BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menteri Keuangan AS, John Snow, pada hari Rabu menyatakan bahwa

menerapkan Undang – undang Sarbanes – Oxley dalam laporan keuangan dapat

meredam pertumbuhan ekonomi dan beliau bersimpati dengan perusahaan yang

terkekang dengan adanya undang – undang tersebut. “Kita perlu menjaga

keseimbangan dalam pelaksanaan undang – undang tersebut. Kita perlu memastikan

penekanannya pada substansi, bukan pada bentuk dan innocent mistake bukanlah

suatu tindakan kriminal,” kata Snow ketika memberikan sambutan di New York

University Center for Law and business. Kongress mengeluarkan Undang – undang

Sarbanes – Oxley sebagai respon atas berbagai skandal keuangan pada beberapa

perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, dan Kantor Akuntan Publik Arthur

Andersen. Sarbanes – Oxley ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland)

dan Representative Michael Oxley (Ohio), yang kemudian nama mereka digunakan

sebagai nama undang – undang tersebut. Komentar Snow muncul di tengah – tengah

keluhan para kalangan bisnis secara luas tentang pasal 404 undang – undang Sarbanes

– Oxley, yang mengharuskan manajer untuk menjelaskan di depan publik bagaimana

mereka menjaga keuangan perusahaan, yang terlalu mahal dan membutuhkan banyak

waktu. Dalam sebuah sesi tanya jawab dengan pendengar, Snow mengatakan bahwa

dia bersimpati pada dunia dimana para eksekutif perusahaan dan pengacara hidup

dimana mereka ‘dikekang’ peraturan. “Kita sudah berlebihan. Kita harus menemukan

cara untuk merasionalisasikan proses pengawasan tata kelola perusahaan secara

keseluruhan,” kata Snow.

            Menteri Keuangan, John Snow mengingatkan bahwa Sarbanes – Oxley

penting untuk memulihkan kepercayaan publik pada dunia bisnis setelah terjadinya

skandal keuangan terbesar, tetapi membawa risiko untuk menjadi hambatan pada

efektivitas dan kesadaran perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di pasar

modal. “Sarbanes – Oxley hanyalah sebuah bagian, yang mungkin telah mengubah

5

kemauan untuk mengambil risiko dan  menghindari risiko,” Snow merespon jawaban

dari pendengar. Dia menambahkan bahwa rasio belanja modal terhadap arus kas dan

keuntungan perusahaan lebih rendah dari yang diharapkan dikarenakan keengganan

perusahaan – perusahaan di Amerika Serikat untuk mengambil risiko. Namun, Snow

menyatakan bahwa Sarbanes – Oxley perlu diterapkan untuk menangani tindakan dari

penjahat korporasi dan tindakan manipulasi hukum. Snow menambahkan “Meskipun

kita semua tahu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah Sarbanes-

Oxley, perubahan tersebut akan berdampak pada isu – isu politik dan bersifat kontra

produktif.”

1.2. Rumusan Masalah

a. Berikan alasan peresmian Undang – undang Sarbanes – Oxley di Amerika

Serikat

b. Mengapa sekarang banyak yang menentang dibandingkan ketika dulu mulai

diperkenalkan?

c. Menurut John Snow, kriteria apa yang seharusnya ada dalam peraturan

tentang pelaporan keuangan?

d. Apakah Anda akan merekomendasikan untuk menghapus undang – undang

tersebut? Jelaskan!

6

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Sarbanes-Oxley

Di akhir abad ke 20 sampai dengan awal abad ke 21, terjadilah suatu skandal

akuntansi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah.  Skandal ini melibatkan

perusahaan-perusahaan besar yang telah go publik di Amerika Serikat seperti Enron,

