MENTERI IIUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:M.HH-17.PK.01.05.06 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN GRASI DAN PEMBERIAN CRASH PROGRAM

PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PECANDU

YANG TERKAIT PASAL 127 DAN PASAL 127 JUNTO

UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk menanggulangi over kapasitas penghuni di Lapas/Rutan diperlukanterobosan pemberian grasi dengan kewajiban rehabilitasi dan pasca rehabilitasi danCrash Program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi Warga BinaanPemasyarakatan pecandu narkotika;

b. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan,pengurangan, atau penghapusan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidanaberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden;

c. bahwa untuk aiasan kemanusian dan keadilan Presiden dapat mempertimbangkanuntuk memberikan grasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukantindak pidana narkotika yang masa pidananya lebih dari 2 (dua) tahun dan Menterimemberikan Crash Program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi yangmasa pidananya kurang dari 2 (dua) tahun;

d. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan pemberianPembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat, maka diperlukan proses, pembagian tugas,mekanisme yang efektif, cepat, dan tepat waktu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diterbitkan Instruksi Menteri tentang Tata Cara Pengajuan Grasi danPemberian Crash Program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi WargaBinaan Pemasyarakatan Pecandu yang Terkait Pasal 127 dan Pasal 127 Junto UUNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah diubah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pecandu dan Penyalahgunaan

Narkotika Wajib Lapor.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor676).

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CutiMengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan CutiBersyarat.

9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang PenempatanPenyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial.

10. Peraturan Bersama Ketua MARI, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri.Ka BNN Nomor 1/PB/MA/III/2014, Nomor 03 th 2014, Nomor 11/Th 2014, Nomor 03

Tahun 2014, Nomor PER 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 th 2014, Nomor

PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

11. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

02.OT.03.01 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;

2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia; dan

5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan KepalaCabang Rumah Tahanan Negara dan Kepala Balai Pemasyarakatan.

1. Mengusulkan permohonan pengajuan Grasi Narapidana dengan aiasan kemanusiandan keadilan yang terkena Pasal 127 dan 127 Junto Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 dengan pidana 2 (dua) tahun ke atas dan telah dijalankan selama 1 (satu)tahun melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;

2. Memproses pengusulan pemberian crash program Pembebasan Bersyarat dan CutiBersyarat bagi Narapidana yang terkena Pasal 127 dan 127 junto Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 dengan pidana di bawah 2 (dua) tahun ke Kantor WilayahKementerian Hukum dan HAM Rl.

1. Tata cara pengajuan dan permohonan Grasi bagi Narapidana sebagaimana dimaksuddi atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ;

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 2 ayat (2) : "Putusan pemidanaanyang dapat dimohonkan grasisebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidanamar/', pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua)tahun"

b. dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi pasal 8 ayat (3) :"permohonan grasi dan salinannya sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatantempat terpidana menjalani pidana" serta ayat (4):" Dalam halpermohonan grasidan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikanpermohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepadapengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat &(tujuh)hah terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya"; v

KETIGA

2. Tata cara pengusulan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi narapidanasebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara penyederhanaan waktu dan syarat-syarat administrasi.

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan :a. melakukan rapat koordinasi;b. menyiapkan data narapidana pecandu narkotika untuk pelaksanaan asesmen oleh

Badan Narkotika Nasional;c. berwenang melakukan pemetaan data dan tempat rehabilitasi di dalam Lapas;d. menyerahkan data hasil asesmen untuk proses permohonan grasi ke Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum;e. membuat kebijakan program crash program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti

Bersyarat (CB);f. menyampaikan alur dan jadwal kegiatan pemetaan, proses dan pengusulan grasi

aiasan kemanusian dan keadilan dan pelaksanaan rehabilitasi/pasca rehabilitasi.

2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum :

a. melakukan rapat koordinasi;b. menerima data narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan

diajukan grasi;c. memverifikasi permohonan grasi aiasan kemanusian dan keadilan yang diajukan

narapidana pecandu narkotika yang diketahui kepala Lembaga Pemasyarakatankepada Presiden melalui menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. memproses dan menyampaikan permohonan grasi aiasan kemanusian dankeadilan yang diajukan narapidana pecandu Narkotika kepada Presiden melaluiMenteri Sekretaris Negara Rl.

