Upload
vothuan
View
231
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI (TNT)
DI KOTA MATARAM
: H. M. Syakirin Hukmi, SE.MM
Kepala BKD kota Mataram
Dasar Pelaksanaan :
1. Bank Indonesia mencanangkan GerakanNasional Non Tunai pada 14 Agustus 2014.Gerakan ini melibatkan Pemerintah, BI,kementerian lembaga, Pemda, pelaku industridan sistem
2. Instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentangaksi pencegahan dnaq pemberantasa korupsitahun 2016 dan 2017
3. Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNo.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentangImplementasi Transaksi Non Tunai padaPemerintah Daerah Provinsi danNo.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentangImplementasi Transaksi Non Tunai padaPemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan TNT :
paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi:
Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerima/bendahara penerima pembantu
Identifikasi Layanan Kota Mataram
integrasi Dengan SIMDA
39
Penerimaan Pengeluaran
1 1 SP2D *Implementasi sejak 2013
2 Belanja – Belanja
3 Servis kendaraan
4 SPBU/Bahan bakar
5 Makan – minum
6 Dana BOS
2 Retribusi Jasa Umum 7 Lainnya3 Retribusi Jasa Usaha
4 Retribusi Perijinan Tertentu
Penerimaan dan Pengeluaran harus dilakukan non tunai Paling lambat di mulai pada Januari 2018
Langkah awal TNT
Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank di daerah.
Kepala daerah menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai dan menyusun rencana aksi pelaksanaan kebijakan.
Dalam hal keterbatasan infrastruktur, pemerintah daerah melaksanakan
transaksi non tunai secara bertahap.
TAHAPAN TNT DI KOTA
MATARAM :1.Pembahasan awal dengan Walikota mengenai
penerapan transaksi non tunai
2.Pembahasan awal dan prediksi kebutuhan daribank tempat penyimpanan kas daerah
3.Pengiriman peserta magang transaksi non tunaipada Pemprov DKI
4.Sosialisasi internal BKD mengenai penerapan transaksi non tunai
5.Pembuatan rancangan kebijakan dan prosedur pelaksanaan transaksi non tunai
6.Sosialisasi kepada SKPD untuk uji coba pelaksanaan transaksi non tunai (2017)
LANJUTAN TAHAPAN NON TUNAI
7. uji coba pelaksanaan transaksi belanja non tunai melalui mekanisme uang persediaan
8. Evaluasi pelaksanaan transaksi belanja non tunai melalui mekanisme uang persediaan
9. Analisis kesiapan bank tempat penyimpanankas daerah terhadap pelaksanaan uji cobatransaksi non tunai
10. Analisis perubahan pola penatausahaan dan pencatatan transaksi pada bendahara pengeluaran
11. Impelementasi secara bertahap dan evaluasisecara berkesinambungan
Uji coba TNT
Semua ASN wajib membuka rekening di Bank NTB
Uji Coba untuk 6 SKPD bendahara pengeluaran dilakukan pertengahan agustus dengan menggunakan fasilitas JPP dan autodebet yang mulai diberlakukan sejak tanggal 17 agustus 2017.(Badan Keuangan daerah, BKPSDM, Inspektorat, Bapeda, Sekretariat dg 10 bend pengeluaranpembantu bagian, Dinas PUPR dengan 4 bend pengeluaran pembantu)
Untuk semua jenis honor dan pembayaran belanja barang jasa dibayarkan melalui JPP dan SP2D memakai LS
MOU Pemkot dan Bank NTB
1. Hari Kamis tanggal 31 Agustus jam 14.00wita penandatangan MOU Pelaksanaannon tunai dengan Bank NTB bersamandengan HUT Kota Matram dampeletakan batu pertama monumen aman(Mataram Metro)
2. Notifikasi via sms sudah bisa dilakukan.
3. Penandatangan PKS JPP dan CMSBendahara sudah dilaksanakan tanggal12 februari dan sudah diuji coba OJKmendapat ijin tgl 23 Januari 2018
Penandatanganan MOU antara Pemkot Mataram dengan PT Bank NTB
tanggal 31 Agustus 2017 bertepatan dengan HUT Kota Mataram
Semangat Non Tunai Bendahara
Pengeluaran
Perwal No. 45 tahun 2017 tentang
Sistem pembayaran non Tunai
dalam Belanja APBD Kota Mataram
TAHAPAN AWAL PENGECUALIAN
NON TUNAI BELANJA
Lanjutan pengecualian TNT
Kendala TNT dari sisi Belanja:
Belum semua ASN memiliki rekening Bank NTB , sehingga bank NTB siap melayani pembukaan rekening secara serempak di masing2 SKPD, dengan cara bendahara mengakomodir KTP dan NPWP ASN yang belum memiliki rekening bank NTB
Belum semua rekanan memiliki rekening Bank NTB, sehingga dibuat surat pemberitahuan ke masing2 rekanan pengadaan barang jasa lingkup pemerintah kota mataram dengan nomr surat 910/1176/BKD/XI/2017 utk membuat rekening di bank NTB agar memudahkan pembayaran non tunai.
