Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN
DI MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN KARANG BAHAGIA - BEKASI
Oleh :
Ahmad Faizal Fahmi
Nim : 107018202612
PROGRAM STUDI MANAJEMAN PENDIDIKAN
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H / 2014 M
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN
DI MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN
Skripsi
Diajukan untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Jurusan Kependidikan Islam Program Studi
Manajemen Pendidikan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Oleh :
Ahmad Faizal Fahmi
NIM: 107018202612
Di Bawah Bimbingan
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H/2014 M
Dr. Sita Ratnaningsih. M, Pd
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH
Skripsi berjudul “Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah
Aliyah (MA) Pembaharuan”disusun oleh AHMAD FAIZAL FAHMI Nomor
Induk Mahasiswa 107018202612, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah
dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasah pada hari Selasa 13 Mei 2014 dihadapan
dewan penguji. Karena itu penulis berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
(S.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan.
Jakarta, 13 Mei 2014
Panitia Ujian Munaqasah
Tanggal Tanda Tangan
Ketua Sidang(Prodi Manajemen Pendidikan)
Dr. Hasyim Asy’ari, M.Pd ................. ......................
NIP. 19661009 199303 1 004
Penguji I
Dr. Zahrudin, Lc., M.Pd …………. ……………..
NIP. 19730602 200501 1 002
Penguji II
Yusar Sagara, Msi.Ak …………. ……………..
NIP.-
Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Dra. Nurlena Rifa’i, MA. Ph.D
NIP.19591020 198603 2 001
UJI REFERENSI
Seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul
“Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Aliyah (MA)
Pembaharuan” yang disusun oleh Ahmad Faizal Fahmi NIM: 107018202612
Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Kependidikan Islam Fakultas
Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, telah diuji
kebenarannya oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 20 April 2014
Jakarta, 20 April 2014
Dosen Pembimbing
Dr. Sita Ratnaningsih, M. Pd
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ahmad Faizal Fahmi
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 01 Mei 1989
NIM : 107018202612
Program Studi/Jurusan : KI-Manajemen Pendidikan
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah
Aliyah (MA) Pembaharuan
Dosen Pembimbing : Dr. Sita Ratnaningsih M. Pd
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri dan
saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.
Jakarta, 09 Februari 2014
Ahmad Faizal Fahmi
NIM. 107018202612
i
ABSTRAK
Ahmad Faizal Fahmi, Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan Bekasi, Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakulitas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan
di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriftif kualitatif, dengan mengambil
kepala sekolah, komite sekolah, Tata Usaha, dan 2 orang guru sebagai sampel
penelitian. Mengamati permasalahan yang terjadi di Madrasah Aliyah
Pembaharuan, yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. serta mengadakan
wawancara/tanya jawab untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti dengan pihak-pihak yang kompeten dengan bidang
sarana dan prasarana yang kemudian dicatat dan hasilnya dicatat, kemudian diolah
dengan hasil olah pikir yang logis baru kemudian disajikan dalam bentuk tulisan
baku.
Hasil penelitian yang diperoleh di Madrasah Aliyah Pembaharuan
menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan sudah
berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan
jawaban yang diperoleh dari 1 Tata Usaha dan 2 orang guru melalui pertanyaan
yang diajukan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
masyarakat khususnya pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia
sebagai penambah wawasan pengetahuan dalam hal Implementasi Manajemen
Pembiayaan di lembaga pendidikan atau sekolah, sebagai bahan asupan tentang
arti pentingnya Manajemen Pembiayaan Pendidikan bagi sekolah, sehingga segala
hal yang telah direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan
yang berkualitas dapat tercapai.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang tiada henti-
hentinya memberikan berbagai nikmat dan rahmat-Nya, memberikan kasih serta
sayang-Nya kepada kita dari segala ke-Mahaan-Nya. Shalawat serta salam kita
curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berjasa
membawa kita ke jalan yang selalu di Ridhoi oleh Allah SWT.
Selama proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan
hambatan yang saya hadapi dan alami, baik yang menyangkut pengaturan waktu,
pengumpulan data, maupun biaya yang tidak sedikit, dan beberapa hal lainnya.
Akan tetapi dengan keinginan yang tulus dan kerja keras, kesungguhan hati serta
dorongan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Dra. Nurlena Rifa’i, MA., Ph. D. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Hasyim Asy’ari M.Pd Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan
3. Drs. H. Mu’arif SAM, M.Pd, yang telah banyak memberikan asupan
pengetahuan baik secara teori ataupun praktik.
4. Para staf dan para dosen jurusan KI-Manajemen Pendidikan yang telah
memberikan banyak kebaikan untuk penulis selama penulis melaksanakan
study di jurusan KI-Manajemen Pendidikan.
5. Dr. Sita Ratnaningsih M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak meluangkan segenap waktu, memberikan arahan dan
kesabarannya dalam membimbing penulis hingga akhir penulisan skripsi
ini.
6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Ilmu Tabiyah dan Keguruan serta
perpustakaan lainnya di Jakarta, yang telah membantu penulis dalam
menyediakan buku-buku penulis butuhkan.
iii
7. Mamah dan Yayang tersayang H. Martaya dan Hj. Zubaidah, dan kakak-
kakak yang tersayang; Lili Muflihah, Ahmad Tetuko Taqiuddin,
Rachmatullah, dan Afifah. Tak lupa si kecil tersayang Muhammad
Nizham Kamil, Ratu Salsabila Rahmah, dan Sulki Hanif yang tak henti-
hentinya memberikan segala hal yang penulis butuhkan. Dan untuk yang
telah berada di pangkuan Allah S.W.T, Abang. Badruddin; Terima kasih
Untuk Do’a yang telah berikan.
8. Keluarga besar Almujahidin, Terima Kasih yang selalu memberikan
motivasi dalam penyelesaian skripsi yang penulis buat.
9. keluarga besar SMK Karya Pembaharuan, Terima Kasih yang selalu
memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi yang penulis buat.
10. Sahabat INVESTER Andi suhermansyah, Abdul Rifki Ramadhan, Dede
Sulaiman, Trian, Susanto, Zulni, Aji, Rafli, dan Abdi, Bule, dan Ariel
terima kasih atas perhatian, kasih sayang yang selalu memberikan
keceriaan dan motivasi tersendiri kepada penulis selama penulis
menempuh studi di fakultas tarbiyah.
11. Keluarga besar Abang Awi, Terima Kasih yang selalu memberikan
motivasi yang tiada hentinya dalam proses pembuatan skripsi yang dibuat
penulis.
12. Keluarga besar H. Hasan khususnya Cing Hj. Ipah dan Ita Falina Hafsari,
Terima Kasih telah memberikan banyak bantuan baik dalam segi hal
motivasi dan pengetahuan dalam proses pembuatan skripsi yang dibuat
penulis.
13. Sahabatku angkatan 2007 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
khususnya kelas A Jurusan Kependidikan Islam Manajemen Pendidikan:
Ade Gunawan, Faqih Mufti, Mediya Sutira, Hadromi, Topan Marta
Siamtar, Eva Hariyanto, Musthofa Kamal, Syaceded F, Hari Muswen,
Ade Aprianto, Maulana Hasanudin, Apri Purnomo, M. Lutfi, M. Irfan,
Yayah Fazriyah, Aufa, Suci, Shinta, Yoyoh, Dede Eva, Mpok Dinah,
Lindah, Fatma, Atiya, Afriyanti, Siva, Izzeh, Dinillah, Nurul, Khodizah,
Richa, Evie, Lillah, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak
iv
sahabat dan teman-teman atas segala masukan, motivasi dan
dukungannya.
14. Keluarga besar Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia,
terutama Ibu Anggi Agnia A selaku Kepala Tata Usaha di Madrasah
Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia. Terima kasih yang telah
meluangkan waktu dan memberikan informasi yang penulis butuhkan
dalam penulisan skripsi ini.
Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang
terindah dari Allah SWT. Semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya selalu
dilimpahkan pada kita semua sepanjang kehidupan kita. Amin.
Cikarang, 20 April 2014
Penulis
Ahmad Faizal Fahmi
NIM: 107018202612
v
DAFTAR ISI
JUDUL
ABSTRAK ................................................................................................ i
KATA PENGANTAR .............................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................. v
BAB. I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ..................................................................... 8
C. Pembatasan Masalah .................................................................... 8 D. Perumusan Masalah ..................................................................... 9
E. Tujuan dan Manfaat ..................................................................... 9
BAB II KAJIAN TEORI ......................................................................... 10
A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan ........................................... 10
1. Pengertian Manajemen ............................................................. 10
2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan ......................................... 14
B. Perencanaan ................................................................................. 18
C. Pelaksanaan .................................................................................. 26
D. Pengawasan .................................................................................. 37
E. Komponen dan Sumber Biaya Pendidikan .................................. 42
F. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ........................................... 45
a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ..................... 45
b. Madrasah Penerima Program BOS Madrasah Aliyah (MA) ... 47
c. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ........ 48
d. Organisasi Pelaksana ............................................................... 48
e. Mekanisme Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) ............................................................ 50
f. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) ............................................................ 51
G. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan .................... 55
H. Kerangka Berfikir ........................................................................ 58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................. 58
A. Tujuan Penelitian ......................................................................... 58
B. Waktu dan Tempat Penelitian ...................................................... 58
C. Metode Penelitian ........................................................................ 59
D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 59
E. Sumber Data ................................................................................. 61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .......................................... 61
G. Instrumen Penelitian .................................................................... 62
vi
BAB IV HASIL PENELITIAN ............................................................... 65
A. Gambaran Umum Objek Penelitian ............................................. 65
1. Sejarah Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan ........................ 65
2. Gambaran Umum Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan ....... 66
3. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Pembaharuan ............ 68
4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Pembaharuan ............... 69
5. Tugas Struktur Organisasi Madrasah ....................................... 70
6. Keadaan Guru Madrasah Aliyah Pembaharuan ....................... 71
B. Analisa dan Intersprestasi Data .................................................... 74
C. Temuan Penelitian ....................................................................... 74
D. Ulasan Jawaban Hasil Wawancara Penelitian ............................. 89
1) Perencanaan anggaran dalam
Implementasi Manajemen Pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan .............................................. 89
2) Pelaksanaan anggaran dalam
Implementasi Manajemen Pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan .............................................. 94
3) Pengawasan anggaran dalam
Implementasi Manajemen Pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan .............................................. 102
4) Sumber Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan ......... 105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 109
A. Kesimpulan ............................................................................. 109
B. Saran ........................................................................................ 110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Contoh Buku Pos ...................................................................... 30
Tabel 2.2 Contoh Faktur Pembayaran ..................................................... 30
Tabel 2.3 Contoh Buku Kas .................................................................... 31
Tabel 2.4 Contoh Buku Kas Pembayarann Uang Sekolah ...................... 33
Tabel 2.5 Contoh Buku Kas Piutang ....................................................... 34
Tabel 2.6 Kisi-kisi Instrumen Penelitian ................................................. 62
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana ............................................................... 68
Tabel 2.8 Keadaan Guru .......................................................................... 72
Tabel 2.9 Keadaan Siswa ........................................................................ 73
Tabel 2.10 Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Madrasah Aliyah Pembaharuan Tahun Pelajaran 2012/2013 ........ 96
Tabel 2.11 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah ... 115
Tabel 2.12 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Komite Sekolah .. 119
Tabel 2.12 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Tata Usaha .......... 123
Tabel 2.13 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Guru I .................. 127
Tabel 2.15 Data Penelitian Hasil Wawancara Dengan Guru II ................. 131
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Contoh Lembar Cek ........................................................... 32
Gambar 2.2 Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan ...................... 56
Gambar 2.3 Pengeluaran Belanja Sekolah ............................................. 81
Gambar 2.4 Pendapatan Sekolah ............................................................ 88
Gambar 2.5 Alur Pengendalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan .... 91
Gambar 2.6 Keterlibatan Peyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS) ........................................... 93
Gambar 2.7 Kegiatan Pengawasan Pembukuan Sekolah ....................... 103
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk mencapai tujuan nasional
Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 s/d 3 dinyatakan bahwa:
(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga
Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari betapa
pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan
nasional, maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu
pendidikan bangsa Indonesia.
Akan tetapi dalam kenyataanya, dunia pendidikan di Indonesia masih
memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik
2
oleh pemerintah, pengelola madrasah dan oleh masyarakat agar mutu pendidikan
di Indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang.
Menurut Handayani bahwa persoalan pendidikan di Indonesia antara lain
adalah: 1) kurangnya tenaga guru yang profesional, 2) kinerja dan kesejahteraan
guru yang belum optimal, 3) proses pembelajaran yang konvensional, 4)
keterbatasan anggaran pendidikan, 5) rendahnya mutu SDM pengelola
pendidikan, 6) mutu lulusan dan life skill yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan,
dan 7) pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan.1
Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, Pendidikan mempunyai
standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Acuan ini di jadikan
standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas
dapat tercapai. Diantara standar yang menjadi acuan ialah :
Standar Kompotensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan berfungsi
sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Proses
penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam hal kognitif, afektif,
psikomotorik.
Standar Isi. Merupakan cakupan sekumpulan pencapaiaan tujuan yang
telah ditentukan. Meliputi, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.
Standar Proses. ialah proses pembelajaran yang dilakukan pada satuan
pendidikan. Artinya segala kegiatan yang akan berlangsung di dalam kelas, biasa
disebut sebagai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Baik dalam perencanaan
proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaiaan pembelajaran, dan
pengawasan pembelajaran. Hal semua itu harus di susun serapih mungkin, agar
proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung didalam kelas dapat berjalan
dengan baik.
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Seorang pendidik yang
terdapat disuatu instansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik.
1 Handayani, http://ayok. wordpress. com/2007/06/18/problematika-sistem-pendidikan-
indonesia- gagasan-based- syariaeducation/ Ahad, 6 Januari 2007
3
pengembangan kompetensi bisa berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak
sekolah ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pendidik dan
tenaga pendidik berkompetensi dalam bidangnya, mudah dalam mengatasi segala
problematika yang dihadapi dalam pekerjaan diruang lingkup lembaga
pendidikan.
Standar Sarana dan Prasarana. Karakteristik institusi pendidikan yang
berkualitas ialah dengan memiliki sarana dan prasana yang baik. Mencakup ruang
belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dalam keadaan baik. Artinya semua
berfungsi seutuhnya.
Standar Pengelolaan Pendidikan. Standar pengelolaan ialah standard
Nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten / kota,
Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pendidikan.
Standar Pembiayaan Pendidikan. Pembiayaan pendidikan meliputi pada
tiga hal (a) biaya satuan pendidikan (b) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan (c) biaya pribadi peserta didik.
Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik,
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan Penilaian hasil belajar oleh
Pemerintah.
Pemerintah memiliki delapan standar untuk menciptakan pendidikan yang
berkualitas, Salah satunya yaitu melalui standar pembiayaan pendidikan. Dalam
pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan memiliki peran yang sangat
penting, yang masuk dalam kategori delapan standar pendidikan pemerintah.
Dapat dikatakan tanpa adanya biaya kegiatan yang dilakukan tidak akan
berjalan secara maksimal. Terlebih pada proses pendidikan disekolah. Biaya yang
berasal dari pemerintah pusat, daerah, ataupun orang tua harus dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya. Artinya segala biaya yang ada harus dipergunakan secara
tepat, sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam mewujudkan proses pendidikan
yang bermutu sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan
kompetensi yang diharapkan pada setiap jenjang pendidikan. Pendidikan tanpa
4
didukung dengan biaya yang memadai, maka proses pendidikan disekolah tidak
akan berjalan sesuai harapan. Pendidikan yang diharapkan hanya sebuah impian
jika tidak didukung dengan biaya yang memadai.
Pada perkembangan era globalisasi sekarang ini yang terjadi adalah
kenaikan biaya pendidikan dimana saja, terlebih dampak dari kenaikan BBM.
Akan tetapi tidak diseimbangkan dengan kenaikan anggaran yang diberikan oleh
pemerintah. Dampaknya minat orang tua yang tidak berkeinginan melanjutkan
pendidikan anak. Akibatnya banyak anak yang putus sekolah.
Pemerintah menanggapi serius tentang pencapaian tujuan pendidikan yang
berkualitas. Dengan bukti ditetapkannya aggaran dari APBN sebesar 20%. Hal ini
membuktikan bahwa pemerintah telah berupaya untuk memajukan pembangunan
dalam bidang pendidikan. Akan tetapi anggaran yang ada tersebut belum
mencukupi segala keperluan yang dibutuhkan dalam menunjang proses
pendidikan pada semua sekolah yang berada di Indonesia.
Anggaran untuk menunjang pendidikan bukan hanya berupa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun biaya berupa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi biaya dapat bersumber dari
masyarakat. Dalam hal ini biaya yang didapatkan sekolah melalui peserta didik
(orang tua siswa).
Biaya yang diterima tidak hanya sebatas pada pemerintah saja akan tetapi
ada campur tangan masyarakat dalam hal donatur anggaran pendidikan.
Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal anggaran pembiayaan
pendidikan merupakan keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang
bermutu. Untuk mencapai kemajuan yang akan mengantarkan pada tujuan
pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.
PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2 bahwa
(1) pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi (a) penyelenggaraan (b) peserta didik, orang tua atau wali
peserta didik; dan (c) pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
5
Pandangan diatas menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia
membutuhkan pendidikan, terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Akan
tetapi pada kenyataannya baru sebagian lembaga pendidikan yang dalam hal ini
yaitu sekolah masih belum mendapatkan pemeraataan pendidikan dari
pemerintah, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan.
Pada undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta
relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global.
Pandangan diatas menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia
membutuhkan pendidikan, terkhusus dalam sektor pembiayaan pendidikan. Akan
tetapi pada kenyataannya baru sebagian lembaga pendidikan yang dalam hal ini
yaitu sekolah masih belum mendapatkan pemeraataan pendidikan dari
pemerintah, terkhusus dalam pembiayaan pendidikan.
Harapan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu harus
diseimbangkan dengan biaya yang mencukupi. Dalam meningkatkan kualitas
sumber daya ataupun sarana prasarana harus didukung dengan biaya yang tidak
sedikit. Artinya kompetensi sumber daya manusia dan biaya sangat erat kaitannya
dalam menunjang proses pendidikan, dalam ketercapaian tujuan pendidikan yang
diharapkan.
Dilain hal, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam
mengelola biaya juga dapat berpengaruh dalam ketercapaian tujuan pendidikan.
Banyaknya biaya yang dikeluarkan tanpa adanya kemampuan dalam
mengelola/manajemen biaya, maka yang terjadi adalah pengelolaan keuangan
yang tidak tepat sasaran dan pemborosan semata.
Pembiayaan pendidikan harus mengacu pada prinsip transparansi.
Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak hanya sebatas pada
proses pelaksanaan kegiatannya saja, akan tetapi perlu adanya penyajian laporan
yang jelas untuk nantinya dipertanggungjawabkan. Segala hal yang menyangkut
6
tentang pendapatan dan pengeluaran anggaran biaya dapat dijelaskan secara
mendetail lewat laporan yang dibuat. Kalaupun memang dikeluarkan untuk
pelaksanaan sebuah program, harus jelas program yang mengarah pada
pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu.
Prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan perlu dilakukan oleh
setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Terkhusus pada Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Hal ini dimaksudkan untuk tersalurnya anggaran yang diterima
pada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Jika memang
tidak, maka harus segera ditindak lanjuti untuk mencari alternatif jalan keluar
yang baik. Dengan adanya asas transfaransi biaya pada pembiayaan pendidikan
dapat mengantisipasi segala anggapan yang negative dari berbagai pihak.
Pengeluaran dan pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara jelas. Adanya anggapan yang negatif dari berbagai
pihak dikarenakan tidak ada tranfaransi dalam pertanggungjawaban segala
anggaran yang telah digunakan. Pengelolaan pembiayaan dilakukan dengan
mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, misalnya ditanggulangi dengan
kepala tata usaha. Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan harus mempunyai
dampak kemajuan dalam bidang pendidikan. Baik dalam bentuk pengeluaran
berupa uang maupun barang mempunyai dampak signifikan dalam pembangunan
bidang pendidikan.
Dalam hal menarik, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi biaya
yang ada, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS). Dibuktikan dengan bukti fisik yang berbentuk laporan keuangan yang
jelas, dalam kurun jangka waktu yang telah ditentukan.
Segala pengeluaran yang dilakukan dalam biaya pendidikan dimuat dalam
Rancangan Anggaran Pembiayaan Sekolah (RAPBS). Segala pengeluaran yang
dilakukan oleh lembaga pendidikan baik berupa uang maupun barang harus jelas
runtutannya tertulis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS).
7
Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah
Aliyah (MA) Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi ”
8
B. Indentifikasi Masalah
Melihat pelaksanaan pengelolaan pembiayaan yang terdapat di Madrasah
Aliyah Pembaharuan tersebut, dalam hal ini dapat diidentifikasi beberapa masalah
yaitu sebagai berikut :
1. Gambaran mengenai sumber dana dalam menunjang proses belajar
mengajar di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
2. Belum adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
3. Kurang transfaran pembiayaan pendidikan.
4. Belum efektif pembukuan di Sekolah
5. Belum efektif strategi pengelolaan penyusunan RAPBS yang terdapat
di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
C. Pembatasan Masalah
Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis perlu membatasi
masalah yang diteliti yaitu :
1. Mekanisme manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
2. Mekanisme pengajuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
3. Gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
9
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka
penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan manajemen pembiayaan
pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia
Bekasi?
3. Bagaimana gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah
Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :
1. Mengetahui Gambaran mengenai sumber dana pendidikan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
2. Mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
3. Mengetahui mekanisme pengelolaan manajemen pembiayaan
pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu :
1. Menambah wawasan pengetahuan penulis terkait tentang manajemen
pembiayaan pendidikan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan oleh kepala sekolah
untuk dapat mengajukan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam meningkatkan
mutu pendidikan.
3. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan oleh kepala sekolah
terkhusus pada bendahara sekolah dalam meningkatkan tujuan
pendidikan yang bermutu lewat manajemen pembiayaan disekolah.
