BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia secara perlahan-lahan mulai bangkit dan

berkembang dengan dilaksanakan pembangunan nasional. Perkembangan

perekonomian Indonesia tersebut tidak terlepas dari usaha atau kegiatan bisnis yang

sudah mengalami kemajuan. Pemerintah telah berusaha keras untuk membantu dunia

usaha agar bangkit dan melakukan kegiatan usaha semaksimal mungkin. Dengan

bangkitnya dunia usaha atau bisnis suatu negara secara tidak langsung juga

meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat. Pada akhirnya, jika

perekonomian masyarakat berkembang, maka perekonomian negarapun menjadi

lebih baik.

Pemberdayaan dunia usaha melalui peningkatan jumlah badan usaha akan

sangat membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Hal ini

sesuai dengan yang disebutkan oleh Hasanuddin Rahman bahwa :

Banyak jenis badan usaha yang dikenal di masyarakat diantaranya badan usaha berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai PT), Koperasi, dan Yayasan. Selain itu, juga terdapat badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti Comanditaire Vetnoottschap (CV), Firma, Unit Dagang (UD) dan lain-lain.1

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT 2007), Perseroan

1 Hasanuddin Rahman, 1995, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.17.

1

Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PT) didirikan menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT 1995).

UUPT 1995 merupakan ketentuan yang lebih khusus mengatur tentang PT daripada

ketentuan PT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut

sebagai KUHD). Hal ini sesuai dengan azas lex specialis derogat lex generalis.

Namun setelah berlakunya UUPT 2007, maka UUPT 1995 dinyatakan tidak berlaku

lagi.

UUPT 2007 banyak mengalami perubahan yang mendasar diantaranya proses

pendirian PT yang baru dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum

(selanjutnya disebut sebagai SABH).

Penelitian ini akan membahas juga ketentuan yang terdapat dalam UUPT

1995 mengenai pendirian PT sebagai perbandingan terhadap ketentuan UUPT 2007

agar terdapat penjelasan menyeluruh mengenai perubahan dan pergantian sistem yang

digunakan dalam pendirian PT.

Sutantya R. Hadikusuma mengemukakan bahwa :

UUPT 2007 mengalami kemajuan menurut keadaan sekarang, dibandingkan dengan peraturan yang lama. Ketentuan dalam UUPT 2007 dapat dikatakan lebih lengkap dan terperinci. Didalamnya dikenal perbedaan Perseroan Terbatas Terbuka dan Perseroan Terbatas Tertutup, diatur tentang perlindungan modal dan kekayaan perusahaan, dan penggunaan laba, pengambil alihan perseroan dan juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Walaupun isinya tergolong lengkap, namun untuk memberlakukan UUPT 2007 tersebut dibutuhkan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah).2

2 Sutantya. R Hadikusuma, 1992, Pokok-Pokok Hukum Perusahaan, CV.Rajawali, Jakarta, hal.67.

2

Dalam UUPT 2007 diatur mengenai pendirian perseroan terbatas yang

dilakukan dengan menggunakan mekanisme SABH.3 Sistem ini merupakan hal yang

baru dalam pendirian suatu perseroan terbatas dimana sebelumnya masih

menggunakan sistem manual dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang

banyak. Selain itu, SABH merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang

modern dan canggih guna menghadapi era globalisasi yang membutuhkan kecepatan

dan ketepatan dalam melayani masyarakat.

SABH merupakan kebijakan Departemen Hukum dan HAM Republik

Indonesia (selanjutnya disebut Depkumham RI) untuk mempersiapkan komputerisasi

dalam proses pengesahan badan hukum yang dilaksanakan berdasarkan UUPT 2007.

SABH dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2001 yang diresmikan oleh Wakil Presiden

Megawati Soekarno Putri dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi dan

Hukum Umum (selanjutnya disebut sebagai Ditjen AHU) dibawah naungan

Depkumham RI. Dalam proses perjalanannya telah dilaksanakan perubahan alur

proses pengesahan sehingga pelayanan hukum pada Ditjen AHU telah mengikat

secara optimal.4

Proses pelaksanaan SABH tentunya melalui mekanisme yang telah

ditentukan. SABH dibuat dalam hal pendirian atau proses pengesahan akta pendirian

PT, Perubahan Anggaran Dasar PT dan peleburan dan penggabungan PT dengan

sistem langsung (on line) melalui teknologi komputer yang canggih.

3 Budi. F. Supriadi, 2002, Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,. hal. 29.

4 Ibid., hal. 31.

3

Setelah melalui proses atau mekanisme yang telah ditentukan, SABH

mengakomodir pelaksanaan pendaftaran perseroan terbatas agar mendapatkan Surat

Keputusan mengenai pengesahan akta pendirian PT oleh Menteri Hukum dan HAM

Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkumham RI) sebagai salah satu syarat

berdirinya PT tersebut.

Penggunaan SABH mengalami kendala-kendala diantaranya peraturan yang

sering berubah-ubah, gangguan sistem komputer yang sering terjadi dan lain-lain.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan usaha perbaikan guna memaksimalkan

fungsi pelayanan publik yang baik khususnya mengenai pendirian PT. Mekanisme

pendirian PT, kendala yang dihadapi dalam porses tersebut serta upaya-upaya yang

dilakukan dalam menanggulangi kendala tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam

penelitian ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pendirian perseroan terbatas di Indonesia ?

2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan SABH terhadap

pendirian perseroan terbatas ?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala

dalam penerapan SABH terhadap pendirian perseroan terbatas ?

4

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pendirian perseroan

terbatas di Indonesia.

2. Untuk memahami dan menguraikan kendala-kendala dalam

penerapan SABH terhadap pendirian perseroan terbatas.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam

menanggulangi kendala-kendala dalam penerapan SABH terhadap pendirian

perseroan terbatas.

D. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah secara teoritis dapat

menambah wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami, menganalisa dan

mengevaluasi permasalahan hukum, khususnya pengetahuan masyarakat mengenai

pendirian perseroan terbatas dengan menggunakan teknologi Sistem Administrasi

Badan Hukum (SABH). Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan

bagi penulisan lanjutan dan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan

kepustakaan khususnya mengenai pendirian perseroan terbatas dengan menggunakan

teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Secara praktis menjadi

referensi dan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi

masyarakat yang akan melakukan pendirian perseroan terbatas dengan menggunakan

teknologi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

5

E. Ruang Lingkup Penelitian

6

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

1. Jenis-Jenis Perusahaan

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan perdagangan, maka banyak

pengusaha tidak lagi bertindak sendiri, melainkan bersama-sama mendirikan

persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan.

Persekutuan-persekutuan itu berupa badan usaha yang terdiri dari :

a. Badan usaha yang berbadan hukum.

Sebelum menguraikan lebih lanjut beberapa bentuk hukum dari badan usaha

tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian badan hukum itu sendiri.

Badan hukum yang dimaksudkan adalah yang lazim disebut perusahaan, baik

oleh para pakar, sarjana hukum maupun istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut UUPT 1995).

Menurut Wirjono Projodikoro, Badan Hukum adalah :

Badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak

dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan

hukum terhadap orang lain atau badan lain.5

Badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut Rechtsperson berarti orang

yang diciptakan oleh hukum sehingga badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban

5 ? Wirjono Projodikoro, 1985, Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia, Cetakan ketiga, Dian Rakyat, Jakarta, hal. 8.

7

serta melakukan perbuatan hukum seperti manusia bahkan dapat memiliki kekayaan

sendiri.6

Menurut Hasanuddin Rahman, Badan usaha adalah :

Suatu badan yang menjalankan usaha/kegiatan perusahaan, sedangkan perusahaan, lebih cenderung kepada jenis usaha/kegiatan dari suatu badan usaha. Singkatnya badan usaha adalah institusinya dan perusahaan adalah aktivitasnya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang, yang sekaligus menunjukkan legalitas perusahaan tersebut sebagaimana suatu badan usaha. Dengan alasan itulah lebih cenderung menggunakan istilah badan usaha.7

Menurut Wirjono Projodikoro, sudah sejak dahulu dibutuhkan adanya

pengertian badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perorangan juga dapat

bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak dan kewajiban dan kepentingan

hukum terhadap orang lain atau badan lain.8

Adapun yang termasuk badan usaha yang berbadan hukum antara lain, adalah:

1) Perseroan Terbatas (PT) atau Naamlooze Vennootschap (NV).

2) Koperasi.

3) Yayasan

b. Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum.

Adapun yang termasuk dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum antara

lain, adalah :

1) Perseroan Firma.

2) Perseroan Komanditer (Comanditaire Vetnoschap).

6 ? Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal. 28.7 Ibid., hal.268 Wirjono Projodikoro, Op.cit , hal.8.

8

3) Unit Dagang (UD)

2. Perseroan Terbatas (PT)

Menurut Munir Fuady, perseroan terbatas adalah Suatu badan hukum yang

didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih, untuk melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham.9

Sedangkan menurut Hasnuddin Rahman, PT adalah :

Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatn secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yag diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.10

I.G. Rai Widjaja berpendapat bahwa :

Perseroan terbatas merupakan badan hukum (legal entry), yaitu badan hukum mandiri (Personal standi in judictio) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu perseroan terbatas. 11

Pasal 1 butir 1 UUPT 2007 memberikan defenisi perseroan terbatas adalah :

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.

Dari batasan defenisi diatas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat yang harus

diketahui, yaitu :

a. Perseroan terbatas merupakan badan hukum

9 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 36.

10 Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal.30. 11 I.G. Rai Widjaja, 1999, Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di

Bidang Usaha, Kesaint Blanc, Jakarta, hal. 142.

9

Status badan hukum suatu PT diperoleh sejak ia memperolah pengesahan dari

pejabat yang berwenang, yang memberikan hak dan kewajiban bagi badan hukum

tersebut.

Sebagai badan hukum perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti

yang ditentukan dalam UUPT 2007, yakni sebagai berikut :

1) Organisasi yang teratur2) Harta kekayaan sendiri3) Melakukan hubungan hukum sendiri4) Mempunyai tujuan sendiri.12

b. Perseroan Harus Menjalankan Kegiatan Usaha Tertentu.

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha

yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan

maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan. Hal tersebut dicerminkan

dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha

tertentu yang halal, perseroan terbatas tidak dapat didirikan jika tidak memiliki tujuan

dan kegiatan usaha yang jelas, maksudnya memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang

dapat dipertanggung jawabkan dan nyata. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam

Pasal 2 UUPT 2007 yang berbunyi :

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan yang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau

kesusilaan.

c. Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian

12 Ibid., hal.8.

10

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 menyatakan bahwa perseroan

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa

Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian

sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam

KUHPerdata, yaitu Pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :1. Adanya kesepakatan.2. Para pihak cakap bertindak dalam hukum.3. Adanya hal tertentu4. Oleh sebab yang halal.

