ISBN : 978-602-98841-0-4 dkk.pdf · terutama kabupaten berpeluang untuk memperolah bagian atas kekayaan alam yang ada di daerahnya, ... yang mempertemukan para surveyor, pengusaha,

ISBN : 978-602-98841-0-4

Forum Ilmiah Tahunan

Ikatan Surveyor Indonesia

Pekanbaru, 10-11 November 2010

Prosiding

Disusun Oleh :

Panitia Forum Ilmiah Tahunan


2010

Diterbitkan Oleh :


Komisariat Wilayah Riau




Prosiding Page i

KATA PENGANTAR Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Intensitas pembangunan dewasa ini kerapkali mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan dalam pelaksanaannya. Kerusakan hutan akibat pembalakan, kegiatan penambangan, atau untuk keperluan pertanian dan perkebunan bukan hanya menjadi masalah bagi Indonesia, tetapi juga menjadi isu internasional saat ini. Selain isu di atas, Indonesia juga termasuk kawasan dengan tingkat rawan bencana alam yang cukup tinggi dan bervariasi dari mulai banjir, longsor, kebakaran hutan dllsb. Posisi indonesia yang diapit oleh lempeng geologi yang dinamis mengakibatkan kawasan Indonesia memiliki tingkat resiko bencana gunung api, kegempaan, dan tsunami yang juga cukup tinggi. Penyebarluasan informasi mitigasi bencana yang akurat dan cepat akan sangat membantu meminimalisasi dampak bencana-bencana tersebut. Pada masa pemerintahan sentralistis, pemerintah daerah tidak memiliki peran besar dan juga tidak pernah mendapatkan keuntungan yang besar atas segala potensi yang ada di wilayahnya. Kondisi tersebut kemudian berubah drastis ketika era otonomi daerah mulai diberlakukan. Pemerintah daerah terutama kabupaten berpeluang untuk memperolah bagian atas kekayaan alam yang ada di daerahnya, sehingga mulai muncul saling klaim atas kawasan yang sama antara wilayah yang saling berbatasan dan rawan terjadinya konflik perbatasan. Disinilah penetapan batas wilayah menjadi penting sekali ditinjau dari berbagai aspek baik dari segi ekonom, sosial, maupun keamanan dalam negeri. Masalah-masalah tersebut di atas akan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, antara lain apabila ketersediaan dan pendayagunaan data geospasial (d/h peta) sudah terintegrasi di dalam tatakelola pemerintahan dan pengembangan lainnya. Peta tidak hanya dapat difungsikan sebagai tool untuk memudahkan proses komunikasi antara stakeholder terkait, namun lebih dari itu, peta dapat difungsikan untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan penentuan kebijakan. Sayangnya, selama ini peta masih banyak diposisikan sebagai output proses saja dan belum dioptimalkan menjadi piranti pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan untuk merespon permasalahan yang cukup kompleks. Forum Ilmiah Tahunan (FIT) Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) merupakan forum tahunan yang mempublikasikan karya ilmiah serta tekonologi terbaru dibidang Informasi Geospasial dan Geomatika yang mempertemukan para surveyor, pengusaha, peneliti, praktisi, serta pengguna peta dan informasi geospasial di baik di level pemerintahan maupun swasta. Pada Tahun 2010 ini FIT ISI dirangkaikan dengan kegiatan seminar nasional dan workshop yang diselenggarakan oleh ISI Komisariat Wilayah Riau. Dan salah satu hasil dari FIT ISI 2010 ini adalah Buku Prosiding. Prosiding ini disusun dari sejumlah makalah yang disampaikan pada acara Forum Ilmiah Tahunan (FIT) Tahunan 2010 dengan mengambil tema “Optimalisasi Penggunaan Informasi Geospasial Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Untuk Peningkatan Kinerja Pembangunan Perekonomian Daerah Yang Berwawasan Lingkungan” yang diselenggarakan di Pekanbaru - Riau pada tanggal 10-11 Nopember 2010. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selain itu sejumlah seponsor terutama dari beberapa perusahaan survey & pemetaan dan sejumlah vendor peralatan dan perangkat lunak terkait dengan Geodesi & Geomatika ikut juga berpartisipasi untuk mensukseskan acara FIT ISI 2010 ini.

