ISBD

7/17/2019 ISBD

http://slidepdf.com/reader/full/isbd563db8de550346aa9a97b985 1/5

Rangkuman

Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum

1.

Pengertian Nilai, Moral dan Hukum

Nilai

Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk

memuaskan manusia. Pada hakekatnya nilai adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat

pada suatu objek, bukan objek itu sendiri dimana di dalam nilai terkandung cita-cita,

harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan.

Terdapat batasan nilai (tentatif) dari beberapa pendapat mengenai konsep nilai

yaitu nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala

sesuatu yang baik atau segala sesuatu yang buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau

maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.Notonagoro membagi nilai menjadi 3 (tiga) macam dalam susunan hierarkhi nilai

yaitu nilai material, nilai vital, nilai kerokhanian (nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai

estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, nilai religious).

Moral secara istilah adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moralitas

adalah sifat moral atau keseluruhan asas/ pilar dan nilai yang berkenaan dengan baik dan

buruk. Norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan

seseorang. Hukum moral merupakan kewajiban. Keharusan moral didasarkan pada

kenyataan bahwa manusia mengatur tingkah lakunya menurut kaidah-kaidah atau norma-

norma itu.

Lawrence Kohlberg mengatakan bahwa orientasi moral seseorang yang dijadikan

dasar pertimbangan nuraninya berbeda-beda bagi setiap orang dimana orientasi moral

dibagi menjadi 4 yaitu orientasi normative, orientasi kejujuran, orientasi utilitarisme,

orientasi perpeksionisme.

Hukum

Pemahaman mengenai hubungan manusia dengan hukum yaitu bahwa setiap saat

manusia dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan

masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. Bahkan jika dipikirkan lebih lanjut

maka terasalah bahwa hukum itu tidak terbatas melainkan terdapat dimana-mana.

Hukum itu sungguh-sungguh merupakan hukum apabila benar-benar dikehendaki

diterima oleh kita sebagai anggota masyarakat.

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku pada suatu

masyarakat. Selanjutnya Mochtar Kususmaatmadja mengatakan “Hukum yang baik adalah

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, yang

tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat tersebut”. Oleh karena itu hukum kemudian dapat juga diartikan sebagai

7/17/2019 ISBD


serumpun peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi

kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Hukum tidak lain hanyalah merupakan

sarana bagi penyelenggara hukum untuk mengerahkan cara berfikir dan bertindak dalam

rangka kebijakan (policy) tujuan nasional.

2. Fungsi Nilai, Moral dan Hukum dalam Kehidupan Manusia

Pada dasarnya nilai, moral dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani

manusia. Namun, setidaknya ada tiga fungsi eksplisitnya dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan

sesama sebagai bagian dari masyarakat.

2. Menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang

ditanggapi manusia. Hal ini menunjuk dimensi moral dari permasalahan yang

sedang dihadapi masyarakat. Terjadinya kekacauan atau ketidakberesan dalam

masyarakat selalu berhubungan dengan longgarnya penerapan moralitas dan

hukum.3.

Dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “ pembiasaan

emosional “. Maksudnya, dapat menggiring manusia kepada faktor-faktor

emosional sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih

sesuatu.

Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk

pengendalian dan pengaturan. Pengendalian dan pengaturan dilakukan berdasarkan

sistem hukum. Pentingnya sistem hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-

kepentingan yang telah dilindungi kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan.

3.Proses terbentuknya Nilai, Moral dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negara

Permasalahan-permasalahan sosial semakin marak terjadi karena disebabkan

olehnmasalah pertumbuhan kependudukan yang tidak terartur, revolusi industri, dan

perkembangan teknologi serta modernisasi. Untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan ini dibutuhkan moralitas dan hukum, baik dalam artian masing-masing

maupun sebagai satu kesatuan. Moralitas dan dan hukum sebagai satu kesatuan

dinamakan Hukum Moral sebagai ‘’tatanan pengarah’’ kegiatan manusia untuk mencapai

tujuan yaitu ketertiban dan keadilan.

