?
6 LingkunganEksternal
KondisiEkonomi
Bagaimana kondisi ekonomi DiKabupaten Tangerang?
Kondisi Sosial Bagaimana kondisi sosial DiKabupaten Tangerang?
Kondisi Politik Bagaimana kondisi politik DiKabupaten Tangerang dalammendukung program KartuTangerang Pintar?
(Sumber: Peneliti, 2016)
71
3. Studi Dokumentasi
Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang
didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta
ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat
pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memilikki keterkaitan dengan
masalah yang diteliti (Prastowo, 2011:226). Dokumen tidak hanya catatan
perisitiwa saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan dimasa lalu.
Data-data yang diperoleh peneliti bisa berupa diagram, gambar ataupun
tabel data dari Sekolah-sekolah penerima Program Kartu Tangerang Pintar
dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta foto-foto objek
penelitian. Dokumen yang diperoleh diantaranya Profil Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang, Data Penerima Kartu Tangerang Pintar, Buku
Pedoman Panduan Kartu Tangerang Pintar, Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati
Tangerang Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Kartu Pintar Kabupaten Tangerang dan lain-lain.
4. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
memperoleh data dari karya ilmiah, media massa, buku teks dan masih
banyak lagi untuk menambah atau mendukung informasi atau data yang
diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat aspek validitas data
yang dihasilkan (Fuad,2012:89).
72
3.8 Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong
2010:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
waktu tertentu. peneliti menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan
Huberman. Dalam model ini terdapat beberapa komponen Proses datanya
mencakup:
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti sebagai proses memilah dan memilih,
menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja.
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya
bila diperlukan (Sugiyono, 2011:247). Dalam mereduksi data, setiap
peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari
penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti
dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang
asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus
73
dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Sugiyono,
2011:249).
2. Data Display (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif
(Sugiyono, 2011:249). Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin
juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan
74
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 20011:252-
253).
Dalam menganalisis data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian di
lapangan, maka peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman.
Model interaktif Miles & Huberman dapat dipahami dengan gambar dibawah ini:
Gambar 3.1
Analisis Data Menurut Miles & Huberman (Sugiyono, 2011:247)
Data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis
selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode mengumpulkan
data, kemudian memilih yang penting, membuat kategori dan membuang yang
tidak dipakai. Selanjutnya menyajikan data tersebut ke dalam suatu pola dan
Data CollectionData Display
ConclusionDrawing
Data Reduction
75
langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan bukti-
bukti yang kuat untuk membuat suatu kesimpulan yang kredibel.
3.9 Uji Keabsahan Data
Pada penelitian kualitatif, terdapat empat bentuk uji keabsahan data, yaitu
uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (realibilitas) data, uji
transferabilitas (validitas eksternal), dan uji konfirmabilitas (objektivitas)
(prastowo, 2011:265). Namun dari keempat data memiliki dua fungsi, yaitu
melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan
penemuan kita dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-
hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap ganda yang sedang diteliti
(Prastowo, 2011:166). Adapun untuk pengujian, keabsahan datanya pada
penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan melalui dua cara
pemeriksaan, yaitu :
1. Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono,
2011: 273). Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di
Kabupaten Tangerang, menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk
menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik
triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti, yaitu:
76
a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang
sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber
tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel
matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan,
dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana
yang lebih spesifik.
b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari
berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adalah
konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan
pengecekkan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad &Nugroho,
2014:19-20).
Dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi
teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber dilakukan dengan
membandingkan data hasil wawancara dari informan yang dituju. Sedangkan
triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan mengunakan
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Member check
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data (Sugiyono, 2011: 276) Bertujuan untuk mengetahui
77
seberapa jauh data yang berasal dari pemberi data. Apabila data yang
ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga
semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati
oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemeberi data dan
apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus
mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh
peneliti. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode
pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau
kesimpulan.
78
3.10 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan
dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2011:286). Berikut ini merupakan jadwal
penelitian Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang
Pendidikan SMAN, SMKN dan MAN Di Kabupaten Tangerang :
Tabel 3.4
Jadwal Penelitian
(Sumber, Peneliti 2016)
No Kegiatan
Waktu
Feb‘15
Jun‘15
Des‘15
Jan‘16
Feb‘16
Apr‘16
Sep‘16
Okt‘16
Nov‘16
Des‘16
Jan‘17
Feb‘17
Mei‘17
1 Pengajuan Judul
2 Observasi Awal
3 Bab I Pendahuluan
4Bab II DeskripsiTeori
5Bab III MetodePenelitian
6 Seminar Proposal
7 Pengumpulan Data
8Pengolahan dananalisis data
9Bab 1VPembahasan
10 Bab V Penutup
11Sidang HasilPenelitian
79
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi penelitian merupakan penjelasan tentang objek penelitian
yang meliputi penjelasan tentang lokasi penelitian yang diteliti dengan
memberikan gambaran umum tentang lokasi penelititan, gambaran umum
Kabupaten Tangerang, serta dijelaskan juga terkait gambaran umum
instansi gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang
menjadi objek dalam penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Program
Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan
MAN Di Kabupaten Tangerang”.
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang adalah sebuah Kabupaten di Provinsi
Banten, yang ibukotanya berada di Tigaraksa. Kabupaten Tangerang
terletak pada posisi cukup strategis berada dibagian timur Provinsi Banten
pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 6°00’-6°00-6°20’
Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km² atau
95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000
hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer.
80
Kedudukan geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan
dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang
untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Negara. Secara
administratif Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah tingkat II
yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahaan Provinsi Banten,
wilayah pemerintahan Kabupaten Tangerang terdiri atas 29 Kecamatan, 28
Kelurahan, dan 246 Desa. Luas rata-rata Kecamatan di Kabupaten
Tangerang sendiri yaitu 33.09 Ha per Kecamatan atau 3,4% dari total luas
wilayah Kabupaten Tangerang yang mencapai 959.61 Ha.
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Tangerang
Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Provinsi Banten
dengan batas wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kota
Tangerang Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota
Depok; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.
81
Secara Topografi, Kabupaten Tangerang berada pada wilayah
dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah sebagian besar berada di
wilayah utara, yaitu Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri,
Kresek, Kronjo, pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi berada di
wilayah bagian tengah ke arah selatan. Secara administratif, Kabupaten
Tangerang terdiri dari 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang secara resmi berdiri sesuai
surat keputusan bupati kepala daerah tingkat II Tangerang nomor : 11
tahun 2009 tanggal 29 November 2000. Sebelum otonomi daerah
digulirkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah bagian dari
beberapa keputusan yang telah dilebur menjadi satu dinas di bawah
naungan pemerintah daerah, antara lain : Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagian kecil
departemen lainnya yang tergabung dalam satu kedinasan (Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang).
1. Visi dan Misi Kabupaten Tangerang
Berdasarkan pertimbangan kondisi obyektif seluruh sumber daya dan
komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi
dan Misi Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
82
VISI : “Menuju masyarakat Kabupaten Tangerang yang Beriman,
Sejahtera, Berorientasi Industri dan Berwawasan Lingkungan”.
MISI :
a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pengalamannya
dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Membangun sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu
pendidikan di seluruh jenjang secara bertahap serta peningkatan
derajat kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
serta peningkatan kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui
fasilitas pengembangan usaha di bidang industri, agribisnis, agro
industri, dan jasa, serta memberikan akses lebih besar
pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dan sektor
informal.
d. Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang
berwawasan lingkungan melalui sistem perencanaan dan
pengendalian tata ruang yang terstruktur.
e. Menciptakan tata kepemerintahan yang bersih, transparan, dan
bertanggung jawab (Good Governance).
f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-
aspek pembangunan.
g. Memenuhi hak-hak politik dan sosial warga untuk melakukan
partisipasi kritis dalam proses pembangunan.
h. Memberdayakan perempuan dan kesetaraan gender dalam
pembangunan.
Sesuai tugas pokok dan fungsi, serta Struktur Organisasi Tata Kerjanya,
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terbagi 7 Sub Dinas dan Bagian
Umum, dengan garapan program yang berbeda namun dalam satu kesatuan
Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera
dalam lampiran Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya, Sub Dinas tersebut
adalah :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
2.1.Sub Bagian Umum
83
2.2.Sub Bagian Keuangan
2.3.Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Taman Kanak-kanan dan Sekolah Dasar
3.1.Seksi Kurikulum
3.2.Seksi Kesiswaan
3.3.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama
4.1.Seksi Kurikulum
4.2.Seksi Kesiswaan
4.3.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan
5.1.Seksi Kurikulum
5.2.Seksi Kesiswaan
5.3.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
6.1.Seksi PAUD
6.2.Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
6.3.Seksi Kursus dan Kelembagaan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
84
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Setelah otonomi daerah dipergulirkan, Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang memiliki ruang lingkup sebagai berikut :
a. Jalur Horizontal
1. Kinerja dinas pendidikan di jalur horizontal bertanggungjawab
sepenuhnya kepada pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten
Tangerang (Bupati) sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).
2. Mekanisme kegiatannya diselenggarakan melalui pelimpahan
wewenang kepada kantor cabang dinas (KCD) di tingkat kecamatan
85
dan persekolahan (Sekolah-sekolah) TK, SD, SMP, SMA dan SMK,
serta pendidikan luar sekolah (PLS) sanggar kegiatan belajar (SKB),
pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan kursus-kursus di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, serta peran serta
masyarakat peduli pendidikan.
b. Jalur Vertikal
1. Kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini departemen pendidikan
nasional, bersifat koordinatif dan simulatif, artinya peran pusat dalam
menyelenggarakan program pendidikan sepenuhnya diserahkan
kepada daerah.
2. Program yang langsung ditangani pemerintah pusat melalui
departemen pendidikan nasional antara lain dalam bentuk kebijakan
perundang-undangan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan,
monitoring, dan lain-lain.
3. Secara teknis dan kewenangan ruang lingkup ini mungkin berbeda,
namun subtansi dan esensi programnya sama, bahkan satu sama lain
erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Artinya pendidikan
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah serta
masyarakat dunia usaha dan industri.
2. Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
86
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan
sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang
Pendidikan
3. Pembinaan dan pelaksanaan bidang pendidikan
4. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliaan bidang TK
dan SD, Bidang SMP, Bidang SMA, SMK, Bidang Non Formal dan
informal
5. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur pendidikan formal, meliputi
Kesiswaan, pendidikan dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
6. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur Taman Kanak-Kanak,
meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan
non formal
7. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur pendidikan informal
8. Pengelolaan dan penyelenggaraan jalur pendidikan khusus pada
satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai
dengan kebutuhan peserta didik
9. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus
10. Penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf internasional
11. Penyelenggaraan satuan pendidik berbasis keunggulan lokal
12. Pembinaan, pengembangan teknologi pendidikan
13. Pembinaan pengembangan, dan pengurus pegawai Struktural pada
lingkup Dinas
14. Pembinaan dan pengembangan kurikulum
15. Pembinaan dan pengembangan teknologi pendidikan
16. Pengadaan, pemeliharaan, dan pengurusan sarana pendidikan
17. Pembinaan dan pengurusan peserta didik atau siswa
18. Penjaminan proses pembelajaran
19. Penjaminan mutu pendidikan
20. Pengarahan, pembimbingan, peyupervisian, pengawasan,
pengoordinasian, pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
21. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat administrative dalam rangka
proses pembelajaran
22. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas
23. Penyusunan program kerja dan anggaran tahunan Dinas
24. Pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kegiatan unsur organisasi
Dinas
87
25. Pelaporan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
26. Pembinaan dan pengurusan kurikulum Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar/ Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Sederajat,
Sekolah Menengah Atas/ Sederajat, Sekolah Menengah Kejuruan dan
Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan, Informal dan Kursus
4.2 Deskripsi Data
Deskripsi data merupakan bagian untuk menjelaskan penelitian
yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis
data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti dalam tahap ini akan
melakukan analisis data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
peneliti, yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Kantor
Kementrian Agama, Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, Kepala
Sekolah serta siswa peserta penerima program Kartu Tangerang Pintar
dengan menggunakan teknik pengumpulan informan Purposive Sampling
dan Snowball Sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil
penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kartu
Tangerang Pintar Di Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian mengenai
Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang
Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang
menggunakan teori implementasi Kebijakan Publik menurut Van Matter
dan Van Horn, meliputi:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi
6. Lingkungan ekonomi, sosial, politik
88
Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata
kalimat dari program Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang
Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten
Tangerang, baik dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil
observasi lapangan, catatan lapangan penelitian, atau hassil dokumentasi
lainnya, yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses pencarian dan
pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara investigasi dimana
peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan
dengan masalah dalam penelitian ini, sehingga peneliti mendapatkan
informasi yang sesuai dengan yang diharapkan.
Data-data yang peneliti dapatkan adalah data yang berkaitan
dengan Program Kartu Tangerang Pintar Di Kabupaten Tangerang yang
ada. Hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan dan kajian
pustaka kemudian dibentuk secara tertulis dengan dibentuk pola serta
dibuat kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang
sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta
dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban hasil wawancara,
peneliti memberikan kode-kode sebagai berikut:
1. Kode Q1,2,3 dan seterusnya untuk menjawab item pertanyaan
2. Kode A untuk menunjukan item jawaban
3. Kode I1-1 untuk menunjukan Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
4. Kode I1-2 untuk menunjukan Kepala Seksi Kesiswaan SMA dan SMK
Dinas Pendidikan Kab. Tangerang
5. Kode I2 untuk menunjukan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Kementrian Agama Kabupaten Tangerang
6. Kode I3 untuk menunjukan Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten
Tangerang
89
7. Kode I4 untuk menunjukan Forum Komite Kabupaten Tangerang
8. Kode I5-1 untuk menunjukan Operator KPKT MAN Balaraja
9. Kode I5-2 untuk menunjukan Staff TU / Operator KPKT Man Mauk
10. Kode I5-3 untuk menunjukan Wakasek Kesiswaan / Operator KPKT
SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang
11. Kode I5-4 untuk menunjukan Operator KPKT SMA Negeri 20
Kabupaten Tangerang
12. Kode I5-5 untuk menunjukan Staff TU / Operator KPKT SMK Negeri
5 Kabupaten Tangerang
13. Kode I5-6 untuk menunjukan Operator KPKT SMK Negeri 12
Kabupetan Tangerang
14. Kode I6-1 untuk menunjukan Siswa Penerima Kartu Tangerang Pintar
15. Kode I6-2 untuk menunjukan Siswa Penerima Kartu Tangerang Pintar
16. Kode I7-1 untuk menunjukan masyarakat / orangtua siswa Penerima
Kartu Tangerang Pintar
17. Kode I7-2 untuk menunjukan masyarakat / orangtua siswa Penerima
Kartu Tangerang Pintar
4.2.1 Data Informan Penelitian
Data informan penelitian menjelaskan deskripsi informan yang
menjadi sumber data utama dalam penelitian mengenai “Implementasi
Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan
SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang”. Deskripsi informan
penelitian meliputi nama informan dan pekerjaan atau jabatan dari
informan penelitian tersebut. Penjelasan mengenai data informan
penelitian tersebut dapat menjelaskan bagaimana peran dari masing-
masing informan dalam pelaksanaan implementasi Kartu Tangerang
Pintar. Sesuai dengan pemilihan informan penelitian ini menggunakan
teknik purposive dan snowball, hal ini dilakukan untuk mendapatkan
informan penelitian yang tepat dan kredibel. Berikut adalah daftar
deskripsi informan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Program
90
Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan
MAN Di Kabupaten Tangerang”. sebagai berikut:
Tabel 4.1
Informan Penelitian
No. Nama Informan Pekerjaan/Jabatan Kode
Informan
1. Drs. Wahyudi Budi
Saksono M.Si
Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang
I1-1
2. Drs. Sigit Sujatmiko,
MM
Kepala Seksi Kesiswaan
SMA dan SMK Dinas
Pendidikan Kab. Tangerang
I1-2
3. H. Ahmad Rifaudin,
S,Ag, M, PD
Kepala Seksi Pendidikan
Madrasah Kementrian
Agama Kabupaten
Tangerang
I2
4. Hj Eny Suhaeni, M.Si Kepala Dewan Pendidikan
Kabupaten Tangerang
I3
5. Ali Forum Komite Kabupaten
Tangerang
I4
6. Madroji, S,Pd.i Operator Kartu Tangerang
Pintar MAN Balaraja
I5-1
7. Ahyadi Staff TU / Operator Kartu
Tangerang Pintar Man Mauk
I5-2
8. Pudih, S.Pd Wakasek Kesiswaan/
Operator Kartu Tangerang
Pintar SMA Negeri 12 Kab.
Tangerang
I5-3
9. Jajang Nahrowi, S.Pd Operator Kartu Tangerang
Pintar SMA Negeri 20 Kab.
Tangerang
I5-4
10. Tata Sunardi Staff TU / Operator Kartu
Tangerang Pintar SMK
Negeri 5 Kab. Tangerang
I5-5
91
11. Ruly Hestina. S.Pd Operator Kartu Tangerang
Pintar SMK Negeri 12 Kab.
Tangerang
I5-6
12. Iis Andiyani Siswi SMK N 5 Kab.
Tangerang Penerima Kartu
Tangerang Pintar
I6-1
13. Ahmad Fahruji Siswa Man Mauk Kab.
Tangerang Penerima Kartu
Tangerang Pintar
I6-2
14. Rasba Orangtua penerima program
Kartu Tangerang Pintar
I7-1
15. Suhandi Orangtua penerima program
Kartu Tangerang Pintar
I7-2
(Sumber: Peneliti, 2016)
4.2.2 Analisis Data Penelitian
Analisis data yang digunakan dalam penelitian penelitian
Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang
Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang
menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman, yang
mana prosesnya mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama data
collection (pengumpulan data). Pada penelitian mengenai Implementasi
Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan
SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten Tangerang, dalam tahap
pengumpulan data dilakukan dengan review program Kartu Tangerang
Pintar yang ada, wawancara, observasi, pengumpulan data melalui kajian
pustaka dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan
dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
92
Langkah selanjutnya yaitu data reduction (reduksi data). Reduksi
data artinya merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan
memfokuskan hal yang sama penting. Dalam penelitian ini , pada tahap
reduksi data dilkukan dengan cara membaca ulang data yang didapatkan
saat pengumpulan data, dan memilih data-data yang sesuai dengan fokus
penelitian untuk kemudian disajikan.
Kemudian langkah selanjutnya adalah data display (penyajian
data). Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di
Kabupaten Tangerang, dalam tahap penyajian data dalam penelitian
kualitatif dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, kategori, dan disajikan berupa teks naratif. Dengan menyajikan
data dapat mudah memahami masalah apa yang terjadi.
Langkah keempat yakni melakukan penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang
kuat berupa data yang valid dan temuan di lapangan. Dengan
menghubungkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan data
yang ada kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
Pembahasan dan analisi dalam penelitian merupakan data dan fakta
yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan dan disesuaikan dengan
93
teori yang peneliti gunakan. Dalam pemaparan hasil penelitian, peneliti
menuliskannya dalam bentuk deskriptif berupa uraian dan kutipan
langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn
(Agustino, 2008:141-144). Dimana dalam teori ini memberikan hasil
tingkat kinerja kebijakan publik dari suatu kebijakan, yang selama proses
implementasinya dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan
satu dengan yang lainnya. Model ini mengumpamakan implementasi
kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia,
pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Seperti yang telah dijelaskan
dalam bab sebelumnya, dalam teori ini terdapat 6 variabel yang
mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Yang selanjutnya akan
diuraikan dalam pemaparan hasil penelitian yang didapat melalui
wawancara dan observasi.
4.4 Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada
Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan MAN Di Kabupaten
Tangerang
Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan temuan
dilapangan yang peneliti lakukan dengan menggunakan model
implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (1975).
dimana untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi enam indikator,
meliputi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen
Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana,
94
Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana dan Lingkungan
Eksternal. Berikut penjabarannya:
4.4.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting dalam
setiap pelaksanaan kebijakan atau program. Tujuan dan sasaran kebijakan
harus jelas dan spesifik. Sehingga tidak adanya pro dan kontra dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan dengan adanya kejelasan dari ukuran
dan tujuan kebijakan, tingkat keberhasilannya dapat diukur apakah
kebijakan tersebut berhasil sebagaimana yang menjadi tujuannya ataukah
mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, pentingnya penentuan ukuran dan
tujuan kebijakan disesuaikan dengan sosio-kultur pada tingkat pelaksana
kebijakan implementor dan bersifat realistis.
Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti dapat
menganalisis beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu kejelasan
standar dan tujuan program Kartu Tangerang Pintar Kabupaten Tangerang.
Menurut Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan harus jelas
dan terukur sehingga dapat direalisir. Sebagaimana yang telah
diungkapkan oleh 11-1
“Program Tangerang Pintar ini mempunyai tujuan untuk
mencegah terjadinya drop out untuk yang tidak mampu, dan
juga meningkatkan APK dan APN, kenapa untuk meningkatkan
APK dan APN karena dengan adanya KPKT, mereka yang
tadinya tidak sekolah teransang untuk sekolah karena ada
kumpulan beasiswa tersebut bagi mereka yang tidak mampu,
selain itu bagi mereka yang berprestasi untuk semakin
95
mensupport mereka agar selalu berprestasi sesuai dengan
prestasi yg diperoleh sehingga menjadi rangsangan untuk
berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.”
(wawancara dengan 11-1 14 November 2016, pukul 09.30 wib di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa
program Kartu Tangerang Pintar bertujuan untuk meningkatkan Angka
Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan
menengah di Kabupaten Tangerang, selain itu memberikan bantuan biaya
personal pendidikan kepada siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
dan kepada siswa berprestasi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh 11-2
sebagai berikut:
“Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung
terselenggaranya wajib belajar dua belas tahun, mencegah
peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin
di SMA, SMK maupun MA yang kemungkinan putus sekolah
akibat kesulitan biaya pendidikan dan menarik peserta didik
untuk bersekolah yang tadinya sudah putus sekolah, Ketiga
memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah pertama atau
tsanawiyah /sederajat dari masyarakat berpenghasilan rendah
agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Keempat, memberi
penghargaan kepada peserta didik SMA,SMK,MA yang punya
prestasi”. (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul
09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas sesuai dengan Peraturan
Bupati No. 55 Tahun 2014 pasal 2 menyatakan bahwa secara global
program Kartu Tangerang Pintar bertujuan sebagai berikut :
1. Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun
2. Mencegah peserta didik dari MBR pada SMAN, SMKN, dan MAN
yang kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan
dan menarik peserta didik untuk bersekolah
96
3. Memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah atau yang sederajat dari MBR agar dapat melanjutkan
pendidikan ke jenjang berikutnya, dan
4. Memberi penghargaan atau motivasi peserta didik SMAN, SMKN,
dan MAN yang berprestasi
Sasaran dari kebijakan program Kartu Tangerang Pintar adalah
peserta didik dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau peserta didik
berprestasi pada SMAN, SMKN dan MAN yang ada di wilayah
Kabupaten Tangerang. Standar keberhasilan dari pelaksanaan program
Kartu Tangerang Pintar adalah meningkatnya tingkat Angka Partisipasi
Kasar dan menekan Angka Putus Sekolah, seperti yang diungkapkan oleh
I1-1
“standar keberhasilan nya dalam hal ini meningkatnya APK dan
berkurangnya Drop Out, selain itu juga ini merupakan target
dari pak Bupati untuk pembangunan dalam bidang Pendidikan”.
(wawancara dengan 11-1 14 November 2016, pukul 09.30 wib di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh I1-2
“ini kan salah satu program dari 25 program unggulan yang
dibuat oleh pemerintah daerah. Standar keberhasilan sejauh
mungkin tidak ada anak yang putus sekolah, ini juga kan untuk
meningkatkan APK dan APM, termasuk menarik anak yang
sudah putus sekolah dan sudah ada peningkatan dari tahun ke
tahun dalam untuk APK dan APM sekolah menengah di
Kabupaten Tangerang.” (wawancara dengan 11-2 15 Desember
2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
Sementara menurut I3 ukuran keberhasilan dari program Kartu
Tangerang Pintar adalah untuk pemerataan Pendidikan dan agar tidak ada
lagi standar masyarakat yang berpendidikan rendah. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh 13
97
“Standar keberhasilannya dapat kita lihat untuk pemerataan
pendidikan jadi tidak ada lagi bahasa orang miskin tidak bisa
sekolah. Untuk keadilan pendidikan demokrasi pendidikan yang
terbangun dan tidak ada lagi standar-standar masyarakat yang
berpendidikan rendah karena disebabkan miskinnya. Karna
Undang-Undang menjamin pendidikan adalah negara harus ikut
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan
yang bermutu tidak pandang bulu.” (wawancara dengan 13 15
Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ketahui bahwa
ukuran keberhasilan program Kartu Tangerang Pintar secara teknis adalah
untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan APK dan APM pada
jenjang pendidikan menengah Di Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan
yang peneliti ketahui bahwa tingkat APK dan APM sudah terjadi
peningkatan sejak adanya program Kartu Tangerang Pintar. Berikut data
APK dan APM dari tahun 2013-2016.
Tabel 4.2
Data APK dan APM pada jenjang SMA, MA, SMK
No Indikator 2013 2014 2015 2016
1. APK SMA+MA+SMK 48,17 54,98 60,43 61,87
2. APM SMA+MA+SMK 33,52 41,40 55,28 57,9
(Sumber : Dinas Pendidikan, 2016)
Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis
bahwa ukuran dan tujuan kebijakan program Kartu Tangerang Pintar
sudah cukup jelas dan dapat dipahami oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang. Tujuan secara khususnya dari program ini adalah untuk
meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pada
98
jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tangerang. Tingkat APK dan
APM jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tangerang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun dan untuk tahun 2016 tingkat APK
mencapai 61,87 sedangkan APM 57,9.
