Embed Size (px)
Citation preview
Inn0 vat ion i n Pub lie Service s through Open Data: Learning from Indonesian CrossSectoral Champions
•
daftar isi
pengantar...... 1
detail acara 3
ringkasan acara: sesi pertama 5
ringkasan acara: sesi kedua 10
ringkasan acara: sesi ketiga 12
appendix; daftar undangan 14
pengantar
Gerakan open data di tingkat global memiliki popularitasyangtinggi.terutama semenjakdiiuncurkannya International Open Data Charter 2013, yang menghasilkan rujukan bersama
mengenai praktik open data untuk manfaat ekonomi dan sosial. Indonesia telahmengeluarkan Peraturan No.14/2008 mengenai Keterbukaan informasi Publik (KIP) yang
menjamin hak masyarakat untuk mengakses Informasi . Selain Itu, peran Indonesia
sebagai inlsiator Open Government Partnership tahun 2013/14 telah menarik perhatian tidak
hanya dl tingkat lokal tapijuga di tingkat internasional.terutama menyangkut kebijakandan praktik open data di dalam negeri. Open Government Indonesia (OGI), sebuah inisiatif
bersama dari berbagai kalangan dalam mempromosikan pemerintah yang terbuka, telah
mampu membangun hubungan balk dengan berbagai pihak, usaha ini akan membantu
proses melembagakan nilai-nilai Open Government Partnership baik di tingkat nasional
maupun daerah.
Gerakan open data mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk membuka sumber
data secara online dalam format yang standar.dapatdibaca mesin dan bebas restriksl hak
milik intelektual. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, pelayanan publik yang lebih baik. ketahanan komunitas dan juga inovasi
dan pengembangan ekonomi terutama di tingkat daerah. Berbagai inisiatif telah
dilakukan untuk membuka data set, seperti penggunaan open data oleh aktor
pemerintah, organisasi masyarakat sipii, peneliti dan berbagai pihak lainnya. Gerakan
kolaborasi antar berbagai pihak untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat harus
diperkuat Dalam area pelayanan publik, peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
dan Hukum telah memberi mandat dalam upaya transfer ilmu dan replikasi inovasi
pelayanan dalam rangka mempercepat perbaikan kualitas pelayanan publik.
Sejak berdiri. Open Data Labs Jakarta telah bekerja sama dengan pembuat kebijakan.
peneliti. dan praktisi dan menjadi penggagas open data di Indonesia dan di tingkat
regional.
Forum Inl akan mendiskusikan keterkaitan antara keterbukaan dan inovasi dalam badan
pemerintah Indonesia terutama mengenai inisiatif yang inovatif dalam menguatkan
transparansi dan akuntabllitas finanslal dan dalam mempromosikan pelayanan publik
yang efektif menggunakan open data.
Selain inovasi pemerintah. forum ini juga menghadirkan inovasi dari organisasi non-
pemerintah di kota-kota utama di Indonesia. Berbagai level inisiatif open data dan
pelayanan publik di daerah juga ditampilkan. Forum ini Juga menyoroti berbagai
pengalaman unik dan pembelajaran dari berbagai pihak dalam mengimplementasi
inisiatif open data untuk mengidentifikasi mekanisme umum.tantangan.solusi serta visi
untuk keterbukaan dan Inovasi di kota-kota di Indonesia ke depannya. Forum ini
mendatangkan berbagai pihak pemangku kepentingan dengan harapan agar mampu
meningkatkan kesadaran mengenai potensi pemerintah yang terbuka demi mencapai
manfaat ekonomi, politik, dan sosial.
