IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SIAGA BENCANA DI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec... · 2016. 8. 6. · IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SIAGA BENCANA DI KELURAHAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SIAGA BENCANA DI

KELURAHAN TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI

KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2012

Naskah Publikasi

Oleh:

DODI PRANATA

NIM. 110565201060

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

ABSTRAK

Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

merupakan salah satu kawasan yang rawan akan terjadinya suatu bencana untuk

itu perlu melaksanakan berbagai kegiatan mengatasi bencana salah satunya

kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang di wacanakan oleh

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui PERMENSOS No.128 Tahun

2011 Tentang Kampung Siaga Bencana. Maksud Peraturan Kementrian Sosial

Republik Indonesia ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan

kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui

pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Untuk itu Pemberdayaan terhadap masyarakat dalam penanggulangan bencana

merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah

Daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data untuk analisis didapat

dari sumber data primer dan data sekunder dengan metode observasi lapangan,

wawancara mendalam dengan informan dan responden, serta melalui kajian

pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang bagaimana implementasi Program Kampung Siaga Bencana Di Kelurahan

Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Program Kampung

Siaga Bencana Di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik. Hanya saja Pemerintah harus

memperhatikan lagi dalam pengawasan berjalannya program dan peningkatan

keberhasilan Program Kampung Siaga Bencana Di Kelurahan Tanjung Unggat

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Kampung Siaga Bencana.

ABSTRACT

Village of Tanjung Unggat District of Bukit Bestari Tanjungpinang is one

area that is prone to the occurrence of a disaster it is necessary to carry out

various activities to overcome the disaster one community-based disaster

management activities are in wacanakan by the Ministry of Social Affairs of the

Republic of Indonesia through Permensos 128 Year 2011 about Kampung

Disaster Preparedness. Regulation of the Ministry of Social Affairs intention of

the Republic of Indonesia is to protect the people from the threats and risks by

way of conducting disaster prevention and community based disaster management

through the utilization of natural and human resources that exist on the local

environment. For the empowerment of the community disaster management is one

very important thing to be noticed by the local government.

The research is a qualitative research, data for analysis were found from

both primary and secondary sources. Data were collected on field observation

and by indeepth interview with both informan and respondent and documentary

study. This study aims to provide an overview of how the implementation of the

Programme Kampung Tanjung Preparedness in Sub District of Bukit Bestari

Unggat Tanjungpinang.

These results indicate that the implementation of the Programme

Kampung Tanjung Preparedness in Sub District of Bukit Bestari Unggat

Tanjungpinang is good enough. It's just that the Government should pay attention

again in the supervision of the program and increase the success of Disaster

Preparedness Programme Kampung Tanjung Unggat In the Village District of

Bukit Bestari Tanjungpinang.

Keywords: Implementation, Policy, Program Kampung Disaster Preparedness

I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana adalah rangkaian

peristiwa yang mengancam dan

menggangu kehidupan masyarakat

yang disebabkan oleh faktor alam,

faktor non alam maupun faktor

manusia sehingga dapat

mengakibatkan timbulnya korban

jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologis.

Kementerian Sosial Republik

Indonesia mempunyai tugas dalam

pemerintahan untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara yakni

menyelenggarakan urusan di bidang

sosial. Urusan di bidang sosial

meliputi rehabilitasi sosial,

perlindungan dan jaminan sosial dan

pemberdayaan sosial serta

penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial Kementerian

Sosial memiliki tugas dan tanggung

jawab terkait kesejahteraan sosial

seluruh rakyat Indonesia. Guna

melindungi kesejahteraan sosial yang

disebabkan oleh bencana, untuk itu

Kementrian Sosial menerapkan

sebuah kebijakan penanggulangan

bencana berupa Peraturan Mentri

Sosial Republik Indonesia Nomor.

128 Tahun 2011 Tentang Kampung

Siaga Bencana, dibentuk dengan

maksud untuk memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari

ancaman dan risiko bencana dengan

cara menyelenggarakan kegiatan

pencegahan dan penanggulangan

bencana berbasis masyarakat melalui

pemanfaatan sumber daya alam dan

manusia yang ada pada lingkungan

setempat.

Penanggulangan bencana

oleh Kementerian Sosial Republik

Indonesia sebagai upaya untuk

memberikan perlindungan sosial bagi

korban bencana. Perlindungan sosial

itu sendiri diartikan sebagai upaya

yang diarahkan untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan

dan kerentanan sosial dan pembuatan

kebijakan kampung siaga bencana

oleh Kementrian Sosial adalah

pelaksanaan tugas untuk mencegah

dan menangani resiko dari

guncangan dan kerentanan sosial

yang disebabkan oleh bencana.