10
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan
1. Pengertian Manajemen
Definisi manajemen berasal dari bahasa inggris yang merupakan
terjemahan langsung dari kata managemen yang berarti pengelolaan.2
Beberapa pakar pendidikan mempunyai definisi yang berbeda terkait
tentang pengertian dari mamajemen. Diantaranya yaitu :
Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan.3
2 M. Sobry Sutikno “Manajemen Pendidikan” (Lombok: Holistica, 2012) h. 3
3 T Hani Handoko “Manajemen” (Yogyakarta: BPFE, 2003) Cet. 18, h. 8
11
Longnecker & Pringle merumuskan manajemen sebagai proses
memperoleh dan menggabungkan sumber-sumber manusia, finansial dan
fisik untuk mencapai tujuan pokok organisasi menghasilkan produk atau
jasa/layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat.4
Buford dan Bedeian manajemen adalah proses untuk mencapai
tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara
efisien.5
Handoko menjelaskan manajemen merupakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.6
Ricky W Griffin manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas
(termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber
daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai
tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien.7
Million Brown mengatakan, “Management mean the affective use
of people, money, equipment, material, and method to accomplish a
specific objective (manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan
orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara afektif
untuk mencapai tujuan).8
4 Marno dan Triyo Supriyatno “Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam”
(Bandung: PT Refika Aditama, 2008) Cet. 1, h. 1 5 Syaiful Sagala “Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, strategi memenangkan
persainan mut” (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004) Cet. 1, h. 15 6 Sobry, Op. Cit., h. 4
7 Irham Fahmi “Manajemen, Teori Kasus dan Solusi” (Bandung: Alfabeta, 2011) h. 2
8 Didin kurniadin dan imam machali “Manajemen Pendidikan” (jogjakarta: Ar-ruzz
Media, 2012) h. 25
12
Suhardan manajemen merupakan usaha yang sistematis dalam
mengatur dan meggerakkan orang-orang yang ada didalam organisasi agar
mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya.9
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen
merupakan proses dalam mengantur manusia, uang, perlengkapan, bahan-
bahan, dan metode secara afektif untuk mencapai tujuan tertentu melalui
fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsekuen. Hal ini
menjelaskan bahwa manajemen dapat berjalan melalui orang lain, uang,
perlengkapan, barang, dan metode, secara efektif untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sejak awal. Sebagaimana yang telah diketahui
bersama bahwa manajemen ialah suatu proses mengatur orang lain mulai
dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi
yang dilakukan secara berkala agar tujuan yang telah ditetapkan dapat
tercapai.
Menurut pendekatan manajemen, pembiayaan pendidikan
merupakan sebuah pondasi dasar dalam mekanisme penganggaran.
Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas
kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar pendidikan
yang di buat oleh pemerintah, sebagai prasyarat mencapai pendidikan yang
bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki komponen dalam
kaitannya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya rutin
sekolah.
Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan
9 Barnawi dan M. Arifin “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah” (Jogjakarta: Ar-
ruzz Media, 2012) h. 14
13
mempunyai kajian tersendiri dalam kaitannya, dan mempunyai fungsi
dalam prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana
memperoleh biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut.
Manajemen pembiayaan pendidikan tidak akan berjalan tanpa
adanya biaya, Begitu juga minimnya biaya yang terdapat dalam lembaga
pendidikan dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan yang telah
ditentukan. Biaya merupakan sebuah ruh dalam setiap kegiatan yang ada.
Tanpa ada biaya segala kegiatan yang telah direncanakan sebaik mungkin
tidak akan dapat berjalan.
Suatu biaya penting keberadaannya dalam organisasi, terlebih pada
dunia pendidikan. Akan tetapi bukan dari seberapa besar biaya yang akan
dipergunakan atau yang dikeluarkan melainkan biaya tersebut
direncanakan untuk apa, dan bagaimana cara pelaksanaan penggunaan
anggaran tersebut. Artinya segala hal yang akan dilakukan harus sesuai
dengan segala literatur yang telah diencanakan sejak awal. Apabila
mendapati segala yang terjadi dalam proses berjalannya maka harus segera
di musyawarahkan dan secepatnya mencari alternatif jalan keluar yang
baik.
Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting
yang terdapat pada sistem pendidikan. Tanpa adanya biaya yang
mendukung pada proses pelaksanaan pendidikan, pendidikan yang
bermutu hanya dalam angan-angan semata. Segala hal yang berkaitan
dengan proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah berkaitan
dengan biaya.
Dari uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen
pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur
pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia
lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi, sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.
14
2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
Keberadaan biaya dalam suatu organisasi merupakan sektor yang
begitu penting keberadaannya, dalam hal menunjang segala kegiatan atau
program yang akan dilaksanakan. Terkhusus dalam dunia pendidikan, biaya
merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan
pendidikan yang berjalan disekolah. Baik dalam kategori mikro ataupun
makro. Sebaik apapun program yang telah direncanakan disekolah tanpa
adanya biaya tidak akan dapat berjalan. Hanya terbengkalainya kegiatan yang
telah direncanakan dengan sematang mungkin, karena tidak didukung dengan
biaya yang memadai. Karena biaya merupakan sebuah alat yang digunakan
untuk menunjang proses berjalannya suatu kegiatan. Segala hal yang berkaitan
dengan proses kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari biaya.
Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990) mendefinisikan
bahwa biaya adalah nilai barang dan jasa yang dipakai untuk melaksanakan
kegiatan atau pendapatan. 10
Blocher dkk mengartikan biaya sebagai penggunaan sumber daya yang
mempunyai kosekuensi keuangan. 11
Agus Irianto (2011) mendefinisikan Biaya pendidikan sebagai salah
satu komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pendidikan (disekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang
luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat
dihargai dengan uang).12
Dari beberapa pengertian biaya diatas dapat diambil sebuah kesimpulan
bahwa biaya adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk barang
atau uang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan dalam
mencapai tujuan yang telah ditentukan.
10
Mulyono “Konsep Pembiayaan Pendidikan” (Jogjakarta, Ar-ruzz media, 2010), Cet. 1,
h. 89 11
Ibid., hal. 90 12
Agus Irianto ”Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu Bangsa”
(Jakarta: Kencana, 2011), h. 161
15
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang bermutu dapat
diukur dari cara kerja yang dilakukan. Salah satu faktor penentu tercapai
tujuan pendidikan yang bermutu yaitu melalui pendidik dan tenaga pendidik
yang berkompetensi pada bidangnya. Guru merupakan ujung tombak pada
proses pelaksanaan pendidikan. Penghasilan yang diperoleh oleh pendidik dan
tenaga pendidik dapat mempengaruhi konsentrasi dalam melaksanakan proses
kegiatan pendidikan yang berjalan disekolah.
Penghasilan guru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan
menghilangkan beban pemikiran rumah tangga dalam melaksanakan
tanggungjawab pekerjaan disekolah. Sebaliknya, minimnya penghasilan yang
diperoleh guru dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok sangat berpengaruh
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berjalan disekolah,
terlebih berpengaruh dalam konsentrasi pekerjaannya sebagai seorang
pendidik. Karena memang terfokus pada kebutuhan rumah tangga yang harus
dicukupi kebutuhannya.
Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau
kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau
penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.13
Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 14
Dari definisi pendidikan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan,
pendidikan ialah usaha/proses mewujudkan suasana pembelajaran yang
13
Kurniadin dan Machali Op. Cit., h. 113 14
Sarbini & Neneng Lina “Perencanaan Pendidikan” (Bandung: Pustaka Setia, 2011),
Cet.1, h. 20
16
sistematis agar peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan
yang dibutuhkan baik oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Pengertian biaya dan pendidikan diatas yang kemudian disatukan dan
didapat sebuah kesimpulan bahwa Pembiayaan Pendidikan merupakan seluruh
anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk barang atau uang yang diberikan
oleh pemerintah, orang tua murid, ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan
pendidikan yaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang sistematis agar
peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan
baik oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri dari dua sisi yang satu sama
lainnya saling berhubungan, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran
pengeluaran. Anggaran penerimaan yaitu pendapatan yang diterima setiap
tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur.
Misalnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pada
pihak sekolah dari pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Anggaran pengeluaran ialah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun
untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan disekolah.
Sekolah memberikan pelayanan secara maksimal dengan cara
memanfaat segala sumber bantuan yang ada, baik berupa uang ataupun barang
yang telah diterima. Dipergunakan sesuai dengan kebutuhan disekolah, dalam
pelaksanaan program untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih
berkualitas.
Dalam hal konsep pembiayaan pendidikan tidak hanya sebatas
seberapa besar pengeluaran yang akan dikeluarkan, akan tetapi segala hal
yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai terjadi
pemborosan dalam hal pengeluaran biaya yang dikeluarkan/belanjakan.
Karena pada dasarnya konsep pembiayaan yang baik ialah penggunaan biaya
secara minim, akan tetapi mencapai hasil yang maksimal.
17
Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan
biaya tidak langsung (indirect cost).
Biaya Langsung (direct cost) ialah segala pengeluaran yang secara
langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Terdiri dari biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan
belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya
transfortasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua,
maupun siswa sendiri.
Biaya Tidak Langsung (indirect cost) ialah pengeluaran yang tidak
secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses
pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Berupa keuntungan yang hilang dalam
bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama
belajar. Misalnya, biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya
jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan.
Dedi Supriadi mendefinisikan Biaya pendidikan sebagai salah satu
komponen instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pendidikan (disekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang
luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat
dihargai dengan uang).
Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa biaya dapat dikelompokkan
menjadi dua macam. Pertama, biaya langsung penunjang proses pelaksanaan
pendidikan yang berjalan disekolah. Contohnya seperti proses kegiatan belajar
mengajar yang dilakukan disekolah. Hal yang menunjang proses kegiatan
belajar mengajar didalam kelas yaitu buku panduan pembelajaran. Untuk
menyampaikan materi ajar dengan mudah maka dibutuhkan buku panduan
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Buku panduan ini dapat di miliki jika
sudah melunasi administarsi disekolah. Kedua, biaya tidak langsung yang
tidak sengaja dikeluarkan akan tetapi menunjang proses pelaksanaan
pendidikan yang berjalan disekolah. Contohnya ialah fotocopy, pembuatan
makalah dalam pelaksanaan belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas.
18
B. Perencanaan
Tahap pertama dalam fungsi manajemen adalah tahap perencanaan.
Perencanaan ialah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak akan dicapai
dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu
secara efektif dan efisien mungkin (Roger A. Kauffman, 1972).15
Pengertian perencanaan menurut Burhanuddin, Dkk adalah suatu kegiatan
yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan,
langkah-langkah, metode-metode, pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, pencapaian tujuan.16
Garth N. Jone mendefinisikan perencanaan sebagai berikut ‘planning is
the process, of selecting and developing the best course of action to accomplish
an objective’ (perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan dari pada
tindakan yang paling baik/menguntungkan untuk mencapai tujuan).17
B. Suryosubroto perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif
tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber, yang dapat
disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan sumber
meliputi sumber manusia, material, uang, dan waktu.18
Gorton mengatakan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan
seperangkat keputusan bagi perbuatan dimasa datang. Definisisi ini
mngisyaratkan bahwa pembuat keputusan merupakan bagian dari perencanaan,
namun proses perencanaan dapat juga terfikir setelah tujuan dan keputusan
diambil.19
15
Nanang Fattah “Landasan Manajemen Pendidikan” (Bandung: PT. Remaja rosdakarya,
2006), Cet. 8. h. 49-50 16
Sobry, Op. Cit., h. 21 17
Sarbini & Lina, Op. Cit., h. 16 18
B. Suryosubroto, “Manajemen Pendidikan di Sekolah” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
Cet. 2 h. 22 19
Triyo, Op. Cit., h. 13
19
Fakry yang mendefinisikan perencanaan sebagai proses penyusunan
berbagai keputusan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan.20
Dari defini diatas dapat diambil sebuah kesimpulan perencanaan ialah
proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang
telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya
perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan
kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilakukan dimasa yang akan datang
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses memikirkan dan
menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan
dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Depdiknas (2000)
manajemen keuangan merupakan tindakan pengurursan/ketatausahaan keuangan
yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan
pelaporan dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai
rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan,
pembukuan pembelanjaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan
sekolah.21
Dapat dikatakan bahwa fungsi dari manajemen keuangan salah satunya
yaitu menyangkut tentang merencanakan uang yang akan dialokasikan untuk hal
apa, dalam hal ini bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan kedepannya.
Mengenai konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman
berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman tersebut
dimaksud merentang dari hal-hal sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang
makro (nasional) antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan,
sistem dan mekanisme pengalokasiannya. Efektivitas dan efisiensi dalam
penggunaan, dan akuntabilitas hasilnya yang di ukur dari perubahan-perubahan
20
Kurniadin dan Machali Op. Cit., h. 139 21
Jamal Ma’mur Asmani “Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (jogjakarta: DIVA
Press, 2012), h. 178
20
kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya ditingkat
sekolah.22
Perencanaan tidak hanya sebatas pada memikirkan dan menetapkan, akan
tetapi seberapa hasil dari proses kegiatan program yang telah dijalankan
disekolah. Program yang telah dilaksanakan telah mencapai sasaran atau tidak.
Jika memang telah mencapai sasaran maka perencanaan berjalan dengan baik.
Dan jika perencanaan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan maka
perencanaan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Pada dasarnya anggaran adalah alat dalam suatu perencanaan pembiayaan
pendidikan. Anggaran dalam pembiayaan pendidikan harus mempunyai prinsip
dasar yang jelas dalam perencanaan pembiayaan pendidikan.
Prinsip dalam perencanaan anggaran menurut nanang Fattah yaitu sebagai berikut
:
1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam
sistem manajemen dan organisasi.
2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan
anggaran.
3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi.
4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang
paling bawah. 23
Dari prinsip di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran
melibatkan beberapa sumber daya manusia dalam perencanaannya. Dilain hal,
dukungan akuntasi/pembukuan sangat diperlukan sekali dalam penyusunan
anggaran. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi segala pengeluaran ataupun
pemasukan biaya yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis.
Dalam membuat suatu perencanaan, orang menghadapi berbagai hambatan.
Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :
22
Dedi Supriadi, “Satuan Biaya Pendidikan” (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010)
Cet, 5 h. 7 23
Nanang Fattah, “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2006) Cet. 4 h. 49
21
1. Kesulitan dalam meramalkan.
2. Kesulitan dalam pembiayaan.
3. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi.
4. Kurang jelasnya tujuan.24
Jika suatu saat ditemukan permasalahan diatas dalam merencanakan suatu
program atau kegiatan harus segera dicari alternatif jalan keluarnya. Dengan cara
dimusyawarahkan bersama-sama mencari jalan penyelesaian atau jalan keluar
masalah yang baik.
Manajemen pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Landasan dasar
dalam pembuatan RAPBS meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran.
Pada suatu lembaga pendidikan hal yang harus dilakukan dalam mengelola
pembiayaan di sekolah adalah dengan membuat perencanaan anggaran atau biasa
disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah/Madrasah
(RAPBS). Kepala sekolah dan seluruh bawahan bersama-sama menyusun
RAPBS. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendapatan dan pengeluaran yang
akan dijalankan selama satu tahun, sehingga suatu kegiatan yang direncanakan
dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan
sekolah atau anggaran belanja sekolah menurut Morphet sebagai berikut :
1. Mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan.
2. Melakukan perbaikan terhadap peraturan dan input lain yang relevan dengan
merancang pengembangan sistem secara efektif.
3. Melakukan pengawaasan dan penilaian terhadap proses dan hasil secara terus-
menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap
berikutnya.25
Pihak sekolah harus mempunyai rencana dari mana biaya yang akan
diperoleh untuk menjalankan proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang
24
Sobry, Opcit, h. 32 25
Mulyono, Opcit,. hal. 164-165
22
berjalan disekolah. Selain itu, segala hal yang menyangkut tentang pengembangan
kualitas sumber daya manusia baik dalam kategori formal ataupun non formal
yang berjalan disekolah harus mencari donatur untuk mendukung terlaksananya
program yang akan dijalankan diekolah. Dukungan dalam bentuk moril ataupun
materil. Agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.
Setelah pendapatan biaya telah diperoleh dari berbagai pihak selanjutnya
merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam jangka waktu
tertentu. Kegiatan/program yang akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusianya. Hal ini untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dan untuk menciptakan kehidupan sekolah yang lebih baik lagi dari
sebelumnya.
Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) manajemen
komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti, mulai dari tahap
penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan, dan pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar
dimanfaatkan secara efektif, dan efisien.26
Hal yang menyangkut dengan pembiayaan di Sekolah harus dilakukan
dengan sebaik-baiknya. Dalam hal merencanakan, melaksanakan, atau mengawasi
segala kegiatan pembiayaan. Menetapkan tujuan yang akan dicapai, kemudian
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang kemudian diawasi
segala kegiatan berjalan. Baik pada awal kegiatan ataupun pada akhir kegiatan
yang telah dilakukan.
Tercapainya tujuan pendidikan disekolah dapat membawa dampak pada
kemaslahatan bersama, baik pemerintah ataupun masyarakat. Karena terciptanya
sumber daya manusia yaitu peserta didik yang memiliki kualitas sumber daya
untuk menghadapi kemajuan zaman seperti sekarang ini. Baik dalam segi hal
akademik pada peserta didik, ataupun non akademisi. pengembangan kualitas
peserta didik ditentukan dengan kegiatan/program yang berjalan disekolah, yang
tentunya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya peserta didik
baik dalam segi hal akademisi ataupun non akademis.
26
Ibid., hal. 160
23
Keberadaan sebuah perencanaan dalam proses manajemen pembiayaan
disekolah sangatlah penting keberadaannya. Dengan adanya perencanaan pada
pembiayaan pendidikan maka seluruh pengeluaran ataupun pemasukan yang
berupa sumber daya (input) baik dalam bentuk uang ataupun barang dapat
dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini bertujuan agar dana yang akan
dikeluarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, menghindari adanya
pemborosan dalam pengeluaran biaya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
Hal ini bertujuan untuk mencapai tjuan pendidikan yang diharapkan, yaitu
pendidikan yang bermutu.
Perencanaan pada suatu proggram/kegiatan merupaka pola dasar.
Penentuan sasaran yang akan dicapai dimulai dengan perencanaan yang
dilakukan. Selanjutnya perencanaan juga menjadi acuan pelaksanaan yang akan
dilaksanakan. Pelaksanaan yang akan dilakukan direncanakan dengan matang.
Menentukan apa saja yang akan dilakukan nantinya pada proses pelaksanaan yang
akan dijalankan. Semua kegiatan yang hendak dilakukan dimulai dengan
perencanaan yang matang.
Dapat dikatakan bahwa adanya perencanaan dalam sebuah pembiayaan
sangatlah penting keberadaannya. Dengan adanya perencanaan pada pembiayaan
maka seluruh pengeluaran ataupun masukan yang berupa sumber daya (input)
baik berupa barang atau uang dapat dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya.
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hal yang terpenting
dalam penyusunan anggaran yaitu bagaimana memanfaatkan dana yang ada
secara efisien. Mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas.
Hal ini bertujuan agar dana yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan yang
dibutuhkan. Tidak adanya pemborosan dalam pengeluaran anggaran terhadap
kegiatan yang dilaksanakan. Menghindari adanya pengeluaran biaya yang
berlebihan. Ditunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
Selain perencanaan berfungsi sebagai pola dasar pada sebuah kegiatan
manajemen pembiayaan pendidikan, perencanaan juga dapat dikatakan sebagai
petunjuk dalam pengambilan keputusan tentang cara mencapai tujuan. Artinya
perencanaan pendidikan tidak terhenti pada saaat tersusunnya dan disetujuinya
24
rencana itu oleh pengambil keputusan, akan tetapi erat hubungannya dengan saat
implementasinya.
Dari uraian diatas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa perencanaan
pembiayaan pendidikan/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS) yaitu proses pengumpulan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan
pada masa yang telah ditentukan terkait dengan pendapatan biaya dan pengeluaran
yang akan dilakukan.
C. Pelaksanaan/Pengelolaan
Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan
adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan merupakan pusat
informasi keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan. Undang-undang
nomor 28 tahun 2007 mendefinisikan pembukuan sebagai berikut “ Proses
Mencatat Data dan Informasi Keuangan”.27
Dari defenisi diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan pembukuan ialah proses mencatat yang berkaitan dengan
informasi data keuangan baik dari biaya yang telah diperoleh atupun biaya yang
telah digunakan disajikan dengan bentuk laporan tertulis.
Pelaksanaan pembiayaan pendidikan secara garis besar dapat
dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan yang berkaitan dengan dana yang telah diperoleh harus
dibukukan secara jelas, sesuai dengan prosedur pengelolaan yang selaras dengan
ketetapan yang disepkati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan
pemerintah.
27
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI “Peningkatan
Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah” (Jakarta:
Maret 2011), h. 187
25
Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah
untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga
administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. 28
Segala biaya yang telah diperoleh dari berbagai pihak baik dari pemerintah
maupun masyarakat harus digunakan secara efektif dan efisien. artinya, segala
pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan proses pendidikan
yang terdapat disekolah yang dalam hal ini sesuai dengan perencanaan
pembiayaan pendidikan yang telah dibuat sejak awal.
Dalam SKB Mendikbud dan Menkeu No. 0585/K/1997 dan No.
590/kmk.03/03/1987, tanggal 24-9-1987 tentang peraturan SPP dan DPP meliputi,
pelaksanaan pelajaaran, pengadaan prasaran/sarana, pemeliharaan sarana dan
prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, dan
pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan dinas supervise, pengelolaan
pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.29
Ada beberapa komponen yang perlu di biayai dengan menggunakan uang
dari dana belajar. Komponen-komponen tersebut meliputi :
a. Honorarium untuk pemimpin atau penanggungjawab edukatif
b. Honorarium untuk sumber belajar
c. Honorarium untuk pemimpin umum lembaga diklusemas
d. Honorarium untuk pinata usaha dan pembantu-pembantunya
e. Biaya perlengkapan dan peralatan
f. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana
g. Biaya sewa atau kontrak
h. Dana untuk mengembangkan usaha lembaga diklusemas
i. Biaya-biaya lain untuk pengembangan dan biaya tak terduga
Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hal
pengalokasian anggaran diantaranya yaitu melalui proses belajar mengajar yang
28
E Mulyasa, “ Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (Bandung : Pr Remaja Rosdakarya,
2009) Cet. 10 h. 201-203 29
Ibid., h. 203
26
terdapat disekolah. Salah satu penentu tercapainya tujuan sekolah yaitu lewat
proses Kegiatan Belajar Mengajar atau biasa yang disebut KBM di dalam kelas.
Karena KBM yang terdapat didalam kelas terjadi interaksi antara pendidik
dan peserta didik. Penyaluran pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik
terjadi pada proses KBM. Dengan kata lain proses KBM yang terjadi di dalam
kelas sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan sekolah yang diharapkan.
