P a g e | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan hukum perbankan merupakan salah satu komponen dalam ius

constitutum yang ada di Indonesia. Keberadaannya dirasakan sangat diperlukan

karena objek daripada hukum perbankan yaitu bank serta instrumen-instrumen lain

yang terkait, merupakan obyek yang dinamis dan senantiasa memerlukan penyesuaian

hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum berkala yang mampu

memberikan pemahaman terhadap kemajuan dan penemuan-penemuan yang baru di

dalam dunia perbankan.

Namun sesuai dengan sifat hukum yang selalu tertinggal dengan dinamika

masyarakat, hukum perbankan juga seringkali belum mampu mengakomodir semua

praktik perbankan yang terjadi. Sedangkan pada hukum berlaku asas bahwa hakim

tidak boleh menolak perkara. Begitu pula dengan hukum perbankan. Sehingga,

minimal sebagai seorang sarjana hukum, nantinya mahasiswa fakultas hukum

diharapkan menguasai konsepsi dasar mengenai perbankan dan hukum perbankan.

1.2 Topik Bahasan

Adapun topik bahasan pada makalah ini adalah mengenai Perbankan dan

Hubungannya dengan Sistem Keuangan, serta Sistem Perbankan di Indonesia. Dalam

makalah ini, penulis akan memaparkan serta menjelaskan ketiga topik bahasan di atas

kedalam sub-bagian yang memiliki keterkaitan. Diantaranya adalah pengertian

keuangan, sistem keuangan, lembaga keuangan, klasifikasi lembaga keuangan,

hubungan antara lembaga keuangan, hingga mencakup ke dalam Bank Indonesia

sebagai salah satu instrumen sentral dalam sistem perbankan di Indonesia. Ketiga

topik diatas dipilih berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perkuliahan.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini memiliki fungsi ganda, yaitu:

P a g e | 2

Bagi Penulis, dapat memberikan pemahaman, pedoman serta batasan yang

jelas dalam melakukan tugas presentasi Hukum Perbankan sesi pertama.

Sehingga pembelajaran dapat dilakukan maksimal dan diskusi yang dilakukan

memiliki garis-garis fokus yang jelas.

Bagi Pembaca, dapat memberikan pemahan, informasi mengenai konsepsi

awal serta dasar-dasar Perbankan, Hukum Perbankan serta Sistem Perbankan

di Indonesia.

P a g e | 3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Keuangan, Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan

Keuangan sendiri memiliki beberapa penafsiran, tergantung dari segi mana ia

dipandang. Dari segi keuangan sebagai ilmu, keuangan diambil dari kata finance

(bahasa inggris), yang artinya adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan

organisasi meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumberdaya moneter

sejalan dengan waktu dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka.

Pengertian kedua mengarahkan pada penafsiran harfiah, yaitu semua yang bernilai

sebagai uang (surat berharga, piutang, tabungan, dll). Sedangkan penafsiran terakhir,

keuangan dimaknai sebagai segala sesuatu yang berurusan mengenai uang (termasuk

kurs mata uang, kredit, pembukuan, dll).

Sistem Keuangan. Sesuai dengan frase pembentuknya, sistem keuangan berarti

sebuah rangkaian/kesatuan dari beberapa komponen atau subsistem yang mana antara

satu sama lain salang terkait, saling berhubungan dan melengkapi dalam hal

keuangan. Yang termasuk dalam komponen sistem ini adalah peraturan keuangan,

teknik/cara-cara surat berharga diperdagangkan, dan lembaga keuangan yang mana

bank adalah salah satu komponen dalam subsistem lembaga keuangan.

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam

bentuk aset keunagan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non-financial atau aset

riil. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan

dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga

menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema

tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan

mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan

dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.

P a g e | 4

2.2 Klasifikasi Lembaga Keuangan

Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kelompok. Yaitu, lembaga

keuangan bank (depository financial institution) dan lembaga keuangan bukan bank

(non-depository financial institution). Lembaga keuangan sendiri memiliki kedudukan

sebagai lembaga intermediasi. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana

dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit

(peminjam), yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah

tangga.Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan

pengalihan/penyaluran dana dari penabung (yang memiliki kelebihan dana) kepada

peminjam (yang kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai

mediator. Proses intermediasi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara

membeli sekuritas primer (sahamm, obligasi, perjanjian kredit, dsb) yang diterbitkan

oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama, lembaga keuangan mengeluarkan

sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, polis asuransi, dsb) kepada

penabung atau unit surplus.

