Upload
aprianing-y-dwi
View
75
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Seberapa besar insentif sangat berpengaruh dengan kinerja yang dilakukan oleh para juru pungut demi tingginya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Citation preview
USULAN PENELITIAN
EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK BAGI JURU PUNGUT PBB–P2
(PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN
PERKOTAAN) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MALANG
diajukan
Oleh:
YUNIADI MAYOWAN, S.Sos. MAB
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014
Lembar
Pengesahan Usulan Penelitian
No Materi Pokok Keterangan01 Judul Efektivitas Insentif Pajak bagi Juru Pungut PBB-P2 (Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang
02 Bidang Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan03 Lokasi Penelitian Kabupaten Malang04 Peneliti Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB05 NIP 19750614 200812 1 00206 Gol/Jabatan IIIb/Penata Muda Tingkat I07 Jenis Kelamin Laki-laki08 Universitas Brawijaya Malang09 Fakultas/Jurusan Ilmu Administrasi / Adm. Bisnis11 Alamat Kantor Jl. MT. Haryono 163 Malang 65145
Tlp. (0341.553737)12 Sumber Dana DPP-SPP FIA-Unibraw Tahun 201313 Lama Penelitian 4 bulan14 Total Dana
Dibutuhkan Rp. 3.500.000,-
15 Sedang Melakukan Penelitian
Tidak
Malang, September 2014
Menyetujui:
Ketua BPP FIA-Unibraw, Yang Mengajukan,
Dr. M. Makmur, M.S Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB
Nip.19511028 198003 1 002 Nip. 19750614 200812 1 002
Mengetahui:
Dekan,
Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
Nip. 19610905 198601 1 002
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang...................................................................................................1
B. Perumusan Masalah..........................................................................................1
C. Tujuan Penelitian...............................................................................................3
D. Manfaat Penelitian.............................................................................................3
E. Tinjauan Teori....................................................................................................4
F. Metode Penelitian..............................................................................................4
G. Kebutuhan Dana dan Sumber Dana Penelitian..............................................23
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.......................................................................23
I. Daftar Pustaka...................................................................................................24
Judul : Efektivitas Insentif Pajak bagi Juru Pungut PBB-P2 (Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan) terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Malang
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar pendapatannya
berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat dominan dalam
pembangunan negara ini. Hal ini dikarenakan fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi
budgetair dimana hasil dari pajak itu nanti akan digunakan untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan dan belanja negara.
Karena pentingnya pajak bagi keberlangsungan hidup negara, maka pemerintah
kita telah mengupayakan menggali sumber-sumber yang dapat memberikan
pendapatan negara melalui pembebanan pajak di dalamnya.
Dengan semakin meningkatnya target penerimaan pajak di Indonesia,
maka Pemerintah melakukan berbagai tindakan agar target tersebut dapat
dicapai. Salah satu pajak yang berperan dalam pencapaian target ini adalah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebab tiap-tiap warga negara pasti memiliki
rumah dan/atau tanah sebagai tempat tinggalnya. Hal inilah yang dimanfaatkan
pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak. Selanjutnya, agar tidak
terbebani dengan pembagian hasil antara pusat dan daerah, pemerintah pusat
telah membuat sebuah kebijakan tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni
mengalihkan Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan pemerintah pusat mengurusi masalah
Pajak Bumi dan Banguan sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan
(PBB-P3). Karena pembagian tersebut yang harus menjadi catatan pemerintah
daerah adalah pemaksimalan penerimaan pajak untuk kepentingan daerahnya
sendiri perlu ditingkatkan mengingat subsidi atau Dana Bagi Hasil yang biasanya
bisa didapat dari pemerintah pusat kini akan berkurang sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Untuk itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) akan mengumpulkan penerimaan dari berbagai potensi yang menjadi
Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu pendapatan
1
yang ada dalam Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak itulah yang nantinya yang akan
menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) tidak dapat
berjalan lancar apabila tidak tidak ada kerjasama antara pihak Wajib Pajak
dengan pihak yang memungut, walaupun sebenarnya pajak tersebut dapat
dibayarkan langsung oleh Wajib Pajak ke Bank-Bank Persepsi atau Bank Jatim
apabila dalam lingkup Provinsi Jawa Timur.
