INFO BPJS · Angela Dian Ratnasari Darusman Tohir EDITOR Diah Ismawardani Ranggi Larissa Izzati Alhafiz DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna, Ifran Muhammad Arsyad Imam

MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 82

K E S E H ATA NINFOBPJS

BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen Perbaikan Layanan

3MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 82

Selain perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, tantangan yang masih kami hadapi pada tahun ini adalah terkait besarnya gap antara pengeluaran biaya manfaat dan penerimaan besaran iuran yang masih belum seimbang. Meskipun beberapa upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan besaran iuran menemui berbagai kendala, namun BPJS Kesehatan dan pemerintah terus berupaya melakukan terobosan agar program ini tetap terjaga kesinambungannya sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah berkontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan program ini. Kontribusi pemerintah hadir secara nyata dengan turut membiayai peserta segmen PBI APBN dan PBI APBD yang jumlahnya melebihi separuh dari total jumlah peserta JKN-KIS.

Di samping itu, kami juga terus berupaya membangun ekosistem jaminan kesehatan nasional yang berkesinambungan melalui sinergi dengan berbagai pihak dan terus mendorong masyarakat untuk terus bergotong royong menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.

Pada kesempatan ini pula, kami mengharapkan dukungan dari para stakeholder dan masyarakat untuk senantiasa bersinergi dalam membangun ekosistem JKN ini sehingga Program JKN-KIS dapat berjalan optimal. Selain itu, dari sisi internal BPJS Kesehatan, peningkatan kualitas layanan yang kami lakukan merupakan wujud komitmen kami demi memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat sehingga aksesibilitas terhadap jaminan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Pada tahun ini, kami berupaya untuk semakin terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus kepada peserta. Sebagai badan hukum publik yang berperan dalam memberikan jaminan pembiayaan pelayanan

kesehatan kepada penduduk Indonesia, kami senantiasa mengarahkan orientasi kami kepada peserta.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para peserta. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kami menyadari tentunya ekspektasi peserta akan semakin meningkat, sehingga upaya peningkatan kualitas layanan juga harus terus dioptimalkan. Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta senantiasa menjadi fokus kami dalam melakukan perbaikan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, pada awal tahun 2020, kami telah merencanakan poin-poin yang akan kami tingkatkan dari sisi layanan melalui 10 Komitmen Perbaikan Layanan, mulai dari layanan di Kantor BPJS Kesehatan sampai dengan layanan di fasilitas kesehatan.

Beberapa poin komitmen perbaikan layanan kami tersebut juga memanfaatkan teknologi informasi dan terintegrasi sehingga peserta dapat mengakses layanan kami dengan mudah, cepat dan pasti. Komitmen perbaikan layanan ini juga sejalan dengan apa yang menjadi fokus BPJS Kesehatan pada tahun 2020 yaitu menjadikan tahun ini sebagai tahun pelayanan dan kepuasan peserta.

Enam tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah terlewati dan kini BPJS Kesehatan memasuki tahun ketujuh dalam mengemban amanat mulia ini. Selama berjalannya program ini, berbagai tantangan masih datang silih berganti dan masih banyak perbaikan yang harus kami lakukan sehingga program ini dapat berjalan dengan optimal.

Peningkatan Kualitas Layanan, Permudah Peserta Akses Jaminan Kesehatan

CEO Message

Fachmi IdrisDirektur Utama


4 MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 82

PENGARAHFachmi Idris

PENANGGUNG JAWABMira Anggraini

PEMIMPIN UMUM Kisworowati

PENASIHAT Nasihin Masha

PEMIMPIN REDAKSI M.Iqbal Anas Ma’ruf

SEKRETARIAT Rini Rahmitasari,Ni Kadek Manipuspaka Devi

REDAKTURMedianti Ellya PermatasariWidianti Utami,Rian AbdullahAsyraf MursainaDwi AsmariyantiTati Haryati DenawatiJuliana RamdhaniAngela Dian RatnasariDarusman Tohir

EDITORDiah IsmawardaniRanggi Larissa IzzatiAlhafiz

DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna,IfranMuhammad ArsyadImam Rahmat Muhtadin,Raden Paramita SucianiElmira Dwi BertiAmin Rahman Hardi

PENGEMBANGANAkhmad TasyrifanDidik DharmadiAnastasya Margaret

Peningkatan layanan bagi pelanggan merupakan suatu keharusan bagi sebuah institusi yang memberikan pelayanan untuk publik. Begitu pula dengan BPJS Kesehatan, lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 silam, saat ini terus meningkatkan kemudahan layanan dan kepuasan peserta JKN-KIS baik itu saat layanan administrasi maupun kemudahan dalam penjaminan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.

Dengan adanya penyesuaian iuran JKN-KIS menjadi momentum khusus bagi BPJS Kesehatan bersama seluruh stakeholders untuk mendongkrak mutu pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan juga mencanangkan 10 Komitmen Peningkatan Pelayanan yang diharapkan dapat terimplementasi dalam waktu dekat, dan semakin dirasakan manfaatnya.

Tentu kita semua berharap, keberadaan Program JKN-KIS akan semakin baik dan berkualitas ke depannya. Mengingat sudah banyak masyarakat yang terbantu dengan kehadiran program ini, tentu menjadi PR kita bersama untuk mendukung dalam keberlangsungan program sesuai dengan tugas dan peran masing-masing pihak.

Seiring dengan penerbitan Media Info BPJS Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan tanggapan atas terbitnya media ini. Diharapkan melalui penerbitan Media ini informasi yang berkualias, baik, akurat dapat terus kami sajikan dan diharapkan kehadiran media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan seluruh stakeholder. Selamat beraktivitas.

Redaksi

Peningkatan Layanan adalah Komitmen Bersama

KILAS & PERISTIWA 5

CEO MESSAGE 3

FOKUS 6

BINCANG 10

BENEFIT 12

PELANGGAN 14

TESTIMONI 16

INSPIRASI 18

PERSEPSI 20

SEHAT & GAYA HIDUP 22

BULETIN DITERBITKAN OLEH BPJS KESEHATAN :Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940

10 BINCANG

DAFTAR ISI

4 MEDIA BPJS KESEHATAN

SALAM REDAKSI

MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 82

KESEHATANINFOBPJS

BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen Perbaikan Pelayanan

Sejak awal digulirkan pada tahun 2014 yang lalu, program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit arus kas. Mulai dari defisit sebesar Rp1,9 Triliun di tahun 2014, hingga Rp19,4 Triliun di tahun 2018, angka defisit yang terus membesar ini mengancam keberlangsungan program JKN-KIS dalam jangka Panjang.

KEBERLANGSUNGAN JKN PASCA-PENYESUAIAN IURAN DAN PUTUSAN MA


Melalui Foreign Policy and Global Healthcare (FPGH) Ministerial Retreat yang digelar BPJS Kesehatan, Indonesia kembali memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ke tingkat internasional. FPGH adalah forum yang diluncurkan oleh 7 Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Brasil, Perancis, Norwegia, Afrika Selatan dan Senegal pada kesempatan Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006 di New York.