Supaya Hubungan manusia dalam masyarakat dan negara terlaksana secara baik

dan sesuai dengan yang diharapkan, maka diciptakan norma yang bersumber pada nilai-

nilai dan moral melalui tahapan :

1. Cara (Usage) yaitu menunjuk pada suatu kegiatan

2. Kebiasaan (folkways) yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk sama

3. Tata kelakuan (mores) yaitu kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan

diterima norma-norma pengatur

7/17/2019 ISBD


4. Adat istiadat (custom) yaitu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya

dengan sangksi tertentu

Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga kemasyarakatan, norma akan mengalami

proses yaitu :

1. Institusionalisasi yaitu proses dimana norma itu dikenal,diakui,dihargai dan ditaati

dan secara resmi dilembagakan yang berbentuk hukum tertulis dalam kenegaraan

2. Internalisasi yaitu suatu proses dimana norma tersebut telah mendarah daging

dalam masyarakat

4. Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara.

Dapat diartikan sebagai kesadaran hukum dalam masyarakat yang dikaitkan

dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Hipotesis Berl Kutchinsky

mengemukakan bahwa kesetiaan dan kesadaran hukum menjadi penyebab lemah dan

kuatnya ketaatan masyarakat. Kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum.

Perasaan timbul dari masyarakat dalam masalah keadilan. Sedangkan kesadaran hukum

ditekankan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan fungsi

apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum.

Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum :

1. Complience

2. Identification

3. Internalization

4. Society interest

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang

dalam suatu masyarakat. Terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yang masing-

masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya yaitu :

1. Pengetahuan Hukum

2. Pemahaman Hukum

3. Sikap Hukum

4. Pola perilaku Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku

tertentu yang sudah diatur oleh hokum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis

(hukum formal) dan hukum tidak tertulis (norma-norma atau aturan-aturan dalam

masyarakat. Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari

suatu peratuaran dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis.

Pemahaman hukum tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui

adanya aturan tertulis. Sikap Hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum

karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagi sesuatu yang bermanfaat atau

menguntungkan jika hukum itu ditaati. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama

dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau

tidak dalam masyarakat.

7/17/2019 ISBD


Perwujudan nilai, moral dan hukum dalam masyarakat dan negara adalah jika

masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau melanggar hukum, maka dapat

dikatakan bahwa seseorang itu telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu tindakan atau balasan dari kejahatan yang

dilakukan oleh seseorang. Macam-macam hukuman dapat terdiri dari hukuman tahanan(sifatnya hukuman fisik). Dapat juga berupa kompensasi yang biasanya dalam bentuk ganti

rugi.

5. Keadilan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Wujud Masyarakat

yang Bermoral dan Mentaati Hukum.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak

mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa diluar masyarakat. Maka, manusia,

masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan,sehingga

pameo”Ubi Societas Ibi Ius”(dimana ada masyarakat disana ada hukum adalah tepat.

Hokum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan

hokum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakankepastian hukum, dll. Aka tetapi dalam kaitan dengan masyarakat, tujan hukum yang

utama dapat direduksi untuk ketertiban (oerder). Mochtar Kusumaatmadja mengatakan

“ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap

ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarkat

manusia teratur, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupaka fakta objektif yang

berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.

Anatara hukum dan moral terdapat hubungan yang sangat erat. Apa arti undang-

undang kalau tidak ada moralitas?. Dengan demikian hukum tidak akan berarti tanpa

dijiwai moralitas. Disisi lain,moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum

hanya angan-angan saja, kalau tidak diundangkan atau dilembagakan slam masyarakat.Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namu hukum dan moral tetep

berbeda, sebab dalam kenyataan mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral

atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidak cocokan anatara

hukum dan moral. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas

kehendak negara. Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum

adat, namun hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Moralitas

berdasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.

Dengan cara demokratis atau dengan cara lain masyarakat dapat merubah hukum, tapi

tidak pernah masyarakat dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Moral

menilai hukum dan tidak sebaliknya.

Menarik lagi adalah fenomena hukum di Jepang, dimana kalau tersangka mengakui

kejahatan yang didakwakan terhadap dirinya, biasanya tersangka itu tidak ditahan, karena

dianggap telah menunjukkan “rasa penyesalannya”, tetapi meskipun sudah mengaku, jika

nilai kejahatannya melebihi 300 juta Yen, biasanya tersangka tetap ditahan.

7/17/2019 ISBD


Alasan hukum untuk menahan seorang tersangka di Jepang hampir sama di

Indonesia, yaitu (1). Tersangka dianggap dapat merusak atau menghilangkan alat bukti.

(2). Tersangka dikhawatirkan melarikan diri. (3). Tersangka mempersulit pemeriksaan.

Documents

ISBD