Worldcom, Adelphia, Tyco International, dan Peregrine System. Skandal ini yang

menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham

perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat

terhadap pasar  saham nasional. Tidak hanya pasar saham nasional USA saja yang

terpengaruh, tetapi juga segera meluas ke berbagai negara lainnya karena harga-harga

saham bursa lain serta tingkat kepercayaan masyarakat pada pasar saham global juga

anjlok secara keseluruhan. Skandal-skandal ini merupakan contoh yang sangat

menyedihkan bagaimana fraud scheme berdampak sangat buruk bagi investor, pasar,

pegawai, dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai jawaban tuntutan publik atas terjadinya skandal perusahaan besar

yang juga ternyata melibatkan Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam

kelompok “Big Five” seperti Arthur Anderson, PWC, dan KPMG tersebut,

disahkanlah Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002. Akta (Undang-undang) ini diberi

nama sesuai dengan dua pencetusnya yaitu, Paul Sarbanes (Senator partai Demokrat

dari negara bagian Maryland) dan Michael G.Oxley (Representatif partai Republik

asal negara bagian Ohio).

Undang-undang ini ditandatangani dan disahkan oleh George W. Bush pada

tanggal 30 Juli 2002 dalam Ascotiation Certified Fraud Examiner (ACFE) Annual

Fraud Conference ke 14 di Chicago, Illinois. Undang-undang ini merupakan

terobosan yang sangat besar bagi penilaian corporate governance sekaligus

merupakan pelengkap Securities Act of 1933 dan 1934. Undang-undang ini

diharapkan membawa dampak yang positif bagi Akuntan Publik Bersertifikat (CPA),

7

Kantor Akuntan Publik (KAP), perusahaan-perusahaan yang telah go publik, dan

lain-lain.

2.2. Manfaat Penerapan Sarbanes Oxley Bagi Perusahaan

1. Perusahaan publik akan memiliki sistem pengendalian intern yang lebih baik,

sehinggaakuntabilitas dan integritas pelaporan keuangannya lebih dapat dipercaya

dan diandalkan.

2. Kepercayaan investor lebih meningkat.

3. Memiliki citra yang positif di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Membantu perusahaan untuk melakukan Good Governance Corporation

dengan baik.

2.3. Legalisasi Sarbanes Oxley Act

Seperti yang telah disinggung di atas, beberapa perusahaan AS melakukan

kecurangan yang sangat merugikan investor. Menurut beberapa pengamat, penyebab

jatuhnya harga saham di bursa bukan karena accounting scandal semata, tetapi lebih

dikarenakan keputusan bisnis yang salah (bad bussiness management). Sebagai akibat

dari keputusan yang salah tersebut, kinerja perusahaan menjadi menurun dan

‘menuntut’ manajemen melakukan windowdressing untuk menutupi adanya kerugian

8

perusahaan. Total kerugian yang harus ditanggung investor pada saat itu tercatat lebih

dari US$ & triliun!. Berikut adalah salah satu contoh kronologi pengungkapan

kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan (dalam hal ini Enron) :

Karena besarnya kerugian yang ditimbulkan, maka muncullah tuntutan dari

berbagai pihak untuk segera dibentuknya suatu perundang-undangan yang tegas

dalam mengatur agar tidak terjadinya fraud yang dilakukan oleh manajemen

perusahaan. Oleh karena itulah, Congress segera melakukan pembahasan undang-

undang Sarbanes Oxley (Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Company Accounting

Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini disetujui oleh

Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan 99-0. Undang-undang ini

kemudian segera disahkan menjadi hukum oleh Presiden George Walker Bush pada

tanggal 30 Juli 2001.

Berikut ini ringkasan isi pokok dari Sarbanes-Oxley Act:

Membentuk suatu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

yang anggotanya independen dan ditunjuk oleh Securities Exchange

Commission (SEC)

Melarang KAP yang sedang melakukan audit melaksanakan juga jasa pelayanan

non‐audit pada klien yang sama

Adanya kewajiban rotasi bagi KAP maupun partner in‐charge dari KAP

(dibatasi lima tahun) dalam melakukan audit bagi klien yang sama

Auditors harus melapor kepada komite audit (KA) dan tidak saja kepada

manajemen.

KA harus terdiri dari anggota independen.

KA bertanggung jawab untuk penunjukan dan penyupervisian auditor

Pengungkapan secara lengkap hal‐hal lepas neraca (off balance sheet) yang

material. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam “diskusi dan analisis

manajemen”.