Harus adanya dukungan dalam fasilitas dalam Kegiatan Belajar Mengajar
didalam kelas, terkhusus dalam segi hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan
dalam menunjang proses tersebut. Dari mulai perlengkapan media pembelajaran
sampai pada metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Dalam hal ini,
tentunya biaya sangat dibutuhkan sekali keberadaannya dalam pengalokasian
untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang terdapat didalam kelas,
untuk menunjang proses belajar mengajar yang berjalan efektif dan efisien.
Segala pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan terkhusus sekolah tidak
hanya terbatas pada kegiatan yang formal saja seperti kegiatan belajar mengajar
(KBM), akan tetapi ada beberapa kegiatan informal yang harus dibiayai dalam
pelaksanaannya. Hal ini diperuntukan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yaitu peserta didik.
Peningkatan kualitas peserta didik tidak hanya terbatas pada kegiatan yang
memang sudah ada di sekolah atau didalam sekolah, akan tetapi perkembangan
bakat siswa dapat dikembangkan lewat kegiatan diluar sekolah atau ekstra
kurikuler. Hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit nominalnya, akan tetapi
butuh dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi dari sumber daya manusia
yang berkompeten, dukungan baik moril maupun materil.
Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maka dibuatnya laporan untuk
nantinya dipertanggungjawabkan. Laporan mulai dari biaya yang terkecil sampai
yang terbesar dalam nominalnya. Harus disajikan sejelas mungkin dalam bentuk
pembukuannya. Agar tidak adanya kekeliruan dalam hal pengeluaran yang telah
dilakukan.
27
Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah memadukan antara
aturan pemerintah pusat dan sekolah. Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah
yang tidak bisa di rubah oleh pihak sekolah dalam hal pengalokasian anggaran.
Dalam hal ini pihak sekolah hanya beritindak sebagai pelaksana pengguna.
Dilain hal dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah memiliki
kewenangan dan keleluasan untuk mengelola dana dalam mencapai efektifitas
pencapaian tujuan sekolah.
Pembukuan mencakup dua hal, yaitu : pengurus yang menyangkut
kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta
tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis
pengurus kedua disebut juga dengan pengurus bendaharawan.
Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan
pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan
bendaharawan.
Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil
tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.
Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan
memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan
otorisasi yang telah ditetapkan.
Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan,
penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat
di nilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan
pertanggungjawaban. 30
Kepala sekolah bertugas sebagai pejabat otorisator dan dilimpahi dengan
tugas ordonator. Kepala sekolah sebagai administrator harus diwujudkan dalam
pengembangan administrasi keuangan rutin, pengembangan proposal untuk
mendapatkan bantuan keuangan, dan mengembangkan proposal untuk mencari
berbagai kemungkinan dalam mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang
terkait.
30
E Mulyasa, “ Manajemen Berbasis Sekolah” (Bandung : PT Rosdakarya, 2007) Cet, 11
h. 49
28
Di lain hal, fungsi kepala sekolah dapat dikatakan sebagai manajerial yang
berwenang dalam segi hal penggunaan dana yang telah diperoleh, yang kemudian
menunjuk satu bendaharawan untuk mebuat laporan anggaran untuk nantinya
dipertanggungjawabkan.
Dapat dikatakan, manajemen pembiayaan disekolah dibebankan kepada
kepala sekolah. Karena memang kepala sekolah berperan sebagai pemberi
wewenang sekaligus penanggungjawab penuh terhadap anggaran yang telah
diterima ataupun yang telah dikeluarkan. Untuk operasional, manajemen
pembiayaan di sekolah biasa dikelola oleh bendaharawan yang melakukan
pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada suatu sekolah yang mempunyai keterlibatan terkait tentang
pembiayaan pendidikan yaitu dua hal. Bendahara berfungsi sebagai
penanggunjawab segala penggunaan anggaran yang dikeluarkan yang dilanjutkan
dengan membuat pembukuan sesuai dengan standar, yang kemudian untuk di
laporkan dan dipertanggungjawabkan segala biaya yang telah dikeluarkan. Baik
dalam bentuk barang atupun jasa yang dinominalkan. Kepala sekolah sebagai
pemberi wewenang dalam penggunaan anggaran. Segala pengeluaran yang akan
dilakukan harus mempunyai wewenang dari pimpinan dalam hal ini ialah kepala
sekolah. Karena memang kepala sekolahmemiliki hak sebagai pemberi wewenang
yang kaitannya dalam pembiayaan pendidikan disekolah.
Bendaharawan harus mengetahui apa saja yang terkait tentang pembukuan
dalam hal penggunaan biaya. Hal ini perlu dilakukan agar adanya kejelasan biaya
yang telah dikeluarkan, baik dalam kategori yang nominalnya kecil atau yang
nominalnya besar. Disalurkan dalam hal apa saja biaya yang telah digunakan.
Dilain hal untuk menyusun laporan sejelas mungkin agar nantinya laporan
tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Mulyono (2010) mengelompokan hal yang harus dilakukan yang berkaitan
dengan kegiatan pembukuan antara lain yaitu :
29
1. Buku Pos
Buku Pos mencatat peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian.
Tabel 2.1
Contoh Buku Pos
Pos : Pemeliharaan Laboratorium IPA
Anggaran : 8.250.000,00
Tanggal Pembelian Jumlah Sisa (Rp)
26-02-2009 Mikroskop 3.000.000,00 5.250.000,00
05-03-2009 Alat Pengukur Suhu 100.000,00 5.190.000,00
10-04-2009 Gelas Ukur 550.000,00 2.500.000,00
Dst.
2. Faktur
Faktur dapat diartikan berupa atau lembaran lepas yang dapat
diarsipkan.
Tabel 2.2
Contoh Faktur Pembayaran
Nama Sekolah : ...........................
FAKTUR PEMBAYARAN
Dibayar kepada
Catatan : faktur ini harus dibuat rangkap dua
TANGGAL JENIS
BARANG URAIAN JUMLAH
26-02-2009 Alat bermain dan
Olahraga
Pembelian 3 buah
bola sesuai
kuitansi terlampir
Rp. 1.500.000,00
30
Pembayaran dengan Cek .......................... Tunai .........................
Jumlah dalam huruf .......................................................................
Jumlah tersebut diketahui dan disahkan oleh :
Tanggal ............................. Tanda tangan .....................................
KEPALA SEKOLAH
Dibayar oleh :
Tanggal .............................
Tertanda ............................
Tanda tangan juru bayar
...........................................
Tanggal .............................
3. Buku Kas
Buku Kas mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran
uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama.
Untuk lebih jelasnya, vontoh buku kas dapat di lihat pada table
dibawah ini :
Tabel 2.3
Contoh Buku Kas
Tanggal No.
Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
26-02-2009 Diambil dana
BOS dari Bank 5.000.000,00 - 5.000.000,00
27-02-2009 Dibayar ke
toko bangunan - 2.500.000,00 2.500.000,00
28-02-2009
Dibayar Ke
Toko Abadi
Biaya
Keperluan
Kantor
- 2.500.000,00 2.500.000,00
Jumlah Saldo 0
Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan
31
4. Lembar Cek
Lembar Cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang
dikeluarkan adalah sah.
Gambar 2.1
Contoh Lembar Cek
5. Jurnal
Kepala Sekolah sebagai pengawas keuangan harus membuka buku
jurnal yang mana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat.
6. Buku Besar
Buku Besar mencatat kapan terjadinya transaksi pembelian, keluar
masuknya uang saat itu, dan neraca saldonya.
7. Buku Kas Pembayaran Uang Sekolah
Buku Kas Pembayaran berisi catatan tentang pembayaran uang
sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan,
atau kelebihan pembayaran sebelumnya.
32
Tabel 2.4
Contoh Buku Kas Pembayarann Uang Sekolah
Tahun Ajaran 2013-2014
Keterangan
Komputer : 90.000,00
Lks : 160.000,00
Infaq : 450.000,00
+
Total : 700.000,00
No Nama
Siswa Tgl Kom Lks Infaq Ket
1 Adam 05 Juli 90.000,00 160.000,00 450.000,00 L
2 Anjani 19 Juli 80.000,00 - - -
3 Andi 20 Juli - 160.000,00 - -
4 Santo 23 Juli - - 450.000,00 -
5 Abdi 27 Juli 50.000,00 100.000,00 400.000,00 -
Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan
Tabel diatas menjelaskan tetntang catatan pembayaran uang
sekolah siswa menurut tanggal pembayaran, dan jumlah yang masuk.
Semua keuangan yang masuk dari siswa pada bendahara didata melalui
tabel yang tertera diatas. Dengan adanya catatan diatas hal ini bertujuan
agar segala pemasukan yang diperoleh dari siswa dapat di data secara
jelas.
8. Buku Kas Piutang
Buku ini berisi daftar atau catatan orang yang berutang kepada
sekolah menurut jumlah uang yang terutang, tanggal pelunasan, dan sisa
hutang yang belum dilunasi. Contoh Buku Kas Piutang seperti tabel di
bawah ini :
33
Tabel 2.5
Contoh Buku Kas Piutang
Tahun Ajaran 2013-2014
No Nama
Siswa Tgl Smt I Smt II Ket
1 Adam 05 Juli - - L
2 Anjani - 620.000,00 - -
3 Andi - 540.000,00 - -
4 Santo - 250.000,00 - -
5 Abdi - 150.000,00 - -
Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan
No Nama
Siswa Tgl
Tunggakan Ket Kom Lks Infaq
1 Anjani 10.000,00 160.000,00 450.000,00
2 Andi 90.000,00 L 450.000,00
3 Santo 90.000,00 160.000,00 L
4 Abdi 40.000,00 60.000,00 50.000,00
Sumber : data diolah dari sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan
Tabel diatas menjelaskan tentang catatan piutang atau tunggakan
siswa yang belum melunasi sisa pembayaran uang sekolah. Sisa tunggakan
pembayaran uang sekolah diperoleh dari buku kas pemasukan sekolah,
yang kemudian dilanjutkan dengan pengelompokkan siswa yang masih
memiliki tunggakan atau kekurangan dalam pembayaran uang sekolah.
9. Neraca Percobaan
Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk
mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan
secara tepat.
Laporan yang akan dipertanggungjawabkan nantinya tidak hanya
sebatas pada laporan yang disajikan dalam bentuk pengeluaran saja, akan
tetapi perlu adanya laporan yang berbentuk pemasukan dan pengeluaran
yang dibuat secara tertulis dan jelas. Tujuannya agar hal yang berkaitan
dengan pemasukan seimbang dengan pengeluaran yang dilakukan. Segala
34
biaya yang telah diterima secara jelas dapat dipertanggungjawabkan
keberadaannya. Dapat dialokasikan baik dalam hal bentuk kegiatan, atau
jasa yang tujuannya untuk meningkatkan tujuan pendidikan yang lebih
baik lagi.
Dalam pelaksanaan pembiayaan disekolah lebih memfokuskan
pada proses pembukuan. Karena segala laporan yang berkaitan dengan
pembiayaan harus dibuktikan dengan laporan fisik yang jelas, yaitu berupa
laporan berbentuk hasil perebelanjaan atau pernyataan yang sah.
Contohnya yaitu berupa kuitansi dan lain sebagainya. Dari berupa
pengeluaran yang kecil sampai yang besar nominalnya harus terdapat
bukti fisiknya. Tanpa adanya bukti fisik yang jelas maka pengeluaran
biaya harus dipertanyakan. Laporan yang disajikan yang kemudian harus
dipertanggungjawabkan keberadaannya.
Pembukuan yang dilakukan harus sesuai prosedur yang ada. Segala
kekurangan laporan yang jelas dipertanggungjawabkan keberadaannya
oleh kepala sekolah, Karena kepala sekolah sebagai pemegang
tanggungjawab yang terkait dengan pembiayaan disekolah. Dilain hal,
bendahara bertugas terkait dengan pembukuan yang akan
dipertanggungjawabkan nantinya. Mulai dari dana yang diterima sampai
pada pelaksanaan anggaran yang dilakukan kepada hal apa saja.
Laporan yang disajikan tidak hanya sebatas pengeluaran yang
dilakukan, akan tetapi segala biaya yang telah diperoleh harus diperjelas
dalam pembukuan yang disajikan, baik dana yang diperoleh dari
pemerintah ataupun masyarakat.
35
D. Pengawasan
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa
tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.31
Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan
bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi.
Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang
pelaksanaan program atau pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya
untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.32
Dari beberapa pengertian di atas jika dikaitkan dengan proses pembiayaan
pendidikan disekolah, pengawasan ialah proses mengawasi atau memantau segala
kegiatan, untuk memastikan rencana tujuan awal dapat tercapai. Dengan
melakukan pengawasan pihak sekolah mampu mengetahui sejauh mana proses
pengelolaan pembiayaan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan efisien.
Apakah anggaran yang telah direncanakan pada tahap awalnya mampu
dialokasikan dan dimanfaatkan dengan baik.
Konsep dasar tentang pengawasan anggaran memiliki tujuan untuk
mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya, dan pada tahap tingkat
penggunaannya. Dengan adanya pengawasan anggaran diharapkan dapat
mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-
sumber dana yang ada. Disisi lain menghindari adanya pemborosan biaya yang
dikeluarkan. Selain itu, segala biaya yang dipergunakan harus mempunyai
dampak yang signifikan dalam perkembangan sumber daya manusianya.
Dalam kebijakan umum pengawasan departemen pendidikan dan
kebudayaan (Rekernas, 1999), dinyatakan bahwa sistem pengawasan harus
berorientasi pada hal-hal berikut :
a. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang
menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitasyang
mencakup seluruh aktivitas program bidang organisasi.
31
Fahmi, Opcit,. h. 84 32
Kurniadin dan Machali, Opcit,. h. 367
36
b. Hasil temuan pengawasan harus ditindak lanjuti dengan koordinasi
antara aparat pengawas dengan aparat penegak hukum serta instansi
terkait turut menyamakan persepsi.
c. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang
yang strategis dan bisa memperhatikan aspek manajemen.
d. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap
penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.
e. Kegiatan pengawasan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi, dan integritas pribadi
yang baik.
f. Akurat, artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki
ketepatan data atau informasi yang sangat tinggi.
g. Tepat waktu, artinya data yang dihasilkan dapat digunakan sesuai
dengan saat untuk melakukan perbaikan.
h. Objektif dan komprehensif
i. Tidak mengakibatkan pemborosan atau in-efisiensi.
j. Tindakan dan kegiatan pengawasan bertujuan untuk menyamakan
rencana atau keputusan yang telah dibuat.
k. Kegiatan pengawasan harus mampu mengoreksi dan menilai
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.33
Dengan adanya sistem pengawasan yang dikeluarkan oleh departemen
pendidikan nasional dan kebudayaan maka dapat memudahkan kepada pihak
sekolah untuk melakukan kegiatan pengawasan, karena sistem tersebut dapat
dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan pengawasan.
Adanya kebijakan pemerintah tentang standarisasi pengawasan
memudahkan pihak sekolah dalam memantau pembiayaan pada suatu sekolah.
Akan tetapi komitmen yang menentukan dapat berjalan baik atau tidaknya
pengawasan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah.
Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan
keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses
keputusan pengeluaran pos anggaran, perbelanjaan, perhitungan, dan
penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. 34
Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan terkait dengan
pengawasan pembiayaan pendidikan, bahwa segala bentuk kegiatan yang terkait
dengan pembiayaan pendidikan disekolah harus diawasi sepenuhnya, melalui
33
Fatah, “Ekonomi...”, Opcit,. h. 65-66 34
Mulyasa, “menjadi kepala sekolah...”, Opcit,. h. 205
37
aliran masuk dan keluarnya anggaran yang dilakukan. Mulai dari anggaran yang
dialokasikan pada bentuk kegiatan ataupun berbentuk barang dan jasa.
Segala bentuk kegiatan yang terdapat pada proses pendidikan yang
berjalan disekolah terkhusus kegiatan pembiayaan pendidikan yang dalam hal ini
adalah pembukuan harus diawasi secara mendetail. Hal ini dilakukan untuk
memastikan berjalan secara efektif dan efisien.
Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas
pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan
yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan
dan Bawasda.35
Hal diatas menjelaskan bahwa setiap sekolah memiliki Tim pengawas
yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, untuk mengawasi sekolah yang ditunjuk.
Pengawas yang ditunjuk oleh kepala kantor untuk melaksanakan tugas mengawasi
pada sekolah yang ditetapkan. Selain itu, komite sekolah mengawasi pula segala
proses kegiatan yang berjalan disekolah.
Menurut T Hani Handoko ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu :
pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan
pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik.36
a. Pengawasan Pendahuluan
Pengawasan pendahuluan ini dapat diterapkan oleh pihak sekolah
untuk mengantisipasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dan
menyimpang dari tujuan awal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak
sekolah sebelum kegiatan pendayagunaan anggaran selesai
dilaksanakan. Pengawasan ini mengharuskan pihak sekolah untuk
lebih aktif dan agresif atau peka, dengan mendeteksi masalah-masalah
dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah yang
berkenaan dengan masalah anggaran itu terjadi.
35
Ibid., h. 205 36
Handoko.. Opcit, Manajeme… h. 361
38
b. Pengawasan yang dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan
kegiatan.
Pengawasan ini dilakukan disaat kegiatan sedang berlangsung, disaat
melihat penyimpangan terjadi maka pihak sekolah langsung berupaya
untuk menyelesaaikan permasalahan yang terjadi.
c. Pengawasan umpan balik
Pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil dari kegiatan
penganggaran yang telah dilaksanakan.
Dapat disepakati bersama bahwa proses pengawasan tidak hanya
sebatas pada pengawasan awal dan akhir saja.
Dapat dikatakan bahwa proses pengawasan tidak hanya sebatas
pada pengawasan yang ada pada awal atau akhir kegiatan. Proses
pengawasan dapat terjadi juga pada proses berjalannya kegiatan yang
sedang berjalan. Adanya proses pengawasan semata-mata ditunjukkan
untuk mengukur berjalan atau tidaknya perencanaan yang ditetapkan pada
awalnya. Jika memang berjalan maka tujuan telah tercapai, akan tetapi jika
tidak tujua yang telah ditentukan mengalami hambatan dalam proses
berjalannya.
Menurut Nanang Fattah (2006), langkah-langkah atau tahapan
yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu :
1) Penetapan standar atau patokan yang digunakan berupa ukuran
kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.
2) Mengukur dan membandingkan .
3) Mengidentifikasi penyimpangan.
4) Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian
menjadi materi rekomendasi.37
Tahapan proses pengawasan yang dijelaskan diatas dapat diambil
sebuah kesimpulan bahwa tahapan pengawasan dalam suatu anggaran
tidak hanya sebatas pada berjalan atau tidaknya rencana yang ditetapkan
37
Fattah, “ Ekonomi...’’ Op cit,. h. 67
39
pada awalnya. Akan tetapi harus melihat pada tiga aspek, yaitu kuantitas,
kualitas biaya dan waktu dalam penetapan yang ditetapkan pada awalnya.
Adanya proses mengukur dan membandingkan dalam proses pengawasan
kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas yang lebih
baik lagi dari sebelumnya atau tidak, Dalam pencapaian tujuannya.
Hambatan dalam proses berjalannya kegiatan yang dilakukan
sudah barang tentu. Langkah yang kemudian harus dilakukan dalam
menanggulangi hambatan dalam pengawasan adalah mengidentifikasi
segala hambatan didalam proses berjalannya kegiatan yang telah
dilakukan. Hambatan yang ada mempengaruhi atau tidak dalam
peningkatan sumber daya manusianya.
Harus ditindak lanjuti jika memang terjadi hambatan dalam sebuah
program yang berjalan. Dengan mencari alternatif jalan keluar yang baik,
yang kemudian hambatan tersebut dipelajari agar nantinya dapat
diantisipasi jika memang suatu saat didapati hambatan yang sama pada
program yang dilakukan.
E. Komponen dan Sumber Biaya Pendidikan
Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang
hasilnya dapat dipergunakan sebagai modal untuk mencukupi segala kebutuhan di
masa yang akan datang.
Proses pendidikan yang sedang berlangsung disekolah, segala
pengeluaran yang akan dilakukan lebih besar dari manfaaat (benefit). Besarnya
pembelanjaan untuk proses pendidikan yang berjalan disebut sebagai besarnya
biaya pendidikan, yang kemudian terbentuknya komponen-komponen biaya
pendidikan di Indonesia.
Agus Irianto mengelompokkan komponen-komponen yang membentuk
biaya pendidikan di Indonesia terdiri dari empat hal :
1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
Adalah biaya yang dikeluarkan oleh anak didik untuk memenuhi
tuntutan biaya penyelenggaraan di Institusi pendidikan.
40
2. Biaya Hidup (Living Cost)
Adapun yang termasuk kedalam komponen biaya hidup adalah biaya
tempat tinggal aau kos, biaya makan, biaya transfortasi, biaya untuk
telekomunikasi, dan biaya untuk keperluan hiburan.
3. Biaya Pendukung Studi
Komponen biaya yang termasuk kedalam biaya pendukung studi
meliputi biaya pembelian alat tulis, buku tulis/catatan, modul,
fotocopy, dan biaya untuk pembelian buku.
4. Biaya Pendukung Studi Tambahan
Kategori yang termasuk dalam biaya pendukung studi tambahan
meliputi taraf pendidikan modern seperti sekarang ini. Seperti
komputer. 38
5. Beberapa diantaranya juga memilih perangkat tambahan seperti
perangkat audio, televisi dan console box sebagai perangkat untuk
hiburan.
Pemerintah mengelompokkan kategori biaya menjadi tiga jenis: yaitu
biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan,
serta biaya pribadi peserta didik.
1. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi :
a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
b. Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya non
personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga
kependidikan dan tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya.
d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya
penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,
38
Irianto, “Pendidikan Sebagai Investasi…” Op cit,. h. 152-155
41
pemerintah povinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara/saatuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa
mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.39
Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa
komponen dalam pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan pada tiga jenis. (a)
Biaya satuan pendidikan, (b) Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan,
(c) Biaya pribadi peserta didik.
Adanya komponen dalam penyelenggaraan pendidikan tentunya
mempunyai dampak pada perolehan sumber biaya yang harus di peroleh untuk
menunjang proses pelaksanaan kegiatan pendidikan. Adanya pengeluaran yang
harus dilakukan dalam hal biaya, sudah pasti ada perolehan sejumlah biaya yang
harus di peroleh. Karena perolehan sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya
sebatas pada tanggung jawab orang tua, ataupun masyarakat saja. Akan tetapi
adanya bantuan pemerintah untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan yang
berjalan di sekolah.
Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena
keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana
pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang
tua. 40
Dapat dikatakan komponen biaya pendidikan terbagi menjadi beberapa
bagian, yaitu : 1) penerimaan biaya dari Pemerintah, 2) penerimaan biaya dari
masyarakat, 3) penerimaan biaya yang bersumber dari siswa atau orang tua siswa.