Aplikasi CMS Bendahara belum tersedia (rencana awal tahun 2018 sudah tersedia untuk proses uji coba)
RUANG LINGKUP KERJASAMA
DG BANK NTB :
Layanan JPP dan Notifikasi SMS sudah berhasil dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus 2017 atas transaksi2 gaji dan honor2 diluar gaji untuk 6 SKPD Pilot Project
Cash Management Bendahara persiapan sistem sudah mencapai 70% dan pada minggu ke 3 Oktober siap untuk uji coba
Host to Host PHR baru 50 % menunggu kesiapan data dari BKD untuk diintegrasikan dengan sistem bank.
Digital Wallet , kota mataram meminta untuk menggunakan e-money sebagai pengganti digital wallet, karena belum siap terutama untuk usernya dari pihak wajib pajak dan retribusi tidak semua orang memiliki handphone yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Saat ini sedang dikembangkan pola lain yang sederhana yakni pola AUTO DEBET untuk retribusi pasar grosir. Dimana WR bersedia untuk dipotong auto debet setiap bulannya oleh Bank NTB untuk pembayaran Pasar Grosir dan Pertokoan
Tapping Box, akan dibantu kekurangannya dari pihak Bank NTB hanya saja diminta spesifikasi yang sudah digunakan agar seragam dengan yang akan diberikan untuk memudahkan integrasi system.
Suasana Uji Coba CMS Corporate
oleh OJK Tanggal 23 Januari 2018
CMS Corporate untuk Bendahara
Pembayaran kewajiban bendahara kepadapihak ketiga maupun ASN denganmelakukan pemindah bukuan langsungdari rekening bendahara ke rekeningtujuan.
Tujuannya mengurangi risiko kehilanganuang, dapat dilakukan dimana saja danselalu dimonitoring oleh penggunaanggaran/KPA karena setiap transaksiyang dilakukan melalui cms bendaharaakan ada notifikasi sms kepada KepalaSKPD selaku atasan langsung bendahara.
Penandatangan PKS CMS
Corporate dan layanan JPP oleh
Walikota Mataram
Penandatangan PKS CMS
Corporate dan layanan JPP oleh
Dirut PT Bank NTB
Penandatangan PKS CMS
Corporate dan layanan JPP
Launching CMS Corporate dan JPP
Layanan Pengelolaan Pengeluaran Daerah:
2 4 653 7
Fitur
47
Implementasi Cash Management untuk mempermudah Layanan Pengelolaan PengeluaranDilengkapi dengan notifikasi approval
Dilengkapi dengan SMS Notifikasi(siap digunakan pada minggu ke 4 Agustus 2017)
CMS CORPORATE/BENDAHARA NON TUNAI
NON TUNAI PENDAPATAN (Bertahap dan Teknik Sampling) dimulai
per 2018)Pelayanan Non Tunai Pajak Daerah
1. NON Tunai Official Assesment
sampling diambil PBB-P2
• ATM Bank NTB
• Mobile Banking Bank NTB
• Pelayanan Bank TP (Bank NTB)
• Pelayanan Payment Point Online
Banking (tahapan pembahasan
Kerjasama dengan penyedia
jasa)
Menu pada Mobile Banking
Bank NTB
Non Tunai Pajak Self assesment
Samplingnya Pajak Hotel dan pajak
Restoran
Penyiapan dan penggabungan SPTPD
onLine Pajak Hotel dan Pajak Restoran
dengan sistem bank untuk pembayaran
e-banking mencapai tahapan 50%,
tinggal tahapan uji coba dengan
Penyedia Jasa.
Tapping Box sebagai alat Pengawasan
Penggabungan Aplikasi E
SPTPD dan E Banking
PENAMBAHAN ITEM
PEMBAYARAN E-BANKING
Retribusi
NON TUNAI RETRIBUSI Sampling diambil
ialah Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
dengan jenis layanan Bank yang diambil
adalah tehnik Auto Debet Rekening Bank
Wajib Retribusi (Dalam tahap penyusunan
MOU dan Peraturan
SuratPerintah
ADRek bank
NTB
AturWaktu
TrfManfaat
1. Pembayaran tagihan;
2. Penerimaan;
Cara Penggunaan
1.
2.
3.
Kirim Surat Permintaan Autodebet ke Bank NTB;
Setting/Atur tanggal Pendebetan;
Upayakan Sumber dan Tujuan menggunakan Rekening Bank NTB.
50
LAYANAN AUTODEBET
KENDALA TNT SISI
PENDAPATAN
1. Pembuatan mekanisme
Pembiasaan agar masyarakat
membayar secara Non Tunai
2. Perlu investasi yg besar untuk
menyediakan pelayanan Non tunai
khususnya untuk pelayanan
pendapatan yang berciri “nilai kecil
jumlahnya banyak”. (retribusi
pasar,parkir)
SEKIAN DAN TERIMAKASIH