Upload
others
View
18
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dalam rangka memenuhi Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
dan Undang-undang No. 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, Kepala Perwakilan BPK RI
Provinsi NTT, B. Dwita Pradana menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
TA 2012 atas 2 entitas yakni
Pemerintah Kota Kupang dan
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
Daya. Laporan Hasil Pemeriksaan
tersebut masing-masing diterima oleh
Pimpinan DPRD dan Pemerintah
Daerah setempat yakni Ketua DPRD
Kota Kupang, Talendmark Daud dan
Walikota Kupang, Jonas Salean (10/06) serta Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Sumba Barat Daya, Gerson Tanggu Dendo dan Bupati Sumba
Barat Daya, Kornelius Kodi Mete (19/06). Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) yang diserahkan terdiri dari
LHP atas Laporan Keuangan yang
memuat Opini Laporan Keuangan, LHP
atas Sistem Pengendalian Intern, dan
LHP atas Kepatuhan
Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang
merupakan satu kesatuan
dalam kerangka pemeriksaan
Laporan Keuangan.
Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah K o t a
K u p a n g d a n
K a b u p a t e n S u m b a B a r a t
D a y a Tahun Anggaran 2012 yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan ditujukan untuk
memberikan opini atas kewajaran Laporan
Keuangan pemerintah daerah dengan
memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Opini yang diberikan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Kupang d an P e mer i n t ah
Kab up a te n S u mb a B a ra t Da ya
Tahun Anggaran 2012 adalah Wajar
Dengan Pengecualian.
Sesuai dengan Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (5),
hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang
telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan
DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
Jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima, sebagaimana dimuat dalam pasal 20 ayat
(3) UU tersebut.
Buletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara TimurBuletin BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur KAISALUKAISALU
Independensi - Integritas - Profesionalisme
Edisi VI Tahun 2013
www.kupang.bpk.go.id
Daftar Isi
BPK menyerahkan LHP LKPD TA 2012 Kota Kupang dan Kab. Sumba Barat Daya
Hal 1
Penyerahan LKPD TA 2012 Kab. Lembata dan Sabu Raijua
Hal 2
Penandatanganan Target Kinerja dan Kalender Kegiatan Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Serta Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011
Hal 3
Pertemuan Rutin DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Hal 4
Kegiatan Lainnya di Bulan Juni Hal 4
BPK MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2012
KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Hal Yang Menjadi Pengecualian Dalam LHP LKPD TA 2012
Kota Kupang Sumba Barat Daya
Kas Piutang
Piutang pajak Persediaan
Aset tetap Investasi Non Perma-nen
Investasi Perma-nen
Aset
Belanja modal Pendapatan retri-busi daerah Belanja barang dan jasa
Kupang, Rabu (19 Juni 2013) - Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nikodemus N. Rihi Heke menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Kabupaten Lembata dan Sabu Raijua TA 2012 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Bernardus Dwita Pradana di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. Penyerahan Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, terutama Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa
Keuangan akan memeriksa dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan memberikan opini, apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam hal yang material dan memenuhi empat kriteria yaitu: 1. Kesesuaian Laporan Keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan 4. Efektivitas system pengendalian
interen Pemerintah Kabupaten
Lembata dan Sabu Raijua merupakan entitas ke-17 dan 18 dari 22 entitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan amanat undang-