Jakarta, Maret 2017
Tim Penyusun,
Open Data Labs Jakarta
PORTAL DATA APBNwc fgriA
11
G.>fcn P'^Sgufan
I
detail acara
Waktu
08.00-09.00 Registrasi
09.00-09.45 Acara pembukaan:
1. Laporan Penyelenggara oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakandan Pengelolaan Sistem Informasi Petayanan Publik
2. Sambutan dari Direktur. Open Data Labs Jakarta / World Wide WebFoundation
3. Sambutan dari Senior Program Officer Jakarta, Ford Foundation4. Sambutan dan Pembukaan secara resmi oleh Menteri PANRB dlwaklll
oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik
09.45-10.45 Penlnjauan Pameran oleh Menteri PANRB diwakili oleh Deputi BidangPelayanan Publik dan VIP, peserta seminar ikut mengunjungi pameran,dilanjutkan dengan konferensi pers
10.45-12.00 Sesi I; Diskusi Panel
"Open Data dan Peranannya Dalam Pelayanan Publik"
• Craig Fagan (World Wide Web Foundation)• Agung Flikmat (Kantor Staf Presiden)
Moderator: Ria Ernunsarl (Making All Voices Count)
12.00-13.00 Makan Slang
13.00-14.30 Sesi II: PresentasI Singkat (masing-masing?'- mempresentasikan prosesinovasi kepada audiensi
"Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Data / TeknologI Informasi denganMemanfaatkan Partisipasi Publik"
Paneiis:
1. Wallkota Bandung diwakili oleh Kepala Dinas KomunlkasI danInformatika Kota Bandung
2. Kepala Bagian Sistem KomunlkasI dan Informasi HaJI TerpaduDirjen Penyelenggaraan Haji dan UmrahKementerlan Agama
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika. dan Kehumasan Provinsi DKIJakarta
4. Sekretariat Nasional OGI (Open Government Indonesia)
Moderator: Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SistemInformasI Pelayanan Publik (KemPANRB
14.30-16.00 Sesion III: Diskusi Panel
'Mengapa Transparansi Keuangan Renting untuk Pelayanan Publik"
Panelist:
1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan2. Bupati Batang diwakill oleh Pit BupatI Batang / Sekretaris Daerah
Kabupaten Batang3. Walikota Pontianak
4. Sekretaris Jenderal Seknas FITRA
Moderator: Antya Widita (Open Data Labs Jakarta)
16.00-16.30 Wrap Up - Rapporteur dari Open Data Labs Jakarta
16:30-17:00 Penutup - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SistemInformasi Pelayanan Publik. KemPANRB
> OPEn DflTfl LABSW JAKARTA
__ Jl.ll.lUl.lllll. 1 Ilia.
EJLAPOR! ■ilnFlflM3A 55 23 86 23
131 118 85 13
1[f
laporan acara
Sesi I
Panelis
: Peran Data Terbuka dalam Pelayanan Publik
: Craig Pagan (World Wide Web Foundation)
dan Agung Hikmat (Kantor Staf Presiden)
Acara seminar dimulal dengan pemaparan darl Agung Hikmat (Kantor Staf Presiden)
mengenai apa manfaat ketika pemerintah "membuka" diri untuk masyarakat Saat ini
Indonesia telah bergabung dalam Open Government Partnership (OGP), sebuah kemitraan
antarnegara untuk menjunjung tinggi transparansi dan partisipasi publik demi
meiahirkan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.
Ketersediaan dan keterbukaan data dinilai menjadl langkah utama dalam meningkatkan
transparansi pemerintah. Sebagai contoh, ketika data dibuka, masyarakat dapat
mengetahui sisa anggaran pemerintah yangtersedia. masyarakat juga dapat mengukur
performs dan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ruang
partisipasi publik menjadi lebih luas karena masyarakat dapat turut serta memberi
masukan kepada pemerintah dalam membuat data-informed decision.
Data terbuka merupakan data yang tersedia dengan bebas dan dapat dibagikan online*
tanpa biaya - hal ini dapat mengurangi dengan signifikan waktu dan biaya yang
dibutuhkan masyarakat memahami hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah dan sebagai
bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Sebuah data dapat
dikategorikan sebagai data terbuka apablla memenuhi beberapa prinsip yang disebut
open data charter sebagai berikut:
• Berlisensi-terbuka agarsetiaporangmempunyai izin untuk menggunakan
dan menggunakan-ulang data tersebut
• Terbaca-mesin agar dataset berukuran besar dapat dianalisa dengan
efektif.
• Tersedia dalam bulk agar data dapat diunduh dalam satu dataset dan
dapat dianalisa mesin dengan mudah.