“Tujuan FPGH adalah untuk membangun sinergi antara kebijakan politik luar negeri dengan kesehatan global pada berbagai forum bilateral, regional dan multilateral. FPGH ini merupakan inisiatif bersama 7 negara, bukan dibentuk oleh WHO atau PBB. Namun FPGH rutin menggunakan platform WHO dan PBB utk mengeluarkan joint statements atau resolutions. Secara tradisi, setiap tahun FPGH menjadi inisiator satu resolusi tentang kesehatan di Sidang Umum PBB,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Selasa (02/06).

Tahun ini, Indonesia menjabat sebagai Ketua FPGH Ministerial Retreat. Pada pertemuan dengan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dari negara-negara FPGH, BPJS Kesehatan diberikan kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri menjadi tuan rumah untuk memimpin pertemuan tersebut. Fachmi mengatakan

bahwa selaras dengan tema yang diusung FPGH tahun 2020 yaitu Affordable Heath Care For All. Pertemuan kali ini menitikberatkan pada Universal Health Coverage untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Menurut Fachmi, pertemuan ini merupakan realisasi atas keinginan negara-negara anggota FPGH untuk memastikan perawatan kesehatan yang terjangkau untuk semua warga negara melalui pendekatan multisektoral melibatkan jaminan sosial untuk program kesehatan.

“Semoga pertemuan ini menjadi dasar kerja sama yang nyata antara organisasi jaminan sosial negara-negara anggota FPGH untuk berkontribusi merealisasikan Affordable Heath Care For All,” ucap Fachmi.

KILAS & PERISTIWA

JADI KETUA FORUM INTERNASIONAL, INDONESIA DORONG BPJS KESEHATAN BANGUN SINERGI BERSKALA GLOBAL

Jakarta – Agar pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat dilakukan secara maksimal, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPJS Kesehatan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) tentang kerja sama di bidang peningkatan kualitas SDM,

pertukaran informasi, pelaksanaan pengkajian, dan pemanfaatan Program BPJS Kesehatan.

“Sebagai lembaga pencetak kader pimpinan nasional, Lemhannas diharapkan dapat membantu BPJS Kesehatan menciptakan SDM yang handal, berintegritas, profesional, kredibel, serta memiliki etos kerja yang tinggi untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS dengan seoptimal mungkin,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Kantor Lemhannas, Rabu (17/06).

Dalam acara tersebut, hadir Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo untuk menandatangani nota kesepahaman. Sementara, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, juga disepakati tukar menukar informasi, pelaksanaan pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing instansi, serta pemanfaatan Program JKN-KIS bagi peserta pendidikan Lemhannas yang berasal dari dalam negeri.

BPJS KESEHATAN TEKEN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN LEMHANNAS

Jakarta

Jakarta



BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen Perbaikan Pelayanan

FOKUS


Sebagai pengelola Program Jaminan kesehatan Nasaional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan secara konsisten terus melakukan berbagai pembenahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta. Untuk itu, BPJS Kesehatan telah mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan, baik yang langsung di rumah sakit maupun melalui fasilitas layanan yang disediakan BPJS Kesehatan.

Implementasi Program JKN-KIS yang memasuki tahun ke-7 saat ini masih berjalan sesuai dengan Peta Jalan (roadmap) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pertumbuhan peserta JKN-KIS terus meningkat.

Semakin hari makin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program ini.

Hingga 30 Juni 2020, jumlah peserta yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 221.021.174 jiwa. Sedangkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai 27.055 faskes. Tidak hanya cakupan pesertanya saja yang semakin luas, tetapi juga mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh provider BPJS Kesehatan juga kian meningkat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan, terdapat beberapa tantangan dan perbaikan yang harus dilakukan agar kemanfaatan program ini dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Khususnya terkait dengan pembiayaan program JKN-KIS yang masih terdapat gap antara biaya manfaat dan besarnya kapasitas finansial program ini.

Hal tersebut sebetulnya telah diakomodir melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor


FOKUS


82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini antara lain mengatur penyesuaian besaran iuran dari seluruh segmen peserta. Kemudian pada Maret 2020, keputusan penyesuaian besaran iuran tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), khususnya untuk segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, sehingga besaran iurannya dikembalikan sesuai aturan sebelum Perpes 75/2019 berlaku.

Pembatalan putusan MA ini tentu saja membuat Pemerintah harus berfikir ulang bagaimana menyelesaikan persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Pemerintah memahami bahwa Penganggaran Program JKN-KIS selalu dihitung dengan pendekatan dan prinsip anggaran berimbang, yakni pengeluaran dan pendapatan harus sama, serta pendapatan utama bersumber dari iuran peserta. Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian iuran, maka kondisi defisit akan terus terjadi dan keberlangsungan program ini akan terganggu.

Karenanya, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang kembali mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyampaikan, penyesuaian besaran iuran ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan program JKN-KIS, memberikan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat, dan berkeadilan sosial. Selain itu, besaran iuran menurutnya juga harus sesuai dengan perhitungan akuaria dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Karena sebetulnya dalam perhitungan aktuaria, besaran iuran peserta PBPU atau peserta mandiri kelas I sebesar Rp 286.085, kelas II Rp 184.617, dan kelas III Rp 137.221. “Penyesuaian iuran ini tujuannya untuk memperbaiki ekosistem program JKN agar tetap sehat dan berkesinambungan. Selain itu sesuai ketentuan, besaran iuran memang perlu direvisi secara berkala,” kata Kunta Wibawa. Dalam Perpres 64/2020, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III. Sementara per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III. Dirjen Anggaran Kementerian keuangan, Askolani menambahkan, pemerintah juga menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah, tarifnya tetap Rp 25.500 yang disetorkan ke BPJS Kesehatan. Jadi dilakukan relaksasi dan keringanan, di mana sisa dari gap tersebut akan ditanggung oleh pemerintah yang mencapai Rp 16.500,” kata Askolani.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy juga mengungkapkan, penyesuaian iuran merupakan upaya Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS. Menurut dia, penyesuaian dilakukan karena iuran peserta selama ini belum mencerminkan nilai keekonomian. Akibatnya, terjadi defisit dalam penyelenggaraan JKN-KIS.

Namun, tidak lantas penyesuaian ini diartikan bahwa Perintah tidak berpihak kepada rakyat. Menko PMK menegaskan komitmen Pemerintah justru sangat besar untuk melindungi rakyat, antara lain dengan membayari iuran penduduk miskin atau tidak mampu yang menjadi peserta PBI (APBN dan APBD) yang totalnya lebih dari separuh peserta Program JKN-KIS. Di luar itu, masyarakat diminta untuk bergotong royong membayar iuran sebagaimana prinsip program ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan tentang aspek keadilan dalam program JKN-KIS, di mana seluruh masyarakat dari berbagai kelompok perlu ikut bergotong royong dalam menjagakeberlangsungan program ini.

“Kalau kita lihat dari aspek keadilan, ada 96,8 juta masyarakat miskin atau tidak mampu yang dibayarkan iurannya sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mereka yang mampu juga ikut bergotong royong dengan membayar iuran mulai dari kelas 1, 2, 3. Kemudian swasta, Polri, TNI, dan juga ASN juga ikut bergotongroyong. Semuanya dihitung dalam rangka agar jaminankesehatan bisa tetap berjalan,” kata Sri Mulyani.

Komitmen Perbaikan Pelayanan

Selain pembiayaan Program JKN-KIS, Fachmi Idris mengungkapkan tantangan lain yang harus dioptimalkan dalam menjalankan Program JKN-KIS adalah bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas bagi peserta.

“BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kemudahan layanan dan kepuasan peserta JKN-KIS, baik itu saat layanan administrasi maupun kemudahan dalam penjaminan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan,” kata Fachmi Idris.

Untuk itu, BPJS Kesehatan telah mencanangkan 10 komitmen perbaikan layanan, baik itu layanan di rumah sakit maupun melalui fasilitas layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Komitmen pertama adalah memberi kemudahan bagi peserta untuk pindah kelas perawatan melalui program PRAKTIS atau Perubahan Kelas Tidak Sulit. Melalui program yang berlaku sampai 30 Agustus 2020 ini, peserta mandiri yang ingin mengubah kelas rawatan bisa dilakukan, tanpa perlu syarat sudah berada di kelas yang lama selama 1 tahun. PRAKTIS dapat dilakukan


FOKUS

melalui kanal-kanal seperti Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Mobile Customer Service (MCS) maupun datang langsung ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Kedua, meningkatkan akses pelayanan administrasi kepesertaan melalui mobil keliling atau Mobile Customer Service (MCS) yang terjadwal dan menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Untuk layanan yang diberikan mulai dari sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, perubahan data kepesertaan seperti pindah fasilitas kesehatan, perubahan kelas perawatan, penambahan anggota keluarga, dan pemberian informasi dan pengaduan.

“Hadiran Mobile Customer Service akan semakin mendekatkan dan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan, masyarakat semakin mudah dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Program JKN-KIS,” ujar Fachmi Idris.

Ketiga, menghadirkan petugas BPJS SATU! atau BPJS Kesehatan Siap Membantu, di rumah sakit. Petugas BPJS SATU! akan memberikan kemudahan informasi, penanganan keluhan, hal-hal administratif serta bantuan terkait informasi penjaminan JKN-KIS kepada peserta JKN-KIS. Peserta akan dengan mudah menemui petugas BPJS SATU! yang memakai atribut khusus rompi kuning dan di beberapa rumah sakit besar menggunakan alat transportasi personal untuk mempermudah mobilitasnya.

Keempat, menyediakan layanan antrean elektronik dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan. Saat ini sudah semakin banyak fasilitas kesehatan provider BPJS

Kesehatan yang menggunakan sistem antrean elektronik, di mana sistem tersebut juga diintegrasikan dengan aplikasi Mobile JKN.

Kelima, menyediakan display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan dalam rangka memberikan kepastian dan juga keterbukaan informasi kepada peserta JKN-KIS. Sebagian besar rumah sakit provider BPJS Kesehatan saat ini sudah memiliki layanan tersebut. Informasi ini umumnya ditampilkan di tempat pendaftaran pasien, maupun di website masing-masing rumah sakit. Selain itu, informasi tersebut juga bisa didapatkan melalui aplikasi Mobile JKN.

Keenam, memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan kemudahan layanan cuci darah. Simplifikasi ini dilakukan bagi pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodalisis) di rumah sakit dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), kini tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Melalui penerapan sistem perekaman sidik jari, hal ini diharapkan dapat semakin mempermudah pasien JKN-KIS untuk dapat mengakses layanan cuci darah. Pasien tak repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang setiap tiga bulan sekali,” jelas Fachmi Idris.

Ketujuh, integrasi sistem informasi FKTP dan FKRTL dengan sistem Informasi BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN, di mana peserta dapat melakukan pendaftaran layanan, rujukan dan juga melihat riwayat pelayanan.

Kedelapan, mendorong rumah sakit untuk menyediakan jadwal atau antrian tindakan media operatif. Kesembilan, penyederhanaan proses administrasi pada loket peserta secara elektronik (pengisian formulir/daftar isian peserta elektronik). Dan kesepuluh yaitu penambahan fitur Interactive Voice Response atau mesin penjawab elektronik melalui Care Center.

Selama pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan juga menetapkan protokol layanan kepada peserta JKN-KIS di seluruh Kantor BPJS Kesehatan. Untuk meminimalisir kontak langsung dengan masyarakat, ada sejumlah pelayanan yang sementara ditiadakan, seperti pelayanan Mobile Customer Service, sosialisasi atau pemberian informasi langsung melalui forum pertemuan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan pengumpulan banyak orang di satu lokasi. Namun, masyarakat tetap dapat mengakses layanan JKN-KIS dengan mudah melalui alternatif kanal lainnya seperti aplikasi Mobile JKN, serta layanan CHIKA dan VIKA.

CHIKA adalah pelayanan informasi dan pengaduan melalui chat yang direspons oleh Artificial Intelligence dan dapat memberikan informasi seperti cek status peserta, cek tagihan BPJS Kesehatan, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi kantor cabang BPJS Kesehatan, ubah data peserta, dan registrasi peserta. Layanan ini dapat diakses melalui beberapa media sosial seperti Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Sementara VIKA


FOKUS


adalah layanan informasi menggunakan mesin penjawab untuk mengecek status tagihan dan status kepersertaan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Membangun Ekosistem

Agar Program JKN-KIS bisa berjalan dengan optimal, Fachmi Idris mengatakan selain melakukan penyesuaian iuran berdasarkan perhitungan aktuaria, perlu juga dipikirkan bagaimana mengelola asset, sebab jaminan sosial yang baik adalah yang memiliki aset yang bagus.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain, pertama, pastikan dulu iuran sesuai dengan hitungan aktuaria, kemudian kontribusi dalam segi iuran ini dibuka dengan konsep gotong royong besar yang betul-betul memastikan kontribusi sosial masyarakat sesuai dengan status sosialnya. Konsep gotong-royong ini pada dasarnya yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang muda membantu yang tua, dan seterusnya. Selanjutnya, seluruh stakeholder terkait perlu duduk bersama mendefiniskan kebutuhan dasar kesehatan seperti apa dan kelas standar JKN yang bagaimana yang dijamin Undang-Undang.

Fachmi Idris juga menegaskan seluruh stakeholder harus sama-sama membangun ekosistem yang baik. Dari segi regulator, apakah regulasi yang dikeluarkan instansi terkait mendorong terjadinya pelayanan yang seharusnya, misalkan adanya pedoman nasional pelayanan kedokteran. Lalu dari segi data, bagaimana ekosistem akan membuat data itu verified dan valid.

“Peran daerah dalam membangun ekosistem ini penting. Dari BPJS Kesehatan, bagaimana membangun layanan bermutu tinggi. Yang tidak kalah penting juga adalah kesadaran masyarakat membayar iuran karena ini pun termasuk ekosistem. Jadi program ini bisa optimal manakala semua ekosistem bisa terbentuk dengan baik,” ujar Fachmi Idris.


Sejak awal digulirkan pada tahun 2014 yang lalu, program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit arus kas. Mulai dari defisit sebesar Rp1,9 Triliun di tahun 2014, hingga Rp19,4 Triliun di tahun 2018, angka defisit yang terus membesar ini mengancam keberlangsungan program JKN-KIS dalam jangka Panjang.