Pemberdayaan terhadap

masyarakat dalam program ini sangat

utamakan guna memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari

ancaman dan risiko bencana dengan

cara menyelenggarakan berupa

kegiatan pencegahan dan

penanggulangan bencana berbasis

masyarakat melalui pemanfaatan

sumber daya alam dan manusia yang

ada pada lingkungan setempat, atau

dengan kata lain pemberdayaan

dalam penanggulangan bencana ini

merupakan salah satu upaya untuk

membangun daya masyarakat dengan

mendorong memberikan motivasi

dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimilikinya.

Pemerintah Daerah Kota

Tanjungpinng adalah Pemerintah

Kota Tanjungpinang yang terdiri dari

Walikota beserta Perangkat Otonom

yang lain sebagai Badan Eksekutif

Daerah, dalam menyelenggarakan

pemerintahannya Walikota dibantu

oleh perangkat daerah yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan.

Kelurahan Tanjung Unggat

sebagai salah satu kelurahan yang

ada dalam wilayah Kecamatan Bukit

Bestari Kota Tanjungpinang,

Kelurahan ini merupakan salah satu

daerah yang berpenduduk padat dan

sangat rawan serta rentan akan

bencana. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel 1. 1 berikut:

Tabel. 1. 1

Identifikasi Sejarah

Bencana

IDENTIFIKASI SEJARAH DAN DAMPAK BENCANA

DI KELURAHAN TANJUNG UNGGAT

Bencana Lokasi Sejarah

(th) Dampakbencana Musim Bulankejadianhujan Ancaman Ket

Banjir RW 01-

RW09 2005 Kerusakanlingkunganwarga Penghujan September - januari Banjirgenangan

RW 01-RW

09 2006

Kerusakanlingkunganwarga,

rusaknyahartabendawarga Penghujan September - februari Banjirbesar

RW 01-RW

09 2007 Kerusakanlingkungan Penghujan

September -

desember Banirgenangan

RW 01-

RW09 2008 Kerusakanlingkungan Penghujan

September -

desember Banjirgenangan

RW 01-RW


September -


RW 01-RW


September -


RW 01-RW


September -


RW 01-RW


September -


RW 01-RW


September -


RW 01-RW

09 2014 Kerusakan Lingkungan Penghujan

September-

Desember

Banjir

Genangan

RW 01-RW

09 2015 Kerusakan Lingkungan Penghujan

September-

Desember

Banjir

Genangan

Kebakaran

Pemukiman

RW 03-

RW07

2015

KerusakanRumah Kemarau Mei - juni Kekeringan

Sumber: Kantor Kelurahan Tanjung Unggat, 2015

Pada tabel diatas menunjukan

bahwa pada kampung-kampung yang

terdapat pada Kelurahan Tanjung

Unggat Kecamtan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang. Jika kita amati

Kelurahan Tanjung Unggat ini

sangat rawan akan terjadinya

bencana seperti adanya bencana

kebakaran, banjir, dan angin puting

beliung. Untuk itu sangat perlu

dibentuk Kampung Siaga Bencana

(KSB) di lingkungan tersebut,

sebagai salah satu langkah antisipasi

akan datangnya suatu bencana.

Penanggulangan bencana di

Kelurahan Tanjung Unggat perlu

untuk terus di benahi agar tujuan

pemerintah untuk melindungi

masyarakat dari resiko dan dampak

akan bencana dapat terlaksana.

1. 2 Perumusan Masalah


sebagai salah satu kelurahan yang

ada dalam wilayah Kecamatan Bukit

Bestari Kota Tanjungpinang, dimana

Kelurahan ini merupakan salah satu

daerah yang berpenduduk padat dan

sangat rawan serta rentan akan

bencana kebakaran, banjir,

gelombang pasang dan angin puting

beliung. Untuk itu sangat perlu

dibentuk Kampung Siaga Bencana di

lingkungan tersebut, sebagai salah

satu langkah antisipasi akan

datangnya suatu bencana.

Berdasarkan uraian dalam

latar belakang diatas maka penulis

menyimpulkan rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Implementasi Program

Kampung Siaga Bencana Di


Kecamatan Bukit Bestari Kota

Tanjungpinang Tahun 2012?