39
“Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah” (Jakarta : Kementerian Agama RI,
2010) h. 7-8 Mulyasa, op,cit., Manajemen Berbasis… h. 7 40
Mulyasa, op,cit., “Manajemen Berbasis”… h. 48
42
F. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut BOS merupakan
program pemerintah, tujuannya untuk membantu biaya operasional sekolah,
mengurangi angka putus sekolah, dan secara global untuk pemerataan pendidikan
di Indonesia.
Program pemerintah yang dalam hal ini yaitu Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dapat membantu mengurangi biaya pendidikan untuk masyarakat
dan orang tua siswa.
a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut BOS
didefinisikan sebagai program pemerintah berupa pemberian dana langsung
kepada sekolah.
Bantuan Operasional Sekolah ialah program pemerintah yang pada
dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib
belajar. 41
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah dalam penyaluran biaya
yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
kemudian disalurkan pada tingkat pendidikan atau sekolah, untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan yan dalam hal ini yaitu wajib belajar.
Pengertian diatas memberi gambaran bahwa tujuan adanya
program Bantuan Operasional Sekolah secara umum untuk meringankan
beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka
menjalankan program wajib belajar 12 tahun yang berbutu. Dilain hal
tujuan adanya Bantuan Operasional Sekolah yaitu untuk pemerataan dan
perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta untuk
tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
41
“Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah” (BOS) Pada Madrasah Swasta
dan PPS Tahun Anggaran 2013 (Jakarta, kementerian agama RI, 2012) h, 11
43
Adapun diselenggarakannya tujuan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Madrasah Aliyah secara umum ialah untuk mewujudkan pelayanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat
dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal
(PMU).
Secara khusus tujuan diselenggarakannya Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) ialah untuk :
1. Membantu biaya operasional madrasah
2. Mengurangi angka putus sekolah pada Madrasah Aliyah
3. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa Madrasah
Aliyah
4. Mewujudkan kebersihan pemerintah bagi siswa miskin
Madrasah Aliyah dengan membebaskan atau membantu
tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.
5. Memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin pada
Madrasah Aliyah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu.
Dengan adanya program pemerintah yaitu BOS dapat membantu
problematika pendidikan, khususnya dalam proses berjalannya pendidikan
yang terdapat disekolah.
Program pemerintah yang terkait dalam hal ini yaitu Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) harus dipergunakan sebagai mana mestinya,
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sasarannya
yaitu untuk membantu masyarakat yang mempunyai anggaran yang minim
untuk melanjutkan pendidikan anak. Program BOS dapat membantu
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terkait masalah minimnya
biaya yang diperoleh oleh masyarakat/orang tua, yang ingin melanjutkan
pendidikan anak.
44
b. Madrasah Penerima Program BOS Madrasah Aliyah (MA)
Program pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) memiliki kriteria syarat dalam pengalokasian
anggaran yang akan diberikan kepada pihak sekolah. Segala prosedur yang
terkait untuk memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah
Aliyah (MA) harus dilakukan sebagai mana mestinya. Yaitu :
Madrasah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah berkewajiban untuk mengisi data individual
madrasah secara online ke website EMIS atau manual ke kantor
wilayah Kementerian Agama Propinsi.
Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas
pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah
Aliyah, Madrasah penerima program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Madrasah Aliyah diwajibkan untuk membebaskan atau
membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran madrasah
dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa.
Seluruh Madrasah yang menerima program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah harus mengikuti pedoman yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
c. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Prosedur Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
memberikan dukungan kepada pihak sekolah atau madrasah untuk
menerapakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu
kebebasan untuk menyusun Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan
program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing
madrasah. Pelaksanaan program ini mengacu pada asas demokratis,
transparan dan akuntabel antara pihak madrasah, komite sekolah, dan
masyarakat.
Pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) menjadi kewenangan madrasah agar dapat
45
mandiri, dengan melibatkan kepala madrasah, komit madrasah, dan dewan
guru. Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
(MA) diperuntukkan untuk peningkatan layanan pendidikan pada
Madrasah Aliyah.
d. Organisasi Pelaksana
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
(MA) dikelola secara terpadu oleh Tim manajemen BOS pada MI dan
MTS, mulai dari tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Dengan
demikian maka proses pendataan, pencairan, dan penyaluran dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) dikelola oleh Tim
Manajemen BOS Bidang Pendidikan madrasah pada tingkat kantor
kementerian agama kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama
pripinsi, dan Direktorat Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jendral
Pendidikan Islam. 42
Pendapat diatas menjelaskan bahwa organisasi penyelenggara
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat 4 bagian. Yaitu :
Tim Manajemen Bos Tingkat Pusat
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
(MA) tingkat pusat adalah Direktorat Jendral Pendidikan Islam,
dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah tanggung jawab
Direktorat Pendidikan Madrasah yang dibantu oleh tim teknis
manajemen BOS.
Tim Manajemen BOS tingkat Propinsi
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
(MA) adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, dan
tugas pelaksana sehari-hari dibawah tanggung jawab Bidang
Pendidikan Madrasah.
42
“Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah” (Jakarta,
kementerian agama RI, 2014) hal, 5
46
Tim Manajemen BOS Tingkat Kabupaten
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
(MA) pada tingkat Kabupaten Kota adalah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan tugas sehari-harinya
dibawah tanggung jawab Seksi Pendidikan Madrasah.
Tim Manajemen BOS Tingkat Madrasah
Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah
(MA) pada tingkat madrasah yaitu :
Penanggungjawab
Kepala Sekolah
Dalam hal ini Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan
fungsi manajemen pembiayaan yang meliputi merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan
segala yang berkaitan dengan biaya BOS.
Anggota
Pendidik/Tenaga Pendidik yang di tugaskan oleh Kepala
Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS
dalam Madrasah. Hanya mencakup pengelolaan biaya Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA).
Satu orang dari Komite Madrasah dan satu orang lagi dari
pihak orang tua siswa.
e. Mekanisme Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA)
Pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai
dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah, Yaitu :
a) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa
Madrasah Aliyah pada tiap Kabupaten/Kota melalui Tim
Manajemen BOS Propinsi. Data siswa Madrasah Aliyah penerima
47
BOS harus dilengkapi dengan Nama, Tempat Tanggal Lahir,
Alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang
disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
b) Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap Kabupaten/Kota
tersebut. Tim Manajemen BOS pusat menetapkan alokasi dana
BOS Madrasah Aliyah untuk Madrasah pada tiap Propinsi yang
dituangkan dalam DIVA Kanwil Kementerian Agama Propinsi.
c) Setelah menerima dana BOS Madrasah Aliyah dari Manajemen
BOS Pusat, Tim manajemen BOS Propinsi dan tim manajemen
BOS Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi ulang data jumlah
siswa tiap Madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di
tiap Madrasah.
d) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan Madrasah
Swasta yang bersedia menerima dana BOS Madrasah Aliyah
melalui surat keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala
Kantor Kementerian Agama Kapupaten/Kota. SK yang telah
ditandatangani dilampiri daftar Nama Madrasah dan besar dana
bantuan yang. Madrasah yang bersedia dana BOS harus
menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
sebagaimana pada formulir yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
e) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK atau
alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah
Aliyah (MA) dan lampirannya tersebut kepada Tim manajemen
BOS Propinsi, tembusan ke Madrasah penerima program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA) atau yang
disingkat BOS-MA.
48
f. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah (MA)
A. Mekanisme penyaluran dana
Penyaluran dana BOS ke madrasah hanya dilakukan untuk
Madrasah Swasta, sedangkan untuk Madrasah Negeri dana BOS tidak
disalurkan melalui tim manajemen BOS Propinsi, akan tetapi sudah
teranggarkan dalam DIVA masing-masing satker.
Syarat dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) BOS-MA adalah :
1. Bagi Madrasah yang belum memiliki rekening rutin, harus
membuka rekening atas nama Madrasah (tidak boleh atas nama
pribadi).
2. Madrasah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim
manajemen BOS kabupaten/kota.
3. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
dan mengkompilasi nomor rekening Madarasah dan
selanjutnya dikirim kepada Tim manajemen BOS Propinsi,
disertakan pula daftar Madrasah yang menolak BOS.
B. Proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) BOS-MA
a. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) atau yang disingkat yaitu BOS-MA untuk
periode Januari-Desember dilakukan secara bertahap dengan ketentuan
:
1) Dana BOS-MA disalurkan setiap periode semesteran
2) Dana BOS-MA diharapkan dapat disalurkan dari KPPN ke
Madrasah dengan tepat waktu pada setiap periode semesteran
dengan ketentuan :
Semester pertama (Januari-Juli) dilakukan paling lambat
akhir bulan Maret 2014.
49
Semester kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat
akhir bulan September 2013.
b. Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) dilaksanakan oleh Tim manajemen BOS
Propinsi dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1) Tim manajemen BOS Propinsi mengajukan Surat
Permohonan Pembayaran Langsung di singkat (SPPL-LS)
dana BOS-MA sesuai dengan kebutuhan yang disertakan
lampiran nomor rekening masing-masing Madrasah
penerima Pogram BOS-MA.
2) Unit terkait di kanwil kementerian agama propinsi
melakukan verifikasi atas SPPL-LS dimaksud, kemudian
menerbitkan surat perintah membayar langsung di singkat
(SPM-LS).
3) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada
SPPL-LS Propinsi.
4) KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS
untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan
kepada rekening Kas Negara.
5) KPPN mencairkan dana BOS-MA langsung kerekening
masing-masing Madrasah penerima program BOS-MA.
6) Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Madrasah
harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan dengan
alokasi dana BOS-MA yang ditetapkan oleh Tim
manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat
perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka
perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim
manajemen BOS Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
50
7) Jika dana BOS-MA yang diterima Madrasah pada
semester pertama lebih besar dari jumlah yang
seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa,
maka Madrasah diperbolehkan untuk menyimpan
kelebihan dana tersebut pada rekening madrasah yang
bersangkutan dan wajib melapor kelebihan dana tersebut
kepada kepada Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota
untuk kemudian diperhitungkan dengan jumlah pencairan
dana BOS-MA pada semester ke 2.
8) Jika kelebihan dana BOS-MA terjadi pada semester
kedua, maka kelebihan dana BOS-MA tersebut harus
dikembalikan ke Kas Negara sebelum akhir tahun
anggaran.
9) Jika terjadi siswa pindah/mutasi ke Madrasah lain setelah
pencairan dana pada semester berjalan, maka dana BOS-
MA siswa tersebut dalam semester berjalan menjadi hak
Madrasah lama.
C. Mekanisme pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Madrasah Aliyah (MA) BOS-MA
Prosedur pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Madrasah Aliyah (MA) harus sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, yang meliputi sebagai berikut :
1) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Madrasah (atau
Bendahara BOS-MA) dengan diketahui oleh Ketua Komite
Madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.
2) Pengambilan dana BOS-MA disesuaikan dengan rencana
penggunaan dana BOS sebagaimana formulir BOS-07.
Pengambilan dana BOS tidak diharuskan melalui sejenis
51
Rekomendasi/Persetujuan dari pihak manapun, sehingga
menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional
madrasah.
3) Dana BOS-MA harus diterima secara utuh sesuai dengan SK
alokasi yang dibuat oleh Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota,
dan tidak diperkenankan adanya pemotongan/pungutan biaya apa
pun dengan alasan apa pun dan oleh pihak manapun.
4) Penyaluran dana BOS-MA yang dilakukan secara bertahap
(semesteran), bukan berarti harus dihabiskan dalam tiap periode
tersebut. Besar penggunaan dana BOS-MA tiap bulan disesuaikan
dengan kebutuhan Madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).
5) Bilamana terdapat sisa dana di Madrasah pada akhir tahun
anggaran, maka dana tersebut tetap milik Kas Madrasah, dan harus
digunakan untuk kepentingan madrasah.
6) Bunga Bank/Jasa giro akibat adanya dana di rekening Madrasah
menjadi milik Madrasah untuk digunakan bagi kepentingan
Madrasah.
G. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Dalam kamus besar bahasa Indonesia implementasi merupakan
pelaksanaan dan penerapan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara
matang dan terperinci.
Implementasi juga dapat dikatakan suatu proses penerapan ide, konsep
kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan
dampak, baik perubahan pengetahuan,keterampilan maupun nilai, dan sikap.
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri
dari dua sisi yang satu sama lainnya saling berhubungan, yaitu sisi anggaran
penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran.
Implementasi pembiayaan pendidikan dalam kaitannya meliputi biaya
langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).
52
Biaya Langsung (direct cost) biaya pengeluaran yang secara langsung
menunjang proses pendidikan yang terdiri dari biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar
siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya
transfortasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua,
maupun siswa sendiri.
Biaya Tidak Langsung (indirect cost) biaya pengeluaran secara
tidak langsung yang menunjang proses pendidikan yang dalam hal ini
berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang
hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
Implementasi pembiayaan disini masuk dalam kategori pembuatan
rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Ada dua
bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan
RAPBS. Yaitu :
Pertama, rencana sumber atau target penerimaan atau pendapatan dalam
suatu tahun yang bersangkutan, termasuk didalamnya keuangan yang
bersumber dari kontribusi orang tua/wali siswa, sumbangan individu atau
organisas, sumbangan pemerintah, dan hasil usaha.
Kedua, rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang
bersangkutan. Semua penggunaan keuangan sekolah dalam satu tahun
anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan sekolah dapat
berjalan dengan baik pula.43
Rencana sumber pendapatan dan rencana pengeluaran dapat
direncanakan melalui rencana tahunan yaitu Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah. Hal yang menyangkut dengan biaya
yang diterima harus sesuai dengan pengeluaran yang akan dilakukan.
Lipham (1985) mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan
anggaran sebagai berikut :
43
Jamal Ma’mur Asmani “TipsMenjadi Kepala Sekolah Profesional” ((jogjakarta: DIVA
Press, 2012), hal. 186
53
Perencanaan anggaran, merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan,
menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan
operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian tujuan
dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif
pendekatan untuk pencapaian sasaran.
Mempersiapkan Anggaran, antara lain menyesuaikan kegiatan dengan
mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran
program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan
inventarisasi kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia.
Mengelola Pelaksanaan Anggaran, antara lain mempersiapkan
pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat
perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang
berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Menilai Pelaksanaan Anggaran, antara lain menilai pelaksanaan proses
belajar-mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta
membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang44
Segala hal yang menyangkut tentanag jenis pengeluaran harus disesuaikan
dengan kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan yang berjalan di
sekolah.
Dilain hal, dalam implementasi manajemen pembiayaan pendidikan
mengacu pada fungsi manajemen pembiayaan itu sendiri, yaitu
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan
mempertanggungjawabkan. Tujuannya untuk mencapai tujuan sekolah
yang telah direncanakan.
44
Mulyasa “Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), Cet. 10, hal. 199
54
Gambar 2.2
Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan
Penjelasan gambar :
Gambar 2.2 diatas menjelaskan implemetasi manajemen pembiayaan,
melalui dari fungsi manajeme yaitu merencanakan, melaksanakan sampai
pada tahap mengawasi maka akan tercapainya tujuan yang diharapkan.
H. Kerangka Berfikir
Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti
berfikir bahwa perspektif tentang pembiayaan merupakan faktor yang penting
keberadaannya dalam proses pelaksanaan pendidikan. Dapat dikatakan tanpa
adanya pembiayaan, pendidikan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan dan tentunya tidak akan mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Sumber pendapatan pembiayaan sekolah tidak hanya terbatas pada
pemerintah saja, akan tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam
membantu pembiayaan dalam proses pelaksanaan kegiatan di sekolah. Pemerintah
yang dalam hal ini memberikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk membantu sumber asupan biaya pada peserta didik. Tujuan adanya program
pemerintah yaitu BOS bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah. Di
lain hal, program BOS juga bertujuan untuk pemerataan pendidikan, agar dapat
mengurangi masyarakat yang putus sekolah.
Penelitian yang dilakukan mempunyai anggapan bahwa pembiayaan pada
suatu lembaga pendidikan memiliki hubungan terhadap pengelolaan pembiayaan
55
di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan. Munculnya anggapan ini dikarenakan
dengan adanya pembiayaan yang cukup maka proses pendidikan yang berjalan
disekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien.dengan demikian peneliti dapat
menggambarkan kerangka berfikir penelitian, dimana pengelolaan pendidikan
dapat ditentukan oleh pembiayaan pendidikan.
56
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :
1. Mengetahui Gambaran mengenai sumber dana pendidikan di Madrasah
Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
2. Mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di
Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
3. Mengetahui mekanisme pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan
di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi.
57
C. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Pembaharuan yang
beralamat di Jalan Raya Pilar Sukatani No. 001 Rt. 006/006 Desa Sukaraya
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
Penelitian ini dilaksanakan selama enam (6) bulan di bulan Desember
s/d bulan Februari 2013.
Penelitian yang dilakukan diperkirakan dalam jenjang waktu enam
bulan dapat dijalankan terhitung sejak terbitnya surat izin dari kaprodi
Manajemen Pendidikan dan pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang
Bahagia-Bekasi.
D. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
yang menggambarkan objek penelitian secara verbal melalui data yang telah
terkumpul dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi, serta
mengadakan wawancara/tanya jawab untuk mendapatkan informasi-informasi
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan pihak-pihak yang
kompeten dengan bidang tata usaha yang kemudian dicatat dan hasilnya
direkam dalam perangkat audio, kemudian diolah dengan hasil olah pikir yang
logis baru kemudian disajikan dalam bentuk tulisan baku.
Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat
deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang
sedang dan/atau telah diteliti.45
Dengan menggunakan metode penelitian diatas penulis
menggambarkan mengenai Implementasi Manajemen Pembiayaan yang
dilaksanakan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia-Bekasi.
45 Sumadi Suryabrata “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997),
Cet. 10, hal. 18
58
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, teknik utama
pengumpulan datanya yaitu pengamatan partisipan/observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi.46
Untuk memperoleh data dalam observasi penelitian yang akan dilakukan,
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti.47
Teknik ini bertujuan untuk mengamati dan
mencatat dengan seksama segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan di lokasi penelitian yang berkenaan dengan kegiatan
manajemen pembiayaan di MA Pembaharuan yang kemudian hasil
observasi ini untuk dijadikan data dalam menyusun skripsi ini.
2. Wawancara.
Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk
mengumpulkan beberapa keterangan untuk kegunaan penelitian
merupakan suatu pembantu utama dari metode atau tehnik observasi.48
Teknik ini digunakan untuk mewawancarai kepala sekolah dan bagian
keuangan dan pihak-pihak yang dinilai perlu untuk diwawancarai
untuk dimintai informasi yang berkenaan dengan penelitian yang
sedang dilakukan.
Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi seperti:
prihal latar belakang penyelenggaraan manajemen pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan.
3. Dokumentasi
46 Andi Prastowo “Memahami Metode Penelitian” (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2011) Cet. 1,
hal. 35 47 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial” (Jakarta:
PT.Bumi Aksara, 2000), cet. 3, h. 54 48 Burhan Bungid “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2001), hal. 88
59
Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa data/dokumen yang
dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Dokumen yang dijadikan
data bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang.49
Dokumentasi yang berhubunga dengan segala proses pendidikan yang
berjalan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Seperti Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM).
D. Sumber Data
Agar terlaksana secara berkesinambungan dan memudahkan penelitian
yang dilakukan karena keterbatasan waktu tenaga dan biaya, maka penelitian
akan dilakukan populasi dan sampel untuk menentukan sasaran penelitian.
Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis
sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah
data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, dan data sekunder
adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer,
yang melengkapi data primer.50
Untuk lebih rincinya sumber data mana saja yang termasuk data primer
dan yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut:
1. Data primer, kepala sekolah dan bagian keuangan/bendahara MA
Pembaharuan.
2. Data sekunder, yaitu data tertulis yang diperoleh dari pihak sekolah
MA Pembaharuan yang berkenaan dengan pelaksanaan manajemen
pembiayaan, dan lain-lain.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Secara teknis proses pengolahan dan analisa data tidak jauh berbeda,
keduanya dilakukan secara bersamaan. Setelah data-data diperoleh dari
49 Sugiyono “Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif dan R&D”
(Bandung: Alfabeta, 2007), Cet. 3, hal. 329 50 Prastowo, op. cit., h. 31-32.
60
berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang
bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus hingga
datanya jenuh (tidak ada lagi data yang baru), yang kemudian diolah dengan
menggunakan teknik yang telah ditentukan, kemudian data-data tersebut
dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan metode induksi, yaitu suatu
pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk selanjutnya diambil
kesimpulan secara umum, kemudian hasil penelitian ini disajikan secara
verbal, karena pada dasarnya analisis data pada penelitian kualitatif bersifat
induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.51
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, salah satu metode
dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan
cara wawancara.
Penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan
kepada pihak sekolah, terkait yang berhubungan dengan manajemen
pembiayaan yang terdapat di sekolah. Selanjutnya dikaitkan dari semua
jawaban yang telah diperoleh dari berbagai sumber, yang kemudian ditindak
lanjuti dengan cara memberikan masukan pada pihak sekolah.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti untuk sebuah penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya
lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga lebih mudah diolah.
Tabel 2.6
Kisi-kisi Instrumen Penelitian
No Variabel Sub Variabel Indikator N Butir Jumlah
1 Implementasi
Manajemen
Pembiayaan
1. Perencanaan
Manajemen
Pembiayaan
1. Bagaimana perencanaan
pembiayaan yang diterapkan
di sekolah
1
51 Prastowo, op. cit., h. 36
61
Pendidikan
(Nanang Fattah)
2. Pelaksanaan/
Pengelolaan
pembiayaan
pendidikan
(E. Mulyasa)
3. Pengawasan
pembiayaan
pendidikan
2. Kepala sekolah memberikan
arahan sebelum
melaksanakan tugas
3. Kepala sekolah menghargai
pendapat bawahan
4. Keterlibatan dewan guru
dalam perecanaan.