Perjanjian pendirian tersebut dituangkan dalam akta notaris yang disebut

dengan akta pendirian. Akta pendirian tersebut memuat hak dan kewajiban para

pendiri perseroan terbatas tersebut selanjutnya merupakan anggaran dasar perseroan,

sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi :

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan

pendirian perseroan.

d. Perseroan Harus Memiliki Modal yang Terbagi Kedalam Saham.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, saham adalah bagian,

andil, surat sero pemegang saham13. Sedangkan menurut Kamus Hukum, saham

adalah:

Andil atau ikut serta di dalam permodalan perseroan terbatas yang memberi

hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan jumlah modal yang disetor, bukti

13 Muhammad Ali, Kamus Lenkap Bahasa Indonesia Modern, Alumni, Bandung, hal. 373.

11

autentik pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain

sebagainya.14

Sebagai suatu badan hukum yang independen, perseroan terbatas memiliki

harta kekayaan tersendiri terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham

maupun para pengurusnya. Harta kekayaan perseroan terbatas tersebut terdiri dari

saham-saham. Oleh karena itu, maka pada saat perseroan terbatas didirikan bahkan

sebelum permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ke Menteri Hukum dan

HAM, para pendiri harus telah menyetorkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh

persen) dari seluruh modal ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang wajib

dipenuhi oleh para pendiri.

Saham merupakan wujud konkret dari modal perseroan terbatas sebagaimana

yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, yang berbunyi :

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Saham tersebut berbeda-beda menurut jenis perseroan, dapat dikeluarkan

dalam macam, jenis, dan bentuk beragam. Saham-saham ini dikeluarkan dalam nilai

nominal mata uang Indonesia. UUPT 2007 tidak mengakui saham-saham yang

dikeluarkan tanpa nilai nominal.

Pasal 52 ayat (1) UUPT 2007 menjelaskan bahwa saham memberikan hak

kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

14 Sudarsono, 2002, Kamus Hukum-Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta, hal.415.

12

3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

e. Memenuhi Persyaratan Undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT 2007 dan peraturan

pelaksananya dimulai dari pendiriannya, operasinya, dan berakhirnya. Hal ini

menunjukkan bahwa UUPT 2007 menganut sistem tertutup (closed system)

maksudnya setiap perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia harus mengikuti

aturan yang telah ditentukan dalam UUPT 2007 atau peraturan perundang-undangan

lainnya.

2. Pengertian Akta

Akta adalah salah satu bentuk alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan

hukum yang kuat. Secara umum terdapat dua bentuk akta, yaitu :

a. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak berdasarkan

kesepakatan keduanya tanpa melibatkan pejabat pemerintah yang berwenang.

Kadangkala akta yang dibuat oleh para pihak ini tidak menggunakan saksi.

Atas akta yang dibuat dibawah tangan, ada beberapa kelemahan antara lain :

1) Jika salah satu pihak tidak memenuhi janji (Wanprestasi), dan selanjutnya pihak yang dirugikan mengadu kepengadilan atas akte tersebut. Jika pihak yang lainnya menyangkal adanya surat yang ditandatangani, kekuatan hukum surat itu menjadi lemah.

2) Karena kredit hanya dibuat oleh pihak bank dengan nasabah, dan biasanya nasabah hanya mengisi formulir yang telah disediakan, maka bisa saja terdapat kekurangan-kekurangan yang seharusnya dilengkapi untuk suatu pengikatan kredit.

13

3) Untuk kredit yang dibuat dengan akta dibawah tangan, maka sangat besar kemungkinan bagi pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menghindari atau memungkiri perjanjian yang dibuat.

4) Apabila akta perjanjian kredit tersebut hilang karena sebab apapun, maka bank tidak memiliki arsip/file asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti. Hal ini akan membuat posisi bank akan menjadi lemah bila terjadi perselisihan.15

b. Akta autentik

Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan defenisi akta autentik adalah :

Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat

dimana akta dibuatnya.

Dari ketentuan pasal diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Yang membuat akta autentik adalah notaris, tekecuali wewenang tersebut diserahkan kepada pejabat lain atau orang lain. Yang dimaksud dengan pejabat lain antara lain adalah panitera dalam sidang pengadilan dan seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan.

2) Akta autentik dibedakan atas akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Kata “oleh” berarti notaris yang membuat akta tersebut, sedangkan kata “dihadapan” notaris berarti bahwa notaris yang membaca dan menandatangani surat yang dibuat para pihak setelah para pihak menandatanganinya.

3) Isi dari akta autentik adalah semua perbuatan yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat suatu akta autentik dan semua perjanjian dan penguasaan yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan artinya perbuatan tersebut bukanlah kehendak si notaris tetapi merupakan kehendak para pihak.

4) Akta autentik memberikan pengertian tentang penanggalan, karena bagi notaris adalah kewajiban untuk mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pada saat akta itu dibuat. Pelanggaran kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat autentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta dibawah tangan.16

15 Hasanuddin Rahman, Op.cit., hal.152.16 G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal.51.

14

Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa :

Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian

sempurna tentang apa yang dimuatnya didalamnya diantara para pihak beserta para

ahli warisnya atau para pengganti haknya.

Dalam hal pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, maka akta yang

digunakan haruslah akta autentik yang dibuat oleh notaris, kemudian didaftarkan

kepada Ditjen AHU. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan bahwa:

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Mekanisme yang harus dilalui dalam mendirikan suatu perseroan terbatas

menurut UUPT 2007 adalah dengan menggunakan SABH, sesuai dengan yang

ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan.

4. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

15

Menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, SABH adalah “Jasa

teknologi informasi yang merupakan pelayanan yang diberikan pada masyarakat

dalam proses pengesahan badan hukum perseroan.

Sistem Administrasi Badan Hukum merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Ditjen AHU Depkumham RI yang dapat diakses pada http://www.SABH.go.id yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa hukum dalam bidang pengesahan, perubahan-perubahan akta badan hukum. Diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2001.17

Dalam perkembangannya situs yang mengelola akses SABH mengalami

beberapa perubahan, yakni :

Pada awalnya situs tersebut adalah http://www.sisminbakum.com. Situs ini dibuat pada saat pemerintah masih bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika. Namun karena terjadi dugaan korupsi sejumlah Rp.400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) yang melibatkan pejabat pemerintah dalam hal ini Ditjen AHU dan pejabat lainnya serta pihak PT Sarana Rekatama Dinamika. Oleh karena itu situs ini tidak lagi dapat digunakan. Pengelolaan SABH selanjutnya diambil alih oleh pemerintah seluruhnya dan mengganti situs tersebut menjadi http://www. SABH.go.id. Untuk selanjutnya mekanisme sistem administrasi badan hukum diakses melalui situs tersebut.18

Perkembangan IT (Information Technology/Teknologi Informasi) yang

menjanjikan proses pelayanan dan pendaftaran langsung (online) secara mudah dan

cepat telah mendorong Ditjend AHU menerapkan komputerisasi dalam proses

pengesahan pendirian suatu badan hukum yang disebut dengan SABH dalam rangka

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. PT merupakan salah satu bentuk badan

hukum yang terdapat di Indonesia dimana dalam tahap pengesahan permohonan

17 ? Munir Fuady, 1996, Hukum Perseroan Terbatas (Suatu Tinjauan Hukum), PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.65.

18 Budi. F. Supriadi, Op.cit., hal. 35.

16

diajukan secara tertulis kepada Menkumham RI dengan melampirkan akta pendirian

perseroan terbatas.

SABH dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang

semakin berkembang dalam hal pelayanan jasa hukum yang cepat dan akurat. Untuk

itu dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, dibuatlah sistem

langsung (on line) yang dapat diakses oleh notaris seluruh Indonesia. Dipandang dari

sisi kenotariatan sangat berguna karena sistem ini membuat para notaris seluruh

Indonesia dapat mengakses langsung dari berbagai daerah tanpa perlu ke Kantor

Depkumham RI di Jakarta sehingga dapat mempersingkat waktu serta jarak yang

harus ditempuh. Dipandang dari sisi kepegawaian, hal ini dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang sadar akan era teknologi serta dapat membentuk

sikap dan perilaku kerja yang efisien dan efektif.

Untuk selanjutnya yang dapat mengakses dan menggunakan layanan SABH

hanyalah notaris sebagai pihak yang akan memproses pengesahan badan hukum. Pada

tahap awal notaris melakukan pendaftaran di Ditjen AHU dibawah lingkup tugas

Depkumham RI. Pendaftaran ini tidak dipungut biaya, notaris hanya mengisi formulir

pendaftaran yang disediakan oleh SABH dan selanjutnya formulir diproses dan

notaris akan mendapat identitas pengguna (user id) serta kata kunci (password) untuk

dapat mengakses situs SABH melalui internet.19

19 Ibid.

17

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

C. Jenis dan Sumber Data

D. Populasi dan Sampel Penelitian

E. Analisis Data

F. Waktu Pelaksanaan dan Sistem Pelaporan

F. Metode Penelitian

18

Metode penelitian yang dipergunakan dalam peyusunan penelitian ini adalah:

1. Metode penelitian lapangan (Field Reasearch), yakni dengan

melakukan wawancara dengan notaris di Medan dan klien yang memakai jasa

notaris untuk membuat akta pendirian PT yang bertujuan untuk memperoleh

hasil penelitian yang akurat dan data yang diperoleh berupa data primer. Data

primer tersebut diantaranya melakukan wawancara kepada notaris yang

bersangkutan untuk memperoleh penjelasan mengenai SABH.

2. Metode penelitian kepustakaan (library reaserch), yakni

melalui penelitian kepustakaan yang bertujuan mendapatkan data skunder. Data

skunder yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, dan

lain-lain.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, majalah atau jurnal-jurnal

ilmiah yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Pelaksanaan Sistem

administrasi Badan Hukum (SABH), juga bahan-bahan dari karya tulis

ilmiah dari hasil penelitian dan internet.

c. Bahan hukum tertier yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa

Indonesia dan lain-lain.

19

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika

Penulisan

Bab II Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari Mekanisme

Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT 1995), Mekanisme

Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas, dan Perbandingan Antara Mekanisme Pendirian

Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang

Perseroan Terbatas dan Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab III Kendala-Kendala Penerapan SABH Terhadap Pendirian Perseroan

Terbatas, terdiri dari Kendala Pemerintah Dalam Penerapan SABH dan Kendala

Notaris Dalam Penerapan SABH.

Bab IV Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kendala-

Kendala Penerapan SABH Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas, terdiri dari Upaya

Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala-Kendala Penerapan SABH dan Upaya

Notaris Dalam Menanggulangi Kendala-Kendala Penerapan SABH.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

20

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MEKANISME PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

A. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam latar belakang bahwa UUPT 1995

merupakan ketentuan PT yang lebih khusus mengatur PT karena sebelumnya

menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHD. UUPT 1995 mengatur lebih

jelas mengenai PT terutama dalam hal pendiriannya.