Salah satu contoh pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah berupa Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang terdapat
pihak-pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan pemungutannya, sehingga Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang tidak berjalan
sendiri. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang
dibantu oleh Pemerintah Kecamatan dan Aparat Desa untuk memungut Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah kerja
baik di tingkat kecamatan atau desa. Pemerintah Kecamatan memiliki kewajiban
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Wajib Pajak
di kecamatannya yang diperolehnya dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Malang kepada pemerintah desa sesuai dengan
alamat Wajib Pajak dalam SPPT tersebut. Selanjutnya, pemerintah desa melalui
Kepala Dusun (Kasun) memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) tersebut kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembayaran
dapat dibayarkan melalui Bendahara Desa ataupun langsung ke Kecamatan atau
Bank Jatim.
Setiap desa di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Malang akan memiliki
target sendiri-sendiri dalam rangka membantu pemaksimalan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Malang sesuai dengan kemampuan daerahnya. Hal inilah
yang membuat nilai baku dari satu kecamatan dengan kecamatan yang lain
berbeda. Atas kewajiban dan jasa pemerintah desa yang telah bersedia
membantu melaksanakan pemungutan pajak di desanya, maka desa tersebut
berhak atas pemberian dana bagi hasil atau sering disebut dengan Insentif Pajak
sebagai upah pungut dengan besar persentase tertentu dari Nilai Baku.
Sehingga, masing-masing kecamatan akan mendapatkan insentif pajak dengan
2
jumlah yang berbeda-beda. Nilai Baku itu sendiri adalah jumlah penerimaan yang
telah didapat dari masing-masing desa.
Namun, pada kenyataannya pemberian dana bagi hasil atau insentif
tersebut terkadang tidak sesuai dengan prosedur dan besaran yang telah
ditentukan. Berdasarkan pengalaman dari aparat desa, insentif pajak diberikan
tidak tepat waktu dan pemberiannya hanya sekadarnya (Jaitun, 2013). Hal inilah
yang membuat penulis ingin ketahui tentang faktor-faktor apa sajakah yang
mempengaruhi besar kecilnya pemberian insentif pajak di Kabupaten Malang.
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kejelasan prosedur pemberian insentif
pajak bagi Pihak Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Malang.
B. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pemberian insentif pajak atas nilai baku dari Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten
Malang?
2. Bagaimana efektivitas biaya pungut atau insentif pajak yang diberikan
kepada juru pungut terhadap pendapatan pajak yang diterima oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang sebagai
upaya pemaksimalan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui prosedur pemberian insentif pajak atas nilai baku dari
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada
Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui efektivitas biaya pungut atau insentif pajak yang diberikan
kepada juru pungut terhadap pendapatan pajak yang diterima oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang sebagai
upaya pemaksimalan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang
D. Manfaat Penelitian
Sebagai tambahan wacana bagi pembaca dalam bidang perpajakan khususnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan untuk
menambah karya di bidang perpajakan.
3
E. Tinjauan Teori
1. Insentif
Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk
bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai
pendapatan ekstra diluar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian
insentif dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan
keluarga mereka. Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk
menggambarkan rencana-rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara
langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai atau
profitabilitas organisasi. Kompensasi dan insentif mempunyai hubungan yang
sangat erat, dimana insentif merupakan komponen dari kompensasi dan
keduanya sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
secara keseluruhan.
Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan
tertentu yang prestasinya diatas prestasi standar. Insentif merupakan alat yang
dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi (Anwar
Prabu:2002). Sedangkan menurut (Mutiara S Panggabean:2002) insentif
merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi
melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat
mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih
menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa insentif adalah segala sesuatu yang diberikan kepada
seseorang sebagai balas jasa atas kinerjanya yang melebihi target yang telah
ditentukan.
2. Pajak
a. Pengertian Pajak
Definisi pajak bagi setiap orang berbeda-beda dan tidak sedikit
pula para ahli yang mengemukakan definis pajak itu sendiri. Salah satu
ahli mengemukakan pendapat tentang pajak yaitu S.I Djajadiningrat
(Resmi,2003) adalah sebagai berikut:
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
4
sebagi hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serat dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”
Sedangkan menurut salah satu landasan hukum perpajakan yaitu
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
No. 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Pembagian Pajak berdasarkan Pihak yang Memungut
Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein
(2005:5) dijelaskan bahwa menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi
menjadi dua yaitu pajak negara (pusat) dan pajak daerah.