5. Pelaksanaan/Pengelolaan
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
6. Pengalokasian biaya pada
proses pendidikan di sekolah
di salurkan dalam bentuk
kegiatan apa saja
7. Siapa yang bertanggungjawab
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah
8. Sekolah mengalokasikan
biaya pada proses Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM)
9. Pelaporan keuangan yang
terdapat di sekolah
10. Bentuk kegiatan yang perlu di
awasi berkaitan dengan
pembiayaan
11. Tim pengawas melakukan
kordinasi terlebih dahulu
2
3
4
5
6
7
8
10
11
3
5
3
62
(Nanang Fattah)
(Hani Handoko)
4. Sumber dana
pembiayaan
pendidikan
kepada pihak sekolah
sebelum melakukan kegiatan
pengawasan
12. Waktu kegiatan pengawasan
13. Pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan secara
berkala dan memiliki jangka
waktu yang ditentukan
14. Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
15. Program pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
16. Keterkaitan dewan guru
dalam pengalokasian sumber
dana yang diperoleh
17. Bagaimana proses
pengalokasian biaya
pendidikan
12
13
14
15
16
17
5
63
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan
Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan secara resmi berdiri pada Tahun
2005, Berlokasi di Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten
Bekasi. Adapun pendiri Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan, adalah sebagai:
Drs. H. Martaya selaku ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Mujahidin,
Ahmad Tetuko Taqiyuddin, SEI selaku Wakil Ketua YPI Al Mujahidin dan H.
Fachrudin, S.PdI yang sekarang sebagai Kepala Madrasah Aliyah
Pembaharuan, serta tokoh-tokoh Masyarakat lainnya yang mendukung
berdirinya Madrasah Aliyah Pembaharuan. Secara geografi dan strategi
Madrasah Aliyah Pembaharuan ini menunjang lulusan dari beberapa
Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah
(MTs) yang berlokasi di Desa Sukaraya, Desa Karang Asih, Desa Sukarukun,
Desa Karang Setia, Desa Karang Sentosa dan sebagainya.
64
2. Gambaran Umum Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan
Sebagai gambaran umum kondisi Madrasah Aliyah (MA)
Pembaharuan pada Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut:
VISI dan MISI
MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN
Pada setiap lembaga pendidikan terdaspat suatu visi dan misi yang
jelas. Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang akan di capai oleh
peserta didik. Visi dan Misi merupakan arah untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, dalam mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Visi ialah
gambaran global tentang tujuan pendidikan yang diharapkan sekolah dalam
jangka waktu yang panjang. Sedangkan misi ialah sebuah program yang akan
diberikan kepada siswa untuk mencapai misi yang telah ditetapkan dengan
jelas oleh sekolah yang bersangkutan. Dan tujuan merupakan
pengimplementasian dari misi yang akan di dilaksanakan.
VISI
Adapun visi dari Madrasah Aliyah Pembaharuan ialah :
“ Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Dan
Berakhlak Serta Mampu Berkembang Sesuai Tuntunan Zaman ”.
MISI
Agar visi dapat tercapai maka Madrasah Aliyah Pembaharuan mempunyai
misi yaitu :
1. Menggali Dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Manusia
Berupa Ilmu Dan Amaliyah Yang Islami Agar Mampu Mengikuti
Perkembangan IPTEK, Unggul Dalam Prestasi Dan Teladan Dalam
IMTAQ.
2. Meningkatkan Mutu Peserta Didik Sehingga Sanggup Berkompetisi
Dengan Peserta Didik Dari Madrasah Lain Untuk Memasuki Jenjang
Pendidikan Yang Lebih Tinggi Melalui Berbagai Kegiatan Yang
Bernuansa Keilmuan, Serta Memiliki Bekal Keterampilan Dan Mental
Wirausaha Untuk Terjun Ke Masyarakat.
65
3. Membentuk Peserta Didik Yang Memiliki Akhlakul Karimah, Disiplin
Serta Dapat Menerapkannya Pada Kehidupan Sehari-Hari.
4. Menjadikan Madrasah Aliyah Pembaharuan Sebagai Lembaga
Pendidikan Berwawasan Unggul Melalui Pendidikan Keterampilan.
5. Dan Keahlian Yang Mutu Dan Keunggulannya Menuju Sekolah
Kategori Mandiri.
TUJUAN
Menciptakan Madrasah Yang Bertarap Internasional
PROFIL
MADRASAH ALIYAH (MA) PEMBAHARUAN
I. IDENTITAS YAYASAN
1. Nama Yayasan : YPI Al Mujahidin
2. Letak Geografis : Kabupaten Bekasi Bagian Utara
3. Alamat Yayasan :
a. Jalan : Jl. Raya Sukatani No. 001
b. Desa : Sukaraya
c. Kecamatan : Karang Bahagia
d. Kabupaten : Bekasi
e. Propinsi : Jawa Barat
f. No Telp. / kode Pos : (021) 8902719 / 17530
II. IDENTITAS MADRASAH
1. Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Pembaharuan
2. No. NPSN : 20244732
3. Alamat Sekolah : Jl. Raya Sukatani Wr. Satu Rt. 001/006
Desa Sukaraya Kecamatan Karang
Bahagia Kabupaten Bekasi.
4. Nama Kepala Madrasah : H. Fachrudin, S.PdI
5. SK Kepala Sekolah : No. 03-01/Kep-YPIAM/VII/2005
Tanggal : 16 Juni 2005
6. Status tanah / Luas M2 : Milik sendiri / 3.600 M
2
66
7. Status bangunan / Luas M2 : Milik Sendiri / 1.500 M
2.
3. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Pembaharuan
Madrasah Aliyah Pembaharuan memiliki luas tanah 3.600 M2 dan
memiliki Sarana dan Prasaran yaitu :
Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana
No Sarana dan Prasarana Jumlah
1 Ruang Belajar 8 Ruang
2 Ruang Perpustakaan 1 Ruang
3 Ruang Laboratorium IPA 1 Ruang
4 Ruang Lab. Komputer 1 Ruang
5 Ruang Tata Usaha 1 Ruang
6 Ruang Guru 1 Ruang
7 Ruang Kepala Madrasah 1 Ruang
8 Gudang 1 Ruang
9 Mushola 1 Ruang
10 WC/Toilet Guru 2 Ruang
11 WC/Toilet Siswa 4 Ruang
Pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang
dimiliki di sekolah. Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam keterpaian
tujuan pendidikan yang diharapkan. Minimnya sarana dan prasarana yang ada
dapat menghambat segala tujuan yang telah direncanakan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan maka perlu adanya
peningkatan dalam hal sarana dan prasarana yang memadai. Agar mempunyai
dampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses kegiatan
belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah.
Sarana sangat penting keberadaannya. Dengan adanya sarana yang
memadai dapat membantu segala problem siswa dalam proses kegiatan belajar
67
mengajar yang terdapat di sekolah. Di Madrasah Aliyah Pembaharuan sarana
dan prasarana yang ada dapat dikatakan cukup memadai dalam keadaan baik
untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, seperti ruang praktek
komputer yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan proses belajar
mengajar yang terjadi di sekolah.
Sarana prasarana salah satu komponen yang dialokasikan dalam
penyaluran anggaran yang dikeluarkan dalam pembiayaan pendidikan
disekolah. Untuk merawat dan menjaga segala fasilitas yang ada. Segala
fasilitas yang terdapat disekolah membutuhkan perawatan yang ekstra, sesuai
dengan jangka waktu umur yang cukup lama keberadaannya. Keberadaan
sarana dan prasarana salah satu penunjang dalam proses kegiatan belajar
mengajar disekolah. Terciptanya suasana yang kondusif didukung dengan
sarana prasarana yang mempunyai kualitas standar yang layak pakai. Hal ini
ditunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu.
4. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Pembaharuan
Komite Sekolah : H. Mastur
Kepala Yayasan : Drs. H. Martaya
Kepala Sekolah : H. Facruddin. M. Pd
Kurikulum : Rosid Jaya S
Bimbingan Koseling : Sahroni
Kesiswaan : Riri Sadiana
Wali Kelas :
Kelas X : Anggi Agnia A
Kelas XI : Saidah. S.Pd
Kelas XII : Ugem Subagio
Tata Usaha :
Bendahara : Hj. Siti Maesaroh
Administrasi : Bintang Dwi
Perpustakaan : Faesal. S. E
68
5. Tugas Struktur Organisasi Madrasah
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan setiap yang tercantum dalam
struktur organisasi sekolah mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, antara
lain yaitu :
a) Komite Madrasah
Komite madrasah diambil dari wali murid, yang mempunyai tugas
menampung, menyampaikan serta membantu lembaga (madrasah) untuk
mewujudkan semua aspirasi serta tuntutan masyarakat.
b) Kepala Madrasah
Tugas dan tanggungjawab Kepala Madrasah adalah sebagai pemimpin,
penentu kebijakan atau keputusan dan pengawas pada madrasah yang
dipimpinnya.
c) Wakamad Bid. Kurikulum
Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Dengan demikian, kurikulum dalam pendidikan mempunyai kedudukan yang
sangat penting dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
d) Bimbingan Penyuluhan / Bimbingan Konseling
Tugas dan tanggungjawab penyuluhan / bimbingan karir yaitu
memberikan penyuluhan kepada siswa yang bermasalah dan memberikan
solusi yang terbaik serta memberikan bimbingan kepada siswa yang
mempunyai prestasi dan kreatifitas demi kemajuan Madrasal Aliyah
Pembaharuan.
69
e) Wakamad Bid. Kesiswaan
Tugas dan tanggungjawab kesiswaan yaitu mengurus, mengatur, yang
berkaitan dengan siswa, serta membimbing segala kegiatan siswa baik
kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya di Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Kesiswaan, termasuk didalamnya administrasi siswa, kegiatan
ektrakurikuler, OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, UKS, BTQ, Bulutangkis,
Volli Ball, dan sebagainya.
f) Wakamad Bid. Ketatausahaan
Tugas dan tanggungjawab ketatausahaan yaitu menyusun, membuat,
mengarsipkan seluruh dokumen di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Ketatausahaan, menyangkut surat-surat, Pengembangan Pegawai,
Administrasi Kesiswaan, Pengarsipan, dan sebagainya.
g) Kepala Perputakaan
Tugas dan tanggungjawab kepala perpustakaan adalah mengatur semua
buku dan bahan baca yang ada diperpustakaan serta mencatat buku-buku dan
membuat daftar hadir pengunjung perpustakaan di madrasah aliyah
pembaharuan.
6. Keadaan Guru Madrasah Aliyah Pembaharuan
Kemajuan suatu sekolah dapat ditentukan kemajuannya melalui
pendidik dan tenaga pendidikan yang terdapat didalamnya. Hal ini
dikarenakan segala proses pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berjalan di
sekolah melalui sumber daya manusia yang terdapat didalamnya, yang dalam
hal ini pendidik dan tenaga kepandidikan.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan data mengenai pendidik dan
tenaga kependidikan rinciannya yaitu :
a. Guru : 13 Orang
b. Tata Usaha : 1 Orang
c. Bendahara : 1 Orang
70
d. Kepala Perpustakaan : 1 Orang
e. Kepala Lab. IPA : 1 Orang
f. Kepala Lab. Komputer : 1 Orang
g. BK/BP : 1 Orang
h. Kebersihan : 1 Orang
i. Penjaga Madrasah : 1 Orang
Keadaan pendidik yang berada di Madrasah Aliyah Pembaharuan
terdapat 19 orang dan 2 orang lainnya merupakan pegawai/tenaga
kependidikan D2, D3. S1 dari Universitas Negeri dan swasta. Rincian dari
tenaga kependidikan dan pendidik yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.8
Keadaan Guru
No Nama lengkap Tgl lahir Status
Pegawai Jabatan Mata diklat
1 H. Fachrudin, M. Ag Bks, 18 Agustus 1978 DPK Kepsek Ta’lim
Muta'lim
2 Ugem Subagio Bks, 01 November 1973 DPK Guru Bahasa Ingris
3 Muhyinawari Bks, 11 Agustus 1980 GTY Guru Aqidah-Akhlak
4 H. Abdul haris Bks, 16 Mei 1969 GTY Guru Fisika
5 Riri Sadiana Bks, 28 Agustus 1985 GTY Guru Matematika
6 Sahroni Bks, 05 Januari 1977 GTY Guru Bhs Indonesia
7 Hj. Siti Maesaroh Bks, 05 Mei 1977 GTY TU Bendahara
8 Faesal. S. E Bks, 16 Juli 1979 GTY Guru Ekonomi
9 Bintang Dwi Jkrt, 15 November 1981 GTY Guru Biologi
10 Endam Bahtiar Bks, 25 Oktober 1974 GTY Guru PKn
11 Partono Bks, 04 Mei 1985 GTY Guru Penjaskes
12 Yaya Mas’ud Bks, 20 November 1975 GTY Guru Geografi
Sosiologi
71
7. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Pembaharuan
Kemajuan suatu sekolah dapat diukur dari peningkatan jumlah siswa
pada setiap tahunnya. Sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan siswa pada setiap tahunnya.
Sekarang ini Madrasah Aliyah Pembaharuan memiliki 254 murid dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 2.9
Keadaan Siswa
No Kelas Jumlah Siswa
Jumlah Laki-laki Perempuan
1 Kelas X 1 22 20 44
2 Kelas X 2 26 17 43
3 Kelas XI IPA 18 25 43
4 Kelas XI IPS 23 21 44
5 Kelas XII IPA 26 13 39
6 Kelas XII IPS 24 17 41
Jumlah 139 113 254
13 Sopyan Bks, 25 Juli 1977 GTY Guru Bhs Arab
14 Rosid Jaya S Bks, 07 Aprilil 1975 GTY Guru Sejarah & SKI
15 Khambali Surabaya, 11 Desember
1946 GTY Guru Life Skill
16 Sudirman Bks, 10 November 1987 GTY Guru Seni Budaya
17 Saidah Jkrt, 12 Januari 1969 GTY Guru Qurdits
18 Karman Arfian Bks, 06 Maret 1990 GTY Guru Staff TU
19 Anggi Agnia A Bgr, 14 April 1993 GTY TU Bendahara
20 Wowo Jkrt, 17 Maret 1983 GTT Satpam Satpam
21 Alimin Bks, 25 mei 1987 GTT Kebersihan Kebersihan
72
B. Analisa dan Intersprestasi Data
Data analisis merupakan suatu bagian yang penting keberadaannya
dalam sebuah metode penelitian untuk menjabarkan sebuah arti dan makna
dalam menjawab masalah yang di teliti.
Pada bab sebelumnya telah diuraikan metode dalam pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dengan
pihak terkait yang terdapat di sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan untuk
memperoleh data tentang manajemen pembiayaan pendidikan.
Data yang di dapat dari hasil wawancara kemudian ditindaklanjuti
dengan cara mengaitkan hasil wawancara dengan teori yang ada, terkait
dengan manajemen pembiayaan yang diterapkan disekolah. Dalam hal ini
melalui fungsi manajemen yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
keterlibatan pendidik dalam implementasi manajemen pembiayaan
pendidikan.
C. Temuan Penelitian
Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara
dan observasi tentang Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah
Aliyah Pembaharuan. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah yang
ditunjuk sebagai unit analisis. Hasil wawancara telah dianalisis dengan
triangulasi sumber dengan mengkroscek hasil wawancara kepada 1 orang tata
usaha dan 2 orang guru. Kemudian data dilanjutkan dengan triangulasi dengan
teori. Dari wawancara diperoleh beberapa temuan penelitian yaitu sebagai
berikut :
Jawaban hasil wawancara perencanaan anggaran dalam Implementasi
Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
Perencanaan pembiayaan/anggaran Madrasah Aliyah Tahun
Pelajaran 2012/2013 telah dimusyawarahkan serta ditulis dalam RAPBS
Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2012/2013.
73
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Fachrudin bahwa perencanaan
pembiayaan di sekolah mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah atau biasa disebut sebagai (RAPBS).
Kepala sekolah sudah melibatkan beberapa pihak dewan guru dan staf
adminsistrasi dalam merencanakan pembiayaan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan.
Kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, baik
berbentul mental ataupun moril.
Kepala sekolah dapat menghargai pendapat bawahan dalam pengambilan
keputusan yang akan dilakukan, jika memang terdapat saran dan kritik
yang baik untuk kemajuan Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Mastur bahwa perencanaan
pembiayaan di sekolah mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Kepala sekolah sudah melibatkan pihak guru dan staf adminsistrasi dalam
merencanakan pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Kepala sekolah selalu memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas,
sebelum melaksanakan tugas.
Kepala sekolah dapat menghargai pendapat bawahan dalam
pengambilan keputusan yang akan dilakukan, jika memang terdapat saran
dan kritik yang baik untuk kemajuan Madrasah Aliyah Pembaharuan
Dari hasil perolehan jawaban yang diterima dari Tata Usaha
Madrasah Aliyah Pembahruan yaitu Hj. Siti Maesaroh bahwa
perencanaan pembiayaan sekolah mengacu pada rencana yang telah
dimusyawarahkan, yakni Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS).
Hasil perolehan jawaban dari pihak Tata Usaha menjelaskan juga bahwa
kepala sekolah sudah melibatkan dewan guru dan staf administrasi dalam
74
merencanakan pembiayaan disekolah, dalam musyawarah yang dilkukan
disekolah.
Hasil wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan
menjelaskan bahwa kepala sekolah selalu memberikan arahan kepada
bawahan baik staf administrasi dan dewan guru sebelum melaksanakan
tugas.
Perolehan jawaban dari Tata Usaha Madrasah Aliyah Pembaharuan bahwa
kepala sekolah selalu menghargai pendapat bawahan ketika mengadakan
musyawaarah dalam merencanakan, yang dalam hal ini yaitu dewan guru
dan staf administrasi.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari guru 1 pihak Madrasah
Aliyah yaitu Drs. Ugem Subagio Pembaharuan bahwa perencanaan
pembiayaan sekolah mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah yaitu (RAPBS).
Perolehan jawaban wawancara dari guru 1 Madrasah Aliyah
Pembaharauan menjelaskan bahwa kepala sekolah sudah melibatkan
beberapa staf administrasi dan dewan guru dalam merencanakan
pembiayaan sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari guru 1 Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas.
Perolehan jawaban wawancara dari guru 1 Madrasah Aliyah
Pembaharauan menjelaskan bahwa kepala sekolah selalu menghargai
pendapat bawahan yang dalam hal ini yaitu dewan guru dan staf
administrasi.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari guru 2 pihak Madrasah
Aliyah Pembaharuan yaitu Faesal. SE bahwa perencanaan pembiayaan
sekolah mengacu pada pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS).
Perolehan jawaban wawancara dari guru 2 Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu melibatkan pendidik dan
75
tenaga pendidik Madrasah Aliyah pembaharauan yang dalam hal ini yaitu
guru dan staf administrasi dalam hal perencanaan pembiayaan di sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari guru 2 Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu memberikan pengarahan
kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam hal ini yaitu dewan
guru dan staf administrasi sebelum melaksanakan tugas.
Perolehan jawaban wawancara dari guru 2 Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa kepala sekolah selalu menghargai pendapat dewan
guru dan staf administrasi dalam hal kritik dan saran yang diberikan dalam
musyawarah perencanaan pembiayaan yang dilakukan di sekolah.
Dari beberapa jawaban yang diterima oleh kepala sekolah, komite
sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan sebuah penelitian bahwa
pertama : perencanaan pembiayaan yang terdapat pada Madrasah Aliyah
Pembaharuan mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS). Segala hal yang berkaitan dengan pengalokasian
anggaran dituangkan pada RAPBS Madrasah Aliyah Pembaharauan.
Kedua : kepala sekolah sudah melibatkan pendidik dan tenaga
kependidikan yang dalam hal ini yaitu dewan guru dalam perencanaan
pembiayaan sekolah, yang dalam hal ini pembuatan rencana anggaran
pendapatan dan belanja sekolah.
Ketiga : kepala sekolah sudah memberikan arahan kepada bawahannya
sebelum melaksanakan tugas, baik oleh dewan guru maupun staf
administrasi.
Keempat : kepala sekolah sudah menghargai pendapat bawahan, baik
dalam hal penyampaian saran ataupun kritik dari dewan guru ataupun staf
administrasi, dan staf lainnya.
76
Jawaban hasil wawancara pelaksanaan Implementasi Manajemen
Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Fachrudin bahwa
pelaksanaan/pengelolaan pembiayaan yang terdapat di sekolah sudah
berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu mengacu pada
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa yang bertanggung jawab atas
pengalokasian/pelaksanaan anggaran yaitu kepala sekolah Madrasah
Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa pelaporan pembiayaan yang ada pada Madrasah
Aliyah Pembaharuan menggunakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa sudah mengalokasikan anggaran yang ada untuk
kegiatan proses belajar mengajar di sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharauan bahwa Pengalokasian biaya disalurkan pada bentuk gaji
guru, gaji struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan
perawatan sarana dan prasarana.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Mastur bahwa pengelolaan biaya
yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sesuai
dengan prosedur yang berlaku, mengacu pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Pertanggung jawaban atas pengalokasian/pelaksanaan anggaran yang
dikeluarkan yaitu kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan.
77
Pelaporan pembiayaan yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan
menggunakan format Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Pengalokasan anggaran yang ada sudah disalurkan untuk kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Pengalokasian biaya disalurkan pada bentuk gaji
guru, gaji struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan
perawatan sarana dan prasarana.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah
Aliyah Pembaharuan yaitu Hj. Siti Maesaroh bahwa pengelolaan
pembiayaan yang terdapat di sekolah sudah berjalan sesuai dengan
prosedur yang berlaku, yaitu mengacu (RAPBS).
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa yang bertanggung jawab penuh atas pengalokasian
anggaran yaitu kepala sekolah, selaku pimpinan yang memimpin di
sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa pelaporan pembiayaan sekolah menggunakan format
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa sekolah sudah mengalokasikan biaya pada proses
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa pengalokasian anggaran disalurkan pada gaji guru,
gaji struktural, Alat Tulis Kantor (ATK), kurikulum, dan kegiatan siswa.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 1 Madrasah Aliyah
Pembaharuan yaitu Drs. Ugem Subagio bahwa palaksanaan anggaran
sudah berjalan sesuai dengan yang tercantum pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), namun belum berjalan secara
maksimal.
78
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa penanggung jawab atas anggaran yang dipergunakan yaitu kepala
sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa pelaporan pembiayaan sekolah megacu pada pembuatan Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa sudah mengalokasikan biaya pada proses pelaksanaan Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa pengalokasian anggaran disalurkan pada gaji guru, Alat Tulis
Kantor (ATK), kurikulum, dan kegiatan siswa
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 2 Madrasah Aliyah
Pembaharuan yaitu Faesal SE bahwa pengalokasian anggaran sudah
berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa penanggung jawab atas tindakan pengalokasian pembiayaan
sekolah yaitu kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa pelaporan yang terdapat di sekolah mengacu pada pembuatan
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa sekolah sudah mengalokasikan anggaran pada proses Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa pengalokasian anggaran disalurkan pada bentuk gaji guru, Alat
Tulis Kantor (ATK), gaji struktural, kurikulum, dan kegiatan siswa.
79
Dari beberapa jawaban yang diterima oleh kepala sekolah, komite
sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan sebuah penelitian bahwa
pertama : pengalokasian anggaran sudah berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yaitu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS).