• Bebas biaya agar setlap orang dapat mengakses data tanpa
mempertimbangkan anggaran mereka
Menurut Agung, saat in! daerah maupun kota di Indonesia mulai menerapkan prinsip open
government (pemerintah terbuka). Bojonegoro, Jakarta dan Bandung merupakan contoh
dari daerah/kota yang menyajikan data terbuka dan memanfaatkannya untuk
meningkatkan pelayanan publlk.
Ledrning from the IndonesianCross-Sectoral C fto/ons
Jakarta M 2017
• • • •
Berbagai inovasi pelayanan publikjuga lahirdari inisiatif pemerintah dalam "membuka"
diri dan data. Agung mencontohkan Pemprov OKI melahirkan inovasi berupa aplikasi Qlue
untuk menampung laporan masyarakat Aplikasi ini memungkinkan masyarakat
berkomunlkasi langsungdengan pemerintah. Jika masyarakat menemui kerusakanjalan,
praktik parkir liar ataupun masalah sampah. mereka dapat langsung memasukkan
laporan ke dalam aplikasi Qlue disertai foto dan keterangan. Pemprov OKI akan
menindaklanjuti laporan dan memberi pemberitahuan secara berkala menyangkut
proses penyelesaian. Inisiatif Pemprov OKI ini juga memangkas waktu yang dibutuhkan
untuk menangani keluhan.
Kendatipun Indonesia sudah mulai gencar menerapkan prinsip pemerintah terbuka dan
menyajikan data terbuka bagi masyarakat, salah satunya melalui portal data.go.id.
Berdasarkan hasil riset Web Foundation yang disampaikan oleh Craig Pagan, secara global,
hanya 55% Negara di dunia memiliki kebijakan data terbuka . dan hanya 10% yang
menyajikan data dalam format terbuka. Indonesia sendiri menempati urutan ke 40 dari
92 negara yang di teliti dalam hal keterbukaan data. Rendahnya skor Indonesia
disebabkan oleh kurangnya keslapan, balk darl sisi kebijakan/regulasi maupun
implementasi, dan dampak dari penerapan data terbuka. Craig juga menambahkan
walaupun saat in! skor keterbukaan data Indonesia masih rendah. tetapl Indonesia
berpotensi untuk menjadi lebih balk dikarenakan telah terlihat adanya berbagai inlsiatif
dari pemerintah maupun organisasi masyarakat yang bahu membahu menerapkan
keterbukaan data.
ing ftom th& IndonBsii-Secton tampions
•151
Pertanyaan dan KomentarPeserta
Setelah sesi I berlangsung, beberapa pertanyaan dan komentar muncul dari peserta acara.
Misalnya. ada pertanyaan menyangkut bagaimana data terbuka dapat bermanfaat bagi
masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah jika mereka tidak
mampu mengolah data dan tidak memiliki akses ke data. Pertanyaan ini direspon oleh
panelis Craig Fagan menekankan bahwa data terbuka tidak berguna jika tidak dapat
dimanfaatkan. Salah satu cara untuk menyiasati kondisi tersebut adalah dengan
memosisikan lembaga swadaya masyarakat untuk menjembatani atau menjadi
intermed/ar/es antara pemerintah dan masyarakat akar rumput, misalnya organisasi
masyarakat bisa menganaiisis alokasl anggaran pendidikan dan dapat mengolah data
menjadi informasi lalu menyebarluaskan informasi menggunakan radio lokal atau dalam
bentuk visual seperti grafik dan gambar.
Pertanyaan lain yang muncul seperti bagaimana upaya pemerintah dalam menggalakkan
data terbuka dan cara menyiasati disparitas data antar lembaga pemerintahan.
Pertanyaan ini ditanggapi oleh Agung Hikmat Agung menjelaskan, Jika kita mengukur
komitmen pemerintah dalam menginisiasi keterbukaan data, transparansi dan
pelayanan publikyangefektif dan efisien. terlihat telah ada upaya pemerintah menuju ke
arah tersebut. Misalnya saat ini membelanjakan sekitar40 triliun rupiah untuk belanja
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau sekitar 13% dari APBN pertahun, walaupun
pada kenyataannya, utilitas TIK hanya mencapai 30%. Menurut Agung. upaya ini perlu
diapresiasi dan juga dikritisi, seharusnya pemerintah memikirkan strategi penghematan
anggaran dengan cara berbagi pakai teknologi antar lembaga pemerintah.