Pekanbaru, Nopember 2010

Editor




Prosiding Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................i

DAFTAR ISI.....................................................................................................ii

1. Penyediaan Tanah untuk Pemukiman di Kab. Kendal Studi Kasus

Pengkaplingan Tanah Kel. Langenharjo

Oleh Irawan Sumarto, Priyono Nugroho, Aryono Prihandito……………………… A

2. SWEPOS, Sebuah Contoh Manajemen GPS CORS di Swedia

Oleh Zamilul Muttaqien ………………………………………………………...… B

3. Metode Agregasi Sistem GRID Emisi Gas Rumah Kaca Untuk

Kota Bandung

Oleh Intan Sofiyanti, Ahmad Riqqi, R. Driejana..……………..……………………..C

4. Permodelan Prediksi Lokasi Tutupan Lahan Berbasis Proyeksi

Alokasi Tutupan Lahan Metode MARKOV ( Wilayah Bandung)

Oleh R. Akbar Muttaqin, Albertus Deliar, Agung Budi Harto ………………….….. D

5. Kajian Akurasi Geometrik Citra SPOT Hasil Orthorektifikasi dengan

Titik Kontrol Hasil Triangulasi Citra Satelit

Oleh Sarif Hidayat, Agung Budi Harto, Saptomo Handoro Mertotaruno …...…….... E

6. Penerapan Teknis Differential Interferometric Synthetic Aperture

Radar (DlnSAR) untuk Kajian Pemantauan dan Pengukuran Penurunan

Muka Tanah (Studi Kasus : Lembang Bandung)

Oleh Yoga Prasetyo, A.Janisa ……………………………………………….…… F

7. Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah Dalam Penerapaan

Kadaster 3 Dimensi

Oleh Hendriatiningsih, Bambang Edhi Leksono, Wisang Wisudanar ……………..G

8. Analisis Korelasi Jumlah Penduduk dengan Tutupan Lahan

Berbasis SIG (Area Studi Wilayah Bandung)

Oleh Riantini Virtriana, Albertus Deliar, Agung Budi Harto ………………………...H

9. Survey Pemetaan Bangunan Rumah Susun untuk Pendaftaran

Hak Milik Dalam Sistem Kadaster 3 Dimensi

Oleh S Hendriatiningsih …………………………………………………………….I




Prosiding Page iii

10. Penggunaan Analytical Hierarchy Process untuk Menentukan

Prioritas Syarat Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematik Ajudikasi LMPDP

(studi Kasus Kabupaten Kulon Progo, DIY)

Oleh Dody Hendriono, Prijono Nugroho, Yulaikhah ……..……..…………………..J

11. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Bandar udara di Indonesia

Berbasis Spasial

Oleh Yofri Furqoni Hakim, Dimas Hanityawan S, Suryanto, Edwin Hendrayana ......K

12. Pembuatan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Analisis dalam

Pemberian Izin Tinggi Bangunan Di sekitar Bandara Ngurah Rai - Bali

Oleh Suryanto, Yofri Furqoni Hakim, Dimas Hanityawan S, Edwin Hendrayana .......L

13. Kajian Penggunaan Citra Satelit Quickbird untuk Pemetaan

Penggunaan Tanah Kelurahan Kutoarjo. Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo

Oleh Sutrisno, Harintaka, Slamet Basuki ...........................................................M

14. Aplikasi SIG untuk Penghitungan Volume Galian Bukit Kerbau

Terkait Kajian KKOP Pada Bandara Pattimura Ambon

Oleh, Dimas Hanityawan S, Suryanto, Yofri Furqoni Hakim, Edwin Hendrayana .....N

15. Peranan Geomatika dalam Delimitasi, Demarkasi dan Managemen

Batas Daerah di Darat

Oleh Sumaryo, Subaryono, Sobar Sutisna, Djurdjani...........................................O

16. Sejarah dan Perkembangan Penginderaan Jauh di Indonesia

Oleh Bangun Muljo Sukojo ………………………..………………………….........P

17. Perlukah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) IV ?

Oleh Teguh Fayakun Alif, Khafid …………...……………………….…………......Q

18. Peta Dasar Zonasi Tingkat Peringatan Tsunami

Oleh Eva Novita, Arry Agung Hanatyo ………………………..…….…………...…R

19. Aplikasi LIDAR, IFSAR dan Citra Hiperspektral dalam Pengelolaan Hutan

HujanTropis di Indonesia

Oleh Bobby Santoso D, Yan Mandari, Bambang Abednego……………….….……S

20. Kajian Awal Untuk Membangun Sistem Informasi Pertanahan Desa

di Cimahi Jawa Barat

Oleh Didik W, S , Hendriatiningsih, Marisa Mei Ling, Andri Hernandi……..….....T




Prosiding Page iiii

21. Studi Awal Penentuan Kemiringan Objek Bangunan Menggunakan

Metode Survey Terestrial

Oleh Andri Hernandi, Agoes S Soedomo, Marisa Mei Ling, Brawira F. Gazayana…U

22. Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kota Oksibil Kabupaten Pegunungan

Bintang Provinsi Papua

Oleh Goyandi Dwi Ammar, dkk……………………………………..……………….V

23. Pengembangan Sistem Basis Data Batas Laut Daerah

Oleh Eka Djunarsjah, Irfan Khosirun, Riki Oktapiana,Angga Trysa Yuherdha……..W

24. Updating Zona Nilai Tanah Metode INDEKS

Oleh Dian Novytasari…………………………………………………………....…..X

25. Aplikasi GIS untuk Sistem Peringatan Dini Bahaya Kebakaran

(Fire Early Warning system)

Oleh Amir Sabri…………………….………………………………………………..Y

26. Pengembangan GNSS CORS Network Untuk Penyediaan Data Geospasial

Oleh Farid Hendro Adiyanto……………………………………….……………...Z

27. Pengelolaan Data Pertanahan Menjelang 2014

Oleh Irawan Sumarto, Suyus Windayana……………………………………...AA

28. Pemanfaatan Citra Satelit Landsat Untuk Analisis Pola Perubahan Lahan

1994-2001 di Wilayah Bandung

Oleh Albertus Deliar, D Muhally H, Agung Budiharto…………………….…..AB

29. Kajian Ketelitian Pembuatan Digital Elevation Model (DEM) Menggunakan

Foto Udara Non Metrik

Oleh Bobby S.Dipokusumo, Ishak H Ismullah, Soni D, Miim W...................AC




Prosiding Page A-1

Penyediaan Tanah Untuk Pemukiman Di Kabupaten Kendal Studi Kasus Pengkaplingan

Tanah Di Kelurahan Langenharjo

Sumarto1

, Prijono Nugroho2

, Aryono Prihandito3

Program Studi Teknik Geomatika Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Abstract

The increased number of population is always related to the effort of pro-viding of settlement

and the increased need for land. The activity of land parceling as an effort to provide land for

settlement is inevitable as the consequence of the meeting of need for settlement. It is expected that

the land parceling activity will make order in land use and land ownership. The land parceling has

been done in Langenharjo Village in Kendal Regency since Local Regulation Number 15 Year 1995

on First Ammandemant on Local Regulation of Number 8 Year 1987 on the Area Plan of Kendal

Subdistrict was issued. Based on the Local Regulation, the function of the land parceling in

Langenharjo Village is to be determined as a settlement area. In the parceled land, many lands are

still not built and used to date in accordance with its original purpose, left or even neglected.

Therefore, the purpose of the study is to find out factors influencing the owner of parceled

land not to build the land, implications of the neglected of parceled land on land development, and

the suitability to acheive good land administration system. This study used primary data collected

using questionnaires, interview to the parceled land owners and officials in relevant institution, and

field observation to find out the actual conditions of parceled lands. The data were analyzed using a

descriptive qualitative approach assisted by the SPSS software to find out frequency distribution and

to make analysis to be easier.

The result of the study indicates that from 50 respondents selected using a purposive

sampling technique, 90% have left and neglected the land. Based on the result of analysis, it can be

recognized that there were three factors influencing the land owner to not build the land namely

physical factor related to the situation and condition of parceled land, institutional or regulatory

factor related to the absence of sanction, and economic factor indicated by the background of land

owner and the purpose of the landownership. Neglected the land have implications of restraining the

land development and violating of the regulation on the land use it can be cosidered as neglected

land. The land parceling as an effort provide land for settlement did not contribute to land taxation,

which is one of the benefits of good land administration system. It can be seen from the fact that 98%

of the respondents don’t have Tax Due Notification Letter of Land and Building Taxes on the name

owner itself and it is still combined with the name of previous land owner. Thus, the owner of land

did practically not pay the Land and Building Tax annually.

Keywords : Providing Settlement Land, Land Parceling, Neglected Land

1 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. (email : [email protected])

2 Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3 Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.




Prosiding Page A-2

PENGANTAR

Tanah merupakan salah satu unsur utama untuk dapat terlaksananya pembangunan termasuk

pemukiman. Peningkatan jumlah kebutuhan terhadap permukiman akan mengakibatkan peningkatan

kebutuhan tanah. Ini berarti peningkatan jumlah penduduk selalu terkait langsung dengan penyediaan

permukiman, dan penyediaan permukiman berhubungan dengan masalah tanah. Sebagai salah satu

wilayah Kabupaten/Kota yang terletak di jalur utama pantai utara pulau jawa yang didukung oleh

sarana transportasi yang memadai, serta berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai Ibukota

Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama

dalam hal pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk

dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Dengan perkembangan ini, kebutuhan akan ruang (lahan)

untuk pemukiman semakin meningkat. Hal demikian berdampak kepada pemanfaatan lahan pertanian

(walaupun produktif), yaitu akan memicu terjadinya konversi lahan pertanian ke kegiatan non

pertanian.

Salah satu upaya penyediaan tanah untuk pemukiman adalah melalui usaha pengkaplingan

tanah yang telah banyak dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal termasuk diantaranya

adalah di Kelurahan Langenharjo. Namun demikian pelaksanaan pengkaplingan tanah tersebut justru

menimbulkan permasalahan karena banyak tanah kapling yang tidak dipergunakan dan dimanfaatkan

sesuai dengan peruntukannya. Tanah-tanah kapling yang merupakan sumber daya tanah tersebut

sampai saat ini masih banyak yang berupa tanah kosong, kumuh, tidak dikelola dan dimanfaatkan oleh

pemiliknya, dibiarkan dan ditelantarkan, sehingga dalam pembangunannya terkesan lambat dan lama,

padahal sebelumnya merupakan lahan pertanian yang menghasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak

dibangunnya tanah-tanah kapling oleh pemilik tanah, implikasi pembiaran tanah kapling terhadap

pembangunan tanah dan memberikan saran sebagai kontribusi terhadap kebijakan pengkaplingan tanah

sebagai upaya penyediaan tanah untuk pemukiman di Kabupaten Kendal.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian maupun perubahan penggunaan

tanah sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang spesifik mengenai pengkaplingan tanah sebagai

upaya penyediaan tanah untuk pemukiman belum pernah ada dan penelitian ini diharapkan dapat

melengkapinya.




Prosiding Page A-3

Setiawan (2008) meneliti mengenai alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Studi implementasinya adalah mengkaji mengenai alih

fungsi tanah pertanian ke non pertanian tersebut apakan telah sesuai dengan tata guna tanah dan tata

ruang pemerintah daerah setempat atau belum.

Setiadi (2007), dalam penelitiannya mengkaji tentang perubahan penggunaan lahan dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitiannya

adalah untuk mengetahui perkembangan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan

Umbulharjo, meliputi kecenderungan perubahan penggunaan lahan dan daya pengaruh aktivitas

perubahan penggunaan lahan serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga

hasilnya dapat dijadikan pedoman untuk antisipasi pengendalian pembangunan kota.

CARA PENELITIAN

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemilik tanah kapling di Kelurahan

Langenharjo yang tidak membangun tanahnya dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

Metode yang digunakan meliputi kuisioner dan wawancara. Untuk memudahkan dalam menganalisis

secara kualitatif dilakukan dengan program SPSS 17.0. Program ini digunakan untuk mengetahui

distribusi frekuensi serta kerapatan setiap jawaban yang diberikan oleh responden terhadap

pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner, sehingga data mudah dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut.

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan. Kegiatan yang dilakukan adalah studi pustaka berupa buku-buku, referensi

dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data yang terkait dengan jenis

dan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder yang relevan untuk penelitian.

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel

sebanyak 50 orang. Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk

kemudian dibuat kesimpulan dan saran. Analisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis

dilakukan untuk semua data yang diperoleh guna tercapainya tujuan penelitian.

c. Tahap Penyelesaian. Tahap ini merupakan tahap penyusunan dan pembuatan laporan dalam

bentuk tertulis dari hasil pelaksanaan penelitian.




Prosiding Page A-4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Daerah Penelitian.

Kelurahan Langenharjo terletak di wilayah Kecamatan Kota Kendal yang merupakan

ibukota Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 1450 ha. Wilayah Kelurahan Langenharjo berada

di sisi selatan dan barat alun-alun kota Kendal dan berjarak 2 km dari pusat pemerintahan

Kabupaten Kendal, terdiri dari areal pemukiman padat penduduk dan persawahan yang berada di

ketinggian tanah sekitar ± 4 m dari permukaan air laut.

Kebijakan pengkaplingan tanah di Kelurahan Langenharjo didasarkan pada Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang Rencana Bagian Wilayah

Kecamatan Kendal yang telah diubah dengan Perda Nomor 15 tahun 1995 tentang Perubahan

Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1987 tentang

Rencana Bagian Wilayah Kecamatan Kendal. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut lahan

pertanian yang berada di Kelurahan Langenharjo sebelah utara telah diubah fungsinya menjadi

kawasan pemukiman karena dianggap kurang produktif. Kawasan tersebut kemudian

dipergunakan untuk lokasi pengkaplingan tanah sebagai upaya penyediaan tanah untuk

pemukiman.

b. Pembangunan Tanah Kapling dan Faktor Yang Mempengaruhi.

Terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan tanah, yaitu factor fisik,

instritusi dan ekonomi. Demikian pula pembangunan tanah kapling di Kelurahan Langenharjo

dipengaruhi oleh tiga faktor tersebut.

1. Faktor fisik.

Faktor fisik yang mempengaruhi pembangunan tanah-tanah kapling di Kelurahan Langenharjo

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen

meliputi kondisi tanah dan topografi kawasan pengkaplingan tanah. Sebagian besar (74%) tanah

kapling saat perolehan dalam kondisi sudah urugan, akan tetapi masih terdapat tanah-tanah

kapling yang belum urugan, diurug sebagian, dan masih berupa sawah. Hal ini menunjukkan

bahwa secara fisik, keadaan tanah kapling terutama yang masih berupa tanah sawah merupakan

faktor yang mempengaruhi pembangunan tanah kapling di kawasan ini. Keadaan topografi bukan

merupakan faktor yang mempengaruhi tidak dibangunnya tanah-tanah kapling oleh pemilik

tanah, karena secara umum topografi tanah di kawasan pengkaplingan tanah di Kelurahan

Langenharjo relatif datar dengan kemiringan lereng 0 – 2°, dan ketinggian tanah antara 0 – 4 m.




Prosiding Page A-5

Faktor eksogen meliputi luas tanah kapling, akses jalan, penggunaan tanah berdampingan dan

tersedianya fasilitas umum. Pada kawasan pengkaplingan tanah tidak terdapat penggunaan

tanah yang membahayakan seperti industri kimia atau sejenisnya yang dapat mencemari tanah-

tanah sekitarnya. Keadaan penggunaan tanah yang demikian bukan merupakan faktor yang

mempengaruhi pemilik tanah kapling untuk membangun tanahnya.

Pada lokasi pengkaplingan tanah di Kelurahan Langenharjo sebagian besar tidak terdapat akses

jalan sehingga kesulitan dalam melakukan pembangunan. Fasilitas umum seperti jaringan

listrik, telepon dan air juga tidak tersedia. Tidak adanya akses jalan untuk membangun serta

fasilitas umum berupa jaringan listrik, air maupun telepon di lokasi pengkaplingan tanah

merupakan faktor yang mempengaruhi pemilik tanah kapling tidak membangun tanahnya.

Dari bentuk dan ukuran, tanah-tanah kapling di Kelurahan Langenharjo mempunyai bentuk

yang teratur dengan luas antara 100 m² hingga 400 m². Sebanyak 90% tanah kapling dibiarkan

oleh pemiliknya, sedangkan 10% dikelola dengan ditanami. Dalam hal untuk dibangun rumah

luasan tanah tersebut bukan termasuk faktor yang mempengaruhi sikap pemilik tanah kapling

tidak membangun tanahnya.

Akan tetapi untuk pembangunan dalam bentuk yang lain seperti mengelola dan mengusahakan

dengan menanaminya, luasan tanah yang relatif kecil dapat mempengaruhi pemilik tanah tidak

membangun tanahnya. Selain faktor kesibukan pekerjaan dan domisili pemilik yang jauh dari

lokasi tanah kapling, luasan tanah yang relatif kecil dianggap tidak produktif untuk ditanami.

2. Faktor institusi atau peraturan

Secara yuridis penyediaan tanah untuk pemukiman melalui pengkaplingan tanah di Kelurahan

Langenharjo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Perda Kabupaten Kendal

Nomor 15 tahun 1995. Namun demikian masih terdapat beberapa peraturan yang dilihat dari

isi maupun pelaksanaannya dapat mempengaruhi sikap pemilik tanah kapling tidak

membangun tanahnya.

a. SK Bupati tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.

Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke

Non Pertanian sebagai dasar untuk melakukan pengkaplingan tanah, hanya mengatur tentang

kewajiban pemegang izin (penyedia tanah kapling), sedangkan kewajiban dari pemilik-pemilik

tanah kapling yang berkaitan dengan pembangunan tanah kapling dan sanksi yang dikenakan

apabila pemilik tanah kapling tidak membangun tanahnya tidak diatur. Dengan demikian

pemilik tanah kapling dapat dengan bebas memperlakukan tanah kapling miliknya termasuk




Prosiding Page A-6

membiarkannya karena tidak adanya aturan yang mengikat, terutama pemilikan tanah kapling

dengan tujuan spekulasi dan investasi serta domisili pemilik tanah yang jauh dari lokasi

pengkaplingan tanah.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Sesuai dengan pasal 15 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, setiap orang, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang mempunyai

hubungan hukum dengan tanah mempunyai kewajiban untuk memelihara, menambah

kesuburan serta mencegah kerusakan tanahnya dan apabila tidak di lakukan maka dapat

diberikan sanksi sebagaimana pasal 52. Akan tetapi mekanisme untuk penerapan sanksi kepada

pemegang hak belum pernah diatur secara tegas serta tidak ada mekanisme yang jelas. Belum

adanya pengenaan sangksi kepada pemilik tanah merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi tidak dibangunnya tanah kapling oleh pemiliknya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a PP Nomor 11 Tahun 2010 tanah-tanah kapling yang dibiarkan

oleh pemiliknya di Kelurahan Langenharjo dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar. Tanah-

tanah kapling tersebut bukan “tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau

sifat dan tujuan pemberian haknya” melainkan dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai

dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya oleh pemiliknya, karena pemilik-

pemilik tanah kapling tersebut memiliki kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan,

mempergunakan, atau memanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan

pemberian haknya. Namun sampai saat ini belum pernah dilakukan identifikasi tanah-tanah

terlantar yang berstatus Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas nama perorangan dan baru

terbatas pada tanah-tanah Hak Guna Usaha dengan ukuran yang relatif luas.

3. Faktor ekonomi.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan tanah adalah faktor ekonomi.

Faktor ekonomi dalam penelitian ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu latar belakang pemilik

tanah dan tujuan pemilikan tanah.

a. Latar belakang pemilik tanah.

Sikap pemilik tanah kapling yang tidak membangun tanahnya dipengaruhi oleh latar belakang

mereka. Sebagian responden/pemilik tanah (64%) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dengan penghasilan (98%) diatas Rp. 1.000.000,-. Pendapatan tersebut diatas Upah Minimum

Regional (UMR) Kabupaten Kendal tahun 2010 sebesar Rp. 780.000,-.




Prosiding Page A-7

Sebagian besar responden (96%) mempunyai satu sampai empat orang anggota keluarga,

selebihnya mempunyai lebih dari empat tanggungan/anggota keluarga. maka pendapatan tersebut

mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Sebanyak 82% responden mempunyai

tempat tinggal dengan status milik sendiri dan sisanya berstatus milik orang tua, sewaan/kontrakan

dan lainnya. Jumlah rumah yang dimiliki, sebanyak 22% responden memiliki rumah lebih dari

satu. Kondisi demikian mencerminkan bahwa status ekonomi pemilik tanah kapling bukan

termasuk golongan ekonomi lemah.

Jenis pekerjaan dan pendapatan yang melebihi Upah Minimum Regional Kabupaten

Kendal serta banyaknya jumlah rumah yang dimiliki menunjukkan adanya kemampuan sebagian

besar pemilik tanah kapling untuk membangun tanahnya bagi kegunaan yang lebih

menguntungkan, akan tetapi kemampuan tanpa diikuti dengan kemauan tidak akan terlaksana

pembangunan.

b. Tujuan pemilikan tanah

Dari data kuisioner diperoleh sebanyak (66%) responden tidak membangun tanahnya

dengan alasan tujuan memiliki tanah kapling adalah untuk investasi, 18% belum cukup dana untuk

membangun, 10% tidak ada akses membangun, dan 6% dengan tujuan spekulasi. Ada beberapa

alasan mengapa pemilik tanah kapling cenderung memiliki tanah kapling untuk investasi sebagai

berikut :

(1) Adanya anggapan bahwa investasi dalam bentuk tanah lebih banyak menguntungkan dan

tidak akan pernah rugi.

(2) Aset berharga yang dapat diagunkan untuk memperoleh kredit dari bank.

(3) Sebagai tabungan yang disediakan untuk keluarga di masa datang.

Alasan lain pemilik tanah kapling tidak membangun tanahnya adalah belum cukup dana untuk

membangun. Sebagian pemilik tanah kapling beralasan tidak membangun tanahnya karena

memang belum mempunyai tempat tinggal milik sendiri. Namun alasan belum cukup dana juga

berlaku bagi pemilik tanah yang sudah mempunyai rumah/tempat tinggal dengan status milik

sendiri. Hal ini karena pemilikan tanahnya bermuara pada tujuan investasi. Selain itu, spekulasi

juga merupakan faktor yang mempengaruhi pemilik tanah kapling tidak membangun tanahnya

karena tujuan pemilikan tanahnya adalah untuk dijual kembali setelah harganya naik.




Prosiding Page A-8

c. Implikasi Pembiaran Tanah Kapling Terhadap Pembangunan Tanah.

Pembiaran tanah-tanah kapling oleh pemilik tanah di Kelurahan Langenharjo berimplikasi

pada ketidaksesuaian terhadap tujuan pembangunan tanah dan penatagunaan tanah, antara

lain :

1 Pembiaran tanah kapling berimplikasi terhadap pembangunan tanah yang tidak terarah karena

akan menyebabkan tanah-tanah kosong, kumuh dan tidak terawat, sehingga mengakibatkan

penurunan kualitas lingkungan serta dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar.

2 Pembiaran terhadap tanah-tanah kapling berimplikasi pada penurunan efisiensi dan

produktifitas penggunaan tanah karena tidak dikelola dan diusahakan dengan baik sesuai dengan

peruntukan dan pemberian haknya.

3 Pembiaran terhadap tanah-tanah kapling merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

4 Pembiaran terhadap tanah-tanah kapling bertentangan dengan tujuan pedoman teknis

penggunaan tanah yang lestari, optimal, serasi dan seimbang (LOSS) di wilayah pedesaan serta

aman, tertib, lancar dan sehat (ATLAS) di wilayah perkotaan. Pembiaran tanah-tanah kapling

berdampak pada lingkungan kumuh yang tidak sehat.

5. Pembiaran tanah-tanah kapling oleh pemiliknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan

tata guna tanah, yaitu :

(1) Prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum production. karena pengkaplingan

tanah bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak.

(2) Prinsip penggunaan optimum(principle of optimum use). Tanah-tanah kapling yang

dibiarkan tidak memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya karean tidak

digunakan dan diusahakan untuk peningkatan hasil yang lebih baik.

d. Kesesuaian Penyediaan Tanah Untuk Pemukiman Melalui Pengkaplingan Tanah

Terhadap Sistem Administrasi Pertanahan Yang Baik.

Sistem administrasi pertanahan yang baik akan menghasilkan manfaat yang baik walaupun

tidak dapat diukur secara langsung. Manfaat-manfaat ini antara lain : menjamin kepemilikan

dan keamanan penguasaan tanah, dukungan untuk perpajakan tanah dan properti,

memberikan keamanan kredit, mengembangkan dan memantau pasar tanah, Perlindungan

tanah oleh negara, mengurangi sengketa tanah, memfasilitasi upaya landreform,

meningkatkan perencanaan perkotaan dan pembangunan infrastruktur, dan menghasilkan




Prosiding Page A-9

data statistik.

Terdapat dua hal terkait penyediaan tanah untuk pemukiman melalui pengkaplingan

tanah di Kelurahan Langenharjo dengan manfaat-manfaat tersebut diatas :

1 Bidang-bidang tanah kapling di Kelurahan Langenharjo seluruhnya telah bersertipikat Hak

Milik. Dengan demikian pengkaplingan tanah di kelurahan Langenharjo telah dapat memenuhi

maanfaat menjamin kepemilikan dan keamanan penguasaan tanah, memberikan keamanan kredit

(dapat dibebani hak tanggungan), mengurangi sengketa tanah, perlindungan oleh negara (kecuali

yang dibiarkan karena terindikasi tanah terlantar), serta dapat menghasilkan data statistik.

2 Penyediaan tanah untuk pemukiman melalui usaha pengkaplingan tanah di Kelurahan

Langenharjo belum memberikan dukungan terhadap perpajakan tanah dan properti. Sebagian

besar (98%) responden menyatakan belum memiliki SPPT PBB atas nama sendiri. Hal ini

menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik tanah kapling tidak membayar pajak bumi dan

bangunan pada setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1 Penyediaan tanah untuk pemukiman melalui pengkaplingan tanah di Kelurahan Langenharjo

telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Kendal.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilik tanah kapling tidak membangun tanahnya, antara

lain :

a. Faktor fisik, masih adanya tanah-tanah kapling yang belum diurug dan masih berupa tanah

sawah pada saat perolehan, terbatasnya akses jalan untuk membangun serta tidak adanya fasilitas

umum seperti jaringan listrik, air dan telepon di lokasi pengkaplingan tanah.

b. Faktor institusi, belum adanya aturan yang mengikat serta sanksi yang jelas terhadap

pembiaran dan penelantaran tanah kapling oleh pemilik tanah.

c. Faktor Ekonomi, sebagian besar pemilik tanah kapling memiliki tanah dengan tujuan untuk

investasi bukan untuk dibangun, sehingga ada kecenderungan untuk membiarkan tanahnya.

3. Penyediaan tanah untuk pemukiman melalui pengkaplingan tanah di Kelurahan Langenharjo

belum mendukung peningkatan perpajakan.




Prosiding Page A-10

DAFTAR PUSTAKA.

Anonim, 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria.

Anonim, 1995, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan

Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 1987 Rencana Bagian Wilayah

Kecamatan Kendal.

Anonim, 1996, Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Transition,

United Nations, New York and Geneva.

Anonim, 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Anonim, 2004, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang.

Anonim, 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Anonim, 2007, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.

Anonim, 2009, Kendal Dalam Angka Tahun 2008, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.

Anonim, 2009, Laporan Akhir Penyusunan Revisi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Kendal Kabupaten Kendal, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal.

Anonim, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar.

Alhalik, 2006, Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, Tesis,

Magister Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Bachriadi, Dianto, 2001, Merampas Tanah Rakyat Kasus Tapos dan Cimacan, KPG (Kepustakaan

Populer Gramedia), Jakarta,

http://books.google.com/books?id=tt2XAn3VdFsC&pg=PA152&lpg=PA152&dq=s




Prosiding Page A-11

pekulasi+tanah&source=bl&ots=fxJgjUKKm0&sig=-YgqEjvshBp2IA1yoVL-

7SgDQ10&hl=en&ei=WEk9TJCkHsKXccOW-

aEB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CDgQ6AEwCA#v=onep

age&q=spekulasi%20tanah&f=true, download tanggal 8 Juli 2010.

Djam’an, Komariah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Djurdjani, Omar, I, 2008, Perubahan Penggunaan Tanah : Analisis Dari Ekonomi Institusi (Suatu

Tinjauan Teoritis), Aspec of Land Management And Development a Compilation, UTM,

Malaysia.

Djurdjani, 2009, Suplai Tanah Untuk Pembangunan Suatu Tinjauan Teoritis, Prosiding Forum Ilmiah

Tahunan, Ikatan Surveyor Indonesia, Semarang.

Efendi, Taufik, 2008, Analisis Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Umum Tata Ruang

Kota Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2002-2011, Tesis, Magister

Teknik Geomatikan Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.

Enemark, Stig, 2009, Land Administration Systems - managing rights, restrictions and responsibilities

in land, Map World Forum, Hyedrabad, India.

Jayadinata, Johara T, 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah,

Penerbit ITB Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, dkk, 1998, Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria, Depdikbud, Universitas

Terbuka.

Nawawi, H, 2007, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Nur Faizah, L, 2007, Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian (Studi Komparatif

Indonesia dan Amerika Serikat), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prijono, 2008, Pendekatan Neoklasik Dalam Menghurai Halangan Penawaran Tanah Di Bandar,

Tesis doktor Falsafah, Fakultas Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi Universiti Teknologi

Malaysia, Kualalumpur.




Prosiding Page A-12

Prijono, 2009, Materi Kuliah Land Development Angkatan X Magister Teknik Geomatika, Universitas

Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rohmadiani, Linda, D, 2008, Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi

Petani (Studi Kasus : Jalur Pantura Kecamatan Pamanukan, Tesis, Istitut Teknologi

Bandung, Bandung.

Setiadi, Y, 2007, Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya di

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, Skripsi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Setiawan, Aries, 2008, Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kecamatan

Karangmalang Kabupaten Sragen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta.

Silalahi, 2006, Perkembangan Penggunaan dan Kebijakan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan

Pangan, Prosiding "Revitalisasi Ketahanan Pangan: Membangun Kemandirian Pangan

Berbasis Pedesaan" 2006, Departemen Pertanian, http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/

ProsSilalahi 06.pdf, download tanggal 16 Februari 2010.

Subaryono, 1999, Pengantar Manajemen Informasi Pertanahan, Jurusan Teknik Geodesi Fakultas

Teknik UGM.

Sudjito, 1999, Kajian Yuridis Administratif Implementasi Program Konsolidasi Tanah Perkotaan di

Ungaran, Mimbar Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yogyakarta,

http://i-lib.ugm.ac.id/ jurnal/detail.php?dataId=2110, download tanggal 21 Juli 2010.

Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.

Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi

Pustakaraya, Jakarta.

Sulipan, 2009, Penelitian Deskriptif Analitis Berorientasi Pemecahan Masalah,

www.ktiguru.org/file.php/1/moddata/data/3/9/46/Penelitian_Deskriptif_Analitis.pdf,

download tanggal 14 April 2010.




Prosiding Page A-13

Sumardjono, Maria, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas,

Jakarta.

Sumardjono, Maria, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Kompas,

Jakarta.

http://tatagunatanah.blogspot.com/2008/08/tujuan-tata-guna-tanah.html, download tanggal 9 April

2010.

http://www.candilaras.co.cc/2008/05/validitas-dan-realibilitas-penelitian.html, download tanggal 18

Maret 2010.

Documents

ISBN : 978-602-98841-0-4 dkk.pdf · terutama kabupaten berpeluang untuk memperolah bagian atas kekayaan alam yang ada di daerahnya, ... yang mempertemukan para surveyor, pengusaha,