Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Dyah Safira Priambodo
NIM: 11151120000079
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1441 H/2019
i
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH
(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019)
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Dyah Safira Priambodo
NIM: 11151120000079
Dosen Pembimbing
Dr. Haniah Hanafie, M. Si
NIP. 19610524 200003 2 002
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/1440 H
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH
(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017-2019)
1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 September 2019
Dyah Safira Priambodo
NIM: 11151120000079
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
iii
Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Dyah Safira Priambodo
NIM : 11151120000079
Program Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH
(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017-2019)
dan telah diuji.
Jakarta, 17 September 2019
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Haniah Hanafie, M. Si
NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19610524 200003 2 002
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
iv
SKRIPSI
INOVASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH
(Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2017-2019)
Oleh
Dyah Safira Priambodo
11151120000079
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 17
September 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.
Ketua, Sekretaris,
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si
NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19770424 200710 2 003
Penguji I, Penguji II,
Dr. Agus Nugraha, MA Suryani, M.Si
NIP. 19680801 200003 1 001 NIP. 19770424 200710 2 003
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 17 September
2019.
Ketua Program Studi Ilmu Politik,
FISIP UIN Jakarta
Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP. 19701013 200501 1 003
v
ABSTRAK
Nama : Dyah Safira Priambodo
NIM : 11151120000079
Judul : Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan
Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-
2019)
Sampah merupakan sebuah permasalahan bagi Ibu Kota DKI Jakarta, oleh
karena itu perlu dikelola dengan baik, salah satu sampah yang perlu dikelola
adalah limbah elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana
inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola limbah
yaitu limbah elektronik serta faktor-faktor penghambat apa yang menyebabkan
pengelolaan limbah elektronik belum berjalan maksimal. Kerangka teoretis yang
digunakan dalam skripsi ini adalah teori inovasi dan kebijakan publik. Teknik
pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan melakukan wawancara,
observasi dan dokumentasi.
Dari hasil analisa dengan menggunakan kedua teori tersebut dapat
disimpulkan bahwa Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste)
merupakan sebuah program inovatif karena memenuhi keempat indikator inovasi
yaitu kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan unuk diamati
namun tidak memenuhi indikator keuntungan relatif. Serta dalam pelaksanannya
menggunakan 7 prinsip inovasi yaitu kepemimpinan, manajemen resiko,
kreativitas, integrasi organisasi, keunggulan, informasi sebagai sumber daya, dan
pemahaman tentang pasar. Kemudian ditemukan bahwa pelaksanaan Gerakan
Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) belum berjalan efektif karena adanya
hambatan dalam faktor komunikasi.
Kata kunci: inovasi pengelolaan limbah, limbah elektronik, kebijakan publik.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul
“Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan Limbah
Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Shalawat serta salam
dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para
sahabat dan pengikutnya sejak awal hingga akhir zaman.
Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk
mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum
sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.
Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis
ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta
seluruh staf dan jajarannya.
vii
3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
4. Suryani, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
5. Dr. Ahmad Bakir Ihsan, M.Si, selaku dosen seminar proposal, penulis
ucapkan terima kasih karena telah membimbing dan memberikan
masukannya kepada penulis selama proses mengerjakan proposal skripsi.
6. Dr. Haniah Hanafie, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penulisan ini,
penulis sangat berterima kasih karena berkat bimbingan, masukan dan
dorongannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajarkan penulis dengan
ilmunya yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Rosa Ambarsari, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk
menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai data-data yang
penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
9. Soesilo Wahyu, selaku staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup
Kecamatan Sawah Besar yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi
narasumber dan memberikan informasi mengenai data-data yang penulis
butuhkan dalam penulisan skripsi.
viii
10. Pranandya Wijayanti dari Komunitas EWaste-RJ yang telah meluangkan
waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi mengenai
data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi.
11. Orang tua penulis yang tercinta, Guntur Priambodo dan Sartiningsih,
penulis sangat berterimakasih karena dukungan moral maupun materi serta
doanya dan menerima segala kekurangan penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, serta adik penulis Muhammad Alif Priambodo
dan nenek penulis yang tercinta Siti Lestari, terima kasih atas dukungan
dan doanya kepada penulis selama ini.
12. Sepupu penulis yang tercinta, Nadiah Nurul Ikhsani, Nadine Maura
Ikhsani, Nabilla Oktavia, Frinca Oktavianti dan Mega Melisa yang
menjadi sahabat sejak kecil dan hingga kini selalu mendukung dan
menyemangati penulis dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesaian
skripsi ini.
13. Sahabat terbaik penulis, Kirsikka Satyaningrum, Alia Azzahra, Arsanti
Hanifa Megumi, Aqiila Putrikami, Delia Putri Alyahya yang sejak 10
tahun yang lalu tidak pernah berhenti untuk mendukung penulis hingga
sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
14. CB Politik 2015, Azizah Putri Rivinia, Febi Dwi Andyani, Nahdahtul
Hikmah, Diana Novita Sari, Neng Sys Mafazah, Indah Dwi Wulandari,
Nofika Indah Lestari dan Astri Diyawati yang menjadi penyemangat
penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas diskusi dan
dukungannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
ix
15. Teman-teman dari Politik B 2015 (Polbe) yang membuat masa
perkuliahan penulis menjadi sangat terkesan dan akan selalu terkenang.
16. KKN Ibnu Batutah 125, Rahma Dwi Saputri, Diyya Fathya, Prameswari
Kirana Allyssa, Beyan Mudhofar, dan Ismail Saleh, yang membuat
pengalaman penulis di Desa Wargajaya selama satu bulan menjadi sangat
terkenang dan selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini
hingga selesai.
Penulis sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan sebelum dan
selama penulisan skripsi ini, penulis tidak yakin akan mampu menyelesaikan
skripsi ini dengan baik tanpa bantuan mereka, semoga Allah SWT senantiasa
melindungi mereka dan membalas kebaikan yang telah mereka lakukan. Penulis
berhadap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pembaca. Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Jakarta, 17 September 2019
Dyah Safira Priambodo
NIM: 11151120000079
x
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ......................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................................... iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .................................................... iv
ABSTRAK .............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xiv
DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 8 D. Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 9 E. Metode Penelitian....................................................................................... 13 F. Sistematika Penelitian ................................................................................ 16
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR ............................... 17 A. Inovasi ........................................................................................................ 17
1. Pengertian Inovasi ................................................................................ 17 2. Dimensi Inovasi ................................................................................... 19 3. Prinsip Inovasi ...................................................................................... 20
B. Kebijakan Publik ........................................................................................ 22 1. Pengertian Kebijakan Publik ................................................................ 22 2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik ....................................................... 24 3. Dimensi Kebijakan Publik ................................................................... 25 4. Implementasi Kebijakan Publik ........................................................... 26
C. Kerangka Pikir ........................................................................................... 29 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .................................. 32
A. Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta............................................. 32 B. Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta .................................................................................. 36
1. Latar Belakang Munculnya Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste).............................................................................................. 36
2. Tujuan dan Manfaat Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) ................................................................................................... 38
3. Pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) .... 39 4. Hasil Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) ............... 42
BAB IV INOVASI PENGELOLAAN LIMBAH PADA LIMBAH
ELEKTRONIK OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA .......... 46 A. Inovasi Pengelolaan Limbah Elektronik .................................................... 46 B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Elektronik 79
BAB V PENUTUP ................................................................................................ 93 A. Kesimpulan ................................................................................................ 93
xi
B. Saran ........................................................................................................... 94 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 95
LAMPIRAN .......................................................................................................... 98
xii
DAFTAR TABEL
Tabel III.1 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di 5 Kota
Administrasi DKI Jakarta pada Januari-Juni 2019 ......................... 43
Tabel III.2 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Halte
Transjakarta pada Januari-Juni 2019 .............................................. 44
Tabel III.3 Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Stasiun Cikini
pada Januari-Juni 2019 ................................................................... 45
Tabel IV.1 Hasil Observasi Drop Box dan Banner di 5 Lokasi di DKI Jakarta81
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 Kerangka Pikir ............................................................................ 31
Gambar III.1 Sertifikat Quality Management .................................................. 36
Gambar III.2 Sertifikat Quality Management .................................................. 36
Gambar III.3 Lokasi Drop Box Limbah Elektronik di DKI Jakarta ................ 40
Gambar III.4 Prosedur Penjemputan Limbah Elektronik bagi
Warga DKI Jakarta .................................................................... 41
Gambar IV.1 Lokasi Drop Box Limbah Elektronik di DKI Jakarta ................ 81
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Wawancara Kepada Rosa Ambarsari, Kepala Seksi
Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan DKI Jakarta .............. 98
Lampiran 2 Surat Wawancara Kepada Komunitas EWaste-RJ ......................... 99
Lampiran 3 Surat Wawancara Kepada Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup
Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ........................................ 100
xv
DAFTAR SINGKATAN
AC : Air Conditioner
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations
B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun
BBG : Bahan Bakar Gas
BBM : Bahan Bakar Motor
BKD : Badan Kepegawaian Daerah
BPLHD : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
DKI : Daerah Khusus Ibu Kota
Dll : Dan lain-lain
E-Waste : Electronic Waste
EPR : Extended Producer Responsibility
EU : European Union
EWaste-RJ : EWaste-Rafa Jafar
HP : Handphone
ITF : Intermediate Treatment Facility
Kasatpel : Kepala Satuan Pelaksana
Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
LH : Lingkungan Hidup
MoU : Memorandum of Understanding
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCB : Polychlorinated biphenyls
Pergub : Peraturan Gubernur
PPID : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPLi : Prasadha Pamunah Limbah Industri
PT : Perseroan Terbatas
PVC : Polyvinyl chloride
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPPLH : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Saka : Satuan Pramuka
Sapel : Satuan Pelaksana
TPA : Tempat Pembuangan Akhir
TPS : Tempat Pembuangan Sampah
TV : Television
UNEP : United Nations Environment Programme
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini, manusia menggunakan teknologi
untuk membantu kehidupannya agar lebih mudah. Menurut Muhamad
Ngafifi1, teknologi dikembangkan oleh manusia melalui inovasi-inovasi
yang mereka lakukan, dan dari teknologi tersebut maka dapat menjanjikan
kemudahan, efisiensi serta peningkatan produktivitas. Pemanfaatan
teknologi tidak dapat dipisahkan dengan alat-alat elektronik yang serba
digital seperti handphone, komputer, laptop, dan sebagainya. Jumlah
kebutuhan akan alat elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun
seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, menurut Sri
Wahyono2, gaya hidup masyarakat juga semakin berkembang yang salah
satunya adalah untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru
dan meninggalkan alat elektronik yang lama. Gaya hidup ini menyebabkan
alat elektronik yang lama menjadi limbah, karena tidak terpakai dan
jumlahnya semakin hari akan terus meningkat.
Limbah yang berasal dari alat elektronik disebut sebagai limbah
elektronik dan limbah elektronik termasuk dalam kategori limbah B3
1 Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif
Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No. 1, (2014),
hal. 37 2 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan
Lokal”, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 14, No. 1, (Januari 2013), hal. 17
2
(Bahan Berbahaya dan Beracun)3
. Pengertian limbah B3 menurut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1, ayat (1)
adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup manusia, kesehatan, kelangsungan
hidup manusia serta makhluk hidup lain.4
Selain mengandung bahan
berbahaya, limbah elekronik juga memiliki kandungan material berharga
seperti logam mulia dan logam tanah langka.5
Kemunculan limbah elektronik menurut Peeranart Kiddee, Ravi
Naidu dan Ming H. Wong6 disebabkan karena adanya teknologi dengan
desain-desain baru dan memiliki lebih banyak fungsi sehingga
menyebabkan meningkatnya jumlah barang elektronik yang ada. Masa
pemakaian sebagian besar alat elektronik menjadi lebih singkat karena
adanya perkembangan alat elektronik dengan desain yang menarik bagi
konsumen untuk membelinya.
Dicontohkan bahwa masa pemakaian komputer pada tahun 1992
adalah selama 4.5 tahun, kemudian menurun menjadi hanya 2 tahun pada
3 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan
Lokal”, hal. 17 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1, ayat (1) 5 Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan
Lokal”, hal. 17 6 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management
Approaches: An Overview”, Waste Management, Vol. 33, (2013), hal. 1237
3
tahun 2005. Hal ini yang menyebabkan semakin banyak jumlah komputer
yang kemudian dibuang atau akan diekspor ke negara berkembang.
Dalam studi yang dilakukan oleh Bushehri yang berjudul “UNEP‟s
role in promoting environmentally sound management of e-waste”, yang
dikutip dalam Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong 7
disebutkan bahwa di Amerika Serikat sekitar 500 juta komputer tidak lagi
terpakai antara tahun 1997 hingga 2007 dan di Jepang sudah ada 610 juta
komputer yang dibuang pada akhir Desember 2010. Sedangkan di
Tiongkok, terdapat 5 juta komputer baru dan 10 juta televisi baru yang
dibeli sejak tahun 2003 dan sekitar 1.11 juta ton limbah elektronik yang
dihasilkan setiap tahun. Limbah elektronik yang dihasilkan umumnya
berasal dari barang pabrik, alat rumah tangga, dan produk teknologi
informasi dan ditambah hasil impor limbah elektronik dari negara lain.
Adanya tindakan impor limbah elektronik yang dilakukan di
negara berkembang menjadikan negara-negara di Barat mengirimkan 80%
limbah elektroniknya ke negara-negara berkembang. Kurangnya regulasi
tentang bagaimana mengolah limbah elektronik dengan aman akan
memunculkan permasalahan kesehatan dan lingkungan di negara-negara
berkembang.8
7 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management
Approaches: An Overview”, hal. 1237 8 Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management
Approaches: An Overview”, hal. 1238
4
Limbah elektronik yang tidak dikelola dengan prosedur yang tepat
menurut Ayu Nindyapuspa9
dapat menimbulkan polusi dan merusak
lingkungan, misalnya ketika melakukan proses solder untuk mengambil
emas dari limbah elektronik tersebut menghasilkan limbah cair dan dapat
mencemari tanah, dan lingkungan sekitar.
Permasalahan yang dihasilkan dari limbah elektronik bagi
kesehatan manusia terbagi atas dua hal yaitu dari permasalahan makanan
yang mengakibatkan tercemarnya makanan tersebut karena terpapar zat
berbahaya dari limbah elektronik dan dapat membahayakan pekerja yang
melakukan pengolahan limbah elektronik dengan tidak sesuai prosedur
karena adanya bahan-bahan berbahaya dari limbah elektronik.10
Melihat pada tingginya resiko yang dapat dihasilkan oleh
pengelolaan limbah elektronik maka sudah seharusnya pengelolaan limbah
elektronik dilakukan dengan prosedur yang tepat, yang dimulai dari
pengangkutan, pengumpulan, hingga pada tahap pengelolaan agar tidak
menimbulkan bahaya dan pencemaran lingkungan.