Adapun menyangkut pertanyaan cara menylasati disparitas data. Agung sependapat
bahwa ketika berbicara tata kelola data, ada Isu menyangkut keabsahan dan disparitas
data antar-lembaga. Misalnya terjadi perbedaan jumlah kapal antara Kementerian
Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini terjadi karena berbagai
faktor misalnya:
• Absennya deflnlsi/meta data, Kementerian perhubungan hanya
melakukan pendataan pada kapal berukuran >7 GT, dimana KKP turut
mengukur kapal <7GT. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan
Juga mendata kapal yang tidak memiliki gross akta. dimana hal tersebut
menjadi syarat kapal yangterdata pada Kemenhub.
* Absennya kode referensi, tidak terjadlnya mekanisme sinkronisasi pada
data kapal kedua kementerian yang saling beririsan akibat tidak adanya
kode referensi tunggal yang lazim dipakai untuk menyelaraskan dua
database
Contoh lainnya. menyangkut keabsahan data produksi pangan. dapat terjadi karena :
* Rendahnya integritas data, perbedaan metode pengambilan data (BPS
menyarankan penggunaan metode ubinan sementara Kementerian
Pertanian menggunakan metode perkiraan angka luas panen)
• Pemilihan walidata, potensi terjadlnya bias yang diakibatkan konflik
kepentingan antara peran institusi sebagai penanggung Jawab dan
walidata. Kementerian Pertanian berperan sebagai wall data produksi
pangan dimana Juga bertanggung Jawab terhadap ketahanan pangan.
Berkaca pada kondisi seperti yangdisebutkan di atas. Agung menjelaskan kebijakan satu
data yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat balk itu dari segi perbaikan
infrastruktur maupun perbaikan konten. perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
Agung menambahkan saat ini sedangdisusun mekanisme koordinasi. nantinya akan ada
forum bersama wall data yang berada di bawah pengarah menteri dan lembaga terkait
Renting untuk menelaah kembali institusi. aktor-aktor. peran dan fungsi setiap lembaga
agar terciptanya sinergi.
Hal lain yang menjadi pertanyaan peserta adalah mengenai kerahasiaan data, terutama
jika merujuk ke Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang menyebut beberapa batasan
mengenai data yang dapat dibuka. Menanggapi hal Ini, Cralg menyatakan, ha! itu
seharusnya tidak memundurkan komitmen Indonesia untuk membuka data, pada
kenyataannya Indonesia sudah menjadi bagian dari open data partnership, ini
menunjukkan Indonesia berkomitmen untuk transparansi. Tanpa keterbukaan data,
masyarakat tidak mampu mengidentifikasi disparitas data dan informasi yang disajikan
oieh pemerintah atau kebenaran yang sesungguhnya.
Panelis
: Inovasi Berbas/s Teknologi dan Data da/am
Pelayanan Publikyang Menggunakan Partis/pas/
Publik
: Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, Kominfo
Pemerintah Kota Bandung, Direktorat
Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan
Sekretariat OGI (Open Government Indonesia)
Di tengah upaya menggalakkan keterbukaan data di Indonesia, sejumlah daerah dan
lembaga pemerintah telah mulai berinovasi menggunakan teknologi informasi dan data
untuk pelayanan publik. Perwakllan Pemprov DKI Jakarta menceritakan pencapaian
Jakarta dalam penerapan keterbukaan data dan inovasi pelayanan publik. Saat ini,
Jakarta telah memiliki Portal Data Terpadu yang memuat 1013 dataset 1844 Berkas Data
yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dataset tersebut terdiri dari berbagai macam
kategori/topik seperti : Pendidikan, Kesehatan, Keuangan Daerah. Kependudukan.
Lingkungan Hidup dan lainnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat. Pemprov DKI juga menyelenggarakan berbagai kompetlsi seperti HackJak,
kompetisi visualisasl data, videografis dengan referensi data yang diperoleh dari Portal
Data.
