Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
KOTA TANJUNGPINANG (Studi Terhadap Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
DEVI NARITA
RAMADHANI SETIAWAN
DIAN PRIMA SAFITRI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
1
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang
disebut dibawah ini :
Nama : DEVI NARITA
NIM : 100563201107 Jurusan/ Prodi : Ilmu Administrasi Negara Alamat : Jl. Gatot Subroto Km 5 Nomor Telp : 08531822 2150 Email : [email protected] Judul Naskah : IMPLEMENTASI PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG (Studi Terhadap Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 4 Agustus 2016
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I
RAMADHANI SETIAWAN, M.Soc. Sc NIDN. 1026058301
Dosen Pembimbing II
DIAN PRIMA SAFITRI, M.Ap NIDN. 1001068503
2
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
KOTA TANJUNGPINANG (Studi Terhadap Permendagri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan)
DEVI NARITA RAMADHANI SETIAWAN
DIAN PRIMA SAFITRI
Program Studi Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang tertuang dalam Peraturan mentri dalam negri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan. Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan Kebijakan PATEN, namun dalam pelaksanaannya di Kecamatan Tanjungpinang Barat masih terjadi beberapa gejala permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PATEN tersebut yaitu: Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti loket pelayanan yang tidak lengkap, belum adanya standar waktu dan proses pelayanan yang dipublikasikan kepada masyarakat dan belum ada database mengenai pelayanan, dalam pendelegasian wewenang di Kecamatan Tanjungpinang Barat sehingga masih sering terjadi keterlambatan pengurusan dikarenakan Camat tidak ditempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini melihat proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2007:177). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode Purposive sampling, yakni berdasarkan informasi yang diketahui oleh informan.Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dengan 1 orang sebagai informan kunci (key informan).Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan nilai variabel mandiri yang ditemukan dilapangan dalam bentuk kata, kalimat bahkan gambar, baik satu variabel atau lebih tanpa melihat hubungan dengan variabel lainnya. Dari penelitian yang didapatkan peneliti dilapangan diketahui bahwa dalam implementasi PATEN Kecamatan Tanjungpinang Barat komunikasi masih mengalami kendala dikarenakan sosialisasi belum menyeluruh dilaksanakan kepada masyarakat.Sumber daya penunjang implementasi PATEN sudah memadai dalam sumber daya pegawai tetapi ketersediaan sarana dan prasana masih kurang lengkap.Kecenderungan pegawai dalam mengimplementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjungpinang Barat sudah sangat mendukung.Pada struktur birokrasi Kecamatan Tanjungpinang Barat sudah menyesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PATEN, sehingga memudahkan pegawai dalam penyelesaian pekerjaan.Implementasi PATEN Di Kecamatan Tanjungpinang Barat secara keseluruhan sudah berjalan dalam upaya mencapai peningkatan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci: Implementasi, Pelayanan, Administrasi.
3
ABSTRACT
Implementation of District Integrated Administrative Services program contained in Ministry of Home Affairs Regulation No.4 of 2010 is the answer to problem faced by the District. District of West Tanjungpinang is the one District implementing district of Tanjungpinang Barat still occur some symptoms of problems related to the implementation of District Integrated Administrative Services are: Thereis still a lack of infrastructure such as counters incomplete, lack of standard time and service processes are published to the public and thereis no database of the service, within delegation of authority in the District of Tanjungpinang Barat so that they frequent service delays due District Head is not a place. The purpose of this research is to invigate the implementation of regulation No. 4 Year 2010 about District Integrated Administrative Services in District of Tanjungpinang Barat in Tanjungpinang City. In this research, see the policy implementation process proposed by Edward III in Winarno (2007:177). Informans in this study was determined by using purposive sampling method, which is based on the information known by the informant. Informants in this study amounted to 6 peoplewith the one persons askey informants. Data analysis techniquesused in this research is descriptive qualitative analysis techniques, the research done to find out and explain the value of independent variables were found in te field in the form of words, sentences and even an image,either a variable or more without seeing the relationship with other variables. Researchers obtained from the research field known that in the implementation of District Integrated Administrative Services in District Tanjungpinang Barat communication still experiencing problems due to socialization has not been thoroughly implemented to the public. Resources are sufficient to support the implementation of District Integrated Administrative Service employee in resources but the availability of facilities and infrastructures are still incomplete.the tendency of employees to implement District Integrated Administrative Services policies in the District of Tanjungpinang Barat have been very supportive. In the bureaucratic structure District of Tanjungpinang Barat adjust with Standard Operating Procedures (SOP) District Integrated Administrative services, making it easier for employees in the completion of the work. Implementation of District Integrated Administrative Services in District of Tanjungpinang Barat as a whole had to walk in order to achieve improvedquality of care and service closer to the community. Key Words: Implementation, Services, Administrative.
4
A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan program Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
seperti diatur dalam Permendagri No 4
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan, di mana
seluruh Kecamatan sudah harus menerapkan
program tersebut pada tahun 2015.
Terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri
tata pemerintahan yang baik (good
governance).Kinerja pelayanan publik
sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas
kehidupan masyarakat.Pembangun sistem
manajemen pelayanan publik yang handal
adalah keniscayaan bagi Daerah jika ingin
meningkatkan kesejahteraan warganya.
Perbaikan kualitas pelayanan publik menjadi
salah satu alasan mengapa Pemerintah
mendesentralisasikan kewenangan
penyelenggaraan pelayanan publik kepada
Daerah.
Penyerahan kewenangan
penyelenggaraan pelayanan kepada Daerah,
Pemerintah berharap pelayanan publik akan
menjadi lebih responsif atau tanggap
terhadap dinamika masyarakat di
Daerahnya. Ketika manajemen pelayanan
diserahkan ke Daerah, kesempatan warga
untuk ikut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pelayanan seharusnya
menjadi semakin terbuka.Warga harus dapat
dengan lebih mudah mengawasi jalannya
penyelenggaraan pelayanan.Masyarakat
harus dapat menyampaikan aspirasinya
kepada aparatur pemerintahan yang
memberikan pelayanan. Mekanisme
penyampaian keluhan harus dikembangkan
di setiap satuan birokrasi pelayanan dan
birokrasi wajib menindak lanjuti keluhan
yang disampaikan warga penggunanya.
Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat
menjadi isu yang semakin strategis karena
kualitas kinerja aparatur pelayanan publik
memiliki implikasi yang luas dalam
kehidupan masyarakat.Kedekatan dan
keterbukaan pemerintah terhadap
masyarakatsecara politik harus
mencerminkan adanya tingkat partisipasi
yang tinggi dari masyarakat. Dalam setiap
pembuatan kebijakan publik melalui
kosensus kebersamaan dari seluruh
kekuatan-kekuatan politik yang ada.
Fase penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan kedudukan peran aparatur
pemerintah sangat penting dan menentukan.
Hal ini dikarenakan aparatur pemerintah
berkewajiban memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat.Mutu atau
kualitas pelayanan merupakan kunci
keberhasilan kinerja suatu organisasi.