9

Laporan keuangan tahunan harus menyertakan pernyataan mengenai tanggung

jawab manajemen atas Internal control (IC) dan asesmen manajemen terhadap

kondisi IC yang ada di perusahaan.

Apabila kita simak secara lebih mendalam hal‐hal penting diatas, inti pokok dari

Sarbane‐Oxley act menyangkut:

1. Peningkatan transparansi dari pengelolaan manajemen sebagai agen yang

diserahi wewenang oleh pemegang saham. Transparansi yang dituntut tidak saja

meliputi laporan keuangan formal tetapi juga informasi lepas neraca yang

seringkali dijadikan tempat persembunyian kejanggalan ataupun kecurangan..

2. Peningkatan tanggung jawab manajemen sebagai pemilik dari sistem IC untuk

mengupayakan perbaikan terus menerus terhadap IC yang ada di perusahaan

dengan memaksa direksi membuat pernyataan atas kondisi IC pada saat

menyerahkan laporan keuangan.

3. Penurunan resiko kecurangan yang dilakukan oleh direksi karena apabila mereka

melakukan kecurangan, yang berarti telah terjadi kondisi IC yang tidak optimal,

padahal mereka memberikan pernyataan bahwa kondisi IC di perusahaan tetap

baik, mereka, paling tidak, dapat dituntut secara pidana atas kebohongan

teresebut.

4. Memaksa auditor untuk melakukan atestasi atas pernyataan kondisi IC yang

dibuat oleh direksi, dan dengan demikian mendorong auditor agar lebih serius

dan cermat dalam melihat sistem IC yang diterapkan di perusahaan dan lebih

serius lagi memeriksa ada tidaknya kecurangan yang dilakukan manajemen.

5. Menjaga independensi auditor dan KAP. Hal ini dilakukan dengan menempatkan

KA di antara manajemen dan KAP sehingga ada pihak independen yang

menengahi hubungan KAP dengan manajemen. Pelarangan pemberian jasa non‐audit (yang biasanya memberikan fee lebih besar) yang dilakukan pada waktu

yang bersamaan dengan saat audit juga mengurangi dependensi auditor pada

10

klien yang selanjutnya mencegah terjadinya keengganan auditor untuk

melaporkan temuan‐temuan negatif mengenai klien.

6. Dibentuknya suatu Oversight board yang independen dari pengaruh Ikatan

Profesi Akuntan. Public Company Accounting Oversight Board akan terdiri dari

lima orang dengan tidak lebih dari dua anggota yang Certified Public Accountant

(CPA).Anggarannyapun akan diperoleh dari emiten dan bukannya dari KAP.

Peran utamanya adalah untuk menetapkan standar pemeriksaan (auditing

standards) dan standar etika danquality review. Dengan melakuikan ini, maka

penetapan standar pemeriksaan dicabut dari Ikatan Profesi Akuntan (AICPA)

dan diberikan kepada lembaga yang relatif independen. Penetapan standar

akuntansi tetap berada di pihak AICPA.

2.4. Pasal Inti dari Sarbanes – Oxley

2.4.1. Pasal 302

Pasal 302 SOA mengatur tentang Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Laporan

Peristiwa (Corporate Responsibility for Incident Reports). CEO dan CFO dari setiap

emiten harus memberi sertifikasi pada setiap laporan tahunan atau kuartalan, yaitu:

a. Mereka harus menelaah laporan tersebut

b. Memastikan bahwa laporan tersebut tidak mengandung pernyataan yang tidak

benar atau menghilangkan suatu fakta

c. Laporan tersebut berisi tentang kondisi nyata dari perusahaan

d. Emiten bertanggungjawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian

intern dan telah mengevaluasi efektivitas pengendalian intern;

e. Mereka telah mengungkapkan kepada auditor dan komite audit semua defisiensi

yang signifikan dalam desain atau operasi dari pengendalian intern, dan setiap

kecurangan, apakah material atau tidak, yang melibatkan manajemen atau

karyawan lain dengan peranan yang signifikan dalam pengendalian intern

perusahaan; dan

11

f. Setiap perubahan yang signifikan dari pengendalian intern setelah evaluasi

pengendalian mereka.