Kedua : penanggung jawab atas tindakan pengalokasian anggaran sekolah
yaitu kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah.
Ketiga : pelaporan yang terdapat di sekolah mengacu pada pembuatan
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan.
Keempat : Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah mengalokasikan
anggaran pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.
Kelima : Madrasah Aliyah Pembaharuan mengalokasikan anggaran
disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji struktural, pengembangan SDM,
pengembangan sarana dan prasarana, transfort, Alat tulis kantor,
langganan daya dan jasa.
Pengalokasian anggaran yang terdapat pada Madrsah Aliyah Pembaharuan
dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini :
Gambar 2.3
Pengeluaran Belanja Sekolah
Pengeluaran Belanja Sekolah
Gaji Guru
Gaji Struktural
Pengembangan SDM
Pengembangan SANPRAS
Transfort
ATK
80
Keterangan :
Pengeluaran Jumlah Anggaran
Gaji Guru Rp. 201.600.000,-
Pengembangan SDM Rp. 4.580.000,-
Pengembangan SANPRAS Rp. 9.200.000,-
Transport Rp. 30.000.000,-
ATK Rp. 30.400.000,-
Langganan Daya dan Jasa Rp. 2.500.000,-
Gaji Struktural Rp. 27.600.000,-
TOTAL Rp. 332.700.000,-
Keterangan Gambar :
Gambar 2.3 diatas menjelaskan pengalokasian anggaran dalam 1
tahun lebih banyak disalurkan pada gaji guru. Untuk komponen yang
lainnya belum terpenuhi secara maksimal. Karena minimnya anggaran
yang diperoleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Jawaban hasil wawancara pengawasan Implementasi Manajemen
Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Fachrudin bahwa pengawasan
yang perlu di awasi dalam hal pembiayaan yaitu pembukuan yang jelas,
baik dari segi hal pemasukan dan pengeluarannya.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten sudah melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada pihak sekolah, sebelum melakukan kegiatan
pengawasan.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan pada awal dan
akhir tahun ajaran pembelajaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh tim pengawas kabupaten tidak memiliki jangka waktu yang
ditentukan.
81
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan yaitu H. Mastur bahwa pengawasan yang
perlu di awasi dalam hal pembiayaan yaitu pembukuan yang jelas, baik
dari segi hal pemasukan dan pengeluarannya.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten sudah melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada pihak sekolah, sebelum melakukan kegiatan
pengawasan.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan pada awal dan
akhir tahun ajaran pembelajaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh tim pengawas kabupaten tidak memiliki jangka waktu yang
ditentukan.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah
Aliyah Pembaharuan yaitu Hj. Maesaroh bahwa hal yang perlu di awasi
dalam hal pembiayaan di sekolah yaitu pembukuan, dari mulai pendapatan
dan alur pengeluaran anggaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa tim pengawas kabupaten yang ditugaskan selalu
melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, sebelum
melaksanakan kegiatan pengawasan.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa kegiatan pengawasan oleh tim pengawas kabupaten
dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim
pengawas pemerintah daerah di Madrasah Aliyah Pembaharuan belum
memiliki jangka waktu yang di tentukan.
82
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 1 Madrasah Aliyah
Pembaharuan yaitu Drs. Ugem Subagio bahwa pengawasan yang perlu di
awasi yang berkaitan dengan pembiayaan yaitu pembukuan, alur masuk
dan keluarnya biaya.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa tim pengawas kabupaten selalu melakukan kordinasi terlebih
dahulu kepada pihak sekolah, sebelum melaksanakan kegiatan
pengawasan di sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten
dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim pengawas kabupaten
belum memiliki jangka waktu yang ditetapkan.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 2 Madrasah Aliyah
Pembaharuan yaitu Faesal. SE bahwa hal yang perlu di awasi dalam hal
pembiayaan di sekolah yaitu pembukuan yang jelas.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa tim pengawas kabupaten yang akan melakukan kegiatan
pengawasan di sekolah selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada
pihak sekolah, yang dalam hal ini yaitu kepala sekolah.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa kegiatan pengawasan dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas belum
memiliki jangka waktu yang ditentukan.
Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara oleh
kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan
sebuah penelitian bahwa pertama : kegiatan yang perlu di awasi dalam hal
pembiayaan di sekolah yaitu pembukuan yang jelas. Baik dalam hal
83
perolehan biaya sampai pada hal pengeluaran yang dilakukan untuk apa
saja.
Kedua : Tim pengawas yang di tugaskan oleh pemerintah kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada pihak sekolah, yang
dalam hal ini yaitu kepala sekolah.
Ketiga : Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas
kabupaten dilakukan pada awal dan akhir tahun ajaran.
Keempat : Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas
kabupaten yang datang ke sekolah belum memiliki jangka waktu yang
ditetapkan.
Jawaban hasil wawancara sumber pembiayaan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Fachrudin bahwa sumber
pembiayaan yang diperoleh oleh sekolah hanya sebatas dari masyarakat
dan orang tua siswa.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Belum adanya Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa tidak ada guru yang terkait dalam hal pengalokasian
sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam
pengalokasian sumber dana yang telah diperoleh.
Perolehan jawaban wawancara dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa proses pengalokasian sesuai dengan Rencana yang
terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS).
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Komite Sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharan yaitu H. Mastur bahwa sumber pembiayaan
84
yang diperoleh oleh sekolah hanya sebatas dari masyarakat dan orang tua
siswa.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Belum adanya Program Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa tidak ada guru yang terkait dalam hal pengalokasian
sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam
pengalokasian sumber dana yang telah diperoleh.
Perolehan jawaban wawancara dari Komite Sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa proses pengalokasian sesuai dengan Rencana yang
terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS).
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah
Aliyah Pembaharuan yaitu Hj. Maesaroh bahwa biaya yang diperoleh oleh
pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan bersumber dari orang tua siswa dan
masyarakat.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Belum ada dewan guru yang terkait dalam hal
pengalokasian sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang
terlibat dalam pengalokasian sumber dana.
Perolehan jawaban wawancara dari Tata Usaha Madrasah Aliyah
Pembaharuan bahwa Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai Rencana
yang terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS).
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 1 Madrasah Aliyah
Pembaharan yaitu Drs. Ugem Subagio bahwa Biaya yang diperoleh oleh
85
pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan hanya bersumber dari orang tua
siswa dan masyarakat.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa Belum ada dewan guru yang terkait dalam pengalokasian sumber
dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam
pengalokasian sumber dana.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 1 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai dengan Rencana yang
terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS).
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Guru 2 Madrasah Aliyah
Pembaharan yaitu Faesal SE bahwa Biaya yang diperoleh oleh pihak
Madrasah Aliyah Pembaharuan bersumber dari orang tua siswa dan
masyarakat.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa Belum ada dewan guru yang terkait dalam hal pengalokasian
sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam
pengalokasian sumber anggaran.
Perolehan jawaban wawancara dari Guru 2 Madrasah Aliyah Pembaharuan
bahwa Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai Rencana yang terdapat
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara oleh
kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan dewan guru ditemukan
sebuah penelitian bahwa pertama : Biaya yang diperoleh oleh pihak
Madrasah Aliyah Pembaharuan selama ini bersumber dari orang tua siswa
86
dan masarakat, belum adanya campur tangan pemerintah dalam hal
dukungan biaya untuk operasional.
Biaya yang diperoleh baik oleh orang tua siswa, siswa dan yayasan
dapat di jelaskan dalam gambar berikut ini :
Gambar 2.4
Pendapatan Sekolah
Keterangan :
Orang Tua Siswa Rp. 259.080.000,-
Siswa Rp. 12.500.000,-
Yayasan Rp. 74.800.000,-
TOTAL Rp. 346.380.000,-
Keterangan Gambar :
Gambar 2.4 diatas menjelaskan anggaran yang diperoleh oleh
Madrasah Aliyah Pembaharuan lebih banyak bersumber dari orang tua siswa.
Selanjutnya anggaran yang diperoleh sumbangan siswa dan yayasan. Hal ini
menjelaskan belum adanya campur tangan pemerintah dalam perolehan dana
yang diterima Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Dari hasil perolehan jawaban diatas diperoleh temuan penelitian bahwa
biaya yang didapat oleh Madrasah Pembaharuan ini benar-benar murni
diperoleh dari orang tua siswa dan yayasan. Hal ini tidak berpengaruh pada
faktor yang fatal terhadap proses pendidikan yang berjalan di Madrasah
Orang Tua Siswa
Siswa
Yayasan
87
Aliyah Pembaharuan. Karena pembiayaan pendidikan tidak hanya terfokus
pada sumbernya saja, akan tetapi juga penggunaan dana secara efisien.
Kedua : Belum ada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
terdapat pada Madrasah Aliyah Pembaharuan, yang dalam hal ini bantuan
yang di berikan pemerintah untuk menunjang proses pendidikan yang
bejalan disekolah.
Ketiga : Belum ada dewan guru yang terkait dalam hal pengalokasian
sumber dana, hanya kepala sekolah dan pihak yayasan yang terlibat dalam
pengalokasian sumber anggaran.
Keempat : Proses pengalokasian anggaran sudah sesuai Rencana yang
terdapat pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS).
Kelima : Pengalokasian biaya di Madrasah Aliyah Pembaharuan belum
makasimalnya dalam hal pencapaian sasaran yang telah di tetapkan.
D. Ulasan Jawaban Hasil Wawancara Penelitian
Dari beberapa jawaban yang diperoleh dari kepala sekolah, tata usaha,
dan 2 orang guru hasil wawancara yang dilakukan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengaitkan pada teori yang
berhubungan dengan pembiayaan pendidikan melalui fungsi manajemen yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sumber biaya yang telah
diperoleh.
Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi dan gambaran
masing-masing aspek yang diteliti berdasarkan dari perolehan jawaban yang
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Madrasah
Aliyah Pembaharuan.
1) Perencanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Manajemen pembiayaan harus dilakukan dengan baik dan dengan
teliti. Hal ini dikarenakan menghindari adanya pemborosan dalam pengeluaran
88
anggaran yang dilakukan. Dilain sisi, dalam hal penganggaran ada dua bagian
pokok yang harus diperhatikan yaitu, pendapatan dan pengeluaran. Seperti
yang diungkapkan Mulyasa (2007) :
“ ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan
pengeluaran”.52
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
dapat diperoleh temuan penelitian bahwa manajemen pembiayaan pendidikan
dalam penganggaran memiliki dua kegiatan pokok yang harus di rencanakan,
yaitu bagaimana dana diperoleh dan dikeluarkan untuk apa dana tersebut.
Kaitannnya dalam penganggaran disekolah yaitu menggunakan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau yang biasa disebut
sebagai (RAPBS). Dari RAPBS akan dapat di taksir pendapatan dana yang
akan diperoleh dari berbagai pihak. Selain itu, dapat di taksir dana tersebut
digunakan untuk hal apa saja. Tentunya untuk menunjang kegiatan belajar
mengajar di sekolah.
Madrasah Aliyah Pembaharuan meiliki Rencana Anggaran yang jelas,
baik dalam hal dana yang diperoleh ataupun pengalokasian biaya tersebut.
Perolehan jawaban dari hasil wawancara penelitian membuktikan bahwa
segala pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan sudah tertuang sumuanya
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah
Aliyah Pembaharuan.
Kepala sekolah sebagai manajer mempunyai fungsi sebagai pimpinan
yang mengatur dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan
agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang
manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk
memberdayakan pendidik dan tenaga kepandidikan melalui kerjasama dalam
hal mengelola pembiayaan di sekolah. Seperti pendapat Stoner (1982) yaitu :
“ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan
52
Mulyasa, Manajemen Berbasis… op.cit , h. 174
89
penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan ”.53
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
dapat yang kemudian diperoleh temuan penelitian bahwa kepala sekolah
selaku sebagai seorang manajer/pimpinan yang terdapat pada organisasi
pendidikan yaitu sekolah harus mendayagunakan atau dengan kata lain
melibatkan para anggota dalam pelaksanaan pembiayaan di sekolah, yang
dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum
melaksananakan tugasnya, kepala sekolah harus memberikan arahan kapada
pendidik ataupun tenaga kepandidikan sebelum melaksanakan tugas yang
akan dilakukan.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan kepala sekolah sudah
memberikan arahan kepada bawahannya sebelum melaksanakan tugas, hal ini
dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari pihak tata usaha dan dewan
guru yang terdapat di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Dengan kata lain,
kepala sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan telah memberikan arahan pada
bawahannya dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan sebelum
melaksanakan tugas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang
diharapakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
53
Handoko “Manajemen” op.cit. h. 8
90
Kepala Sekolah
Pendidik
&
Tenaga Kependidikan
Tujuan
Gambar 2.5
Alur Pengendalian
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penjelasan Gambar :
Gambar 2.5 diatas menjelaskan bahwa kepala sekolah Madrasah
Aliyah Pembaharuan selaku sebagai seorang manajer mempunyai wewenang
untuk mengendalikan/mengarahkan pendidik dan tenaga kepandidikan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan.
Selain itu kepala sekolah selaku seorang manajer berperan juga sebagai
seorang motivator. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa seorang
kepala sekolah harus dapat mengendalikan dan mendayagunakan pendidik dan
tenaga kependidikan di sekolah. Saran ataupun kritik yang ada harus dapat
diterima yang kemudian di tindaklanjuti dengan menganalisa untuk kemudian
perlu dipergunakan atau tidak pada saat nantinya.
Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kepandidikan harus
dimulai dengan sikap demokratis dari pimpinan yang dalam hal ini yaitu
kepala sekolah. Perlu dipikirkan, dalam membina disiplin pendidik dan tenaga
kependidikan kepala sekolah harus berasaskan pondasi dari prinsip
demokratis, yaitu dari, oleh, dan untuk pendidik dan tenaga kependidikan.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan kepala sekolah sudah menghargai
pendapat bawahan dalam hal perencanaan pembiayaan pendidikan. Hal ini
dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pendidik dan
tenaga kependidikan. Hasil wawancara penelitian yang dilakukan
membuktikan bahwa kepala sekolah Madrsah Aliyah Pembaharuan sudah
91
menghargai pendapat bawahan, yang dalam hal ini yaitu pendidik dan tenaga
kependidikan.
Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan yang terdapat disekolah
harus melibatkan unsur pendidik dan tenaga kepandidikan. Hal ini seperti
yang ditegaskan oleh teori Mulyono (2010) yaitu :
“ Penyusunan anggaran pendapatan dan belaja sekolah (RAPBS)
dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya (1) Kepala
Sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2)
Orang Tua murid dalam wadah komite sekolah, (3) Dinas pendidikan
Kota/Kabupaten, dan (4) Pemerintah Kota/Kabupaten setempat ”. 54
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
harus melibatkan beberapa komponen, yakni pihak sekolah, masyarakat, dan
pemerintah.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah melibatkan komponen
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan
baik oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dua dewan guru di Madrasah Aliyah
Pembaharuan.
Kegiatan penyusunan RAPBS dilakukan sebelum Kegiatan Belajar
Mengajar dilakukan, pada awal tahun ajaran. Dengan melibatkan tata usaha,
dewan guru, dan masyarakat yang ditunjuk sebagai pihak komite sekolah.
Namun perwakilan pemerintah belum berantusias hadir dalam penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanaja Sekolah (RAPBS) Madrasah
Aliyah Pembaharuan. Hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan
bagi pihak memerintah yang tidak dapat menghadiri dalam kegiatan
perencanaan anggaran pembiayaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan pada gambar dibawah ini :
54
Mulyono, Konsep Pembiayaan… op.cit , h. 165
92
Gambar 2.6
Keterlibatan Peyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS)
Keterangan Gambar :
Gambar 2.6 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Madrasah Aliyah Pembaharuan
melibatkan pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah.
2) Pelaksanaan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Pelaksanaan pembiayaan sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku yang sudah direncanakan sejak awal, yang dalam hal ini tercantum
pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sudah
terencana biaya yang akan dialokasikan untuk hal apa saja, tentunya untuk
proses pelaksanaan belajar mengajar yang berjalan di sekolah. Seperti yang
telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penganggaran mempunyai dua
kegiatan inti, yaitu alur masuknya dana dan pelaksanaan dana yang telah
diperoleh.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan pelaksanaan pembiayaan sudah
mengacu pada standarisasi yang ditetapkan, yang tertuang pada Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan jawaban hasil
wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Empat dari jawaban yang diterima mengatakan bahwa
93
pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Dalam pelaksanaan pembiayaan sekolah, yang bertanggungjawab
dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu pimpinan sekolah yang dalam hal ini
yaitu kepala sekolah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh teori Mulyono
(2010) yaitu :
“ Agar dapat mengefektifkan pembuatan anggaran belanja sekolah,
yang harus bertanggungjawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah ”.55
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pihak
yang harus bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu kepala
sekolah.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan pembiayaan yaitu kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Hal
ini dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara penelitian yang diperoeleh
dari kepala sekolah, tata usaha, dan dua orang guru Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Dengan kata lain pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah
memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal penanggungjawab atas tindakan
pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan. Anggaran yang dikeluarkan semata-
mata untuk pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu.
Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standarisasi yang ada.
Baik dari pemerintah ataupun dari yayasan penyelenggara pendidikan.
Standarisasi format dalam laporan pembiayaan sekolah yaitu adanya
pemasukan dan pengeluaran yang jelas, dirinci melalui data pencatatan
penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan. Seperti
standarisasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam
Kementerian Agama Tahun (2012) yaitu :
“ RAPBM harus memuat rencana penerimaan dan rencana penggunaan
uang dari semua sumber dana yang diterima madrasah ”.56
55
Mulyono. Konsep Pembiayaan… op.cit , h. 165 56
Kementerian Agama op.cit. Bantuan Operasional 2013… , h. 105
94
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa laporan
yang disajikan harus memuat tentang penerimaan dan penggunaan biaya
secara mendetail.
Madrasah Aliyah Pembaharuan memiliki laporan yang jelas, yang
dalam hal ini tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS). Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang
dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru terkait dengan
pelaporan pembiayaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Pelaporan yang
disajikan oleh pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah sesuai standarisasi
yang ditetapkan, yang dalam hal ini yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah.
Pelaporan pembiayaan sekolah disajikan lewat RAPBS yang telah di
musyawarahkan pada awal tahun ajaran. Yang melibatkan staf adminisstrasi
dan beberapa dewan guru dalam penuyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.10
Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Madrasah Aliyah Pembaharuan
Tahun Pelajaran 2012/2013
1. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran
No Penerimaan Jumlah Dana
(Rp) Pengeluaran
Jumlah Dana
(Rp)
1
2
Rutin
a. SPP Siswa
254 x Rp.
85.000,- x 12
bulan
Temporer
b. Dana Awal
Rp. 259.080.000,-
Rutin
b. Gaji Upah
Pegawai Rp.
16.800.000,- x
12 bln
2. Gaji Struktural
Rp. 2.300.000,-
Rp. 201.600.000,-
Rp. 27.600.000,-
95
3
4
Tahun
87 x Rp.
400.000
c. Dana Akhir
Tahun
80 x Rp.
500.000,-
d. Bantuan Siswa
Rp. 34.800.000,-
Rp. 40.000.000,-
Rp. 12.500.000,-
x 12 bln
3. Transport Rp.
Rp. 2.500.000,-
x 12 bln
4. Barang
Keperluan
Kantor Rp.
1.700.000 x 12
bln
5. Kurikulum
UTS dan
UAS
UN
6. Kegiatan
Kesiswaan
7. Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
(gedung)
8. Pemeliharaan
Lab. IPA dan
Komputer
Rp. 30.000.000,-
Rp. 30.400.000,-
Rp. 15.000.000,-
Rp. 12.000.000,-
Rp. 11.200.000,-
Rp. 4.580.000,-
Rp. 6.800.000,-
Rp. 2.400.000,-
96
9. Langganan
Daya/Jasa
10. Kendaraan
Bermotor
11. Lain-lain
Rp. 2.500.000,-
Jumlah Rp. 346.380.000,- Rp. 332.700.000,-
Rekapitulasi Keuangan Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan yaitu:
Pemasukan Rp. 346.380.000,-
Pengeluaran Rp. 332.700.000,-
Jumlah Rp. 2.300.000,-
Rencana anggaran yang diterima oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan
bersumber dari empat komponen.
1. Rutin, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada jangka waktu satu
bulan sekali harus dibayarkan kepada sekolah Madrasah Aliyah
Pembaharuan sebesar Rp. 85.000.00,- per siswa selama 12 bulan.
2. Awal Tahun, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak
sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yang dibayarkan pada kurun
waktu awal tahun pelajaran saja sebesar Rp. 400.000.00,- per siswa.
3. Akhir Tahun, ialah biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak
sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan yang dibayarkan pada kurun
waktu akhir tahun pelajaran saja sebesar Rp. 500.000.00,- per siswa.
4. Bantuan Siswa, biaya yang dikeluarkan oleh siswa pada pihak sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan Cuma-Cuma dalam kurun waktu setiap
hari. Tidak dibatasi untuk nominal yang akan diberikan dari siswa pada
sekolah Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Segala anggaran yang diterima oleh pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan bersumber dari orang tua siswa dan dari pihak yayasan. Belum
97
adanya campur tangan pemerintah dalam penerimaan anggaran dalam
membantu proses pendidikan yang berjalan di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Anggaran yang telah diperoleh oleh pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan baik dari orang tua siswa ataupun dari yayasan dialokasikan
untuk peningkatan kualitas pendidikan, dalam bentuk kegiatan yang
menunjang proses pendidikan. Yaitu :
1. Gaji Upah Pegawai
Gaji upah pegawai yaitu upah atau hasil yang diberikan pada
pendidik ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang
setelah selesai melaksanakan kewajiban. Diberikan dalam kurun waktu
setiap bulannya, untuk menunjang proses pendidikan. Yang jumlahnya
yaitu Rp. 16.800.000,- per bulan.
2. Gaji Struktural
Gaji struktural yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik
ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang, hanya yang
terkait dalam struktural/jabatan disekolah. Gaji struktural diberikan
dalam kurun waktu setiap bulannya, untuk menunjang proses
pendidikan. Contohnya kepala sekolah. Yang jumlahnya yaitu Rp.
2.300.000,- per bulan.
3. Transport
Transport yaitu upah atau hasil yang diberikan pada pendidik
ataupun tenaga kependidikan dalam bentuk nominal uang, untuk
kegiatan tranfortasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam
menunjang proses pendidikan yang berjalan disekolah. Upah transport
Diberikan dalam kurun waktu setiap bulannya pada pendidik ataupun
tenaga kependidikan. Yang jumlahnya yaitu Rp. 2.500.000,- per bulan.