Dalam mendirikan suatu PT menurut UUPT 1995 diperlukan syarat-syarat

pendirian PT yang terdiri dari :

1. Syarat formal

2. Syarat materil.

Hal-hal yang menyangkut syarat formal pendirian PT adalah sebagai berikut :

1. Akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris.

2. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang dikenal dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia)

3. Pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri dan Pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.20

20 Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal.32.

21

Sedangkan syarat materil suatu PT adalah modal.21 Sebelum menjelaskan

mengenai syarat formil pendirian PT, akan dijelaskan terlebih dahulu syarat materil

pendirian PT.

Perkataan modal menurut Subekti mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu :

1. Seluruh modal perseroan menurut anggaran dasarnya yang telah terbagi dalam sejumlah surat andil (modal maskapai atau modal penetapan).

2. Modal yang terdiri dari jumlah andil yang telah diambil atau disanggupi oleh para persero (modal sanggupan).

3. Modal yang terdiri dari dari jumlah semua uang telah masuk artinya diterima dari persero sebagai pembayaran andil-andil yang telah diambil oleh mereka (uang tunai).22

1. Syarat Formil Pendirian PT.

Syarat ini terdiri dari :

a. Akta Pendirian PT

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2

(dua ) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa pendirian PT pada dasarnya

adalah hubungan kontraktual antara 2 (dua) orang atau badan hukum atau lebih.

ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini

bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT dibentuk berdasarkan perjanjian dan

mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Lebih lanjut mengenai pemegang saham tersebut ditegaskan dalam Pasal 7

ayat (3) dan ayat (4) UUPT 1995 yang berbunyi :

21 Ibid.22 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan ke enambelas, Intermasa, Jakarta, 1980,

hal.203.

22

(3) Dalam hal setelah Perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2

(dua), maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan

tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian

sahamnya kepada orang lain.

(4) Dalam hal setelah lampau jangkawaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham

bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian Perseroan,

dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat

membubarkan perseroan tersebut.

Suatu akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-

kurangnya :

1) Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Tempat Tinggal

dan Kewarganegaraan Pendiri.

2) Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat

tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali

diangkat.

3) Nama pemegang saham yang telah mengambilbagian saham dan nilai

nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan

disetor pada saat pendirian.23

23 ? Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal. 51.

23

Sebaliknya akta pendirian tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan

bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada

pendiri atau pihak lain.24

Selain sebagai akta pendirian suatu PT, akta PT yang dibuat oleh notaris

tersebut juga memuat anggaran dasar PT yang memuat sekurang-kurangnya :

1) Nama dan tempat kedudukan PT

2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT yang sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3) Jangka waktu berdirinya PT

4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal

yang disetor

5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah

saham untuk tiap klasifikasin, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan

nominal setiap saham.

6) Susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris

7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian

anggota direksi dan komisaris.

9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

10) Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

24 ? Ibid.

24

Mengenai perubahan atas Anggaran Dasar PT ditetapkan oleh RUPS dan usul

adanya perubahan tersebut dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman

untuk mengadakan RUPS.

b. Pengesahan Pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik

Indonesia (sekarang dikenal dengan Menteri Hukum dan HAM Republik

Indonesia).

Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPT 1995, menurut

UUPT 1995 mensyaratkan bahwa suatu PT bisa berdiri dengan sah, maka akta

pendiriannya tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman

Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Menkeh RI) untuk mendapatkan

pengesahannya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan Pasal 6 UUPT

1995 yang menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah

akta pendiriannya disahkan oleh Menkeh RI. Untuk memperoleh pengesahan

dimaksud para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis

dengan melampirkan akta pendirian PT. Kuasa yang dimaksudini lazimnya adalah

notaris yang sebelumnya telah membuatkan akta pendirian PT tersebut. Pengesahan

oleh Menkeh RI tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari

setelah permohonan diterima. Namun demikian dalam suatu permohonan pengesahan

yang diajukan kepada Menkeh RI, kemungkinan ditolak tetap ada, dimana penolakan

tersebut akan diberitahukan alasan-alasannya, pemberitahuan tersebut juga dalam

waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.25

25 ? Ibid., hal. 53.

25

c. Pendaftaran pada Panitera Pengadilan Negeri dan

Pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.26

Pasal 21 ayat (1) UUPT 1995 berbunyi :

Yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah Daftar Perusahaan

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang

Wajib Daftar Perusahaan.

Pada Pasal 21 ayat (1) UUPT 1995 disebutkan bahwa Direksi PT wajib

mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, yaitu :

1) Akta pendirian beserta Surat Pengesahan Menkeh RI

2) Akta perubahan Anggaran Dasar beserta Surat Persetujuan Menkeh RI

3) Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta laporan Menkeh RI

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang didaftarkan

dalam Daftar Perusahaan adalah selain akta pendirian berikut perubahnnya juga surat

pengesahan, persetujuan dari Menkeh RI.

Jika diperhatikan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UUPT 1995 tersebut, maka

dapat diketahui bahwa antara pendaftaran yang diatur oleh UUPT 1995 dengan

pendaftaran yang diatur dalam UUPT 1995 terdapat perbedaan mendasar, yaitu

mengeni tempat pendaftarannya. 27

Menurut ketentuan UUPT 1995, pendaftaran suatu PT dilakukan dalam

register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan dibuktikan dengan

26 Hasanuddin Rahman, Op.cit, hal.32.27 ? Ibid., hal. 54.

26

surat Pendaftaran Panitera Pengadilan Negeri, sedangkan tempat pendaftaran PT

menurut UUPT 1995 adalah pada Departemen Perdagangan yang seterusnya akan

mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan atau TDP. 28

Kemudian PT yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu mengajukan

permohonan pengumuman oleh Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak pendaftaran. Tata cara pengajuan permohonan tersebut dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 29

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum

yang dilakukan PT. Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh

Pasal 39 UUPT 1995.

Pada dasarnya persyaratan pendirian PT antara ketentuan UUPT 1995 dengan

ketentuan UUPT 1995 secara formal tidak jauh berbeda.

2. Syarat Materil Pendirian PT

Syarat ini berupa modal. Seperti halnya dengan ketentuan dalam UUPT 1995

didalam UUPT pun dikenal adanya modal dasar, modal ditempatkan dan modal

disetor.

28 ? Ibid.29 ? Ibid.

27

Modal dasar PT terdiri dari seluruh nilai nominal saham, paling sedikit Rp.

20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Saham ini dapat dikeluarkan baik atas nama dan

atau atas tunjuk.30

Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah

ditempatkan pada saat pendirian perseroan dan setiap penempatan modal tersebut

harus telah disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap

saham yang dikeluarkan.31

Mengingat PT sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya

terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam

UUPT 1995 ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor

penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya

guna dan berhasil guna.

Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) UUPT 1995 yang

berbunyi :

Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat

pengesahan PT dengan bukti penyetoran yang sah dan pengeluaran saham lebh lanjut

setiap kali harus disetor penuh. Hal ini juga berlaku bagi PT terbuka bahwa setiap

pengeluaran saham harus disetor penuh dan tunai.

Mengenai saham yang dipergunakan oleh PT, nilai nominalnya harus

dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia dan tidak dapat dikeluarkan tanpa

30 ? Ibid., hal. 58.31 ? Ibid.

28

nilai nominal, sedangkan saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nominal

saham atau nilai nominal yang diperjanjikan disetor penuh.

B. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Suatu PT agar dapat diakui sebagai suatu badan hukum dengan segala

konsekwensi hukumya, akta pendirian PT harus disahkan oleh Menkumham RI

terlebih dahulu. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan Direksi, maka PT tersebut

harus didaftarkan dalam daftar perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pada beberapa kantor notaris

di Medan, diperoleh data bahwa terhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2009 PT

yang melakukan permohonan pengesahan pendirian PT melalui SABH adalah sebagai

berikut :

Tabel.1Hasil Penelitian pada Beberapa Kantor Notaris di Medan

No. Kantor Notaris Jumlah PT yang Melakukan Pendirian

Melalui SABH 1. Emmy Willis, S.H, Sp.N 7 (tujuh)

2. Eva Niza Novianty, S.H,Sp.N 5 (lima)

3. Lila Meutia, S.H, Sp.N 9 (sembilan)

4. Syafril Warman, S.H, Sp.N 6 (enam)

29

5. Edy Simin, S.H, Sp.N 3 (tiga)

Mekanisme pendirian PT menurut UUPT 2007 berbeda dengan yang

ditentukan oleh UUPT 1995. SABH adalah layanan jasa yang diberikan oleh

pemerintah untuk pengesahan akta pendirian, perubahan dan peleburuan suatu badan

hukum yang dilakukan dengan sistem langsung (online) melalui media komputer dan

diakses dengan internet.

Layanan jasa pemerintah tersebut dikelola oleh Ditjend AHU dibawah

naungan Depkumham RI. Situs yang dikelola oleh pemerintah tersebut hanya dapat

diakses oleh pejabat notaris yang terdaftar pada Ditjend AHU dan setiap notaris akan

memiliki nomor kendali dan kata kunci (pass word) yang hanya diketahui oleh

notaris tersebut. Oleh karena itu, apabila suatu PT yang akan didirikan, maka harus

berhubungan atau menggunakan jasa notaris. Permohonan untuk memperoleh

pengesahan dari Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal akta pendirian ditandatangani. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1)

UUPT 2007, yang berbunyi :

“Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh)

hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan

mengenai dokumen pendukung.”

30

Seperti halnya dengan ketentuan UUPT 1995, untuk mendirikan suatu PT

menurut UUPT 2007 harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Berikut akan

diuraikan mengenai syarat formil pendirian suatu PT menurut UUPT 2007, yakni

sebagai berikut 32 :

1 Pembuatan akta pendirian PT

Pada tahap pembuatan akta perlu dilakukan persiapan berupa konsultasi,

pengisian formulir pendirian PT dan surat kuasa serta lama proses ini tergantung pada

para pendiri perseroan.33

Konsultasi adalah tahap yang diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup

pendirian PT, yakni biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang

dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta aspek terkait dengan kegiatan usaha

yang akan dilaksanakan perseroan.34

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 diterangkan bahwa :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang

dibuat dalam Bahasa Indonesia.”

Dari rumusan tersebut, dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa :

a. Pendirian suatu PT pada dasarnya adalah suatu hubungan kontraktual atau

kesepakatan antara 2 (dua) orang/badan hukum atau lebih. Ketentuan ini

menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada

32Andhyka, Tahapan Proses Perizinan dan Pendirian PT, diakses pada situs http://tofikpram.blogspot.com, pada hari Jum’at, Tanggal 26 Juni 2009.

33 Ibid.34 Ibid.

31

dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh

karena itu, PT mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

b. Pendirian suatu perseroan haruslah dengan akta notaris dengan kata lain tiada

berdiri suatu perseroan tanpa akta notaris. Bahkan hal ini juga berlaku atas segala

perubahan anggaran dasar perseroan haruslah dengan akta notaris. Ketentuan ini

diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 yang berbunyi ;

Perubahan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.