PASCA-PENYESUAIAN IURAN DAN PUTUSAN MA

KEBERLANGSUNGAN

Pada akhir tahun 2018, Menteri Keuangan memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tujuan tertentu atas program JKN-KIS dengan

auditee BPJS Kesehatan dan hampir seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama, baik primer maupun rujukan tingkat lanjut. Audit ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti akar masalah penyebab defisit. Dugaannya mulai dari besaran iuran yang tidak sesuai dengan hitungan aktuaria, hingga potensi inefisiensi biaya pelayanan kesehatan akibat tindak kecurangan berbagai oknum yang terlibat dalam pelaksanaan program ini.

Audit tujuan tertentu yang dilaksanakan BPKP hingga awal tahun 2019 menghasilkan temuan yang sangat komprehensif dan memberikan banyak masukan untuk perbaikan program JKN-KIS. Satu per satu temuan BPKP ditindaklanjuti, baik oleh BPJS Kesehatan selaku penyelenggara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, hingga fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan program. Termasuk dalam tindak lanjut tersebut adalah peninjauan kembali besaran iuran program JKN-KIS yang kenyataannya memang jauh di bawah hasil perhitungan aktuaria.

Melalui begitu banyak rapat, termasuk dengan melibatkan DPR, akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian iuran program JKN-KIS melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Oktober 2019.

Tentunya keputusan yang meskipun tidak populer namun bertujuan untuk menjamin kesinambungan program JKN-KIS dalam jangka panjang ini, menuai pro dan kontrak dari berbagai pihak. Adalah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang mengajukan permohonan uji materi atas Perpres 75 Tahun 2019 ini dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. MA membatalkan Perpres 75 Tahun 2019 khususnya terkait kenaikan iuran

JKNBINCANG



bagi peserta kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Lantas bagaimana proyeksi keberlangsungan program JKN-KIS pasca putusan MA tersebut? INFO BPJS Kesehatan berkesempatan mewawancarai Direktur Harmonisasi Peraturan Penanggaran Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, Didik Kusnaini. Berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana pandangan dan proyeksi Kementerian Keuangan terhadap keberlangsungan Program JKN-KIS pasca putusan MA yang membatalkan Perpres 75 Tahun 2019? Apa saja dampaknya?

Yang jelas dampaknya ada dua kalau tidak dilakukan penyesuaian iuran. Pertama memang dari segmen PBPU yang iurannya turun untuk masing-masing kelas kembali ke asal. Dari penurunan itu saja pasti akan berdampak pada kondisi pembiayaan, tidak seperti yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Kedua adanya ketimpangan pembiayaan antara segmen PBPU dan BP dengan segmen lainnya. Ada kekhawatiran fenomena pindah kelas, antara PBPU dengan segmen kepesertaan yang lain.

Dampak untuk keberlangsungan program JKN-KIS tentunya berpengaruh. Sebelumnya dengan Perpres 75 Tahun 2019 sudah diperhitungkan bisa sustain sampai 2023 dan 2024, baru ada lagi penyesuaian iuran pada 2025. Dengan adanya pembatalan iuran segmen PBPU ini penyesuaian iuran bisa jadi lebih cepat, misalkan menjadi tahun 2022 sudah ada penyesuaian iuran lagi.

Apakah dengan adanya putusan MA yang membatalkan penyesuaian iuran untuk segmen PBPU dan BP nantinya pemerintah akan memberikan tambahan anggaran untuk menambal pembiayaan yang hilang tersebut?

Pada tahun-tahun sebelumnya BPJS Kesehatan defisit kemudian diberikan tambahan anggaran oleh pemerintah dengan skema penyertaan modal negara. Pada 2019 pemerintah mengubahnya dengan menjadi yang lebih

akuntabel, supaya dari sisi auditor lebih gampang cek, akuntabilitas juga lebih mudah. Apakah nantinya pemerintah siapkan bantuan atau tidak, sebenarnya dengan Perpres 75 Tahun 2019 ini sudah menghitung dengan iuran dari PBI saja sudah tidak perlu lagi ada bantuan. Kalaupun nanti perlu melakukan intervensi dengan memberikan bantuan kembali, akan dilakukan dengan cara yang akuntabel.

Ibu Menteri Keuangan sebelumnya juga telah menyampaikan pemerintah memberikan subsidi Rp3 Triliun kepada BPJS Kesehatan, konteksnya masuk ke dalam Rp75 Triliun stimulus bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Mekanismenya juga bukan transfer bantuan ke BPJS Kesehatan, tapi melalui mekanisme iuran, apakah bantuan iuran atau lainnya agar menjadi lebih transparan. Mekanisme-mekanisme ini nantinya akan diatur dalam Perpres yang baru, karena Perpres 75 Tahun 2019 dicabut dan ada hal-hal yang belum diatur di situ akan diatur kemudian.

Selain dari anggaran dan iuran, apakah akan ada harmonisasi atau penguatan peraturan lain terkait keberlangsungan JKN-KIS yang sampai saat ini belum maskimal dilaksanakan?

Betul, keberlangsungan program JKN-KIS memang menyangkut beberapa faktor tidak hanya iuran dan keuangan, tapi juga dari sisi lain. Pada putusan MA di pertimbangan majelis hakim juga dijelaskan agar pemerintah melakukan perbaikan ekosistem. Ini ada demand dan supply, dari sisi supply harus diperbaiki apakah kondisi seperti sekarang paling bagus atau paling efisien, perlu dikaji lagi.

Mengenai peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dikaji lagi bagaimana yang paling ideal. Pemerintah daerah sekarang sudah terlibat juga melalui pajak rokok untuk pembayaran iuran JKN-KIS, tapi di sisi lain pemerintah daerah juga seharusnya mendaftarkan

kelompok warganya sebagai peserta PBI daerah, hal-hal seperti ini yang perlu ditata. Dari sisi supply side-nya juga, standar pelayanan kesehatan juga harus ditata.

Untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS, apakah ada catatan terkait hal-hal yang harus diperbaiki atau dimaksimalkan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan program?

Kalau kita lihat ke belakang, Perpres 75 Tahun 2019 ini merupakan jalan panjang yang berawal dari audit BPKP. Dari audit BPKP itu sendiri telah memberikan rekomendasi yang mengamanatkan banyak hal soal efisiensi. Tidak hanya BPJS tapi juga untuk fasilitas kesehatan, termasuk pelayanan katarak, fisioterapi, kita garaplah bareng-bareng sekarang. Rekomendasi dari BPKP bukan belum dijalankan sepenuhnya, tapi ada hal-hal yang bisa yang dikerjakan langsung selesai, ada yang harus melalui proses kajian panjang, dan ada yang harus melibatkan banyak pihak.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penanggaran Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu Didik Kusnaini

BINCANG


Sejak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 merebak, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan social distancing atau jaga jarak sosial

dengan cara bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan orang yang berpotensi terjadi penularan lebih meluas.

Agar pelayanan kepada peserta Program JKN-KIS tetap berjalan tetapi tidak terjadi kerumunan orang dan juga mengurangi kontak dekat pasien dengan tenaga medis, maka BPJS Kesehatan memberlakukan pelayanan terbatas. Termasuk dalam hal penjaminan obat selama wabah Covid-19.

Untuk pelayanan obat PRB di FKTP, dokter FKTP dapat meresepkan obat PRB untuk kebutuhan maksimal 2 bulan dengan peresepan tiap bulan maksimal 30 hari.

Pengambilan obat pada bulan ke 2 dapat dilakukan secara langsung ke apotek PRB tanpa harus melakukan kontak langsung dengan dokter FKTP kecuali ada keluhan. Pengambilan obat tersebut tetap memperhatikan eligibilitas peserta khususnya bagi peserta PBPU dan BP.

Pemberian obat oleh FKTP atau apotek PRB dapat menggunakan mekanisme pengirian obat yang dikoordinasikan antara FKTP, Apotek dan Peserta. FKTP dan Apotek PRB berkoordinasi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi untuk penagihan klaim obat PRB sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

FKTP dan apotek PRB mengumumkan dan menyampaikan infomasi kepada peserta dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan tentang jam pelayanan (kontak langsung dan kontak tidak langsung), dan nomor kontak dokter dan apoteker.

Pelayanan Obat di Tengah Pandemi

COVID -19

BENEFIT


13MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 82 13

Untuk penjaminan obat kronis di FKRTL, dokter spesialis/subspesialis meresepkan obat penyakit kronis untuk kebutuhan maksimal 30 hari. Jika jadwal pengambilan obat penyakit kronis peserta Program JKN-KIS jatuh pada masa pencegahan Covid-19 maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Dokter spesialis/subspesialis dapat memberikan tanda “iter” (Iteratie) pada resep yang berlaku untuk satu atau dua kali iterasi. Kemudian Apoteker membuat salinan atau copy resep dengan resep asli yang diberikan oleh dokter spesialis/subspesialis.

Pengambilan obat kronis pada bulan ke-2 atau ke-3 dapat dilakukan secara langsung ke instalasi farmasi Rumah Sakit (RS) atau apotek tanpa harus bertemu dengan dokter spesialis/sub spesialis.

Jadwal pengambilan obat kronis untuk kebutuhan bulan ke-2 dapat disesuaikan lebih awal yaitu paling cepat 1 (satu) bulan dari jadwal pengambilan obat yang seharusnya. Pengambilan obat tersebut tetap memperhatikan eligibilitas peserta terkait status aktif pada saat tanggal pelayanan obat yang seharusnya. Oleh karenanya, di prioritaskan bagi PBI pemerintah pusat maupun daerah serta PPU PN.

Ketentuan pengambilan obat untuk kebutuhan bulan ke-2 atau ke-3 sebagai berikut. Pertama, pasien dapat langsung ke instalasi farmasi RS/apotek tanpa harus bertemu dengan dokter spesialis/sub spesialis. Kedua, petugas RS menerbitkan surat eligibilitas peserta rawat jalan tingkat lanjutan (SEP RJTL) hanya untuk pengambilan obat. SEP RJTL diterbitkan sesuai dengan tanggal pelayanan obat yang sebenarnya dan SEP RJTL tidak ditagihkan. Ketiga, petugas RS/apotek memastikan status keaktifan peserta Program JKN-KIS pada tanggal pelayanan obat melalui aplikasi SIPP BPJS Kesehatan.

Pelayanan Obat di Tengah Pandemi

COVID -19

Keempat, petugas apotek melakukan pencatatan dan pengecekan pengambilan obat kronis. Kelima, petugas apotek menyiapkan obat penyakit kronis sesuai dengan salinan atau copy resep. Keenam, apoteker menyerahkan obat kepada Peserta disertai dengan pemberian informasi obat. Ketujuh, peserta menandatangani bukti pelayanan obat.

Peserta penyakit kronis yang mendapatkan obat-obatan sesuai dengan daftar obat PRB maka pengambilan obat dapat dioptimalkan pada Apotek PRB melalui mekanisme PRB yang berlaku.

Pengajuan klaim obat untuk kebutuhan bulan ke-2 atau ke-3 dilengkapi dengan berkas SEP RJTL sesuai dengan tanggal pelayanan obat, salinan atau copy resep, bukti pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit melakukan pengajuan klaim obat menggunakan aplikasi apotek online sesuai dengan jadwal pengambilan obat yang seharusnya. Adapun untuk teknis pengajuan klaim obat kronis, Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit dapat berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.

Ketentuan ini berlaku sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan kondisi darurat bencana wabah Covid-19 di Indonesia.

BENEFIT



PELA

NG

GA

N

Pesatnya teknologi informasi komunikasi seperti sekarang ini menuntut BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

layanan kesehatan berbasis digitalisasi, salah satunya adalah antrean online.

Antrean online adalah salah satu sistem yang mampu memberikan kepastian waktu tunggu dan waktu layanan berbasis aplikasi, network atau internet yang memungkinkan pasien memperoleh nomor antrean sebelum tiba di fasilitas kesehatan (faskes).

Di November 2018 lalu, BPJS Kesehatan meluncurkan sistem antrean online yang dapat diakses peserta melalui

aplikasi Mobile JKN. Penambahan sistem antrean online pada aplikasi Mobile JKN ini sejalan dengan semangat dibangunnya aplikasi Mobile JKN itu sendiri yaitu semua ada dalam genggaman Anda.Diketahui sejak hadirnya Program JKN-KIS, hampir semua fasilitas kesehatan (faskes) mengalami lonjakan pasien dan menyebabkan antrean panjang. Mobile JKN adalah solusi untuk memangkas lamanya antrean di faskes.

Antrean dengan Mobile JKN sudah bisa dinikmati peserta sejak dari

Berikan Kepastian Pelayanan Antrean Mobile JKN


15MEDIA BPJS KESEHATAN EDISI 82 15

faskes tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik perorangan, maupun di faskes rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit dan klinik utama.

Sistem ini tidak hanya menguntungkan peserta, tetapi juga faskes. Bagi peserta, antrean lewat Mobile JKN ini menjamin kecepatan dan kepastian pelayanan. Peserta tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan, dan ada kepastian dilayani. Dengan mengetahui nomor antrean dan kapan dapat pelayanan, peserta bisa mengatur sendiri waktu datang ke FKTP maupun FKRTL sehingga tidak menunggu terlalu lama. Selain itu tidak perlu repot mengurus surat-surat rujukan secara offline atau manual.

Bagi faskes sendiri, antrean dengan Mobile JKN memangkas panjangnya antrean pasien, mengurangi penumpukkan, sehingga ada efisiensi dan efektifitas pelayanan.

Sejak 2019 sebagian besar rumah sakit sudah memiliki sistem antrean online dengan berbagai macam variasi. Hingga 27 April 2020, hanya ada 364 rumah sakit yang manual, dan 647 rumah sakit menggunakan mesin antrean. Dari seluruh rumah sakit yang punya sistem antrean online tersebut, 105 rumah sakit di antaranya reservasi Mobile JKN yang sudah melakukan bridging ke dalam aplikasi Mobile JKN.

Sejumlah FKTP pun sudah merujuk secara online peserta yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut ke rumah sakit.

Untuk menggunakan aplikasi Mobile JKN syaratnya sangat mudah. Peserta hanya perlu mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan Apple Store. Aplikasi ini direkomendasikan untuk telepon pintar yang menggunakan sistem android dan iOS.

Setelah aplikasi terpasang, peserta harus melakukan registrasi pada menu yang tersedia di aplikasi Mobile JKN. Pilih menu registrasi, kemudian isi setiap kolom yang tersedia sesuai dengan data anda. Pastikan pengguna punya satu surel (email) aktif karena setelah semua kolom diisi, sistem secara otomatis akan mengirim nomor verifikasi ke email tersebut.