Pelayanan yang baik, maka kepuasan dan
loyalitas masyarakat dapat dipertahankan
dan bahkan ditingkatkan. Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah dijelaskan bahwa tugas dari
kecamatan adalah melakukan
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat
Desa/kelurahan. Pelimpahan kewenangan
bupati/ walikota dilakukan berdasarkan
pemetaan pelayanan publik yang sesuai
dengan karakteristik Kecamatan dan/atau
5
kebutuhan masyarakat pada Kecamatan
yang bersangkutan.
Aparat Camat sebagai bagian dari
pegawai negeri dituntut untuk dapat menjadi
motor penggerak pembangunan karena
bersentuhan langsung dengan masyarakat
sehingga akan lebih memahami keadaan dan
kondisi masyarakat. Sebagai birokrat di
tingkat Camat dituntut untuk mampu
menangani kendala-kendala yang dihadapi
dalam usaha-usaha pembangunan yang
digalakkan pemerintah. Aparat Camat harus
mampu melaksanakan fungsi utamanya
yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan baik, cekatan, efektif dan
efisien.Sekretaris Camat dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Camat,
sekretaris Camat dibantu oleh beberapa
orang staf.Birokrat di tingkat Camat ini
dituntut untuk dapat memberikan kontribusi
yang maksimal. Perbandingan jumlah aparat
yang tidak seimbang dengan jumlah
penduduk yang harus dilayani akan
menimbulkan persoalan apabila kerja aparat
lamban dan tidak efisien dalam
pelayanannya.
Terkait dengan pelayanan terhadap
publik/masyarakat ini, di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, pada Pasal 7
Ayat 1 ditetapkan, urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota berkaitan dengan
pelayanan dasar. Pada tataran di bawahnya,
Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatanditegaskan
bahwa tugas Camat meliputi antara lain
melakukan perencanaan kegiatan pelayanan
kepada masyarakat di Kecamatan dan
melakukan percepatan pencapaian standar
pelayanan minimal di wilayahnya.
Kantor Kecamatan seringkali
berhadapan langsung dengan permasalahan
yang ada dalam masyarakat. Karena itu,
masih diperlukan pembenahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
Kecamatan. Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah
penyelenggaraan pelayanan publik di
Kecamatan dari tahap permohonan sampai
ke tahap terbitnya dokumen dalam satu
tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi:
pelayanan bidang perizinan; dan pelayanan
bidang non perizinan. Maksud
penyelenggaraan PATEN adalah
mewujudkan Kecamatan sebagai pusat
pelayanan masyarakat dan menjadi simpul
pelayanan bagi kantor/badan pelayanan
terpadu di Kabupaten/kota.PATEN
mempunyai tujuan untuk meningkatkan
kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Kecamatan sebagai
penyelenggara PATEN harus memenuhi
syarat: substantif; administratif; dan teknis.
Syarat substantif adalah pendelegasian
sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada
Camat. Persyaratan administratif meliputi:
standar pelayanan; dan uraian tugas personil
Kecamatan.
Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan
salah satu Kecamatan yang melaksanakan
6
Kebijakan PATEN yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu
Kecamatan Pada Kecamatan Tanjungpinang
Barat Kota Tanjungpinang. Dalam
pelaksanaannya di Kecamatan
Tanjungpinang Barat masih terjadi beberapa
gejala permasalahan yang berkaitan dengan
pelaksanaan PATEN tersebut yaitu:
1. Masih kurangnya sarana dan
prasarana seperti Loket pelayanan
yang tidak lengkap, tidak semua
pelayanan yang harusnya ada di
kecamatan namun tidak
mempunyai loket sehingga ketika
masyarakat mau melakukan
pengurusan maka masyarakat akan
kesulitan.
2. Belum adanya standar waktu dan
proses pelayanan yang
dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Belum ada database mengenai
pelayanan, dalam pendelegasian
wewenang di Kecamatan
Tanjungpinang Barat sehingga
masih sering terjadi keterlambatan
pengurusan dikarenakan Camat
tidak ditempat.
Berdasarkan dari hasil pengamatan
dalam melihat pelayanan di Kecamatan
Tanjungpinang Barat yang dituangkan
dalam uraian-uraian diatas maka kemudian
munculah berbagai permasalahan yang
berkaitan dengan pelayanan tersebut,
Berangkat dari inilah maka penulis
menganggap perlu adanya rumusan-rumusan
terhadap permasalahan yang akan
dibahas.Adapun dalam penelitian ini peneliti
merumuskan permasalahan penelitian yang
harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :
- Bagaimana Implementasi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Pelayanan
Terpadu Kecamatan Pada
Kecamatan Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang?
Adapun yang menjadi tujuan dalam
penelitian ini adalah:
- Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui bagaimanaimplementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pelayanan Terpadu Kecamatan Pada
Kecamatan Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang.
Hasil penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat untuk:
1. Dijadikan bahan masukan bagi
Pemerintah khususnya Aparatur
Kecamatan Tanjungpinang Barat
berkaitan dengan pelaksanaan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan Pada
Kecamatan Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang.
2. Dijadikan sebagai bahan acuan bagi
peneliti berikutnya apabila memiliki
permasalahan yang sama, untuk
pengembangan ilmu pengetahuan
sosial khususnya administrasi negara
yaitu pelayanan publik.
7
B. KONSEP TEORITIS
1. Kebijakan Publik
Kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi
setiap usaha dan kegiatan dari aparatur
pemerintah/ pegawai. Menurut Frederich
yang dikutip Soemardi 1990:21 mengatakan
bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu
seraya mencari peluang-peluang untuk
mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran
yang diinginkan”.
Kebijakan publik adalah hasil
pengambilan keputusan oleh manajemen
puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun
aturan yang berkaitan dengan hal-hal
strategis untuk mengarahkan manajer dan
personel dalam menentukan masa depan
organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan
masyarakat. Suatu kebijakan publik yang
telah diterima dan disahkan (adapted)
tidaklah akan ada artinya apabila tidak
dilaksanakan. Implementasi kebijakan
publik haruslah berhasil, malahan tidak
hanya implementasinya saja yang berhasil,
akan tetapi tujuan (goal) yang terkandung
dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai
yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat
(public inters).
Kebijakan publik adalah sebagai
kebijakan yang dibuat oleh badan-badan
pemerintah dan para aktor politik yang
bertujuan untuk menyelesaikan masalah
publik. Menurut Dye (Subarsono, 2008:2)
kebijakan publik adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan. Dari pendapat diatas dijelaskan
bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu
yang tidak dilakukakn oleh pemerintah
disamping yang dilakukan oleh pemerintah
ketika pemerintah menghadapi suatu
masalah publik. Kebijakan itu merupakan
rumusan suatu tindakan yang dikembangkan
dan diputuskan oleh instansi atau pejabat
pemerintah guna mengatasi atau
mempertahankan suatu kondisi.
Maka dapat disimpulkan bahwa
kebijakan itu merupakan serangkaian
tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh
seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi
suatu persoalan atau permasalahan yang
terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan
kebijakan ini diharapkan akan dapat
mengatasi permasalahan yang terdapat
dalam masyarakat, sehingga dengan
kebijakan ini diharapkan akan dapat
mengatasi permasalahan tersebut.