Inovasi lain Pemprov DKI Jakarta adalah dibentuknya Program Jakarta Smart City yaitu
penerapan konsep kota cerdas/pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (UK) untuk mengetahui, memahami. dan mengendalikan
berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif-efisien demi memaksimalkan
pelayanan publik. memberikan solus! penyelesaian masalah. dan mendukung
pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai program Jakarta Smart City, ada 3 Fokus
yang di laksanakan yaitu Pemerintah yang mendengar, sistem yang menghubungkan dan
warga yang berpartisipasl. Berbagai kanal komunikasi antara masyarakat dan
pemerintah Juga disediakan misalnya SMS pengaduan. forum online balai warga. media
sosial dan Juga aptikasi untuk pengaduan seperti Qlue.
Respon masyarakat positif terhadap inovasi ini. Proporsi Respon Opini Publik (ROP)
melalui Kanal Pengaduan Pemprov DKt Jakarta Periode Januari-September 2016
menunjukkan kanal pengaduan dengan laporan terbanyak adalah melalui email
sebanyak 702 laporan (33%), Twitter sebanyak 659 laporan (31%). Facebook sebanyak 525
laporan (24%). SMS Center sebanyak 206 laporan (10%), Balai Warga sebanyak 58 laporan
(2%).
eam/ng
'ross-Secfo^S^P^^7>i4>«ru. 32 HwM
mm
Semangat keterbukaan pemerintah Kota Bandung juga tidak kalah dengan Jakarta. Saat
ini Bandung memiliki Portal Data Kota Bandung yang berisi data-data terbuka milik
Pemkot Bandung. Selain portal data, Bandung juga memiliki banyak apllkasi yang
berfungsi mendorong partisipasi dan kolaborasi warga dan pemerintah, misalnya
Aplikasi Sabilulungan yaitu aplikasi untuk memastikan proses pemberian dana bantuan
sosial berjalan transparan, E-Musrenbangyaitu aplikasi bagi warga untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan atau contoh lainnya adalah aplikasi E-Reses yaitu aplikasi
untuk pengelolaan aspirasi warga masyarakat melewati DPRD pada masa reses.
Lembaga pemerintah seperti Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan Open
Government Indonesia (CGI) Juga turut berinovasi dengan tujuan meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Sebagai contoh, Kementerian agama yang menangani masalah
pendaftaran haji, memiliki inovasi seperti siskohat (IntegrasI data). Open Government
Indonesia (OGI)Juga memiliki inovasi andalan seperti LAPOR! (sistem pengaduan terpadu),
l-APORI digunakan oleh lebih darl 532.088 dan menerima 800 laporan per hari. Hal ini
menunjukkan bahwa masyarakat antusias menyambut inisiatif pemerintah dalam
mengefektifkan pelayanan publik.
Panelis
: Mengapa Transparansi Keuangan Panting untuk
Pelayanan Publ/k
: Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan, Bupati Batang, Walikota Pontianak,
Direktur Eksekutif Seknas FITRA
Dalam sesi terakhir ini, para panelis mendiskuslkan kondisi transparansi Indonesia dan
upaya pembenahan yang sedang dilakukan. Sesi dimulai dengan presentasi dari
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Bag! Kemenkeu transparansi
anggaran adalah bagian dari reformasi penganggaran. Adapun keglatanyangmendukung
reformasi penganggaran mellputi Menyusun citizen budget (BIB / info anggaran). Publlkasi
dokumen penganggaran pada website DJA dan Kemenkeu serta Edukasi publik seperti
keglatan DJA Menyapa, sebuah program sosialisasi APBN dengan sasaran Siswa SMA atau
acara Budget Goes to Campus yaitu program sosialisasi APBN dengan sasaran
mahasiswa.
Di tingkat daerah, modernisasi birokrasi untuk meningkatkan transparansi juga terus
dikembangkan. Sebagai contoh, Kabupaten Batang menyelenggarakan festival anggaran
bagi masyarakat, membangun sistem e-government, sistem lelang jabatan dan
pemanfaatan ePIanning, eBudgeting dan eProcurement Contoh lainnya adalah upaya
Pemerintah Kota Pontianak. menurut koordinator Indonesia Corruption Watch. Adnan Topan,
pemerintah Pontianak merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang melakukan bedah
RAPBD ke publik untuk dikritisi sebelum disahkan oleh DPRD menjadi APBD kota. Selain
itu, Pemkot Pontianak juga memfasilitasi masyarakat untuk mengakses hasil usulan
yang disampalkan kepada Pemerintah Kota Pontianak mulal dari tingkat Musrenbang
Kelurahan.