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,

a. berwenang mengkoordinasi, memfasilitasi, permohonan grasi dan pemberian

crash program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat;b. menetapkan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan yang

potensi diwilayahnya sebagai tempat rehabilitasi;c. Menetapkan petugas pemasyarakatan yang akan di Bawah Kendall Operasi

(BKO) kan di Lapas-lapas yang akan menjalani program rehabilitasi.4. Kepala Divisi Pemasyarakatan :

a. menyiapkan lapas-lapas yang representatif untuk pelaksanaan rehabilitasi.

b. dalam pelaksanaan asesmen melibatkan pejabat di Divisi Pemasyarakatan danpejabat Lembaga Pemasyarakatan yang berkompeten;

c. menyiapkan tenaga pemasyarakatan bagi Lapas yang kekurangan tenaga dalampelaksanaan rehabilitasi;

d. dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan mempedomani:

1) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor : M.HH-01.PK. 01.06.10Tahun 2015 tanggal 8 April 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasibagi WBP Penyalahgunaan Narkoba di Lapas dan Rutan;

2) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.PK.01.06.10-182 Tahun2015 tanggal 21 April 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat EdaranMenteri Hukum dan HAM Rl Nomor : M.HH-01.PK. 01.06.10 Tahun 2015

tanggal 8 April 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi bagi WBPPenyalahguna Narkoba di Lapas dan Rutan;

3) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS. HM.01.02-34 tanggal 17Juni 2015 Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi WBP Penyalahguna Narkobadi Lapas;

e. Memproses usulan grasi, crash program Pembebasan Bersyarat (PB) dan CutiBersyarat (CB) dari Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan)dan Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabang Rutan):

a. permohonan grasi diketahui oleh Kepala Lapas/Rutan/Cabang Rutan yangditujukan kepada Presiden Rl melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl;

b. mengirimkan Permohonan grasi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada PresidenRl melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl dan salinannya dikirim kePengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan tembusanke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat JenderalPemasyarakatan;

c. dalam pelaksanaan rehabilitasi dengan mempedomani:

1) Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor : M.HH-01.PK. 01.06.10Tahun 2015 tanggal 8 April 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasibagi WBP Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) danRumah Tahanan Negara (Rutan);

2) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.PK.01.06.10-182 Tahun2015 tanggal 21 April 2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat EdaranMenteri Hukum dan HAM Rl Nomor : M.HH-01.PK. 01.06.10 Tahun 2015

tanggal 8 April 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi bagi WBPPenyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan RumahTahanan Negara (Rutan);

3) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS. HM.01.02-34 tanggal 17Juni 2015 Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi bagi WBP Penyalahguna Narkobadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

d. mengusulkan bagi narapidana pecandu narkotika pasal 127 murni dan pasal 127junto UU 35 Tahun 2009 yang dipidana di bawah 2 (dua) tahun supaya diusulkanPembebasan Bersyarat (PB) melalui crash program. Dengan persyaratan sebagai

berikut:

1) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara putusan pelaksanaanpengadilan;

2) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan(Litmas dalam yang diketahui kepala Balai Pemasyarakatan);

3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian

Pembebasan Bersyarat;

4) Daftar perubahan;5) Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan

melanggar hukum dan surat pernyataan siap mengikuti program rehabilitasi;6) Surat penjamin dan atau pernyataan tempat tinggal narapidana yang

bersangkutan selama menjalani Pembebasan Bersyarat;7) Berkas usulan Pembebasan Bersyarat (PB) dari Kalapas/Karutan/Kacab.

Rutan dikirim Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.e. mengusulkan bagi narapidana pecandu narkotika pasal 127 murni dan pasal 127

junto UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dipidana di bawah 1 (satu) tahun 3 (tiga)bulan supaya diusulkan Cuti Bersyarat (CB) melalui crash program. Denganpersyaratan sebagai berikut:

1) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara putusan pelaksanaanpengadilan;

2) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan(Litmas dalam yang diketahui Kepala Balai Pemasyarakatan);

3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CutiBersyarat;

4) Daftar perubahan;5) Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan

melanggar hukum dan surat pernyataan siap mengikuti program rehabilitasi;6) Surat penjamin dan atau pernyataan tempat tinggal narapidana yang

bersangkutan selama menjalani Pembebasan Bersyarat;7) Berkas Usulan Cuti Bersyarat (CB) dari Kalapas/Karutan/Kacab. Rutan dikirim

Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

6. Kepala Bapas :a. membantu pelaksanaan Pasca Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan

Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK);

b. melakukan pembimbingan klien yang mendapatkan Crash Program Pembebasan

Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Demikian Instruksi ini untuk dilaksanakan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK II

LAOLY