1. Pajak Negara (Pusat)
Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan
untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.
a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak : Pajak Penghasilan, PPN
(penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai dan
Bea Lelang
b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)
2. Pajak Daerah
Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten
maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing
dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah
masing-masing.
a. Pajak-pajak tingkat Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah (Pulasi),
Pajak ijin penangkapan ikan di wilayahnya.
b. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya: Pajak atas
pertunjukkan dan keramaian umum, pajak atas reklame, pajak
anjing, pajak atas kendaraan tidak bermotor, pajak pembangunan,
5
pajak radio, pajak jalan, pajak bangsa asing, pajak potong hewan,
dan lain-lain
c. Macam-macam pajak yang lain: Bea Jalan/Jembatan, Bea
Pangkalan, Bea Penambangan, Uang sempadan/ijin bangunan,
Uang atas penguburan, retribusi jembatan timbang, retribusi pasar
dan retribusi lainnya.
c. Fungsi Pajak
Menurut Erly Suandy (2011:12), fungsi pajak dibedakan menjadi 2
fungsi, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas
negara,dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat
baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik deengan tujuan
tertentu.
d. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah
berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda)
untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah
(Mardiasmo, 2002).
Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah
kontribusi wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah
Daerah yang dapat dipaksakan pemungutannya dan diatur oleh
perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapat kontribusi
secara langsung, tetapi dari penerimaan Pajak Daerah tersebut
digunakan untuk membiayai kepentingan Pemerintah Daerah tersebut.
6
Adapun ciri-ciri pajak daerah antara lain:
a. Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-
undangan.
b. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang
menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak
daerah.
c. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi
kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat
dikenakan sanksi (pidana dan denda).
d. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah
dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan.
e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
e. Jenis-Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibedakan
menjadi dua yaitu Pajak Provinsi yang terdiri atas:
1. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas
kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak ataspenyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibatperjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaanyang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah,warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak yang
dikenakan atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan
atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk
bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.
Yang kedua adalah pajak kabupaten/kota yang terdiri atas:
7
1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah
kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan
hiburan.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan adala pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber di
alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker di
luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatanpengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
11.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8
UU 34/2000 UU 28/2009
1.Pajak Hotel
2.Pajak Restoran
3.Pajak Hiburan
4.Pajak Reklame
5.Pajak Penerangan Jalan
(PPJ)
6.Pajak Parkir
7.Pajak Pengambilan Bahan
Galian Gol. C
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
(perubahan nomenklatur)
8. Pajak Air Tanah
(pengalihan dari Prov)
9. Pajak Sarang Burung
Walet (baru)
10. PBB Pedesaan &
Perkotaan (baru)
11. Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
(baru)
Tabel 1. Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34 Tahun
2000 dengan UU N. 28 Tahun 2009
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
a. Pengertian
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota,
sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau
9
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman
dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan
dengan kompleks Bangunan tersebut
b. jalan tol
c. kolam renang
d. pagar mewah
e. tempat olahraga
f. galangan kapal, dermaga
g. taman mewah
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan
i. menara
b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Semua benda atau bangunan yang termasuk dalam pengertian
bumi dan/atau bangunan akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaaan dan Perkotaan. Namun, menurtu Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat Objek
Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah objek pajak yang:
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis
dengan itu
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
aasa perlakuan timbal balik
f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
10
c. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan
d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Dengan menggunakan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak yang penetapannya sesuai
dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota masing-masng,
sehingga kita dapat menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang kita miliki. Adapun Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) yang akan dikalikan dengan tarif adalah sesuai dengan Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP), dimana besarnya NJOP ditentukan setiap 3
(tiga) tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya dan dilakukan
oleh Kepala Daerah atas penetapannya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dan
ditetapkan dengan Peraturan Darah. Dibawah ini terdapat tabel
perbedaan PBB P2 yang terdapat dalam UU PBB dengan yang terdapat
dalam UU PDRD.
UU PBB UU PDRD
Subjek Orang atau Badan yang
secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi,
dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki,
menguasa dan/atau
memanfaatkan atas
bangunan
Sama
(Pasal 78 ayat 1 & 2)
11
(Pasal 4 Ayat 1)
Objek
Bumi dan/atau bangunan
(Pasal 2)
Bumi dan/atau bangunan,
kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan,
perhutanan, dan
pertambangan (Pasal 77
Ayat 1)
Tarif
Sebesar 0,5%
(Pasal 5)
Paling Tinggi 0,3%
(pasal 80)
NJKP
20% s.d. 100% (PP 25
Tahun 2002 ditetapkan
sebesar 20% atau 40%)
(Pasal 6)
Tidak Dipergunakan
NJOPTK
P
Setinggi-tingginya Rp12
Juta
(Pasal 3 Ayat 3)
Paling Rendah Rp10 Juta
(Pasal 77 Ayat 4)
PBB
Terutang
Tarif x NJKP x (NJOP-
NJOPTKP)
0,5% x 20% x (NJOP-
NJOPTKP) atau
0,5% x 40% x (NJOP-
NJOPTKP) (Pasal 7)
Max: 0,3% x (NJOP-
NJOPTKP)
(Pasal 81)
Keterangan:
DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 sampai 31
Desember 2013 sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota
12
berdasarkan Perda. Namun mulai tahun 2014 pengelolaan PBB
menjadi tanggung jawab Kab/Kota.
Tabel 2. Perbandingan PBB P2 ada Undang-Undang PBB dengan
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Sumber-Sumber Pendapatan
Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah
yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode
anggaran tertentu. Pendapatan ini berasal dari dana perimbangan pusat
dan daerah, juga yang bersal daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli
daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah yaitu
sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Sedangkan menurut (Mardiasmo,2002), pendapatan asli daerah
adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi
daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil sebuah
kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
pendapatan yang benar-benar berasal dari sektor-sektor pajak daerah di
wilayahnya beserta retribusinya juga hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Adapun yang termasuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 adalah:
1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai
badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan
13
pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untu pengeluaran
umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang
pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.
2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena
memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha
atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah
mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada
imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan
formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar,
merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol,
dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi
permintaan anggota masyarakat.
3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan
pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang
berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran
belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah
yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan,
maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang
bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa,
menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan
perekonomian daerah.
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan
yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah,
pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah
mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk
melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam
kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau
memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
5) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari
penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan,
perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea
14
perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri
atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
6) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah
dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah
yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.
Tidak hanya daerah yang memiki sumber pendapatan, tiap-tiap
desa juga memiliki sumber pendapatan diantaranya:
1. Pendapatan Asli Desa
2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kab/Kota Minimal 10% ke Desa
3. Retribusi Kab/Kota ke Desa
4. Bagiam dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
minimal 10% untuk desa untuk Anggaran Dana Desa (ADD).
Termasuk Dana Peirmbangan diantaranya adalah dana bagi hasil
pajak, dana hasil sumber daya alam, dana alokasi umum setelah
dikurangi belanja pegawai. Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/kota. Adapun Dana Perimbangan untuk
ADD yaitu:
1. Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari PBB dan BPHTB.
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang berasal dari
Kehutan dan Perikanan; Pertambangan Umum;
Pertambangan Minyak Bum; Pertambangan Gas Bumi;
Pertambangan Panas Bumi.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) yang minimal 10% setelah
dikurangi belanja pegawai.
4. Bantuan dari pusat-provinsi-kabupaten/kota
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
5. Tugas Para Pihak yang terkait dalam Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Berikut beberapa pihak yang terkait dengan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
15
1. Pemerintah Pusat (DJP dan DJPK)
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dipikul bersama oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK). DJP bertugas dan bertanggung jawab dalam
memberikan Pemerintah Daerah hasil kompilasi berupa:
a. Peraturan Pelaksanaan PBB-P2
b. Standard Operating Procedure (SOP) terkait PBB-P2
c. Struktur, tugas, dan fungsi organisasi Direktorat Jenderal Pajak
terkait pemungutan PBB-P2
d. Data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya
e. SK Menkeu mengenai Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) yang berlaku dalam kurun wakti 10 tahun sebelum
tahun pengalihan
f. Salinan Peta Desa/Kelurahan, Peta Blok, dan Peta Zona Nilai
Tanah dalam bentuk softcopy
g. Salinan basis data PBB-P2 sebelum Tahun Pengalihan
h. Salinan Sistem Aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya
Sedangkan untuk tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJBK) adalah:
a. menggandakan hasil kompilasi tersebut untuk kemudian
diserahkan kepada Pemerintah Daerah
b. melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan pengalihan
kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.
2. Kementerian Dalam Negeri
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan
bersama oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Keuangan
Daerah, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan dalam bentuk:
a. penyiapan pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah
daerah
b. pemberian bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan teknis,
dan
c. pelaksanaan supervisi dalam rangka pengalihan kewenangan
pemungutan PBB-P2
16
3. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:
a. Sarana dan prasarana
b. Struktur organisasi dan tata kerja
c. Sumber Daya Manusia (SDM)
d. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP
e. Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan
Pajak, perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat
Pembuat Akta Tanah
f. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset yaitu merupakan pelaksana Otonomi Daerah
dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokok:
a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati dengan
bidang tugasnya
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang
berbentuk database serta analisis data untuk menyusun program
kegiatan
b. Perencanaan strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset
c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset
17
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset
f. Pelaksanakan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset
g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset
h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset
i. Pembinaan pada UPTD
j. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
k. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD)
l. Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Pelaksanaan pungutan
Pendapatan Daerah
m. Penetapan Surat Penyedia Dana (SPD)
n. Penyiapa pelaksanaan pinjaan dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintaha daerah
o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
p. Penyajian informasi keuangan daerah, dan
q. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah
Selain itu dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Malang memiliki bagian-bagian sebagai
berikut:
1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset
18
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
3. Kepalas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD)
4. Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian
Tabel 3. Matriks Persiapan Pemerintah Daerah Terkait Pengelolaan PBB-P2
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2006), penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.
Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau
organisasional), kejadian atau prosedur. Tujuan dari penelitian deskriptif ini
adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena
yang diselidiki (Nasir, 2003).
19
Berdasar pendapat-pendapat di atas maka penulis beranggapan bahwa
penggunaan metode deskrpitif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode
yang paling tepat untuk menjangkau pemasalahan secara mendalam yang
sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Informan
Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling (bertujuan), yaitu
pengambilan subyek sebagai informan penelitian yang didasarkan kepada
adanya tujuan atau kriteria tertentu. purposive sampling yaitu teknik dimana
peneliti memilih informan yang dianggap tahu untuk menjadi sumber data yang
mantap. Sehingga peneliti memilih satu informan kunci, yaitu Kepala DPPKA
(Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset) karena dari pihak ini
peneliti dapat mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di masing-masing kecamatan yang
ada di Kabupaten Malang serta mengetahui secara menyeluruh mengenai
bagaimana prosedur pemberian insentif pajak bagi para juru pungut. Sedangkan
untuk informan utama, peneliti menetapkan dua informan yaitu para juru pungut
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan
Tajinan dan Kecamatan Gondanglegi karena beliau yang secara langsung
merasakan dan melaksanakan tugas dalam pemungutan PBB-P2 serta
menerima insentif pajak atas pencapaian target dalam memungut PBB-P2, dan
peneliti menetapkan dua informan pendukung yaitu camat Kecamatan Tajinan
dan Kecamatan Gondanglegi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam
mengkoordinir pembayaran PBB-P2 di masing-masing kecamatan serta pihak-
pihak lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sekunder. Menurut (Sugiyono,2012) sumber data primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,
sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau
melalui dokumen.
20
Sumber data primer peneliti peroleh dari hasil observasi lapangan dan
wawanacara dengan berbagai narasumber baik di tingkat Kecamatan
maupun Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Malang.
Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang peneliti peroleh
dari Kantor Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Malang dan Kantor Kecamatan yang menangani
masalah pajak PBB-P2.
4. Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dalam
penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menentukan data mana yang
diperlukan untuk suatu peneltian. Sehubungan dengan dengan hal tersebut,
maka yang menjadi fokus penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pemberian insentif pajak serta implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Malang:
1. Prosedur pemberian insentif pajak dari Dana Bagi Hasil (DBH) atas Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di
Kabupaten Malang
2. Pengaruh biaya pungut yang diberikan kepada juru pungut terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.
5. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten
Malang, hal ini dikarenakan :
1. Kabupaten Malang merupakan wilayah terbesar kedua setelah Surabaya di
Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 3.530,65 km² dengan
jumlah penduduk 2,342,983 jiwa
2. Dengan luas wilayah tersebut secara langsung mampu memicu
meningkatnya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan,
sehingga nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah.
Dikarenakan Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan, maka peneliti
mengambil sampel lokasi penelitian sebanyak 2 kecamatan berdasarkan
21
tingkat pencapaian realisasi nilai baku Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Perdesaan dan Perkotaan dengan perbandingan satu kecamatan dengan
realisasi 100% , yaitu Kecamatan Tajinan dan satu kecamatan dengan
capaian realisasi <100%, yaitu Kecamatan Gondanglegi.
6. Metode Pengumpulan Data
1. Interview atau wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh
peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui
percakapan dan tatap muka dengan orang yang dianggap dapat
memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara dilakukan untuk
menemukan informasi tentang sesuatu yang diketahu oleh informan
penelitian yang menjadi sumber data lisan. Dengan komunikasi dua arah,
penggunaan wawancara akan memudahkan para informan penelitian
untuk memahami pertanyaan atau informasi yang diinginkan oleh
pewawancara (peneliti) melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Data yang peneliti dapatkan dari wawancara ini adalah transkip hasil
wawancara.
2. Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati langsung gejala dan fenomena
yang ada di lokasi penelitian. Peneliti berada bersama informan penelitian
selama kegiatan berlangsung. Selama observasi, peneliti memperhatikan
berbagai kondisi dan fenomena setempat dan mencatat berbagai hal
yang dianggap penting dan berkaitan langsung dengan masalah
penelitian. Observasi dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh data
yang cukup untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang peneliti
dapatkan dari observasi ini adalah catatan lapangan.
3. Dokumentasi
Untuk memperoleh data sekunder teknik yang digunakan peneliti adalah
teknik dokumentasi, dengan cara mengutip atau menyalin dokumen yang
relevan digunakan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.
Juga dokumentasi visual dan suara untuk meyakinkan bahwa data yang
diperoleh valid. Data yang didapat dari studi dokumentasi ini berupa
dokumentasi hasil penelitian.
22
7. Analisa Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, serta mencari dan menemukan pola.
Analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif.
Alur kegiatan dalam analisis kualitatif meliputi:
1. Reduksi Data
Kegiatan ini dimulai sejak awal pengumpulan data sampai pada laporan
akhir. Prosesnya menajamkan, menggandakan, mengarahkan
membuang dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik
kesimpulan secara efisien.
2. Penyajian Data
Penyajian data merupakan informasi yang tersusun dan memberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan.
Penyajian data dapat berupa gambaran, skema dan beberapa tabel yang
direncanakan untuk menyusun agar mudah dimengerti.
3. Penarikan Kesimpulan
Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dari data yang telah
dikumpulkan dan dianalisa dapat ditarik kesimpulan. Proses verifikasi
terhadap kesimpulan dilakukan secara terus-menerus supaya lebih kuat
G. Kebutuhan Dana dan Sumber Dana Penelitian
Total biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan penelitian ini yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu
rupiah). Total dana ini diperlukan untuk membiayai sejumlah kegiatan dengan
rincian alokasi sperti pada tabel berikut :
No Macam KegiatanKebutuhan Dana
(Rp)
1 Penggandaan Proposal 200,000.00
2 Pengurusan Ijin Penelitian 200,000.00
3Pengumpulan data dan copy dokumen
utama1,000,000.00
4 Wawancara dan cindera mata 500,000.00
23
5 Akses internernet dan literatur 400,000.00
6 Penyusunan laporan hasil penelitian 700,000.00
7Penggandaan laporan penelitian (6
eksemplar)500,000.00
Total Kebutuhan dana 3,500,000.00
Keseluruhan kebutuhan dana penelitian ini diharapkan dapat dipenuhi
dari sumber dana penelitian dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu
Admnistrasi Universitas Brawijaya Malang pada tahun anggaran 2014 ini.
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 4 bulan,
terhitung mulai efektif dapat dicairkannya dana yang di butuhkan untuk
membiayai kegiatan operasional penelitian. Adapun alokasi waktu perkegiatan
secara ringkas dapat disarikan pada tabel berikut :
No KegiatanBulan ke -
I II III IV
1 Pengumpulan data
2Pengumpulan hasil
publikasi penunjang
3 Wanwancara
4 Pengolahan data
5Penyusunan draft laporan
hasil penelitian
6
Penyusunan draft dan
penyusunan laporan akhir
hasil penelitian
7Penggandaan dan
penyerahan laporan akhir
I. Daftar Pustaka
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
24
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Nasir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
Panggabean, Mutiara S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :
Ghalia Indonesia
Resmi, Siti. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat
Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D). Bandung : Alfabeta
Tjahjono, Achmad. 2005. Perpajakan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
Akademi Manajemen Perusahaan YPKN
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
Republiik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang No. 16 Tahun 2009
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak, Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak
Daerah,http://www.pajak.go.id, Diakses pada tanggal 16 Juli 2014
http://eddiwahyudi.com/tag/pajak-bumi-dan-bangunan/, Diakses pada tanggal 1
Agustus 2015
25