A. Lembaga Keuangan Bank (Depository)

Lembaga ini menjalankan kegiatan penghimpun dana secara langsung dari

masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan atau simpanan berjangka),

menerbitkan SD, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

(transfer, kliring, dsb). Yang termasuk dalam kategori ini adalah Bank Umum dan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Yang mana tugas utamanya adalah menarik uang

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pinjaman.

B. Lembaga Keuangan Bukan Bank (Non-Depository)

Lembaga keuangan yang masuk ke dalam kelompok ini ialah semua lembaga

keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan secara langsung

sebagaimana halnya dilakukan oleh lembaga depositori. Di beberapa negara,

lembaga keuangan jenis ini ssering juga disebut non-financial institutions (NBFI).

Lembaga keuangan jenis ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

P a g e | 5

1. Contractual Institutions (Kontraktuil)

Adalah suatu lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan

menawarkan suatu kontrak untuk memproteksi penabung terhadap suatu

resiko ketidakpastian. Misalnya : polis asuransi oleh perusahaan asuransi dan

program pensiun oleh perusahaan dana pensiun.

2. Investment Institutions (Investasi)

Adalah lembaga keuangan yang usahanya sangat terkait dengan kegiatan di

pasar modal, baik sebagai penyedia jasa-jasa dalam transaksi di pasar modal

maupun melakukan investasi langsung. Yang termasuk jenis lembaga ini

antara lain: perusahaan efek (underwriting, perantara/broker, dealer, dan

investment management) dan investment company (perusahaan investasi).

3. Finance Companies

Adalah lembaga keuangan yang memiliki bidang usaha dan menyediakan

beberapa jenis pembiayaan. Antara lain, sewaguna (leasing), anjak piutang

(factoring), pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

4. Lembaga Keuangan Non Depositori Lainnya, salah satu contohnya adalah

pegadaian.

2.3 Hubungan Antara Lembaga Keuangan

Antara Lembaga Keuangan Bank dan Bukan bank memiliki hubungan

komplamenter, yakni saling melengkapi dan keterikatan. Komplamenter dalam hal

pelayanan kepada masyarakat, yakni dalam hal ketersediaan produk-produk yang

berkaitan dengan pelayanan keuangan.

Sedangkan di lain pihak juga memiliki keterkaitan, karena ada kalanya

lembaga keuangan non-bank menjadi nasabah dari lembaga keuangan (misalnya

dalam hal perkreditan). Namun keduanya bukan merupakan suatu kesatuan, dan tidak

bisa apabila lembaga keuangan bank menjalankan usaha-usaha non-bank ataupun

sebaliknya kecuali melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.4 Peranan Lembaga Keuangan Khususnya Perbankan dalam Bidang Pembangunan

Menurut Yeager dan Seitz (1989), pada dasarnya lembaga keuangan memiliki

4 (empat) peran. Empat peran tersebut antara lain:

P a g e | 6

a) Transmutasi Aset (asset transmutation)

b) Likuiditas (liquidity)

c) Realokasi Pendapatan (income reallocation)

d) Transaksi Keuangan (finance transaction)1

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan memperluas fungsi dan

kedudukannya dalam tataran perekonomian di Indonesia, khususnya dalam bidang

pembangunan. Terutama pada Lembaga Keuangan Bank (Depositori). Dalam hal ini,

bank memiliki sifat intermediasi, yaitu sebagai penyalur uang dari unit surplus ke unit

defisit. Bank mampu memfasilitasi unit defisit untuk mengembangkan usahanya

berupa pinjaman (kredit) berjangka, sehingga membantu percepatan pembangunan.

Hal-hal seperti ini seringkali dilakukan oleh Lembaga-lembaga keuangan di daerah

untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Dana yang ditarikpun dari

masyarakat lokal, sehingga akan jauh lebih murah dibanding dengan pinjaman luar

negeri.

2.5 Pengertian Bank dan Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat ke dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian ini mencakup 2 (dua) aspek utama, yaitu:

a) Badan Usaha Bank (corporate company)

b) Kegiatan Usaha Bank (business activities)

Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, Bank

bukanlah sembarang Badan Usaha, melaimkan yang secara hukum memiliki status

yang kuat dengan kekayaannya sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat,

karena itu dipercaya oleh masyarakat. Dapat dipahami pula kalau Bank memilki 3

(tiga) bentuk kegiatan, yaitu; menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan

jasa keuangan.1 Yeager, Fred C., Neil E. Seitz, 1989. Financial Institution Management Third Edition. Pretince Hall, New york dalam Prof.Abdulkadir Muhammad, S.H. dan Rilda Murniati, S.H., M.Hum. Segi HukuYeager m Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004.