Setelah menerima nomor verifikasi melalui surel, aplikasi akan meminta pengguna menulis nomor verifikasi tersebut. Kemudian, akan muncul keterangan apakah berhasil atau tidak dalam melakukan verifikasi. Jika tidakberhasil, peserta bisa meminta aplikasi untuk mengirim kembali nomor verifikasi. Jika berhasil, hanya perlu mengisi alamat surel atau nomor kartu BPJS Kesehatan dan kata sandi setiap kali masuk ke aplikasi.

Setelah berhasil, peserta masuk dalam aplikasi Mobile JKN dan memilih Menu Pelayanan pada tampilan utama.

Dalam menu pelayanan tersebut terdapat beberapa pilihan fitur. Nah pilihlah Fitur Pendaftaran Pelayanan pada FKTP yang terdaftar.

Peserta dapat memasukan keluhan penyakit pada kolom yang tersedia, lalu klik Daftar. Kemudian peserta mendapat nomor antrean dengan estimasi waktu pelayanan. Pada sistem ini, peserta JKN-KIS bisa mendapatkan nomor antrean, estimasi waktu kapan akan dilayani, dan jumlah peserta yang sedang mengantre dan belum dilayani langsung melalui aplikasi Mobile JKN di handphone masing-masing. Untuk sementara fitur ini bisa digunakan apabila FKTP tempat peserta terdaftar sudah menerapkan sistem antrean online.

Dari FKTP, jika pasien dinilai perlu mendapatkan pelayanan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit secara online pula. Data rujukan langsung di-entry secara digital oleh FKTP dan akan terekam di sistem yang terhubung langsung dengan aplikasi rumah sakit.

PELANGGAN


TESTIMONI

Dipandang Tidak MemberatkanPENYESUAIAN IURAN

Guna menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemerintah telah melakukan penyesuaian

beberapa ketentuan tentang Jaminan Kesehatan. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program JKN-KIS. Dalam Perpres 64/2020, besaran iuran JKN-KIS peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 untuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II, Rp42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III. Sementara per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III. Dalam Perpres tersebut, pemerintah juga menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

Tidak Memberatkan

Adanya penyesuaian iuran ini memang sempat memicu reaksi dari masyarakat. Ada yang menolak, namun tidak sedikit pula yang mendukung karena mereka beralasan penyesuaian iuran ini penting untuk menjaga keberlangsungan program. Seperti yang diutarakan Rudi Permana, peserta mandiri kelas 2 Program JKN-KIS asal Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Bagi Rudi yang sehari-harinya bekerja sebagai pengemudi taksi online, penyesuaian iuran dinilainya sebagai hal yang wajar dan tidak memberatkan, apalagi jika dibandingkan dengan manfaat yang bisa didapat peserta. Ia justru khawatir iuran yang terlalu kecil malah akan memengaruhi pelayanan program ini, di mana yang akan terkena imbasnya adalah peserta.

“Prinsipnya sih setuju-setuju aja kalau ada penyesuaian iuran, apalagi saya sudah ngerasain manfaatnya. Kalau dipikir-pikir, memang tidak berat sih, terutama untuk yang memang punya penghasilan tetap. Misalkan saja untuk iuran mandiri kelas II yang jadi Rp100.000, ini kan berarti seharinya tidak sampai Rp4.000,” kata Rudi Permana kepada Info BPJS.

Rudi melihat adanya Program JKN-KIS ini telah membantu banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, sehingga keberlangsungannya harus


Peserta JKN-KISRudi Permana

Peserta JKN-KISWidiyanto

TESTIMONI

terus dijaga. Ia pun bercerita masa-masa berat dalam hidupnya pada akhir 2020 lalu ketika bayi yang baru dilahirkan istrinya mengalami infeksi otak dan harus dirawat intensif di rumah sakit selama 22 hari.

“Kalau tidak ada BPJS Kesehatan, nggak tahu bagaimana caranya saya bisa bayar biaya perawatan anak saya di rumah sakit selama 22 hari. Pasti habis puluhan juta,” ujarnya.

Rudi bercerita, beberapa hari setelah anaknya dilahirkan di bidan jejaring BPJS Kesehatan dan diizinkan pulang, anaknya tiba-tiba mengalami kejang pada sebagian tubuh yang terus berulang. Kondisinya terus memburuk, hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk mendapatkan penanganan intensif.

“Karena sakitnya waktu itu cukup serius, dia harus dirawat di ruang Perinatologi selama 14 hari. Setelah itu selama delapan hari masih harus dirawat di ruang perawatan biasa sampai kondisinya benar-benar sudah stabil. Kalau harus bayar sendiri, tentunya sangat berat. Alhamdulillah perawatan anak saya seluruhnya dijamin BPJS Kesehatan,” ungkap Rudi.

Saat ini kondisi putri bungsunya itu sudah semakin membaik. Tumbuh kembangnya pun normal. Namun setiap bulannya masih harus kontrol ke dokter spesialis syaraf dan juga dokter spesialis tumbuh kembang anak di RS Fatmawati.

Sejak peristiwa ini, Rudi semakin percaya bahwa keberadaan Program JKN-KIS ini sangat penting dan harus terus ada, supaya orang-orang yang memiliki keterbatasan finansial tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit.

Senada dengan Rudi, peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) asal Bogor, Jawa Barat, Widiyanto juga setuju bila dilakukan penyesuaian iuran JKN-KIS, supaya ke depannya pelayanan BPJS Kesehatan dan juga fasilitas kesehatannya bisa semakin membaik.

Dengan adanya peningkatan iuran, Widiyanto yang berprofesi sebagai legal officer ini berpendapat hal

tersebut bisa membantu menyehatkan keuangan BPJS Kesehatan, sehingga dapat memperlancar pembayaran klaim dan meningkatkan kondisi keuangan rumah sakit. Pada gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit.

“Dari informasi yang saya baca, iuran BPJS Kesehatan ini kan belum sesuai. Bila kondisinya memang seperti itu, idealnya memang harus dinaikkan, supaya pelayananya juga bisa semakin baik,” ujarnya.

Widiyanto mengatakan iuran BPJS Kesehatan seharusnya juga tidak dipandang sebagai beban. Justru ia melihatnya sebagai ladang amal kebaikan untuk menolog peserta lain yang sedang sakit. Sementara bagi yang memiliki riwayat penyakit atau pun tiba-tiba terserang penyakit, iuran yang dibayarkan setiap bulan bisa menjadi penolong dari kesulitan yang dialaminya. Apalagi kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit dan berapa biaya berobat yang dibutuhkan.

“Alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah pakai kartu BPJS Kesehatan untuk berobat. Tetapi kalau orangtua cukup sering berobat karena memang ada masalah kesehatan. Jadi memang program ini membantu sekali,” ungkap Widiyanto.

Di tahun ke-7 penyelenggaraan Program JKN-KIS, Widiyanto menilai pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan sudah semakin baik. Namun upaya perbaikan menurutnya harus terus dilakukan. Misalnya saja memanfaatkan teknologi untuk memberi kemudahan peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan yang menurutnya masih harus terus dikembangkan.

Mengenai aturan iuran untuk kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja, dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.