1. 3 Tujuan dan Manfaat

Penelitian

1. 3. 1 Tujuan

Secara umum tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah untuk dapat melihat

bagaimana keterkaitan kebijakan

penanggulangan bencana yang

dilakukan oleh pemerintah telah

memberikan dampak menurunkan

ancaman akan terjadinya suatu

bencana serta melakukan

pemberdayaan terhadap masyarakat

dalam menanggulangi bencana.

1. 3. 2 Manfaat Penelitian

Secara praktis bahwa hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bahan informasi dan masukan serta

referensi bagi pemerintah, pihak

kelurahan, masyarakat di Kelurahan

Tanjung Unggat, dan Peneliti tentang

penilaian program Kampung Siaga

Bencana (KSB) di Kelurahan

Tanjung Unggat Kota

Tanjungpinang.

5 Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa

data dan menghindari salah

pengertian dalam menafsirkan

istilah-istilah yang terdapat pada

penulisan ini maka harus

dioperasionalkan agar benar-benar

mengarah kepada fenomena atau

fokus penelitian. Pada konsep

operasional yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah implementasi

program Kampung siaga Bencana.

Penelitian ini dapat

menggunakan teori implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh

Grindle (1980), dalam hal ini

terdapat variabel-variabel yang

dijadikan konsep penelitian yang

terdiri dari:

1. Isi Kebijakan (content of policy)

Dalam konteks ini

menjelaskan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan isi

kebijakanyang mengacu kepada

target, salah satunya adalah

kriteria dari sasaran yang akan

ditetapkan, bagaimana

menentukannya, alasan

menentukannya dan siapa yang

memiliki kewenangan dalam

menentukan sasaran atau target,

yang meliputi:

a. Pihak penerima kebijakan

b. Jenis manfaat yang

diperoleh

c. Pelaksana program

d. Sumber daya yang

dilibatkan

2. Lingkungan Implementasi

(context of implementation)

Mengenai hal dimana dan

oleh siapa kebijakan tersebut

diimplementasikan juga akan

dapat mempengaruhi tingkat

keberhasilan dari tujuan

implementasi karena hasil dari

implementasi yang diraih tetap

bergantung kepada implementator

dan faktor-faktor pendukung

lainnya yang dapat membantu

dalam jalannya program. Karakter

dari pelaksana akan dapat

berpengaruh dalam tindakan

pengimplementasian kebijakan.

Adapun pelaksana yang terlibat

dalam implementasi program ini

antara lain:

a. Peran Pemerintah,

b. Instansi-instansi yang

memiliki kepentingan yang

terlibat.

3. Hasil Kebijakan

Keberhasilan dari

pelaksanaan program akan dapat

dilihat dari dampak, yang terdiri

atas dampak positif dan dampak

negatif. Dampak positif

menunjukan bahwa keberhasilan

dari program dan dampak negatif

menunjukan adanya masalah yang

terjadi.

1. 6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan

keseluruhan dari cara penelitian yang

didasarkan pada pendekatan tertentu

sementara metode penelitian lebih

merupakan rincian teknik-teknik

yang dilakukan dalam sebuah

penelitian. Berikut metode penelitian

terdiri dari:

1. 6. 1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini

adalah Deskriftif Kualitatif, yakni

penelitian yang dilakukan secara

langsung digambarkan dari hasil

penelitian yang berdasarkan kepada

pengamatan penulis di lapangan dan

juga dari jawaban responden tentang

Program Kampung Siaga Bencana di

Kelurahan Tanjungunggat


Tanjungpinang.

Menurut Sugiono (2005 : 11)

penelitian deskriptif Kualitatif

bertujuan menggambarkan fakta-

fakta dan karakteristik populasi

secara faktual dan cermat dengan

mengklasifikasikan dan

menginterprestasikan fenomena-

fenomena yang ada.

Adapun alasan peneliti

menggunakan jenis penelitian

deskriptif karena peneliti ingin

mengungkapkan fenomena yang ada

dengan menceritakan dalam bentuk

kata-kata yang sesuai dengan

kenyataan dilapangan.

1. 6. 2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di


Kecamatan Bukit Bestari. Alasan

penulis memilih lokasi penelitian

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karena Kelurahan Tanjung

Unggat merupakan salah

satu daerah sasaran

Program Kampung Siaga

Bencana (KSB).


Unggat adalah salah satu

derah yang berpenduduk

padat dan rapat.


Unggat adalah termasuk

daerah yang rawan akan

bencana, karena berada di

pesisir pantai.