Suatu akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya.

Pasal 8 ayat (2) UUPT 2007 menyebutkan bahwa keterangan lainnya tersebut

sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

4. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Sebaliknya dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT 2007 menyebutkan bahwa akta

pendirian PT tidak boleh memuat :

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham

2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

32

Selain sebagai akta pendirian suatu PT, akta ini juga memuat anggaran dasar

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT 2007, yaitu :

a. Nama dan tempat kedudukan perseroanb. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroanc. Jangka waktu berdirinya perseroand. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal

disetor.e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah

saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelengaraan RUPSh. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian

anggota Direksi dan Dewan Komisaris.i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Mengenai perubahan atas anggaran dasar PT, hal ini ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) dan usul adanya perubahan

tersebut dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman mengadakan RUPS.

Hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPT 2007 yang berbunyi :

(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS

(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas

dalam panggilan RUPS.

2 Pengesahan Akta Pendirian PT

Seperti halnya dengan ketentuan dalam UUPT 1995, UUPT 2007 juga

mensyaratkan bahwa suatu PT dapat berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau

naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menkumham RI

33

untuk mendapatkan pengesahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT

2007 yang menyebutkan bahwa :

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :1. Nama dan tempat kedudukan perseroan2. Jangka waktu berdirinya perseroan3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor5. Alamat lengkap perseroan.

Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT 2007 dijelaskan bahwa :

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada

notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UUPT 2007 diatas, maka

telah terjadi perubahan mekanisme pendirian PT yakni dari sistem manual beralih ke

sistem modern dengan menggunakan jasa teknologi yang disebut dengan SABH.

Penggunaan SABH ini telah memperbaiki pelayanan publik pemerintah

mengenai pengesahan akta pendirian suatu badan hukum menjadi lebih baik dan

optimal. Berikut akan dijelaskan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan

pengesahan badan hukum dari Menkum dan HAM RI melalui SABH. Tahap-tahap

yang harus dilalui dalam proses SABH adalah35 :

1. Cek nama baru

35 ? Ditjend AHU, 2007, Pedoman Transaksi Sistem Administrasi Badan Hukum, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal.1.

34

Pengecekan nama PT dilakukan dengan menggunakan komputer yakni

dengan melakukan akses melalui internet ke situs www.SABH.go.id yang hanya

dapat diakses oleh pejabat notaris yang terdaftar dalam register Ditjen AHU karena

tidak semua notaris dapat menggunakan pelayanan jasa SABH.

Notaris yang akan melakukan pendaftaran PT melalui SABH harus

melakukan pengecekan nama PT untuk mengetahui apakah nama tersebut sudah

terdaftar atau belum di Depkumham RI dan lama waktu yang diperlukan adalah 1

(satu) hari kerja.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Notaris mengakses situs SABH, yaitu

http://www.SABH.go.id.

2. Klik Pengesahan Pendirian PT kemudian klik Daftar

Perusahaan, maka akan muncul daftar perusahaan yang telah terdaftar dalam

daftar SABH.

3. Dari daftar perusahaan tersebut akan diketahui nama-nama

perusahaan yang telah terdaftar pada Ditjen AHU.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pemeriksaan nama PT adalah :

a. Nama perseroan yang anda cek apabila bertentangan dengan Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama

Perseroan Terbatas secara otomatis akan ditolak oleh SABH, yang berbunyi :

35

(1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila

nama tersebut :

a) Telah dipakai secara sah oleh persroan lain atau mirip

dengan nama perseroan lain.

b) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

(2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan

kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut :

a) Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan

persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu.

b) Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berikut

perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut.

c) Dapat mmeberikan kesan ada kaitannya antara perseroan dengan suatu

lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau lembaga internasional kecuali ada izin

dariyang bersangkutan.

d) Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka

e) Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk

kata.

f) Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan

lain, atau

36

g) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

perseroan.

h) Hanya merupakan nama suatu tempat

i) Ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai

perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

b. Karakter-karakter yang ditolak oleh SABH adalah : ‘ ~ “ ^ ` # % ? !

3. Notaris dapat melakukan pemeriksaan nama perseroan

secara manual untuk memastikan nama perseroan yang akan didaftarkan tidak

mirip dengan nama perseroan lainnya, yakni dengan datang langsung ke Kantor

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta.

2. Pemesanan Nama Persero.

Setelah dilakukan pengecekan nama persero dan nama persero tidak

terdaftar, maka nama perseroan dapat diajukan. Tahap selanjutnya adalah pemesanan

nama persero dan lama waktu yang diperlukan untk mengetahui balasan dari petugas

SABH adalah 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari kerja setelah permohonan

diajukan. Pada tahap pemesanan nama persero, notaris dapat melakukan langkah-

langkah sebagai berikut :

a. Klik nomor kendali dan kata kunci (pass word)

b. Klik Pemesanan Nama Perseroan untuk Pendirian PT. Hal

ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah nama perseroan yang

anda cek dapat dipergunakan atau ditolak oleh Depkumham RI dalam proses

pengesahan pendirian PT.

37

c. Kemudian isi Data Pemesanan Nama Perseroan yang terdiri

dari :

1) Nomor Pesan :2) Nama Perseroan :3) Jenis Perseroan :4) Status Perseroan :5) Kedudukan :6) Propinsi :7) Akta :8) Detail Akta :9) Group :10) Singkatan :11) Tanggal Daftar :12) Tanggal Disetujui :13) Tanggal Expired :

3. Mengisi Bukti Pembayaran Biaya Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

Jika nama PT yang dipesan telah mendapat persetujuan dan diterima oleh

SABH, maka tahap selanjutnya dilakukan pembayaran biaya pemesanan nama

ditambah dengan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP).

Jika pada waktu yang telah ditentukan, belum juga dilakukan pembayaran biaya

pemesanan nama dan PNBP pada Kantor Bank BNI 46 Cabang Tebet-Jakarta, maka

otomatis nama tersebut batal. Dan terhadap batalnya nama PT yang dipesan tersebut,

tidak menghilangkan kewajiban PT untuk tetap membayar biaya pemesanan nama

dan PNBP. Hal ini dikarenakan apabila tidak dibayar, maka notaris yang

bersangkutan tidak dapat mengakses SABH karena diblokir oleh Ditjen AHU.

Pembayaran PNBP dilakukan agar dapat memasukkan data-data PT untuk prasyarat

38

DIAN-1. (DIAN-1 adalah daftar isian administrasi badan hukum-1 yang harus diisi

jika ingin mendirikan PT melalui SABH).

Berikut adalah daftar isian formulir sebagai bukti pembayaran biaya PNBP

yang harus notaris lengkapi, yakni sebagai berikut :

Nomor Rekening Penerima :Biaya PNBP Pemakaian Nama : Rp.xxxxxxxxxxxBaiaya PNBP Pengesahan : Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxJumlah Pembayaran : Rp.xxxxxxxxxNama Rekening Penerima : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan

UmumBiaya PNBP dan Pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia : Bank BNI-46 Cabang Tebet, JakartaNomor Rekening : 12011779481

Adapun biaya yang harus disetor adalah :

Tabel. 2Biaya Penggunaan SABH

No. KETERANGAN JUMLAH1. Biaya PNBP Rp. 200.000,-2. Biaya Persetujuan Pemakaian Nama

Perseroan Rp. 350.000,- + PPN

3. Pengesahan Badan Hukum Perseroan

Rp. 1.000.000,- + PPN

4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Rp. 1.000.000,- + PPN

Sumber : Tim Restrukturisasi SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departermen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Bila telah yakin bahwa data-data yang anda masukkan sudah benar, maka klik

tombol Submit untuk melanjutkan proses pendaftaran pengajuam nama perseroan.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan langkah ini adalah 1 (satu) hari kerja.

4. Pengisian Dokumen Pendukung DIAN-1 (Pra DIAN-1)

39

Setelah dilakukan pengisian data bukti biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP), maka tahap selanjutnya adalah pengisian data dokumen pendukung DIAN-1

yang terdiri dari :

Nomor Kendali :Nama Perseroan :Jenis Perseroan :Status Perseroan :Kedudukan :Propinsi :Akta :Detail Akta :Group :Singkatan :Tanggal Daftar :

Selain pengisian data diatas, juga harus dipenuhi syarat lainnya yaitu :

1. Prasyarat wajib yang terdiri dari :

a. Salinan akta pendirian perseroan

b. Bukti pembayaran biaya PNBP untuk pengumuman dalam Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia

c. Bukti pembayaran biaya PNBP untuk pemakaian nama

d. Bukti pembayaran biaya PNBP untuk pengesahan

e. Surat Keterangan alamat lengkap perseroan

2. Prasyarat kondisional seperti bukti setor modal (surat pernyataan telah

menyetor untuk DIAN-1).

3. Prasyarat opsional, seperti salinan akta peleburan, Surat Keputusan Menteri

(selanjutnya disebut SK Menteri) tentang status badan hukum. Perlu diketahui

bahwa prasyarat ini biasanya tidak diisi karena tidak diperlukan.

40

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan langkah ini adalah 1 (satu) hari

kerja. Setelah dilengkapi dan dipenuhi seluruh syarat Pengisian Dokumen Pendukung

DIAN-1 (Pra DIAN-1), lalu klik tombol Submit.

5. Pengisian Data Pokok Pendirian DIAN-1

Setelah data prasyarat DIAN-1 selesai dipenuhi, maka tahap selanjutnya

adalah pengisian data pokok pendirian DIAN-1. Data-data perseroan yang

dimasukkan pada DIAN-1 adalah sebagai berikut :

a. Data pokok perseroanb. Akta perseroanc. Modal dan sahamd. Pendiri atau pengurus perseroane. Maksud dan tujuan pendirian perseroan.

Ad. a. Data Pokok Perseroan

Data ini terdiri dari :

1. Nama Perseroan :2. Alamat Perseroan :3. Kedudukan :4. Propinsi :5. Kecamatan : Hal-hal yang perlu diketahui mengenai data kecamatan, yaitu :

a. Untuk kedudukan perseroan di Kotamadya tidak wajib (tidak perlu

diisi)

b. Untuk kedudukan perseroan di Kabupaten bersifat opsional sesuai akta

dan wajib diisi apabila memang tercantum pada akta.

6. Status Perseroan :7. Jenis Perseroan :8. Jangka Waktu :9. Jangka Waktu atau Tahun :

41

Setelah diisi kemudian klik tombol Submit.

Ad.b. Akta Perseroan

Data yang harus diisi terdiri dari :

1. Nomor kendali :2. Nama perseroan :3. Kedudukan :4. Propinsi :5. Tempat kedudukan:6. Kecamatan :

Mengenai pemilihan tempat kedudukan perseroan yang akan dicetak pada SK

(Surat Keputusan). Untuk pemilihan tempat kedudukan dari notaris dapat diedit pada

halaman edit Homepage Notaris.