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti FITRA dan Open Data Labs juga turut
membantu perbaikan budaya transparansi di Indonesia. FITRA memaparkan Local Budget
Study (2006) yang menunjukkan bahwa, di tingkat lokal, banyak dokumen publik tidak
dapat diakses dan dibuka oleh publik. Selain itu. Indonesia juga masih memiliki masalah
transparansi serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur partisipasi publik
dalam proses pembahasan proses perencanaan anggaran. Saat ini FiTRA terus berupaya
memperbaiki kondisi transparansi Indonesia yang belum ideal. Salah satunya dengan
menyajikan data anggaran tingkat kabupaten/kota se-lndonesia dalam bentuk peta
anggaran. dengan menampilkan beberapa indikator anggaran daerah seperti, kelompok
pendapatan, belanja, dan pembiayaan di website FITRA.
Open Data Labs juga bermitra dengan organisasi masyarakat lalnnya di daerah-daerah di
Indonesia untuk mendorong terciptanya budaya transparansi di pemerintahan. Salah
satu keberhasilan yang patut diapresiasi adalah proses inkubasi terhadap GeRAK, LSM
anti-korupsi di Aceh. Saat ini GeRAK Aceh sudah memiliki portal data dan berhasil
meyakinkan pemerintah provinsi Aceh untuk memperpanjang moratorium izin usaha
pertambangan mineral logam dan batubara hingga 2017untuk menyelamatkan hutan dan
lahan Aceh.
WORLD VnDf WEI
■ DPIfi IfiBS
i 7•W
OPEn DRIfl IR8$ o VVORID WIOI
mr
puTH
Nation inb SERVICES'• IN D
#pendix:aftir undangan
^^A.K
%A. Kementerian/Lembagia i|L SeKT^arisJeqdei^^
4. Sekretaris Jenq|^Hp^^an Luar Negeri
Ag^a
b^^^^rimkan dan Kebudayaan^nteriaR®^fcdan Tata Ruang / BPN
h
Sekretaris JenderalT^P^^K^tKetenagakefjas^KbgSekretaris Jenderal KeirfljHg^^l^unikasi danSekretaris Jenderal KemerilQffl^tellaanSekretaris Jenderal Kemente^H^^^^ganSekretaris JendBU Kementeria^^^^gfe^inSekretaris JenJ^HKementerian^^^B^ : ISekretaris Jende^jfementerianSekretaris Kementerian Koperasi
Sekretaris Kementerian Pemberdayl^^^Bnuari dan FDirektur Jenderal Penguatan Inovasi.^^^^Hk^tset cKepala Badan Penelitian dan Pengemban|^^^^^teTii
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik . .
Sekretaris Utama Badan Nasional Penangguiang^O^pSekretaris Utama Badan Meterologi, Klimatologi, ds^roeSekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanaff^i^Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Adr
lI'Menen
an Rakyat
gahah dan PeriindungOT'l™^tsetdanDikti jIknterian Dalam Negem
B. Lembaga Swadaya Masyarakat
Chief of Party KINERJA-USAID ^Team Leader GIZ
Team Leader KOMPAK
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen IndonesiaDirektur Eksekutif Ford Foundation
Program Coordinator USAID-Cegah
C. Pemerintah Provinsi
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekret^is Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Pemerintah Aceh
Prov. Sumatera Utara
Prov. Sumatera Barat
Prov. Riau
Prov. Jambi
Prov. Sumatera Selatan
Prov. Bengkuiu
Prov. LampungProv. Kepulauan RiauProv.Kepulauan Bangka BeiitungProv. Banten
daftar undangan(lanjutan)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. J
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah Pj^l^kretaris Daer^hArw.Sek;reiads DaiSiftov.Sekr^ris daerah Prov.Sekreteris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov,
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekreteris Daerah Prov.
Sekretaris Daerah Prov.
Sekreteris Daerah Prov.
Sekretaris D^^rah Prov.
Prov.