Dalam mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan yang sangat penting. Tidak

hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga mengupayakan keterbukaan informasi serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Bersama BPJS Kesehatan, banyak inovasi berbasis digital yang telah dilahirkan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, salah satunya dilakukan Pemerintah Kota Malang yang tengah bersiap menuju smart city health care.

Saat ini seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Malang sudah menerapkan sistem antrean pelayanan berbasis online yang terintegrasi dengan Mobile JKN, aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, dirinya memberikan perhatian yang besar terhadap implementasi Program JKN-KIS, khususnya bagaimana program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Malang. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Sutiaji berharap proses pelayanan peserta JKN-KIS menjadi lebih efektif dan efisien.

Dikatakan Sutiaji, hadirnya inovasi antrean online menjawab persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat yaitu antrean panjang ketika mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan

Melalui sistem antrean online yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN, lanjut Sutiaji, hal ini dapat mempermudah peserta mendapatkan kepastian waktu pelayanan, sehingga tidak perlu menunggu lama di FKTP. Peserta tidak perlu datang ke klinik lebih awal untuk mendapatkan nomor urutan pertama, tapi bisa mendaftar di rumah masing-masing melalui aplikasi Mobile JKN.

"Kami sudah memiliki program-program yang mendorong terbentuknya ekosistem digital di Kota Malang, bahkan ada program untuk masyarakat yang sesungguhnya masih kurang melek teknologi," kata Sutiaji.

Layanan sistem antrean online yang terintegrasi dengan aplikasi Mobile JKN ini diresmikan Wali Kota Malang bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Puskesmas Kedungkandang pada 11 Maret 2020 lalu. Layanan ini juga sejalan dengan program smart city health care yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Malang. Dalam waktu dekat Sutiaji menargetkan sedikitnya 70 persen masyarakat di Kota Malang telah memanfaatkan sistem ini di fasilitas kesehatan.

Saat ini sebanyak 72 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Malang yang telah mengimplementasikan antrean online yang diintegrasikan dengan Mobile JKN ini. FKTP tersebut terdiri dari 16 Puskesmas, 21 Dokter Praktik Perorangan, 31 Klinik Pratama, 3 Klinik TNI dan 1 Klinik POLRI.

Sutiaji menambahkan, dirinya juga akan terus mendorong FKTP untuk mengoptimalkan perannya dalam menjalankan program promotif dan preventif kesehatan. Ia memahami bahwa peran FKTP tidak hanya pada kuratif saja melainkan diperlukan upaya menjaga kesehatan masyarakat di bidang promotif preventif. Selain dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, optimalisasi peran FKTP ini secara tidak langsung dapat mendukung keberlangsungan Program JKN-KIS.

Komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas juga diapresiasi oleh Fachmi Idris. Ia berharap hal serupa juga dapat dilakukan oleh seluruh pimpinan daerah di Indonesia, dalam upaya memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN-KIS.

Kota Malang Menuju Smart City Health Care

Terapkan Sistem Antrean OnlineINSP

IRA

SI



PERSEPSI

BP yang sejak Januari 2020 berlaku sebagaimana tertera pada Perpres 75 Tahun 2019, yakni Rp42.000 untuk kelas 3, Rp110.000 untuk kelas 2, dan Rp160.000 untuk kelas 1, kembali menjadi pada ketentuan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yaitu kelas 3 kembali menjadi Rp25.500, kelas 2 menjadi Rp51.000, dan kelas 1 menjadi Rp80.000.

Sedangkan bagi peserta yang masih membayar iuran sesuai dengan ketentuan Perpres 75 Tahun 2019 terhitung sejak 1 April 2020, selisih kelebihan iuran akan dikembalikan dan dianggap saldo untuk iuran bulan berikutnya.

Penetapan iuran JKN-KIS segmen PBPU dan BP sesuai putusan MA akan mulai diberlakukan oleh BPJS Kesehatan ketika pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden pengganti Perpres 75 Tahun 2019 yang telah dibatalkan. Atau secara otomatis akan mulai diberlakukan dalam kurun waktu 90 hari sejak putusan MA ditetapkan tanpa peraturan presiden pengganti.

Pemerintah saat ini sedang membahas langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyikapi putusan tersebut, dan terus berupaya agar pelayanan terhadap peserta BPJS berjalan baik, serta tetap menjaga demi mempertahankan kesinambungan Program JKN-KIS.

Pemerintah akan menerbitkan kembali Peraturan Presiden pengganti yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran pemerintah pusat dan daerah.

Penyesuaian iuran program JKN-KIS tersebut telah melewati berbagai rangkaian proses dan pembahasan yang sangat matang dan dilakukan lintas kementerian-lembaga, termasuk melibatkan

DPR sebagai proses transparansi dalam pembahasan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Pembahasan penyesuaian iuran tersebut kemudian dituangkan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019. Perpres itu mengatur penyesuaian iuran untuk segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berlaku per Agustus 2019, untuk segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN per Oktober 2019, dan untuk segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) serta PPU badan usaha swasta berlaku mulai 1 Januari 2020.

Namun Komunitas Pasien Cuci Darah mengajukan uji materi Perpres 75 tahun 2019 ke Mahkamah Agung yang merasa keberatan dengan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan untuk segmen PBPU dan BP. Lantas MA mengabulkan uji materi tersebut dan memutuskan untuk membatalkan penyesuaian iuran segmen PBPU dan BP dalam Perpres 75 tahun 2019.

Putusan MA No. 7P/HUM/2020 tersebut diterima Pemerintah secara resmi pada tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut atau sampai dengan 29 Juni 2020.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa pemerintah siap dan patuh melaksanakan putusan MA.

"Pemerintah hormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Menko PMK Muhadjir.

Dengan begitu iuran program JKN-KIS segmen PBPU dan

PEMERINTAHSIAP JALANKAN PUTUSAN MA

Per tanggal 1 Januari 2020 iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sejatinya telah dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Penyesuaian Iuran Sudah Diperhitungkan Sebaik Mungkin



SEHAT & Gaya Hidup

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya pencegahan penularan virus semakin menyebar.

Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah seperti pengujian sampel secara masif, pelacakan riwayat kontak yang agresif, dan meningkatkan kapasitas ruang perawatan di lebih dari 1000 rumah sakit dengan ketersediaan 10 ribu tempat tidur untuk pasien Covid-19.

Masyarakat diminta untuk disiplin dan mematuhi kebijakan PSBB di wilayahnya, berada di rumah, tidak bepergian ke luar rumah, tidak mudik, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker, dan menghindari kerumunan.

Selama menjalani masa PSBB di rumah saja, masyarakat juga harus menjaga kesehatan untuk meningkatkan imunitas tubuh yaitu dengan makan makanan gizi seimbang dan beraktivitas fisik. Berbicara tentang peningkatan imunitas tubuh, ada salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan memanfaatkan bakteri baik di dalam tubuh manusia.

Bakteri baik atau microflora positif di dalam usus yang sering disebut dengan probiotik selain membantu proses pencernaan, juga bisa menghalau zat-zat antigen mulai dari virus hingga bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh.

Ahli gizi Dr.Rita Ramayulis, DCN, M.Kes menyebutkan probiotik dalam jumlah yang banyak akan mampu mengeliminasi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Seluruh kuman, virus, mikroorganisme patogen, atau benda asing antigen yang masuk ke tubuh dan berbahaya itu dieliminasi oleh microflora positif.