Untuk pengelolaan limbah elektronik di Indonesia, sudah ada
industri pengelolaan limbah elektronik seperti di Bekasi, Batam, Surabaya
dan Majalengka yang memiliki lisensi untuk kegiatan pengumpulan dan
pengelolaan limbah elektronik. Namun jumlahnya masih terbatas jika
dibandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Malaysia yang
9 Ayu Nindyapuspa, “Kajian Tentang Pengelolaan Limbah Elektronik di Negara Maju
dan Negara Berkembang”, Infomatek, Vol. 20, No. 1, (Juni 2018), hal. 43 10
Peeranart Kiddee, Ravi Naidu dan Ming H. Wong, “Electronic Waste Management
Approaches: An Overview”, hal. 1237
5
memiliki 16 fasilitas besar dan 138 fasilitas kecil, Thailand dengan 30
fasilitasnya dan Jepang yang memiliki 49 fasilitas pengelolaan limbah
elektronik. Ditambah, industri yang mengelola limbah elektronik juga
masih mengalami kesulitan dalam beroperasi karena jumlah bahan baku
yaitu limbah elektronik yang belum mencukupi. Industri-industri
pengelola limbah elektronik dalam beroperasi seharusnya mendapatkan
bahan baku dari sektor industri dan rumah tangga, namun, bahan baku dari
sektor rumah tangga sebagian besar diserap oleh sektor informal karena
memiliki kemampuan untuk membeli limbah elektronik rumah tangga
dengan harga yang tinggi.11
Limbah elektronik yang dibeli oleh sektor informal dapat dibayar
dengan harga yang tinggi karena mereka dapat menekan biaya daur ulang
dengan tidak memperhatikan faktor keselamatan lingkungan dan kerja,
serta tidak membayar pajak, tidak membayar biaya pengumpulan,
ditambah dengan sisa daur ulang limbah elektroniknya kemudian dibuang
secara illegal.12
Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur secara
spesifik mengenai pengelolaan limbah elektronik. Hingga kini pemerintah
mengkategorikan limbah elektronik ke dalam limbah B3 dan mengacu
pada peraturan yang mengatur mengenai limbah B3 dan sampah secara
umum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
11
Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan
Lokal”, hal. 21 12
Sri Wahyono, “Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan
Lokal”, hal. 21
6
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah.13
Melihat belum ada regulasi yang spesifik, maka sudah menjadi
kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur bagaimana agar limbah
elektronik di wilayahnya dapat berkurang dan tidak mencemari lingkungan
yaitu dengan melakukan inovasi. Inovasi merupakan hal yang penting
dalam menjawab sebuah permasalahan, dalam hal ini, pengelolaan limbah
elektronik. Dalam sebuah pemerintahan diperlukan untuk selalu
melakukan inovasi karena dari hasil penemuan yang dilakukan dapat
memperbaiki suatu keadaan sebelumnya. Seperti halnya dalam
pengelolaan limbah elektronik, inovasi menjadi hal yang penting karena
diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan
limbah elektronik yang tidak sesuai prosedur.
Kemudian dikarenakan beum ada regulasi yang spesifik dari
pemerintah pusat mengenai pengelolaan limbah elektronik, untuk itu,
pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk mengurangi limbah
elektronik di wilayahnya. Salah satu pemerintah daerah yang perlu
melakukan inovasi mengenai pengelolaan limbah secara yang secara
spesifik limbah elektronik adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena
melihat posisinya sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dan menjadi
13
Trisa Ayuni, Dodik Ridho Nurrochmat, Nastiti Siswi Indrasti, “Strategi Pengelolaan
Limbah Elektronik Melalui Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan”, Jurnal Risalah
Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 3, No. 1, (April 2016), hal. 80
7
provinsi yang seharusnya menjadi percontohan bagi provinsi lainnya di
Indonesia.
Inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
mengatasi permasalahan limbah elektronik adalah dengan membentuk
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste). Gerakan ini
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sejak tahun 2017
dan didasari pada Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi
Pegawai Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah
Susun Dinas Lingkungan Hidup.14
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) menjadi
upaya nyata dari inovasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
mengelola limbah elektronik secara spesifik yang menjawab persoalan
mengenai belum adanya regulasi yang spesifik mengenai pengelolaan
limbah elektronik di Indonesia, serta untuk mengurangi pencemaran yang
ditimbulkan akibat pengelolaan limbah elektronik yang tidak sesuai
prosedur.
Meskipun Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik merupakan
sebuah terobosan baru dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun pada
pelaksanaannya belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat
sehingga pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik belum berjalan
maksimal. Respon masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan suatu
14
Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus 2019
8
kegiatan, dan agar sebuah program mendapatkan respon yang baik, sudah
seharusnya pihak pemerintah mampu menarik perhatian masyarakat
terhadap program tersebut.
Oleh karena itu, berdasarkan pada penjelasan di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai inovasi
pengelolaan limbah dalam bentuk limbah elektronik serta faktor
penghambat yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan limbah
elektronik belum maksimal yang dijadikan topik penelitian skripsi yang
berjudul “Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah: Studi pada Pengelolaan
Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-
2019”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas
adalah:
1. Bagaimana proses inovasi kebijakan pengelolaan limbah pada
pengelolaan limbah elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta?
2. Hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan
limbah elektronik?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
C.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
adalah:
9
1. Untuk mengetahui inovasi kebijakan pengelolaan limbah pada
pengelolaan limbah elektronik oleh Pemerintah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste).
C.2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat akademik: Diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu politik tentang kajian kebijakan
pemerintah daerah.
b. Manfaat praktis: Diharapkan dapat memberi informasi mengenai upaya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola limbah elektronik.
D. Tinjauan Pustaka
Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pustaka
yang dimulai dari disertasi, tesis, skripsi dan referensi lainnya seperti buku
dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang
disusun peneliti.
Pertama, karya Justus Nyabwengi Omari.15
Penelitian untuk tesis
ini meneliti tentang tipe, sumber dan kuantitas dari limbah elektronik dan
bagaimana pengelolaan dan kebijakannya di Nairobi, Kenya. Hasil dari
penelitian ini adalah kepemilikan komputer, telepon genggam dan telepon
sebanyak 56,6% dan setiap tahun terdapat 10,84% limbah komputer.
Penyebab dari banyaknya limbah elektronik karena sudah tidak berfungsi
15
Justus Nyabwengi Omari, “Investigation of the Current Status of Electronic Wastes,
Generation and Management: A Case Study of Nairobi County”, Master Thesis, Department
Environmental Engineering and Management, Jomo Kenyatta University of Agriculture and
Technology, (2018)
10
dan ditambah dengan perubahan kebijakan serta penjualan limbah
elektronik. Cara terbanyak dari pembuangan limbah elektronik dengan
menjualnya lalu menyimpannya di toko, dan 53% dari responden tidak
memiliki wewenang untuk mengelola limbah elektronik sehingga
pengelolaannya tidak dianggap serius. Penelitian ini juga menemukan
bahwa sebagian besar institusi lebih memilih untukmengumpulkan dan
membuang limbah elektronik mereka lalu kemudian didaur ulang. Metode
yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan dari
tesis ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah pada evaluasi terhadap
kebijakan yang ada mengenai masalah limbah elektronik di Kenya.
Kedua, karya Ernest Kwaku Bekoe.16
Penelitian untuk tesis ini
meneliti mengenai pengelolaan limbah elektronik di Kumasi Metropolitan,
Ghana serta membahas tantangan dalam melakukannya dan permasalahan
lingkungan dan kesehatan yang dihasilkan dan menemukan bahwa
meningkatnya limbah elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah. Hasil temuannya adalah terdapat kebijakan bernama
Envitonmental Protection, Sanitation and Assessmen Acts untuk mengatur
pengelolaan bahan berbahaya, namun terdapat tantangan yaitu tidak
adanya regulasi terbaru untuk mengarahkan aktivitas peningkatkan sektro
pengelolaan limbah elektronik dan tidak ada fasilitas untuk mengelola
limbah elektronik yang sesuai, dan kurangnya perhatian publik serta
kurangnya pengetahuan dan kemampuan dari pemerintah dalam
16
Ernest Kwaku Bekoe, “E-Waste Management Practices in the Kumasi Metropolitan
Area of Ghana: Status and Challenges”, Master Thesis, Department of International Environment
and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences, (2015)
11
menghadapi tantangan untuk mengelola limbah elektronik secara efektif.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi
kasus. Perbedaan antara tesis ini dengan penelitian yang penulis tulis
adalah disertasi ini membahas mengenai pengelolaan limbah elektronik di
Kumasi Metropolis dari segi informal dan formal, lalu membahas
tantangan dalam mengelola limbah elektronik dan dampak kesehatan serta
lingkungan dari limbah elektronik.