undang untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Selain penyerahan Laporan Keuangan, pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dengan Bupati Lembata tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data (e-Audit) dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara. Petunjuk Teknis tersebut disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan e-Audit pada Pemerintah Kabupaten Lembata. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis tersebut untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah teknis dan penentuan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam e-Audit pada Pemerintah Kabupaten Lembata dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Penyerahan Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Lembata dan Sabu Raijua TA 2012 Kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Edisi VI Tahun 2013 KAISALU 2
www.kupang.bpk.go.id
Opini LKPD TA 2007-2011
TA Kabupaten Lembata
Kabupaten Sabu Raijua
2007 Wajar Dengan pengecualian
-
2008 Wajar Dengan pengecualian
-
2009 Tidak Memberi Pendapat
-
2010 Tidak Memberi Pendapat
Wajar Dengan Pengecualian
2011 Tidak Memberi Pendapat
Wajar Dengan Pengecualian
www.kupang.bpk.go.id
Edisi VI Tahun 2013 KAISALU 3
Penandatanganan Target Kinerja dan Kalender Kegiatan Tahun 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Serta Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011
Kupang, Kamis (27 Juni 2013) – Para pegawai di
lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT mengikuti
kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi SISDM serta PP
No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Pada
kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan NTT, Bernardus
Dwita Pradana sekaligus menyampaikan capaian kinerja
semester I Tahun 2013 dan mencanangkan komitmen dan
target kinerja semester II tahun 2013. Selanjutnya
dilakukan penandatanganan dokumen capaian kinerja yaitu kalender semester I tahun 2013 dan target kinerja
kalender semester II tahun 2013 serta skema pembimbingan Pejabat Fungsional Pemeriksa oleh eselon IV, Ketua
Tim Senior dan eselon III yang disaksikan oleh Kepala Perwakilan, Pejabat dari Biro SDM dan perwakilan
Inspektorat Utama. Kepala Perwakilan juga menyampaikan kepada setiap komponen Perwakilan BPK RI Provinsi
NTT agar saling sinergi untuk menjamin keseimbangan antara tujuan organisasi, individu pegawai dan harapan
pemangku kepentingan. Target kalender individu sekaligus sebagai evaluasi kinerja individu sesuai PP No.46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait kinerja sumber daya manusia seperti presensi, cuti
pegawai, SISDM berbasis website yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi dari Biro SDM. SISDM merupakan
aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk mengelola data SDM, dan direncanakan untuk dikembangkan sebagai
aplikasi sistem
m a n a j e m e n
workflow untuk
o t o m a t i s a s i
proses-proses bisnis
SDM dengan fokus
pada peningkatan
kinerja manajemen
dan pelayanan
SDM BPK.
Edisi VI Tahun 2013 KAISALU 4
www.kupang.bpk.go.id
Tim Redaksi:
Pengarah B. Dwita Pradana.
Penanggung jawab Teguh Priyantono
Pemimpin Redaksi Erwin Wahyutrianto
Kru Redaksi Staf Sub Bagian Hukum Humas
Alamat Redaksi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jl. W. J. Lalamentik Kota Kupang
Telp. (0380) 840600, Fax.(0380) 840601
E-mail : [email protected]
Website: kupang.bpk.go.id Redaksi menerima kiriman berita/tulisan atau foto dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kegiatan BPK.
R e d a k s i Kaisalu
Pertemuan Rutin DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT
Kupang, Rabu (19 Juni 2013) - DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT menggelar kegiatan penyuluhan dan demo memasak bertempat di Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, Jl. Amabi No. 120 Oebufu Kupang-NTT. Dalam sambutan Ketua DWP BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, ibu Maria E. Christiani menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menjalin silaturahmi antara anggota dan sebagai pertemuan rutin kegiatan DWP Perwakilan Provinsi NTT. Materi Penyuluhan yang disampaikan adalah tentang bagaimana memilih daging yang baik dengan pemateri Drh. Hembang Pancasilawati dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan bahwa ciri daging yang baik untuk dikonsumsi adalah berwarna merah terang atau cerah, mengkilap, tidak pucat dan tidak kotor. Acara dilanjutkan dengan demo membuat siomay oleh ibu Ruri Masruro.
Kegiatan Lainnya di Bulan Juni
Penyerahan LKPD TA 2012 & Penandatanganan Juknis Serta Demo E-Audit Pada Kab Alor
Kepala Perwakilan sewaktu menjadi Keynote Speaker dalam Rapat Pemutakhiran Data