Berikut adalah contoh pernyataan dari pihak manajemen perusahaan :

“Kami sudah merancang internal kontrol atas laporan keungan perusahaan

kami,dan kami sudah memantau pelaksanaan internal kontrol tersebut, dengan

tujuan untuk menyediakan jaminan kepada pihak luar atas keandalan laporan

keuangan perusahaan kami, dan memberikan jaminan lebih lanjut  bahwa laporan

keuangan perusahaan kami sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di

Amerika Serikat”

2.4.2. Pasal 404

Pasal 404 membahas tentang Pengendalian Internal Penilaian Manajemen

(Management Assesment of Internal Controls). Pasal ini mengharuskan perusahaan

untuk melakukan hal – hal berikut ini :

1. Menyatakan tanggung jawab pihak manajemen atas pembentukan dan

pemeliharaan struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk

pelaporan keuangan

2. Mempertahankan dilakukannya penilaian, pada akhir tahun fiskal penerbit

laporan, mengenai efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal

penerbit laporan untuk pelaporan keuangan.

Penyebab mahalnya biaya kepatuhan terhadap pasal 404 :

a. Semakin kompleks suatu perusahaan, maka diperlukan suatu pengawasan dan

pengendalian yang lebih kompleks

b.Menuntut agar perusahaan menggali lebih dalam dan mengetahui tingkat

efektivitas pengendalian mereka

c. Perusahaan harus membentuk komite audit independen

d. Sangat memakan waktu dan menguras tenaga kerja.

12

e. Auditor eksternal harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan

pekerjaan mereka dengan baik dan terpercaya dan auditor tersebut tidak

diperbolehkan melakukan jasa non audit lainnya bagi perusahaan.

2.5. Pro Kontra dari Penerapan Undang – undang Sarbanes – Oxley

Berikut ini sejumlah kritik terhadap penerapan Sarbanes-Oxley Act (SOA) :

1. Membutuhkan biaya besar (it is too costly)

Salah satu perkiraan berdasarkan suatu survai yang dilakukan oleh Financial

ExecutivesInternational menyatakan bahwa perusahaan dengan pendapatan

sebesar US$5 milyarharus menyisihkan anggaran rata-rata sebesar US$4.7 juta

untuk menerapkan pengendalianintern yang dipersyaratkan oleh SOA,

kemudian juga harus masih mengeluarkan lagi biayatahunan sebesar US$1.5

juta untuk menjaga kepatuhan.

2. Memiliki dampak negatif bagi perusahaan terhadap persaingan global (it

impactsnegatively on a firm's global competitiveness)

Argumen ini juga mendasarkan atas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga

kepatuhanoperasi internal terhadap undang-undang. Kritik ini berargumen

bahwa perusahaan lain yangberasal diluar USA tidak harus menanggung beban

ini, kenapa perusahaan-perusahaan USAharus menanggungnya?

3. Pengeluaran pemerintah juga meningkat untuk menerapkan undang –

undang tersebut (government costs also increase to regulate the law)

The SEC (Bapepam-LK) menerima tip (pengaduan) tentang adanya pelanggaran

hokum melalui e-mail yang telah disediakan. Jumlah pengaduan meningkat dari

77.000 pada tahun 2001 menjadi 180.000 pada tahun 2003. SEC menerima

pengaduan sekitar 250.000 pada tahun 2006. Setiap hari diterima lebih dari

1.300 pengaduan lewat e-mail. Sebagian besar pengaduan tersebut berkisar

tentang adanya permasalahan akuntansi pada perusahaan publik.

13

4. Chief Financial Officer (CFO) bertambah bebannya dan tertekan karena

harusmematuhi akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh majalah CFO menyatakan bahwa sejak

2001, 1/5dari eksekutif keuangan mengatakan bahwa mereka merasakan lebih

tertekan karena harusmenggunakan metode akuntansi dengan penuh

pertimbangan untuk menghasilkan laporankeuangan yang lebih baik. Selain itu

mereka juga harus melakukan sertifikasi terhadaplaporan keuangan.