2. Implementasi Kebijakan
Abidin (2002:186) menyatakan bahwa:
“Implementasi atau pelaksanaan kebijakan
terkait dengan identifikasi permasalahan dan
tujuan serta formulasi kebijakan sebagai
langkah awal dan monitoring serta evaluasi
sebagai langkah akhir”. Menurut Winarno
(2007:144) Implementasi dipandang secara
luas mempunyai makna pelaksanaan
undang-undang dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur dan teknik bekerja
bersama-sama menjalankan kebijakan dalam
upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan.
8
Implementasi pada sisi yang lain merupakan
fenomena yang kompleks yang mungkin
dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu
keluaran (output) maupun sebagai suatu
dampak (outcome). Pendapat lain
dikemukakan oleh Dunn (2000:109)
menjabarkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan rangkaian pilihan yang kurang
lebih hubungan (termasuk keputusan untuk
tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan
pejabat pemerintah yang diformulasikan ke
dalam bidang-bidang kesehatan,
kesejahteraan sosial, dan ekonomi.
Implementasi kebijakan merupakan
tahap kedua setelah pembuatan atau
pengembangan kebijakan. Nugroho
(2003:158) mengemukakan bahwa:
“implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya”
Nugroho (2003:158) mengemukakan
bahwa implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari
kedua pendapat ahli ini yang perlu
ditekankan adalah bahwa tahap
implementasi kebijakan tidak akan dimulai
sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
ditetapkan atau diidentifikasikan oleh
keputusan-keputusan
kebijaksanaan.Penerapan suatu kebijakan
publik akan melibatkan beraneka macam
kegiatan seperti menyampaikan,
menekankan pengarahan, mengeluarkan
dana, pembentukan suatu organisasi,
struktur birokrasi pemerintahan, bahkan
melibatkan daerah atau negara lain, hal ini
sesuai seperti yang dikemukakan Edward III
(1980:2) bahwa implementasi kebijakan
publik dapat mencakup sekumpulan
tindakan yang luas yaitu menetapkan dan
mengimplementasikan instruksi-instruksi,
menentukan dana, menyerahkan bantuan,
menyetujui perjanjian, mengumpulkan data,
mengerahkan informasi, menganalisa
masalah unit-unti organisasi, menentukan
alternatif, merencanakan masa yang akan
datang dan bermusyawarah dengan rakyat,
dengan kelompok-kelompok kepentingan,
dengan aktivitas bisnis dengan komisi
legislatif, unit birokrasi, serta bahkan negara
lain.
Sejalan dengan definisi implementasi
kebijakan yang dikemukakan jelaslah bahwa
mereka yang terlibat dalam implementasi
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya
adalah pihak pemerintah, kelompok, dan
individu-individu yang berkepentingan yang
ada dalam masyarakat, dimana kebijakan itu
diterapkan lebih lanjut oleh Edward III yang
mengatakan keberhasilan implementasi
kebijakan akan ditentukan oleh banyak
variabel dan faktor dan variabel tersebut
saling berhubungan satu sama lain, menurut
Edwards III (Subarsono 2008:90-92) ada
empat variabel dalam implementasi
kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi dan struktur birokrasi:
1. Komunikasi
Implemetasi kebijakan publik agar
dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan
agar implementor mengetahui apa yang
harus dilakukan secara jelas. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
9
diinformasikan kepada kelompok sasaran
(target group) sehingga akan mengurangi
distorsi implementasi. Apabila
penyampaian tujuan dan sasaran suatu
kebijakan tidak jelas, tidak memberikan
pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran
kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh
kelompok sasaran, maka kemungkinan akan
terjadi suatu penolakan atau resistensi dari
kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh
karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu;
1. Penyaluran (transmisi) yang baik
akan menghasilkan implementasi
yang baik pula (kejelasan).
2. Adanya kejelasan yang diterima
oleh pelaksana kebijakan sehingga
tidak membingungkan dalam
pelaksanaan kebijakan.
3. Adanya konsistensi yang diberikan
dalam pelaksanaan kebijakan. Jika
yang dikomunikasikan berubah-
ubah akan membingungkan dalam
pelaksanaan kebijakan yang
bersangkutan.
2. Sumber Daya
Dalam implementasi kebijakan harus
ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya
manusia, materi dan metoda. Sasaran,
tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan
sumberdaya untuk melaksanakan,
implementasi tidak akan berjalan efektif dan
efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya
tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak
diwujudkan untuk memberikan pemecahan
masalah yang ada di masyarakat dan upaya
memberikan pelayanan pada masyarakat.
Sumber daya tersebut dapat berwujud
sumberdaya manusia, yakni kompetensi
implementor dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi
Suatu disposisi dalam implementasi
dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh
implementor kebijakan, seperti komitmen,
kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat
demokratis. Implementor baik harus
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik
seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan
oleh pembuat kebijakan. Implementasi
kebijakan apabila memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasinya
menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi
adalah watak dan karakteristik yang dimiliki
oleh implementor, seperti komitmen,
keejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik,
maka dia akan menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Organisasi menyediakan peta sederhana
untuk menunjukkan secara umum kegiatan-
kegiatannya dan jarak dari puncak
menunjukkan status relatifnya. Garis-garis
antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai
untuk menunjukkan interaksi formal yang
diterapkan. Kebanyakan peta organisasi
bersifat hirarki yang menentukan hubungan
antara atasan dan bawahan dan hubungan
secara diagonal langsung organisasi melalui
lima hal harus tergambar, yaitu;
10
1. Jenjang hirarki jabatan-jabatan
manajerial yang jelas sehingga
terlihat “Siapa yang
bertanggungjawab kepada siapa?”
2. Pelembagaan berbagai jenis
kegiatan oprasional sehingga nyata
jawaban terhadap pertanyaan
“Siapa yang melakukan apa?”
3. Berbagai saluran komunikasi yang
terdapat dalam organisasi sebagai
jawaban terhadap pertanyaan
“Siapa yang berhubungan dengan
siapa dan untuk kepentingan apa?”
4. Jaringan informasi yang dapat
digunakan untuk berbagai
kepentingan, baik yang sifatnya
institusional maupun individual;
5. Hubungan antara satu satuan kerja
dengan berbagai satuan kerja yang
lain.
Dalam implementasi kebijakan,
struktur organisasi mempunyai peranan
yang penting. Salah satu dari aspek
struktur organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures/
SOP). Fungsi dari SOP menjadi
pedoman bagi setiap implementor
dalam bertindak. Struktur organisasi
yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni birokrasi
yang rumit dan kompleks. Hal
demikian pada gilirannya
menyebabkan aktivitas organisasi tidak
fleksibel. Dari pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa agar kebijakan itu
berhasildalam pencapaian tujuannya,
maka serangkaian usaha perlu
dilakukan diantaranya perlu
dikomunikasikan secara terbuka, jelas,
dan transparan kepada sasaran.
Perlunya sumber daya yang berkualitas
untuk pelaksanaannya dan perlunya
dirampungkan struktur pelaksana
kebijakan.
Van Meter dan Van Horn (dalam
Winarno 2007:146) mengatakan bahwa:
“implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu (atau kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan
ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan
usaha-usaha untuk mencapai perubahan-
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan
oleh keputusan-keputusan kebijakan”.