Sekreteris Daerah R&il
Ja\wadaratTengah
Jawa Timur
t^limantan Barat 1
Kalimantan Tengah ^Kalimantan Selatan
Kalimant^ Timur ?
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara, |Sulawesi TengahSulawesi B^at /jGorontalo
Sulawesi Ute^Maluku
Maluku
Bali , - rNusa Teni^ipa BaratNusa T^ragara Timurl^uaMrat
D. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
2. Sekretaris Daerah Kab. Sragen3. Sekretaris Daerah Kab. Kulonprogo4. Sekretaris Daerah Kab. Sieman
5. Sekretaris Daerah Kab. BojonegoroSekretaris Daerah Kab. Kediri
Sekretaris Daerah K^. Penajam Paser Utarakreteris Daerah Kab. Badung
retaris Daerah Kab. DonggalaKab. Mamuju
Kab. Luwu Utara
Kab. Pinrang13. Sekretaris DaeV|Kab. Manokwari14. Sekretaris Daerah l\ab. Banyuwangi15. Sekretaris Daerah Kab. BantuI
16. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan17. Sekreteris Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan18. Sekreteris Daerah Kab. Batang
19. Sekretaris Daerah Kab. Indragiri Hulu
20. Sekretaris Daerah Kab. Teluk Bintuni
21. Sekreteris Daerah Kote Banda Aceh
22. Sekretaris Daerah Kota Medan
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daera^l^ekretaris Daer^SekretarisJ^^flSekrete^^^^ranSekreti^i^aerahSekr^^sdaerahSekretariiidaerah
Sekret^^^erah
Kota Pekanbaru
Kota Batam
Kota Jambi
Kota Padang
Kota Bengkulu
Kota TanjungpinangPangkal Pinang^mpalembang
Kota Bandung
Kota SemarangKota Yogyakarta
KotaSur^gj^
^.^aerahl^Paerah^Daerah
pj^rmasin?ontianak
fe gka Raya
Se^^^S^rahSekr^^^Bi^rahSekr^^^berahSekn^^^HerahSel^^^^RerahSell^^^H^rahSekr^l^aerahSekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah
Kota Makassar
Kota Kendari
Kota PalopoKote Ambon
Kota Temate
Kota Jayapura
E Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)I. Indonesia Corruption Watch (ICW)
6. Indonesi^B^wrement Watch (IPW)7. Centf^^^^^H^ Policy and Govemance (018. PublisKmSHHL^PWYP)9. Perkumpulan uMWanilu dan Demokrasi (Perl10. Aliansi Masyarakat Transparency Indonesia (AMTII. SMERU Research Institute
12. AsosiasI Pemerintah f^bupaten Seluruh Indonesia (APKASl)
daftar undangan(lanjutan)
13. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)14. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)15. Indonesia Online Advocacy
16. Perkumpulan SKALA Jakarta17. Indonesian Youth on Disaster Risk Reduction (lYDRR)
F. International Organisation
18. European Union Representative
19. Director, The World Bank
20. Senior Program Officer, The Ford Foundation Indonesia21. Head of Information & Library South East Asia, Ausfralia & New ZealandGoethe Institute Indonesia
22. Country Representative, The Asia Foundation23. Program Coordinator for NGO Desk, Japan International CooperationAgency (JICA)24. Program Director, USAID CEGAH25. Director, Yayasan Konrad Adenauer Stiftung (KAS)26. Director, Friedrich Naumann Stiftung (FNS)27. Millennium Challenge Account (MCA) Representative in Indonesia28. Indonesia Resident Mission - ADB Jakarta
29. United Nations Development Programme (UNDP), Country DirectorIndonesia
30. Secretariat of TNP2K
31. Director of Knowledge Sector Initiative32. Netherland Embassy, Representative for Indonesia33. Democracy and Good Governance, Denmark Embassy in Indonesia34. Director of RTI International Indonesia
35. Korea International Cooperation Agency (KOICA) representative36. Program Development Manager HIVOS SEA37. EIke Rapp, Chief of Party, Kinerja38. Economy, Development Cooperation and. Science German EmbassyJakarta
39. Economy, and Development Cooperation, AusAID
DIundang pula jurnalis-jurnalis dari berbagaikanal media
----Open Data lab Jakarta World Wide Web Foundation