7. Akta pendirian yang terdiri dari :a. Nomor Akta :b. Tanggal Akta :c. Nama Notaris :d. Pembuat Akta :

Apabila notaris adalah notaris yang sedang memasukkan data (log in), maka

kolom nama notaris agar dikosongkan. Apabila menggunakan notaris pengganti,

maka di ketik nama notaris pengganti tersebut dan dalam penyerahan dokumen fisik

nantinya harus dilampirkan Surat Keputusan Penetapan Notaris Pengganti

(selanjutnya disebut SK) dan dalam data akta pendirian diisi :

1) Nomor SK :

2) Tanggal SK :

42

Harap diperhatikan bahwa dalam pengisian nama notaris agar diketik dengan

benar karena yang akan tercetak pada SK sesuai dengan yang diketikkan. Setelah

pengisian data akta perseroan selesai, maka klik tombol Submit.

Ad.c. Modal dan Saham

Untuk pengisian data pengajuan modal dan saham, maka data yang harus diisi

terdiri dari :

1. Nomor Kendali :

2. Nama Perseroan :

3. Akta : DIAN-1 (Pendirian)

4. Detail Akta : Pendirian

Untuk pengisian data modal dan saham harus diperhatikan, yakni sebagai

berikut :

a. Untuk pengisian angka ribuan tanpa menggunakan titik.

Contoh : 20.000.000 (dua puluh juta) diketik 20000000

b. Untuk angka pecahan pergunakan titik sebagai pembatas desimal

Contoh : 2500,58 (dua ribu lima ratus koma lima puluh delapan) diketik

2500.58

5. Pengisian data modal dan saham terdiri dari :

a. Modal

IDR US Dollar

1) Modal Dasar : Rp. US $

2) Modal Ditempatkan : Rp. US $

43

3) Modal Disetor : Rp. US

$

4) Sisa Modal Ditempatkan : Rp. US

$

5) Jumlah Disetor : Rp. US

$

b. Saham

1) Jumlah Seluruh Saham : Lembar

2) Jumlah Saham Ditempatkan : Lembar

3) Nilai Nominal Saham : Rp.

4) Nilai Tanpa Nominal Saham : Rp.

5) Sisa Modal Dalam Simpanan : Rp.

6) Sisa Saham Dalam Simpanan : Rp. Lembar

Setelah diisi data modal dan saham diatas, maka tahap selanjutnya klik tombol

Submit.

Ad. d. Pendiri dan Pengurus Perseroan

Pada tahap ini, notaris mengisi data pendiri dan pengurus perseroan yang

terdiri dari :

1. Nomor Kendali :2. Nama Perseroan :3. Alamat :4. Kedudukan :5. Status dan Jabatan :6. Pemegang Saham : klik kolom Ya atau Tidak 7. Posisi Jabatan :

44

8. SahamJumlah Saham : Lembar

9. Data Pribadi Pendiri atau Pemegang Saham terdiri dari :a. Nama Lengkap :b. Alamat :c. Kota :d. Tempat Tinggal :e. Pekerjaan :f. Nomor KTP/Paspor :

Untuk Pendiri atau Pemegang Saham dibawah umur, kolom Nomor KTP/

Paspor tidak perlu diisi

g. Kewarganegaraan :

Diisi untuk Pendiri atau Pemegang Saham dibawah umur. Kolom ini terdiri dari :

h. Nama Wali :i. Nomor KTP Wali :

Setelah seluruh data diatas diisi, maka selanjutnya klik tombol Submit

Ad.e. Maksud dan Tujuan Perseroan

Perlu diketahui bahwa untuk mengisi kolom maksud dan tujuan perseroan

harus diisi sesuai dengan kata bantu (KLU) yang tersedia, yaitu :

1. Pembangunan 2. Perdagangan3. Perindustrian4. Pertambangan5. Pengangkutan Darat6. Pertanian7. Percetakan8. Perbengkelan

Setelah diisi pengisian data maksud dan tujuan perseroan, maka tahap

pengisian data pokok DIAN-1 selesai. Selanjutnya akan muncul tampilan data pokok

45

DIAN-1 yang telah diisi seluruhnya.dan dibawah tampilan data pokok DIAN-1 akan

muncul kalimat :

“Dengan pengajuan permohonan ini, saya........................,Notaris

berkedudukan di Medan bertanggung jawab atas keabsahan data-data yang saya

serahkan untuk pemeriksaan pada saat penyerahan dokumen fisik.”

“Segala kekeliruan maupun kesalahan yang terjadi pada saat pengimputan

data-data DIAN-1 menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.”

Apakah anda yakin pengisian data DIAN-1 sudah selesai ? Ya atau Tidak

Sebelum menyelesaikan pengisian data perlu diperhatikan bahwa jangan klik

selesai atau YA, apabila dokumen fisik belum lengkap karena jika proses DIAN-1

sampai pada Menteri dan Menteri tidak keberatan, maka terhitung 30 (tiga puluh) hari

sejak diberitahukannya keputusan tersebut, maka dokumen fisik perseroan harus

sudah diterima oleh loket SABH. Sebaiknya lengkapi dahulu dokumen fisik

perseroan untuk menghindari gugurnya proses pengesahan pendirian perseroan

(DIAN-1). Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) UUPT 2007, yang

berbunyi :

(3) Apabila format isian sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

46

Setelah pengisian data DIAN-1 selesai dan data pendirian PT tersebut

diterima oleh Menteri, maka selanjutnya dilakukan pengiriman dokumen fisik

perseroan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia c.q.

Dirjen AHU c.q. Direktur Perdata Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

dan harus dikirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

diberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa permohonannya diterima oleh

Menteri. Jika permohonan ditolak oleh Menteri, maka harus diberitahukan alasannya

dan disampaikan secara elektronik. Sesuai yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4)

UUPT 2007 yang berbunyi :

Apabila format isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan

keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung

memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Apabila dokumen fisik perseroan telah diterima oleh Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, maka tahap selanjutya adalah pencetakan dan

penandatanganan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

mengenai pengesahan PT yang dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sejak dokumen fisik tersebut

Tahap selanjutnya adalah pengambilan Surat Keputusan Pengesahan PT yang

dapat dilakukan pada loket SABH untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan

Bekasi sedangkan jika diluar wilayah tersebut akan dikirim oleh staff SABH Ditjen

AHU melalui jasa pengiriman yang ditunjuk oleh Dirjen AHU.

47

Berikut digambarkan alur proses SABH mengenai pendirian PT dalam bentuk

skema, yaitu:

NOTARIS DITJEN AHU

Jangka waktu yang dibutuhkan 60 hari

Catatan :Jangka waktu antara pengecekan dokumen fisik sampai Pengiriman SK adalah

3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari.

Gambar.1. Skema Alur Proses SABH

Keterangan :

48

(1)Cek Nama

Baru

(2)Pesan Nama

(3)Pengecekan

Nama

(4)Nama

Disetujui

(5)Pengajuan

Nama

(6)Pengisian

Tanda Bukti Pembayaran

PNBP

(7)Pengisian

Data Pendukung

DIAN-1

(8)Pengisian

Data DIAN-1

(9)Pengiriman Dokumen

Fisik

(10)Pengecekan Data Fisik

(11)Penomoran

SK

(12)Tandatangan

SK Dirjen AHU

(13)Pencetakan

SK

(14)Pengiriman

SK

(15)Surat Keputusan Menteri Tentang Pengesahan PT

Diterima

(1) Alur proses yang harus dilakukan oleh notaris yang

ingin mendaftarkan pendirian PT pada Ditjen AHU dimulai dari tahap

pengecekan nama pada situs SABH dengan cara membuka akses pada situs

tersebut dengan mengklik www.SABH.go.id.

(2) Selanjutnya jika tidak ada nama PT yang akan

didaftarkan tersebut pada data SABH, maka tahap selanjutnya dilakukan

pemesanan nama.

(3) Nama PT yang dipesan masuk pada data SABH dan

dilaklukan pengecekan nama.

(4) Jika nama tersebut disetujui selanjutnya dalam jangka

waktu 60 (enam puluh) hari harus dilakukan pengajuan nama dengan disertai

pembayaran PNBP.

(5) dan (6) Pengajuan nama PT tersebut harus

melampirkan tanda bukti pembayaran PNBP.

(7) Selanjunya dilakukan pengisian data pendukung DIAN-1

(8) Setelah selesai dilanjutkan dengan pengisian data DIAN-1.

(9) Setelah Pengisian data tersebut selesai, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

hari harus dikirim data berupa dokumen fisik PT.

(10) Oleh Ditjen AHU dokumen PT tersebut kemudian diperiksa.

(11) Ditjend AHU kemudian membuat nomor Surat Keputusan.

(12) Surat Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Dirjen AHU.

(13) Surat Keputusan tersebut dicetak.

49

(14) Surat Keputusan tersebut kemudian dikirim kepada notaris melalui jasa

pengiriman yang telah ditentukan, kecuali bagi wilayah Jakarta Bogor, Depok,

Tangerang dan Bekasi dapat mengambil langsung Surat Keputusan tersebut.

(15) Surat Keputusan Menteri Tentang Pengesahan PT diterima oleh notaris.

Ad. 3. Pendaftaran dan Pengumuman.

Setelah Surat Keputusan Menteri diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan pendaftaran kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana daerah hukum

tempat PT didirikan dan sekaligus dilakukan permohonan untuk diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa dalam mendirikan PT menurut

UUPT 2007 diperlukan syarat formil dan syarat materil dan diatas telah dijelaskan

mengenai syarat formil pendirian PT. Berikut ini akan diuraikan syarat materil

pendirian PT yaitu modal dan saham PT.

Seperti yang telah diketahui bahwa modal PT terdiri dari modal dasar PT,

modal ditempatkan serta modal disetor.

Menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, modal dasar PT terdiri atas nilai

nominal saham. Dan modal dasar PT berjumlah paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) sesuai yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007.

Sedangkan modal yang ditempatkan untuk mendirikan PT berjumlah paling

sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Modal ditempatkan tersebut

disetor penuh dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

50

Modal disetor berjumlah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari

modal yang ditempatkan. Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk

uang dan atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan

dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar

yang ditentukan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan

perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan

dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham

memutuskan penyetoran saham tersebut.

C. Perbandingan Antara Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UUPT 1995 dengan Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas Menurut UUPT 2007.

Mekanisme pendirian perseroan terbatas menurut UUPT 1995 dan mekanisme

pendirian perseroan terbatas menurut UUPT 2007 memiliki kelemahan dan kelebihan

masing-masing. Oleh karena itu, terdapat perbedaan diantara kedua mekanisme

tersebut. Berikut akan dijelaskan perbandingan kedua mekanisme tersebut ditinjau

dari beberapa segi diantaranya sebagai berikut :

1. Waktu yang dibutuhkan

Jika ditinjau dari segi waktu yang dibutuhkan dalam pendirian PT, maka

kedua mekanisme tersebut memiliki perbedaan.