1. 6. 3 Sumber Dan Jenis Data

1. 6. 3. 1 Data Primer

Yaitu data yang langsung

diperoleh dari responden yang

melalui daftar pertanyaan dan

wawancara meliputi data tentang

program Kampung Siaga Bencana

(KSB) tahun 2012 di Kelurahan

Tanjung Unggat Kecamatan Bukit

Bestari, yaitu menyangkut

Implementasi Program Kampung

Siaga Bencana Di Kelurahan


Bestari Kota Tanjungpinang.

1. 6. 3. 2 Data

Sekunder

Yaitu data yang diperoleh

melalui informasi dan keterangan

baik dari buku-buku, jurnal, laporan-

laporan, dokumen-dokumen, catatan-

catatan, kutipan-kutipan yang

berkaitan dengan penelitian ini,

disamping itu juga data

bersumberkan pada Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, dan

Peraturan Mentri Sosial Nomor 128

Tahun 2011 tentang Kampung siaga

Bencana.

1. 6. 4 Informan

Sugiono (2005: 216) dalam

penelitian kualitatif tidak

menggunakan populasi, karena

penelitian kualitatif berangkat dari

kasus tertentu yang ada pada

situasi sosial tertentu dan hasil

kajiannya tidak akan diberlakukan ke

populasi, Sampel dalam penelitian

kualitatif bukan dinamakan

responden, tetapi sebagai

narasumber, atau partisipan,

informan, teman dan guru dalam

penelitian.

Tabel. 1. 4

Daftar Informan

NO INFORMAN JABATAN ALASAN

1 KEY

INFORMAN

Ketua

Pengurus KSB

sebanyak 1

orang

Merupakan

orang yang

membidangi

program

Kampung

Siaga

Bencana

2 INFORMAN

1

Dinas Sosial

Kota

Tanjungpinang

sebanyak 1

orang

Merupakan

Supervisor

Kota sebagai

pengurus

KSB

3 INFORMAN

2

BPBD

Provinsi Kepri

sebanyak 1

orang

Merupakan

Koordinator

apabila

terjadi

bencana.

4 INFORMAN

3

Anggota

TAGANA

Kota

Tanjungpinang

sebanyak 2

orang

Merupakan

praktisi

sebagai

pengurus

KSB

5 INFORMAN

4

Sekretaris

Kelurahan Tg.

Unggat 1

orang

Merupakan

lembaga

Pemerintah

di Kelurahan

Tanjung

Unggat.

6 INFORMAN

5

Warga

Kelurahan Tg.

Unggat

sebanyak 8

orang

Merupakan

yang

menerima

dan

merasakan

manfaat dan

dampak dari

terlaksananya

program

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2015

1. 6. 5 Teknik dan Alat

Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data yaitu:

1. 6. 5. 1 Observasi

Yaitu suatu teknik

pengumpulan data yang digunakan

dengan cara mengamati secara

langsung gejala-gejala atau masalah

yang ada dilapangan. Alat

pengumpulan datanya berupa daftar

check list dan catatan harian.

1. 6. 5. 2 Wawancara

Yaitu suatu teknik

pengumpulan data yang digunakan

dengan cara tanya jawab kepada

masyarakat atau nara sumber yang

tujuannya adalah memperoleh

informasi dan bukannya memperoleh

pendapat atau tanggapan. Alat yang

dipakai berupa daftar pertanyaan

sebagai pedoman untuk tanya jawab

secara langsung mengenai

permasalahan yang diteliti.

1. 6. 6 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan

bagian yang sangat penting dalam

metode penelitian karena dengan

analisa data tersebut dapat diberi arti

dan makna yang berguna dalam

memecahkan masalah penelitian.

Data yang diperoleh akan dianalisa

melalui deskriptif kualitatif, yaitu

data yang diperoleh dilukiskan atau

digambarkan secara sistematis

sehingga diperoleh suatu

kesimpulan.

II. KERANGKA TEORI

Dalam kerangka teori uraian-

uraian tentang konsep-konsep dan

teori-teori yang akan dicapai dalam

memecahkan permasalahan dalam

penelitian ini. Studi tentang

pengimplementasian kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah sebagai

aparatur Negara sangatlah kompeten

untuk dikaji secara seksama, karena

ini menyangkut output dari kebijakan

yang secara langsung dirasakan oleh

masyarakat.