“Bakteri baik ini akan mampu menempel pada sel epitel usus kita, lalu membentuk satu koloni maka akan menutup pintu jalan masuknya antigen ke dalam usus dan meneruskan perjalanan ke peredaran darah,” kata dokter Rita.

Lebih dari itu ketika probiotik berada di sel epitel usus dia juga mampu meningkatkan penyerapan zat gizi terutama yang ada hubungannya dengan imunitas seperti zinc. Zat gizi zinc atau seng merupakan salah satu zat yang berperan dalam sistem imunitas bersama zat besi.

Keberadaan microflora positif atau probiotik di dalam usus juga mampu meningkatkan produksi sel darah putih pada tubuh. Seperti diketahui, sel darah putih memiliki peran sebagai fagositosis atau pemakan zat-zat patogen seperti virus atau bakteri yang masuk ke dalam di tubuh. Sehingga apabila jumlah sel darah putih yang semakin banyak akan sangat mudah memakan agen toksik yang berbahaya di dalam tubuh.

Probiotik juga mampu memproduksi sitokin. Pada orang sehat sitokin yang banyak mampu menstimulasi pembentukan sel beta yang kemudian berlanjut terbentuknya imunoglobulin atau antibody untuk melawan penyakit di dalam tubuh.

Selain meningkatkan imunitas, probiotik juga memiliki manfaat lain seperti memperpanjang usia hidup seseorang. Peneltian menyebutkan apabila seorang manusia bisa mempertahankan microflora positifnya sebanyak 80 persen berbanding 20 persen terhdap microflora negative, maka orang tersebut memiliki usia harapan hidup jadi lebih panjang.

Oleh karena itu menjadi sangat penting agar bisa menjaga keberadaan bakteri baik atau probiotik di dalam tubuh. Namun sayangnya, gaya hidup yang tidak sehat bisa membuat probiotik dalam tubuh jadi menurun atau bahkan tidak tersedia.

Probiotik yang sebenarnya juga banyak tersedia di dalam ASI pun menjadi semakin berkurang ketika pada tahapan kelanjutan hidup manusia tidak mengonsumsi ASI dan makanan yang tidak mengandung probiotik.

Lawan Corona Dengan Probiotik

Pandemi virus corona tipe baru atau Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini di seluruh dunia. Di Indonesia, jumlah kasus positif

dan wilayah yang terjangkit virus masih terus bertambah di seluruh Indonesia sejak kemunculannya pertama kali pada 2 Maret 2020.

JAGA IMUNITAS TUBUH



SEHAT & GAYA HIDUP

Lalu bagaimana caranya untuk menjaga probiotik ada di dalam tubuh? Caranya sangat mudah, yaitu mengonsumsi makanan sumber probiotik. Beberapa jenis makanan sumber probiotik tersedia pada yogurt, kefir atau susu yang telah difermentasi dengan cara khusus, air kelapa, kimchi, tempe, asinan kubis, atau susu dan minuman lain yang sudah mengandung probiotik.

Dengan banyak mengonsumsi makanan dan minuman sumber probiotik tersebut, tubuh bisa memiliki bakteri baik yang hidup di dalam tubuh untuk membantu meningkatkan imunitas seseorang.

Namun perlu diingat, probiotik sendiri merupakan makhluk hidup yang tinggal di dalam usus dan membutuhkan makanan selama hidup di tubuh manusia. Sumber makanan untuk mikroba baik di dalam tubuh adalah serat pangan, atau makanan yang memiliki sumber prebiotik tinggi.

Beberapa makanan yang merupakan sumber prebiotik adalah oat, pisang, buah berry, asparagus, bawang merah, dan bawang putih. Jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman sumber probiotik tinggi, maka harus diikuti dengan mengonsumsi makanan sumber prebiotik tinggi sebagai sumber makanan mikroba baik dalam tubuh.

Dokter Rita menyarankan untuk mengonsumsi makanan probiotik dan prebiotik secara bersamaan, seperti yogurt dengan pisang, oat dicampur yogurt ditambah buah-buahan seperti pisang dan stroberi dan lainnya.

“Dengan adanya keseimbangan probiotik dan prebiotik, daya tahan hidup bakteri ini akan tinggi. Substract semakin positif, sehingga akan memberikan manfaat lebih sempurna untuk tubuh kita. Simbiotik yogurt dan pisang dan oat, itu makanan olahan yang sangat fungsional sekali, boleh dijadikan sebagai makanan pembuka saat berpuasa jadi pengganti dari sop buah,” kata Rita.

Setelah mengonsumsi sumber probiotik sekaligus prebiotik sebagai sumber makanan bakteri baik, perlu juga menjaga keberadaan microflora positif ini di dalam tubuh agar jumlahnya tidak menurun. Jumlah probiotik di dalam tubuh bisa berkurang karena pola hidup yang tidak sehat.

Mikroflora pada usus bisa turun jumlahnya ketika seseorang mengasup gizi tidak seimbang karena mikroflora butuh makanan untuk membentuk kolonisasi. Penggunaan obat antibiotik dalam jangka panjang juga bisa menurunkan jumlah probiotik dalam tubuh.Selain itu konsumsi alkohol berlebihan, minum minuman tinggi gula, kondisi tubuh yang mengalami infeksi, stres, konsumsi air tinggi flor dan klorin, serta konsumsi ragi berlebih juga bisa mengurangi jumlah probiotik.Oleh karena itu sangat penting bagi manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman dengan gizi seimbang. Mengonsumsi serat pangan yang memiliki sumber prebiotik adalah makanan untuk mikroba probiotik.

Serat pangan memicu tumbuhnya mikroba baik karena dikenali oleh bakteri baik. Namun mengonsumsi gula secara berlebih justru yang mengenalinya adalah bakteri jahat. Oleh karena itu jika gula yang masuk berlebih ke dalam tubuh, maka bakteri jahat yang akan berkembang pesat.

Lawan Corona Dengan ProbiotikJAGA IMUNITAS TUBUH



Apakah iuran BPJS mandiri sudah resmi naik? IG: @romansahhaXXXX

Berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019, semula besaran iurannya Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3. Dengan adanya Putusan MA tsb, maka per 1 Mei 2020 kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran ini sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020. Jadi untuk

Kepesertaan Program JKN-KIS adalah hak setiap penduduk Indonesia untuk memperoleh akses jaminan kesehatan. Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covi-19 saat ini, maka pada tahun 2020 peserta JKN-KIS, yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi

Kalau iuran naik dan benar-benar tidak punya uang lalu menunggak, apakah peserta boleh berhenti di tengah jalan? Atau bisa tidak bayarnya bertahap? Kalau boleh bagaimana caranya? Apalagi sekarang lagi ada wabah corona.IG : @cicik_ardiXXXX

iuran Januari - Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya.

tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan. Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.

JAWAB

JAWAB


KO

NSU

LTA

SI

Documents

INFO BPJS · Angela Dian Ratnasari Darusman Tohir EDITOR Diah Ismawardani Ranggi Larissa Izzati Alhafiz DISTRIBUSI & PERCETAKAN Gusti Ngurah Catur Wiguna, Ifran Muhammad Arsyad Imam