Ketiga, karya Benedicta A. Ideho.17
Penelitian untuk tesis ini
meneliti mengetahui hubungan antara faktor sosial ekonomi dan
pengelolaan limbah elektronik secara informal di Nigeria. Hasil
temuannya adalah para stakeholder dari pengelolaan limbah elektronik
secara informal ini tetap melanjutkan aktivitasnya meskipun menimbulkan
bahaya kesehatan karena adanya keuntungan ekonomi yang di dapatkan.
Meskipun sudah terdapat kebijakan dalam mengelola bahan berbahaya dan
kebijakan mengenai pentingnya alat elektronik, namun karena kurangnya
manajemen dalam mengimplementasikannya menyebabkan hal tersebut
terjadi. Temuan lainnya juga menjelaskan bahwa sektor elektronik
nasional di Nigeria diatur oleh asosiasi yang terlibat dalam bisnis
elektronik. Dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah
metode kualitatif dengan studi kasus di Nigeria. Perbedaan tesis ini dengan
penelitian yang penulis lakukan adalah tesis ini membahas pada
17
Benedicta A. Ideho, “E-Waste Management: A Case Study of Lagos State, Nigeria”,
Master Thesis in Development and International Cooperation, Department of Social Sciences and
Philosophy, University of Jyvaskyla, Finland (2012)
12
keuntungan ekonomi dan bahaya kesehatan dari pengelolaan limbah
elektronik secara informal.
Keempat, karya A. Askari, A. Ghadimzadeh, C.Gomes, M.D.
Bakri Ishak18
. Penelitian untuk jurnal ini membahas mengenai bagaimana
pengelolaan limbah elektronik di negara industri dengan menganalisis
berbagai isu di level global dan menjadikan Malaysia sebagai studi kasus.
Hasil yang ditemukan adalah di negara-negara berkembang, contohnya
Malaysia, sulit untuk secara penuh mengadopsi sistem pengelolaan limbah
elektronik yang dikarenakan kondisi sosial-ekonomi, kurangnya
infrastruktur, tidak adanya regulasi hukum yang mengatur pengelolaan
limbah elektronik dan banyaknya materi-materi yang terdapat dalam setiap
alat elektronik. Sistem pengelolaan limbah elektronik di Malaysia
membutuhkan reformasi regulasi mengenai limbah elektronik. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Perbedaan jurnal ini
dengan penelitian yang penulis tulis adalah jurnal ini membahas regulasi
mengenai pengelolaan limbah elektronik di Malaysia dan penelitian ini
membahas mengenai pengelolaan limbah di DKI Jakarta.
Kelima, karya Deepali Sinha-Khetriwal, Philipp Kraeuchi, Markus
Schwaninger.19
Penelitian untuk jurnal ini membahas mengenai
peningkatan jumlah limbah elektronik di dunia menimbulkan tantangan
18
A. Askari, A. Ghadimzadeh, C.Gomes, M.D. Bakri Ishak, “E-Waste Management:
Towards an Appropriate Policy”, European Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 1,
(2014) 19
Deepali Sinha-Khetriwal, Philipp Kraeuchi, Markus Schwaninger, “A Comparison of
Electronic Waste Recycling in Switzerland and in India”, Environmental Impact Assessment
Review, Vol. 25, (2005)
13
tersendiri dalam mengelolanya, karena terdapat ketentuan logistik tertentu
untuk mengumpulkan limbah elektronik, kemudian limbah elektronik juga
banyak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia dan
lingkungan, sehingga pembuangannya harus menggunakan cara khusus.
Jurnal ini membandingkan bagaimana di Swiss dan India dalam mengelola
limbah elektronik dan ditermukan bahwa pengelolaan limbah elektronik
tidak hanya memiliki satu cara, karena tergantung pada sistem ekonomi
dan kultural dari setiap tempat. Metode penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan studi kasus. Perbedaan dari jurnal ini dengan
penelitian yang penulis tulis adalah jurnal ini mengambil studi kasus dari
Swiss dan India dan membandingkan bagaimana kedua negara tersebut
mengelola limbah elektronik dan melihat perbedaannya.
E. Metode Penelitian
E.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membahas
inovasi kebijakan pengelolaan limbah elektronik serta analisis yang
mendalam dalam menyusun penelitian ini. Metode kualitatif memiliki
definisi sebagai metode dalam penelitian ilmu sosial yang dilakukan
dengan cara mengamati kondisi di masyarakat yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan dan melakukan analisis terhadap hasil
pengamatan tersebut.20
Dengan menggunakan metode kualitatif maka
20
Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni
2009): hal. 2
14
penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan dari
hasil analisis yang diteliti.21
E.2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Provinsi DKI. Untuk waktu penelitian
dilakukan secara bertahap.
E.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan
beberapa narasumber yang dipilih dengan menggunakan purposive
sampling yang antara lain adalah:
1. Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta karena program pengelolaan
limbah elektronik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
DKI Jakarta.
2. Pranandya Wijayanti, External Relation Komunitas Ewaste-RJ
karena komunitas tersebut melakukan kerjasama dengan Dinas
Lingkungan Hidup DKI mengenai pengumpulan limbah
elektronik.
3. Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang merupakan
kecamatan yang mengumpulkan limbah elektronik terbanyak di
Kota Administrasi Jakarta Pusat.
21
David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (Bandung:
Nusamedia, 2002), hal. 242
15
4. Masyarakat umum.
Kemudian observasi dilakukan dengan mengunjungi Dipo Gunung
Sahari serta lokasi-lokasi penempatan drop box. Pengumpulan data yang
terakhir yaitu dokumentasi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang
diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.
E.4. Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini
bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai inovasi kebijakan publik
mengenai pengelolaan limbah elektronik yang dilakukan oleh Pemerntah
DKI Jakarta serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan
limbah elektronik.
E.5. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang penulis peroleh secara langsung
melalui pengumpulan data dari objek yang diteliti dengan teknik purposive
sampling dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara
dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Rosa Ambarsari,
Komunitas Ewaste-RJ dan serta Soesilo Wahyudi, staf Satuan Pelaksana
Lingkungan Hidup Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat serta
masyaraakt umum.
b. Data Sekunder
16
Data sekunder merupakan data yang diperoleh selain dari objek
penelitian. Data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, rekaman video,
foto, media online.
F. Sistematika Penelitian
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang saling berhubungan antar
satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti membagi topik penelitian ke
dalam lima bab. Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:
Bab I, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, sumber data dan
sistematika penelitian.
Bab II, peneliti menjelaskan mengenai kerangka teoretis yaitu teori
inovasi dan kebijakan publik serta menuliskan kerangka pikir yang dapat
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Bab III, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum tentang
peta wilayah limbah elektronik di DKI Jakarta.
Bab IV, peneliti melakukan analisis untuk menemukan bagaimana
inovasi kebijakan publik mengenai pengelolaan limbah pada limbah
elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah
elektronik.
Bab V, peneliti membuat kesimpulan dari hasil temuan yang
didapatkan. Serta memberikan saran untuk penelitian serupa selanjutnya
17
BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR
A. Inovasi
A.1. Pengertian Inovasi
Inovasi didefiniskan sebagai pengenalan dan penerapan secara
sengaja gagasan, proses, produk dan prosedur yang baru pada unit yang
menerapkannya yang dibentuk untuk memberikan manfaat bagi
masyarakat.1
Evert M. Rogers dalam Suwarno2
, menjelaskan bahwa
inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, prosedur, atau benda yang
diterima sebagai hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk digunakan.