Konsep atau yang

dikemukakan antara lain adalah


Siaga Bencana (KSB), dengan

penjelasan sebagai berikut:

1. 4. 1 Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan

Paul Sabatier sebagaiamana dikutip

dalam buku Solihin Abdul Wahab

(1997: 65), mengatakan bahwa

“Implementasi adalah memahami

apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku

atau dirumuskan merupakan focus

perhatian implementasi

kebijaksanaan yakni kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijaksanaan

Negara yang mencakup baik usaha-

usaha untuk

mengadministrasikannya maupun

untuk menimbulkan akibat/dampak

nyata pada masyarakat atau

kejadian-kejadian.

1. 4. 2 Fungsi Pemerintah

Lalobo (2006: 26) menerangkan

pengertian tentang fungsi pemerintah

bahwa:

“fungsi pemerintahan adalah

fungsi pengaturan, pelayanan,

pemberdayaan, dan

pembangunan. Pelaksanaan

fungsi pengaturan, yang

lazim dikenal dengan fungsi

legislasi dengan segala

bentuknya, dimaksudkan

sebagai usaha untuk

menciptakan kondisi yang

tepat sehingga menjadi

kondusif bagi berlangsungnya

berbagai aktivitas, selain

terciptanya tatanan sosial

yang baik diberbagai

kehidupan masyarakat.

1. 4. 3 Bencana

Bencana adalah rangkaian

peristiwa yang mengancam dan

menggangu kehidupan masyarakat

yang disebabkan oleh faktor alam

maupun faktor non alam sehingga

dapat mengakibatkan timbulnya

korban jiwa, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda dan dampak

psikologis.

Heru Sri Haryanto (dalam

Hadi Purnomo (2010: 35)

Mengemukakan bahwa bencana

adalah terjadinya kerusakan pada

pola pola kehidupan normal, bersipat

merugikan kehidupan manusia,

struktur sosial serta munculnya

kebutuhan masyarakat.

1. 4. 4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

adalah keseluruhan aspek

perencanaan kebijakan pembangunan

yang berisiko terjadinya bencana

yang meliputi pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan yang

mencakup kegiatan sebelum, pada

saat, dan setelah terjadinya bencana

yang terdiri dari:

a. Mitigasi adalah

serangkaian upaya untuk

mengurangi risiko

bencana, baik melalui

pembangunan fisik

maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman

bencana.

b. Kesiapsiagaan adalah

serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk

mengantisipasi bencana

melalui pengorganisasian

sefta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya

guna.

c. Tanggap Darurat

merupakan operasi pada

bidang penyelamatan

korban dari situasi tidak

aman ke tempat yang lebih

aman.

d. Pasca bencana meliputi

upaya penguatan dan

pemulihan sosial korban

bencana.

e. Dalam implementasi suatu

kebijakan ada faktor-faktor

yang mempengaruhi

berhasi tidaknya kebijakan

itu terlaksana. Fakto-faktor

yang dimaksud ada yang

bersifat mendukung dan

ada yang bersifat

penghambat.

1. 4. 5 Program Kampung Siaga

Bencana (KSB)

Joan L. Herman & Cs, 1978,

Evaluator’s Handbook, (dalam

Tayibnapis 2008:9) “Program adalah

segala sesuatu yang dicoba lakukan

seseorang dengan harapan akan

mendatangkan hasil atau pengaruh”.


Bencana adalah program yang telah

dirumuskan oleh Kementrian Sosial

Republik Indonesia melalui

Direktorat Jendral Perlindungan dan

Jaminan Sosial (LINJAMSOS),

Bidang Bantuan Sosial Korban

Bencana Alam (BSKBA), bertujuan

untuk peningkatan kemampuan

masyarakat dalam penanggulangan

bencana, antara lain berbentuk

program dan kegiatan

Penanggulangan Bencana Berbasis

Masyarakat (Community Based

Disaster Management),

III. PEMBAHASAN




Bestari Kota Tanjungpinang

Tahun 2012

Peraturan Mentri Sosial

Nomor 128 Tahun 2011 Tentang

Kampung Siaga Bencana

sebagaimana yang diwacanakan oleh

Kementerian Sosial Republik

Indonesia telah diatur secara rinci

dan sangat jelas tentang langkah-

langkah yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah dalam memberikan

pembinaan melalui pemberdayaan

yang dilakukan terhadap masyarakat

dalam penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana

harapan dari program Kampung

Siaga Bencana tersebut adalah

supaya masyarakat di kawasan


mendapat pelatihan

penanggulanagan bencana dan

memiliki rasa kepedulian terhadap

kebencanaan. Adapun alasan

ditetapkannya Program Kampung



Bestari adalah karena wilayah

Kelurahan Tanjung Unggat tersebut

merupakan wilayah yang rawan

bencana, sering terjadi bencana,

berpenduduk padat dan mayoritas

berada dibawah garis kemiskinan,

serta terletak di pesisir pantai.