Berdasarkan beberapa pendapat
tersebut diatas, dapat disimpulkan
implementasi kebijakan publik adalah suatu
tindakan pejabat pemerintah atau lembaga
pemerintah dalam menyediakan sarana
untuk melaksanakan progam yang telah
ditetapkan sehingga program tersebut dapat
menimbulkan dampak terhadap tercapainya
tujuan.
3. Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
11
Pelayanan administrasi terpandu
kecamatan [PATEN] adalah penyelengaraan
pelayanan publik di kecamatan yang proses
pengelolaannya mulai dari permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen
dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini
diisi berarti cukup melalui satu meja atau
loket pelayanan sistem ini memosisikan
warga masyarakat hanya berhubungan
dengan petugas meja/loket pelayanan di
kecamatan.
PATEN diselenggarakan dengan
maksud untuk mewujudkan kecamatan
sebagai pusat pelayanan masyarakat dan
menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor
pelayanan terpandu satu pintu [PTSP] DI
KABUPATEN / kota bagi kecamatan yang
secara kondisi geografis daerah akan lebih
efektif dan efisien di layani melalui
kecamatan. Pusat pelayanan masyarakat
berarti di masa datang, kecamatan harus
mampu memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara proposional berdasarkan
kriteria dan skala kecamatan di bidang
perjinan dan non perjinan.
PATEN diselenggarakan dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan
mendekatkan pelayanan kepada masyrakat.
Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama
terlihat pada aspek waktu dan biaya
pelayanan. Melalui penyelangaraan PATEN
warga masyarakat dapat menerima
pelayanan yang lebih cepat dan terukur
denganjelas. Cepat bila dibandingkan
dengan sebelum adanya PATEN. Bila
sebelumnya untuk mengurus suatu jenis
surat dan rekomendasi seorang warga yang
datang ke kantor kecamatan harus
menunggu penyelesaian surat/ rekomendasi,
seorang warga yang datang ke kantor
kecamatan harus menunggu penyelesaian
surat/ rekomendasinya bisa dalam waktu
satu jam,beberapa jam hingga beberapa hari
karena camat atau petugas yang berwenang
tidak ada di tempat, maka melalui PATEN
warga dijamin memperoleh pelayanan yang
cepat dan terukur dengan jelas sesuai dengan
standar pelayanan.
C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif, dimana
peneliti hanya menguraikan dan
menjelaskan penelitian sesuai dengan
kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan
atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang
lain dalam penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan
Tanjungpinang Barat Alasan peneliti
mengambil objek penelitian tersebut di
lokasi ini adalah karena masih terdapat
permasalahan di Kecamatan Tanjungpinang
Barat dalam memberikan pelayan yang
mengacu pada Permendagri Nomor 4
Tahun 2010.
Jenis data dalam penelitian ini adalah :
a. Data yang diperoleh langsung
darisubjek penelitian yang
mengenakan alat ukur atau alat
pengambilan data langsung pada
subjek sebagai sumber informasi
yang dicari yaitu studi lapangan.
Biasanya berupa pengumpulan data
yang diperoleh melalui kegiatan
penelitian dengan turun ke lokasi
12
penelitian untuk mencari fakta yang
berkaitan dengan masalah yang
diteliti. Ataupun data yang
dikumpulkan melalui hasil
wawancara secara langsung dengan
pihak yang menjadi obyek dalam
penelitian dalam hal ini adalah
objek wawancara yaitu pemimpin
dan pegawai Kecamatan
Tanjungpinang Barat serta
masyarakat yang menerima
pelayanan PATEN.
b. Data sekunder adalahpengumpulan
data yang dilakukan dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen
yang relevan dengan penelitian.
Data yang diperoleh lewat pihak
lain, tidak langsung diperoleh oleh
peneliti dari subjek penelitiannya
yaitu studi kepustakaan. Biasanya
berupa teknik pengumpulan data
atau informasi yang menyangkut
masalah yang diteliti dengan
mempelajari dari menelaah buku,
majalah atau surat kabar dan
bentuk-bentuk tulisan lainnya yang
ada relevansinya dengan masalah
yang diteliti.
Dalam penelitian ini tidak mengguna
kan sampel melainkan Informan. Penentuan
Informan sebagai sumber data dilakukan
dengan teknik purposive.Sugiyono
(2009:216) menyebutkan purposive adalah
penentuan sumber data yang dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu.
Untuk memperoleh data, peneliti
menetapkan Informan yang berjumlah 9
orang yang terdiri dari 1 orang Informan
Kunci (Key Informan) yaitu Sekretaris
Camat Kecamatan Tanjungpinang Barat
serta 7 Orang Informan. Adapun yang
menjadi pertimbangan peneliti adalah orang
yang dijadikan Informan adalah pegawai
yang memiliki pengetahuan dan memahami
tentang pelayanan PATEN, sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi subjek
yang diteliti.
Peneliti melakukan pengamatan
langsung terhadap pegawai Kecamatan
Tanjungpinang Barat dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya dalam
memberikan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). Maksudnya
pengamatan dengan menggunakan indera
penglihatan yang berarti tidak mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi kegiatan-
kegiatan apa saja yang akan diamati telah
dituangkan dalam kertas observasi.
Data yang diperoleh dari informan
dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis
data, kelompok data, kemudian data tersebut
dianalisis secara Deskriptif kualitatif.
Analisis data penelitian ini dilakukan
melalui sebuah proses yang terdiri dari
beberapa tahap yang dimulai sejak
pengumpulan data, kemudian dikerjakan
secara intensif hingga penelitian selesai
untuk memperoleh kesimpulan.
D. PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan publik dapat
mencakup sekumpulan tindakan yang luas
yaitu menetapkan dan
mengimplementasikan instruksi-instruksi,
13
menentukan dana, menyerahkan bantuan,
menyetujui perjanjian, mengumpulkan data,
mengerahkan informasi, menganalisa
masalah unit-unti organisasi, menentukan
alternatif, merencanakan masa yang akan
datang dan bermusyawarah dengan rakyat,
dengan kelompok-kelompok kepentingan,
dengan aktivitas bisnis dengan komisi
legislatif, unit birokrasi, serta bahkan negara
lain. (Edward III, 1980:2)
Kantor Kecamatan seringkali
berhadapan langsung dengan permasalahan
yang ada dalam masyarakat.Karena itu,
masih diperlukanpembenahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan
Kecamatan.Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) adalah
penyelenggaraan pelayanan publik di
Kecamatan dari tahap permohonan sampai
ke tahap terbitnya dokumen dalam satu
tempat. Ruang lingkup PATEN meliputi:
pelayanan bidang perizinan; dan pelayanan
bidang non perizinan. Maksud
penyelenggaraan PATEN adalah
mewujudkan Kecamatan sebagai pusat
pelayanan masyarakat dan menjadi simpul
pelayanan bagi kantor/ badan pelayanan
terpadu di Kabupaten/ kota.PATEN
mempunyai tujuan untuk meningkatkan
kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat. Kecamatan sebagai
penyelenggara PATEN harus memenuhi
syarat: substantif; administratif; dan teknis.
Syarat substantif adalah pendelegasian
sebagian wewenang Bupati/ Walikota
kepada Camat. Persyaratan administratif
meliputi: standar pelayanan; dan uraian
tugas personil Kecamatan.
Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan
salah satu Kecamatan yang melaksanakan
Kebijakan PATEN yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu.
Untuk mengetahui implementasi yang
terjadi di lapangan, maka dapat ditarik
beberapa dimensi dengan analisis berikut:
1. Komunikasi
Pelaksanaan kebijakan akan berjalan
sesuai dengan hasil yang diharapkan
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
kebijakan dipahami oleh individu-individu
yang bertanggungjawab dalam pencapaian
tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan
tujuan kebijakan dengan demikian perlu
dikomunikasikan secara tepat dengan para
pelaksana. Hal ini dapat dilihat dari
indikator sebagai berikut :
a. Transmisi kebijakan
Transimisi kebijakan yang dapat
dilakukan dengan Sosialisasi terhadap
Implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pelayanan Terpadu Kecamatan.
Implementasi kebijakan yang efektif
terjadi apabila para pembuat keputusan
tahu yang akan dikerjakan.
Komunikasi dalam pelaksanaan
kebijakan sangat penting untuk
dilaksanakan.Hal ini bertujuan agar
dapat memberikan informasi berkenaan
dengan kebijakan yang telah dibuat.Hal
ini juga sangat penting bagi para
implementor untuk melaksanakan
14
sebuah kebijakan dimana kebijakan
akan dapat diketahui isi dan tujuannya
jika sudah dikomunikasi dengan baik
kepada para pelaksana kebijakan
tersebut.
Sebuah program maupun kebijakan
harusnya dikomunikasikan dengan baik
dari implementor kepada pihak-pihak
terkait yaitu masyarakat. Sosialisasi
kebijakan sebelumnya juga penting
guna pengawasan yang lebih baik dan
efektif, artinya masyarakat juga akan
turut berper serta dalam mencapai
tujuan sebuah kebijakan.
Namun, sosialisasi yang dilakukan
baik kepada masyarakat maupun
kepada pegawai maka ditemukan
bahwa sosialisasi belum menyeluruh.
Karena selama ini hanya pegawai saja
yang diberikan pengetahuan terhadap
hal tersebut.Sebelum dapat
mengimplementasikan suatu kebijakan
implementor harus menyadari bahwa
suatu keputusan telah dikeluarkan,
seringkali terjadi kesalahpahaman
terhadap keputusan yang telah
dikeluarkan agar tidak terjadi
kesalahpahaman harus dilakukan
sosialisasi baik kepada masyarakat
terlebih lagi kepada pegawai selaku
implementor serta sosialisasi yang
diberikan kepada masyarakat.
b. Adanya kejelasan
Sebuah kebijakan yang diambil
oleh pembuat kebijakan haruslah
mengandung konten yang jelas dan
konsisten. Kebijakan dengan isi yang
jelas akan memudahkan sebuah
kebijakan dan akan menghindarkan
distorsi atau penyimpangan dalam
pengimplementasiannya. Hal ini
dikarenakan jika suatu kebijakan
sudah memiliki isi yang jelas maka
kemungkinan penafsiran yang salah
oleh implementor akan dapat
dihindari dan sebaliknya jika isi suatu
kebijakan masih belum jelas atau
mengambang, potensi untuk salah
paham akan menjadi besar.
Agar implementasi berjalan
efektif, siapa yang bertanggungjawab
melaksanakan sebuah keputusan
harus mengetahui apakah mereka
dapat melakukannya.Sesungguhnya
implementasi kebijakan harus
diterima oleh semua staff dan harus
mengerti secara jelas dan akurat
mengenahi maksud dan tujuan
kebijakan.Untuk itu perlu adanya
kejelasan Pelayanan Terpadu
Kecamatanbaru kemudian dapat
diimplementasikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Secara keseluruhan isi dan tujuan
dari pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Kecamatan sudah jelas. Keberhasilan
suatu implementasi kebijakan,
membutuhkan adanya pemahaman
standart dan tujuan kebijakan dari
masing-masing individu yang
bertanggung jawab
melaksanakannya.
Standard dan tujuan kebijakan
harus dikomunikasikan dengan jelas
15
agar tidak menimbulkan distorsi
implementasi. Jika standar dan tujuan
tidak diketahui dengan jelas oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan, dapat
menimbulkan salah pengertian yang
dapat menghambat implementasi
kebijakan kepada para pelakana,
target group dan pihak lain yang
berpentingan baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap
kebijakan dapat diterima dengan
jelas, sehingga diantara mereka
mengetahui apa yang menjadi
maksud, tujuan dan sasaran serta
substansi dari kebijakan tersebut. Jika
mereka tidak jelas, maka mereka
tidak akan tahu apa yang seharusnya
dipersiapkan dan dilaksanakan agar
apa yang menjadi tujuan kebijakan
dapat dicapai secara efektif dan
efisien.
Komunikasi yang tampak dalam
implementasi PATEN di Kec.TPI Barat juga
dilihat dari pelayanan pegawai terhadap
masyarakat, berdasarkan hasil dilapangan
bahwa pelayanan pegawai terhadap
masyarakat belum sesuai dengan yang
tertuang dalam tujuan PATEN.Secara teknis
pelayanan di Kec.TPI Barat kepada
masyarakat dilihat dari adanya petugas
informasi, petugas loket, petugas operator
komputer dan petugas pemegang kas. Proses
komunikasi yang terbentuk dalam
implementasi PATEN secara teknis sangat
jelas namun dalam proses pelaksanaannya
terkendala pada penyampaian informasi
kepada masyarakat yang dilakukan petugas
informasi.
Secara keseluruhan proses komunikasi
yang terjadi dalam implementasi PATEN di
Kec. TPI Barat masih ada beberapa hal yang
belun sesuai dengan SOP sehingga
pencapaian tujuan dan sasaran belum
sepenuhnya dilakukan secara efektif.
2. Sumber daya
Untuk mengimplementasikan kebijakan
sangat dibutuhkan sumber-sumber terkait
dalam pelaksanaan kebijakan, adanya
sumber daya manusia yang menjamin
bahwa kebijakan dapat diarahkan kepada
sebagaimana yamg diharapkan, serta
adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang
dapat dipakai untuk melaksanakan
kebijakan. Ketersediaan sumber daya ini
dapat di ukur dari indikator sebagai
berikut:
a. Sumber daya manusia Sumber daya yang dimaksud adalah
yaitu pegawai yang menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Terpadu Kecamatan.Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya penunjang seperti sarana dan prasarana.
Pihak Kecamatan sudah membagi tugas para pegawainya termasuk dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Kecamatan. Para pegawai diturunkan untuk menjalankan hingga mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tanjungpinang Barat.Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai.Kegagalan yang sering terjadi
16
dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasi- kan kebijakan. b. Adanya ketersediaan sumber dana,
sarana dan prasana yang dimiliki
oleh Kecamatan Tanjungpinang
Barat.
Sumber dana dan sarana dan
Prasarana yang memadai guna
menunjang pelaksanaan pelayanan
seperti komputer, Seperti ruang kantor
atau ruang tunggu untuk masyarakat
yang memadai, ada 4 komputer untuk
menunjang pelaksanaan pekerjaan
pegawai dalam memberikan pelayanan,
sistem antrian untuk masyarakat.