4.4.2 Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu
keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tahap-tahap tertentu dari
keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan
yang ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya
finansial, sumber daya sarana dan prasarana serta sumberdaya waktu
menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan
Selain Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai leading
sector pelaksana program Kartu Tangerang Pintar, ada pula pihak lain
yang terlibat dalan pelaksanaan implementasi program kartu tangerang
pintar ini, sebagaimana yang diungkapkan 11-1
“yang terlibat pihak Sekolah menengah negeri, Dinas
Pendidikan itu sendiri, Kementrian Agama Kabupaten
Tangerang yang menaungi usulan dari MA, kemudian juga ada
dari dewan pendidikan, ada Inspektorat dan juga ada dari
lingkup SEKDA” (wawancara dengan 11-1 14 November 2016,
pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
99
Hal yang sama juga diungkapkan oleh 11-2
“Untuk Program Kartu Tangerang Pintar yang terlibat adalah
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bupati Pak Zaki, Kemudian
dari Dinas Pendidikan itu sendiri serta makin mengerucut ke
sekolah-sekolah penerima. Dari Dinas Pendidikan petugasnya
ada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid Pendidikan
Menengah, Kasi Kesiswaan dan juga staff-staff saya, Di Sekolah
ada operator-operator tiap masing-masing sekolah” (wawancara
dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2014 bahwa selain Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang, ada pula pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program kartu
tangerang pintar adalah pihak-pihak dari dinas pendidikan itu sendiri,
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang, Dewan Pendidikan
Kabupaten Tangerang dan sekolah-sekolah negeri penerima bantuan biaya
personal pendidikan Kartu Tangerang Pintar.
Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah
sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam
implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang
tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi
diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk
menjalankan program tersebut. Dari hasil pemantauan penulis dilapangan
bahwasanya jumlah petugas yang berada di sekolah sangat minim
dibandingkan dengan banyaknya jumlah siswa penerima program Kartu
Tangerang Pintar. Hasil wawancara penulis dengan I5-1, mengungkapkan:
100
“petugas cuman satu jadi ditunjuknya cuman satu operator jadi
gimana saya mau mengecek SKTM kondisi langsung kerumah
siswa atau mengawasi nya, saya di sekolah aja sudah banyak
yang harus dikerjakan. (wawancara dengan 15-1 5 Desember
2016, pukul 10.00 wib di ruang TU Man Balaraja)
Berdasarkan hasil wawancara diatas jumlah petugas yang berada di
sekolah sangat terbatas sehingga menyulitkan pihak sekolah untuk
menjalankan program tersebut dikarenakan staf yang ada di sekolah hanya
satu orang. Selanjutnya, berkenaan dengan mutu pegawai yang bertugas
mengimplementasikan program kartu tangerang pintar, hasil wawancara
dengan I1-2 mengungkapkan bahwa :
“di sekolah-sekolah sendiri staff yang bertugas dalam
pengendalian program Kartu Tangerang Pintar rata-rata adalah
staff kesiswaan dibawah instruksi, pengawasan, dan tanggung
jawab Kepala Sekolah. Kita panggil semua masing-masing
pihak sekolah ke dinas, dan kemudian kita kumpulkan untuk
diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya yaitu bidang
kesiswaan di sekolah jadi sesuai dengan tugas yang akan
diberikan oleh kita” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016,
pukul 09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
Hal demikian juga diungkapkan oleh I5-3
“Ya kita ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab terus
ada kesiswaan dibantu oleh staf khusus tata usaha atau operator
sekolah. Kita dipanggil pihak dinas ada pelatihan sosialisasi
terus disampaikan ke siswa”.(wawancara dengan I5-3 28
November 2016 pukul 10.00 wib di ruang kesiswaan SMA
Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
Terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan temuan penulis di
lapangan mengenai penempatan petugas sudah dilakukan sesuai dengan
keahliannya atau bidangnya yaitu bidang kesiswaan. Berikut daftar nama-
101
nama petugas sekolah atau operator penerima Kartu Tangerang Pintar,
sebagai berikut:
Tabel 4.3
Daftar Operator Kartu Tangerang Pintar
No. Nama Unsur/Instansi Ket
1 Nurul Hafiz. A.Md SMAN 1 Kab. Tangerang
2 Dewi Pujiati. S.IP SMAN 2 Kab. Tangerang
3 Siti Haerul Wilda SMAN 3 Kab. Tangerang
4 Sakdiyah. SH SMAN 4 Kab. Tangerang
5 Radih SMAN 5 Kab. Tangerang
6 Nurunnisa Alawiyah SMAN 6 Kab. Tangerang
7 Husaeni, S.Pd SMAN 7 Kab. Tangerang
8 Khaerul SMAN 8 Kab. Tangerang
9 Rini Susanti, SE SMAN 9 Kab. Tangerang
10 Haryadi SMAN 10 Kab. Tangerang
11 Ahmad Basuki SMAN 11 Kab. Tangerang
12 Heru Rudiyansyah SMAN 12 Kab. Tangerang
13 Ahmad Juwaeni SMAN 13 Kab. Tangerang
14 Arif Safarianto SMAN 14 Kab. Tangerang
15 Uci Muslih, S.Pd.i SMAN 15 Kab. Tangerang
16 Aan Supriatna, S.Pd SMAN 16 Kab. Tangerang
17 Ariyanto SMAN 17 Kab. Tangerang
18 Ahmad Amubin SMAN 18 Kab. Tangerang
19 Ilham Kurniawan. SMAN 19 Kab. Tangerang
20 Jajang Nahrowi, S.Pd SMAN 20 Kab. Tangerang
21 Supiyanto SMAN 21 Kab. Tangerang
22 Dadi Sukmayadi SMAN 22 Kab. Tangerang
23 Agus Permana, S.Pd.I SMAN 23 Kab. Tangerang
24 Darso SMAN 24 Kab. Tangerang
25 Rustani SMAN 25 Kab. Tangerang
26 A. Nawawi SMAN 26 Kab. Tangerang
27 Heri Kushaeri SMAN 27 Kab. Tangerang
28 Khusnul Khotimah SMAN 28 Kab. Tangerang
29 Marpudin Ade Apriki SMAN 29 Kab. Tangerang
30 Agusman, SE SMKN 1 Kab. Tangerang
31 Edi Suryanto SMKN 2 Kab. Tangerang
102
32 Astuti SMKN 3 Kab. Tangerang
33 Nendi Hariyadi, SE SMKN 4 Kab. Tangerang
34 Tata Sunardi SMKN 5 Kab. Tangerang
35 Abdul Roni SMKN 6 Kab. Tangerang
36 Sugoni SMKN 7 Kab. Tangerang
37 Cocong Nurul Ansori SMKN 8 Kab. Tangerang
38 Siti Murdini SMKN 9 Kab. Tangerang
39 Haris Nur Ridwan SMKN 10 Kab. Tangerang
40 Tita Hartika. S.Pd SMKN 11 Kab. Tangerang
41 Ruly Hestina. S.Pd SMKN 12 Kab. Tangerang
42 Madroji. S.Pd.I Man Balaraja
43 Ahmad Fatoni. SE Man Tigaraksa
44 Fajri Rohman, S.Pd.I Man Kronjo
45 Ahyadi Man Mauk
(Sumber : Dinas Pendidikan, 2016)
Kedua, Sumber Daya Finansial, keberhasilan proses implementasi
kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya
finansial yang tersedia dalam menentukan suatu keberhasilan proses
implementasi, mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten
dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak
tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa
yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Sebagaimana hasil
wawancara penulis dengan I1-1 mengungkapkan bahwa:
“Penganggaran itu kita yang usulkan dan dananya berasal dari
APBD Kabupaten Tangerang”. (wawancara dengan 11-1 14
November 2016, pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
anggaran program kartu tangerang pintar adalah berasal dari APBD
Kabupaten Tangerang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh I3
103
“mekanisme anggaran kartu tangerang pintar adalah dari APBD,
Kan kalo dari pusat ada BSM Bantuan Siswa Miskin, kemudian
kalo dari provinsi saya tidak tau ada atau tidak, kemudian kalo
dari kabupaten ini adalah kebijakan bupati untuk
menggelontorkan anggaran APBD untuk kepentingan
pendidikan. Pada awal peluncuran program ini dianggarkan
sekitar 4 milyar untuk hampir 2000 an siswa jadi bantuan yang
diterima siswa 500.000 / siswa”. (wawancara dengan 13 29
November 2016 pukul 11.00 wib di UNIS Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
anggaran yang dikeluarkan dari APBD Kabupaten Tangerang. Besaran
anggaran yang dikeluarkan pada awal peluncuran program kartu tangerang
pintar adalah 4.000.000.000,- dan anggaran yang didapat untuk setiap
peserta adalah sebesar 500.000. sebagaimana yang diungkapkan oleh I1-2
“mekanisme pencairan diserahkan kepada orang tua, dari buku
tabungan yang ada tertera nama orang tua karna BJB terkait
dengan nama rekening yang harus punya itu atas nama orang tua
disertai dengan nama anaknya. yang menyalurkan Bank BJB
setiap penarikan orang tua yang datang ke BJB terdekat dan
bantuan yang didapat 500.000 untuk setiap siswa” (wawancara
dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Hal serupa juga diungkapkan I4
“bantuan dana yang didapat dari program kartu tangerang pintar
adalah 500.000,- itu untuk setiap siswa dan dibagikan per tiap
semester”. (wawancara dengan I4 21 Desember pukul 10.00 wib
di Kantor UPT Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
anggaran yang dikeluarkan untuk program kartu tangerang pintar adalah
sebesar 500.000,- untuk setiap peserta dan anggaran dana program tersebut
berasal dari dana APBD Kabupaten Tangerang.
104
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kartu Tangerang Pintar bagi
peserta didik tidak mampu dan berprestasi disalurkan oleh Bank BJB
setiap semester, hal tersebut diungkapkan oleh I1-1
“dalam hal ini penyaluran dana melalui Bank BJB langsung ke
rekening siswa jadi tidak ada potongan apapun di penyaluran itu
dan diberikan setiap semester” (wawancara dengan 11-1 14
November 2016, pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Demikian serupa juga diungkapkan I1-2
“pembayaran kartu tangerang pintar bagi peserta didik
bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Tangerang, alokasi
untuk masing-masing penerima program ditetapkan sebesar
1.000.000,- per siswa per tahun. Dan dicairkan melalui Bank
BJB” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00
wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Hal tersebut diungkapkan juga oleh I6-2
“dari pemerintah ke bank dan saya langsung ke bank sama orang
tua, kalo ngambil dapetnya Rp 500.000 setiap semester”
(wawancara dengan I6-2 7 Desember 2016 pukul 12.00 wib di
MAN Mauk Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa Program
Kartu Tangerang Pintar bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang
dan diberikan setiap tahun sebesar Rp 1.000.000.- per siswa per tahun atau
Rp 500.000,- per semester. Sebagaimana yang diungkapkan oleh I5-4
“setiap semester kita usulkan dan siswa mendapatkan bantuan
sebesar Rp 500.000. jadi setahun dapet dua kali.” (wawancara
dengan I5-4 25 November 2016 pukul 08.00 wib di ruang
kesiswaan SMAN 20 Kabupaten Tangerang
105
Dalam perbub No.55 Tahun 2014 Kartu Tangerang Pintar merupakan
kartu yang menjadi sarana dalam pengambilan bantuan Biaya Personal
Pendidikan oleh peserta didik.
Gambar 4.3
Pasal 10 Perbup No.55 Tahun 2014
Sumber : Perbup No.55 Tahun 2014
Namun berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa Kartu ATM
untuk pengambilan dana BBPP Kartu Tangerang Pintar hanya diberikan
pada saat awal peluncuran program saja, hal tersebut diungkapkan oleh I5-1
“kalo ngambil ke bank itu tidak bisa kalo tidak ada rekomendasi
dari pihak sekolah. awalnya untuk peluncuran pertama di 2014
bupati itu pengennya pakai ATM, tapi kesininya sudah gak
dikasih kartu ATM cuman pakai surat aja dari sekolah”
(wawancara dengan 15-1 5 Desember 2016, pukul 10.00 wib di
ruang TU Man Balaraja)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh I5-6
“penyaluran melalui bank BJB dengan menggunakan surat
rekom dari kepala sekolah untuk pencairan, awalnya program ini
pencairannya menggunakan kartu ATM tapi setelah di evaluasi
katanya ga efektif pakai ATM, padahal menurut saya bisa
mempermudah orangtua siswa pada saat pencairan” (wawancara
dengan I5-6 29 November 2016 pukul 11.00 wib di ruang
kesiswaan SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
106
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti ketahui bahwa
pencairan dana bantuan program Kartu Tangerang Pintar tidak
menggunakan kartu ATM sehingga menyulitkan orangtua siswa yang akan
mencairkan dana program tersebut, seperti yang diungkapkan oleh I7-2
“menurut saya sangat menyulitkan kalo buat pribadi saya karna
kan saya kerja sedangkan untuk pengambilan kan tidak bisa
diwakilkan coba kalo pake ATM kan saya bisa ambil kapan
saja” (wawancara dengan 17-2 10 Desember 2016, pukul 14.00
wib di Desa Gintung)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh I6-1
“orang tua saya kerja di pabrik kadang susah buat libur jadi
setiap saat pengambilan itu harus libur dulu baru bisa ngambil tp
pas semester kemaren diwakilin pake surat kuasa baru bisa
diambil” (wawancara dengan I6-1 12 Desember 2016, pukul
13.00 Wib di Katin SMK 5 Kab. Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui mengenai
penyaluran dana dilakukan setiap semester sebesar Rp 500.000,- per siswa
melalui Bank BJB dengan menggunakan surat rekomendasi dari sekolah
kepada orangtua, hal tersebut diungkapkan oleh I1-2
“ya saat ini untuk pencairan dana dapat menggunakan surat
rekomendasi dari kepala sekolah agar bisa terkontrol dalam
pencairan dana karena memang kalo kita tetap menggunakan
kartu ATM itu siswa takutnya menyalahgunakan uang tersebut
untuk beli yang macam-macam tanpa sepengetahuan pihak
sekolah” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul
09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Namun hal berbeda diungkapkan oleh I5-6
“sekarang gini aja kan pengawasan itu dilakukan sekolah lewat
bukti kwitansi belanja jadi kan pencairan lewat kartu ATM juga
tetap bisa diawasi oleh kita, kasian pihak sekolah kan kalo ga
pakai ATM mereka kerepotan kan yg dikerjain bukan cuma
kartu tangerang pintar saja lagipula orangtua tidak perlu repot-
repot kalo mau mencairkan dana bantuan tersebut. Tapi kan
107
memang semuanya kita kembalikan lagi ke orang dinas nya
mereka yang memegang kebijakan program ini” (wawancara
dengan I5-6 29 November 2016 pukul 11.00 wib di ruang
kesiswaan SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
sistem pencairan dana bantuan program Kartu Tangerang Pintar tersebut
sangat menyulitkan orangtua siswa karena tidak menggunakan kartu ATM
yang berfungsi memudahkan orangtua pada saat pencairan dana.
Ketiga, sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam
keberhasilan implementasi program kartu tangerang pintar di Kabupaten
Tangerang. I1-2
“untuk sarana prasarana kan sudah alat-alat komputer di kantor,
sekolah itu sendiri untuk menunjang kegiatan program ini. kalo
fasilitas lainnya kan diberikan kartu atm untuk siswa.” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Selaras dengan hal tersebut I3 mengungkapkan
“sarana penunjang kan dari dinas seperti buku pedoman, juknis
dan sebagainya seperti kartu juga untuk siswa dari dinas sudah
diberikan. secara otomatis sudah dipastikan proses pendataan
kan sudah ada bagian-bagiannya yang melakukan pendataan.”
(wawancara dengan 13 29 November 2016 pukul 11.00 wib di
UNIS Tangerang)
Pemerintah Kabupaten Tangerang memfasilitasi sarana dan prasarana
program Kartu Tangerang Pintar, yakni memberikan kartu peserta
penerima Kartu Tangerang Pintar kepada setiap siswa dan memberikan
buku pedoman bagi sekolah untuk melaksanakan program kartu tangerang
pintar, namun dalam temuan peneliti di lapangan program Kartu
Tangerang Pintar tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang
108
memadai, misalnya saja fasilitas kartu ATM untuk siswa hanya diberikan
pada saat awal diberlakukan program Kartu Tangerang Pintar saja. Hal
tersebut diungkapkan oleh I5-3
“ya fasilitas nya yang diberikan ya seperti ini, mereka membuat
ada semacam kartu buat siswa yang dulu tuh buat
mempermudah anak, tetapi sekarang sudah tidak diberikan kartu
tersebut. juga ada buku petunjuk yang diberikan dinas
pendidikan tinggal kami mengimlementasikan sesuai petunjuk
tersebut.” (wawancara dengan I5-3 28 November 2016 pukul
10.00 wib di ruang kesiswaan SMA Negeri 12 Kabupaten
Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa fasilitas
kartu yang diberikan kepada siswa penerima program kartu tangerang
pintar hanya diberikan pada awal peluncuran program tersebut saja.
Keempat, sumber daya waktu, poin terakhir dari aspek sumber
daya yang patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan
program kartu tangerang pintar adalah waktu.
Informan I1-2 mengungkapkan
“waktu yang kita berikan tiap semester itu hamper tiga bulan
dari verifikasi sampai pencairan, seharusnya ga ada kendala kan
program ini rutin jadi sekolah sudah bisa mensiasati sebelum
ada informasi dari kita, sekolah bisa mempersiapkan terlebih
dahulu” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul
09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Program kartu tangerang pintar diberikan setiap semester oleh
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Selain bantuan Kartu Tangerang
Pintar, ada dua program lain yang diberikan kepada siswa yaitu BSM dari
provinsi dan KIP oleh pemerintah pusat. Program kartu tangerang pintar
109
mau tidak mau mesti berbenturan dengan program-program lain yang
diberikan kepada siswa. Hal ini kurang efektif karena waktu saat
pendataan dan pencairan terbagi dengan program lain sedangkan
sumberdaya manusia atau staff sekolah yang terbatas. Terkait dengan
kecukupan waktu dirasakan kurang oleh I5-3
“mungkin agak lebih lama sedikit lah. Kadang kita menerima
informasi waktu sekian dikumpulkan sekian nah karena siswa
kami tuh dipelosok kadang untuk mengurus ke kelurahan
terkadang mereka belum siap karna ada pengumuman baru
mereka mengurus SKTM lah segala macem. Terus kalo ada
siswa yang ketinggalan ngumpulin gak mungkin kita tinggalin
karena ada sisi kemanusiaan juga merasa ga enak aja”.
(wawancara dengan I5-3 28 November 2016 pukul 10.00 wib di
ruang kesiswaan SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
Hal berbeda diungkapkan oleh I5-6
“cukup waktu yang diberikan karena kita sebelum dinas
memberitahu konfirmasi untuk pengajuan, kita disini sudah
menerima pengajuan dari orangtua siswa jadi kita lakukan dari
awal supaya tepat waktu. 3 minggu paling selesai” (wawancara
dengan I5-6 29 November 2016 pukul 11.00 wib di ruang
kesiswaan SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui terkait
kecukupan waktu yang diberikan tiap sekolah memiliki kendala atau
hambatan yang berbeda dikarenakan kurang siap nya operator yang
bertugas menjalankan pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar.
4.4.3 Karakteristik Agen Pelaksana
Karakterisitik merupakan ciri-ciri khusus atau sifat khas yang
dimiliki. Pada teori Van Mater dan Van Horn, karakteristik merupakan
variabel yang juga mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan
110
publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat dilihat
dari ciri-ciri atau sifat pada agen pelaksananya. Bagaimana agen pelaksana
tersebut turut menunjang dalam kinerja implementasi kebijakan sehingga
dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. Dalam dimensi
karakteristik agen pelaksana ini, peneliti menilai beberapa aspek yang
terkandung didalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, Standard
Operating System (SOP), dan sanksi.
Pertama, karakteristik agen pelaksana. Dalam karakteristik agen
pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-
pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan
mempengaruhi implementasi suatu program. Program Kartu Tangerang
Pintar adalah salah satu program unggulan Kabupaten Tangerang. Yang
menjadi leading sector program kartu tangerang pintar adalah Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bidang Pendidikan Menengah dengan
seksi kesiswaan adalah ujung tombak dalam program kartu tangerang
pintar memiliki peran dalam pendataan dan verifikasi serta sosialisasi
pelatihan kepada operator-operator sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh
I1-1
“program kartu tangerang pintar adalah salah satu dari 25
program unggulan pak bupati kabupaten tangerang, untuk
program ini sendiri yang menjadi pelaksan utama yaitu kami
dinas pendidikan.” (wawancara dengan 11-1 14 November 2016,
pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
111
Program kartu tangerang pintar di Kabupaten Tangerang merupakan
kebijakan untuk membantu siswa miskin dari masyarakat yang
berpenghasilan rendah dan siswa berprestasi di sekolah menengah negeri.
Oleh karena itu, sekolah menengah negeri penerima program kartu
tangerang pintar juga mempunyai peran utama dalam mensukseskan
program kartu tangerang pintar I5-2
“kita dapat dikatakan sebagai pembantu siswa atau perantara
siswa terkait dengan tanggung jawab yang sudah dibebankan
kepada kita selaku petugas penyambung lidah dari dinas
membantu siswa-siswa”. (wawancara dengan I5-2 24 November
2016 pukul 14.00 wib di ruang kesiswaan MAN Mauk
Kabupaten Tangerang)
Hal serupa juga diungkapkan I5-6
“kita sebagai yang mendampingi siswa dari awal dari pengajuan,
pencairan jadi kita terjun langsung apabila ada masalah atau
kendala dilapangan itu semua kita yang bantu.” (wawancara
dengan I5-6 29 November 2016 pukul 11.00 wib di ruang
kesiswaan SMK Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti ketahui selain
Dinas Pendidikan yang menjadi pelaksana utama program kartu tangerang
pintar juga terdapat peran dari operator-operator di tiap sekolah sebagai
penghubung dari dinas pendidikan kepada siswa penerima program
tersebut. Dalam hal ini selain Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
sebagai penanggung jawab program Kartu Tangerang Pintar, peran
aparatur yang lainnya juga sangat berpengaruh penting dalam berjalannya
program ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh I2
“Peran kita adalah sebagai fasilitator, karena kan yang punya
kebijakan program adalah Dinas Pendidikan itu sendiri, paling
112
kita sebagai penghubung kepala MAN dengan dinas
pendidikan.” (wawancara dengan I2 8 Desember pukul 10.00
wib di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
peran dari Kemenag Kabupaten Tangerang adalah sebagai fasilitator atau
memfasilitasi sekolah MAN dengan Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh I1-1
“dari kementrian agama itu sendiri kan ada sekolah dibawah
naungan mereka yaitu MA, nah dari orang tua didik
mengusulkan ke sekolah, sekolah di verifikasi setelah itu
direkap untuk MA dikirim ke kementrian agama langsung
direkap dan diverifikasi apakah layak atau tidak setelah itu
dikirim ke Dinas Pendidikan. Jadi Kemenag itu sendiri
penghubung antara MA ke dinas pendidikan”. (wawancara
dengan 11-1 14 November 2016, pukul 09.30 wib di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
Kemenag Kabupaten Tangerang berperan sebagai penghubung antara MA
dengan Dinas Pendidikan, selain itu sebagai pemberi data dan
memverifikasi seluruh usulan siswa peserta calon penerima Kartu
Tangerang Pintar untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang. Selain Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang selaku leading
sector, stakeholder-stakeholder lain yang ikut terlibat dalam pelaksanaan
program Kartu Tangerang Pintar juga mempunyai peran dalam
mensukseskan keberhasilan program kartu tangerang pintar, seperti yang
diungkapkan oleh I3
“Dewan pendidikan itu kan controlling tugasnya melakukan
pengawasan melakukan mediasi melakukan adviser dalam posisi
sebagai controlling dewan pendidikan melakukan pengawasan
113
terhadap pelaksanaan KPKT, selama ini di Kabupaten
Tangerang kurang lebih ada sekitar 6717 sudah di teraplikasi
semua dari anggaran APBD”. (wawancara dengan 13 29
November 2016 pukul 11.00 wib di UNIS Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
peran Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah salah satu
stakeholder yang ikut melakukan pengawasan pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar di Kabupaten Tangerang.
Kedua, SOP (Standard Operating Procedure). Program kartu
tangerang pintar merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan secara teknis oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang. Mengenai acuan yang dijadikan SOP
adalah Perbup dan Buku Pedoman yang dibuat pemerintah daerah
Kabupaten Tangerang, seperti yang disampaikan oleh informan I1-1
mengungkapkan
“acuannya adalah perbub no 55 tahun 2014 tentang petunjuk
pelaksanaan program kartu tangerang pintar dan juga ada buku
pedoman yang sudah dibuat oleh dinas yang diserahkan ke
sekolah” (wawancara dengan 11-1 14 November 2016, pukul
09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa yang
menjadi acuan atau petunjuk dalam pelaksanaan Program Kartu Tangerang
Pintar adalah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2014 dan buku pedoman
kartu tangerang pintar. Hal ini juga disampaikan oleh I1-2
“SOP tentang program ini adalah Peraturan Bupati No 55 Tahun
2014.” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00
wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
114
Dalam SOP tentang Kartu Tangerang Pintar verifikasi data
dibutuhkan untuk dapat menjaring peserta Kartu Tangerang Pintar sesuai
dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2014 dan ketentuan
program yang diterangkan dalam buku pedoman program. Data yang
sudah diserahkan oleh calon peserta harus diteliti dengan cermat agar
memenuhi standar persyaratan yang dibutuhkan, mengenai prosedur
verifikasi seperti disampaikan oleh informan I1-1
“sekolah mengusulkan kemudian di verifikasi usulan sekolah,
sekolah juga sudah meverifikasi kemudian dikirim ke Dinas
Pendidikan, demikian pula dari kementrian agama itu sendiri
kan ada sekolah dibawah naungan mereka yaitu MA, nah dari
orang tua didik mengusulkan ke sekolah, sekolah di verifikasi
setelah itu direkap untuk MA dikirim ke Kantor Kementrian
Agama langsung direkap dan diverifikasi apakah layak atau
tidak setelah itu dikirim ke Dinas Pendidikan.untuk dapat
dicairkan di SK kan ke Bupati” (wawancara dengan 11-1 14
November 2016, pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
verifikasi dilakukan mulai dari tingkat sekolah sampai ke timgat dinas
pendidikan dan peserta didik yang akan mengajukan permohonan bantuan
Kartu Tangeraang Pintar harus membuat usulan tertulis kepada Bupati
melalui Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang dengan ketentuan dan format yang sudah
ditentukan. sebagaimana yang diungkapakan oleh I1-1
“peserta didik membuat usulan tertulis dan formatnya sudah
disediakan kemudian hasil pendataan dan verifikasi untuk
peserta didik SMAN dan SMKN melalui kepala bidang SMA
dan SMK pada dinas, sedangkan untuk peserta didik MAN
melalui kepala kantor kemenag yang selanjutnya disampaikan
115
kepada kami”. (wawancara dengan 11-1 14 November 2016,
pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
Verifikasi data yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan
memeriksa kelengkapan persyaratan yang sudah diajukan oleh peserta
didik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perbub,
sebagaimana yang diungkapkan oleh I5-4
“kita lakukan verifikasi satu per satu agar semuanya lengkap,
kalo sudah lengkap semua saya laporkan ke kepala sekolah
untuk disah kan dan dikirim ke dinas” (wawancara dengan I5-4 25 November 2016 pukul 08.00 wib di ruang kesiswaan SMAN
20 Kabupaten Tangerang)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh I5-5
“kita adalah sebagai yang mendampingi siswa dari awal
verifikasi dari pengajuan, pencairan jadi kita terjun langsung
apabila ada masalah atau kendala dilapangan kita yang bantu.
Seperti pengumpulan KK, SKTM dan lainnya” (wawancara
dengan I5-5 7 Desember 2016 pukul 13.00 wib di ruang
kesiswaan SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti ketahui bahwa
verifikasi data dilakukan oleh pihak sekolah SMAN/SMKN dan diusulkan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sedangkan sekolah
madrasah aliyah dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Tangerang untuk
diusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
116
Gambar 4.4
Pasal 6 Perbup No. 55 Tahun 2014
Sumber : Perbup No.55 Tahun 2014
Berdasarkan peraturan diatas, peseta didik yang akan mengajukan
usulan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut namun dalam
peneliti dilapangan terdapat kendala-kendala yang dihadapi terkait
kejelasan atau valid nya SKTM yang diserahkan kepada pihak sekolah
seperti yang diungkapkan oleh I5-1
“terkait verifikasi kemarin saya tegur pihak kelurahan yang
membuatkan SKTM karna saya lihat dari kesehariannya siswa
tersebut tidak terlihat seperti siswa tidak mampu makanya saya
minta ke pihak kelurahan agar di cek dulu rumahnya kalo mau
buat SKTM, sekarang buat mengatasi hal tersebut saya
tambahkan persyaratan yaitu foto rumah supaya siswa tidak
berbohong” (wawancara dengan 15-1 5 Desember 2016, pukul
10.00 wib di ruang TU Man Balaraja)
117
Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu persyaratan yang
harus dimiliki oleh calon penerima program Kartu Tangerang Pintar
adalah kepemilikan SKTM yang telah diterbitkan oleh pihak kelurahan.
Mekanisme ini yang hanya mengandalkan SKTM dapat dilihat dari
kebenaran atau tidaknya kondisi ekonomi dari siswa tersebut sehingga
kriteria tidak mampu sebagai dasar penerbitan SKTM harus dirumuskan
dengan indikator dan parameter yang terstandar dengan jelas, sebagaimana
yang diungkapkan oleh I1-2
“kendala yang dihadapi tidak begitu berarti, kendala terkait hal
ini terkadang orang tua malu untuk mendapatkan SKTM,
meskipun dia tidak mampu terkadang dia gengsi namun juga ada
yang mampu tapi berupaya untuk mengajukan namun semuanya
kan kita verifikasi sehingga yang mampu dan tidak berprestasi
kita coret. makanya saya berharap kejujuran dari berbagai pihak
supaya jangan asal buat SKTM” (wawancara dengan 11-2 15
Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Hal serupa diungkapkan oleh I5-2
“ya terkadang saya liat dari segi kesehariannya siswa ini
kayanya maaf dapat dikatakan tergolong tidak mampu tapi
malah tidak mengajukan permohonan bantuan program
tangerang pintar, setelah saya tanya kepada siswanya langsung
memang ternyata orangtuanya enggan mengurus persyaratan
untuk ikut program tangerang pintar kan takutnya saya kira dia
tidak tau bahwa ada program ini, ada juga yang sebaliknya ada
siswa yang terlihat mampu malah daftar untuk dapet program
ini” (wawancara dengan I5-2 24 November 2016 pukul 14.00 wib
di ruang kesiswaan MAN Mauk Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
masih terdapat adanya masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan
program Kartu Tangerang Pintar karena mereka tidak memahami sasaran
118
dari program tersebut adalah siswa SMA/SMK/MA Negeri yang berada di
wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam buku pedoman program KPKT
dijelaskan Penerima KPKT adalah peserta didik dari masyarakat
berpenghasilan rendah dan/atau memiliki prestasi yang berdomisili dan
pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Setiap peserta didik penerima Kartu Tangerang Pintar mempunyai
kewajiban membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan Bantuan Biaya
Personal Pendidikan (BBPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan program Kartu Tangerang Pintar.
Gambar 4.5
Format laporan pembelanjaan Kartu Tangerang Pintar
Sumber : Buku Pedoman 2016
Dalam mekanisme pelaporan pembelanjaan dana Kartu Tangerang
Pintar yang termuat dalam Buku Pedoman, dijelaskan bahwa Kepala
SMAN dan SMKN membuat laporan realisasi penggunaan dana Kartu
119
Tangerang Pintar kepada Bupati melalui Kepala Dinas sedangkan Kepala
MAN membuat laporan melalui Kepala Dinas diketahui oleh Kepala
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang.
Laporan penggunaan diserahkan dari peserta didik kepada sekolah
dan selanjutnya seluruh rekapitulasi penggunaan BBPP dilaporkan oleh
Kepala Sekolah kepada seksi kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang. Hal tersebut diungkapkan oleh informan I1-1
“siswa yang sudah menerima bantuan dana tangerang pintar
wajib membuat laporan penggunaan dana dan diserahkan ke
sekolah sesuai format yang sudah kami berikan. Kemudian dari
sekolah diserahkan ke kita, termasuk dari Aliyah. Jika tidak
membuat laporan tentunya akan kami beri sanksi” (wawancara
dengan 11-1 14 November 2016, pukul 09.30 wib di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Laporan penggunaan dana diserahkan kepada sekolah dan
selanjutnya direkapitulasi oleh sekolah untuk diserahkan kepada Dinas
Pendidikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh I5-3
“laporan nanti ada laporan anak itu tanda tangan siswa penerima
dan juga orang tua, uang yang mereka terima itu harus ada
buktinya dibelikan apa saja. Nanti kita rekap semua kemudian
diserahkan ke dinas.” (wawancara dengan I5-3 28 November
2016 pukul 10.00 wib di ruang kesiswaan SMA Negeri 12
Kabupaten Tangerang)
Hal senada juga diungkapkan oleh I5-5
“pelaporan wajib diberikan siswa ke kita kan sudah diberikan
formatnya jadi tinggal diisi saja apa yang sudah dibelanjakan
setelah dapat uangnya nanti jangan sampai disalahgunakan” (wawancara dengan I5-5 7 Desember 2016 pukul 13.00 wib di
ruang kesiswaan SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang)
Demikian juga diungkapkan oleh informan I5-6
120
“ya harus ada laporan ke kita, harus kasih kwitansi juga sudah
digunakan untuk apa saja uangnya jangan sampai menyimpang
penggunaannya, jika tidak ada laporan nanti kami yang akan
ditegur pihak dinas” (wawancara dengan I5-6 29 November 2016
pukul 11.00 wib di ruang kesiswaan SMK Negeri 12 Kabupaten
Tangerang)
Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
peserta didik yang sudah mendapatkan bantuan dana program Kartu
Tangerang Pintar wajib membuat laporan penggunaan dana dan
diserahkan kepada sekolah. Hasil wawancara peneliti dengan I6-1
mengungkapkan bahwa
“setelah dapat uangnya, harus lapor dibeliin apa saja ke sekolah
dan pake kwitansi, format laporannya sudah ada.” (wawancara
dengan I6-1 12 Desember 2016, pukul 13.00 Wib di Katin SMK
5 Kab. Tangerang)
Hal demikian juga diungkapkan oleh I6-2
“nanti kalo udah dapet duit terus udah belanja tas sama baju
disuruh bikin laporan buat bukti ke sekolah” (wawancara
dengan I6-2 7 Desember 2016 pukul 12.00 wib di MAN Mauk
Kabupaten Tangerang)
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa peserta didik penerima
bantuan program Kartu Tangerang Pintar melakukan pelaporan
pembelanjaan bantuan dana sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan
dan wajib menyerahkan kwitansi sebagai bukti tidak menyalahgunakan
bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, dari hasil penelusuran peneliti ke sekolah-
sekolah SMAN, SMKN dan MAN di Kabupaten Tangerang, penulis
menemukan bahwa adanya siswa atau orangtua yang tidak mematuhi
121
peraturan untuk membuat laporan penggunaan dana dan menemukan
kesulitan dalam hal pelaporan penggunaan dana karena harus
menyerahkan kwitansi setelah membelanjakan dana Kartu Tangerang
Pintar. Hal tersebut diungkapkan oleh informan I5-1
“laporan itu yang susah karena kan untuk pembelian tas,sepatu
dan lain-lain, si anak itu harus menyerahkan kwitansi ke sekolah
sedangkan toko kan ada yang kasih kwitansi ada yang engga.
Kalo yg non kwitansi itu cuman transport” (wawancara dengan
15-1 5 Desember 2016, pukul 10.00 wib di ruang TU Man
Balaraja)
Hal senada juga diungkapkan oleh informan I7-1
“gimana saya mau bikin laporan, kalo belanja di pasar malem kan
ga pake kwitansi kecuali kalo beli nya ke toko atau mall tuh baru
ada” (wawancara dengan 17-1 10 Desember 2016, pukul 19.00 wib
di Desa Pakuhaji)
Demikian juga diungkapkan oleh informan I7-2
“saya tidak tau kalo harus bikin laporan biasanya saya serahkan
saja ke sekolah soalnya kan duitnya dibelanjain beli baju batik,
beli buku di koperasi sekolah anak saya” (wawancara dengan 17-
2 10 Desember 2016, pukul 14.00 wib di Desa Gintung)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
kesadaran masyarakat masih rendah untuk mentaati ketentuan dalam hal
pelaporan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Program Kartu
Tangerang Pintar karena masih terdapat orang tua yang belum memahami
atau mengalami kesulitan dalam membuat laporan karena harus
memberikan kwitansi pembelian barang yang sudah dibelanjakan sebagai
bukti bantuan tersebut tidak disalah gunakan.
122
Ketiga, Sanksi. Pengimplementasian suatu program akan berjalan
dengan baik dan sesuai pada perencanaan yang ada jika karakteristik dari
para implementor keras dan tegas terhadap aturan serta taat pada sanksi
hukum yang telah ditentukan. Dalam Perbup Nomor 55 tahun 2014
tentang Kartu Tangeran Pintar yang pasal 16 disebutkan bahwa
(1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat peserta didik yang
menyalahgunakan dana Kartu Tangerang Pintar, akan dilakukan
pemblokiran atau pencabutan .
(2) Apabila peserta didik menggunakan dana bantuan tidak sesuai
dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
maka Kartu Tangerang Pintar diblokir atau dicabut dan dialihkan
ke peserta didik lain yang belum mendapatkan Kartu Tangrang
Pintar.
Dengan adanya penjelasan tersebut perlu diketahui seberapa tegas
kemudian para pelaksana program dalam melaksanakan program Kartu
Tangerang Pintar di Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan I1-1
“sanksi apabila dalam hal ini anak yang melanggar ketentuan
akan kita coret apabila disalahgunakan”. (wawancara dengan I1-1
14 November 2016, pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Hal demikian juga diungkapkan oleh Informan I1-2
“diberhentikan atau di stop. Kalo ada pelanggaran misalkan
siswa melanggar ketertiban sekolah, menggunakan narkoba dan
kenakalan remaja itu pasti kita stop langsung”. (wawancara
dengan I1-2 15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Dalam hal ini pihak sekolah berperan secara langsung dalam
mengawasi peserta didik penerima bantuan Kartu Tangerang Pintar di
sekolahnya masing-masing. Karena pihak sekolah merupakan agen
123
pelaksana terdepan program Kartu Tangerang Pintar, sebagaimana yang
diungkapkan oleh informan I1-2
“pengawasan kita ada dari Dinas walaupun hanya sampel, yang
jelas utamanya pengawasan dari sekolah itu diawasin untuk
verifikasi juga ke lapangan, bener ngga nih siswa ini tidak
mampu sesuai SKTM. kemudian juga penggunaan dan
pelaporan dananya itu harus diawasi” (wawancara dengan 11-2
15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti ketahui bahwa
berkenaan dengan pengawasan yang mempunyai peran utama dalam
pengawasan adalah pihak sekolah SMAN, SMKN dan MAN. Hal tersebut
juga diungkapkan oleh informan I5-4
“pengawasan kita lakukan langsung oleh sekolah kepada siswa.
Karena bagi mereka yang tidak memahami aturan akan kita
alihkan ke siswa lain.” (wawancara dengan I5-4 25 November
2016 pukul 08.00 wib di ruang kesiswaan SMAN 20 Kabupaten
Tangerang)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh I5-3
“pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah, kami bertanggung
jawab untuk mengamati, mengawasi mengevaluasi dan nanti
setelah itu laporannya kami serahkan ke dinas pendidikan, jika
ada hal-hal yang masih ada kesalahan nanti dinas pendidikan
memeberitahukan kepada kami, dan nanti kami beritahukan lagi
ke siswa penerima kalo misalkan ada kesalahan atau
pelanggaran” (wawancara dengan I5-3 28 November 2016 pukul
10.00 wib di ruang kesiswaan SMA Negeri 12 Kabupaten
Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara berikut peneliti menarik suatu gambaran
bahwa dalam hal ini sekolah mempunyai peran utama dalam pengawasan
dan pemberian sanksi kepada peserta didik jika ada penerima Kartu
Tangerang Pintar yang melanggar ketentuan penggunaan dana.
124
4.4.4 Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) para pelaksana
Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal
tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan, setiap badan atau instansi pelaksana kebijakan harus merasa
memiliki tanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, terdapat
dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh
terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi (pemahaman) serta
respons (dukungan / pesetujuan) agen pelaksana. Dalam pelaksanaan
kebijakan program Kartu Tangerang Pintar, Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang merupakan instansi utama atau leading sector yang berwenang
dalam penyelenggaraan program dan dituntut untuk memahami kebijakan
program agar dapat mensukseskan program Kartu Tangerang Pintar.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh I1-1
“Program ini adalah program pak bupati bagus sehingga dapat
mencegah terjadinya Drop Out, orangtua yang anaknya tidak
mampu untuk melanjutkan sekolah secara otomatis bisa
menyekolahkan anaknya dengan adanya KPKT ini. Program ini
menjadi tanggung jawab kami dalam hal ini dinas pendidikan
yang menjadi ujung tombak dalam implementasi program kartu
Tangerang pintar” (wawancara dengan 11-1 14 November 2016,
pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
125
Hal serupa juga diungkapkan oleh I2
“kartu Tangerang pintar merupakan kebijakan program
kabupaten Tangerang dalam bidang pendidikan dan yang
memegang kendali dalam kebijakan ini adalah Dinas
Pendidikan” (wawancara dengan I2 8 Desember pukul 10.00 wib
di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang)
Sikap pelaksana dapat dikatakan memegang peranan penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang dilaksanakan
merupakan hasil perencanaan dari para implementor itu sendiri, sehingga
sangat diperlukan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh I3
“program ini adalah salah satu dari 25 program unggulan
Kabupaten Tangerang jadi saya sangat mensupport pemerintah
daerah dan harus diperbesar lagi anggarannya sebab kebutuhan
terhadap bantuan itu sangat luar biasa besar karena masyarakat
kabupaten tangerang rata-rata tingkat ekonominya masih
menengah kebawah. Kita sangat mersepon dengan bangga
bahwa pemerintah daerah punya keinginan untuk membantu
pendidikan bagi siswa miskin, dan itu salah satu apresiasi kami
dari Dewan Pendidikan untuk pemerintah daerah yang berkenan
untuk mengalokasikan anggaran bagi mereka-mereka yang tidak
mampu (wawancara dengan 13 15 Desember 2016, pukul 09.00
wib di UNIS Tangerang)
Program Kartu Pintar Kabupaten Tangerang merupakan program yang
menggunakan pendekatan top down. Artinya program tersebut dibuat oleh
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
Keberhasilan program tersebut diraih apabila kognisi agen pelaksana yang
baik dan mendapatkan dukungan penuh serta persetujuan para stakeholder
yang terlibat dalam hal ini para agen pelaksana. Seperti yang diungkapkan
I4
126
“program ini menjadi salah satu program dalam bidang
pendidikan untuk pemerataan juga mengurangi drop out di
tingkat sekolah menengah. saya sangat mengapresiasi terobosan
yang dilakukan oleh pak bupati dengan membuat program-
program unggulan untuk mewujudkan Tangerang gemilang.”
(wawancara dengan I4 21 Desember pukul 10.00 wib di Kantor
UPT Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)
Sementara mengenai respons (dukungan/persetujuan) pelaksana,
peneliti dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana sepenuhnya
mendukung program kartu tangerang pintar meskipun program ini akan
diberhentikan karena sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah yaitu bidang SMA, SMK dan MA akan diambil oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Banten, seperti yang diungkapkan oleh I1-2
“ya kita sangat merespon, karena ini membantu siswa yang tidak
mampu dan juga memberi penghargaan kepada siswa yang
punya prestasi di sekolah. Jadi KPKT ini tidak hanya untuk
siswa yg tidak mampu tp jg untuk siswa yg berprestasi. Tahun
ini KPKT terakhir karena UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah yaitu diambil alih bidang sma, smk oleh
provinsi. Karena takut ada salah dalam penganggaran jadi kami
berhentikan kan sudah diurus provinsi, tp kami sudah usulkan ke
provinsi ini bahwa di Kabupaten Tangerang ada program KPKT
dan mudah-mudahan dilanjutkan provinsi karena program ini
sangat membantu siswa” (wawancara dengan 11-2 15 Desember
2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
Respons (dukungan/ persetujuan) dari stakeholder-stakeholder lain yang
terlibat dalam program kartu tangerang pintar juga memberikan dukungan
untuk diteruskannya program kartu tangerang pintar. Hal ini diungkapkan
oleh I3
“karena SMA, SMK sudah di take over ke provinsi jadi diambil
alih oleh provinsi jadi bukan salah daerah kabupaten/kota.
Adapun misalnya kebijakan pemda itu tetap tidak men stop atau
127
terus mencairkan bantuan ini kan tergantung dari komitmen dan
pertimbangan pak bupati. Ada ga kepeduliannya terhadap siswa
miskin sehingga dia punya semangat untuk tidak men stop,
adapun pertimbangan kedua karena program ini menyerap
anggaran yang cukup besar hampir 6 milyar lebih itu kan harus
ada pertanggungjawabannya di APBD jangan sampai gara-gara
bupati memebri bantuan menjadi masalah hukum, oleh sebab itu
untuk sementara di take over belum ada kebijakan apakah bupati
harus tetap diberi keleluasaan memberikan bantuan nanti tahun
berikutnya menunggu perda dari provinsi. Saya berharap sih
program ini akan terus berlanjut”. (wawancara dengan 13 15
Desember 2016, pukul 09.00 wib di UNIS Tangerang)
Hal serupa juga diungkapkan I4
“sangat mendukung dan berharap akan terus dilanjutkan karena
program ini sangat dirasakan bermanfaat sekali bagi
masyarakat.”(wawancara dengan I4 21 Desember pukul 10.00
wib di Kantor Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
respon (dukungan/persetujuan) dari semua agen pelaksana sangat
mendukung untuk melanjutkan program kartu tangerang pintar karena
sangat membantu siswa miskin dari masyarakat berpenghasilan rendah
dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, selain itu dapat membawa
dampak positif bagi siswa khusunya siswa berprestasi untuk terus
semangat dalam mencapai prestasi akademik maupun non akademik.
4.4.5 Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi sangat menetukan keberhasilan pencapaian tujuan dari
Implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah di Puskesmas
Sumbang. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat
keputusan sudah mengtahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan
yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi
128
berjalan dengan baik. Sehingga implementasi program harus
dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait.
Sebagaimana yang diungkapkan I1-1
“kordinasi program ini dilakukan dengan beberapa stakeholder
seperti dengan Dewan Pendidikan, Kemenag, Komite sekolah
dan sekolah menengah negeri atau operator sekolah. Dari
operator SMA dan SMK kordinasi ke pihak dinas pendidikan
melalui bidang dikmen dan kemudian dari Aliyah kordinasi ke
kemenag dan baru ke Dinas Pendidikan. Setelah itu kordinasi
melalui seluruh operator sekolah dikumpulin sebelum pendataan
dan pencairan.” (wawancara dengan 11-1 14 November 2016,
pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
kordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan Dewan
Pendidikan Kabupaten Tangerang. Informan I3 mengungkapkan bahwa
“kordinasi nya cukup bagus dari mulai membahas perbup nya
tentang kartu pintar kita bahas bersama kemudian launching nya
juga kita bersama sama pemerintah daerah dalam hal ini bupati
yang melakukan launching kemudian pihak Bank nya kita kerja
sama kemudian ada stakeholder terkait dan siswa nya yang
mendapatkannya KPKT ini”. (wawancara dengan 13 15
Desember 2016, pukul 09.00 wib di UNIS Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melakukan kordinasi mengenai
program kartu tangerang pintar dengan Kemenag Kabupaten Tangerang,
Dewan Pendidikan dan juga operator-operator sekolah penerima program
Kartu Tangerang Pintar. Namun berdasarkan temuan peneliti di lapangan
kordinasi hanya dilakukan saat launching peluncuran program dan
pendataan usulan saja, hal tersebut diungkapkan oleh I2
129
“kita cuman dikasih tau ada program ini, tidak pernah dilibatkan
dalam program Kartu Tangerang Pintar sebab yg bertanggung
jawab adalah dinas pendidikan, kordinasi ketika awal
peluncuran saja dan dalam setiap tahunnya tidak ada,
kordinasinya mungkin langsung ke kepala sekolah MA
langsung”. (wawancara dengan I2 8 Desember pukul 10.00 wib
di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
kordinasi yang dilakukan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
dengan Kemenag Kabupaten Tangerang tidak berjalan baik karena hanya
dilakukan pada saat peluncuran program Kartu Tangerang Pintar saja.
Kebijakan sebuah program harus di komunikasikan dengan tepat, akurat,
dan konsisten.. Sebagaimana yang diungkapakan oleh I4
“program ini sebenernya sangat bagus sekali, tapi sayang
sosialisasi dari pemerintah daerah itu dipasrahkan ke sekolah,
makanya kami ikut membantu sosialisasi tiap ada rapat
pertemuan dengan orangtua/wali siswa ketika anak mereka awal
masuk ke sekolah, kita kordinasikan ke komite-komite tiap
sekolah agar bisa diinfokan” (wawancara dengan I4 21
Desember pukul 10.00 wib di Kantor UPT Pendidikan
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)
Program Kartu Tangerang Pintar yang diterapkan oleh pemerintah,
pada dasarnya program ini bertujuan untuk membantu dan meringankan
beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Yang paling penting
dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat tau akan fasilitas
bantuan pendidikan untuk siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
dan siswa yang berprestasi yang diluncurkan oleh pemerintah. Namun
kenyataanya dilapangan penulis melihat bahwa tidak semua masyarakat
tahu akan adanya program Kartu Tangerang Pintar ini. Seperti yang
diungkapkan oleh I5-3
130
“jujur saja kenapa sekolah kami paling sedikit peserta penerima
program Tangerang pintar karena masyarakat atau dapat
dikatakan orangtua wali masih banyak yang belum mengetahui
tentang program ini, karena kan kurangnya pemberitaan dari
dinas itu sendiri ke masyarakat. Untuk itu pada semester ini
kami kordinasikan dengan komite agar bisa di sosialisasikan
pada saat penerimaan siswa baru.” (wawancara dengan I5-3 28
November 2016 pukul 10.00 wib di ruang kesiswaan SMA
Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
Keterlibatan stakeholder dalam penyampaian proram ini menjadi
kunci utama dalam kesuksesan program tersebut. Komunikasi di perlukan
agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan
semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan
diterapkan kepada sasaran dari program tersebut. Komunikasi didalam dan
antara organisasi-organisasi merupakan suatu cara agar implementasi
dapat berjalan optimal.
Sosialisasi program Kartu Tangerang Pintar dilaksanakan ditingkat
Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, khususnya oleh
Bidang Pendidikan Menengah melalui seksi kesiswaan yang diketuai oleh
Kepala Dinas Pendidikan, sebagaiman yang diungkapkan oleh I1-1
“kita sosialisasi ke sekolah-sekolah awal digulirkan program ini,
yang melaksanakan dinas pendidikan melalui bidang dikmen.
kita undang sekolah kesini, kalo kita kunjungan ke sekolah kan
banyak kapan selesainya dan melalui operator (Bank JABAR)
datang kesini.” (wawancara dengan 11-1 14 November 2016,
pukul 09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang)
Selanjutnya sosialisasi dilakukan dengan penyebaraan informasi
Program Kartu Tangerang Pintar kepada pihak sekolah dan sekolah
131
menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan sosialisasi seperti yang
diungkapkan oleh I1-2
“sosialisasi berupa brosur trus operator sekolah juga kita undang
kesini untuk disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan menjelang
usulan tiap semester. Setelah itu pihak sekolah yang
memberikan penyuluhan kepada siswa bahwa ada program ini” (wawancara dengan 11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Hal tersebut juga diungkapkan I6-2
“Sosialisasi dilakukan sama pak ahyadi dia guru yang ngurusin
program ini, trus sekolah juga ngasih brosur tentang program
ini” (wawancara dengan I6-2 7 Desember 2016 pukul 12.00 wib
di MAN Mauk Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi kepada
sekolah. Sekolah-sekolah penerima program Kartu Tangerang Pintar
adalah pihak sangat diharapkan perannya untuk mensosialisasikan
program ini kepada siswa-siswa bahkan masyarakat luas. Hal tersebut
diungkapkan I5-5
“sosialisasi dilakukan dari dinas, sekolah yang datang ke dinas,
kalo kita penyambung lidah dari dinas kita sampaikan lagi ke
anak-anak melalui selebaran pengumuman ditempel di mading”. (wawancara dengan I5-5 7 Desember 2016 pukul 13.00 wib di
ruang kesiswaan SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang)
Hal tersebut juga diungkapkan oleh I5-3
“ya sosialisasi itu kita dipanggil oleh dinas, semua sekolah
dipanggil kumpul di satu titik tertentu, pihak dinas itu
memberikan sosialisasi ke wakil dari sekolah. Kalo ke siswa
diberitahukan oleh sekolah.” (wawancara dengan I5-3 28
November 2016 pukul 10.00 wib di ruang kesiswaan SMA
Negeri 12 Kabupaten Tangerang)
132
Salah satu cara komunikasi kebijakan yang dapat dilakukan yakni
melalui sosialisasi program kartu tangerang pintar. Berdasarkan hasil
wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya, sosialisasi yang dilakukan
oleh Dinas Pendidikan selaku Leading Sector dari program kartu
tangerang pintar belum optimal. Bila dikaitkan dengan yang ada
dilapangan sosialisasi hanya dilakukan sampai pada tingkat perangkat saja
sedangkan untuk masyrakat sangat kurang atau sangat minim. Sosialisasi
melalui media berbasis internet website hanya dilakukan pada saat awal
peluncuran saja seperti yang diungkapkan oleh I5-1
“sosialisasi dilakukan langsung oleh dinas melalui operator-
operator sekolah kemudian operator yang menyapaikan ke
siswa, sebenernya dengan cara ini jujur saja sekolah menjadi
kewalahan, kalo dulu pernah ada website tentang KPKT tapi
sekarang terakhir saya cek sudah tidak ada sepertinya” (wawancara dengan 15-1 5 Desember 2016, pukul 10.00 wib di
ruang TU Man Balaraja)
Pengetahuan masyarakat akan adanya program Kartu Tangerang
Pintar ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh I7-2
“saya tidak pernah denger pemberitaan tentang program ini
sebelumnya, tp pas anak saya masuk SMA dan ada rapat
pertemuan orangtua murid baru saya diinfokan bahwa ada
program ini” (wawancara dengan 17-2 10 Desember 2016, pukul
14.00 wib di Desa Gintung)
Pernyataan diatas mengartikan bahwa dalam pelakasanaan
sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tidak menyentuh
ke lapisan masyarakat langsung karena sosialisasi hanya diberikan kepada
pihak sekolah saja.
133
Salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang terpenting adalah
jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, yaitu
para peserta didik yang ada di sekolah dan orang tua/wali nya. Melihat
kondisi yang ada dilapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan
oleh para pelaksana program kartu tangerang pintar penulis merasa sangat
minim yakni hanya melalui pertemuan pertemuan orang tertentu saja, tapi
tidak menyampaikannya langsung dengan melakukan penyuluhan kepada
masyarakat, memasang spanduk spanduk terkait program kartu tangerang
pintar. Media komunikasi yang cukup sederhana itu menghambat
kelancaran penyampaian pesan masyarakat yang pada akhirnya akan
menghambat implementasi program kartu tangerang pintar. Dengan
melihat realita diatas penulis berkesimpulan bahwa proses komunikasi
yang berjalan tidak maksimal sehingga sasaran dari program tersebut
belum tersosialisasikan dengan baik dan maksimal.
4.4.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar
organisasi yang dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan pada
kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal dapat dikatakan memiliki
pergerakan yang dinamis di dalamnya. Dimana pengaruh-pengaruh yang
muncul tidak jarang tidak dapat diprediksikan. Oleh sebab itu, variabel ini
juga menjadi variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan
publik menurut Van Mater dan Van Horn, yaitu sejauhmana lingkungan
eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah
134
ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif
dapat menjadi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan
eksternal yang kondusif, diantaranya lingkungan ekonomi, sosial dan
politik. Ketiga lingkungan tersebut haruslah mendukung sebuah program
yang akan dikeluarkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh I3
“respon dari eksternal semuanya mendukung sangat antusias
terutama masyarakat kurang mampu. Saya yakin masih banyak
yang belum terakses kesini dan memang itu harus terus menerus
oleh pemerintah daerah digelorakan supaya masyarakat yang
memang betul-betul berhak menerima bantuan tersebut terakses
tercover.” (wawancara dengan 13 29 November 2016 pukul
11.00 wib di UNIS Tangerang)
Sasaran dari program Kartu Tangerang Pintar adalah peserta didik dari
keluarga tidak mampu. Berkenaan dengan itu perlu diselidiki bagaimana
sebenarnya kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Tangerang tentang
warganya yang layak menjadi penerima program Kartu Tangerang Pintar
karena tergolong tidak mampu. Menurut informan I1-2 mengungkapkan
bahwa
“Kondisi masyarakat kabupaten tangerang masih banyak yang
memerlukan bantuan program ini, lingkungan masyarakat
lingkungan sosial yang mungkin banyak yang pekerja lepas
orangtuanya atau banyak yang sudah tidak punya orangtua
sangat merasa terbantu dalam program ini” (wawancara dengan
11-2 15 Desember 2016, pukul 09.00 wib di kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Demikian halnya dengan informan I5-3, kondisi sosial ekonomi di
Kabupaten Tangerang khususnya di bagian utara bayak warga yang layak
membutuhkan bantuan dari program Kartu Tangerang Pintar tersebut.
135
“yang jelas status sosial kita tuh di wilayah pantura menengah
ke bawah dalam artian dari program KPKT, KIP, dan sebaginya
sangat dibutuhkan oleh orangtua atau lingkungan masyarakat di
sekitar sekolah sini”. (wawancara dengan I5-3 28 November 2016
pukul 10.00 wib di ruang kesiswaan SMA Negeri 12 Kabupaten
Tangerang)
Hal serupa juga diungkapkan I5-2
“keliatan sih dari kondisi sosial kebanyakan pekerjaannya petani
paling besar, dan itu juga mungkin lahan sawahnya juga bukan
lahan pribadi, mereka kebanyakan cuman menggarap saja.”
(wawancara dengan I5-2 24 November 2016 pukul 14.00 wib di
ruang TU Man Mauk)
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti ketahui bahwa
masyarakat sangat membutuhkan bantuan program Kartu Tangerang Pintar
karena mereka merasa terbantu dengan adanya program tersebut
khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara karena masih
banyak siswa dari masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu,
masyarakat juga mendukung adanya program Kartu Tangerang Pintar, hal
ini diungkapkan oleh informan I7-2
“ya saya sangat mendukung mas, kan program ini manfaatnya
banyak bisa dirasakan langsung oleh saya bisa mengurangi
beban sekolah anak saya” (wawancara dengan 17-2 10 Desember
2016, pukul 14.00 wib di Desa Gintung)
Hal senada juga diungkapkan oleh informan I7-1
“saya baru tau program ini pas kemaren anak saya baru masuk
ke SMA, kebetulan karna penghasilan saya kecil saya minta ke
guru nya biar dapet bantuan program ini, mudah-mudahan sih
dapet terus sampe lulus sekolah anak saya” (wawancara dengan
17-1 10 Desember 2016, pukul 19.00 wib di Desa Pakuhaji)
Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat
mendukung program Kartu Tangerang Pintar agar terus dilanjutkan
136
sehingga bisa memberikan manfaat positif dan meringankan beban bagi
orangtua siswa yang berpenghasilan rendah. Program Kartu Tangerang
Pintar adalah program unggulan Kabupaten Tangerang yang dirancang
oleh pembuat kebijakan di tingkat dewan legislative bersama stakeholder
terkait, sehingga lingkungan eksternal politik juga turut mempengaruhi
adanya program ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh I3
“Kondisi politik saya kira bisa mempengaruhi, kan wakil-wakil
kita ada di DPRD kan yang menggodok peraturan tentang
penyelenggaraan sekolah kan elaborasi dari kemendiknas itu
dewan DPRD, secara politik mereka wakil dari partai-partai” (wawancara dengan 13 29 November 2016 pukul 11.00 wib di
UNIS Tangerang)
Dalam hal ini, keterlibatan politik memang tidak dapat dipungkiri
keberadaannya, Kartu Tangerang Pintar yang diperuntukkan untuk siswa
tidak mampu atau siswa yang berasal dari masyarakat berpenghasilan
rendah dan siswa berprestasi merupakan janji progam unggulan saat
kampanye dari Bupati Kabupaten Tangerang yang erat kaitannya dengan
unsur politik. Seperti yang diungkapkan I4
“program ini kan sebenernnya adalah janji dari pak bupati, jadi
beliau membuat 25 program unggulan dan ini adalah termasuk
salahsatunya. tentunya beliau berarti mempunyai komitmen
tinggi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang”
(wawancara dengan I4 21 Desember pukul 10.00 wib di Kantor
UPT Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa
lingkungan eksternal mendukung adanya program Kartu Tangerang Pintar,
bahwa adanya program tersebut mendapat tanggapan yang baik di
masyarakat Kabupaten Tangerang, oleh karena itu situasi politik dalam
137
implementasi Kartu Tangerang Pintar ini relatif terkendali sehingga tidak
menimbulkan penolakan-penolakan atau konflik dari masyarakat , seperti
yang diungkapkan oleh I1-1
“Tidak ada yang menolak program ini, selama ini tidak ada
masalah”. (wawancara dengan 11-1 14 November 2016, pukul
09.30 wib di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang)
Hal serupa juga diungkapkan oleh I3
“ya ada saja penelikungan terhadap kebijakan bupati yang pro
rakyat, tetapi saya yakin tidak ada yang menolak program ini,
malah harus lebih mensupport program ini.” (wawancara dengan
13 29 November 2016 pukul 11.00 wib di UNIS Tangerang)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti ketahui bahwa
sejauh ini tidak ada penolakan terhadap program Kartu Tangerang Pintar.
Hal ini disebabkan karena program ini adalah program yang menjadi janji
politik dari Bupati Kabupaten Tangerang, oleh karena itu meski dijumpai
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program ini, namun dukungan
masyarakat sangat mendukung untuk terus diteruskannya program ini
karena masih terbilang baik dan sangat bermanfaat
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan hasil penelitian adalah mencakup lebih lanjut dari
hasil analisis data yang ditujukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait
masing-masing indikator teori dari Van Metter dan Van Horn dapat
diketahui yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik
Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) para pelaksana,
Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
138
Kemudian untuk mengetahui juga faktor-faktor penunjang apa saja yang
membuat program Kartu Tangerang Pintar ini dapat berjalan dan faktor-
faktor apa saja yang membuat terhambatnya program Kartu Tangerang
Pintar di Kabupaten Tangerang. Berikut adalah pembahasan dari masing-
masing indikator dalam penelitian “Implementasi Kebijakan Program
Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN Dan
MAN Di Kabupaten Tangerang”.
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan diketahui bahwa
ukuran dan tujuan program Kartu Tangerang Pintar sudah cukup jelas dan
mudah dipahami oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang selaku
pelaksana teknis program. Berdasarkan pemaparan di atas mengenai
Program Kartu Tangerang Pintar di Kabupaten Tangerang dapat diketahui
bahwa ukuran dan tujuan kebijakan merupakan standar dan sasaran
tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana program. Dimana Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah implementor utama dari program
kartu tangerang pintar ini.
Program Kartu Tangerang Pintar digulirkan pemerintah daerah
Kabupaten Tangerang sejak tahun 2014. Program Kartu Tangerang Pintar
digulirkan dalam rangka memberikan Bantuan Biaya Personal
Pendididkan (BBPP) kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu dan
139
peserta didik berprestasi sebesar Rp 1.000.000/ tahun dengan rincian
diberikan setiap enam bulan (semester).
Adapun ukuran dan tujuan pada program kartu tangerang pintar ini,
tujuan utamanya adalah untuk mendukung terselenggaranya wajib belajar
12 (dua belas) tahun, mencegah peserta didik dari MBR pada SMAN,
SMKN, dan MAN yang kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya
pendidikan dan menarik peserta didik untuk bersekolah, memberi peluang
bagi lulusan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau yang
sederajat dari MBR agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang
berikutnya, dan memberi penghargaan atau motivasi peserta didik SMAN,
SMKN, dan MAN yang berprestasi. Tujuan secara khususnya dari
program ini adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka
partisipasi murni pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten
Tangerang.
Sebuah program dikatakan sudah berhasil apabila sudah mencapai
target yang ditetapkan. Tingkat APK jenjang pendidikan menengah di
Kabupaten Tangerang sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
dan mencapai 61,87 sedangkan APM 57,9 untuk tahun 2016. Sasaran
program penerapan Kartu Tangerang Pintar adalah:
1. Siswa dan siswi SMAN dan SMKN dari Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) dan/ atau memiliki prestasi akademik/ non akademik
yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan diselenggarakan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
2. Siswa dan siswi MAN dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) dan/ atau memiliki prestasi akademik/ non akademik yang ada
140
di wilayah Kabupaten Tangerang dan diselenggarakan oleh Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Tangerang.
2. Sumber Daya
Sumber daya terbagi dalam empat jenis diantaranya sumber daya
manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana dan
sumber daya waktu. Keempat sumber daya ini adalah sebagai penunjang
keberhasilan program Kartu Tangerang Pintar. Dalam pelaksanaan
program Kartu Tangerang Pintar di Kabupaten Tangerang yang menjadi
leading sector program ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang, selain itu agen pelaksana yang membantu dalam
mensukseskan program ini adalah sekolah menengah negeri baik SMAN,
SMKN dan MAN dibawah naungan Kantor Kemenag Kabupaten
Tangerang.
Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi program Kartu
Tangerang Pintar ketersediaan sumberdaya manusia (staf) dalam
melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang utama.
Hambatan akan lebih banyak dijumpai ketika agen pelaksana (staf) tidak
memadai, tidak berimbang, ataupun tidak kompeten di bidang serta tugas
yang diberikan. Dalam hal ini peneliti menemukan terdapat kelemahan
dari segi sumberdaya ini karena kurangnya agen pelaksana di tingkat
sekolah, dimana hanya ada 1 orang yang bertugas menjadi operator
program kartu tangerang pintar sehingga menyulitkan pihak sekolah untuk
melaksanakan tahapan-tahapan verifikasi usulan peserta dan saat proses
141
pencairan dana Kartu Tangerang Pintar karena operator yang berrtugas di
sekolah juga menjalankan program bantuan lain dari pemerintah pusat
seperti Kartu Indonesia Pintar.
Sedangkan sumber daya yang kedua adalah sumber daya financial
atau keuangan. Dalam program kartu tangerang pintar ini anggaran yang
digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tangerang. Berdasarkan temuan peneliti bahwa dana bantuan
yang diterima untuk setiap siswa adalah Rp 500.000,00/semester. Untuk
penyaluran dana program ini dicairkan melalui Bank BJB. Namun
keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Tangerang membuat terbagi-baginya kuota peserta didik yang berhak
mendapatkan bantuan program tersebut.
Dalam perbub No.55 Tahun 2014 Kartu Tangerang Pintar
merupakan kartu yang menjadi sarana dalam pengambilan bantuan Biaya
Personal Pendidikan oleh peserta didik. Namun berdasarkan temuan
peneliti dilapangan bahwa Kartu ATM untuk pengambilan dana BBPP
Kartu Tangerang Pintar hanya diberikan pada saat awal peluncuran
program saja, pencairan dana bantuan program Kartu Tangerang Pintar
tidak menggunakan kartu ATM sehingga menyulitkan orangtua siswa
yang akan mencairkan dana program tersebut, penyaluran dana melalui
Bank BJB dengan menggunakan surat rekomendasi dari sekolah kepada
orangtua, melihat kondisi diatas sistem pencairan tersebut sangat
142
menyulitkan orangtua siswa karena tidak menggunakan kartu ATM.
menggunakan surat rekomendasi dari sekolah kepada orangtua
Dari segi sember daya waktu. Kecukupan waktu yang diberikan
adalah 3 bulan dari mulai pendataan sampai pencairan tiap semester.
Sekolah bisa mempersiapkan persaratan sebelum ada info digulirkan oleh
pihak dinas karena program Kartu Tangerang Pintar rutin dilaksanakan
setiap tahum. namun sekolah memiliki kendala atau hambatan yang
berbeda dikarenakan kurang siap nya operator yang bertugas menjalankan
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik agen pelaksana. Program Kartu Tangerang Pintar
adalah salah satu program unggulan Kabupaten Tangerang. Yang menjadi
leading sector program kartu tangerang pintar adalah Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang, Bidang Pendidikan Menengah dengan seksi
kesiswaan adalah ujung tombak dalam program kartu tangerang pintar
memiliki peran dalam pendataan dan verifikasi serta sosialisasi pelatihan
kepada operator-operator sekolah. Selain Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang sebagai pelaksana utama atas program Kartu Tangerang Pintar,
peran aparatur lainnya juga berpengaruh penting dalam program ini seperti
peran dari pihak sekolah sebagai objek sasaran program yang memberikan
data peserta didik dan memverifikasi.
143
SOP. Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik dari
keluarga tidak mampu disalurkan oleh Bank BJB setiap satu semester
sekali dan bagi siswa penerima Kartu Tangerang Pintar dapat melakukan
penarikan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) untuk dibelanjakan
guna memenuhi kebutuhan sekolah. Verifikasi data usulan peserta
dilakukan oleh pihak sekolah SMAN/SMKN dan diusulkan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sedangkan sekolah madrasah aliyah
dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Tangerang untuk diusulkan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang.
Verifikasi data usulan penerima Kartu Tangerang Pintar dilakukan
dengan tujuan menseleksi dan memastikan peserta didik yang diusulkan
sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam perbup no.55
tahun 2014 agar program yang diberikan menjadi tepat sasaran.
Berdasarkan Peraturan Bupati No.55 Tahun 2014. Peserta didik yang
mengajukan permohonan bantuan Kartu Tangerang Pintar harus memiliki
SKTM yang diterbitkan pihak kelurahan, namun dalam temuan dilapangan
peneliti menemukan adanya pembuatan SKTM tanpa melihat kondisi
ekonomi peserta didik. Selain itu persyaratan lainnya adalah fotokopi
Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP orangtua, dan untuk siswa berprestasi
calon penerima Kartu Tangerang Pintar harus memiliki surat keterangan
prestasi akademik juara 1 (satu) tiap kelas per tingkatan dari kepala satuan
pendidikan.
144
Setiap peserta didik penerima Kartu Tangerang Pintar mempunyai
kewajiban membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan Bantuan Biaya
Personal Pendidikan (BBPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban
penggunaan dana bantuan program Kartu Tangerang Pintar. Laporan
penggunaan dana diserahkan kepada sekolah dan selanjutnya
direkapitulasi oleh sekolah untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan.
Peserta didik penerima bantuan program Kartu Tangerang Pintar
melakukan pelaporan pembelanjaan bantuan dana sesuai dengan ketentuan
yang sudah diberikan dan wajib menyerahkan kwitansi sebagai bukti tidak
menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam
mekanisme pelaporan pembelanjaan dana Kartu Tangerang Pintar yang
termuat dalam Buku Pedoman, dijelaskan bahwa Kepala SMAN dan
SMKN membuat laporan realisasi penggunaan dana Kartu Tangerang
Pintar kepada Bupati melalui Kepala Dinas sedangkan Kepala MAN
membuat laporan melalui Kepala Dinas diketahui oleh Kepala Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Tangerang. Namun, dari hasil penelusuran
peneliti ke sekolah-sekolah SMAN, SMKN dan MAN di Kabupaten
Tangerang, penulis menemukan bahwa adanya siswa atau orangtua yang
tidak mematuhi peraturan untuk membuat laporan penggunaan dana dan
menemukan kesulitan dalam hal pelaporan penggunaan dana karena harus
menyerahkan kwitansi setelah membelanjakan dana Kartu Tangerang
Pintar.
145
Sanksi. Pengimplementasian suatu program akan berjalan dengan baik
dan sesuai pada perencanaan yang ada jika karakteristik dari para
implementor keras dan tegas terhadap aturan serta taat pada sanksi hukum
yang telah ditentukan. Dalam Perbup Nomor 55 tahun 2014 tentang Kartu
Tangeran Pintar yang pasal 16 disebutkan bahwa
1. Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat peserta didik yang
menyalahgunakan dana Kartu Tangerang Pintar, akan dilakukan
pemblokiran atau pencabutan .
2. Apabila peserta didik menggunakan dana bantuan tidak sesuai
dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
maka Kartu Tangerang Pintar diblokir atau dicabut dan dialihkan
ke peserta didik lain yang belum mendapatkan Kartu Tangrang
Pintar.
Pihak sekolah berperan secara langsung dalam mengawasi peserta
didik penerima bantuan Kartu Tangerang Pintar di sekolahnya masing-
masing. Karena pihak sekolah merupakan agen pelaksana terdepan
program Kartu Tangerang Pintar.
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana
Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana. Dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar, sikap para pelaksana
dituntut dapat memeberi pemahaman lebih kepada masyarakat.
Pemahaman tersebut dibentuk saat sosialisasi, saat sosialisasi masyarakat
diberikan pemahaman-pemahaman tentang program kartu tangerang
pintar, bahwa program ini adalah bantuan biaya personal pendidikan untuk
peserta didik yang kurang mampu dan siswa berprestasi pada jenjang
sekolah SMA, SMK dan MA Negeri. Program Kartu Pintar Kabupaten
146
Tangerang merupakan program yang menggunakan pendekatan top down.
Artinya program tersebut dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Keberhasilan program tersebut
diraih apabila kognisi agen pelaksana yang baik dan mendapatkan
dukungan penuh serta persetujuan para stakeholder yang terlibat dalam hal
ini para agen pelaksana. Kognisi (pemahaman) para agen pelaksana
sepenuhnya memahami bahwa Program Kartu Pintar Kabupaten
Tangerang merupakan kebijakan program kabupaten Tangerang dalam
bidang pendidikan untuk sekolah jenjang SMA, SMK dan MA Negeri. dan
yang memegang kendali dalam kebijakan ini adalah Dinas Pendidikan/
Sementara mengenai respons (dukungan/persetujuan) pelaksana,
peneliti dapat menganalisis bahwa semua agen pelaksana sepenuhnya
mendukung program kartu tangerang pintar meskipun program ini akan
diberhentikan karena sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah yaitu bidang SMA, SMK dan MA akan diambil oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Respon implementor dalam hal ini
mendukung agar program Kartu Tangerang Pintar tetap dilanjutkan oleh
Pemerintah Provinsi Banten.
5. Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi Antar Organisasi. Kordinasi adalah bentuk atau cara
komunikasi yang baik dalam pelaksanaan sebuah program kebijakan.
Karena tanpa kordinasi program tersebut tidak berjalan secara optimal.
147
Peneliti melihat komunikasi atau kordinasi yang baik dan teratur hanya
terjadi di lingkungan agen pelaksana di Dinas Pendidikan, Kasi Dikmen
dan pihak sekolah SMAN/SMKN dan MAN, kordinasi dilakukan dengan
saling kroscek data. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang mengundang
rapat seluruh operator yang ada di tiap sekolah menengah untuk
memberitahukan berapa kuota peserta yang diberikan untuk masing-
masing sekolah kemudian memverifikasi data yang diusulkan oleh
sekolah. Namun kordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kantor
Kemenag maupun Dewan Pendidikan masih belum dilakukan dengan baik
karena kordinasi hanya dilakukan pada saat awal peluncuran program
Kartu Tangerang Pintar saja.
Sosialisasi program Kartu Tangerang Pintar dilakukan oleh Dinas
Pendidikan melalui Bidang SMA dan SMK dengan cara memberikan
penyuluhan atau sosialisasi kepada pihak sekolah kemudian pihak sekolah
menjadi ujung tombak dalam proses sosialisasi kepada peserta didik atau
bahkan ke masyarakat luas.
Tidak adanya sosialisasi langsung yang diberikan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang kepada masyarakat luas baik secara
langsung maupun melalui spanduk dan situs atau website, pihak sekolah
sebagai agen pelaksana yang membantu Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang, sekolah SMAN, SMKN dan MAN penerima bantuan program
Kartu Tangerang Pintar adalah pihak yang sangat diharapkan dalam
148
menginformasikan secara langsung kepada sekolah-sekolah mengenai
program Kartu Tangerang Pintar.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Lingkungan Eksternal
juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik disamping dari
lingkungan internal organisasi. Penulis melihat kondisi ekonomi
Kabupaten Tangerang khusunya bagian utara memang memiliki banyak
peserta didik dari keluarga tidak mampu. Permasalahan yang ditemukan
diantaranya banyak peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu
justru tidak mendapat bantuan program Kartu Tangerang Pintar
dikarenakan adanya kuota yang diberikan dari pemerintah daerah karena
keterbatasannya anggaran yang diberikan.
Terkait dengan situasi politik. Sejauh dilaksanakannya program Kartu
Tangerang Pintar hingga sekarang belum ada penolakan-penolakan
terhadap program tersebut. Implementasi kebijakan program masih tetap
berjalan baik dan kondusif. Lingkungan eksternal mendukung adanya
program Kartu Tangerang Pintar, bahwa adanya program Kartu Tangerang
Pintar mendapat tanggapan yang baik di masyarakat Kabupaten Tangerang
sehingga situasi politik dalam implementasi Kartu Tangerang Pintar ini
relatif terkendali sehingga tidak menimbulkan penolakan-penolakan atau
konflik dari masyarakat.
149
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang
Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN dan MAN Di Kabupaten
Tangerang ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pengamatan terhadap proses pelaksanaan implementasi program
dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan
program, maka pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar pada jenjang
SMAN, SMKN dan MAN berjalan dengan baik dan lancar, namun hasil
penelitian menemukan beberapa kekurangan yang perlu perhatian untuk
diperbaiki. Tahapan pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar dimulai
dari sosialisasi, verifikasi data usulan penerima, Penyaluran dana dan
pelaporan pembelanjaan dana. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih
ditemukan sejumlah ketidakberhasilan diantaranya belum optimalnya
sosialisasi program Kartu Tangerang Pintar yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang karena sosialisasi hanya dilakukan sampai
pada tingkat perangkat sekolah saja sedangkan untuk masyarakat pada
umumnya masih belum optimal.
2. Faktor penghambat keberhasilan kebijakan program Kartu Tangerang Pintar,
ditemukan sejumlah hambatan diantaranya sumber daya manusia (staff) yang
150
kurang memadai, keterbatasan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Tangerang, fasilitas kartu ATM yang diberikan kepada
peserta hanya diberikan pada awal peluncuran saja sehingga menyulitkan pada
saat pencairan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat laporan
penggunaan dana serta kordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kantor
Kementrian Agma masih belum optimal karena kordinasi dilakukan hanya
pada saat awal peluncuran program saja.
3. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan program Kartu Tangerang Pintar,
ditemukan sejumlah pendukung diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan jelas
dan mudah dipahami, ketegasan implementor dalam memberikan sanksi,
prosedur verifikasi dan pelaporan pembelanjaan dana cukup jelas, serta semua
agen pelaksana mendukung adanya program Kartu Tangerang Pintar.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka
peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan
pertimbangan bagi Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang. Adapun
saran-saran tersebut yaitu:
1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebaiknya harus lebih
memberikan sosialisasi program Kartu Tangerang Pintar dengan mengadakan
pertemuan dan memberikan penyuluhan secara langsung kepada peserta didik
dan masyarakat luas dan melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk
151
atau mengaktifkan kembali situs atau website tentang informasi Kartu
Tangerang Pintar.
2. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebaiknya dapat memperhatikan
sumberdaya program Kartu Tangerang Pintar agar lebih memadai. Jumlah
operator tiap sekolah penerima perlu ditambah, agar kelangsungan
implementasi Kartu Tangerang Pintar dapat lebih maksimal, kemudian Dinas
Pendidikan Kabupaten Tangerang sebaiknya memberikan fasilitas kartu ATM
untuk memudahkan peserta didik dalam mencairkan bantuan dana.
3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebaiknya lebih
memaksimalkan kordinasi dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Tangerang sehingga dapat memaksimalkan peran stakeholder lainnya selaku
agen pelaksana yang bertanggungjawab melakukan kordinasi kepada kepala
sekolah Madrasah Aliyah Negeri dengan cara memberikan informasi lebih
terkait program Kartu Tangerang Pintar agar bisa ikut melakukan sosialisasi
dan mengawasi implementasi program.
4. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang, hendaknya harus
memahami dan melaksanakan ketentuan bahwa program Kartu Tangerang
Pintar adalah program yang diperuntukan untuk peserta didik dari keluarga
tidak mampu dan siswa berprestasi di sekolah menengah negeri.
Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta : Penerbit Kencana
Fuad, Anis & Kandung Sapto Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.Yogyakarta: Graha Ilmu
Irawan, Prasetyo (2006) Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP.
Moleong Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. RemajaRosdakarya.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.Jakarta: Raja Grafindo Persada
, Riant. 2012. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Gramedia.
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif RancanganPenelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Rohman, Arif (2009), Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta :Laksbang Mediatama.
Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Suharto, Edi. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Wahab, Solichin Abdul. 2012 Analisis Kebijakan Publik (Dari formulasi kepenyusunan model-model implementasi kebijakan publik). Jakarta : BumiAksara
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).Yogyakarta: CAPS.
Jurnal Penelitian :
Frayogi, Muhammad. 2015. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance DiDinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Universitas Sultan Ageng TirtayasaSerang.
Prayoga, Argyan Wahyu. 2014. Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar PadaJenjang SMA/SMK Di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. UniversitasSultan Ageng Tirtayasa Serang.
Julianto, Fajar. 2014. Analisis Implementasi Kebijakan Program Kartu JakartaPintar. Universitas Indonesia.
Dokumen:
Buku Pedoman Panduan Kartu Tangerang Pintar Dinas Pendidikan KabupatenTangerang
Peraturan Bupati Tangerang No.55 Tahun 2014 tentang Petunjuk PelaksanaanProgram Kartu Pintar Kabupaten Tangerang.
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan
United Nations Development Programme (UNDP). 2016. Human DevelopmentReport 2014, Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities andBuilding Resilience. USA: United Nations Development Programme (UNDP).
LAMPIRAN
LAMPIRAN I SURAT IZIN PENELITIAN
LAMPIRAN II SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
No Fokus Sub Fokus Pertanyaan
1 Ukuran dan
Tujuan
Kebijakan
Kejelasan 1. Apakah tujuan dari adanya program
Kartu Tangerang Pintar? Apa saja
manfaat dari adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
Terukur 2. Bagaimana ukuran / standar
keberhasilan dari program Kartu
Tangerang Pintar?
2 Sumber Daya Dukungan
Sumber Daya
Manusia
3. Berapa jumlah pelaksana yang terlibat
dalam pelaksanaan program? Siapa
saja yang terlibat dalam pelaksanaan
program? Apakah jumlah pelaksana
yang dimilikki sudah cukup memadai
untuk menjalankan program?
Dukungan
Sumber Daya
Finansial
4. Bagaimana mekanisme penganggaran
program Kartu Tangerang Pintar?
Kapan penyaluran dana dilakukan?
Berapa besaran biaya yang diberikan?
Kendala yang dihadapi saat pencairan
dana?
Dukungan
Sumber Daya
Sarana dan
Prasaana
5. Bagaimana fasilitas untuk menunjang
kondisi sarana dan prasarana Program
Kartu Tangerang Pintar?
Dukungan
Sumber Daya
Waktu
6. Apakah sumber daya waktu yang ada
sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program?
3 Karakteristik
Agen
Pelaksana
Peran 7. Apa karakter/peran dari masing-masing
stakeholder?
SOP 8. Bagaimana SOP yang berfungsi
sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program?
9. Bagaimana pelaksanaan verifikasi data
peserta?
10. Bagaimana mekanisme dan bentuk
pelaporan penggunaan dana Kartu
Tangerang Pintar?
Sanksi 11. Bagaimana bentuk dan mekanisme
sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program?
4 Sikap/
Kecenderungan
Agen
Pelaksana
Kognisi
Implementor
12. Bagaimana pendapat anda mengenai
adanya program Kartu Tangerang
Pintar?
Respon
Implementor
13. Bagaimana respons (mendukung
/menolak anda terhadap program?
5 Komunikasi
Antar
Organisasi dan
Aktivitas
Pelaksana
Kordinasi 14. Bagaimana kordinasi dan komunikasi
yang terjalin antara stakeholder? Siapa
saja yang melakukan kordinasi? kapan
kordinasi dilakukan?
Sosialisasi 15. Bagaimana sosialisasi yang
dilakukuan? Siapa pihak yang terlibat
dalam sosialisasi? Kapan sosialisasi
diadakan?
6 Lingkungan
Eksternal
Kondisi
Ekonomi
16. Bagaimana kondisi ekonomi Di
Kabupaten Tangerang?
Kondisi Sosial 17. Bagaimana kondisi sosial Di
Kabupaten Tangerang?
Kondisi Politik 18. Bagaimana kondisi politik Di
Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang
Pintar?
LAMPIRAN IV MEMBER CHECK DAN CATATAN LAPANGAN
MEMBER CHECK
Hari / Tanggal : Kamis, 14 November 2016
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Tangerang
Nama Informan : Drs. Wahyudi Budi Saksono M,Si
Jabatan : Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Tangerang
Kode Informan : I1-1
Q1 Apakah tujuan dari adanya program Kartu Tangerang Pintar? Apa
saja manfaat dari adanya program Kartu Tangerang Pintar?
A1 Program Tangerang Pintar ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya
drop out untuk yang tidak mampu, dan juga meningkatkan APK dan APN,
kenapa untuk meningkatkan APK dan APN karena dengan adanya KPKT,
mereka yang tadinya tidak sekolah terangsang untuk sekolah karena ada
kumpulan beasiswa tersebut bagi mereka yang tidak mampu, selain itu bagi
mereka yang berprestasi untuk semakin mensupport mereka agar selalu
berprestasi sesuai dengan prestasi yg diperoleh sehingga menjadi
rangsangan untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non
akademik
Q2 Bagaiman ukuran/ standar keberhasilan dari program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Standar keberhasilan nya dalam hal ini meningkatnya APK dan
berkurangnya Drop Out, selain itu juga ini merupakan target dari pak Bupati
untuk pembangunan dalam bidang Pendidikan.
Q3 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A3 yang terlibat pihak Sekolah menengah negeri, Dinas Pendidikan itu sendiri,
Kementrian Agama Kabupaten Tangerang yang menaungi usulan dari MA,
kemudian juga ada dari dewan pendidikan, ada Inspektorat dan juga ada dari
lingkup SEKDA
Q4 Bagaimana mekanisme penganggaran dana program Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A4 Penganggaran itu kita yang usulkan dan dananya berasal dari APBD
Kabupaten Tangerang. dalam hal ini penyaluran dana melalui Bank BJB
langsung ke rekening siswa jadi tidak ada potongan apapun di penyaluran
itu dan diberikan setiap semester
Q5 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A5 Sudah cukup memadai, dan termasuk Bank JABAR pihak yang
membuatkan rekening
Q6 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Sudah cukup, sekolah mengusulkan kemudian di verifikasi usulan sekolah,
sekolah juga sudah meverifikasi kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan,
demikian pula dari MA dikirim ke kantor kementrian agama di verifikasi
kemudian dikirim lagi ke Dinas Pendidikan kita verifikasi
Q7 Apa karakter / peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
dalam implementasi program Kartu Tangerang Pintar?
A7 program kartu tangerang pintar adalah salah satu dari 25 program unggulan
pak bupati kabupaten tangerang, untuk program ini sendiri yang menjadi
pelaksana utama yaitu kami dinas Pendidikan. dari kementrian agama itu
sendiri kan ada sekolah dibawah naungan mereka yaitu MA, nah dari orang
tua didik mengusulkan ke sekolah, sekolah di verifikasi setelah itu direkap
untuk MA dikirim ke kementrian agama langsung direkap dan diverifikasi
apakah layak atau tidak setelah itu dikirim ke Dinas Pendidikan. Jadi
Kemenag itu sendiri penghubung antara MA ke dinas pendidikan
Q8 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A8 acuannya adalah perbub no 55 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan
program kartu tangerang pintar dan juga ada buku pedoman yang sudah
dibuat oleh dinas yang diserahkan ke sekolah
Q9 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A9 sekolah mengusulkan kemudian di verifikasi usulan sekolah, sekolah juga
sudah meverifikasi kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan, demikian pula
dari kementrian agama itu sendiri kan ada sekolah dibawah naungan
mereka yaitu MA, nah dari orang tua didik mengusulkan ke sekolah,
sekolah di verifikasi setelah itu direkap untuk MA dikirim ke kementrian
agama langsung direkap dan diverifikasi apakah layak atau tidak setelah itu
dikirim ke Dinas Pendidikan.untuk dapat dicairkan di SK kan ke Bupati
peserta didik membuat usulan tertulis dan formatnya sudah disediakan
kemudian hasil pendataan dan verifikasi untuk peserta didik SMAN dan
SMKN melalui kepala bidang SMA dan SMK pada dinas, sedangkan untuk
peserta didik MAN melalui kepala kantor kemenag yang selanjutnya
disampaikan kepada kami
Q10 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A10 siswa yang sudah menerima bantuan dana tangerang pintar wajib membuat
laporan penggunaan dana dan diserahkan ke sekolah sesuai format yang
sudah kami berikan. Kemudian dari sekolah diserahkan ke kita, termasuk
dari Aliyah. Jika tidak membuat laporan tentunya akan kami beri sanksi
Q11 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A11 sanksi apabila dalam hal ini anak yang melanggar ketentuan akan kita coret
apabila disalahgunakan
Q12 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A12 Program ini adalah program pak bupati bagus sehingga dapat mencegah
terjadinya Drop Out, orangtua yang anaknya tidak mampu untuk
melanjutkan sekolah secara otomatis bisa menyekolahkan anaknya dengan
adanya Kartu Tangerang Pintar ini. Program ini menjadi tanggung jawab
kami dalam hal ini dinas pendidikan yang menjadi ujung tombak dalam
implementasi program kartu Tangerang pintar
Q13 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A13 Kartu Tangerang Pintar ini bagus sangat dirasakan manfaatnya bisa untuk
membeli sepatu, bisa untuk transport, bisa untuk beli buku pelajaran, bisa
untuk beli pakean seragam, bisa untuk kursus dan lain sebagainya
Q14 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A14 kordinasi program ini dilakukan dengan beberapa stakeholder seperti
dengan Dewan Pendidikan, Kemenag, Komite sekolah dan sekolah
menengah negeri atau operator sekolah. Dari operator SMA dan SMK
kordinasi ke pihak dinas pendidikan melalui bidang dikmen dan kemudian
dari Aliyah kordinasi ke kemenag dan baru ke Dinas Pendidikan. Setelah itu
kordinasi melalui seluruh operator sekolah dikumpulin sebelum pendataan
dan pencairan
Mereka sebelum kita sosialisasikan kita kumpulkan dulu diantaranya
pemeriksaan juga inspektorat terlibat, semuanya kita undang kesini pas awal
mau diluncurkannya program.
Q15 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A15 Pada tahap awal kita sosialisasi ke sekolah-sekolah awal digulirkan program
ini, yang melaksanakan dinas pendidikan melalui bidang dikmen. kita
undang sekolah kesini, kalo kita kunjungan ke sekolah kan banyak kapan
selesainya dan melalui operator (Bank JABAR) datang kesini
Q16 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Terkait dengan ini kadang orang tua malu mengakui kalau tidak mampu
begitupun sebaliknya ada juga yang mampu tapi tidak malu-malu ingin
mendapatkan bantuan program ini
Q17 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A17 Tidak ada yang menolak program ini, selama ini tidak ada masalah
Q18 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A18 Ini gak ada kaitannya dengan unsur politis sama sekali
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 14 November 2016
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Dinas Pendidikan Tangerang
Nama Informan : Drs. Sigit Sujatmiko, MM
Jabatan : Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Kode Informan : I1-2
Q1 Apakah tujuan dari adanya program Kartu Tangerang Pintar? Apa
saja manfaat dari adanya program Kartu Tangerang Pintar?
A1 Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung terselenggaranya wajib
belajar dua belas tahun, mencegah peserta didik dari masyarakat
berpenghasilan rendah atau miskin di SMA, SMK maupun MA yang
kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan dan menarik
peserta didik untuk bersekolah yang tadinya sudah putus sekolah, Ketiga
memberi peluang bagi lulusan sekolah menengah pertama atau tsanawiyah
/sederajat dari masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa melanjutkan ke
jenjang berikutnya. Keempat, memberi penghargaan kepada peserta didik
SMA,SMK,MA yang punya prestasi
Manfaat digunakan siswa untuk keperluan sekolah saja. Jangan sampai
digunakan untuk membeli pulsa, membeli handphone . jadi hanya untuk
keperluan membeli buku, tas, alat tulis keperluan transportasi
Q2 Bagaiman ukuran/ standar keberhasilan dari program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Ini kan salah satu program dari 25 program unggulan yang dibuat oleh
pemerintah daerah. Standar keberhasilan sejauh mungkin tidak ada anak
yang putus sekolah, ini juga kan untuk meningkatkan APK dan APM,
termasuk menarik anak yang sudah putus sekolah dan sudah ada
peningkatan dari tahun ke tahun dalam untuk APK dan APM sekolah
menengah di Kabupaten Tangerang.
Q3 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A3 Untuk Program KPKT yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten
Tangerang, Bupati Pak Zaki, Kemudian dari Dinas Pendidikan itu sendiri
serta makin mengerucut ke sekolah-sekolah penerima. Dari Dinas
Pendidikan petugasnya ada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid
Pendidikan Menengah, Kasi Kesiswaan dan juga staff-staff saya, Di Sekolah
ada operator-operator tiap masing-masing sekolah.
Di sekolah-sekolah sendiri staff yang bertugas dalam pengendalian program
Kartu Tangerang Pintar rata-rata adalah staff kesiswaan dibawah instruksi,
pengawasan, dan tanggung jawab Kepala Sekolah. Kita panggil semua
masing-masing pihak sekolah ke dinas, dan kemudian kita kumpulkan untuk
diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya yaitu bidang kesiswaan di
sekolah jadi sesuai dengan tugas yang akan diberikan oleh kita
Q4 Bagaimana mekanisme penganggaran dana program Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A4 pembayaran kartu tangerang pintar bagi peserta didik bersumber dari
anggaran APBD Kabupaten Tangerang, alokasi untuk masing-masing
penerima program ditetapkan sebesar 1.000.000,- per siswa per tahun. Dan
dicairkan melalui Bank BJB
mekanisme pencairan diserahkan kepada orang tua, dari buku tabungan
yang ada tertera nama orang tua karna BJB terkait dengan nama rekening
yang harus punya itu atas nama orang tua disertai dengan nama anaknya.
yang menyalurkan Bank BJB setiap penarikan orang tua yang datang ke
BJB terdekat dan bantuan yang didapat 500.000 untuk setiap siswa.
Q5 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A5 untuk sarana prasarana kan sudah alat-alat komputer di kantor, sekolah itu
sendiri untuk menunjang kegiatan program ini. kalo fasilitas lainnya kan
diberikan kartu atm untuk siswa.
Q6 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A6 waktu yang kita berikan tiap semester itu hamper tiga bulan dari verifikasi
sampai pencairan, seharusnya ga ada kendala kan program ini rutin jadi
sekolah sudah bisa mensiasati sebelum ada informasi dari kita, sekolah bisa
mempersiapkan terlebih dahulu
Q7 Apa karakter / peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
dalam implementasi program Kartu Tangerang Pintar?
A7 Dari Dinas memfasilitasi usulan-usulan dari sekolah ke pemerintah
Q8 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A8 Perbup tentang program ini adalah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2014
Q9 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A9 Verifikasi awal dilakukan oleh sekolah kemudian diserahkan ke dinas
Pendidikan. kendala yang dihadapi terkait verifikasi tidak begitu berarti,
kendala terkait hal ini terkadang orang tua malu untuk mendapatkan SKTM,
meskipun dia tidak mampu terkadang dia gengsi namun juga ada yang
mampu tapi berupaya untuk mengajukan namun semuanya kan kita
verifikasi sehingga yang mampu dan tidak berprestasi kita coret. makanya
saya berharap kejujuran dari berbagai pihak supaya jangan asal buat SKTM
Q10 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A10 Setiap semester itu kita ada laporan diperiksa inspektorat, dari sekolah
menyerahkan ke dinas, laporan siswa sendiri yang membuat dan sekolah
yang menyusun.
Q11 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A11 diberhentikan atau di stop. Kalo ada pelanggaran misalkan siswa melanggar
ketertiban sekolah, menggunakan narkoba dan kenakalan remaja itu pasti
kita stop langsung. pengawasan kita ada dari Dinas walaupun hanya sampel,
yang jelas utamanya pengawasan dari sekolah itu diawasin untuk verifikasi
juga ke lapangan, bener ngga nih siswa ini tidak mampu sesuai SKTM.
kemudian juga penggunaan dan pelaporan dananya itu harus diawasi
Q12 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A12 Bagus. Mendukung wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
Q13 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A13 ya kita sangat merespon, karena ini membantu siswa yang tidak mampu dan
juga memberi penghargaan kepada siswa yang punya prestasi di sekolah.
Jadi KPKT ini tidak hanya untuk siswa yg tidak mampu tp jg untuk siswa
yg berprestasi. Tahun ini KPKT terakhir karena UU No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah yaitu diambil alih bidang sma, smk oleh
provinsi. Karena takut ada salah dalam penganggaran jadi kami berhentikan
kan sudah diurus provinsi, tp kami sudah usulkan ke provinsi ini bahwa di
Kabupaten Tangerang ada program KPKT dan mudah-mudahan dilanjutkan
provinsi karena program ini sangat membantu siswa
Q14 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A14 Program ini kordinasi dari sekolah/operator sekolah masing-masing ke
pihak Dinas dan kemudian dari Aliyah usulan ke kemenag dan baru ke
Dinas Pendidikan. Kita kordinasi melalui operator sekolah dikumpulin
sebelum pendataan dan pencairan.
Q15 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A15 sosialisasi berupa brosur trus operator sekolah juga kita undang kesini untuk
disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan menjelang usulan tiap semester.
Setelah itu pihak sekolah yang memberikan penyuluhan kepada siswa
bahwa ada program ini
Q16 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Kondisi masyarakat kabupaten tangerang masih banyak yang memerlukan
bantuan program ini, lingkungan masyarakat lingkungan sosial yang
mungkin banyak yang pekerja lepas orangtuanya atau banyak yang sudah
tidak punya orangtua sangat merasa terbantu dalam program ini
Q17 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A17 Kalau kita ngeliat dari segi usulan itu dari sekolah-sekolah wilayah pantura
itu sangat membutuhkan sekali program ini karena keterbatasan penghasilan
orangtua.
Q18 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A18 Yang jelas ini program unggulan pak bupati, jadi selama ini belum pernah
ada yang menolak. Ini kan murni usulan dari siswa
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 8 Desember 2016
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang
Nama Informan : H. Ahmad Rifaudin, S, Ag, M, PD
Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Kab Tangerang
Kode Informan : I2
Q1 Apakah tujuan dari adanya program Kartu Tangerang Pintar? Apa
saja manfaat dari adanya program Kartu Tangerang Pintar?
A1 Dalam rangka menuju program wajib belajar 12 tahun. Untuk membantu
siswa-siswi di tingkat madrasah Aliyah yang notabene nya dikatakan kurang
mampu. Manfaatnya dari program kartu Tangerang pintar ini adalah
membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya.
Q2 Bagaiman ukuran/ standar keberhasilan dari program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Meningkatnya APK sekolah di tingkat madrasah Aliyah. Yang jelas
menekan angka putus sekolah
Q3 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A3 Karena ini diberikan pemda langsung ke sekolah menengah negeri jadi itu
yang terlibat ada kepala madrasah aliyah negeri dan PKM kesiswaan yang
ada di sekolah. Kalo kita tidak terlibat secara langsung hanya sebagai
fasilitator seperti pada saat pendataan jadi kita yang mengusulkan ke dinas
Q4 Bagaimana mekanisme penganggaran dana program Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A4 Bank BJB setiap semester. Kalo mekanisme penganggaran itu kita gak
ngerti yah itu pihak dinas pendidikan yang bertanggungjawab soal ini
karena kan dia leading sector program ini
Q5 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A5 Bentuknya kan uang yah, ya yang saya tau cuman kartu saja sebagai bukti
yang bersangkutan mendapat fasilitas KPKT, karena memang tembusannya
ga ada ke kita ini
Q6 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Saya rasa cukup lah, mungkin yang lebih paham pihak sekolah sendiri
Q7 Apa karakter / peran dari Kantor Kementrian Agama dalam
implementasi Kartu Tangerang Pintar?
A7 Peran kita sebagai fasilitator aja karena kan yang memegang kendali itu
Dinas Pendidikan, kita penghubung kepala MAN dengan dinas aja
Q8 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A8 Ini ranahnya dinas pendidikan, yang melakukan verifikasi nya kan sekolah
langsung masing-masing
Q9 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A9 Verifikasi dilakukan oleh sekolah madrasah Aliyah langsung ke dinas
pendidikan, disini kami hanya bersifat mengetahui saja
Q10 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A10 Itu langsung dari sekolah aja yang ngurusin sama dinas Pendidikan
Q11 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A11 Diberhentikan atau di stop.
Q12 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A12 Program ini sangat baik dan membantu anak-anak yang kurang mampu tapi
untuk kedepanya kami berharap program ini kami juga ikut dilibatkan.
Q13 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A13 Sangat mendukung dan berharap akan terus dilanjutkan
Q14 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A14 Ya kordinasi memang dikasih tau awalnya ada program ini tapi gak pernah
diundang dan tidak dilibatkan secara langsung, kita disuruh membantu aja
program ini. Kordinasi pada saat peluncuruan saja, tiap tahunnya ga ada, ya
mungkin kordinasi nya langsung ke kepala sekolah madrasah. Jadi kita
mengetahui sajalah. kita cuman dikasih tau ada program ini, tidak pernah
dilibatkan dalam program Kartu Tangerang Pintar sebab yg bertanggung
jawab adalah dinas pendidikan, kordinasinya mungkin langsung ke kepala
sekolah MA langsung
Q15 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A15 Sosialisasi dari dinas pendidikan, kalo dari kemenag sendiri tidak ada
karena kan kita tidak dikasih tau apa yang harus dilakukan dan kapan
Q16 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Ya memang banyak siswa dari madrasah aliyah yang membutuhkan
program ini
Q17 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A17 Ya kalo kita lihat sih lingkungan sosial masyarakat di kabupaten tangerang
memang masih sangat butuh bantuan-bantuan seperti program ini karena
memang dari penghasilan orang tuanya yang rendah
Q18 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A18 Ya pasti, pertama kan adanya anggaran dan ketersediaan dana itu kan dari
deal para elit politik dan legislative
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : Selasa, 29 November 2016
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : UNIS Tangerang
Nama Informan : Hj. Eni Suhaeni, M.Si
Jabatan : Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang
Kode Informan : I3
Q1 Apakah tujuan dari adanya program Kartu Tangerang Pintar? Apa
saja manfaat dari adanya program Kartu Tangerang Pintar?
A1 Tujuannya untuk pemerataan pendidikan jadi tidak ada lagi bahasa orang
miskin tidak bisa sekolah. Untuk keadilan pendidikan demokrasi pendidikan
yang terbangun dan tidak ada lagi standar-standar masyarakat yang
berpendidikan rendah karena disebabkan miskinnya. Karna Undang-Undang
menjamin pendidikan adalah negara harus ikut mencerdaskan kehidupan
bangsa dan memberikan pelayanan yang bermutu tidak pandang bulu.
Manfaat yang didapatkan masyarakat menjadi ringan dalam biaya sekolah
jadi tidak terganggu oleh biaya Pendidikan anaknya
Q2 Bagaiman ukuran/ standar keberhasilan dari program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Standar keberhasilannya adalah anak-anak secara fresh graduate proses
pendidikannya berjalan lancar, jadi tidak ada yang berhenti gara-gara
miskin. Meningkatkan angka partisipasi APK, APM itu sudah terlihat
kenaikannya.
Q3 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A3 Selain dinas pendidikan ada dewan pendidikan, mungkin ada forum komite
yang ikut mengawasi di sekolah-sekolah kemudian masyarakat, LSM dan
Pers terus mengawasi. Kita tidak punya staff khusus, staff khusus itu hanya
bersifat administratif tetapi dalam proses pengawasan kita semua terjun
melakukan pengawasan memantau lewat komite kemudian meminta data
nya dari kepala sekolah sejauh mana pelaksanaannya apakah lancar atau
tidak kita langsung kepada mereka.
Q4 Bagaimana mekanisme penganggaran dana program Kartu Tangerang
Pintar?
A4 Mekanisme anggarannya dari APBD, Kan kalo dari pusat ada BSM Bantuan
Siswa Miskin, kemudian kalo dari provinsi saya tidak tau ada atau tidak,
kemudian kalo dari kabupaten ini adalah kebijakan bupati untuk
menggelontorkan anggaran APBD untuk kepentingan Pendidikan
Q5 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A5 Kalau itu dimanfaatkan secara benar sudah cukup menunjang kan itu satu
juta bantuannya per tahun, artinya itu sudah menunjang kebutuhan anak-
anak. Sarana fisik penunjang kan dari dinas secara otomatis sudah
dipastikan proses pendataan kan sudah ada bagian-bagiannya yang
melakukan pendataan. Sarana penunjang sudah otomatis dari dinas dan
sekolah.
Q6 Apa karakter / peran dari Dewan Pendidikan dalam implementasi
program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Dewan pendidikan itu kan controlling tugasnya melakukan pengawasan
melakukan mediasi melakukan adviser dalam posisi sebagai controlling
dewan pendidikan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar, selama ini di Kabupaten Tangerang kurang lebih ada
sekitar 6717 sudah di teraplikasi semua dari anggaran APBD
Q7 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A7 Dari perbup SOP nya, pelaksanaannya jadi yang diawasi nanti
implementasinya perbup tersebut berjalan dengan baik atau tidak
Q8 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A8 Kalau dia melanggar ya harus di stop. Bukan untuk membeli pulsa membeli
beras, nyicil motor dan sebagainya tapi untuk kebutuhan peserta didik
melakukan proses pendidikan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang
memang untuk proses belajar, kalo diluar itu tidak boleh.
Pengawasannya kan kita lihat didalam kwitansinya dia gunakan untuk apa
jadi kepala sekolah itu yang berhak untuk melakukan evaluasi kepada siswa
mereka, barang-barang yang mereka butuhkan apa saja itu harus diawasi ya
caranya lewat sekolah.
Q9 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A9 program ini adalah salah satu dari 25 program unggulan Kabupaten
Tangerang jadi saya sangat mensupport pemerintah daerah dan harus
diperbesar lagi anggarannya sebab kebutuhan terhadap bantuan itu sangat
luar biasa besar karena masyarakat kabupaten tangerang rata-rata tingkat
ekonominya masih menengah kebawah. Kita sangat mersepon dengan
bangga bahwa pemerintah daerah punya keinginan untuk membantu
pendidikan bagi siswa miskin, dan itu salah satu apresiasi kami dari Dewan
Pendidikan untuk pemerintah daerah yang berkenan untuk mengalokasikan
anggaran bagi mereka-mereka yang tidak mampu
Q10 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A10 karena SMA, SMK sudah di take over ke provinsi jadi diambil alih oleh
provinsi jadi bukan salah daerah kabupaten/kota. Adapun misalnya
kebijakan pemda itu tetap tidak men stop atau terus mencairkan bantuan ini
kan tergantung dari komitmen dan pertimbangan pak bupati. Ada ga
kepeduliannya terhadap siswa miskin sehingga dia punya semangat untuk
tidak men stop, adapun pertimbangan kedua karena program ini menyerap
anggaran yang cukup besar hampir 6 milyar lebih itu kan harus ada
pertanggungjawabannya di APBD jangan sampai gara-gara bupati memebri
bantuan menjadi masalah hukum, oleh sebab itu untuk sementara di take
over belum ada kebijakan apakah bupati harus tetap diberi keleluasaan
memberikan bantuan nanti tahun berikutnya menunggu perda dari provinsi.
Saya berharap sih program ini akan terus berlanjut
Q11 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A11 kordinasi nya cukup bagus dari mulai membahas perbup nya tentang kartu
pintar kita bahas bersama kemudian launching nya juga kita bersama sama
pemerintah daerah dalam hal ini bupati yang melakukan launching
kemudian pihak Bank nya kita kerja sama kemudian ada stakeholder terkait
dan siswa nya yang mendapatkannya KPKT ini
Q12 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A12 Sosialisasi secara resmi oleh Dinas Pendidikan karena anggaran sosialisai
ada disana. Tetapi dewan pendidikan meskipun tidak ada alokasi anggaran
untuk melakukan sosialisasi karena bukan kewajiban kami melakukan
sosialisai, kita hanya melakukan controll dan mediasi ada banyak siswa
siswa yang belum menerima KPKT itu adalah salah satu kita
mensosialisasikan kepada mereka di masyarakat terutama. Kita bantu dinas
pendidikan untuk mensosialisasikan Kartu Tangerang Pintar supaya
mengakses ke yang berhak dengan artian kategori warga yang kurang
mampu.
Q13 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A13 Kalau ekonominya tumbuhnya bagus, ya berarti kan masyarakat sejahtera
artinya berdampak kepada pengurangan alokasi anggaran, bisa dialokasikan
ke yang lain bisa pembangunan sarana terutama sarana prasarana sekolah.
Q14 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A14 respon dari eksternal semuanya mendukung sangat antusias terutama
masyarakat kurang mampu. Saya yakin masih banyak yang belum terakses
kesini dan memang itu harus terus menerus oleh pemerintah daerah
digelorakan supaya masyarakat yang memang betul-betul berhak menerima
bantuan tersebut terakses tercover
Q15 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A15 Kondisi politik saya kira bisa mempengaruhi, kan wakil-wakil kita ada di
DPRD kan yang menggodok peraturan tentang penyelenggaraan sekolah
kan elaborasi dari kemendiknas itu dewan DPRD, secara politik mereka
wakil dari partai-partai. ya ada saja penelikungan terhadap kebijakan bupati
yang pro rakyat, tetapi saya yakin tidak ada yang menolak program ini,
malah harus lebih mensupport program ini
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 21 Desember 2016
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Kantor UPT Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
Nama Informan : Ali
Jabatan : Forum Komite Kabupaten Tangerang
Kode Informan : I4
Q1 Bagaimana mekanisme penganggaran dana program Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana mekanisme penganggaran dana program?
Bagaimana penyaluran dana disalurkan? Siapa yang menyalurkan?
A1 bantuan dana yang didapat dari program kartu tangerang pintar adalah
500.000,- itu untuk setiap siswa dan dibagikan per tiap semester dan
bersumber dari APBD. Dapat dicairkan melalui Bank BJB menggunakan surat
rekom dari kepala sekolah.
Q2 Apa karakter / peran dari Komite Sekolah dalam pelaksanaan program
Kartu Tangerang Pintar?
A2 Komite sekolah dalam kebijakan ini ikut membantu mengawasi penggunaan
dana yang diberikan dan juga ikut membantu mensosialisasikan ke masyarakat
umum atau kepada orangtua peserta didik terkait program Tangerang pintar.
Karena memang menurut saya sosialisasi yang diberikan dari dinas pendidikan
belum menyentuh lapisan masyarakat
Q3 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 Kita lakukan pengawasan bersama dengan sekolah kemudian jika bantuannya
dibelanjakan tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti beli hape dan lain-
lain makan akan stop
Q4 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A4 Program ini ntuk mendukung terselenggaranya wajib belajar dua belas tahun,
Kedua, mencegah peserta didik dari masyarakat berpenghasilan rendah atau
miskin di SMA, SMK maupun MA yang kemungkinan putus sekolah akibat
kesulitan biaya pendidikan dan menarik peserta didik untuk bersekolah yang
tadinya sudah putus sekolah
Q5 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A5 sangat mendukung dan berharap akan terus dilanjutkan karena program ini
sangat dirasakan bermanfaat sekali bagi masyarakat
Q6 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A6 Kordinasi dilakukan seluruh komite-komite sekolah diwakili oleh dewan
pendidikan melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan pada saat
peluncuran program, pendataan siswa dan penyaluran dana
Q7 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A7 program ini sebenernya sangat bagus sekali, tapi sayang sosialisasi dari
pemerintah daerah itu dipasrahkan ke sekolah, makanya kami ikut membantu
sosialisasi tiap ada rapat pertemuan dengan orangtua/wali siswa ketika anak
mereka awal masuk ke sekolah, kita kordinasikan ke komite-komite tiap
sekolah agar bisa diinfokan
Q8 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A8 Dilihat dari segi ekonomi masyarakat kabupaten tangerang masih banyak yang
memerlukan bantuan program ini, walaupun memang terdapat perbedaan di
satu daerah dengan daerah yang lainnya seperti di bagian utara mereka masih
banyak yang membutuhkan program ini sedangkan daerah yang berbatasan
dengan kota Tangerang kondisi ekonominya lumayan cukup lah dibanding
dengan daerah lain karena pendapatan orangtua nya sudah dikategorikan
menengah ke atas.
Q9 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A9 Contoh kasus di lingkungan cikupa rata-rata pekerjanya adalah buruh pabrik
sedangkan di mauk rata-rata petani dan nelayan mungkin banyak juga petani
yang hanya menggarap lahan dari orang lain bukan milik sendiri
Q10 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A10 program ini kan sebenernnya adalah janji dari pak bupati, jadi beliau membuat
25 program unggulan dan ini adalah termasuk salahsatunya. tentunya beliau
berarti mempunyai komitmen tinggi dalam bidang pendidikan di Kabupaten
Tangerang
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : Senin, 05 Desember 2016
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang TU MAN Balaraja
Nama Informan : Madroji, S.pd.I
Jabatan : Operator Kartu Tangerang Pintar Man Balaraja
Kode Informan : I5-1
Q1 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A1 petugas cuman satu jadi ditunjuknya cuman satu operator jadi gimana saya
mau mengecek SKTM kondisi langsung kerumah siswa atau mengawasi
nya, saya di sekolah aja sudah banyak yang harus dikerjakan
Q2 Bagaimana penyaluran dana Kartu Tangerang Pintar disalurkan?
Siapa yang menyalurkan?
A2 Penyaluran dana dicairkan oleh Bank BJB tiap semester. Nah kalo ngambil
ke bank itu tidak bisa kalo tidak ada rekomendasi dari pihak sekolah.
awalnya untuk peluncuran pertama di 2014 bupati itu pengennya pakai
ATM, tapi kesininya sudah gak dikasih kartu ATM cuman pakai surat aja
dari sekolah
Q3 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 untuk sarana sosialisasi kalo dulu sih pernah ada website nya tapi 2016 udah
gak ada gak bisa dibuka
Q4 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A4 Cukup sih sekitaran tiga bulan
Q5 Apa karakter / peran dari sekolah dalam pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar?
A5 kita sebagai perantara dari dinas ke siswa-siswa
Q6 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Ada perbup, juknis dan buku panduan
Q7 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A7 Terkait verifikasi kemarin saya tegur pihak kelurahan yang membuatkan
SKTM karna saya lihat dari kesehariannya siswa tersebut tidak terlihat
seperti siswa tidak mampu makanya saya minta ke pihak kelurahan agar di
cek dulu rumahnya kalo mau buat SKTM, sekarang buat mengatasi hal
tersebut saya tambahkan persyaratan yaitu foto rumah supaya siswa tidak
berbohong
Q8 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A8 laporan itu yang susah karena kan untuk pembelian tas,sepatu dan lain-lain,
si anak itu harus menyerahkan kwitansi ke sekolah sedangkan toko kan ada
yang kasih kwitansi ada yang engga. Kalo yg non kwitansi itu cuman
transport
Q9 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
Q9 Di stop. Tapi selama ini sebelum diajukan ke dinas kan sudah diseleksi oleh
sekolah jadi mengurangi-mengurangi pelanggaran yang terjadi.
Q10 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A10 program ini lumayan cukup membantu sih hampir sama dengan KJP yang
ada di Jakarta.
Q11 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A11 Kalo saya mah no problem sih dilanjutkan hayu ya di stop juga ga apa-apa
Q12 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A12 Kordinasi sudah pasti dilakukan tiap usulan sampe pencairan dengan dinas
pendidikan khususnya dengan Kasi Kesiswaan
Q13 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A13 sosialisasi dilakukan langsung oleh dinas melalui operator-operator sekolah
kemudian operator yang menyapaikan ke siswa, sebenernya dengan cara ini
jujur saja sekolah menjadi kewalahan, kalo dulu pernah ada website tentang
KPKT tapi sekarang terakhir saya cek sudah tidak ada sepertinya
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : Kamis, 24 November 2016
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang TU Man Mauk
Nama Informan : Ahyadi
Jabatan : Staf TU / Operator Kartu Tangerang Pintar Man Mauk
Kode Informan : I5-2
Q1 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A1 Sudah cukup, kita dibawah PKM Kesiswaan, ada operator atau admin Kartu
Tangerang Pintar, saya sendiri kadang dibantu dengan temen bertiga
Q2 Bagaimana penyaluran dana Kartu Tangerang Pintar disalurkan?
Siapa yang menyalurkan?
A2 Sistem pencairan diserahkan kepada orang tua, dari buku tabungan yang ada
tertera nama orang tua karna BJB terkait dengan nama rekening yang harus
punya itu atas nama orang tua disertai dengan nama anaknya. Yang
menyalurkan Bank BJB setiap penarikan orang tua yang datang ke BJB
terdekat. Terkait kita ke bank BJB, karena kita kerjasama dengan BJB
alhamdulillah tidak ada yang dipersulit, mungkin karna mereka sudah tau
kapasitas mereka melayani dan dia sudah kerjasama dengan pihak dinas
Q3 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 untuk sarana prasarana Cukup baik dan mudah-mudahan tidak di stop dan
terus dilanjutkan, kalo dinas sih sementara yang diberikan ke Man Mauk
cuman KPKT doang yang diberikan.
Awalnya ada website, pihak dinas bekerja sama sama yang bikin jaringan.
Awal 2014 sih dulu pernah ada tapi gatau yah kalo sekarang sudah tidak
berjalan. Untuk saat ini kita sampaikan ke anak-anak takutnya ada kritik
atau saran dipersilahkan untuk menyampaikan langsung ke pihak sekolah
Q4 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A4 Dirasa cukup lah, terkait tahap pendaftaran, usulan penyampain berkas,
masing masing madrasah dan sekolah punya kendala dilapangan masing-
masing mungkin yang menghambat penyerahan atau menambahnya waktu.
Kita punya target dari awal pendaftaran, penyerahan berkas sampe ke
pelaporan, penerimaan data-data untuk sementara cukup menurut saya
Q5 Apa karakter / peran dari sekolah dalam pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar?
A5 kita dapat dikatakan sebagai pembantu siswa atau perantara siswa terkait
dengan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita selaku petugas
penyambung lidah dari dinas membantu siswa-siswa
Q6 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Ada perbub dan buku pedoman serta brosur tentang kartu Tangerang pintar
Q7 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A7 Banyak juga sih, pertama pengumpulan data terkait data ada siswa beberapa
disini itu dari data orang tua sih paling banyak terkait KTP, KK, SKTM itu
paling susah didapatkan dari mereka. Tapi pihak siswa sih pengennya diikut
sertakan, cuman itu tadi pengumpulan data dilapangan itu susah. Nanti
peserta didik juga membuat usulan tertulis dan formatnya sudah disediakan
kemudian hasil pendataan dan verifikasi kita serahkan ke bidang SMA dan
SMK pada dinas
Q8 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A8 Untuk sementara pelaporan MAN Mauk blm selesai tapi yang kemarin
sudah beres semua kita serahkan ke pihak dinas, untuk pelaoran format nya
ada cuman belum diisi karena siswa belum mengumpulan
Q9 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A9 pengawasan kita lakukan langsung oleh sekolah kepada siswa. Karena bagi
mereka yang tidak memahami aturan akan kita alihkan ke siswa lain. Ya
kita coret, bagi mereka yang tidak mentaati ketentuan dari Dinas ya kita
sendiri yang bakal kena nantinya
Q10 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A10 program kartu Tangerang pintar untuk peserta didik dari masyarakat
berpengasilan rendah dan juga siswa yang berprestasi baik akademik
maupun non akademik. Pelaksanaan sangat melelahkan, butuh perjuangan
untuk menjalankan program ini agar berjalan maksimal. Manfaat buat
mereka sangat banyak sesuai dengan apa yang disampaikan pihak dinas, kita
juga sangat merespon pengeluaran apa saja yang harus disesuaikan dengan
dana KPKT, Pertama untuk kegiatan sekolah terkait pembelian alat tulis,
pembelian tas, sepatu dan juga buat transportasi mereka
Q11 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A11 Sekolah sangat mendukung karna ada kebaikan buat siswa, ada manfaatnya
buat siswa. Dari beberapa orang tua yang kita kumpulkan di MAN Mauk
ini, alhamdulillah mereka merespon baik karna pertama dari penghasilan
mereka yang dibawah rata-rata dengan adanya ini sangat membantu pihak
orang tua terkait pembiayaan sekolah
Q12 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A12 Iya kordinasi rutin dilakukan oleh kami pihak sekolah dengan dinas
pendidikan, dan juga kemenag. Kemenag juga turut mengetahui jumlah
usulan peserta yang akan diajukan kepada dinas
Q13 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A13 Sosialisasi dilakukan oleh sekolah kepada siswa. Dari dinas pendidikan
cuman sosialisasi ke operator nya saja kemudian operator yang selanjutnya
diberi tanggung jawab menyampaikan informasi mengenai program tersebut
Q14 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A14 Ya pastilah, turut mempengaruhi dari penghasilan orang tua siswa yang
dirasa belum mencukupi kebutuhan anak-anak/siswa.
Q15 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A15 Keliatan sih dari kondisi sosial kebanyakan pekerjaannya petani paling
besar, dan itu juga mungkin lahan sawahnya juga bukan lahan pribadi,
mereka kebanyakan cuman menggarap saja
Q16 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Gak ada, ini murni program bupati ga ada unsur politis dan tidak pernah ada
yang menolak sudah hampir 3 tahun berjalan. Program KIP dananya dari
APBN sedangkan KPKT dari APBD.
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : Senin, 28 November 2016
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang
Nama Informan : Pudih, S.Pd
Jabatan : Wakasek Kesiswaan
Kode Informan : I5-3
Q1 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A1 Ya kita ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab terus ada kesiswaan
dibantu oleh staf khusus tata usaha atau operator sekolah. Kita dipanggil
pihak dinas ada pelatihan sosialisasi terus disampaikan ke siswa
Q2 Bagaimana penyaluran dana Kartu Tangerang Pintar disalurkan?
Siapa yang menyalurkan?
A2 Sistem penyaluran dana nya kita panggil orang tua nya dateng ke sekolah
bikin rekening. Kalo jumlahnya banyak pihak bank nya yang datang kesini
dan kalo sedikit, kita yang datang ke Bank BJB
Q3 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 Kalo dinas pendidikan ya kami juga bersyukur sudah meringankan beban
siswa. ya fasilitas nya yang diberikan ya seperti ini, mereka membuat ada
semacam kartu buat siswa yang dulu tuh buat mempermudah anak, tetapi
sekarang sudah tidak diberikan kartu tersebut. juga ada buku petunjuk yang
diberikan dinas pendidikan tinggal kami mengimlementasikan sesuai
petunjuk tersebut
Q4 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A4 mungkin agak lebih lama sedikit lah. Kadang kita menerima informasi
waktu sekian dikumpulkan sekian nah karena siswa kami tuh dipelosok
kadang untuk mengurus ke kelurahan terkadang mereka belum siap karna
ada pengumuman baru mereka mengurus SKTM lah segala macem. Terus
kalo ada siswa yang ketinggalan ngumpulin gak mungkin kita tinggalin
karena ada sisi kemanusiaan juga merasa ga enak aja
Q5 Apa karakter / peran dari sekolah dalam pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar?
A5 Yang jelas kami juga berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi siswa
karena apapun itu tujuannya sangat penting dari program itu pun nanti Kartu
Tangerang Pintar kan berguna untuk meringankan sekolah juga jika ada
siswa yang belum bayar spp, beli baju sekolah dan lain lain
Q6 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Ada pedoman dan perbupnya dan kendalanya pertama dari segi
administrasi, banyak dari siswa kita itu yang untuk mengurus SKTM
banyak terkendala oleh urusan prosedur desa masing-masing, siswa kadang
sampe mengulur jika disuruh mengumpulkan oleh pihak sekolah. Yang
kedua KPKT itu kendalanya pencairan bagi kami adalah pengajuan-
pengajuan itu biasanya diajukan sekarang tp cair nya semester depan baru
turun.
Q7 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A7 Verifikasi kita sendiri yang melakukan yang mengumpulkan data dari siswa
yang mengajukan usulan untuk menjadi peserta penerima, mereka sudah
diberikan informasi mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi.
Setelah itu setelah semuanya lengkap kita serahkan ke dinas pendidikan.
Q8 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A8 laporan nanti ada laporan anak itu tanda tangan siswa penerima dan juga
orang tua, uang yang mereka terima itu harus ada buktinya dibelikan apa
saja. Nanti kita rekap semua kemudian diserahkan ke dinas. paska diterima
dana dari bantuan itu kami disuruh membuat laporan itu sangat rinci sekali
harus ada hal-hal kebutuhan yg dibeli harus ada bukti fisiknya padahal kalo
kita beli di pasar tradisional biasanya jarang mendapatkan kwitansi.
Q9 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A9 pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah, kami bertanggung jawab untuk
mengamati, mengawasi mengevaluasi dan nanti setelah itu laporannya kami
serahkan ke dinas pendidikan, jika ada hal-hal yang masih ada kesalahan
nanti dinas pendidikan memeberitahukan kepada kami, dan nanti kami
beritahukan lagi ke siswa penerima kalo misalkan ada kesalahan atau
pelanggaran. Ya selama ini kami tegur saja kami coba tegur untuk jangan
sampai mengulangi lagi kalo memang sampai mengulangi lagi kita ganti ke
siswa lain karna berarti mereka memang tidak butuh Kartu Tangerang Pintar
tersebut
Q10 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A10 Ya cukup bagus, salah satu mungkin terobosan dari program pemerintah
kabupaten tangerang dalam hal ini bupati mencoba melihat mungkin realita
yang terjadi di masyarakat terutama di pantura mungkin siswa nya berada di
golongan menengah ke bawah yang sangat mebutuhkan bantuan-bantuan
Q11 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A11 Ya saya berharap jangan sampai putus dan terus dilanjutkan, ya memang
kalo nanti di stop itu terserah kebijakan bupati kalopin di stop nanti kami
tinggal kasih tau lagi ke siswa
Q12 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A12 Kordinasi dilakukan saat akan mengajukan usulan peserta, kemudian
verifikasi, pencairan dana dan pelaporan penggunaan dana
Q13 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A13 ya sosialisasi itu kita dipanggil oleh dinas, semua sekolah dipanggil kumpul
di satu titik tertentu, pihak dinas itu memberikan sosialisasi ke wakil dari
sekolah. Kalo ke siswa diberitahukan oleh sekolah. Ya kami juga membuka
ada pihak humas di sekolah dan juga ada kotak kritik dan saran jika ada
keluhan-keluhan dari orangtua bisa langsung datang ke sekolah. Hal tentang
KPKT juga kami tempel di mading sekolah. Kalo web pendidikan tentang
KPKT dari dinas kurang tau, kalo dari kami ada web nya tentang program
kesiswaan pihak email. Dari dinas belum ada sepertinya.
Q14 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A14 Respon masyarakat yang jelas yang ada di wilayah sini itu rata rata mereka
sangat antusias setelah kita menyampaikan ada program KPKT mungkin
mereka dengan harapan dapat bantuan berharap dapat menerima dana
KPKT tersebut tetapi kadang kadang kami juga dalam menentukan
verifikasi siswa dilapangan menemukan kendala ternyata dilingkungan
wilayah sini juga kita kadang-kadang kalo anak itu tidak mampu tapi kata
anak yang lain pak dia mah tinggal di lingkungan yang lumayan, tp kita ga
mungkin kan untuk mengawasi atau mensurvei langsung kerumahnya.
Q15 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A15 yang jelas status sosial kita tuh di wilayah pantura menengah ke bawah
dalam artian dari program KPKT, KIP, dan sebaginya sangat dibutuhkan
oleh orangtua atau lingkungan masyarakat di sekitar sekolah sini
Q16 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Dari kondisi politik ini belum pernah ada yang menolak terkait urusan
politik dan semacamnya.
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 25 November 2016
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang kesiswaan SMAN 20 Kabupaten Tangerang
Nama Informan : Jajang Nahrowi, S,Pd
Jabatan : Operator Kartu Tangerang Pintar SMAN 20 Kab Tangerang
Kode Informan : I5-4
Q1 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A1 Pelaksana yang terlibat saya sendiri sebagai operator. Tentunya sangat
menyulitkan karena memang yang ditugasi terkait program ini hanya satu
orang tiap sekolah sedangkan saya juga kan tidak mengurusi program ini
saja, saya juga harus ngurusin program-program lain kan ada KIP juga.
Q2 Bagaimana penyaluran dana Kartu Tangerang Pintar disalurkan?
Siapa yang menyalurkan?
A2 setiap semester kita usulkan dan siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp
500.000. jadi setahun dapet dua kali
Q3 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 untuk fasilitas nya ya yang dibutuhkan dari segi fisik kan computer/laptop
itu sudah ada kan di sekolah, kemudian kartu nih kalo dulu ada kartu ATM
tp sekarang sudah tidak diberikan alasannya tidak efektif katanya kemudian
mungkin buku pedoman dan brosur
Q4 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A4 Soal waktu yang diberikan tergantung dari siswa nya itu sendiri kadang ada
siswa yang sudah diberi tenggat waktu tapi masih belum mengumpulkan
persyaratan alasannya berbagai macam ada yang bilang orang tuanya sibuk
kerja, ada juga yang ga punya KTP orang tua nya kemudian kadang ada
juga siswa yang gengsi dapet bantuan program ini.
Q5 Apa karakter / peran dari sekolah dalam pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar?
A5 Sekolah dapat dikatakan sebagai ujung tombak pelaksana program ini
karena kan yang mengurus dari awal pendataan, verifikasi, pencairan,
pelaporan dana hingga sosialisasi semuanya kita yang ngerjain
Q6 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Ada perbupnya yang mengatur program ini jadi petunjuk dalam
pelaksanaannya kita ikutin semua yang ada di perbup tersebut.
Q7 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A7 kita lakukan verifikasi satu per satu agar semuanya lengkap, kalo sudah
lengkap semua saya laporkan ke kepala sekolah untuk disah kan dan dikirim
ke dinas
Q8 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A8 Sesuai dengan peraturan bupati setelah siswa menerima bantuan dana
tangerang pintar wajib membuat laporan penggunaan dana untuk diserahkan
ke sekolah dilengkapi dengan bukti pembelian kwitansi agar tidak
disalahgunakan
Q9 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A9 diberhentikan atau di stop. Kalo ada pelanggaran misalkan siswa melanggar
ketertiban sekolah, ikut tawuran, menggunakan narkoba atau sering bolos
itu kita ancam dengan memberhentikan bantuan tersebut
Q10 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A10 Program ini tujuannya adalah ikut mensukseskan program wajib belajar 12
tahun dan juga memberi bantuan di bidang pendidikan agar meningkatkan
partisipasi sekolah menengah.
Q11 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A11 karena ini membantu siswa yang tidak mampu jadi sekolah sangat
mengapresiasi program yang diluncurkan pemerintah kabupaten Tangerang
karena kan adanya program ini berawal dari kemauan atau komitmen bupati
apakah beliau mau atau tidak mengeluarkan anggaran yang besar untuk
memberikan bantuan kepada warganya
Q12 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A12 Komunikasi cukup baik dan rutin dilakukan setiap semester dengan bidang
pendidikan menengah dan seksi kesiswaan di dinas pendidikan kabupaten
Tangerang
Q13 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A13 Yang melakukan sosialisasi pertama kali dilakukan dari dinas kepada
petugas atau operator, kita dikumpulkan oleh dinas diberi pengarahan
tentang program ini kemudian selanjutnya operator yang melakukan
sosialisasi ke siswa berupa brosur dan sosialisasi langsung kepada orangtua
saat penerimaan murid baru
Q14 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A14 Jika dilihat dari usulan peserta di sekolah kami saya rasa kondisi masyarakat
sekitar sekolah masih banyak yang memerlukan bantuan program ini. Lihat
saja di data penerima program, sekolah kita paling banyak pesertanya
Q15 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A15 Semuanya mendukung saya rasa karena belum ada yang menolak terkait
program ini
Q16 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Kurang tau untuk soal politik, tapi mungkin menurut saya bisa juga
mempengaruhi karena kan memang sebuah kebijakan itu berasal dari aspek
politik
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 7 Desember 2016
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : SMK Negeri 5 Kab. Tangerang
Nama Informan : Tata sunardi
Jabatan : Staff Tu/Operator SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang
Kode Informan : I5-5
Q1 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A1 Cukup, sebenernya sendiri pun bisa tapi untuk pelaksanaannya harus dari
jauh-jauh hari bahkan dari siswa kelas 10 pertama kali masuk ke sekolah
sudah di infokan.
Q2 Bagaimana penyaluran dana Kartu Tangerang Pintar disalurkan?
Siapa yang menyalurkan?
A2 Prosesnya ya kan siswa ngambil sendiri ke bank dan diserahkan ke orangtua
jadi kita tinggal tunggu pelaporan penggunaannya saja
Q3 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 Fasilitas untuk secara fisik seperti komputer atau laptop kan sudah ada di
sekolah, Cuma memang kan kita format nya dari dinas kita dikasih buku
pedoman dan perbup tentang juknis program ini
Q4 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A4 Cukup, kita sebelum dinas konfirmasi untuk pengajuan, kita disini sudah
menerima pengajuan dari orangtua siswa jadi kita lakukan dari awal supaya
tepat waktu. 3 minggu paling selesai ukup, sebenernya sendiri pun bisa tapi
untuk pelaksanaannya harus dari jauh-jauh hari bahkan dari siswa kelas 10
pertama kali masuk ke sekolah sudah di infokan.
Q5 Apa karakter / peran dari sekolah dalam pelaksanaan program Kartu
Tangerang Pintar?
A5 Sebagai yang mendampingi siswa dari awal dari pengajuan, pencairan jadi
kita terjun langsung apabila ada masalah atau kendala dilapangan kita yang
bantu.
Q6 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Petunjuk pelaksanaan mengacu pada buku pedoman dan perbup
Q7 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A7 Ya pelaksanaan verifikasi kita yang mengerjakan kemudian juga ikut
mengawal mendampingi siswa sampai pencairan jadi bener-bener kita
kawal terus sampai program ini sukses dan rutin begitu tiap semester,
cuman ya proses pengumpulan persyaratan dari siswa nya aja yang kadang
telat ngumpulinnya terus terkadang KTP orang tuanya sudah tidak berlaku
ya paling itu aja kendalanya dari siswa sendiri
Q8 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A8 Pelaporan kan sudah diberikan formatnya jadi tinggal diisi saja apa yang
sudah dibelanjakan
Q9 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A9 Dari awal kita tegaskan penggunaan dana tersebut jangan sampai keluar
jalur yang sudah ditentukan. kalo buat beli hape atau diluar keperluan
sekolah kita stop. Setiap siswa yang mendapatkan bantuan kita pantau terus
dari kehadiran dan apabila ada masalah kita langsung tegur siswanya.
Penggunaan dananya kan banyak beli seragam beli tas sepatu dan segala
macem, bahkan ada siswa yang pake buat bayar spp. Kan kalo dari
peraturannya mah ga boleh tp kan itu kemauan dari orangtua siswa bukan
kemauan dari kita artinya dripada buat beli beli yang lain mending buat
bayar spp
Q10 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A10 Secara tidak langsung program ini membantu orangtua siswa, tetapi kemarin
siswa kami mengajukan kuota tambahan dan kita survei kerumahnya dan
memang layak mendapatkan bantuan tp kenyataannya terganjal oleh kuota
Q11 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A11 Kita pihak sekolah sangat mendukung program ini karena memang
manfaatnya banyak buat siswa
Q12 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A12 kordinasi dari dinas saat pengajuan, verifikasi, pencairan dan pembuatan
laporan. kita kesana ke dinas langsung. Juga hasil sosialisasi dari dinas kita
info kan ke para siswa
Q13 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A13 Sosialisasi kita dipanggil oleh dinas pertama kali diluncurkan program ini
kemudian kita juga ikut membantu mensosialisasikan kepada siswa dan
orangtua
Q14 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A14 Ya menurut saya kalo dari lihat kondisi ekonomi disini saya rasa mereka
sangat membutuhkan program seperti kartu tangerang pintar, BSM ataupun
KIP
Q15 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A15 Kondisi pencaharian masyarakat disini kebanyakan petani, nelayan dan
buruh yang masih belum layak dalam segi pendapatan.
Q16 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Kartu Tangerang Pintar kan programnya bupati dan tidak ada keluhan sama
sekali sampai saat ini baik dari orangtua siswa maupun masyarakat umum
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 29 November 2016
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Kesiswaan SMK Negeri 12 Kab. Tangerang
Nama Informan : Ruly Hestina S.Pd
Jabatan : Operator Kartu Tangerang Pintar SMKN 12 Kab Tangerang
Kode Informan : I5-6
Q1 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
A1 Kalo di sekolah ya ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kemudian
operator program ini yang mengurusi segala hal terkait program ini mulai
dari pendataan, verifikasi, pencairan. Kalo dari dinas ada kasi kesiswaan
SMA SMK dan staff-staffnya
Q2 Bagaimana penyaluran dana Kartu Tangerang Pintar disalurkan?
Siapa yang menyalurkan?
A2 Penyaluran melalui bank BJB dengan menggunakan surat rekom dari kepala
sekolah untuk pencairan. awalnya program ini pencairannya menggunakan
kartu ATM tapi setelah di evaluasi katanya ga efektif pakai ATM, padahal
menurut saya bisa mempermudah orangtua siswa pada saat pencairan.
Sekarang gini aja kan pengawasan itu dilakukan sekolah lewat bukti
kwitansi belanja jadi kan pencairan lewat kartu ATM juga tetap bisa diawasi
oleh kita, kasian pihak sekolah kan kalo ga pakai ATM mereka kerepotan
kan yg dikerjain bukan cuma kartu tangerang pintar saja lagipula orangtua
tidak perlu repot-repot kalo mau mencairkan dana bantuan tersebut. Tapi
kan memang semuanya kita kembalikan lagi ke orang dinas nya mereka
yang memegang kebijakan program ini
Q3 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A3 Sarana penunjang menurut saya tidak begitu berarti karena kan sekolah
sudah punya computer atau laptop yah untuk mendata siswa, mungkin
sarana penunjang untuk sosialisasi ada brosur dan kartu ATM untuk
pencairan kalo dulu ada
Q4 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A4 cukup waktu yang diberikan karena kita sebelum dinas memberitahu
konfirmasi untuk pengajuan, kita disini sudah menerima pengajuan dari
orangtua siswa jadi kita lakukan dari awal supaya tepat waktu. 3 minggu
paling selesai
Q5 Apa karakter / peran dari masing-masing stakeholder implementor
Kartu Tangerang Pintar?
A5 kita sebagai yang mendampingi siswa dari awal dari pengajuan, pencairan
jadi kita terjun langsung apabila ada masalah atau kendala dilapangan itu
semua kita yang bantu
Q6 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
A6 Ada pedoman juknis dan juklaknya, kita jalankan sesuai juknis yang
diberikan sesuai dengan perbup nya
Q7 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu
Tangerang Pintar?
A7 Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh sekolah. Kita cek kelengkapan syarat-
syarat nya apakah sudah lengkap dan kemudian jika sudah lengkap semua
kita serahkan ke pihak dinas, tetapi kan tidak semua yang mengajukan
otomatis jadi peserta program ini karena kuota penerima yang sudah
ditentukan dinas
Q8 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
A8 ya harus ada laporan ke kita, harus kasih kwitansi juga sudah digunakan
untuk apa saja uangnya jangan sampai menyimpang penggunaannya, jika
tidak ada laporan nanti kami yang akan ditegur pihak dinas
Q9 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
A9 Akan kami alihkan ke siswa lain yang belum mendapatkan bantuan program
ini jika ada siswa yang terbukti melanggar tata tertib sekolah apalagi
pelanggaran seperti narkoba, tawuran pokonya kita stop
Q10 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
A10 Program ini adalah program unggulan bupati yang dibiayai oleh APBD
dengan maksud mencegah angka putus sekolah dan meringankan beban
orangtua siswa dalam biaya Pendidikan anaknya
Q11 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program
Kartu Tangerang Pintar?
A11 sangat mendukung sekali
Q12 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
A12 Kordinasi dilakukan sekolah melalui operator Kartu Tangerang Pintar
dengan unsur di Dinas Pendidikan, biasanya dilakukan setiap semester nanti
dinas yang mengumumkan ke sekolah.
Q13 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan
siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
A13 Saya mengikuti sosialisasi pertama kali saat digulirkannya program ini dan
kemudian sosialisasi mengenai pendaftaran dan verifikasi peserta setiap
semester dilakukan oleh dinas Pendidikan. Sedangkan sosialisasi kepada
siswa kita sendiri yang lakukan di sekolah karena kita menjadi penyambung
informasi yang diberikan oleh dinas Pendidikan dalam hal ini bidang
dikmen untuk memberikan informasi bahwa ada program ini untuk siswa
tidak mampu dan saya beritahukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk
menjadi peserta program ini.
Q14 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam
mendukung program Kartu Tangerang Pintar?
A14 menurut saya di Tangerang masih banyak siswa yang membutuhkan
program ini karena pendapatan orangtua siswa kebanyakan buruh dan pas
pasan
Q15 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A15 Dengan jumlah penduduk yang besar kabupaten Tangerang masih
mengalami ketimpangan-ketimpangan di berbagai daerah seperti dibagian
selatan sudah sangat pesat sekali perkembangnya kemudian di Tangerang
barat sudah banyak pabrik-pabrik berdiri sedangkan di pantura mayoritas
petani dan nelayan.dengan adanya program ini dapat membantu sekali
orangtua
Q16 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
A16 Untuk hal ini saya kurang mengetahui soal politik, yang saya tau ini
program pemerintah daerah Tangerang dalam bidang Pendidikan.
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 12 Desember 2016
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Kantin SMK Negeri 5 Kab. Tangerang
Nama Informan : Iis Andiyani
Jabatan : Siswa SMKN 5 Kab. Tangerang penerima program Kartu
Tangerang Pintar
Kode Informan : I6-1
Q1 Apakah mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang Pintar?
A1 Pernah
Q2 Bagaimana proses pengumpulan persyaratan untuk ikut program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Mungkin untuk mengikuti program ini membutuhkan sedikit biaya untuk
melengkapi persyaratan. Contoh: kartu KK (fotokopi), materai
Q3 Bagaimana proses penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A3 Ngambilnya di bank BJB tapi orang tua saya kerja di pabrik kadang susah buat
libur jadi setiap saat pengambilan itu harus libur dulu baru bisa ngambil tp pas
semester kemaren diwakilin pake surat kuasa baru bisa diambil
Q4 Apakah pernah membuat laporan penggunaan dana Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana bentuk pelaporan?
A4 setelah dapat uangnya, harus lapor dibeliin apa saja ke sekolah dan pake
kwitansi, format laporannya sudah ada
Q5 Bagaimana sanksi yang diberikan jika anda melanggar ketentuan
program ini?
A5 Bantuannya akan dicabut
Q6 Apakah anda membutuhkan program ini?
A6 Iya. karena dapat membantu saya
Q7 Apa saja manfaat dari adanya program ini ? Digunakan untuk apa saja
dana bantuan tersebut?
A8 Dapat membantu saya dalam kegiatan atau kebutuhan sekolah dan untuk
membeli sepatu, seragam dan alat tulis
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 7 Desember 2016
Waktu : 12.00 WIB
Tempat : Man Mauk Kab. Tangerang
Nama Informan : Fahruji
Jabatan : Siswa Man Mauk Kab. Tangerang penerima program Kartu
Tangerang Pintar
Kode Informan : I6-2
Q1 Apakah mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang Pintar?
A1 Iya. Sosialisasi dilakukan sama pak ahyadi dia guru yang ngurusin program
ini, trus sekolah juga ngasih brosur tentang program ini
Q2 Bagaimana proses pengumpulan persyaratan untuk ikut program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Fotokopi Ktp orangtua, kartu keluarga sama surat keterangan tidak mampu
dari desa
Q3 Bagaimana proses penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A3 dari pemerintah ke bank dan saya langsung ke bank sama orang tua, kalo
ngambil dapetnya Rp 500.000 setiap semester
Q4 Apakah pernah membuat laporan penggunaan dana Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana bentuk pelaporan?
A4 nanti kalo udah dapet duit terus udah belanja tas sama baju disuruh bikin
laporan buat bukti ke sekolah
Q5 Bagaimana sanksi yang diberikan jika anda melanggar ketentuan
program ini?
A5 Ga pernah ngelanggar tp kalo ada yg melanggar dicabut bantuannya
Q6 Apakah anda membutuhkan program ini?
A6 Iya. karena tidak semua orang mempunyai biaya yang lebih pasti ada orang
yang biayanya kurang maka itu saya membutuhkan program ini.
Q7 Apa saja manfaat dari adanya program ini ? Digunakan untuk apa saja
dana bantuan tersebut?
A8 Membeli seragam baju batik, sepatu sama buku
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 10 Desember 2016
Waktu : 19.00 WIB
Tempat : Kediaman Rumah Informan. Desa Pakuhaji Kab. Tangerang
Nama Informan : Rasba
Jabatan : Orangtua penerima program Kartu Tangerang Pintar
Kode : I7-1
Q1 Apakah mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang Pintar?
A1 Pernah waktu saya rapat masukin sekolah anak saya ke SMA ada
pengumuman dari sekolah kalo ada program ini. Yg mau daftar di kasih tau
syarat syaratnya
Q2 Bagaimana proses pengumpulan persyaratan untuk ikut program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Pertama fotokopi KTP saya, terus kartu keluarga, sama bikin surat tidak
mampu dari desa
Q3 Bagaimana proses penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A3 Ke bank bawa surat dari sekolah nanti bank nya juga udah ngerti tinggal
cairin. Saya yang ambil berdua sama anak saya
Q4 Apakah pernah membuat laporan penggunaan dana Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana bentuk pelaporan?
A4 gimana saya mau bikin laporan, kalo belanja di pasar malem kan ga pake
kwitansi kecuali kalo beli nya ke toko atau mall tuh baru ada
Q5 Bagaimana sanksi yang diberikan jika anda melanggar ketentuan
program ini?
A5 Saya ga pernah ngelanggar, tiap dapet bantuan juga saya gunain buat beli
keperluan sekolah anak saya kaya sepatu, buku, baju batik, baju olahraga.
Q6 Apakah anda membutuhkan program ini?
A6 saya baru tau program ini pas kemaren anak saya baru masuk ke SMA,
kebetulan karna penghasilan saya kecil saya minta ke guru nya biar dapet
bantuan program ini, mudah-mudahan sih dapet terus sampe lulus sekolah
anak saya
Q7 Apa saja manfaat dari adanya program ini ? Digunakan untuk apa saja
dana bantuan tersebut?
A8 Ya itu tadi buat keperluan sekolah
MEMBER CHECK
Hari/ Tanggal : 10 Desember 2016
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Kediaman Rumah Informan. Desa Gintung Kec. Sukadiri
Nama Informan : Suhandi
Jabatan : Orangtua penerima program Kartu Tangerang Pintar
Kode Informan : I7-2
Q1 Apakah mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang Pintar?
A1 saya tidak pernah denger pemberitaan tentang program ini sebelumnya, tp pas
anak saya masuk SMA dan ada rapat pertemuan orangtua murid baru saya
diinfokan bahwa ada program ini
Q2 Bagaimana proses pengumpulan persyaratan untuk ikut program Kartu
Tangerang Pintar?
A2 Ktp. Kk. sktm
Q3 Bagaimana proses penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
A3 Pencairan ada pake surat dari sekolah. menurut saya sangat menyulitkan kalo
buat pribadi saya karna kan saya kerja ga bisa libur sedangkan untuk
pengambilan kan tidak bisa diwakilkan coba kalo pake ATM kan saya bisa
ambil kapan saja
Q4 Apakah pernah membuat laporan penggunaan dana Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana bentuk pelaporan?
A4 saya tidak tau kalo harus bikin laporan biasanya saya serahkan saja ke sekolah
soalnya kan duitnya dibelanjain beli baju batik, beli buku di koperasi sekolah
anak saya
Q5 Bagaimana sanksi yang diberikan jika anda melanggar ketentuan
program ini?
A5 di stop katanya mah anak saya bilang. Tapi kan mau melanggar gimana orang
duitnya juga buat biaya sekolah
Q6 Apakah anda membutuhkan program ini?
A6 Iya saya sangat mendukung mas, kan program ini manfaatnya banyak bisa
dirasakan langsung oleh saya bisa mengurangi beban sekolah anak saya. Ya
walaupun kerja juga penghasilan abis buat biaya makan sehari-hari
Q7 Apa saja manfaat dari adanya program ini ? Digunakan untuk apa saja
dana bantuan tersebut?
A8 Yang penting kan untuk keperluan biaya sekolah anak saya
LAMPIRAN V MATRIKS HASIL PENELITIAN
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
1. Ukuran dan Tujuan
Q1 Apakah tujuan dari adanya program Kartu Tangerang Pintar? Apa saja
manfaat dari adanya program Kartu Tangerang Pintar?
I1-1 Program Tangerang Pintar ini mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya
drop out untuk yang tidak mampu, dan juga meningkatkan APK dan APN,
kenapa untuk meningkatkan APK dan APN karena dengan adanya KPKT,
mereka yang tadinya tidak sekolah teransang untuk sekolah karena ada
kumpulan beasiswa tersebut bagi mereka yang tidak mampu, selain itu bagi
mereka yang berprestasi untuk semakin mensupport mereka agar selalu
berprestasi sesuai dengan prestasi yg diperoleh sehingga menjadi rangsangan
untuk berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
I1-2 Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung terselenggaranya wajib
belajar dua belas tahun, mencegah peserta didik dari masyarakat berpenghasilan
rendah atau miskin di SMA, SMK maupun MA yang kemungkinan putus
sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan dan menarik peserta didik untuk
bersekolah yang tadinya sudah putus sekolah, Ketiga memberi peluang bagi
lulusan sekolah menengah pertama atau tsanawiyah /sederajat dari masyarakat
berpenghasilan rendah agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Keempat,
memberi penghargaan kepada peserta didik SMA,SMK,MA yang punya
prestasi.
Q2 Bagaimana ukuran / standar keberhasilan dari Program Kartu Tangerang
Pintar?
I1-1 standar keberhasilan nya dalam hal ini meningkatnya APK dan berkurangnya
Drop Out, selain itu juga ini merupakan target dari pak Bupati untuk
pembangunan dalam bidang Pendidikan
I1-2 ini kan salah satu program dari 25 program unggulan yang dibuat oleh
pemerintah daerah. Standar keberhasilan sejauh mungkin tidak ada anak yang
putus sekolah, ini juga kan untuk meningkatkan APK dan APM, termasuk
menarik anak yang sudah putus sekolah dan sudah ada peningkatan dari tahun
ke tahun dalam untuk APK dan APM sekolah menengah di Kabupaten
Tangerang
I3 Standar keberhasilannya dapat kita lihat untuk pemerataan pendidikan jadi tidak
ada lagi bahasa orang miskin tidak bisa sekolah. Untuk keadilan pendidikan
demokrasi pendidikan yang terbangun dan tidak ada lagi standar-standar
masyarakat yang berpendidikan rendah karena disebabkan miskinnya. Karna
Undang-Undang menjamin pendidikan adalah negara harus ikut mencerdaskan
kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan yang bermutu tidak pandang
bulu
2. Sumber Daya
Q3 Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Kartu
Tangerang Pintar? Siapa saja yang terlibat? Apakah implementor yang
dimilikki sudah cukup memadai untuk menjalankan program?