51

Mekanisme pendirian PT menurut UUPT 1995 membutuhkan waktu yang lebih lama daripada dengan menggunakan mekanisme pendirian PT menurut UUPT 2007, yakni membutuhkan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dibuatnya akta pendirian PT oleh notaris sampai dengan diterimanya Surat Keputusan Menteri yang berarti PT tersebut telah disahkan oleh Menteri. Sedangkan Mekanisme Pendirian PT menurut UUPT 2007 membutuhkan waktu paling lama 6 (enam) bulan.36

Waktu yang lama pada mekanisme pendirian PT menurut UUPT 1995

disebabkan oleh tidak adanya ketentuan tentang batas waktu yang dibutuhkan

sehingga menyebabkan proses pengesahan akta PT menjadi lama sedangkan pada

mekanisme pendirian PT menurut UUPT 2007 diatur mengenai batas waktu pada

setiap tahap yang harus dilalui dalam pengesahan akta pendirian PT sehingga waktu

yang dibutuhkan relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendirian PT menurut

UUPT 1995.

2. Biaya yang dikeluarkan

Adapun biaya yang dikeluarkan jika pada mekanisme menurut UUPT 1995

adalah lebih mahal daripada pada mekanisme menurut UUPT 2007. Perhitungan

biaya yang dikeluarkan pada mekanisme menurut UUPT 1995 tidak ditentukan dalam

UUPT 1995 itu sendiri sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi

mahal, sedangkan pendirian PT menurut UUPT 2007, biaya yang dikeluarkan sudah

ditentukan oleh pemerintah

Hal lain yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan dalam pendirian PT

menurut UUPT 1995 lebih mahal adalah pada biaya transportasi dan biaya

pengesahan itu sendiri. Misalnya jika ingin mendirikan PT X, maka notaris harus

36 Hasil Wawancara dengan Ibu Emmy Willis. Notaris di Medan.

52

melakukan pengecekan nama secara langsung pada Ditjen AHU di Jakarta tentu biaya

yang dikeluarkan akan lebih mahal pada transportasi. Hal ini dilakukan karena jika

PT X yang ingin didirikan tersebut sudah terdaftar, maka PT X tersebut tidak dapat

diterima dan disahkan oleh Menteri. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam proses

pengesahan akta oleh Menteri, dimana tidak adanya ketentuan yang mengatur secara

jelas berapa biaya yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Sedangkan pada mekanisme pendirian PT menurut UUPT 2007 sudah

ditentukan biaya yang dikeluarkan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa biaya

yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran seperti yang telah ditetapkan oleh

Ditjen AHU yang termasuk dalam PNBP seluruhnya berjumlah ± Rp. 2.785.000,-

(kurang lebih dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)37. Biaya yang

lainnya berupa biaya pembuatan akta notaris dan biaya jasa notaris tersebut sehingga

seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)38

Biaya tersebut lebih murah daripada biaya yang dikeluarkan pada mekanisme

menurut KHUD.

3. Kemungkinan timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut KKN) merupakan

masalah yang tidak pernah habis atau berhenti. Pemerintah telah berusaha keras untuk

memberantas praktek KKN tersebut disemua bidang termasuk pada pengesahan akta

pendirian PT. Pada mekanisme pendirian PT menurut UUPT 1995 dimana diatur

37 Lihat Tabel 2, hal. 35. 38 Hasil Wawancara dengan Ibu Emmy Willis. Notaris di Medan.

53

pengesahan PT yang masih menggunakan cara manual, maka kemungkinan

terjadinya praktek KKN akan besar karena adanya pertemuan yang terjadi antara

pihak yang bersangkutan dengan petugas atau pejabat yang menangani pengesahan

akta pendirian PT di Ditjen AHU. Dengan diberlakukannya mekanisme pendirian PT

menurut UUPT 2007 dengan menggunakan SABH untuk pengesahan akta pendirian

PT akan memperkecil kemungkinan terjadinya KKN. Walaupun masih ada pejabat

yang masih mengambil kesempatan untuk melakukan KKN.39

Freddy Haris menjelaskan bahwa :

Penggunaan SABH telah mengurangi praktek KKN yang terjadi karena SABH telah membatasi gerak dan pertemuan antara petugas dan pejabat yang mengelola dengan notaris atau PT yang bersangkutan sebagai pengguna jasa SABH. Walaupun penggunaan SABH pernah terjadi KKN yang merugikan negara, namun sekarang ini akses melakukan KKN dihilangkan, semua tahap dan kegiatan SABH dilakukan dengan sistem on line dan penyerahan Surat Keputusanpun dilakukan melalui PT yang telah ditunjuk pemerintah secara resmi.40

4. Kemudahan pengisian data dan pengiriman dokumen

Pendirian PT dengan mekanisme menurut UUPT 1995 lebih sulit dimana

notaris selain harus membuat akta pendirian PT dan mempersiapkan segala dokumen,

notaris harus mengirimkan dokumen-dokumen tersebut secara langsung dan jika

dokumen atau data tersebut ditolak, maka notaris harus memperbaiki dan

menyempurnakannya kembali. Sedangkan pada mekanisme pendirian PT menurut

UUPT 2007, seluruh tahap dilakukan dengan sistem on line dan tahap-tahap yang

39 Irma Devita, Sisminbakum. Riwayatmu Kini…., Diakses pada situs http//:www. Irma_devita.com, Hari Minggu, 9 Agustus 2009.

40 __________, SABH Hari Ini Sudah Mulai Bisa Di Akses, diakses pada situs situs http//: www. Irma_devita.com, Hari Minggu, 9 Agustus 2009.

54

harus dilalui lebih mudah. Pengiriman dokumen dilakukan melalui jasa pengiriman

tanpa harus diantar langsung dan pengisian data dilakukan melalaui internet. Jika

terdapat kekurangan data atau dokumen, maka perbaikan dan penyempurnaannya

lebih mudah karena segala kekurangan dan perubahan diberitahukan melalui internet

oleh petugas di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

5. Fungsi kontrol dan pengawasan

Pada mekanisme pendirian PT menurut UUPT 1995 fungsi kontrol dan

pengawasan pelaksanaan pendaftaran akta pendirian PT menjadi sulit karena setiap

tahap penyelengaraan harus diawasi dengan ketat sehingga memerlukan waktu dan

kinerja yang baik serta kejujuran dari setiap pejabat yang berfungsi mengawasi

kinerja penyelenggaraan pendaftaran akta pendirian PT.

Sedangkan jika menggunakan mekanisme pendirian PT menurut UUPT 2007

fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan pendirian PT akan menjadi

lebih mudah karena dapat dilakukan dalam waktu yang cepat yaitu dengan sistem

yang terkendali dan akurat tanpa memerlukan banyak tenaga pegawai untuk

melakukan hal itu. Pengawasan dapat dilakukan melalui komputer karena semua data

tersedia dan tersimpan dengan aman pada database SABH yang dimiliki Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, maka

dapat dilakukan perbaikan dan penindakan dengan cepat dan tegas terhadap segala

kecurangan yang terjadi.

BAB IIIKENDALA-KENDALA PENERAPAN SABH TERHADAP

55

PENDIRIAN PERSEROAN

A. Kendala Pemerintah Dalam Penerapan SABH

Pemerintah dalam hal ini Ditjen AHU Depkumham RI sebagai pengelola dan

penyelenggara SABH mengalami banyak kendala yang mengakibatkan proses

pelayanan publik menjadi terhambat. Adapun beberapa kendala yang dialami

pemerintah dalam penerapan SABH adalah :

1. Kurangnya sarana SABH

Dengan adanya klaim atau pernyataan dari PT SRD sendiri sebagai pengelola

SABH sebelum diambilalih oleh pemerintah yang menyebutkan bahwa PT SRD

merupakan pemilik dari seluruh fasilitas dan sarana yang digunakan dalam

mengakses SABH yang telah mendaftarkan hak patennya pada Direktorat Jenderal

Hak dan Kekayaaan Intelektual Depkumham RI sehingga pemerintah tidak dapat lagi

menggunakan akses SABH.41

Hal ini menyebabkan proses SABH berhenti. Oleh karena itu, pemerintah

telah berusaha untuk mengganti dan merubah seluruh akses dan sarana yang

digunakan oleh PT SRD dengan yang baru. Fasilitas yang diganti oleh pemerintah

tersebut juga masih dalam jumlah yang terbatas karena memerlukan biaya yang

mahal dan waktu yang lama sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan

kinerja petugas SABH yang baik dan kesabaran bagi notaris dan PT yang

41 Irma Devita, Loc.cit.

56

bersangkutan untuk melakukan pendirian PT karena banyaknya permohonan yang

masuk.42

2. Terbatasnya jumlah pegawai pemerintah dan

tenaga ahli yang bertugas mengelola SABH.

Kendala lainnya yang dialami pemerintah yaitu kurangnya atau terbatasnya

jumlah pegawai yang mengerti dan menguasai internet sehingga pemerintah perlu

melakukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai dan tenaga ahli yang dapat

mengoperasikan alat atau sistem SABH yang baru.43 Keterbatasan jumlah ini

disebabkan oleh sebelumnya pengelolaan atau penyelenggaraan SABH dilakukan

oleh PT SRD.44 Proses pendidikan dan pelatihan tersebut membutuhkan waktu yang

lama dan biaya yang mahal. Sehingga pelayanan publik dalam hal SABH menjadi

terhambat dan tertunda untuk beberapa waktu.

3. Sistem SABH yang sering mengalami

gangguan.

Sistem SABH yang baru sering mengalami gangguan juga merupakan kendala

bagi pemerintah terhadap pelayanan publik dalam hal pendirian PT. Sistem yang baru

yang digunakan pemerintah masih dalam jumlah yang terbatas karena biaya dan tim

ahli yang kurang sedangkan permohonan pendirian PT semakin banyak.45 Sistem

tersebut sering mangalami gangguan sehingga notaris sering sekali tertunda untuk

42 Ibid.43 ______________, SABH Hari Ini Sudah Mulai Bisa Diakses, Loc.cit. 44 _____________, Lagi-Lagi Siminbakum, diakses pada situs situs http//: www.

Irma_devita.com, Hari Minggu, 9 Agustus 2009. 45 Ibid.

57

melakukan pendaftaran pendirian PT sementara waktu yang diberikan berdasarkan

UUPT 2007 terbatas. Jika waktu tersebut habis, maka pendaftaran PT harus diulangi

dari awal. Hal ini menjadi kendala baik bagi pemerintah juga bagi notaris sendiri.

B. Kendala Notaris Terhadap Penerapan SABH

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II halaman 26, yakni SABH yang

dikelola oleh pemerintah tersebut hanya dapat diakses oleh pejabat notaris yang

terdaftar pada Ditjend AHU dan setiap notaris tersebut akan memiliki nomor kendali

dan kata kunci (pass word) yang hanya diketahui oleh notaris tersebut. Oleh karena

itu, apabila suatu PT yang akan didirikan, maka harus berhubungan atau

menggunakan jasa notaris.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap hambatan yang dialami oleh notaris

akan menjadi kendala juga bagi PT untuk melakukan pengesahan akta pendirian PT

dengan menggunakan SABH. Pada umumnya kendala yang dialami oleh notaris

berasal dari pemerintah. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang menjadi kendala

notaris dalam penerapan SABH, yakni sebagai berikut :

1. Sistem komputer yang sering mengalami

gangguan.

Pihak notaris sering mengalami kendala sistem. Kendala sistem yang

dimaksud adalah terjadinya gangguan pada sistem komputer yang digunakan dalam

SABH atau sering disebut dengan gangguan pada perangkat komputer yang berfungsi

menerima input data yang dimasukkan dalam penyedia (server) komputer. Misalnya

58

Notaris A yang hendak melakukan pendaftaran akta pendirian PT X pada tanggal 1

November. Pada waktu memasukkan data (entry data) pada tanggal 21 November,

ada kendala pada sistem dimana PT X tersebut belum terdaftar dalam SABH. Hal ini

karena pada waktu perubahan sistem manual ke elektronik, ada beberapa PT yang

memang belum terdaftar dalam SABH. Untuk itu, notaris yang bersangkutan harus

melakukan pendaftaran akta dimasukkan dalam SABH, yang diistilahkan dalam

SABH sebagai entry data. Setelah data tersebut dimasukkan oleh petugas biasanya

memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu sampai 10 (sepuluh) hari. Setelah hari

kesepuluh yang berarti tanggal 1 Desember. Pada waktu bisa dilakukan akses atas PT

X tersebut, ternyata akta dinyatakan sudah lewat batas waktu (Expired) oleh SABH

artinya pada tanggal 1 Desember tersebut, PT X harus melakukan RUPS ulang.46

Hal ini menyebabkan kerja notaris akan terhambat karena dengan lewatnya

waktu, maka notaris harus melakukan pendaftaran ulang dan akta pendirian PT yang

sudah ada harus dilakukan rapat ulang RUPS. Untuk melakukan RUPS ulang

tersebut, PT yang bersangkutan harus mengundang kembali seluruh direksi dan

komisaris PT yang bersangkutan dan untuk melakukan hal tersebut bukan merupakan

hal yang mudah karena direksi dan komisaris tersebut memiliki kesibukan dan

pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi kendala bagi notaris dalam

melakukan pendirian PT menggunakan SABH.

46 Irma Devita, Loc.cit.

59

Selain itu, Penggunaan situs SABH olen notaris masih terkendala dengan

lambatnya akses masuk kedalam situs SABH.47 Akses harus dilakukan berulang-

ulang dengan memasukkan password pun berulang-ulang.48 Tentunya hal ini akan

menjadi kendala bagi notaris.

Akses masuk yang lambat tersebut dan jika dapat diakses hanya beberapa

menit. Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu, sedangkan waktu yang disediakan

untuk mengurus pendirian PT melalui SABH terbatas. Para notaris hanya dapat

berdo’a mudah-mudahan pengerjaan perbaikan sistem SABH dapat berjalan dengan

baik karena hal ini akan berdampak serius terhadap kinerja notaris.

2. Peraturan yang sering berubah-ubah.

Notaris sering mengalami kendala dengan berubah-ubahnya peraturan yang

menyebabkan terhambatnya kerja notaris. Perubahan peraturan yang sewaktu-waktu

tersebut terjadi karena pemerintah perlu melakukan revisi peraturan yang disesuaikan

dengan sistem yang baru. Perubahan peraturan tersebut misalnya mengenai ketentuan

tentang adanya surat integritas dari PT yang bersangkutan, yaitu surat keterangan

mengenai alamat dan kedudukan PT yang bersangkutan dengan jelas serta nama-

nama direksi dan komisaris PT yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Direktur

Utama PT tersebut. Setelah surat tersebut dibuat, pemerintah mengeluarkan peraturan

yang baru yang menyatakan surat integritas tersebut tidak diperlukan. Hal ini akan

47 Irma Devita, Akses Masuk ke SABH Masih Lambat, diakses pada situs http://www. irmadevita.com, Sabtu, 12 September 2009.

48 Jakaria, SABH masih tersendat, diakses pada situs http://www.akta-online.com, senin, 7 September 2009

60

menghambat kierja notaris.49 Dengan berubah-ubahnya peraturan ini menggambarkan

bahwa pemerintah tidak konsisten terhadap peraturan yang dikeluarkan yang

menyebabkan kinerja notaris menjadi terhambat.

3. Kurangnya sosialisasi secara resmi mengenai ketentuan pengambilan Surat

Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Lambatnya akses SABH sekarang sudah bukan satu-satunya kendala bagi para

notaris untuk memproses pengesahan anggaran dasar suatu PT karena sekarang ada

satu hal lagi yang tidak disosialisasikan secara resmi, namun ternyata hal tersebut

cukup menghambat bagi para notaris untuk memperoleh Surat Keputusan

Menkumham RI, yaitu ketentuan mengenai prosedur pengambilan Surat Keputusan.

Akibatnya banyak notaris yang tidak secara aktif mendapatkan informasi di

Depkumham RI sering bertindak menunggu pengiriman Surat Keputusan dari

Depkumham RI seperti sebelum terjadinya permasalahan dalam SABH. Hal ini tentu

saja membuang waktu bahkan mengakibatkan klien mulai bertanya-tanya.

Pada prakteknya yang berlaku di lapangan saat ini adalah jika PT yang di

dalam sistem SABH sudah dinyatakan selesai diperiksa dan saat ini sedang dalam

proses penyelesaian SK artinya notaris tersebut atau kuasanya harus mengambil Surat

Keputusan Menkumham RI mengenai PT yang dimaksud. Namun kenyataannya para

notaris belum mengetahui informasi tersebut sehingga waktu pengambilan Surat

Keputusan menjadi lama dan berlarut-larut.50

49 Hasil wawancara dengan Ibu Emmy Willis, Notaris di Medan.50 Irma Devita, Prosedur Pengembilan SK Menkumham di Depkum Ham yang Sudah Jadi,

diakses pada situs http://www. irmadevita.com, Sabtu, 12 September 2009.

61

BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENANGGULANGI

KENDALA-KENDALA PENERAPAN SABH TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

A. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kendala-Kendala Penerapan SABH

Banyaknya kendala yang dihadapi dalam penerapan SABH membuat

pemerintah harus bekerja keras. Penanggulangan kendala tersebut harus dilakukan

dengan rencana dan upaya yang cepat, tepat dan akurat karena berhubungan dengan

pelayanan publik yang semakin hari semakin banyak. Oleh karena itu, berikut

dijelaskan beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi

kendala-kendala penerapan SABH, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sistem komputer (server) yang berfungsi mengelola SABH.

Perbaikan sistem komputer (server) yang mengelola SABH dilakukan dengan

cara membeli peralatan yang baru dan server yang baru walaupun jumlahnya masih

sedikit, namun diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah terhambatnya

proses pengesahan PT di Depkumham RI.51 Hal ini dilakukan karena sebelumnya

seluruh alat dan sistem yang digunakan untuk mengelola SABH tidak dapat

digunakan lagi. PT SRD sebagai rekanan Depkumham RI dalam pengelolaan SABH

51 Budi. F.Supriadi, Op.cit, hal. 109.

62

diputuskan hubungan kerjasamanya karena adanya dugaan kasus korupsi yang

menimpa sejumlah pejabat di Depkumham RI termasuk juga Direktur Utama PT

SRD. Oleh karena itu, PT SRD menuntut agar pemerintah tidak lagi menggunakan

sistem dan peralatan yang dimiliki oleh PT SRD untuk mengelola SABH.52

Sehubungan dengan anggaran dana yang dikeluarkan untuk perbaikan sistem dan

pembelian server serta peralatan yang baru sangat mahal. Oleh karena itu

Proses pelayanan publik terhadap pengesahan PT di Depkumham RI menjadi

lambat dan harus dilakukan bergantian. Pemerintah akan terus berusaha agar

peralatan dan perbaikan sistem komputer memadai sehingga pelayanan pengesahan

PT menjadi maksimal dan cepat.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai SABH dan

menciptakan tenaga ahli yang baru dan profesional dalam pengelolaan SABH

tersebut.

Ditjen AHU telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi

permasalahan kurangnya tenaga ahli dan petugas yang bertugas mengurus dan

mengelola SABH diantaranya melakukan pendidikan dan pelatihan khusus kepada

para petugas dengan menghadirkan beberapa tim ahli dari luar seperti para akademisi

dan praktisi sehingga hambatan tersebut secara berangsur-angsur akan teratasi.53

Kebutuhan terhadap jumlah tenaga ahli dan petugas yang menangani SABH

sangat diperlukan karena permohonan yang masuk kedalam SABH semakin lama

52 _____________, Loc.cit.53 Dirjend AHU, Diklat SABH perlu segera diselenggarakan, diakses pada situs http://

www.dirjen_ahu.go.id., Minggu, 13 September 2009.

63

semakin banyak jumlahnya. Kekurangan petugas tersebut diatasi dengan cara

perekrutan pegawai baik yang sudah bekerja di lingkungan Depkumham RI maupun

dari umum melalui penerimaan CPNS Depkumham RI.

Profesionalitas dan kemampuan para pegawai dalam memahami

perkembangan teknologi dirasakan masih sangat kurang sekarang ini karena

banyaknya pegawai yang kurang paham dengan internet. Hal ini tidak hanya pada

Ditjen AHU tetapi juga instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah

secara umum telah melakukan langkah-langkah preventif berupa pelatihan dan

pendidikan dan membuat sarana dan prasarana untuk dapat digunakan oleh para

pegawai sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap teknolgi modern.

Langkah ini perlu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dan tidak hanya

sesaat.

3. Mengatur jadwal bagi para notaris untuk mengakses SABH.

Untuk mengatasi kendala lambatnya sistem sehubungan dengan masih

kurangnya sarana dan fasilitas SABH yang menyebabkan para notaris sulit untuk

dapat mengakses SABH. Ditjen AHU telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur

Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Nomor C-H-24/AHU/2009 Tentang

Pembagian Jadwal bagi para notaris seluruh Indonesia untuk mengakses SABH.

Pembagiannya jadwal aksesnya adalah sebagai berikut:

a. Untuk notaris di wilayah Indonesia Bagian Timur (WIT) dapat mengakses sejak

jam 09.00 pagi s/d jam 12.00 WIT (jam 07.00 WIB s/d jam 10.00 WIB).

64

b. Untuk notaris di wilayah Indonesia Bagian Tengah (WITA), dapat mengakses

sejak jam 11.00 s/d jam 14.00 WITA (jam 09.00 WIB s/d jam 12.00 WIB).

c. Untuk notaris di wilayah Indonesia Bagian Barat (WIB), dapat mengakses sejak

jam 13.00 WIB s/d jam 17.00 WIB.54

Pihak Depkumham RI melalui website tersebut serta Ikatan Notaris Indonesia

(INI) sendiri juga telah mengabarkan mengenai jadwal akses tersebut kepada seluruh

notaris, dan meminta agar para notaris dapat tertib mematuhi jadwal-jadwal

dimaksud.