5. Menurunnya Minat Perusahaan Privat Untuk Menjadi Perusahaan Publik

Argumennya adalah dengan menerapkan SOA menyebabkan perusahaan harus

menanggung biaya yang begitu besar sehingga untuk perusahaan ukuran kecil

dan menengah enggan untuk go publik.

14

BAB III

KESIMPULAN

1. Berikan alasan peresmian Undang – undang Sarbanes – Oxley di Amerika

Serikat ?

Sarbanes – Oxley diresmikan sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal

akuntansi perusahaan besar yang termasuk di antaranya melibatkan Enron, Tyco

International, Adelphia, Peregrine Systems dan WorldCom. Skandal-skandal yang

menyebabkan kerugian bilyunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham

perusahaan - perusahaan yang berpengaruh ini mengguncang kepercayaan

masyarakat terhadap pasar saham nasional. Dengan diterbitkannya udang – undang

ini, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, transparansi

dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau

organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan fraud, serta membuat perhatian

pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate governance.

2. Mengapa sekarang banyak yang menentang dibandingkan ketika dulu mulai

diperkenalkan?

Karena dulu banyak skandal dan dengan adanya desakan dari masyarakat,

Congress cepat untuk bertindak untuk  meningkatkan kepercayaan publik terhadap

pasar modal. Pada awalnya perusahaan mendukung karena terdesak, tetapi ternyata

setelah dijalankan, mereka mengeluhkan biaya kepatuhan Sarbanes – Oxley yang

terlalu mahal, utamanya pada penerapan pasal 404.

15

3. Menurut John Snow, kriteria apa yang seharusnya ada dalam peraturan

tentang pelaporan keuangan?

Berdasarkan artikel tersebut, John Snow menginginkan peraturan yang tidak

memberatkan tanpa mengorbankan akuntanbilitas dan transparansi dalam suatu

pelaporan keuangan. John Snow juga menginginkan adanya keseimbangan dalam

pelaksanaan undang – undang sehinggga perekonomian bisa tetap stabil. Mahalnya

biaya kepatuhan untuk pasal 404 banyak dikeluhkan karena mahal sehingga banyak

perusahaan yang memilih untuk tidak mengambil risiko sehingga menjadi perusahaan

yang go private.

4. Apakah Anda akan merekomendasikan untuk menghapus undang – undang

tersebut? Jelaskan!

Tidak, karena jika kita menghapus peraturan Sarbanes-Oxley tersebut,

perusahaan tidak transparan dalam pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan dan

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga

perekonomian menjadi tidak stabil. Ketua SEC, Christoper Cox pada tahun 2007

menyatakan ,”Sarbanes – Oxley membantu memulihkan kepercayaan di pasar AS

dengan meningkatkan akuntabilitas, mempercepat pelaporan dan audit sehingga lebih

mandiri.” Berdasarkan studi dan penelitian oleh IIA, menunjukkan SOX telah

meningkatkan kepercayaan investor dalam pelaporan keuangan yang merupakan

tujuan utama dari undang – undang.

16

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Diselidiki Keterlibatan Pejabat Pemerintah AS dalam Kasus

Enron,http://www.voaindonesia.com/content/a-32-a-2002-01-12-3-1

85180702/30227.html 11- 01 2002.

Nazhi, Siregar. 2002. “Benang Kusut Kapitalisme Amerika Enron, Inc.”.Harian

Umum Sore Sinar Harapan. http://www.sinarharapan.co.id

Anonim, Sarbanes-Oxley Act, terakhir diubah 18 Januari

2014,http://en.wikipedia.org/wiki/Sarbanes%E2%80%93Oxley_Act ,

Dr. Ronny Kusuma Muntoro MBA, 2006, Sarbanes‐Oxley Act, Mungkinkah

Diterapkan Di Indonesia?, Majalah USAHAWAN LMFEUI, edisi Februari

2006.http://lmfeui.com/data/SOX%20Indonesia%20utk.%20Majalah.pdf.

17