Selain telah ditetapkannya

sasaran kebijakan di Kelurahan

Tanjung Unggat adapun salah satu

tujuan dari kebijakan tersebut adalah

melatih masyarakat dalam

menanggulangi bencana. Adapun

pelaksanaan Program Kampung

Siaga Bencana yang dilakukan Dinas

sosial dan Tenaga Kerja Kota

Tanjungpinang yaitu:

1. Pelatihan

penanggulangan bencana,

2. Praktek pelaksanaan

dapur umum,

3. Penyuluhan tentang:

a. Penanggulangan

bencana

b. Dampak bencana

c. Pencegahan bencana

4. Praktek

penanggulangan

bencana/simulasi,

5. Pembangunan

prasarana

penanggulangan

bencana seperti: a.

Pembangunan Gardu

Sosial (sekretariat

ataupusat informasi

PUSDALOPS KSB), b.

Pembangunan

Lumbung Sosial

(gudang tempat

penyimpanan peralatan

penanggulanagan

bencana dan Buffer

stock Logistik).

Upaya dalam hal pemberdayaan

masyarakat secara dini untuk

mengantisipasi bencana yang telah

dan mungkin akan terjadi dengan

melakukan beberapa langkah sebagai

berikut:

IV. 2. 2 Pra Pembentukan


Kegiatan pra pembentukan

merupakan kegiatan penyebaran

informasi pada tingkat pembuat

kebijakan serta para instansi atau

pihak yang memiliki kepentingan

dalam penanggulangan bencana.

Langkah awal untuk

pemberdayaan masyarakat dalam

penanggulangan bencana adalah

melaksanakan sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak berkepentingan

dalam penanggulangan bencana dan

langkah selanjutnya pihak tersebut

melakukan penetapan lokasi untuk

diselenggarakan Kampung Siaga

Bencana Kelurahan Tanjung Unggat


Tanjungpinang.

IV. 2. 3 Pembentukan


Pembinaan awal yang di

lakukan oleh Pemerintah Kota

Tanjungpinang khususnya untuk

awal tahun 2012 dalam persiapan

pembentukan Kampung Siaga

Bencana Di Kelurahan Tanjung

Unggat Kecamatan Bukit Bestari

Kota Tanjungpinang pemerintah

Kota Tanjungpinang dalam hal ini

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Tanjungpinang, dihari pertama

persiapan pembentukan Kampung

Siaga Bencana yakni mengadakan

penyuluhan kepada Tokoh adat,

tokoh agama dan tokoh masyarakat

yang selanjutnya akan menjadi

pengurus atau tim kampung siaga

bencana.

Selanjutnya yang dilakukan

pemerintah kota Tanjungpinang


Bencana di Kelurahan Tanjung


Kota Tanjungpinang adalah

melaksanakan pengenalan skill

penanggulangan bencana kepada

masyarakat sebanyak 69 orang.

Kegiatan selanjutnya


Bencana di Kelurahan Tanjung


Kota Tanjungpinang yang dilakukan

Pemerintah kota Tanjungpinang

melalui Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Tanjungpinang yang

bekerjasama dengan instansi terkait

seperti Tagana, Damkar, Dinkes

setelah melakukan pelatihan

penanggulangan bencana beserta

masyarakat yang berada di wilayah

rawan bencana yakni masyarakat

Kelurahan Tanjung Unggat.

Selanjutnya Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja bersama praktis

tersebut melaksanakan praktek

penanggulangan bencana atau

simulasi hal ini dilakukan agar

masyarakat yang telah diberi

penyuluhan tentang pengenalan

bencana, dampak bencana,

pencegahan bencana serta skill atau

cara menangani bencana dapat

benar-benar memahami hal tersebut

melalui praktek atau simulasi dalam

penanggulangan bencana.

Adapun bentuk praktek atau

simulasi yang dilakukan pada

kegiatan tersebut seperti praktek

pelaksanaan dapur umum yang

dilakukan bersama masyarakat


Kecamatan Bukit yang bertujuan

untuk pemenuhan kebutuhan

makanan pada saat terjadi bencana,

praktek lainnya adalah praktek

pemasangan tenda yang bertujuan

untuk pemasangan tenda bagi para

pengungsi pada saat terjadi bencana

serta praktek evakuasi korban

bencana.

IV. 2. 4 Pasca Pembentukan


Berdasarkan Peraturan

Mentri Sosial Nomor 128 Tahun

2011 Tentang Kampung Siaga

Bencana bahwa setelah Kampung

Siaga Bencana telah ditetapkan maka

wilayah KSB tersebut harus

mempunyai kelengkapan berupa

sarana dan prasarana

penanggulangan bencana seperti:

a. Pembangunan Gardu

Sosial (bangunan permanen sebagai

sekretariat KSB yang dilengkapi

dengan papan nama berukuran

minimal 1x1 Meter yang bertuliskan

identitas Gardu Sosial Kampung

Siaga Bencana setempat dan Logo

Kementerian Sosial serta Pemerintah

Daerah.),

b. Pembangunan Lumbung

Sosial Lumbung Sosial yang

merupakan bangunan permanen

sebagai tempat penyimpanan dan

persediaan barang-barang

kesiapsiagaan penanggulangan

bencana yang dilengkapi dengan

papan nama berukuran minimal 1x1

meter yang bertuliskan Lumbung

Sosial Penanggulangan Bencana

disertai dengan Logo Kementerian

Sosial dan Pemerintah Daerah.

IV. 3 Faktor Pendukung

IV.3.1 Terjalinnya kerjasama

antara Pemerintah Daerah

Kota Tanjungpinang dan

Masyarakat

Peran Pemerintah tidak lepas

dari tuntutan untuk terus

memberikan dukungan terhadap

masyarakat, karena masyarakat

merupakan suatu aset berharga yang

harus dilindungi dan perlu untuk

terus dikembangkan.

Masyarakat yang ada di

sekitar Kelurahan Tanjung Unggat

telah bekerjasama dengan baik dalam

penangulangan bencana. Ini terlihat

ketika terjadi bencana masyarakat

bersama pemerintah bahu membahu

membantu warga lain yang terkena

bencana. Bekal tersebut didapat dari

hasil sosialisasi pemerintah untuk

mengantisipasi datangnya bencana

seperti banjir, kebakaran dan

bencana lainnya, sehingga ketika

terjadi bencana masyarakat sudah

tahu langkah yang akan dilakukan

untuk meyelamatakan diri dan bahu

membahu menolong warga lain yang

terkena dampak bencana.

IV.3.2 Tersedianya sarana dan

prasarana yang mendukung

program Kampung Siaga

Bencana Di Kelurahan Tanjung

Unggat.

Suatu kebijakan akan

terimplementasikan dengan baik jika

sarana dan prasarananya yang

menunjang keberhasilan program

tersebut tersedia. Persiapan

penanggulangan bencana pada

program Kampung Siaga Bencana

(KSB) yakni di Kelurahan Tanjung


telah dipersiapkan dengan baik.

Pernyataan tersebut didasari

dengan adanya atau dibangunnya

Pembangunan Gardu Sosial yang

merupakan sekretariat atau pusat

informasi Kampung Siaga Bencana

serta pembangunan Lumbung Sosial

yang dijadikan gudang tempat

penyimpanan peralatan

penanggulangan bencana dan Buffer

stock Logistik sarana dan prasarana

tersebut merupakan alat yang tujukan

untuk melaksanakan keberlanjutan

dari Kampung Siaga Bencana (KSB).

IV. 4 Faktor Penghambat

IV.4.1 Kondisi sosial

Kondisi sosial juga

berpengaruh dalam perjalanan

Kampung Siaga Bencana atau KSB

dimana masih saja ada masyarakat

yang acuh tak acuh dalam

meminimalisir agar tidak terjadi

bencana seperti masih banyaknya

masyarakat Kelurahan Tanjung

Unggat yang membuang sampah

sembarangan sehingga

mengakibatkan tersumbatanya

drainase dan memudahkan terjadinya

banjir. Serta masih adanya

masyarakat yang menimbun tanah

untuk dijadikan pemukiman sehingga

menyebabkan kurangnnya drainase

air atau tanah resapan air. Tanah

resapan air sangat perlu untuk

diperhatikan baik dari pemerintah

maupun dari masyarakat hal ini

didasari oleh wilayah Kelurahan

Tanjung Unggat yang berada di

bawah wilayah Hutan Lindung dan

berada di Pesisir pantai.