4. Barang Keperluan Kantor
Barang keperluan kantor yaitu keperluan yang dibutuhkan sekolah
untuk segala hal yang menyangkut pendataan sekolah. Diperuntukan
menunjang segala proses pendidikan yang berjalan disekolah. Barang
98
keperluan kantor atau ATK Dibutuhkan dalam kurun waktu setiap
bulannya. Yang jumlahnya yaitu Rp. 1.700.000,- per bulan.
5. Kurikulum
Kebutuhan yang dikeluarkan dalam kegiatan proses evaluasi
peserta didik, untuk menilai sudah tercapai atau belum tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menyangkut
evaluasi peserta didik dalam hal ini yaitu kegiatan Ujian Tengah
Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Nasional
(UN). Kegiatan penilaian peserta didik Dibutuhkan dalam kurun waktu
yang telah direncanakan oleh pihak sekolah dan mengacu pada
ketentuan pemerintah. Yang jumlahnya yaitu Rp. 38.200.000.00,- per
tahun ajaran.
6. Kegiatan Kesiswaan
Kegiatan siswa anggaran yang dikeluarkan untuk peningkatan
kualitas peserta didik yang dalam hal ini yaitu siswa. Kegiatan yang
dalam hal ini yaitu kegiatan ekstra kurikuler. Seperti pramuka dan lain
sebagainya. Pengeluaran anggaran dalam bentuk kegiatan kesiswaan
Dibutuhkan dalam kurun waktu setiap bulannya untuk pengalokasian
anggaran sekolah, yang jumlahnya yaitu Rp. 4.580.000,- per tahun
ajaran.
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yaitu anggaran yang
dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah, yang
dalam hal ini yaitu pemeliharan gedung sekolah. Seperti perbaikan atap
yang bocor, perawatan WC sekolah dan lain sebagainya. Pengalokasian
anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Dibutuhkan dalam
kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk pengalokasian rencana
anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu 6.800.000,- per tahun
ajaran.
99
8. Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer
Pemeliharaan Lab. IPA dan Komputer yaitu anggaran yang
dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana disekolah yang
dalam hal ini yaitu pemeliharaan Lab IPA dan Lab computer.
Pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana
Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun pembelajaran untuk
pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah, yang jumlahnya yaitu
2.400.000,- per tahun ajaran.
9. Langganan Daya/Jasa
Langganan Daya/Jasa yaitu anggaran yang dikeluarkan untuk
pembayaran daya/jasa yang dibutuhkan sekolah. Seperti perbaikan
listrik, perbaikan komputer, dan lain sebagainya. Pengalokasian
anggaran untuk Daya/Jasa Dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun
pembelajaran untuk pengalokasian rencana anggaran belanja sekolah,
yang jumlahnya yaitu Rp. 2.500.000,- per tahun ajaran.
Pengalokasian anggaran pasa suatu sekolah atau madrasah salah
satunya yaitu disalurkan pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Karena salah satu asupan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik
yaitu melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Pengalokasian anggaran
dalam kegiatan belajar mengajar ditegaskan oleh SKB Mendikbud dan
Menkeu No.0585/K/1997 dan No. 590/kmk.03/03/1987, tanggal 24-09-1987
tentang peraturan SPP dan DPP meliputi :
“ Pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan
sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar,
penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan
dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan ”.57
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa salah satu
57
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah… op.cit. , h. 203
100
pengalokasan anggaran harus ditunjukan untuk kegiatan proses belajar
mengajar.
Dana yang telah diperoleh oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan dari
berbagai pihak salah satunya sudah dialokasikan untuk proses Kegiatan
Belajar Mengajar dikelas. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban
dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Dari perolehan hasil jawaban yang diperoleh mengatakan
bahwa pengalokasian anggaran sudah dialokasikan pada proses Kegiatan
Belajar Mengajar, namun belummencapai hasil yang maksimal dikarenakan
biaya yang memadai yang diterima oleh pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan tabel 2.3 yang telah
diuraikan sebelumnya.
Dalam proses pengalokasian anggaran yang harus diperhatikan adalah
untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berjalan disekolah. Seperti
yang telah dibahas sebelumnya, pegalokasian anggaran harus disalurkan pada
bentuk pelaksanaan pelajaran, pengadaan prasarana/sarana, pemeliharaan
sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar,
penyelenggaraan ujian, dan pengiriman/penulisan STTB/NEM, perjalanan
dinas supervise, pengelolaan pelaksanaan pendidikan, dan pendataan.
Dapat diperoleh temuan penelitian bahwa pada Madrasah Aliyah
Pembaharuan pengalokasian anggaran disalurkan pada bentuk gaji guru, gaji
struktural, peralatan ATK, kurikulum, kegiatan siswa, dan perawatan sarana
dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban yang di
dapat dari kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Pengalokasian anggaran pada Madrasah Aliyah Pembaharuan
sudah mengacu pada standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 yang telah diuraikan sebelumya.
101
3) Pengawasan anggaran dalam Implementasi Manajemen Pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Pada dasarnya konsep dasar pengawasan anggaran yaitu untuk mengukur,
membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Artinya
rencana anggaran yang telah ditetapkan pada awalnya sesuai atau tidak dengan
pengalokasian anggaran yang dikeluarkan. Seperti yang ditegaskan oleh
Nanang Fattah (2006) yaitu :
“ Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana
tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang
tersedia ”.58
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa
pengawasan dilakukan untuk menilai efektif atau tidaknya dalam
pengalokasian anggaran yang dilakukan. Artinya yang perlu diawasi dalam hal
ini yaitu lewat pembukuan yang jelas. Mulai dari masuknya biaya sampai pada
tahap pengeluaran yang dilakukan harus benar-benar tepat dengan sasaran
yang telah direncanakan pada awalnya.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Madrasah Aliyah
Pembaharuan dalam hal pembiayaan yaitu melalui pengawasan terhadap
pembukuan yang dibuat. Pembukuan anggaran yang terdapat di sekolah sudah
memenuhi standar, baik dalam pemasukan biaya ataupun pengeluaran
anggaran yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan jawaban
hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha,
dan dewan guru terkait tentang pengawasan dalam hal pembiayaan. Dari hasil
perolehan jawaban bahwa kegiatan pengawasan dalam hal pembiayaan lebih
ditekankan pada pembukuan yang jelas, mulai dari pemasukan biaya yang
telah diperoleh ataupun pengalokasian anggarannya. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
58
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan… op.cit. , h. 65
102
Gambar 2.7
Kegiatan Pengawasan
Pembukuan Sekolah
Kegiatan
Pengawasan
Keterangan Gambar :
Gambar 2.7 diatas menjelaskan tentang proses kegiatan pengawasan
pada Madrasah Aliyah Pembaharuan. Kegiatan pengawasan pembiayaan
memeriksa dalam hal pembukuan, jika pembukuannya baik maka rencana
yang ditetapkan pada awalnya dapat terlaksana.
Setiap sekolah memiliki tim pengawas yang ditugaskan oleh
pemerintah daerah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh E. Mulayasa (2009)
yaitu :
“Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas
pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari
Dinas Pendidikan dan Bawasda ”. 59
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa setiap
sekolah mempunyai tim pengawas untuk melakukan kegiatan pengawasan di
sekolah.
Pada Madrasah Aliyah pembaharuan tim pengawas yang di tugaskan
oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan pengawasan selalu
melakukan kordinasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan
59
Mulyasa, “menjadi kepala sekolah...”, Opcit,. hal. 205
Pengawas Pembukuan
Tujuan
Efektif dan Efisien
103
pengawasan di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Hal ini dibuktikan dengan
hasil perolehan jawaban wawancara penelitian dengan kepala sekolah, tata
usaha dan dewan guru. Dari perolehan jawaban menyatakan bahwa tim
pengawas pemerintah daerah selalu melakukan kordinasi terlebih dahulu
kepada kepala sekolah ataupun pada pihak sekolah ketika akan melakukan
kegiatan pengawasan.
Kegiatan pegawasan dapat dilakukan dalam tiga tahap, awal,
berbarengan dengan kegiatan, dan akhir. Seperti yang ditegaskan oleh T Hani
Handoko (2002) yaitu :
“pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan berbarengan
dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik ”.60
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa kegiatan
pengawasan yang seharusnya dilakukan pada tahap awal kegiatan,
perbarengan dengan kegiatan, dan akhir dari kegiatan yang dilaksanakan.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan tidak menentu kapan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan tim pengawas pemerintha daerah. Hal ini dibuktikan
dengan perolehan hasil jawaban wawancara penelitian yang dilakukan penulis
pada kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru. Perolehan hasil jawaban
menyatakan bahwa tim pengawas pemerintah daerah tidak menentu dalam
melakukan tindak lanjut kegiatan pengawasan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pendidik dan tenaga
kepandidikan terkhusus dalam hal pembiayaan pendidikan.
Seperti yang di bahas sebelumnya, bahwa kegiatan pengawasan
baiknya memiliki jangka waktu yang ditetapkan. Tujuannya agar dapat
mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat
diperoleh temuan penelitian bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
tim pengawas pemerintah daerah belum memiliki jangka waktu yang
ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban hasil wawancara
60
T Hani Handoko. Manajeme… Opcit, h. 361
104
yang dilakukan oleh kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru yang
menyatakan bahwa tim pengawas daerah tidak dilakukan secara berkala dan
tidak memiliki jangka waktu yang ditentukan. Tentunya hal ini dapat
menghambat tujuan yang telah direncanakan pada awalnya, terkhusus dalam
pembiayaan pendidikan.
4) Sumber Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
Perolehan sumber dana bagi lembaga pendidikan dapat dikategorikan
pada tiga jenis, pemerintah, dari masyarakat, dan dari orang tua siswa. Hal ini
seperti yang ditegaskan oleh Nanang Fattah (2006) yaitu :
“ Sumber penerimaan terdiri dari pemerintah pusat (APBN), peerintah
daerah (APBD), orang tua murid, dan masyarakat ”.61
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa sumber
pembiayaan yang diperoleh oleh lembaga pendidikan bersumber dari
pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sumber pembiayaan yang
diperoleh hanya bersumber dari orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan perolehan hasil jawaban wawancara penelitian pada kepala
sekolah, tata usaha dan dewan guru yang menyatakan sumber pembiayaan
yang diperoleh oleh Madrasah Aliyah Pembaharuan hanya sebatas dari orang
tua siswa dan masyarakat. Dalam hal ini, belum adanya campur tangan
pemerintah dalam hal bantuan operasional untuk menunjang proses
pelaksanaan kegiatan pendidikan yang terdapat pada Madrasah Aliyah
Pembaharuan. Tentunya dalam hal ini dapat mempengaruhi proses kegiatan
belajar mengajar yang terdapat disekolah.
Seperti yang diungkapkan sebelumnya, sumber pembiayaan
pendidikan dapat diperoleh dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun
pemerintah daerah.
61
Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan… op.cit. , h. 113
105
Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat
diperoleh temuan penelitian bahwa belum adanya campur tangan pemerintah
dalam hal bantuan operasional yang diberikan, untuk menunjang proses
pelaksanaan kegiatan pendidikan di Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Khususnya program pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil wawancara yang dilakukan oleh
kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Hasil perolehan jawaban menyatakan bahwa belum adanya program
pemerintah yang dalam hal ini yaitu Bantuan Operasional Sekolah atau biasa
di singkat sebagai (BOS). Dengan tidak adanya Bantuan Operasional Sekolah
yang diberikan oleh pemerintah, tentunya mempengaruhi proses kegiatan
belajar mengajar di Madrasah Aliyah Pembaharuan. Karena segala hal yang
menyangkut dengan kegiatan terkhusus kegiatan pendidikan tidak lepas dari
yang namanya biaya.
Dalam hal pengalokasian/pelaksanaan anggaran, hanya kepala sekolah
yang berhak mengatur alokasi anggaran disalurkan dalam bentuk apa saja.
Tentunya untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan yang berjalan di
sekolah. Seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, bahwa kepala sekolah
sebagai manajer dapat berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi
ordonator. Seperti yang di tegaskan oleh E Mulyasa (2007) yaitu :
“ Hal yang menyangkut dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan
pendidikan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator
dan bendaharawan ”.62
Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara
penelitian yang kemudian dapat diperoleh temuan penelitian bahwa dalam hal
pengalokasian sumber dana yang terlibat hanya pimpinan yang dalam hal ini
ialah kepala sekolah dan yang diberi wewenang olehnya.
Pada Madrasah Aliyah Pembaharuan pengalokasian anggaran tidak
melibatkan dewan guru, dikarenakan guru tidak ada yang diberi wewenang
oleh kepala sekolah untuk berkecimpung dalam pengalokasian anggaran. Hal
62
Mulyasa, “Manajemen Berbasis… Opcit,. h. 49
106
ini dibuktikan dengan perolehan jawaban wawancara penelitian yang
menyatakan tidak adanya keterkaitan dewan guru dalam pengalokasian
sumber dana yang telah diperoleh. Dewan guru sudah memiliki
tanggungjawab yang lebih penting yaitu mendidik peserta didik untuk
memperoleh pengetahuan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
didalam kelas.
dalam pengalokasian anggaran harus sesuai dengan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah. Seperti yang telah di bahas sebelumnya,
bahwa segala pengalokasian anggaran harus sesuai dengan rencana yang
ditetapkan pada awalnya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS).
Hasil perolehan jawaban wawancara penelitian yang kemudian dapat
diperoleh temuan penelitian bahwa pengalokasian anggaran yang terdapat
pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah sesuai dengan perencanaan pada
awal pembuatannya yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS). Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban wawancara penelitian
yang dilakukan pada kepala sekolah, tata usaha, dan dewan guru Madrasah
Aliyah Pembaharuan. Perolehan hasil jawaban menyatakan bahwa
pengalokasian anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel (RAPBS) Madrasah Aliyah Pembaharuan.
Sebagaimana yang telah dilihat dari hasil perolehan jawaban
wawancara penelitian dari pihak Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang
Bahagia yaitu Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Dewan Guru sudah berjalan
secara efektif namun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan
dari perolehan hasil jawaban yang menyatakan bahwa mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menyatakan sudah berjalan, akan
tetapi belum mencapai hasil yang maksimal.
Dari perolehan hasil jawaban penelitian diatas dapat diambil sebuah
kesimpulan bahwa Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah Pembaharuan
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semua berjalan
107
secara baik, namun belum mencapai hasil yang maksimal. Dikarenakan
kurang perhatiannya dari berbagai pihak terkhusus dari pemerintah baik
pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.
Dalam hal ini, pembiayaan pada dasarnya harus dikelola secara baik
melalui fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, dan
mengawasi dalam penganggaran. Tujuannya agar tujuan pendidikan yang di
cita-citakan dapat tercapai, yaitu tujuan yang berkualitas.
Kepala sekolah selaku seorang pemimpin yang memimpin di sekolah
harus mampu mengembangkan sumber daya dan mengembangkan sejumlah
alternatif khususnya dalam penganggaran, agar segala biaya yang telah
diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya
pemborosan anggaran yang dikeluarkan. Karena kepala sekolah merupakan
penanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yang akan dialokasikan
pada kegiatan pendidikan.
108
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Hasil dari penelitian seprti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
dapat diperoleh beberapa temuan penelitian, yaitu :
1. Perencanaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sangat
baik, mulai dari tahap kepala sekolah memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan yang dalam hal ini
pendidik dan tenaga kependidikan, dan melibatkan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS).
2. Pelaksanaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sangat
baik, mulai dari pengalokasian yang mengacu pada RAPBS, kemudian
yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan anggaran yaitu kepala
sekolah, pelaporan yang disajikan, pengalokasian anggaran dalam
109
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pengalokasian anggaran di tunjukan
untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan di sekolah.
3. Pengawasan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan baik, dari
kegiatan yang perlu di awasi dalam kegiatan pembiayaan, kordinasi antara
pihak sekolah dan tim pengawas pemerintah daerah.
4. Sumber pembiayaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan
dengan baik, mulai dari sumber pembiayaan yang diperoleh, dan sampai
pada proses pengalokasian sumber biaya yang telah diperoleh.
B. Saran
1. Kepada seluruh kepala sekolah terkhusus dalam penelitian ini kepala sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan harus mengawasi kegiatan pembiayaan
disekolah, khususnya dalam hal pembukuan alur masuk dan keluarnya biaya.
Karena kepala sekolah sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan
anggaran yang akan dialokasikan.
2. Kepada seluruh kepala sekolah terkhusus dalam penelitian ini kepala sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan dapat menentukan kapan kegiatan pelaksanaan
pengawasan, dan dilakukan secara berkala untuk menilai berjalan efektif atau
tidaknya kegiatan pembiayaan di sekolah.
3. Kepada seluruh kepala sekolah terkhusus dalam penelitian ini kepala sekolah
Madrasah Aliyah Pembaharuan harus segera mengajukan usulan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Untuk menambah asupan biaya pada sekolah,
dalam menunjang proses kegiatan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Handayani, http://ayok. wordpress. com/2007/06/18/problematika-sistem-
pendidikan- indonesia- gagasan-based- syariaeducation/ Ahad, 6 Januari 2007.
2. M. Sobry Sutikno, “Manajemen Pendidikan” (Lombok: Holistica, 2012) hal.
3.
3. T Hani Handoko, “Manajemen” (Yogyakarta: BPFE, 2003) Cet. 18, hal. 8.
4. Marno dan Triyo Supriyatno, “Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan
Islam” (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) Cet. 1, hal. 1.
5. Syaiful Sagala, “Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, strategi
memenangkan persainan mut” (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004) Cet. 1, hal.
15.
6. Irham Fahmi “Manajemen, Teori Kasus dan Solusi” (Bandung: Alfabeta,
2011) hal. 2
7. Didin kurniadin dan imam machali “Manajemen Pendidikan” (jogjakarta: Ar-
ruzz Media, 2012) h. 25.
8. Barnawi dan M. Arifin “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah”
(Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012) h. 14.
9. Mulyono “Konsep Pembiayaan Pendidikan” (Jogjakarta, Ar-ruzz media,
2010), Cet. 1, h. 89.
10. Agus Irianto ”Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan suatu
Bangsa” (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161.
11. Sarbini & Neneng Lina “Perencanaan Pendidikan” (Bandung: Pustaka Setia,
2011), Cet.1, h. 20.
12. B. Suryosubroto, “Manajemen Pendidikan di Sekolah” (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), Cet. 2 h. 22.
13. Jamal Ma’mur Asmani “Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional”
(jogjakarta: DIVA Press, 2012), h. 178.
14. Dedi Supriadi, “Satuan Biaya Pendidikan” (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2010) Cet, 5 h. 7.
15. Nanang Fattah, “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan” (Bandung : PT
Remaja Rosdakarya, 2006) Cet. 4 h. 49.
16. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI “Peningkatan
Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di
Sekolah/Madrasah” (Jakarta: Maret 2011), h. 187.
17. E Mulyasa, “ Menjadi Kepala Sekolah Profesional” (Bandung : Pr Remaja
Rosdakarya, 2009) Cet. 10 h. 201-203.
18. E Mulyasa, “ Manajemen Berbasis Sekolah” (Bandung : PT Rosdakarya,
2007) Cet, 11 h. 49.
19. “Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah” (Jakarta : Kementerian
Agama RI, 2010) h. 7-8 Mulyasa, op,cit., Manajemen Berbasis… h. 7-8.
20. “Buku Panduan Teknis Bantuan Operasional Sekolah” (BOS) Pada Madrasah
Swasta dan PPS Tahun Anggaran 2013 (Jakarta, kementerian agama RI, 2012)
h, 11.
21. “Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah”
(Jakarta, kementerian agama RI, 2014) hal, 5
22. Sumadi Suryabrata “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1997), Cet. 10, hal. 18.
23. Andi Prastowo “Memahami Metode Penelitian” (Jakarta: Ar-ruzz Media,
2011) Cet. 1, hal. 35.
24. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial”
(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), cet. 3, h. 54.
25. Burhan Bungid “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2001), hal. 88.
26. Sugiyono “Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif
dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2007), Cet. 3, hal. 329.
110
Lampiran I
PEDOMAN WAWANCARA
A. Kisi-kisi Instrumen
No Pertanyaan
Penelitian Aspek yang Ditanyakan Sumber Data
Teknik
Pengumpulan
Data
1.
Bagaimana
penyusunan
anggaran dalam
manajemen
pembiayaan di
Madrasah Aliyah
Pembaharuan
a. Perencanaan pembiayaan
yang diterapkan di sekolah
b. Kepala sekolah
memberikan arahan
sebelum melaksanakan
tugas
c. Kepala sekolah menghargai
pendapat bawahan
d. Keterlibatan panitia
(kepala sekolah, guru dan
staff) dalam perecanaan.
Kepala Sekolah,
TU, Guru Wawancara
2.
Bagaimana
pelaksanaan
manajemen
pembiayaan di
Madrasah Aliyah
Pembaharuan
a. Pelaksanaan/Pengelolaan
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
b. Siapa yang
bertanggungjawab untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah
c. Pelaporan keuangan yang
terdapat di sekolah
d. Sekolah mengalokasikan
biaya pada proses Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM)
e. Pengalokasian biaya pada
Kepala Sekolah,
TU, Guru Wawancara
111
proses pendidikan di
sekolah di salurkan dalam
bentuk kegiatan apa saja
3.
Bagaimana
pengawasan
manajemen
pembiayaan di
Madrasah Aliyah
Pembaharuan
a. Bentuk kegiatan yang perlu
di awasi berkaitan dengan
pembiayaan
b. Tim pengawasan
melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada
pihak sekolah
c. Waktu kegiatan
pengawasan
d. Pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan
secara berkala dan memiliki
jangka waktu yang
ditentukan
Kepala Sekolah,
TU, Guru Wawancara
4.
Bagaimana
Sumber dana
pembiayaan
pendidikan di
Madrasah Aliyah
Pembaharuan
18. Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
19. Program pemerintah
Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
20. Keterkaitan dewan guru
dalam pengalokasian
sumber dana yang
diperoleh
21. Bagaimana proses
pengalokasian biaya
pendidikan
Kepala Sekolah,
TU, Guru Wawancara
112
B. Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana penyusunan anggaran dalam manajemen pembiayaan di
Madrasah Aliyah Pembaharuan ?
1) Bagaimana Perencanaan pembiayaan yang diterapkan di sekolah?
2) Apakah Kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan
tugas?
3) Apakah Kepala sekolah menghargai pendapat bawahan?
4) Adakah Keterlibatan panitia (kepala sekolah, guru dan staff) dalam
perecanaan?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan ?
1) Bagaimana Pelaksanaan/Pengelolaan yang dilakukan di sekolah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku?
2) Siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah?
3) Bagaimana Pelaporan keuangan yang terdapat di sekolah?
4) Apakah Sekolah mengalokasikan biaya pada proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)?
5) Pengalokasian biaya pada proses pendidikan yang terdapat di sekolah
di salurkan dalam bentuk kegiatan apa saja?
3. Bagaimana pengawasan manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan?
1) Apa saja bentuk kegiatan yang perlu di awasi berkaitan dengan
pembiayaan?
2) Apakah tim pengawas daerah melakukan kordinasi terlebih dahulu
kepada pihak sekolah sebelum melakukan kegiatan pengawasan?
3) Kapan waktu kegiatan pengawasan dilakukan?
4) Apakah pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara berkala
dan memiliki jangka waktu yang ditentukan?
113
4. Bagaimana Sumber dana pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan ?
1) Dari manakah sumber pembiayaan yang diperoleh?
2) Apakah ada Program pemerintah Bantuan Operasional Sekolah
(BOS)?
3) Adakah Keterkaitan dewan guru dalam pengalokasian sumber dana
yang diperoleh?
4) Bagaimana proses pengalokasian biaya pendidikan?
5) Apakah Pengalokasian biaya pendidikan tepat dengan sasaran?
114
Tabel 2.11
DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA
DENGAN KEPALA SEKOLAH
(H. Fachrudin, M. PD)
No Pertanyaan Penelitian Jawaban Sumber Data
1 Bagaimana Perencanaan
pembiayaan yang diterapkan
di sekolah ?
Perencanaan yang terdapat di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
yaitu mengacu pada pembuatan
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Kepala
Sekolah
2 Apakah Kepala sekolah
memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas ?
Selaku kepala sekolah yang
mengayomi pendidik dan
tenaga pendidikan di Madrasah
Aliyah Pembaharuan sudah
barang tentu memberikan
arahan pada dewan guru
sebelum melaksanakan tugas
Kepala
Sekolah
3 Apakah Kepala sekolah
menghargai pendapat
bawahan ?
Tentunya menghargai pendapat
bawahan ketika adanya saran
dan kritik yang baik untuk
kemajuan sekolah
Kepala
Sekolah
4 Adakah Keterlibatan panitia
(kepala sekolah, guru dan
staff) dalam perecanaan ?
Dalam membuat perencanaan
melibatkan beberapa staf
administrasi, beberapa guru,
dan komite sekolah yang di
tunjuk untuk mewakili dalam
perencanaan anggaran
pendapatan dan belanja
sekolah
Kepala
Sekolah
5 Bagaimana Pelaksanaan kegiatan sudah Kepala
115
Pelaksanaan/Pengelolaan
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ?
berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu
pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
Sekolah
6 Siapa yang bertanggungjawab
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah ?
Pertanggungjawaban segala
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah yang
memegang kendali adalah
kepala sekolah
Kepala
Sekolah
7 Bagaimana Pelaporan keuangan
yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
terdapat di Madrasah Aliyah
Pembaharuan menggunakan
Laporan Pertanggungjawan
(LPJ)
Kepala
Sekolah
8 Apakah Sekolah
mengalokasikan biaya pada
proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)
Madrasah Aliyah Pembaharuan
sudah menyiapkan anggaran
untuk di alokasikan dalam
menunjang proses Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM), akan
tetapi belum tercukupinya
anggaran yang memadai
Kepala
Sekolah
9 Pengalokasian biaya pada
proses pendidikan yang
terdapat di sekolah di
salurkan dalam bentuk
kegiatan apa saja ?
Pengalokasian biaya disalurkan
pada bentuk gaji guru, gaji
struktural, peralatan ATK,
kurikulum, kegiatan siswa, dan
perawatan sarana dan prasarana
Kepala
Sekolah
10 Apa saja bentuk kegiatan yang
perlu di awasi berkaitan
dengan pembiayaan ?
Hal yang perlu di awasi dalam
pembiayaan yaitu pembukuan,
baik dalam pemasukan dan
pengeluaran anggaran yang
Kepala
Sekolah
116
dilakukan
11 Apakah tim pengawas daerah
melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada
pihak sekolah sebelum
melakukan kegiatan
pengawasan?
Tim pengawas yang ditugaskan
oleh pemerintah selalu
melakukan kordinasi terlebih
dahulu kepada pihak sekolah,
ketika akan melakukan
kegiatan pengawasan di
sekolah
Kepala
Sekolah
12 Kapan waktu kegiatan
pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan
dilakukan tidak menentu yang
dilakukan oleh tim pengawas
pemerintah daerah
Kepala
Sekolah
13 Apakah pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan
secara berkala dan memiliki
jangka waktu yang
ditentukan
Kegiatan pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan
oleh tim pengawas pemerintah
daerah tidak memiliki jangka
waktu yang ditentukan
Kepala
Sekolah
14 Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
?
Sumber pembiayaan yang
diperoleh hanya sebatas dari
orang tua siswa dan
masyarakat
Kepala
Sekolah
15 Apakah ada Program
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
?
Belum adanya Program
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang terdapat di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Kepala
Sekolah
16 Adakah Keterkaitan dewan guru
dalam pengalokasian
sumber dana yang diperoleh
?
Tidak ada guru yang terkait
dalam pengalokasian sumber
dana, hanya kepala sekolah dan
pihak yayasan yang terlibat
dalam pengalokasian sumber
Kepala
Sekolah
117
dana yang telah diperoleh
17 Bagaimana proses
pengalokasian biaya
pendidikan ?
Proses pengalokasian sesuai
dengan Rencana yang terdapat
pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
Kepala
Sekolah
118
Tabel 2.12
DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA
DENGAN KOMITE SEKOLAH
(H. Mastur)
No Pertanyaan Penelitian Jawaban Sumber Data
1 Bagaimana Perencanaan
pembiayaan yang diterapkan
di sekolah ?
Perencanaan yang terdapat di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
yaitu mengacu pada pembuatan
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Kepala
Sekolah
2 Apakah Kepala sekolah
memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas ?
Selaku kepala sekolah yang
mengayomi pendidik dan
tenaga pendidikan di Madrasah
Aliyah Pembaharuan sudah
barang tentu memberikan
arahan pada dewan guru
sebelum melaksanakan tugas
Kepala
Sekolah
3 Apakah Kepala sekolah
menghargai pendapat
bawahan ?
Tentunya menghargai pendapat
bawahan ketika adanya saran
dan kritik yang baik untuk
kemajuan sekolah
Kepala
Sekolah
4 Adakah Keterlibatan panitia
(kepala sekolah, guru dan
staff) dalam perecanaan ?
Dalam membuat perencanaan
melibatkan beberapa staf
administrasi, beberapa guru,
dan komite sekolah yang di
tunjuk untuk mewakili dalam
perencanaan anggaran
pendapatan dan belanja
sekolah
Kepala
Sekolah
119
5 Bagaimana
Pelaksanaan/Pengelolaan
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ?
Pelaksanaan kegiatan sudah
berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu
pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
Kepala
Sekolah
6 Siapa yang bertanggungjawab
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah ?
Pertanggungjawaban segala
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah yang
memegang kendali adalah
kepala sekolah
Kepala
Sekolah
7 Bagaimana Pelaporan keuangan
yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
terdapat di Madrasah Aliyah
Pembaharuan menggunakan
Laporan Pertanggungjawan
(LPJ)
Kepala
Sekolah
8 Apakah Sekolah
mengalokasikan biaya pada
proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)
Madrasah Aliyah Pembaharuan
sudah menyiapkan anggaran
untuk di alokasikan dalam
menunjang proses Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM), akan
tetapi belum tercukupinya
anggaran yang memadai
Kepala
Sekolah
9 Pengalokasian biaya pada
proses pendidikan yang
terdapat di sekolah di
salurkan dalam bentuk
kegiatan apa saja ?
Pengalokasian biaya disalurkan
pada bentuk gaji guru, gaji
struktural, peralatan ATK,
kurikulum, kegiatan siswa, dan
perawatan sarana dan prasarana
Kepala
Sekolah
10 Apa saja bentuk kegiatan yang
perlu di awasi berkaitan
Hal yang perlu di awasi dalam
pembiayaan yaitu pembukuan,
Kepala
Sekolah
120
dengan pembiayaan ?
baik dalam pemasukan dan
pengeluaran anggaran yang
dilakukan
11 Apakah tim pengawas daerah
melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada
pihak sekolah sebelum
melakukan kegiatan
pengawasan?
Tim pengawas yang ditugaskan
oleh pemerintah selalu
melakukan kordinasi terlebih
dahulu kepada pihak sekolah,
ketika akan melakukan
kegiatan pengawasan di
sekolah
Kepala
Sekolah
12 Kapan waktu kegiatan
pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan
dilakukan tidak menentu yang
dilakukan oleh tim pengawas
pemerintah daerah
Kepala
Sekolah
13 Apakah pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan
secara berkala dan memiliki
jangka waktu yang
ditentukan
Kegiatan pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan
oleh tim pengawas pemerintah
daerah tidak memiliki jangka
waktu yang ditentukan
Kepala
Sekolah
14 Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
?
Sumber pembiayaan yang
diperoleh hanya sebatas dari
orang tua siswa dan
masyarakat
Kepala
Sekolah
15 Apakah ada Program
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
?
Belum adanya Program
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang terdapat di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
Kepala
Sekolah
16 Adakah Keterkaitan dewan guru
dalam pengalokasian
sumber dana yang diperoleh
?
Tidak ada guru yang terkait
dalam pengalokasian sumber
dana, hanya kepala sekolah dan
pihak yayasan yang terlibat
Kepala
Sekolah
121
dalam pengalokasian sumber
dana yang telah diperoleh
17 Bagaimana proses
pengalokasian biaya
pendidikan ?
Proses pengalokasian sesuai
dengan Rencana yang terdapat
pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
Kepala
Sekolah
122
Tabel 2.13
DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA
DENGAN TATA USAHA
(Hj. Siti Maesaroh)
No Pertanyaan Penelitian Jawaban Sumber Data
1 Bagaimana Perencanaan
pembiayaan yang diterapkan
di sekolah ?
Perencanaan yang terdapat di
Madrasah Aliyah Pembaharuan
mengacu pada pembuatan
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Tata Usaha
2 Apakah Kepala sekolah
memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas ?
Dalam hal ini Kepala sekolah
selalu memberikan pengarahan
sebelum melakukan tugas
kepada dewan guru dan staf
administrasi
Tata Usaha
3 Apakah Kepala sekolah
menghargai pendapat
bawahan ?
Kepala sekolah selalu
menghargai pendapat dewan
guru dan staf administrasi.
Ketika terdapat saran dari
dewan guru ataupun staf
administrasi
Tata Usaha
4 Adakah Keterlibatan panitia
(kepala sekolah, guru dan
staff) dalam perecanaan ?
Kepala sekolah selalu
melibatkan dewan guru, staf
administrasi dan komite
sekolah dalam membuat
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Tata Usaha
5 Bagaimana
Pelaksanaan/Pengelolaan
Pelaksanaan pengalokasian
anggaran yang dilakukan di
Tata Usaha
123
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ?
Madrasah Aliyah Pembaharuan
sudah berjalan sesuai dengan
prosedur yang berlaku, yaitu
RAPBS. Akan tetapi belum
terlaksana secara maksimal
6 Siapa yang bertanggungjawab
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah ?
Penanggungjawab penuh
dalam hal pelaksanaan
keuangan sekolah yaitu kepala
sekolah
Tata Usaha
7 Bagaimana Pelaporan keuangan
yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
diterapkan oleh pihak
Madrasah Aliyah Pembaharuan
menggunakan Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ)
sekolah yang dibuat oleh
bendahara
Tata Usaha
8 Apakah Sekolah
mengalokasikan biaya pada
proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)
Biaya yang ada sudah
dialokasikan pada proses
Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM) di dalam kelas, akan
tetapi belum mencapai hasil
yang maksimal
Tata Usaha
9 Pengalokasian biaya pada
proses pendidikan yang
terdapat di sekolah di
salurkan dalam bentuk
kegiatan apa saja ?
Pengalokasian biaya disalurkan
dalam bentuk gaji guru, gaji
struktural, Alat Tulis Kantor
(ATK), kurikulum, dan
kegiatan siswa
Tata Usaha
10 Apa saja bentuk kegiatan yang
perlu di awasi berkaitan
dengan pembiayaan ?
Pengawasan yang perlu
dilakukan dalam pembiayaan
adalah pembukuan, terkait
Tata Usaha
124
dengan pemasukan dan
pengeluaran yang dilakukan
oleh Madrasah Aliyah
Pembaharuan
11 Apakah tim pengawas daerah
melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada
pihak sekolah sebelum
melakukan kegiatan
pengawasan?
Tim pengawas sekolah selalu
melakukan kordinasi terlebih
dahulu kepada pihak sekolah,
ketika akan melakukan
kegiatan pengawasan di
Madrasah Aliyah
Pembaharauan
Tata Usaha
12 Kapan waktu kegiatan
pengawasan dilakukan ?
tim pengawas daerah tidak
menentu kapan melakukan
kegiatan pengawasan di
sekolah
Tata Usaha
13 Apakah Pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan
secara berkala dan memiliki
jangka waktu yang
ditentukan ?
Pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Tim pengawas
pemerintah daerah di Madrasah
Aliyah Pembaharuan belum
memiliki jangka waktu yang di
tentukan
Tata Usaha
14 Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
?
Biaya yang diperoleh oleh
pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan bersumber dari
orang tua siswa dan
masyarakat
Tata Usaha
15 Apakah ada Program
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
?
Belum ada Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
yang terdapat pada Madrasah
Aliyah Pembaharuan
Tata Usaha
16 Adakah Keterkaitan dewan guru Belum ada dewan guru yang
125
dalam pengalokasian
sumber dana yang diperoleh
?
terkait dalam hal
pengalokasian sumber dana,
hanya kepala sekolah dan
pihak yayasan yang terlibat
dalam pengalokasian sumber
dana
Tata Usaha
17 Bagaimana proses
pengalokasian biaya
pendidikan ?
Proses pengalokasian anggaran
sudah sesuai Rencana yang
terdapat pada Rencana
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS)
Tata Usaha
126
Tabel 2.14
DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA
DENGAN GURU I
(Drs. Ugem Subagio)
No Pertanyaan Penelitian Jawaban Sumber Data
1 Bagaimana Perencanaan
pembiayaan yang diterapkan
di sekolah ?
Perencanaan yang di terapkan
di sekolah yaitu dengan
mengacu pada pembuatan
Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah
Guru I
2 Apakah Kepala sekolah
memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas ?
Kepala sekolah selalu
memberikan pengarahan
sebelum melakukan tugas
Guru I
3 Apakah Kepala sekolah
menghargai pendapat
bawahan ?
Kepala sekolah selalu
menghargai pendapat dewan
guru ataupun staf administrasi,
yang dalam hal ini bawahan
dari kepala sekolah
Guru I
4 Adakah Keterlibatan panitia
(kepala sekolah, guru dan
staff) dalam perecanaan ?
Kepala sekolah selalu
melibatan bawahan yang dalam
hal ini yaitu dewan guru,
komite sekolah, dan staf
adaministrasi untuk membuat
RAPBS
Guru I
5 Bagaimana
Pelaksanaan/Pengelolaan
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ?
Pelaksanaan dalam
pengalokasian anggaran yang
dilakukan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan sudah berjalan
sesuai dengan ketentuan yang
Guru I
127
berlaku, akan tetapi belum
terlaksana secara maksimal
6 Siapa yang bertanggungjawab
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah ?
Penanggungjawab penuh
dalam hal pelaksanaan
keuangan sekolah yaitu kepala
sekolah
Guru I
7 Bagaimana Pelaporan keuangan
yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
dilakukan oleh pihak Madrasah
Aliyah Pembaharuan
menggunakan Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ)
Guru I
8 Apakah Sekolah
mengalokasikan biaya pada
proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)
Biaya yang diperoleh oleh
berbagai pihak sudah
dialokasikan pada proses
Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM)
Guru I
9 Pengalokasian biaya pada
proses pendidikan yang
terdapat di sekolah di
salurkan dalam bentuk
kegiatan apa saja ?
Pengalokasian biaya yang telah
diperoleh oleh Madrasah
Aliyah Pembaharuan
disalurkan dalam bentuk gaji
guru, Alat Tulis Kantor (ATK),
kurikulum, dan kegiatan siswa
Guru I
10 Apa saja bentuk kegiatan yang
perlu di awasi berkaitan
dengan pembiayaan ?
Pengawasan yang dilakukan
dalam hal pembiayaan adalah
pembukuan, yang terkait
dengan pemasukan dan
pengeluaran yang dilakukan
oleh pihak sekolah
Guru I
11 Apakah tim pengawas daerah
melakukan kordinasi
Tim pengawas sekolah selalu
melakukan kordinasi terlebih
Guru I
128
terlebih dahulu kepada
pihak sekolah sebelum
melakukan kegiatan
pengawasan?
dahulu kepada pihak sekolah,
ketika akan melakukan
kegiatan pengawasan
12 Kapan waktu kegiatan
pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan yang
dilakukan tim pengawas dari
pemerintah daerah tidak
menentu kapan dilakukannya
kegiatan pengawasan
Guru I
13 Apakah pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan
secara berkala dan memiliki
jangka waktu yang
ditentukan
Pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Tim pengawas
pemerintah daerah di Madrasah
Aliyah Pembaharuan belum
memiliki jangka waktu yang di
tentukan
Guru I
14 Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
?
Biaya yang diperoleh oleh
pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan hanya bersumber
dari orang tua siswa dan
masyarakat
Guru I
15 Apakah ada Program
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
?
Belum ada Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
yang terdapat di Madrasah
Aliyah Pembaharuan
Guru I
16 Adakah Keterkaitan dewan guru
dalam pengalokasian
sumber dana yang diperoleh
?
Belum ada dewan guru yang
terkait dalam pengalokasian
sumber dana, hanya kepala
sekolah dan pihak yayasan
yang terlibat dalam
pengalokasian sumber dana
Guru I
17 Bagaimana proses Proses pengalokasian anggaran
129
pengalokasian biaya
pendidikan ?
sudah sesuai dengan Rencana
yang terdapat pada Rencana
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS)
Guru I
130
Tabel 2.15
DATA PENELITIAN HASIL WAWANCARA
DENGAN GURU II
(Faesal, SE)
No Pertanyaan Penelitian Jawaban Sumber Data
1 Bagaimana Perencanaan
pembiayaan yang diterapkan
di sekolah ?
Perencanaan yang di terapkan
di sekolah mengacu pada
pembuatan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS)
Guru II
2 Apakah Kepala sekolah
memberikan arahan sebelum
melaksanakan tugas ?
Kepala sekolah selalu
memberikan pengarahan
sebelum melakukan tugas
kepada pendidik dan tenaga
kependidikan
Guru II
3 Apakah Kepala sekolah
menghargai pendapat
bawahan ?
Kepala sekolah selalu
menghargai pendapat bawahan
yaitu pendidik dan tenaga
pendidik di Madrasah Aliyah
Pembaharuan
Guru II
4 Adakah Keterlibatan panitia
(kepala sekolah, guru dan
staff) dalam perecanaan ?
Kepala sekolah selalu
melibatkan pendidik dan
tenaga kependidikan, dan
komite sekolah dalam hal
membuat Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah
Guru II
5 Bagaimana
Pelaksanaan/Pengelolaan
Pelaksanaan dalam
pengalokasian anggaran yang
Guru II
131
yang dilakukan di sekolah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku ?
dilakukan di Madrasah Aliyah
Pembaharuan sudah berjalan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, akan tetapi belum
terlaksana secara maksimal
6 Siapa yang bertanggungjawab
untuk
pelaksanaan/pengelolaan
keuangan sekolah ?
Penanggungjawab pelaksanaan
keuangan sekolah yaitu kepala
sekolah
Guru II
7 Bagaimana Pelaporan keuangan
yang terdapat di sekolah ?
Pelaporan keuangan yang
diterapkan oleh pihak
Madrasah Aliyah Pembaharuan
menggunakan Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ)
sekolah
Guru II
8 Apakah Sekolah
mengalokasikan biaya pada
proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)
Biaya yang ada sudah
dialokasikan pada proses
Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM), akan tetapi belum
secara maksimal
Guru II
9 Pengalokasian biaya pada
proses pendidikan yang
terdapat di sekolah di
salurkan dalam bentuk
kegiatan apa saja ?
Pengalokasian biaya disalurkan
dalam bentuk gaji guru, Alat
Tulis Kantor (ATK), gaji
struktural, kurikulum, dan
kegiatan siswa
Guru II
10 Apa saja bentuk kegiatan yang
perlu di awasi berkaitan
dengan pembiayaan ?
Pengawasan yang dilakukan
dalam hal pembiayaan adalah
pembukuan yang jelas, terkait
dengan pemasukan dan
pengeluaran yang dilakukan
Guru II
132
oleh Madrasah Aliyah
Pembaharuan
11 Apakah tim pengawas daerah
melakukan kordinasi
terlebih dahulu kepada
pihak sekolah sebelum
melakukan kegiatan
pengawasan?
Tim pengawas sekolah selalu
melakukan kordinasi terlebih
dahulu kepada kepala sekolah,
ketika akan melakukan
kegiatan pengawasan di
Madrasah Aliyah
Pembaharauan
Guru II
12 Kapan waktu kegiatan
pengawasan dilakukan ?
Kegiatan pengawasan yang
dilakukan di sekolah oleh tim
pengawas pemerintah daerah
tidak menentu kapan
dilakukannya kegiatan
pengawasan
Guru II
13 Apakah pelaksanaan kegiatan
pengawasan dilakukan
secara berkala dan memiliki
jangka waktu yang
ditentukan
Pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Tim pengawas
pemerintah daerah di Madrasah
Aliyah Pembaharuan belum
memiliki jangka waktu yang di
tentukan
Guru II
14 Dari manakah sumber
pembiayaan yang diperoleh
?
Biaya yang diperoleh oleh
pihak Madrasah Aliyah
Pembaharuan bersumber dari
orang tua siswa dan
masyarakat
Guru II
15 Apakah ada Program
pemerintah Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
?
Belum ada Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
yang terdapat pada Madrasah
Aliyah Pembaharuan
Guru II
16 Adakah Keterkaitan dewan guru Belum ada dewan guru yang
133
dalam pengalokasian
sumber dana yang diperoleh
?
terkait dalam hal
pengalokasian sumber dana,
hanya kepala sekolah dan
pihak yayasan yang terlibat
dalam pengalokasian sumber
dana
Guru II
17 Bagaimana proses
pengalokasian biaya
pendidikan ?
Proses pengalokasian anggaran
sudah sesuai Rencana yang
terdapat pada Rencana
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (RAPBS)
Guru II