Sedangkan inovasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik proses kreatif
dalam menciptakan dan menemukan hal baru yang berbeda atau diubah
dari yang sebelumnya sudah ada.3
Inovasi pada tingkat pemerintah, fokus pada memberikan manfaat
bagi masyarakat. Inovasi ini fokus pada kegiatan, program, dan insentif
untuk berwirausaha dan berinovasi yang dimaksudkan untuk mendorong
organisasi-organisasi baru untuk berinovasi dan memperluas manfaat yang
1 Djamaludin Ancok, Psikologi Kepemimpinan & Inovasi, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal.
34 2 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 9
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
18
mereka hasilkan untuk masyarakat dan anggota-anggotanya. Aspek dan
peran sosial terlihat jelas pada inovasi di tingkat pemerintah. 4
Inovasi terdiri dari dua hal yaitu: (1) Product innovation yaitu
kemampuan seseorang untuk menawarkan solusi untuk perbaikan terhadap
produk yang telah ada dan bagaimana individu mampu untuk
mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi kepuasan pelanggan; (2)
Process innovation yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan jasa
yang lebih baik dibandingkan yang sudah ada.5
Pada penerapannya, inovasi memiliki atribut yang melekat, yang
menurut Rogers dalam Suwarno6 yang pertama adalah keuntungan relatif,
di mana inovasi harus memiliki keunggulan dibandingkan yang
sebelumnya, ada nilai yang membedakannya dengan yang lain. Kedua,
kesesuaian. Inovasi memiliki sifat kompatibel dari inovasi sebelumnya,
melakukan penyesuaian dari inovasi sebelumnya. Ketiga, kerumitan.
Karena adanya inovasi yang baru mungkin dapat menimbulkan tingkat
kesulitan yang lebih tinggi.
Keempat, kemungkinan dicoba. Inovasi akan diterima apabila telah
terbukti memiliki perbedaan yang menguntungkan dibandingkan yang
lama. Sehingga produk inovasi harus melewati tahap uji coba terlebih
dahulu dengan diuji kualitasnya oleh setiap orang. Kelima, kemudahan
4 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,
Organisasi, Masyarakat, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hal. 32 5 Dodi Jayen Suwarno, Anita Silvianita, “Knowledge Sharing dan Inovasi Pada Industri
Startup”, Jurnal Ecodemica, Vol. 1, No. 1, (April 2017), hal. 101 6 Yogi Suwarno, Inovasi di Sektor Publik, (Jakarta: STIA-LAN, 2008), hal. 16-18
19
untuk diamati. Inovasi yang baik diharuskan dapat diamati cara kerja dan
hasil yang diberikan dengan mudah.
Menurut Muluk7, proses inovasi memiliki dua kategori, pertama,
sustaining innovation (inovasi terusan), meskipun merupakan produk baru
tetapi tetap berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem yang ada.
Kedua, discontinue innovation (inovasi terputus) di mana inovasi yang
baru sama sekali tidak berdasarkan pada kondisi pelayanan dan sistem
yang ada.
A.2. Dimensi Inovasi
Inovasi memiliki dimensi yang berjumlah dua belas, yang antara
lain adalah8:
1. Apa (offerings): Mengembangkan produk atau jasa yang
inovatif.
2. Model (platform): Menggunakan komponen atau kerangka
yang sama untuk menciptakan produk turunan.
3. Solusi (solutions): Menciptakan produk yang terintegrasi dan
sesuai untuk memecahkan masalah konsumen.
4. Pengalaman konsumen (customer experience): Mendesain
kembali interaksi pelanggan pada semua kontak poin dan
kesempatan kontak.
7 Khairul M.R. Muluk, Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan
Daerah, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), hal. 48 8 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,
Organisasi, Masyarakat, hal. 108-109
20
5. Nilai tambah alternatif (value capture): Mendefinisikan
kembali bagaimana untuk memperoleh pendapatan atau
menciptakan aliran pendapatan baru yang inovatif.
6. Proses (processes): Mendesain kembali proses operasi inti
dalam mengubah input menjadi output untuk memperbaiki
efisiensi dan efektivitas.
7. Organisasi (organization): Mengubah bentuk, fungsi atau
lingkup aktivitas perusahaan.
8. Rantai pasok (supply chain): Berpikir berbeda tentang cara
memperoleh sumber daya dan memenuhinya
9. Pasar (presence): Menciptakan saluran distribusi atau poin-
poin kehadiran baru yang inovatif, termasuk tempat-tempat di
mana produk dapat dibeli atau digunakan oleh konsumen.
10. Jejaring (networking): Menciptakan produk yang berpusat pada
jejaring dan terintegrasi.
11. Merek (brand): Menggunakan merek yang sudah ada pada
domain atau ranah baru.
A.3. Prinsip Inovasi
Untuk melakukan inovasi, diperlukan 8 prinsip yang antara lain
adalah, yaitu9:
1. Tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan: Inovasi membutuhkan
visi yang jelas yang didefinisikan oleh kepemimpinan dalam
9 Avanti Fontana, Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu,
Organisasi, Masyarakat, hal. 124-136
21
organisasi sehingga visi tersebut dapat disebarkan ke seluruh
organisasi.
2. Inovasi membutuhkan manajemen resiko yang terkalkulasi:
Setiap inovasi pasti mengandung resiko untuk itu perlu
mengembangkan sistem untuk mengatasinya, termasuk
memastikan karyawan kunci dalam organisasi bertindak
sebagai innovator dan pengusaha.
3. Inovasi dipicu oleh kreativitas: Menciptakan lingkungan
kondusif untuk menumbuhkan kreativitas dari setiap anggota
organisasi.
4. Inovasi membutuhkan integrasi organisasi: Seluruh organisasi
harus merasa memiliki inovasi dan inovasi tidak dapat
diserahkan hanya pada bagian-bagian tertentu.
5. Keberhasilan dalam inovasi membutuhkan keunggulan dalam
manajemen proyek: Keunggulan dalam manajemen proyek
berkaitan dengan sisi implementasi inovasi.
6. Informasi adalah sumber daya penting untuk efektivitas
inovasi: Manajemen informasi dalam manajemen proyek
ditekankan sebagai salah satu prinsip manajemen inovasi. Jika
inovasi dilihat sebagai sebuah proses produksi maka informasi
dan ide adalah bahan baku dalam membuat produk, dan untuk
melakukannya dibutuhkan sumber informasi yang baik dan
22
dapat dipertanggungjawabkan serta bebas untuk mengakses
informasi tersebut.
7. Hasil dari upaya kreatif perlu dilindungi: Menggunakan hak
paten dan hak cipta, selain itu trade secrets, merek, monopoli
atas sumber daya, ciptakan pasar kaptif, lakukan percepatan
pengembangan produk.
8. Inovasi yang berhasil berakar pada pemahaman yang baik
tentang pasar: Inovator yang baik perlu memiliki kemampuan
mendengarkan pasar dan dapat memberikan respon dengan
cepat dan baik serta mempertimbangkan permintaan-
permintaan konsumen, karena dengan kemampuan komunikasi
yang baik dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu inovasi.
B. Kebijakan Publik
B.1. Pengertian Kebijakan Publik
Thomas R. Dye seperti dikutip dalam Said Zainal Abidin10
menyebutkan bahwa pengertian kebijakan adalah sebuah pilihan bagi
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal (whatever
governments choose to do or not to do). Dari definisi ini dapat
menggabungkan dari definisi yang disebutkan oleh David Easton,
Lasswell dan Kaplan serta Carl Friedrich. Easton dalam Said Zainal
Abidin11
, menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah disebut sebagai
10
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 5-6 11
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 6
23
“kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara
keseluruhan”.
Dari definisi ini dapat menjelaskan bahwa pemerintah memiliki
kewenangan terhadap seluruh kehidupan masyarakatnya, dan tidak ada
organisasi lain selain pemerintah yang cakupan kewenangannya sebesar
yang dimiliki pemerintah. Dalam Said Zainal Abidin12
juga disebutkan
bahwa Lasswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana
untuk mencapai tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan
dengan adanya tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals,
values, and practices).
Kebijakan memiliki dua prinsip yaitu merupakan hal yang berasal
dari kehidupan masyarakat dan bukan merupakan hal yang muncul secara
tiba-tiba. Kebijakan dapat dibentuk karena pemerintah melihat bagaimana
kondisi dalam masyarakat dan kebijakan selalu berkaitan dengan hal yang
tidak asing oleh masyarakat. Prinsip kedua adalah kebijakan diciptakan
untuk mencapai titik harmoni dari pihak-pihak yang merasa bermasalah,
untuk itu dapat dikatakan kebijakan merupakan hal yang menjawab
permasalahan sosial.13
Sedangkan pengertian publik memiliki variasi menurut pengertian
umum, masyarakat dan negara. Publik dalam pengertian umum atau
masyarakat misalnya penawaran umum, milik umum, perusahaan umu,
12
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 6 13
Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan
Kebijakan Publik”, Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1, (2017): hal. 2-3
24
hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kepentingan umum.