P a g e | 7

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup

pula kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

usahanya. Pengertian ini merupakan bunyi dari pasal 1 (1) UU No.10 Tahun 1998).

2.6 Sejarah Perbankan Indonesia

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari masa penjajahan

Hindia Belanda. Pada masa itu, Belanda mendirikan De Javanesche Bank di Batavia

pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian, dibuat menyusul Nederlandsche Indische

Escompto Maatschappij (NV) pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli

pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat

beberapa bank lainnya yang memegang peranan penting dalam pemerintahan Hindia

Belanda. Bank-bank tersebut antara lain:

a) De Post Poar Bank

b) Hulpen Spaar Bank

c) De Algemenevolks Crediet Bank

d) Nederland Handles Bank (NHB)

e) De Escompto Bank (NV)

f) Nederlandsche Indische Handels Bank

Selain itu, juga terdapat pula bank-bank lokal milik orang Indonesia dan

orang-orang asing non-Eropa. Antara lain; Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan

Saudagar, The Yokohama Species Bank, The Chartered Bank of India, Australia and

China, Hongkong & Shanghai Banking Coorporation, NV Bank Boemi, The Matsui

Bank, The Bank of China, Batavia Bank.

Periode perbankan zaman kolonial berubah setelah kemerdekaan. Melalui

nasionalisasi beberapa Bank Asing di Indonesia, perbankan di Indonesia semakin

mengalami perkembangan. Bank-bank yang ada dalam periode ini antara lain Bank

Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946 (awalnya merupakan De

Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko), Bank Indonesia di Palembang

P a g e | 8

Tahun 1946, Bank Negara Indonesia tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal

dengan BNI’46. Hingga saat ini masih terus berkembang dan memunculkan pula

Bank berjenis Syariah.

Pengaturan hukum mengenai perbankan pun, mengalami perkembangan

setelah kemerdekaan. Pada awalnya pengaturan perbankan dimuat dalam UU No.14

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang mendefinisikan bank sebagai

lembaga keuangan yang usaha utamanya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kemudian pengertian ini diperluas

pada UU No. 7 Tahun 1992, yang mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian ini

juga masih dirasakan kurang, karena pada kenyataannya produk-produk perbankan

memiliki variasi dan selalu berkembang. Sehingga definisi termutakhir tentang bank

terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang mana Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menghapus pokok-pokok perbankan

yang diatur dalam UU No.14 Tahun 1992. Yang mana undang-undang tersebut

mengatur pagu kredit dan tingkat suku bunga diatur Bank Indonesia, kredit wajib

dengan jaminan kolateral dan adanya kemudahan mendirikan Bank. UU ini terdiri

dari 60 pasal yang dibagi kedalam 10 Bab yang substansi nya adalah mengenai dual

banking system, membagi bank kedalam 2 jenis (umum dan BPR), dan mengubah ke

dalam collateral oriented.

UU No.10 Tahun 1998 kemudian menegaskan kembali persoalan kemandirian

Bank Indonesia, membentuk badan khusus sebagai pelaksana program penyehatan

Bank, mengubah cakupan rahasia Bank, menyesuaikan antara pendirian dan

kepemilikan bank (menghapus bank campuran), dan memudahkan pelaksanaan

prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank (dual system bank)

2.7 Azas, Fungsi dan Tujuan

P a g e | 9

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi itu sendiri

dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan

Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi,

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan

uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro.

Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.

b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi

masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

2.8 Jenis Bank

a) Bank Indonesia

Status Bank Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1999,

menurut UU ini Bank Indonesia memiliki 3 macam status yaitu:

Bank Sentral

Adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk

mengelluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta

menjalankan fungsi lender of the last resort.

Lembaga Negara Independen

P a g e | 10

Bank Indonesia bertugas dilluar pemerintahan dan lembaga lain

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia menyampaikan laporan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, laporan keuangan bank

Indonesia diperiksa oleh BPK. Hasilnya akan disampaikan kepada

DPR.

Badan Hukum Publik

Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan sendiri

yang terlepas dari anggaran dan belanja negara dan berwenang untuk

menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas

kewenangannya.

Modal Bank Indonesia diatur dalam pasal 6 UU No.23 Tahun 1999.