I1-1 yang terlibat pihak Sekolah menengah negeri, Dinas Pendidikan itu sendiri,
Kementrian Agama Kabupaten Tangerang yang menaungi usulan dari MA,
kemudian juga ada dari dewan pendidikan, ada Inspektorat dan juga ada dari
lingkup SEKDA
I1-2 a. Untuk Program KPKT yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten
Tangerang, Bupati Pak Zaki, Kemudian dari Dinas Pendidikan itu sendiri
serta makin mengerucut ke sekolah-sekolah penerima. Dari Dinas
Pendidikan petugasnya ada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid
Pendidikan Menengah, Kasi Kesiswaan dan juga staff-staff saya, Di
Sekolah ada operator-operator tiap masing-masing sekolah
b. Di sekolah-sekolah sendiri staff yang bertugas dalam pengendalian program
Kartu Tangerang Pintar rata-rata adalah staff kesiswaan dibawah instruksi,
pengawasan, dan tanggung jawab Kepala Sekolah. Kita panggil semua
masing-masing pihak sekolah ke dinas, dan kemudian kita kumpulkan untuk
diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya yaitu bidang kesiswaan di
sekolah jadi sesuai dengan tugas yang akan diberikan oleh kita
I5-1 petugas cuman satu jadi ditunjuknya cuman satu operator jadi gimana saya mau
mengecek SKTM kondisi langsung kerumah siswa atau mengawasi nya, saya di
sekolah aja sudah banyak yang harus dikerjakan
I5-3 Ya kita ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab terus ada kesiswaan
dibantu oleh staf khusus tata usaha atau operator sekolah. Kita dipanggil pihak
dinas ada pelatihan sosialisasi terus disampaikan ke siswa
Q4 Bagaimana mekanisme penganggaran dana program Kartu Tangerang
Pintar? Bagaimana penyaluran dana disalurkan? Siapa yang
menyalurkan?
I1-1 a. Penganggaran itu kita yang usulkan dan dananya berasal dari APBD
Kabupaten Tangerang.
b. dalam hal ini penyaluran dana melalui Bank BJB langsung ke rekening
siswa jadi tidak ada potongan apapun di penyaluran itu dan diberikan setiap
semester
I3 mekanisme anggaran kartu tangerang pintar adalah dari APBD, Kan kalo dari
pusat ada BSM Bantuan Siswa Miskin, kemudian kalo dari provinsi saya tidak
tau ada atau tidak, kemudian kalo dari kabupaten ini adalah kebijakan bupati
untuk menggelontorkan anggaran APBD untuk kepentingan pendidikan. Pada
awal peluncuran program ini dianggarkan sekitar 4 milyar untuk hampir 2000
an siswa jadi bantuan yang diterima siswa 500.000 / siswa
I1-2 a. Mekanisme pencairan diserahkan kepada orang tua, dari buku tabungan
yang ada tertera nama orang tua karna BJB terkait dengan nama rekening
yang harus punya itu atas nama orang tua disertai dengan nama anaknya.
yang menyalurkan Bank BJB setiap penarikan orang tua yang datang ke
BJB terdekat dan bantuan yang didapat 500.000 untuk setiap siswa
b. pembayaran kartu tangerang pintar bagi peserta didik bersumber dari
anggaran APBD Kabupaten Tangerang, alokasi untuk masing-masing
penerima program ditetapkan sebesar 1.000.000,- per siswa per tahun. Dan
dicairkan melalui Bank BJB
I4 bantuan dana yang didapat dari program kartu tangerang pintar adalah
500.000,- itu untuk setiap siswa dan dibagikan per tiap semester dan bersumber
dari APBD
I5-4 setiap semester kita usulkan dan siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp
500.000. jadi setahun dapet dua kali
I5-1 kalo ngambil ke bank itu tidak bisa kalo tidak ada rekomendasi dari pihak
sekolah. awalnya untuk peluncuran pertama di 2014 bupati itu pengennya pakai
ATM, tapi kesininya sudah gak dikasih kartu ATM cuman pakai surat aja dari
sekolah
I5-6 awalnya program ini pencairannya menggunakan kartu ATM tapi setelah di
evaluasi katanya ga efektif pakai ATM, padahal menurut saya bisa
mempermudah orangtua siswa pada saat pencairan
I7-2 menurut saya sangat menyulitkan kalo buat pribadi saya karna kan saya kerja
sedangkan untuk pengambilan kan tidak bisa diwakilkan coba kalo pake ATM
kan saya bisa ambil kapan saja
I6-1 orang tua saya kerja di pabrik kadang susah buat libur jadi setiap saat
pengambilan itu harus libur dulu baru bisa ngambil tp pas semester kemaren
diwakilin pake surat kuasa baru bisa diambil
I6-2 dari pemerintah ke bank dan saya langsung ke bank sama orang tua, kalo
ngambil dapetnya Rp 500.000 setiap semester
Q5 Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan untuk
menunjang pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
I1-2 untuk sarana prasarana kan sudah alat-alat komputer di kantor, sekolah itu
sendiri untuk menunjang kegiatan program ini. kalo fasilitas lainnya kan
diberikan kartu atm untuk siswa.
I3 sarana penunjang kan dari dinas seperti buku pedoman, juknis dan sebagainya
seperti kartu juga untuk siswa dari dinas sudah diberikan. secara otomatis sudah
dipastikan proses pendataan kan sudah ada bagian-bagiannya yang melakukan
pendataan
I5-3 ya fasilitas nya yang diberikan ya seperti ini, mereka membuat ada semacam
kartu buat siswa yang dulu tuh buat mempermudah anak, tetapi sekarang sudah
tidak diberikan kartu tersebut. juga ada buku petunjuk yang diberikan dinas
pendidikan tinggal kami mengimlementasikan sesuai petunjuk tersebut
Q6 Apakah sumber daya waktu yang ada sudah cukup untuk menunjang
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
I1-2 waktu yang kita berikan tiap semester itu hamper tiga bulan dari verifikasi
sampai pencairan, seharusnya ga ada kendala kan program ini rutin jadi sekolah
sudah bisa mensiasati sebelum ada informasi dari kita, sekolah bisa
mempersiapkan terlebih dahulu
I5-3 mungkin agak lebih lama sedikit lah. Kadang kita menerima informasi waktu
sekian dikumpulkan sekian nah karena siswa kami tuh dipelosok kadang untuk
mengurus ke kelurahan terkadang mereka belum siap karna ada pengumuman
baru mereka mengurus SKTM lah segala macem. Terus kalo ada siswa yang
ketinggalan ngumpulin gak mungkin kita tinggalin karena ada sisi kemanusiaan
juga merasa ga enak aja
I5-6 cukup waktu yang diberikan karena kita sebelum dinas memberitahu konfirmasi
untuk pengajuan, kita disini sudah menerima pengajuan dari orangtua siswa jadi
kita lakukan dari awal supaya tepat waktu. 3 minggu paling selesai
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Q7 Apa karakter / peran dari masing-masing stakeholder implementor Kartu
Tangerang Pintar?
I1-1 a. program kartu tangerang pintar adalah salah satu dari 25 program unggulan
pak bupati kabupaten tangerang, untuk program ini sendiri yang menjadi
pelaksan utama yaitu kami dinas pendidikan
b. dari kementrian agama itu sendiri kan ada sekolah dibawah naungan
mereka yaitu MA, nah dari orang tua didik mengusulkan ke sekolah,
sekolah di verifikasi setelah itu direkap untuk MA dikirim ke kementrian
agama langsung direkap dan diverifikasi apakah layak atau tidak setelah itu
dikirim ke Dinas Pendidikan. Jadi Kemenag itu sendiri penghubung antara
MA ke dinas Pendidikan
I5-2 kita dapat dikatakan sebagai pembantu siswa atau perantara siswa terkait
dengan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita selaku petugas
penyambung lidah dari dinas membantu siswa-siswa
I5-6 kita sebagai yang mendampingi siswa dari awal dari pengajuan, pencairan jadi
kita terjun langsung apabila ada masalah atau kendala dilapangan itu semua kita
yang bantu
I2 Peran kita adalah sebagai fasilitator, karena kan yang punya kebijakan program
adalah Dinas Pendidikan itu sendiri, paling kita sebagai penghubung kepala
MAN dengan dinas pendidikan.
I3 Dewan pendidikan itu kan controlling tugasnya melakukan pengawasan
melakukan mediasi melakukan adviser dalam posisi sebagai controlling dewan
pendidikan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KPKT, selama ini di
Kabupaten Tangerang kurang lebih ada sekitar 6717 sudah di teraplikasi semua
dari anggaran APBD
Q8 Apakah ada SOP yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis dalam program Kartu Tangerang Pintar?
I1-1 acuannya adalah perbub no 55 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan
program kartu tangerang pintar dan juga ada buku pedoman yang sudah dibuat
oleh dinas yang diserahkan ke sekolah
I1-2 SOP tentang program ini adalah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2014
Q9 Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta Kartu Tangerang
Pintar?
I1-1 a. sekolah mengusulkan kemudian di verifikasi usulan sekolah, sekolah juga
sudah meverifikasi kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan, demikian pula
dari kementrian agama itu sendiri kan ada sekolah dibawah naungan
mereka yaitu MA, nah dari orang tua didik mengusulkan ke sekolah,
sekolah di verifikasi setelah itu direkap untuk MA dikirim ke kementrian
agama langsung direkap dan diverifikasi apakah layak atau tidak setelah itu
dikirim ke Dinas Pendidikan.untuk dapat dicairkan di SK kan ke Bupati
b. peserta didik membuat usulan tertulis dan formatnya sudah disediakan
kemudian hasil pendataan dan verifikasi untuk peserta didik SMAN dan
SMKN melalui kepala bidang SMA dan SMK pada dinas, sedangkan untuk
peserta didik MAN melalui kepala kantor kemenag yang selanjutnya
disampaikan kepada kami
I5-4 kita lakukan verifikasi satu per satu agar semuanya lengkap, kalo sudah lengkap
semua saya laporkan ke kepala sekolah untuk disah kan dan dikirim ke dinas
I5-5 kita adalah sebagai yang mendampingi siswa dari awal verifikasi dari
pengajuan, pencairan jadi kita terjun langsung apabila ada masalah atau kendala
dilapangan kita yang bantu. Seperti pengumpulan KK, SKTM dan lainnya
I5-1 Terkait verifikasi kemarin saya tegur pihak kelurahan yang membuatkan SKTM
karna saya lihat dari kesehariannya siswa tersebut tidak terlihat seperti siswa
tidak mampu makanya saya minta ke pihak kelurahan agar di cek dulu
rumahnya kalo mau buat SKTM, sekarang buat mengatasi hal tersebut saya
tambahkan persyaratan yaitu foto rumah supaya siswa tidak berbohong
I1-2 kendala yang dihadapi tidak begitu berarti, kendala terkait hal ini terkadang
orang tua malu untuk mendapatkan SKTM, meskipun dia tidak mampu
terkadang dia gengsi namun juga ada yang mampu tapi berupaya untuk
mengajukan namun semuanya kan kita verifikasi sehingga yang mampu dan
tidak berprestasi kita coret. makanya saya berharap kejujuran dari berbagai
pihak supaya jangan asal buat SKTM
Q10 Apakah ada pelaporan penggunaan dana Kartu Tangerang Pintar?
Bagaimana bentuk pelaporan?
I1-1 siswa yang sudah menerima bantuan dana tangerang pintar wajib membuat
laporan penggunaan dana dan diserahkan ke sekolah sesuai format yang sudah
kami berikan. Kemudian dari sekolah diserahkan ke kita, termasuk dari Aliyah.
Jika tidak membuat laporan tentunya akan kami beri sanksi
I5-3 laporan nanti ada laporan anak itu tanda tangan siswa penerima dan juga orang
tua, uang yang mereka terima itu harus ada buktinya dibelikan apa saja. Nanti
kita rekap semua kemudian diserahkan ke dinas.
I5-5 pelaporan wajib diberikan siswa ke kita kan sudah diberikan formatnya jadi
tinggal diisi saja apa yang sudah dibelanjakan setelah dapat uangnya nanti
jangan sampai disalahgunakan
I5-6 ya harus ada laporan ke kita, harus kasih kwitansi juga sudah digunakan untuk
apa saja uangnya jangan sampai menyimpang penggunaannya, jika tidak ada
laporan nanti kami yang akan ditegur pihak dinas
I6-1 setelah dapat uangnya, harus lapor dibeliin apa saja ke sekolah dan pake
kwitansi, format laporannya sudah ada
I6-2 nanti kalo udah dapet duit terus udah belanja tas sama baju disuruh bikin
laporan buat bukti ke sekolah
I5-1 laporan itu yang susah karena kan untuk pembelian tas,sepatu dan lain-lain, si
anak itu harus menyerahkan kwitansi ke sekolah sedangkan toko kan ada yang
kasih kwitansi ada yang engga. Kalo yg non kwitansi itu cuman transport
I7-1 gimana saya mau bikin laporan, kalo belanja di pasar malem kan ga pake
kwitansi kecuali kalo beli nya ke toko atau mall tuh baru ada
I7-2 saya tidak tau kalo harus bikin laporan biasanya saya serahkan saja ke sekolah
soalnya kan duitnya dibelanjain beli baju batik, beli buku di koperasi sekolah
anak saya
Q11 Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan dalam
pelaksanaan program Kartu Tangerang Pintar?
I1-1 sanksi apabila dalam hal ini anak yang melanggar ketentuan akan kita coret
apabila disalahgunakan
I1-2 a. diberhentikan atau di stop. Kalo ada pelanggaran misalkan siswa melanggar
ketertiban sekolah, menggunakan narkoba dan kenakalan remaja itu pasti
kita stop langsung
b. pengawasan kita ada dari Dinas walaupun hanya sampel, yang jelas
utamanya pengawasan dari sekolah itu diawasin untuk verifikasi juga ke
lapangan, bener ngga nih siswa ini tidak mampu sesuai SKTM. kemudian
juga penggunaan dan pelaporan dananya itu harus diawasi
I5-4 pengawasan kita lakukan langsung oleh sekolah kepada siswa. Karena bagi
mereka yang tidak memahami aturan akan kita alihkan ke siswa lain
I5-3 pengawasan dilakukan oleh pihak sekolah, kami bertanggung jawab untuk
mengamati, mengawasi mengevaluasi dan nanti setelah itu laporannya kami
serahkan ke dinas pendidikan, jika ada hal-hal yang masih ada kesalahan nanti
dinas pendidikan memeberitahukan kepada kami, dan nanti kami beritahukan
lagi ke siswa penerima kalo misalkan ada kesalahan atau pelanggaran
4. Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana
Q12 Bagaimana pemahaman anda mengenai adanya program Kartu
Tangerang Pintar?
I1-1 Program ini adalah program pak bupati bagus sehingga dapat mencegah
terjadinya Drop Out, orangtua yang anaknya tidak mampu untuk melanjutkan
sekolah secara otomatis bisa menyekolahkan anaknya dengan adanya KPKT
ini. Program ini menjadi tanggung jawab kami dalam hal ini dinas pendidikan
yang menjadi ujung tombak dalam implementasi program kartu Tangerang
pintar
I2 kartu Tangerang pintar merupakan kebijakan program kabupaten Tangerang
dalam bidang pendidikan dan yang memegang kendali dalam kebijakan ini
adalah Dinas Pendidikan
I3 program ini adalah salah satu dari 25 program unggulan Kabupaten Tangerang
jadi saya sangat mensupport pemerintah daerah dan harus diperbesar lagi
anggarannya sebab kebutuhan terhadap bantuan itu sangat luar biasa besar
karena masyarakat kabupaten tangerang rata-rata tingkat ekonominya masih
menengah kebawah. Kita sangat mersepon dengan bangga bahwa pemerintah
daerah punya keinginan untuk membantu pendidikan bagi siswa miskin, dan itu
salah satu apresiasi kami dari Dewan Pendidikan untuk pemerintah daerah yang
berkenan untuk mengalokasikan anggaran bagi mereka-mereka yang tidak
mampu
I4 program ini menjadi salah satu program dalam bidang pendidikan untuk
pemerataan juga mengurangi drop out di tingkat sekolah menengah. saya sangat
mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pak bupati dengan membuat
program-program unggulan untuk mewujudkan Tangerang gemilang.
Q13 Bagaimana respons (mendukung/menolak) anda terhadap program Kartu
Tangerang Pintar?
I1-2 ya kita sangat merespon, karena ini membantu siswa yang tidak mampu dan
juga memberi penghargaan kepada siswa yang punya prestasi di sekolah. Jadi
KPKT ini tidak hanya untuk siswa yg tidak mampu tp jg untuk siswa yg
berprestasi. Tahun ini KPKT terakhir karena UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah yaitu diambil alih bidang sma, smk oleh provinsi. Karena
takut ada salah dalam penganggaran jadi kami berhentikan kan sudah diurus
provinsi, tp kami sudah usulkan ke provinsi ini bahwa di Kabupaten Tangerang
ada program KPKT dan mudah-mudahan dilanjutkan provinsi karena program
ini sangat membantu siswa
I3 karena SMA, SMK sudah di take over ke provinsi jadi diambil alih oleh
provinsi jadi bukan salah daerah kabupaten/kota. Adapun misalnya kebijakan
pemda itu tetap tidak men stop atau terus mencairkan bantuan ini kan
tergantung dari komitmen dan pertimbangan pak bupati. Ada ga kepeduliannya
terhadap siswa miskin sehingga dia punya semangat untuk tidak men stop,
adapun pertimbangan kedua karena program ini menyerap anggaran yang
cukup besar hampir 6 milyar lebih itu kan harus ada pertanggungjawabannya di
APBD jangan sampai gara-gara bupati memebri bantuan menjadi masalah
hukum, oleh sebab itu untuk sementara di take over belum ada kebijakan
apakah bupati harus tetap diberi keleluasaan memberikan bantuan nanti tahun
berikutnya menunggu perda dari provinsi. Saya berharap sih program ini akan
terus berlanjut
I4 sangat mendukung dan berharap akan terus dilanjutkan karena program ini
sangat dirasakan bermanfaat sekali bagi masyarakat
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Q14 Bagaimana kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara
stakeholder?siapa saja yang melakukan kordinasi?kapan kordinasi
dilakukan?
I1-1 kordinasi program ini dilakukan dengan beberapa stakeholder seperti dengan
Dewan Pendidikan, Kemenag, Komite sekolah dan sekolah menengah negeri
atau operator sekolah. Dari operator SMA dan SMK kordinasi ke pihak dinas
pendidikan melalui bidang dikmen dan kemudian dari Aliyah kordinasi ke
kemenag dan baru ke Dinas Pendidikan. Setelah itu kordinasi melalui seluruh
operator sekolah dikumpulin sebelum pendataan dan pencairan
I3 kordinasi nya cukup bagus dari mulai membahas perbup nya tentang kartu
pintar kita bahas bersama kemudian launching nya juga kita bersama sama
pemerintah daerah dalam hal ini bupati yang melakukan launching kemudian
pihak Bank nya kita kerja sama kemudian ada stakeholder terkait dan siswa nya
yang mendapatkannya KPKT ini
I2 kita cuman dikasih tau ada program ini, tidak pernah dilibatkan dalam program
Kartu Tangerang Pintar sebab yg bertanggung jawab adalah dinas pendidikan,
kordinasi ketika awal peluncuran saja dan dalam setiap tahunnya tidak ada,
kordinasinya mungkin langsung ke kepala sekolah MA langsung”
I4 program ini sebenernya sangat bagus sekali, tapi sayang sosialisasi dari
pemerintah daerah itu dipasrahkan ke sekolah, makanya kami ikut membantu
sosialisasi tiap ada rapat pertemuan dengan orangtua/wali siswa ketika anak
mereka awal masuk ke sekolah, kita kordinasikan ke komite-komite tiap
sekolah agar bisa diinfokan
I5-3 jujur saja kenapa sekolah kami paling sedikit peserta penerima program
Tangerang pintar karena masyarakat atau dapat dikatakan orangtua wali masih
banyak yang belum mengetahui tentang program ini, karena kan kurangnya
pemberitaan dari dinas itu sendiri ke masyarakat. Untuk itu pada semester ini
kami kordinasikan dengan komite agar bisa di sosialisasikan pada saat
penerimaan siswa baru
Q15 Apakah mengadakan / mengikuti sosialisasi tentang Kartu Tangerang
Pintar? Kapan diadakan sosialisasi? Dimana diadakan soialisasi dan siapa
saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi?
I1-1 Pada tahap awal kita sosialisasi ke sekolah-sekolah awal digulirkan program
ini, yang melaksanakan dinas pendidikan melalui bidang dikmen. kita undang
sekolah kesini, kalo kita kunjungan ke sekolah kan banyak kapan selesainya
dan melalui operator (Bank JABAR) datang kesini
I1-2 sosialisasi berupa brosur trus operator sekolah juga kita undang kesini untuk
disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan menjelang usulan tiap semester. Setelah
itu pihak sekolah yang memberikan penyuluhan kepada siswa bahwa ada
program ini
I5-5 sosialisasi dilakukan dari dinas, sekolah yang datang ke dinas, kalo kita
penyambung lidah dari dinas kita sampaikan lagi ke anak-anak melalui
selebaran pengumuman ditempel di mading
I5-3 ya sosialisasi itu kita dipanggil oleh dinas, semua sekolah dipanggil kumpul di
satu titik tertentu, pihak dinas itu memberikan sosialisasi ke wakil dari sekolah.
Kalo ke siswa diberitahukan oleh sekolah.
I6-2 Sosialisasi dilakukan sama pak ahyadi dia guru yang ngurusin program ini, trus
sekolah juga ngasih brosur tentang program ini
I5-1 sosialisasi dilakukan langsung oleh dinas melalui operator-operator sekolah
kemudian operator yang menyapaikan ke siswa, sebenernya dengan cara ini
jujur saja sekolah menjadi kewalahan, kalo dulu pernah ada website tentang
KPKT tapi sekarang terakhir saya cek sudah tidak ada sepertinya
I7-2 saya tidak pernah denger pemberitaan tentang program ini sebelumnya, tp pas
anak saya masuk SMA dan ada rapat pertemuan orangtua murid baru saya
diinfokan bahwa ada program ini
6. Lingkungan Eksternal
Q16 Bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
I3 respon dari eksternal semuanya mendukung sangat antusias terutama
masyarakat kurang mampu. Saya yakin masih banyak yang belum terakses
kesini dan memang itu harus terus menerus oleh pemerintah daerah digelorakan
supaya masyarakat yang memang betul-betul berhak menerima bantuan
tersebut terakses tercover
I1-2 Kondisi masyarakat kabupaten tangerang masih banyak yang memerlukan
bantuan program ini, lingkungan masyarakat lingkungan sosial yang mungkin
banyak yang pekerja lepas orangtuanya atau banyak yang sudah tidak punya
orangtua sangat merasa terbantu dalam program ini
Q17 Bagaimana kondisi sosial di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
I5-3 yang jelas status sosial kita tuh di wilayah pantura menengah ke bawah dalam
artian dari program KPKT, KIP, dan sebaginya sangat dibutuhkan oleh
orangtua atau lingkungan masyarakat di sekitar sekolah sini
I5-2 keliatan sih dari kondisi sosial kebanyakan pekerjaannya petani paling besar,
dan itu juga mungkin lahan sawahnya juga bukan lahan pribadi, mereka
kebanyakan cuman menggarap saja
I7-2 ya saya sangat mendukung mas, kan program ini manfaatnya banyak bisa
dirasakan langsung oleh saya bisa mengurangi beban sekolah anak saya
I7-1 saya baru tau program ini pas kemaren anak saya baru masuk ke SMA,
kebetulan karna penghasilan saya kecil saya minta ke guru nya biar dapet
bantuan program ini, mudah-mudahan sih dapet terus sampe lulus sekolah anak
saya
Q18 Bagaimana kondisi politik di Kabupaten Tangerang dalam mendukung
program Kartu Tangerang Pintar?
I3 Kondisi politik saya kira bisa mempengaruhi, kan wakil-wakil kita ada di
DPRD kan yang menggodok peraturan tentang penyelenggaraan sekolah kan
elaborasi dari kemendiknas itu dewan DPRD, secara politik mereka wakil dari
partai-partai
I4 program ini kan sebenernnya adalah janji dari pak bupati, jadi beliau membuat
25 program unggulan dan ini adalah termasuk salahsatunya. tentunya beliau
berarti mempunyai komitmen tinggi dalam bidang pendidikan di Kabupaten
Tangerang
I1-1 Tidak ada yang menolak program ini, selama ini tidak ada masalah
I3 ya ada saja penelikungan terhadap kebijakan bupati yang pro rakyat, tetapi saya
yakin tidak ada yang menolak program ini, malah harus lebih mensupport
program ini
LAMPIRAN VI DOKUMENTASI PENELITIAN
DOKUMENTASI PENELITIAN
Wawancara dengan Kasi Kesiswaan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten
Tangerang
Wawancara dengan Kasi Pendidikan Madrasah Kementrian Agama Kabupaten
Tangerang
Wawancara dengan Wakasek / Operator Kartu Tangerang Pintar SMA Negeri 12
Kabupaten Tangerang
Wawancara dengan Operator Kartu Tangerang Pintar MAN Balaraja
Wawancara dengan Operator Kartu Tangerang Pintar SMK Negeri 5 Kabupaten
Tangerang
Wawancara dengan Operator Kartu Tangerang Pintar MAN Mauk Kabupaten
Tangerang
Wawancara dengan Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang
LAMPIRAN VII DATA PENDUKUNG PENELITIAN
Daftar Riwayat Hidup
DATA DIRI
Nama : Andrianto
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 6 Oktober 1993
Alamat : Jl Raya Mauk KM 14. Desa Gintung RT 05/01
Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Hobby : Futsal dan Sepakbola
KONTAK
No. Kontak/HP : 085781557587
E-mail : [email protected]
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
NIM : 6661110794
Riwayat Pendidikan
Tahun Jejang Pendidikan Nama Instansi Pendidikan
Sedang ditempuh Strata 1 (S1) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2008-2011 Sekolah Menengah Atas SMAN 11 Kabupaten Tangerang
2005-2008 Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Sepatan
1999-2005 Sekolah Dasar SDN Gintung 1
1998-1999 Taman Kanak-Kanak TK Pertiwi Sepatan