Sedangkan untuk pengertian publik dalam pengertian negara adalah
otoritas negara, bangunan negara, penerimaan negara dan sektor negara.14
Kemudian pengertian publik yang berkaitan dengan kebijakan
publik terdapat dalam strata kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak
bersifat spesifik dan sempit dan berada pada strata strategis. Sehingga
kebijakan publik berfungsi untuk pedoman untuk pembentukan kebijakan
dan keputusan khusus di bawahnya.15
Pengertian dari kebijakan publik menurut Samodra Wibawa16
adalah setiap keputusan yang dihasilkan dalam sistem politik sebuah
negara, provinsi, kabupaten bahkan hingga tingkat rukun tetangga dan
rukun warga. Lembaga-lembaga seperti PBB, ASEAN, EU juga termasuk
sebagai sistem politik. Dalam setiap sistem tersebut, mereka membentuk
keputusan yang ditujukan kepada “publik” masing-masing dan
menggunakan sumber daya publik yang mereka miliki.
B.2. Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik
Kebijakan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut17
:
1. Kebijakan publik pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai dan tidak
sekedar dibuat percuma, jika tidak memiliki tujuan maka kebijakan
tidak akan dibuat.
14
Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal.
16 15
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 8 16
Samodra Wibawa, Politik Perumusan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), hal. 3 17
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, hal. 23
25
2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, atau terpisah dari kebijakan lainnya.
Kebijakan yang dibuat akan berkaitan dengan kebijakan yang sudah ada
di masyarakat dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan
penegakan hukum.
3. Kebijakan merupakan tindakan yang sudah dilakukan pemerintah,
bukan untuk tindakan yang akan atau masih direncanakan oleh
pemerintah.
4. Kebijakan dapat bersifat positif yaitu untuk mengarahkan atau
menganjurkan suatu hal kepada masyarakat dan bersifat negatif yang
merupakan larangan kepada masyarakat.
5. Kebijakan harus dibuat dengan memiliki landasan hukum sehingga
memiliki wewenang untuk “memaksa” masyarakat untuk mematuhinya.
B.3 Dimensi Kebijakan Publik
Tri Widodo seperti yang dikutip dalam Rahayu Kusuma Dewi18
menjelaskan bahwa dimensi kebijakan publik memiliki dua segi, yang
antara lain adalah:
1. Dimensi proses kebijakan: membahas bagaimana proses pelaksanaan
pembentukan tersebut di mulai dari pencarian masalah, implementasi
kebijakan, memantau kebijakan, dan evaluasi kebijakan
2. Dimensi analisis kebijakan: sebuah kegiatan di mana kebijakan yang
akan dibuat dianalisis terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang
multidisiplin untuk penyusunan strategi kebijakan.
18
Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, hal. 20
26
B.4. Implementasi Kebijakan Publik
Dalam melaksanakan kebijakan publik tidak mudah, karena
kebijakan tersebut memiliki pengaruh terhadap masyarakat luas sehingga
para pembuat kebijakan harus menyesuaikan kebijakan tersebut dengan
pandangan dan latar belakang masyarakat yang beragam dan dalam
menerapkan satu kebijakan akan memiliki pro dan kontra. Pelaksanakan
kebijakan publik juga dapat disebut sebagai implementasi kebijakan
publik, yang merupakan sebuah tahap setelah kebijakan tersebut disahkan
sebagai peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan
merupakan kegiatan untuk memenuhi janji-janji yang tertulis dalam
kebijakan tersebut yang berbentuk program pemerintah yang memiliki
output yang nyata. Implementasi kebijakan juga dapat disebut sebagai
transaksi sumber daya, karena dalam pelaksanaannya, pemerintah harus
membentuk hubungan dengan berbagai macam pihak, dan juga harus
memiliki integrasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan
tersebut.
Alur dalam implementasi kebijakan diawali dengan output
kebijakan yang kemudian ditujukan kepada kelompok tertentu yang
berkaitan dengan kebijakan tersebut yang nantinya akan menimbulkan
akibat apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Kebijakan publik
memiliki dua pihak yang saling terkait yaitu pemerintah sebagai pembuat
kebijakan dan masyarakat sebagai implementator kebijakan. Namun
pemerintah juga dapat menjadi implementator kebijakan seperti contohnya
27
lembaga legislatif ketika membuat undang-undang yang berisi mengenai
persoalan implementasi, lalu juga lembaga yudikatif dapat menjadi
implementator misalnya apabila berkaitan dengan undang-undang tentang
kejahatan, terorisme, narkoba dan sebagainya. Selain lembaga negara,
yang berperan sebagai implementator adalah kelompok kepentingan dan
penekan, dan organisasi masyarakat.
Dalam implementasi kebijakan publik menggunakan dua
pendekatan yaitu top-down dan bottom-up. Top-down umumnya berfungsi
ketika memilih kebijakan apa yang akan dibahas, mempelajari sebuah
kebijakan untuk melihat tujuan dari kebijakan tersebut, mengetahui
dengan cara apa agar sebuah kebijakan dapat tepat sasaran dan
dilaksanakan dengan benar, mengetahui apakah sebuah kebijakan dapat
diterima dan bermanfaat bagi kelompok terkait, serta dampak apa yang
muncul setelah sebuah kebijakan dilaksanakan. Sedangkan pendekatan
bottom-up dilaksanakan dengan melakukan pemetaan stakeholder,
mencari tahu pemahaman aktor yaitu pemerintah, kelompok penekan dan
kelompok sasaran mengenai sebuah kebijakan dan kepentingan di dalam
kebijakan tersebut, mencari jaringan antara aktor level bawah dan level
atas, melakukan pemetaan dari level terendah hingga tertinggi.19
19
Eko Handoyo, Kebijakan Publik, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang dan Widya Karya, 2012), hal. 93-101
28
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik
Menurut George C. Edwards dalam Subarsono20
mengemukakan
empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu:
a. Komunikasi
Keberhasilan sebuah kebijakan mengharuskan pelaku kebijakan
untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam
mengimplementasikan sebuah kebijakan, komunikasi tidak hanya
dilakukan pada pelaksana kebijakan melainkan juga pada sasaran dan
pihak terkait. Informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan
harus jelas, mudah dipahami dan konsisten agar kebijakan tersebut
dapat berjalan dengan baik.
b. Sumber Daya
Sumber daya menjadi hal yang penting dalam pengimplementasian
sebuah kebijakan, karena meskipun komunikasi telah dijalankan dengan
baik namun tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, maka
implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya
dapat berwujud sumber daya manusia dan non manusia. Jika dalam
implementasi kebijakan tidak memiliki sumber daya, maka kebijakan
tersebut hanya menjadi dokumen saja.
c. Disposisi
Hal ketiga yang menjadi faktor penting dalam pelaksanaan
kebijakan adalah sikap dari pelaksana kebijakan ketika menjalankan
20
Agustinus Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi , hal. 90
29
suatu kebijakan, jika ia memiliki disposisi yang baik maka kebijakan
yang dijalankan juga akan baik.
d. Struktur Birokrasi
Yang keempat adalah struktur birokrasi di mana menjadi salah satu
badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi tidak hanya dalam
struktur pemerintahan, melainkan juga pada instansi lain yang memiliki
keterkaitan dengan kebijakan yang sedang dijalankan. Pengaruh dari
struktur birokrasi cukup signifikan dalam pelaksanaan sebuah
kebijakan.