IV.4.2 Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi

apabila ada masyarakat yang sudah

mulai melupakan konsep

penaggulangan bencana. Perubahan

sosial adalah suatu kondisi yang bisa

terjadi di semua lini, sebagai akibat

adanya pergeseran/perubahan dalam

masyarakat, dengan norma, sistem

nilai (value system), kebiasaan (adat

istiadat), pola interaksi, pola

komunikasi, struktur dan hal-hal lain

yang ada di dalamnya, yang turut

berubah seiring dengan perubahan

yang terjadi.

Menanamkan budi pekerti

yang luhur seperti bagaimana

menghormati kebiasaan turun

temurun, menanamkan tata krama

dan membentuk prilaku yang baik

terhadap masyarakat dalam menjaga

lingkungannya adalah pekerjaan

yang tidak mudah namun dengan

adanya upaya dari pemerintah ini

diharapkan masyarakat telah paham

akan pentingnnya dalam menjaga

lingkungannya.

IV.PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan

pembahasan penelitian ini ,

maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan


Bencana Pemerintah Kota

Tanjungpinang telah

berupaya melakukan

kegiatan-kegiatan

pemberdayaan kepada

masyarakat untuk

penanggulangan bencana

berupa penyuluhan

masalah kebencanaan,

pelatihan penanggulangan

bencana, serta praktek

penanggulangan bencana

atau simulasi.

2. Untuk menunjang

keberhasilan pelaksanaan


Bencana yang selanjutnya

disebut KSB Pemerintah

Kota Tanjungpinang

melalui Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota

Tanjungpinang telah

melakukan kerja sama

dengan lembaga lainya

guna keberhasilan

program seperti Tagana,

Damkar, Dinkes, dan

BPBD.

3. Faktor penghambat antara

lain yaitu kondisi sosial

dan perubahan sosial, hal-

hal seperti ini sering

terjadi dalam

perkembangan kehidupan

masyarakat ada hal yang

lebih baru hal yang lama

sedikit demi sedikit akan

memudar, ditambah lagi

oleh minimnya fasilitas-

Fasilitas penanggulangan

bencana yang dapat

menghambat

perkembangan

masyarakat.

V.2 Saran

1. Pemberian fasilitas

penanggulangan yang

layak

Masyarakat adalah

sasaran pihak pertama

yang langsung

berhadapan dengan

bencana karena itu

kesiapan masyarakat

menentukan besar

kecilnya dampak bencana

selain itu masyarakat

adalah pelaku penting

untuk mengurangi

kerentanan dengan

meningkatkan

kemampuan diri dalam

menangani bencana,

untuk itu Pemerintah

harus memfasilitasi

keterampilan, sarana dan

prasarana yang

memumpuni bagi mereka

agar masyarakat terus

mampu dalam

menjalankan tugas untuk

penanggulangan bencana.

2. Peningkatan kesadaran

masyarakat.

Program penanggulangan

bencana yang berbasis

masyarakat ini

diharapkan bisa

memberikan kesadaran

penuh kepada masyarakat

dalam menjaga alam dan

kondisi lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik.: Cv Alfabetha;

Bandung.

Arikunto, Suharsini. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktek.: Rineka Cipta; Jakarta

Dunn, Wiliam. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi

Kedua).: Gadjah Mada University Press; Yogyakarta

Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third

World.: University Press; New Jersey

Labolo, Muhadam.2006. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian,

Teori, Konsep, dan Pengembangannya,: PT Raja Grafindo Persada;

Jakarta

Purnomo, Hadi. 2010. Manajemen Bencana, Respon dan Tindakan

Terhadap Bencana.: Media Pressindo; Yogyakarta.

Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial.: Remaja Rosdakarya;

Jakarta

Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administratif. : PT. Alfabeta; Bandung

Sumodiningrat, Gunawan, 2002. Membangun Perekonomian Rakyat. :

Pustaka Pela; Yogyakarta

Syafeii. Inu Kencana, 2004. Manajemen Pemerintahan.: PT Pertija;

Jakarta

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan.: Bumi Aksara;

Jakarta

Wasistiono, Sadu, 2004. Transparansi Paradigma Pembredayaan

Masyarakat.: STPD; Jatinangor

Widodo, Joko. 2013. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja.: Bayu

Media Publishing; Malang Jawa Timur

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses.: PT. Buku Kita;

Jakarta

Dokumen:

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor. 128 Tahun 2011

Tentang Kampung Siaga Bencana;

Buku Saku Kampung Siaga Bencana (KSB)

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jendral

dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Documents

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SIAGA BENCANA DI …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec... · 2016. 8. 6. · IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SIAGA BENCANA DI KELURAHAN