Pembagian jadwal ini akan terus dilakukan sampai keadaan sudah mulai

stabil. Ditjen AHU akan terus berusaha untuk menambah peralatan dan memperbaiki

sistem SABH dengan cepat sehingga para notaris tidak terhambat kinerjanya.

B. Upaya Notaris Dalam Menanggulangi Kendala-Kendala Penerapan SABH

Dalam perkembangannya penggunan SABH banyak mengalami kendala

termasuk juga bagi para notaris yang sangat berhubungan erat dengan SABH.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam menanggulangi

kendala penerapan SABH adalah sebagai berikut :

1. Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan bantuan kepada Ditjen AHU.

Untuk mengatasi kurangnya sarana dan fasilitas SABH, maka INI

menggalang dana yang diambil dari sumbangan para notaris untuk membantu

pemerintah membeli server yang baru dimana harganya sangat mahal ditambah lagi

54 Irma Devita, SABH Hari Ini Sudah Mulai Bisa Diakses, Loc.cit.

65

untuk membeli peralatan komputer yang akan digunakan oleh petugas dalam

pengelolaan SABH. Dari penggalangan dana tersebut telah terkumpul uang sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang kemudian disumbangkan kepada Ditjen

AHU.55 Uang tersebut ditujukan guna mempercepat pengerjaan dan perbaikan sarana

dan fasilitas SABH. Dengan uang tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah

dalam menanggulangi kendala dana.

SABH membutuhkan dana yang besar dalam pemenuhan dan perbaikan

sarananya. Namun anggaran pemerintah sangat terbatas, jikalau ada jumahnya sangat

terbatas dan membutuhkan waktu yang lama karena melalui proses birokrasi yang

rumit. Dengan bantuan tersebut Ditjen AHU sebagai penyelenggara SABH dapat

sedikit terbantu dalam pemenuhan sarana dan fasilitas SABH. Hal ini juga akan

membantu para notaris dalam pengesahan PT.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi para notaris.

Dewasa ini banyak para notaris yang masih belum memahami dengan baik

penggunaan internet. Padahal penggunaan SABH mengunakan situs internet. Oleh

karena itu, Ikatan Notaris Indonesia bersama-sama dengan Depkumham

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi para notaris mengenai

penggunaan SABH dan internet sehingga hambatan ini dapat diatasi.56 Pendidikan

dan pelatihan ini juga diperuntukkan sebagai bekal bagi para notaris untuk

menghadapi ujian (testing) yang harus dilalui jika ingin mendapatkan izin dari

55 Ibid. 56 Hasil Wawancara dengan Ibu Emmy Willis (Notaris) Tanggal 21 Oktober 2009 di Medan,

Tanggal

66

Depkumham RI c.q Ditjen AHU untuk dapat melakukan akses pada situs SABH

sehingga dapat melakukan pengesahan PT. Izin tersebut selanjutnya berupa adanya

kata kunci (password) dan identitas pengguna (user id) yang diberikan untuk

mengakses bagi setiap notaris. Seperti diketahui bahwa hanya pejabat notaris yang

dapat melakukan akses pada situs SABH dan tidak semua notaris yang mendapatkan

izin berupa kata kunci (password) dan identitas pengguna (user id). Upaya ini

diharapkan dapat memacu kinerja notaris sehingga pelayanan dan penggunaan SABH

dapat lebih maksimal dan efisien.

3. Notaris harus selalu memantau perkembangan SABH.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penggunaan SABH memiliki

hambatan diantaranya sering mengalami gangguan sistem dan lambatnya akses untuk

masuk kedalm SABH. Oleh karena itu, salah satu upaya notaris adalah dengan selalu

memantau langsung perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaraan SABH.57

Notaris harus lebih giat dan aktif untuk mengakses informasi dan perkembangan

SABH karena dengan begitu notaris akan cepat mengetahui apa saja yang terjadi dan

bagaimana perkembangan pengesahan PT yang dilaksanakannya sehingga dapat

dengan cepat mengambil langkah-langkah yang tepat guna memperlancar kinerja

notaris tersebut sendiri. Lebih banyak informasi yang diketahui akan sangat

membantu para notaris untuk mempersiapkan diri dalam menggunakan pelayanan

SABH tersebut. Hal ini dilakukan karena proses pengesahan PT hanya dapat

57 Ibid.

67

dilakukan melalui situs internet yang telah disediakan tanpa ada tatap muka langsung

dengan pegawai atau petugas SABH.

4. Notaris dapat mengirim surat kepada Dirjen AHU.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah dengan mengirim

surat langsung kepada Dirjen AHU di Jakarta untuk menanyakan tentang segala

sesuatu yang menjadi kendala dalam penggunaan SABH sekaligus juga untuk

mengirimkan berkas-berkas yang harus dilengkapi guna melengkapi persyaratan yang

telah ditetapkan pada setiap tahap-tahapnya.58 Hal ini dilakukan bagi setiap notaris

yang berada di luar Jakarta dan untuk menghemat biaya yang harus dilakukan dalam

pengurusan SABH. Sedangkan bagi notaris yang berada di daerah Jakarta sendiri

dapat langsun datang ke kantor Dirjen AHU dan menanyakan langsung kepada

petugas SABH mengenai kendala yang dihadapi dan hal-hal apa saja yang harus

dilakukan dalam menghadapi hal tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagi

berikut:

58 Ibid.

68

1. Mekanisme pendirian PT di Indonesia dilakukan menurut

ketentuan UUPT 2007, yaitu dengan menggunakan SABH. Sistem baru ini sangat

membantu kinerja pemerintah dalam hal pelayanan publik mengenai pendirian PT

melalui penggunaan internet atau dengan sistem on line, yang dimulai dengan

melakukan pengecekan nama PT pada sistus SABH, melakukan pemesanan nama,

selanjutnya pembayaran biaya PNBP dan biaya pengurusan pendirian PT

kemudian setelah diproses dan disetujui oleh Ditjend AHU, maka dilakukan

pencetakan dan penandatanganan Surat Keputusan selanjutkan dikirim ke alamat

notaris yang bersangkutan atau dapat diambil pada loket SABH di Jakarta.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SABH

dibagi menjadi dua, yaitu kendala yang dihadapi pemerintah dan kendala yang

dihadapi oleh notaris. Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah

kurangnya sarana SABH, Terbatasnya jumlah pegawai pemerintah dan tenaga

ahli yang bertugas mengelola SABH dan sistem SABH yang sering mengalami

gangguan. Sedangkan kendala notaris dalam penerapan SABH adalah sistem

komputer yang sering mengalami gangguan, akses untuk masuk kedalam SABH

yang sangat lambat, peraturan yang sering berubah-ubah dan kurangnya

sosialisasi secara resmi terhadap pengambilan SK Menkumham yang sudah

selesai.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kendala

dalam penerapan SABH yaitu upaya pemerintah diantaranya melakukan

perbaikan sistem komputer (server) yang berfungsi mengelola SABH,

69

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai SABH dan

menciptakan tenaga ahli yang baru dan profesional dalam pengelolaan SABH

tersebut, Mengatur jadwal bagi para notaris untuk mengakses SABH. Sedangkan

upaya yng dapat dilakukan oleh notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI)

memberikan bantuan kepada Ditjen AHU, Menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan khusus bagi para notaris, Notaris harus selalu memantau perkembangan

SABH dan Notaris dapat mengirim surat kepada Ditjen AHU.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penerapan SABH adalah pada

dasarnya SABH adalah suatu gebrakan baru dalam kegiatan pelayanan publik yang

dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini banyak sekali

menghadapi kendala sehingga menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya

menyebabkan terhambatnya kinerja pemerintah sendiri. Oleh karena itu, diharapkan

untuk masa yang akan datang penyelenggaraan pelayanan publik ini harus sudah

melalui persiapan yang matang dan akurat, tidak melaksanakan sesuatu dimana

pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna belum siap untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Amanat, Anisitus, 1995, Pembahasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

70

Bawantoro, Eko, 1996, Sistem Badan Hukum dan Penerapannya, CV. Aneka, Solo.

Fuady, Munir, 1996, Hukum Perseroan Terbatas (Suatu Tinjauan Hukum), PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

___________, 2005, Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

F. Supriadi, Budi, 2002, Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.S. Lumban Tobing, G, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Lumban Tobing, G.H.S, 1991, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

R. Hadikusuma, Sutantya, 1992, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, CV. Rajawali, Jakarta.

Rahman, Hasanuddin, 1995, Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer).PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Rai Widjaja, IG, 1996, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pembahasan UU No.40 Tahun 2007, Kesaint Blanc, Jakarta.

___________, 1998, Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha, Kesaint Blanc, Jakarta.

Subekti, R, 1992, Aneka Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 1999, Seri Hukum Bisnis- Perseroan Terbatas, PT Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara 4756).

71

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 564 dan Tambahan Lembaran Negara 698).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 654 dan Tambahan Lembaran Negara 2354).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M-1450-KP.04.11.Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 698 dan Tambahan Lembaran Negara 6702).

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 01 HT.10.Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Biaya Pendaftaran dan Pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Admnistrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 357 dan Tambahan Lembaran Negara 1540).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 240 dan Tambahan Lembaran Negara 610).

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2000, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta.

C. Kamus :

Ali, Muhammad, 1994, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta.

Sadly, Hasan, 1983, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.

72

Sudarsono, 2002, Kamus Hukum-Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta.

D. Internet :

Andhyka, Tahapan Proses Perizinan dan Pendirian PT, diakses pada situs http://tofikpram.blogspot.com, pada hari Jum’at, Tanggal 26 Juni 2009.

Dirjend AHU, Diklat SABH perlu segera diselenggarakan, diakses pada situs http:// www.dirjen_ahu.go.id., Minggu, 13 September 2009.

Irma Devita, Sisminbakum. Riwayatmu Kini....., Diakses pada situs http//:www. irmadevita.com, Minggu, 9 Agustus 2009.

__________, SABH Hari Ini Sudah Mulai Bisa Di Akses, diakses pada situs situs http//: www. irmadevita.com, Minggu, 9 Agustus 2009.

__________, Lagi-Lagi Siminbakum, diakses pada situs situs http//: www. Irma_devita.com, Hari Minggu, 9 Agustus 2009.

__________, Akses Masuk ke SABH Masih Lambat, diakses pada situs http://www. irmadevita.com, Sabtu, 12 September 2009.

__________, Prosedur Pengembilan SK Menkumham di Depkum Ham yang Sudah Jadi, diakses pada situs http://www. irmadevita.com, Sabtu, 12 September 2009.

Jakaria, SABH masih tersendat, diakses pada situs http://www.akta-online.com, Senin, 7 September 2009.

73