C. Kerangka Pikir
Pengelolaan limbah elektronik menjadi salah satu permasalahan
sampah yang tidak dapat diabaikan, dan harus mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah. Keberadaan limbah elektronik yang semakin
meningkat seiring kemajuan teknologi ditambah dengan potensi bahaya
yang dimilikinya menjadi alasan diperlukannya upaya nyata untuk
mengatasi permasalahan ini, dan untuk pengelolaan limbah elektronik
masih banyak yang tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat
memunculkan pencemaran lingkungan. Hingga pada tahun 2017, Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta membentuk sebuah program pengelolaan
limbah elektronik yang dinamakan Gerakan Pengumpulan Limbah
Elektronik (E-Waste) yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran
lingkungan dan mengurangi jumlah elektronik di DKI Jakarta, meskipun
program ini hanya sebatas pada wewenang untuk mengumpulkan saja
30
kemudian limbah elektronik yang didapatkan lalu diserahkan ke pihak
ketiga untuk diolah.
Meskipun program ini menjadi sebuah inovasi bagi Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, namun dalam penelitian ini berusaha untuk
menjawab dan menjelaskan mengenai dari sisi mana program ini dapat
dikategorikan sebagai inovasi dengan menggunakan indikator-indikator
inovasi. Serta menjabarkan mengenai proses inovasi yang dilakukan dalam
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) dengan
menggunakan prinsip inovasi.
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) sudah
berjalan selama 2 tahun, namun pada pelaksanaannya terdapat berbagai
hambatan yang menyebabkan program ini tidak mampu berjalan secara
efektif. Sehingga dalam penelitian ini juga menjawab mengenai hal apa
saja yang muncul dalam pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah
Elektronik (E-Waste) yang dapat menyebabkan program ini belum
terlaksana secara maksimal dengan menggunakan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
Skripsi ini menggunakan kerangka teoretis dari teori inovasi dan
kebijakan publik dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan publik agar dapat melihat dan membahas secara
jelas pada Bab IV mengenai inovasi pengelolaan limbah elektronik dan
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah
elektronik di tahun 2017-2019.
31
INOVASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN LIMBAH (Studi pada Pengelolaan Limbah
Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2017-2019)
Inovasi Kebijakan Pengelolaan
Limbah Elektronik
1. Indikator Inovasi
2. Prinsip Inovasi
Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengelolaan Limbah
Elektronik
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Gambar II.1
Kerangka Pikir
32
BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Profil Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terbentuk pada tahun 2017
yang merupakan hasil peleburan dari Dinas Kebersihan dan Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta.1 Dinas Lingkungan
Hidup DKI Jakarta terletak di Jalan Mandala V No. 67, Cililitan, Kramat
Jati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13640.2
Tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tertera dalam
Pergub No. 284 Tahun 2016 tentang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jakarta, Pergub No. 399 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Kebersihan
Badan Air, Pergub No. 398 Tahun 2016 tentang Unit Laboratorium
Lingkungan Hidup Daerah dan Pergub No. 400 Tahun 2016 tentang Unit
Pengelola Sampah Terpadu.3
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki 24 program
prioritas yang antara lain adalah4:
1. Penyusunan RPPLH, KLHS Pantura dan KLHS RPJMD.
2. Penyusunan RPJMD.
1 Hasil wawancara dengan Rosa Ambarsari, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 Dinas
Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI
Jakarta. 2 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3
Agustus 2019 3 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3
Agustus 2019 4 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3
Agustus 2019
33
3. Penyusunan status lingkungan hidup daerah.
4. Pengelolaan informasi lingkunga dan kebersihan.
5. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
6. Pengurangan dan penanganan sampah.
7. Penanganan limbah B3 dari fasilitas kesehatan tingkat dasar,
kegiatan usaha skala kecil dan rumah tangga.
8. Pengembangan pengelolaan kebersihan.
9. Pemantauan kualitas lingkungan.
10. Penilaian dokumen lingkungan.
11. Konversi penggunaan BBM ke BBG untuk kendaraan
operasional dinas.
12. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor.
13. Penanganan pengaduan kasus lingkungan dan kebersihan.
14. Pengawasan pencemaran lingkungan terhadap kegiatan usaha.
15. Penegakkan hukum terhadap pelanggar peraturan lingkungan
dan kebersihan.
16. Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan dan kebersihan.
17. Pengembangan kemitraan lingkungan dan kebersihan.
18. Pengembangan bank sampah.
19. Pelaksanaan program Adipura, Adiwiyata, program Kampung
Iklim, Kalpataru, dan Saka Kalpataru.
20. Pengembangan peningkatan peran dunia usaha dalam
pengelolaan lingkungan dan kebersihan.
34
21. Peningkatan penanganan sampah di badan air.
22. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA.
23. Peningkatan pelayanan uji laboratorium lingkungan.
24. Peningkatan penerimaan retribusi.
Struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
mengalami perubahan pada bulan Juli 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan melantik Andono Warih sebagai Kepala Dinas Lingkungan
Hidup DKI Jakarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Air
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, berikut merupakan struktur
organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta5:
a. Kepala Dinas.
b. Wakil Kepala Dinas.
c. Sekretariat yang terbagi atas Subbagian Umum, Subbagian
Kepegawaian, Subbagian Perencanaan Anggaran dan Subbagian
Keungan.
d. Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan yang terbagi atas Seksi
Perencanaan Teknis Lingkungan dan Kebersihan, Seksi
Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan, Seksi Mitigasi
dan Adaptasi Perubahan Iklim.
e. Bidang Pengelolaan Kebersihan yang terdiri dari Seksi Pengelolaan
Sampah, Seksi Pengelolaan Limbah B3, dan Seksi Pengendalian
Kebersihan.
5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup, pasal 4, ayat (1)
35
f. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang terbagi atas Seksi
Pemantauan Kualitas Lingkungan, Seksi Pencegahan Dampak
Lingkungan, Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
g. Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum yang terdiri dari Seksi
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Seksi Pengawasan
Lingkungan dan Kebersihan, dan Seksi Penegakkan Hukum.
h. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri dari Seksi Pengadaan, Seksi
Penyimpanan dan Penyaluran serta Seksi Pemeliharaan.
i. Bidang Peran Serta Masyarakat yang terbagi atas Seksi Pengembangan
Peran Serta Masyarakat, Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat,
dan Seksi Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan.
j. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi.
k. Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi.
l. Unit Pelaksana Teknis.
m. Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan.
n. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada 13 Desember 2017, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
mendapatkan sertifikat Quality Management System dari Management
Systems Assessment6:
6 Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, https://lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses 3
Agustus 2019
36
Gambar III.1 & III. 2
Sertifikat Quality Management System
Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,
https://lingkunganhidup.jakarta.go.id
B. Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
B.1. Latar Belakang Munculnya Gerakan Pengumpulan Limbah
Elektronik (E-Waste)
Limbah elektronik (e-waste) adalah barang atau peralatan elektrik
dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya & tidak
lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik
mengandung berbagai macam material yang sebagian besar diklasifikasi
sebagai bahan berbahaya dan beracun, seperti logam berat, PVC, PCB, dll
37
sehingga membahayakan kesehatan maupun lingkungan apabila dilakukan
penanganan yang salah.7
Penanganan dan pengolahan limbah elektronik yang tidak tepat
misalnya untuk mendapatkan logam-logam berharga, dengan cara
pembakaran kabel-kabel, penambahan cairan kimia konsentrasi tinggi,
sangat berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan melalui udara, air
dan tanah dan mengancam kesehatan manusia disekitarnya. Oleh karena
limbah elektronik memiliki potensi bahaya dan racun dan sangat berbeda
perlakuannya dengan sampah domestik maka pengelolaannya harus
dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan.8
Kehidupan masyarakat di perkotaan seperti di Jakarta sangat
tergantung dengan barang-barang elektronik, cepatnya kemajuan teknologi
serta gaya hidup masyarakat menyebabkan tingginya kebutuhan akan
barang-barang elektronik tersebut. Di sisi lain barang elektronik
mempunyai masa pakai yang terbatas dan pada saatnya tidak bisa atau
tidak ingin digunakan lagi oleh pemiliknya, hal ini mengakibatkan potensi
limbah elektronik (e-waste) yang dihasilkan diperkotaan menjadi sangat
tinggi.9
7 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 8 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 9 Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019
38
Disebabkan 2 (dua) hal tersebut, bahwa limbah elektronik (e-
waste) mengandung Bahan Berbahya dan Beracun (B3) dan volume
limbah elektronik (e-waste) sangat tinggi di DKI Jakarta, maka diperlukan
penanganan yang tepat.10
Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menginisiasi Gerakan
Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) yang didasarkan pada Instruksi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 28 tahun 2017
tentang Pengumpulan Limbah Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup dan Penghuni Rumah Susun Dinas Lingkungan
Hidup. Limbah elektronik yang telah terkumpul akan diolah secara tepat
oleh pihak yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia. Pengumpulan limbah elektronik dari
warga DKI Jakarta dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk
sementara waktu dan Dinas Lingkungan Hidup akan bekerjasama dengan
pihak yang tepat untuk pengolahan lanjutannya.11
B.2. Tujuan dan Manfaat Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik
(E-Waste)
Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang
10
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 11
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019
39
No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, maka pelaksanaan
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) bagi warga DKI
Jakarta, memiliki tujuan12
:
1. Agar warga DKI Jakarta mendapatkan pemahaman tentang limbah
elektronik (e-waste) dengan tepat.