Dalam undang-undang tersebut modal bank Indonesa sekurang-kurangnya 2

Trilliun. Dan bertujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Pimpinan

Bank Indonesia terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur,

sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang

Deputi Gubernur.

b) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 ayat (3) UU No.10

Tahun 1998). Dalam menjalankan usahanya di bidang perbankan, Bank

Umum menerapkan 2 cara, yaitu:

Konvensional, artinya menjalankan dengan cara yang lazim digunakan

dan memperoleh keuntungan berupa bunga.

Syariah, artinya menjalankan perbankan berdasarkan ketentuan hukum

Islam dan keuntungannya bukan berupa bunga.

Bank Umum dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau

Perusahaan Daerah, sesuai dengan UU No.10 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1).

P a g e | 11

Sedangkan modalnya sekurang-kurangnya adalah 3 triliun rupiah. Untuk

mendirikannya Bank Umum harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia, kecuali

kegiatan menghimpun dana nya diatur oleh Undang-Undang.

c) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Pengertian ini meliputi tidak

menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik

secara tunai maupun dengan surat berharga, atau pemindahbukuan. Modal BPR

adalah 50 juta.

d) Bank Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara

Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan

usaha, dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Adapun

prinsip-prinsip Bank Syariah antara lain:

Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)

Bank membiayai sepenuhnya usaha yang dikelola oleh pengusaha,

dan pengusaha tersebut setuju usahanya dibiayai dan hasilnya

dibagi sesuai dengan perjanjian.

Prinsip Penyertaan Modal (Musharakah)

Bank bekerja sama dengan nasabah pengusaha untuk membiayai

suatu usaha. Bank berfungsi sebagai penyedia dana sekaligus mitra

usaha nasabah pengusaha. Apabila usaha itu memperoleh

keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara

Bank dan Pengusaha.

Prinsip Jual Beli Memperoleh Keuntungan (Musharakah)

P a g e | 12

Bank mengadakan jual beli dengan nasabah/pihak lain dan dalam

perjanjian tersebut disepakati bahwa harga barang adalah harga

pokok ditambah dengan keuntungan.

Prinsip Sewa Murni Tanpa Pilihan (Ijarah)

Bank sebagai pemilik barang mengadakan perjanjian sewa dengan

pihak lain sebagai penyewa. Dalam perjanjian sewa disepakati

bahwa penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar

uang sewa sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa sewa berakhir,

barang dikembalikan kepada bank sebagai pemilik.

Prinsip Sewa Murni dengan Pilihan (ijarah wa iqtina)

Bank sebagai pemilik barang mengadakan perjanjian sewa dengan

pihak lain sebagai penyewa. Dalam kesepakatan dipebolehkan

apakah barang tersebut boleh dimiliki oleh penyewa atau

dikembalikan kepada Bank.

2.9 Perijinan, Kepemilikan, Badan Hukum & Pendirian Bank

Perijinan usaha untuk bank diatur menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU

No.10 Tahun 1998. Bunyinya adalah:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank

Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila

kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-

Undang tersendiri”

Perijinan ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan daripada Bank

itu sendiri. Bank Umum dapat dimiliki dan didirikan oleh 1) WNI dan atau BHI 2)

WNI dan atau BHI dengan WNA atau BHA secara kemitraan. Maksudnya disini

adalah, Bank tetap memiliki unsur kepemilikan Indonesia. Maksimal kepemilikan

pihak asing adalah 99%. Emisi saham dilakukan oleh bursa efek, karena pembelian

P a g e | 13

saham oleh asing melalui bursa efek dapat mencapai 100% dari yang tercatat di bursa.

Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya bisa didirikan dan dimiliki oleh 1)

WNI, 2) BHI yang seluruh pemiliknya adalah WNI, 3) Pemerintah Daerah, 4)

Bersama di antara ketiganya. Hal ini tidak memungkinkan bahwa adanya kepemilikan

asing sama sekali. Bentuk hukum Badan Perkreditan Rakyat dapat berupa Perseroan

Terbatas, Koperasi, Perusahaan Daerah ataupun bentuk lain yang ditetapkan dengan

PP.

2.10 Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama

Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem

keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam

menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan

banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat

dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas

keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari

efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi

kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka

transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya,

ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem

keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar

belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan  tugas dan

tanggung jawab Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima

peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang

mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu

adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter

antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank

Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan

berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung

P a g e | 14

terhadap berbagai aspek ekonomi.  Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga

yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula

sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia

telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja

lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga

perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti

halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam

sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan

ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah

terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang

efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam

pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus

dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan

disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya

penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan

stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk

menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah

menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah

satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang

cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut

dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga

menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan

mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang

cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran

yang  bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross

Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem

pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki

informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem

pembayaran.

P a g e | 15

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia

dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor

kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang

berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat

mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi

kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan

menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang

tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim

keuangan  melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi

LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam

mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun

krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas

dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal,

fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas

temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam

menjalankan fungsinya sebagai LoLR,  Bank Indonesia harus menghindari terjadinya

moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang

ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

2.11 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu

tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan

nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap

barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek

kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara

lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang

harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian,

P a g e | 16

tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan

mudah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama yang

menjadi tugas pokok, yaitu:

Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Mengatur dan Mengawasi Bank

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan mooneter dilakukan Bank

Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.

Efektifitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang

efisien, cepat, tepat, aman dan andal yang merupakan sasaran tugas ini. Selanjutnya,

perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter. Bank Indonesia wajib

menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan darimanapun dalam

menjalankan tugas-tugasnya.

2.12 Kemandirian Bank Indonesia

Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 3 tahun 2004,

yang mana Bank Indonesia adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain,

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini. Konsekuensi

kemandirian Bank Indonesia ini mencakup mengatur, membuat, menerbitkan

peraturan yang merupakan pelaksanaan UU. Hubungan dengan pemerintah hanya

sebatas sebagai pemegang kas pemerintah.

Kemandirian Bank Indonesia secara tegas didukung oleh pengaturan lebih

lanjut yang menentukan bahwa:

Bank Indonesia adalah Badan Hukum, dengan modal yang ditetapkan (dua

triliyun) ditambah 10% dari seluruh kewajiban.

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilannilai rupiah,

yaitu dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,

P a g e | 17

transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang

perekonomian. Untuk itu Bank Indonesia berwenang:

Menetapkan sasaran-ssaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju

inflasi;

Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang

termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

o operasi pasar terbuka di pasar uang baik  rupiah maupun valuta asing;

o penetapan tingkat diskonto;

o penetapan cadangan wajib minimum;

o pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia adalah pemegang Kas Negara. Tugas dan kedudukan inilah

yang harus dijaga tanpa campur tangan dari pihak manapun (dalam pengertian campur

tangan politik). Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, bagaimana Bank

Indonesia mampu mempertahankan kemandiriannya? Hal ini merupakan suatu kenis-

cayaan, dalam rangka menuju kedudukan Bank Indonesia sebagai pengembang

kepentingan ekonomi di dalam masyarakat yang saling berhadapan.

2.13 Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia

Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia

bertugas untuk :

menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau

kegiatan usaha tertentu dari bank,

melaksanakan pengawasan atas bank, dan

mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan

kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank

Indonesia juga dapat memberikan :

P a g e | 18

Izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,

Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta

Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun

tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala

maupun

sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi

terhadap

laporan yang disampaikan oleh bank.

BAB III

PENUTUP

Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaaan dalam bentuk aset

keuangan (mayoritas) dimana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di

bidang jasa keuangan, baik itu pembiayaan dan non pembiayaan. Lembaga keuangan sendiri

dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan Bank (Depositori) dan lembaga keuangan bukan

P a g e | 19

bank (non-depository). Perbedaan keduanya terletak pada usaha menarik dana yang

dilakukan oleh lembaga keuangan bank.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah

penyejahteraan rakyat banyak.

Bank terbagi menjadi beberapa jenis, yang secara garis besar adalah Bank Sentral

(yaitu Bank Indonesia), Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan yang akhir-akhir ini

merebak adalah Bank Syariah. Ke empatnya memiliki ciri dan ke khas an masing-masing.

Bank Indonesia yang dalam hal ini sebagai Bank Sentral memiliki fungsi dan peranan

yang lebih dalam rangka mengatur sirkulasi dan stabilisasi keuangan di Indonesia. Bank

Indonesia merupakan lembaga independen yang terpisah dari pemerintahan. Hubungan

dengan pemerintah dalam hal ini hanyalah sebagai pemegang kas negara.

P a g e | 20

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan

Pembiayaan, 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan, 1997, Andi, Yogyakarta.

Dawam Rahardjo, dkk, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa, 1995, Pustaka

LP3ES Indonesia, Jakarta.

Bahan Materi perkuliahan Ibu. Siti Hamidah

Sumber Internet

www.jevuska.com (diakses tanggal 28 februari 2011, pukul 19.15)

www.wikipedia.com (diakses tanggal 28 februari 2011, pukul 19.15)

www.bi.go.id (diakses tanggal 28 februari 2011, pukul 19.15)

eM