Jumlah dana dan sarana prasarana
pada Kecamantan Tanjungpinang Barat
masih belum memadai. Ini akan
menjadi kurang optimalnya pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Kecamatan.
Keterbatasan tersebut yang akan
menimbulkan masalah tidak hanya
untuk masyarakat tetapi juga untuk
pegawai.
Sumber daya yang berupa ketersediaan
jumlah pegawai, dana, sarana dan
prasarana merupakan persyaratan teknis
PATEN diatur dalam Permendagri No. 4
Tahun 2010 yang harus dimiliki oleh
kecamatan. Berdasarkan pengamatan
peneliti dilapangan bahwa jumlah pegawai
yang dimiliki oleh Kec.Tpi Barat belum
sepenuhnya mendukung pelaksanaan
PATEN, dengan tidak adanya pegawai
yang menempati meja informasi sebagai
media awal pengarahan pelayanan
terhadap masyarakat dan tidak hadirnya
Camat di Kec. TPI Barat akan
memperlambat pelayanan karena masih
adanya bentuk pelayanan surat
rekomendasi yang dikeluarkan oleh
kecamatan yang belum ada pelimpahan
wewenang terhadap Sekretaris Camat
sehingga pencapaian tujuan PATEN belum
tercapai. Ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang disebutkan dalam
Permendagri sebagai berikut:
1. Tersedianya tempat piket yang akan
digunakan oleh petugas informasi
untuk menyampaikan informasi
dilapangan.
2. Loket/meja pendaftaran
3. Tempat pemrosesan berkas
4. Tempat pengolahan data dan
informasi
5. Tempat finalisasi proses
6. Ruang tunggu
7. Tempat penyerahan dokumen
8. Tempat pembayaran
9. Tempat penanganan pengaduan
10. Perangkat pendukung lainnya.
Di Kecamatan Tanjungpinang Barat tersedia
sarana dan pra sarana, namun masih terdapat
beberapa kekurangan yakni: tersedianya
tempat piket namun tidak adanya pegawai
yang menjaga tempat piket, tempat
pengolahan data dan informasi tidak
17
tersedianya komputer untuk mempermudah
pekerjaan, ruang tunggu tidak tersedianya
pendingin ruangan dan tidak tersedianya
pegawai pada tempat penanganan
pengaduan. Pelayanan PATEN pada Kec.
TPI Barat prakteknya ruangan pelayanan
terpisah satu sama lain. Hal ini belum sesuai
dengan harapan PATEN bahwa sarana dan
pra sarana tidak harus terpisah satu sama
lain. Tempat pemrosesan berkas mungkin
saja merupakan satu ruangan dengan tempat
pengolahan data dan informasi. Sedangkan
tempat finalisasi proses adalah ruang kerja
dari Sekcam dan Camat masing-masing.
Demikian juga dengan loket pendaftaran
juga merupakan satu bagian dengan tempat
penyerahan dokumen dan tempat
pembayaran.
Sumber daya merupakan variabel yang
sangat penting dalam implementasi
kebijakan. Meskipun kebijakan sudah
dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat
pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh
tersedianya sumber daya secara memadai
untuk pelaksanaan kebijakan, maka
pelaksanaan kebijakan akan sulit dicapai.
3. Sikap Pelaksana
Salah satu faktor yang mempengaruhi
efektifitas implementasi kebijakan adalah
sikap implementor. Jika implemetor setuju
dengan bagian-bagian isi dari kebijakan
maka mereka akan melaksanakan dengan
senang hati tetapi jika pandangan mereka
berbeda dengan pembuat kebijakan maka
proses implementasi akan mengalami
banyak masalah. Dalam hal ini dapat
dilihat dari indikator :
a. Adanya dukungan pegawai
Selaku pelaksana kebijakan untuk
memberikan dukungan dalam
Implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pelayanan Terpadu Kecamatan.
Dukungan terhadap kebijakan
Pelayanan Terpadu Kecamatan
merupakan hal yang harus diperhatikan
demi terselenggaranya kebijakan
dengan baik dan lancar.Dukungan
dalam hal ini dari pegawai Kecamatan
Tanjungpinang Barat sangat
mempengaruhi keberhasilan kebijakan
Pelayanan Terpadu Kecamatan.
Berjalannya sebuah kebijakan agar
dapat efektif haruslah dengan adanya
dukungan dari berbagai pihak baik itu
dari sumber daya manusia mapun
sumber daya lainnnya, dengan adanya
kepedulian terhadap kebijakan yang
sudah dibuat maka, kebijakan akan
memberikan dampak yang baik dan
berjalan sebagai mana mestinya. Begitu
juga dengan adanya Pelayanan Terpadu
Kecamatan tersebut dengan adanya
dukungan dari implemetor selaku
pelaksana kebijakan maka kebijakan
akan berjalan dengan baik.
Pelaksanaan kebijakan pemerintah
merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah untuk
menuju pemerintahan yang lebih baik.
Kebijakan perlindungan dan
pengelolaan hidup ini juga merupakan
salah satu upaya pemerintah untuk
memperbaiki serta melesatarikan
18
lingkungan yang ada di daerah-daerah
di seluruh indonesia agar menjadi lebih
baik dan tertata dengan baik. Untuk
menjalankan kebijakan tersebut para
pelaku kebijakan haruslah memberikan
dukungan sepenuhnya dengan
menjalankan serta mengatasi segala
masalah yang timbul, dalam hal ini
kebijakan tentang Pelayanan Terpadu
Kecamatan yang mana memerlukan
dukungan dari para pegawai dalam
menjalankan kebijakan ini.
Hal ini tentu saja akan memberikan
dampak yang baik terhadap kebijakan
jika para pelaksana kebijakan
memberikan dukungan terhadap
kebijakan ini. Dari pendapat yang
diberikan informan dan pegawai diatas
dapat diketahui bahwa pegawai
Kecamatan Tanjungpinang Barat dalam
memberikan dukungannya terhadap
kebijakan telah menjalankan kebijakan
serta menampung segala masalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Kecamatan.
b. Insentif pegawai
Selaku implementor dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pelayanan Terpadu Kecamatan pegawai
harus diberikan insentif.Insentif yang
diberikan kepada pelaksana agar dapat
melaksanakan kebijakan dengan baik.
Hal ini dilakukan sebagai upaya
memenuhi kepentingan pribadi maupun
organisasi. Insentif dalam
melaksanakan pekerjaan merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan
kinerja pegawai dalam bekerja dan
merupakan bentuk apresiasi terhadap
apa yang dilakukan dalam
pekerjaannya.
Dalam menjalankan kebijakan,
insentif yang diberikan kepada para
implementor merupakan salah satu
upaya yang dilakukan agar para
implementor atau pelaksana kebijakan
dapat menjalankan kebijakan dengan
sebaik-baiknya dengan imbalan insentif
yang sesuai dengan pekerjannya.
Pentingnya pemberian insentif
kepada pegawai merupakan salah satu
upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kerja pegawai agar
pekerjaan yang dilakukan dapat
mencapai hasil yang maksimal.
Pelayanan Terpadu Kecamatan
dibutuhkan juga peran dari pegawai
yang bersangkutan dalam hal ini
pegawai Kecamatan untuk
berpartisipasi selaku pelaksana terhadap
kebijakan ini.Hal ini tidak terlepas pula
dari upaya agar pelaksanaan kebijakan
itu dapat berjalan dengan baik yang
mana salah satunya adalah dengan
memberikan insentif kepada pegawai
agar dapat bekerja dengan baik dan
semaksimal mungkin.
Insentif merupakan salah-satu
teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah sikap para
pelaksana kebijakan dengan
memanipulasi insentif. Pada dasarnya
orang bergerak berdasarkan
19
kepentingan dirinya sendiri, maka
memanipulasi insentif oleh para
pembuat kebijakan mempengaruhi
tindakan para pelaksana kebijakan.
Dengan cara menambah keuntungan
atau biaya tertentu mungkin akan
menjadi faktor pendorong yang
membuat para pelaksana menjalankan
perintah dengan baik. Hal ini dilakukan
sebagai upaya memenuhi kepentingan
pribadi atau organisasi.
Peran dari seorang pegawai
terhadap jalannya kebijakan sangatlah
menentukan keberhasilan kebijakan
tersebut. Salah satu bentuk apresiasi
dari apa yang dikerjakan pegawai
adalah memberikan insentif terhadap
pekerjaan yang di lakukan. Dalam
pelaksanaan kebijakan pentingnya
pemberian insentif merupakan salah
satu upaya agak pegawai dapat bekerja
dengan baik serta dapat melaksanakan
kebijakan agar dapat berjalan sesuai
dengan tujuannya. Berdasarkan
jawaban yang diberikan oleh informan
dan informan kunci di atas dapat
diketahui bahwa tidak adanya insentif
yang diberikan kepada pegawai dalam
menjalankan kebijakan tersebut.Hal
senada juga disampaikan oleh informan
lainnya dalam wawancara bahwa tidak
adanya insentif yang diberikan kepada
pegawai dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut.
Sikap penerimaan atau penolakan dari
agen pelaksana kebijakan sangat
mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan
publik.
4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah karakteristik,
norma-norma, dan pola-pola hubungan
yang terjadi berulang-ulang dalam badan-
badan eksekutif yang mempunyai
hubungan baik potensial maupun nyata
dengan apa yang mereka miliki dalam
menjalankan kebijakan.
a. Adanya Standar Operating
Prosedures (SOP) dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Pelayanan
Terpadu Kecamatan
Membahas badan pelaksana suatu
kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari
struktur birokrasi. Struktur birokrasi
adalah karakteristik, norma-norma, dan
pola-pola hubungan yang terjadi
berulang-ulang dalam badan-badan
eksekutif yang mempunyai hubungan
baik potensial maupun nyata dengan
apa yang mereka miliki dalam
menjalankan kebijakan. Bila
sumberdaya cukup untuk
melaksanakan suatu kebijakan dan para
implementor mengetahui apa yang
harus dilakukan, implementasi masih
gagal apabila struktur birokrasi yang
ada menghalangi koordinasi yang
diperlukan dalam melaksanakan
kebijakan hal ini seperti harus adanya
pembagian tugas yang jelas serta
adanya standar operasional prosedur
dalam melaksanakan kebijakan
tersebut.
20
Dalam pelaksanaan kebijakan
Standar Operasional Prosedur atau
prosedur kerja sangatlah penting untuk
diperhatikan untuk mencapai tujuan
dari kebijakan tersebut.Dengan SOP
para pelaksana dapat mengoptimalkan
waktu yang tersedia dan dapat
berfungsi untuk melaksanakan
tindakan-tindakan dengan benar sesuai
dengan prosedue yang ada, sehingga
dapat menimbulkan dampak yang baik
dalam pelaksanaan kebijakan.Adanya
standar yang menjadi pedoman dalam
memberikan pelayanan yaitu adanya
pedoman dalam memberikan
pelayanan.
Seluruh pegawai dianggap para
masyarakat sudah bekerja sesuai
dengan standarnya. Karena setiap
pelayanan yang diberikan selalu
melalui prosedur yang telah ada. Dan
dijelaskan secara rinci. Para pegawai
tidak pernah bekerja sesuka hati tetapi
semua sudah ada aturan dalam bekerja.
Seperti tidak ada pungutan liar karena
sudah ada peraturan, proses pengajuan
permohonan bantuan juga menjalani
beberapa prosedur terlebih dahulu dan
pegawai tidak boleh mempercepat atau
memberikan prosedur yang berbelit-
belit dalam pengurusan tersebut karena
semua sudah ada standarnya. Dengan
bekerja sesuai standar operasional
tersebut pegawai merasa cukup baik.
Karena merasa pegawai bekerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Telah adanya standar operasional
pegawai Kecamatan Tanjungpinang
Barat dalam melaksanakan Pelayanan
Terpadu Kecamatan, tetapi masalah
yang terkadang timbul membuat para
pegawai tidak dapat bekerja sesuai
dengan prosedur yang ada.Kekurangan
pegawai juga menjadi hal utama yang
membuat pegawai belum dapat bekerja
sesuai dengan standar operasional yang
telah ada.
Standar Operasional Prosedur
adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja instansi pemerintah berdasarkan
indikator indikator teknis, administratif
dan prosedural sesuai dengan tata
kerja, prosedur kerja dan sistem kerja
pada unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan SOP adalah menciptakan
komitmen mengenai apa yang
dikerjakan oleh satuan unit kerja
instansi pemerintahan untuk
mewujudkan good governance. Standar
operasional prosedur tidak saja bersifat
internal tetapi juga eksternal, karena
SOP selain digunakan untuk mengukur
kinerja organisasi publik yang
berkaitan dengan ketepatan program
dan waktu, juga digunakan untuk
menilai kinerja organisasi publik di
mata masyarakat.
b. Fragmentasi yaitu adanya
pembagian tugas yang jelas dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri
21
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang
Pelayanan Terpadu Kecamatan.
Fragmentasi merupakan adanya
pembagian tugas yang jelas antara
pegawai yang melaksanakan kebijakan
terebut. Jika pembagian tugas dalam
pelaksanaan kebijakan sudah
ditetapkan maka para implementor
akan dapat mengetahui apa yang harus
dilakukan untuk mencapai keberhasilan
dari kebijakan tersebut.
Pelaksanaan suatu kebijakan
pemerintah dapat nilai baik ketika
adanya kerja sama antar implementor
untuk mencapai dari tujuan tersebut,
hal ini tentu saja bergantung juga
kepada pembagian tugas yang
diberikan kepada pelaksana kebijakan
agar dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan aturan yang
ditetapkan untuk menjalankan
kebijakan tersebut. Adapun pembagian
tugas ini bertujuan untuk memudahkan
pekerjaan serta mengelompokan tugas
sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing personil atau unit kerja.
Namun, di Kecamatan TPI Barat
tidak adanya pembagian tugas secara
khusus untuk melaksanakan kebijakan
ini melainkan hanya menyesuaikan
dengan tupoksi yang ada sesuai dengan
bidang masing masing serta juga
melihat kepada kemampuan pribadi
pegawai pada Kecamatan
Tanjungpinang Barat.
Pembagian tugas dalam
melaksanakan kebijakan sangat perlu
untuk diketahui oleh para pelaksana
kebijakan yang bertujuan agar
pelaksanaan kebijakan akan lebih
mudah dan terarah sesuai dengan tugas
yang sudah ditetapkan.
E. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dari bab
sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan
bahwa dalam implementasi Pelayanan
terpadu kecamatan di Kecamatan
Tanjungpinang Barat sudah berjalan
mengikuti prosedur penyelenggaraan
PATEN sesuai dengan Petunjuk Teknis
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan yang dituang dalam Keputusan
Mentri Dalam Negri Tahun 2010. Dalam hal
pelaksanaan kebijakan dilapangan PATEN
belum dapat mencapai peningkatan kualitas
pelayanan seutuhnya dan mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat. Masih
terdapat adanya beberapa permasalahan
dilapangan yakni sebagai berikut:
a. Komunikasi belum berjalan
sebagaimana mestinya, kebijakan
Pelayanan terpadu kecamatan baik
tujuan dan sasarannya belum
disosialisasikan secara menyeluruh
untuk masyarakat.
b. Sumberdaya dalam pegawai sudah
memadai namun dari segi fasilitas
harus kembali di perhatikan. Masih
kurangnya dan juga mempengaruhi
ketersediaan kelengkapan sarana
prasarana yang ada di Kantor
Kecamatan Tanjungpinang Barat
yang merupakan fasilitas
22
pendukung dalam pelaksanaan
Pelayanan terpadu kecamatan ini.
c. Kecenderungan setiap pegawai
mendukung adanya Pelayanan
terpadu kecamatan di Kecamatan
Tanjungpinang Barat. Berjalannya
sebuah kebijakan agar dapat efektif
haruslah dengan adanya dukungan
dari berbagai pihak baik itu dari
sumber daya manusia maupun
sumber daya lainnnya, dengan
adanya kepedulian terhadap
kebijakan yang sudah dibuat maka,
kebijakan akan memberikan
dampak yang baik dan berjalan
sebagai mana mestinya. Begitu juga
dengan adanya Pelayanan terpadu
kecamatan tersebut dengan adanya
dukungan dari implemetor selaku
pelaksana kebijakan maka
kebijakan akan berjalan dengan
baik, belum adanya insentif juga
akan menghambat pelaksanaan
Pelayanan terpadu kecamatan ini
berjalan dengan baik karena dengan
insentif akan meningkatkan kinerja
pegawai dalam melaksanakan
kebijakan Pelayanan terpadu
kecamatan ini.
d. Struktur birokrasi sudah sangat
mendukung pelaksanaan PATEN,
yaitu dalam implementasi
Pelayanan terpadu kecamatan sudah
ada SOP sebagai pedoman dalam
pelaksanaannya, kemudian sudah
ada pembagian tugas yang jelas
siapa yang melaksanakan kebijakan
ini, semua sudah berjalan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian yang
didapatkan oleh peneliti, maka peneliti
memberikan masukan atau saran yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan bagi
Kecamatan Tanjungpinang Barat untuk
mengimplementasikan PATEN agar lebih
maksimal dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Adapun saran
yang dapat peneliti sampaikan terhadap
kendala yang dialami oleh Kecamatan
Tanjungpinang Barat adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi dioptimalkan dengan
melakukan sosialisasi mengenai
pelayanan terpadu kecamatan
kepada seluruh masyarakat dengan
melalui berbagai media sehingga
masyarakat akan memahami dan
dapat mendukung pelaksanaan
PATEN di Kecamatan
Tanjungpinang Barat. Komunikasi
yang terjadi didalam pelaksanaan
PATEN yang terjadi diantara
organisasi-organisasi terkait harus
dikoordinasikan agar mampu
mencapai pelayanan yang
maksimal kepada seluruh
masyarakat.
b. Sumber daya pihak Kecamatan
Tanjungpinang Barat perlu adanya
penambahan untuk menciptakan
kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia sebagai aparatur
penyelenggaraan yang mampu
mendukung pelaksanaan PATEN,
23
beserta peningkatan fasilitas
pendukung dalam implementasi
Pelayanan terpadu kecamatan
seperti penambahan perangkat
teknologi yang mampu
menciptakan pelayanan yang lebih
cepat serta efektif dan efesien.
c. Kecenderungan sikap pelaksana
pihak kecamatan perlu adanya
perubahan pola fikir (mainset)
pegawai dalam upaya pembenahan
penyelenggaraan pelayanan publik
kepada masyarakat. Pelayanan
kepada masyarakat harus
dilaksanakan secara menyeluruh
tanpa adanya diskriminasi terhadap
suku maupun kedudukan
masyarakat dalam kehidupan sosial.
Pelayanan kepada masyarakat harus
mencerminkan adanya reformasi
birokrasi yang mereformasi mental
dan perilaku birokrasi untuk
mencapai pelayanan publik yang
berkualitas.
d. Struktur birokrasi dalam
implementasi Pelayanan terpadu
kecamatan tertuang dalam SOP
sebagai pedoman dalam
pelaksanaannya. Namun pola kerja
para pegawai didalamnya harus
diubah pelayanan PATEN harus
diselenggarakan menurut sistem
yang berlaku, sehingga SOP
pelaksanaan dapat diselenggarakan
dengan sebagaimanana yang
diharapkan dalam tujuan
pelaksanaan PATEN.
Pelaksanaan PATEN ditujukan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan ini terutama
terlihat pada aspek waktu dan biaya
pelayanan. Namun dalam pelaksanaannya
dilapangan ditemukan bahwa dalam
perumusan beberapa surat perizinan maupun
non perizinan masih adanya syarat untuk
membawa kelengkapan dokumen seperti
fotokopi kartu tanda penduduk, kartu
keluarga ataupun lainnya sehingga
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
belum dapat dikatakan efesien dan
ekonomis.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta
Agustino, Leo, 2012, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Burhan, Bungin, 2011, Penelitian Kualitatif,Jakarta : Kencana Predara Media Group Dediknas.
Dunn, Wiliam, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UGM University Press.
Edward III, 1980, Implementing Public Policy, Washington Dc: Quartely Press
Moleong, J Lexy,2009, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Nugroho, Riant D. 2003.Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan
24
Evaluasi.Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
.............., 2007.Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi Cetakan kedua.Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
Soemadi, 1990. Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta.
..............., 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press.
Wahab. Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
.............., 2001.Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Cetakan Ke 4. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
............., 2013.Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik Cetakan ke 6. Malang: Bayu Media.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
DOKUMEN-DOKUMEN :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
SK Walikota Tanjungpinang Nomor 466 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kota Tanjungpinang.
Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
SKRIPSI
Gurning, Armando Desman, 2013, Implementasi Pelayanan Admininstrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Siak. Jakarta:Universitas Indonesia.
Nurkhaenti, 2015, Pengaruh Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terhadap Tingkat Kepuasaan Masyarakat Di Kabupaten Brebes, Tegal:Universitas Pancasakti.
Putri, Ranggala Tara, 2015, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Natar Lampung Selatan, Bandar Lampung:Universitas Lampung.
Ramadani, Dwi Vintya, 2015, Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, Yogyakarta:Universitas Negri Yogyakarta.