2. Memudahkan warga DKI Jakarta mengumpulkan limbah elektronik (e-
waste) miliknya
Sedangkan manfaat dari Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik
(e-waste) bagi warga DKI Jakarta adalah untuk mengurangi potensi
pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh e-waste sehingga warga
mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.13
B.3. Pelaksanaan Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-
waste)
Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (e-waste) bagi warga
DKI Jakarta, selain memberikan edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat DKI, juga memberikan kemudahan bagi warga yang ingin
mengumpulkan limbah elektroniknya (e-waste).14
Edukasi dan sosialisasi
telah dilaksanakan sejak tahun 2017 kepada masyarakat DKI melalui event
Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sudirman-Thamrin, penghuni rumah
12
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 13
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 14
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019
40
susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asrama-asrama Dinas
Lingkungan Hidup, sekolah-sekolah Adiwiyata, perusahaan-perusahaan
swasta dengan target karyawan/wati perusahaan, petugas-petugas yang
beroperasi di dipo-dipo/TPS sampah.15
Selain itu edukasi dan sosialisasi juga dilakukan melalui sosial
media resmi Dinas Ligkungan Hidup dan juga dibantu oleh Komunitas
EWaste-RJ dalam membagi informasi dan program Gerakan Pengumpulan
Limbah Elektronik (e-waste).16
Adapun kemudahan yang diberikan kepada
warga DKI dalam pengumpulan limbah elektronik adalah dengan
menempatkan dropbox (wadah) e-waste di halte TransJakarta, di stasiun
kereta api, dan di event Hari Bebas Kendaraan Bermotor,17
serta di
beberapa tempat seperti yang tertera pada gambar di bawah ini:
Gambar III.3
Lokasi Dropbox Limbah Elektronik di DKI Jakarta
Sumber: Twitter Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (@dinaslhdki)
15
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 16
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 17
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019
41
Selain penempatan dropbox yang bisa menampung limbah
elektronik (e-waste) berukuran kecil, Dinas Lingkungan Hidup juga
memberikan pelayanan jemput gratis e-waste bagi warga DKI Jakarta yang
mempunyai limbah elektronik (e-waste) berukuran besar. Pendaftaran
jemput gratis e-waste dapat dilakukan secara online melalui website Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.18
Berikut adalah prosedur
pendaftaran penjemputan e-waste yang dapat dilakukan oleh warga DKI
Jakarta:
Gambar III.4
Prosedur Penjemputan Limbah Elektronik bagi Warga DKI Jakarta
Sumber: Twitter Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (@dinaslhdki)
Proses pengumpulan limbah elektronik selain dengan
menggunakan dropbox dan penjemputan, Dinas Lingkungan Hidup DKI
Jakarta juga memiliki Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup atau „Sapel‟
yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan limbah B3 rumah tangga yang
18
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019
42
termasuk di dalamnya limbah elektronik, pengumpulan yang dilakukan
setiap hari Jum‟at.
“Sebenarnya sih ada tiga, satu drop box itu ada sekitar beberapa yang sudah
tersebar, layanan jemput, ada satu lagi yang setiap hari Jumat itu Satuan
Pelaksana Lingkungan Hidup itu ngumpulin ke Dinas LH, jadi Dinas LH itu
punya staff sampai tingkat kecamatan, nah kami bilangnya „Sapel‟
Kecamatan, itu dia akan mengumpulkan limbah b3 rumah tangga setiap hari
Jumat, termasuk e-waste, tapi tidak hanya e-waste, ada yang baygon dan
sebagainya itu ada juga.”19
B.4. Hasil Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste) oleh
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Pada tahun 2017 limbah elektronik (e-waste) yang telah terkumpul
dari warga DKI Jakarta adalah: 1250 buah handphone bekas dan 5,3 ton
limbah elektronik lainnya, seperti kulkas, TV, AC, komputer, laptop,
printer, dan lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017
bekerjasama dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah (PPLi) dan PT. Mukti
Mandiri Lestari dalam pengolahan limbah elektronik tersebut.20
Kemudian di tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama
dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa untuk pengelolaan limbah
elektronik. Sampai saat ini limbah elektronik yang telah di kelola
sebanyak 8,25 ton dari berbagai jenis limbah elektronik (e-waste).21
19
Hasil wawancara dengan Rosa Ambarwati, Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Kamis 25 Juli 2019, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup
DKI Jakarta 20
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 21
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019
43
Dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 seluruh
limbah elektronik yang telah dikelola dengan cara yang tepat oleh pihak
yang mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebanyak 13,55 ton dan 1.250 buah HP bekas.22
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,
pengumpulan limbah elektronik yang dilakukan pada tahun 2019 sejak
bulan Januari-Juni khusus untuk di halte Transjakarta adalah sebagai
berikut23
Tabel III.1
Rekapitulasi Pengumpulan Limbah Elektronik di Halte Transjakarta pada Januari-
Juni 2019
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa halte Transjakarta
yang memiliki pengumpulan limbah elektronik tertinggi pada bulan
Januari hingga Juni 2019 adalah halte Ragunan sebesar 929 dan yang
22
Data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mengenai Gerakan Pengumpulan Limbah Elektronik (E-Waste), diperoleh 6 Agustus
2019 23
Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengenai Rekapitulasi Pengumpulan
Limbah Elektronik Bulan Januari-Juni 2019, diperoleh 25 Juli 2019
No Halte Bulan
Jumlah Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Cawang UKI 80 171 22 72 0 56 401
2 Kampung Melayu 37 70 92 158 100 62 519
3 Matraman 0 0 0 13 0 95 108
4 Senen 0 0 0 94 99 131 324
5 Kota 0 0 0 2 0 125 127
6 Harmoni 146 66 151 165 109 0 637
7 Bundaran HI 0 0 0 0 0 60 60
8 Tendean 0 0 0 79 100 132 311
9 Blok M 0 0 0 64 80 80 224
10 Ragunan 166 141 80 150 196 196 929
Jumlah 429 448 345 797 684 937 3640
44
terendah adalah halte Bundaran Hotel Indonesia sebesar 60. Kemudian
untuk pengumpulan limbah elektronik tertinggi dari kesepuluh halte
Transjakarta berada pada bulan Juni yang berjumlah 937.
Kemudian untuk data pengumpulan limbah elektronik pada tahun
2019 di bulan Januari-Juni khusus untuk Stasiun Cikini adalah24
:
Tabel III.2
Rekapitulasi Limbah Elektronik di Stasiun Cikini pada Januari-Juni 2019
Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta
Tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan limbah elektronik
tertinggi di Stasiun Cikini untuk bulan Januari hingga Juni 2019 adalah di
bulan April sebesar 428 dan pengumpulan terendah berada di bulan Mei
sebesar 353.
Kemudian berikut adalah data mengenai pengumpulan limbah
elektronik di kelima kota administrasi di DKI Jakarta untuk bulan Januari
hingga Juni tahun 201925
: