Pilkada Serentak Tahun 2015

OlehGebril Daulai

(Tenaga Ahli KPU RI)

Perjalanan Pilkada di Indonesia

Kerangka Hukum Rentang waktuPilkada Keterangan

UU No 32 Th 2004 2005-2007

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota memiliki otoritas penuhselenggarakan pilkada.

KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dlm pilkada bertanggungjawab kepada DPRD.

UU No 32 Th 2004,UU No 12 Th 2008,Putusan MK Nomor5/PUU/V/2007 dandiperkuat dengan UU No22 tahun 2007, UU No 15tahun 2011

2008-2014

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dlm pilkadabertanggung jawab ke KPU RI.

KPU Provinsi dan Kab/Kota melaporkan penggunaananggaran pilkada kepada kepada pemerintah daerah.

KPU RI menyusun pedoman tata cara penyelenggaraanpilkada sebagai acuan KPU di daerah.

Pasangan calon dpt berasal dari unsur perseorangan

UU No 1 Th 2015 2015-seterusnya

Pilkada menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU RI menjadi penanggungjawab akhir pilkada. Syarat dukungan calon perseorangan lebih tinggi. Pilkada

berlangsung satu putaran. Dll

Isu Strategis Pilkada 2015 (1)

ASPEK BADAN PENYELENGGARA

Tanggung JawabPenyelenggaraan

Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan KPU Prov. Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan waki wali kota

dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota.

Tanggung Jawab AkhirPenyelenggaraan

KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan olehKPU Pro, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

Terdapat sejumlah tugas dankewenangan PPS yang dihapus

4 kewenangan PPS yg dihapus : rekapitulasi hasil penghitungan suara,mengumumkan rekap hasil, menyerahkan rekap ke peserta pemilihandan membuat berita acara penghitungan serta membuat sertifikatpenghitungan suara yg wajib diserahkan ke PPK, PPL, dan saksi paslon.

Kewajiban penyelenggara Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan kepada masyarakat. Melaksanakan keputusan DKPP.

Isu Strategis Pilkada 2015 (2)ASPEK PENCALONAN

Syarat Calon

Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon WakilGubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.

Belum pernah menjabat sbg gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kotadan wakil wali kota sebanyak dua kali pada jabatan yang sama.

Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkansebagai calon.

Tidak memiliki konflik kepentingan dgn petahana. Mundur dari TNI/POLRI/PNS sejak mendaftar. Berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD sejak ditetapkan sbg calon.

Syarat DukunganCalon

Syarat dukungan calon perseorangan meningkat dari 3-6,5% menjadi 6,5-10%. Syarat dukungan untuk calon parpol atau gabungan parpol meningkat dari 15%

menjadi 20% kursi dan 25% suara. Parpol atau gab. Parpol yg dpt mengusung calon hanya yg punya kursi di DPRD. Pengusulan pasangan calon hrs mendapat persetujuan dari DPP.

Larangan dansanksi

Parpol dilarang menerima imbalam pada proses pencalonan. Terbukti menerima imbalan, parpol tdk boleh ajukan calon pada pilkada berikutnya. Setiap org/lembaga dilarang memberi imbalan kpd parpol pd pencalonan. Jika pasangan calon terbukti memberi imbalan, penetapannya sbg pasangan calon

dibatalkan.

Isu Strategis Pilkada 2015 (3)ASPEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Syarat pemilih

Tdk sedang terganggu jiwa/ingatannya. Tdk sedang dicabut hak pilihnya. Domisili di daerah pemilih 6 bln sebelum penyusunan DPS yg dibuktikan dengan

KTP. Tdk sdg menjadi TNI/POLRI.

Penyediaan data pemilih

Pemerintah menyampaikan DP4 yg telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi. DP4 sekurang-kurangnya memuat informasi nomor urut, NIK, nomor KK, nama

lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, alamatjalan/dukuh, RT. RW dan jenis disabilitas.

DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 dan soft copy dlm bentuk excel. KPU melakukan analisa DP4, sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan DPT pemilu atau

pemilihan terakhir. Mengumumkan hasil analisis.

Aktivitas Coklit

Mencatat pemilih yg memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam data pemilih. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan. Mencoret pemilih yg telah meninggal, pindah domisili dan menjadi TNI/Polri. Mencoret pemilih yg belum genap 17 tahun, tdk diketahui keberadaannya,

terganggu jiwa/ingatannya dan sedang dicabut hak pilihnya. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus. Mencoret pemilih yang bukan penduduk setempat.

Isu Strategis Pilkada 2015 (3)ASPEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DPT Tambahan 1

DPT Tambahan 1 adalah pemilih yg tdk terdaftar dlm DPT tetapi memenuhi syarat sebagaipemilih dapat mendaftar ke PPS.

Pendaftaran DPT Tambahan 1 dilakukan paling lambat 7 hari setelah pengumuman DPT. PPK melakukan rekap DPT Tambahan 1 dan menyampaikannya ke KPU Kabupaten/Kota

unt ditetapkan menjadi DPTb1. Salinan rekap DPTb1 disampaikan ke KPU, KPU Prov, Panwas, tim kampanye pasangan

calon dan dinas terkait. Dlm pemilihan gubernur, rekap DPTb1 dilaksanakan oleh KPU Provinsi.

DPT Tambahan 2

Pemilih yg memiliki dan membawa identitas kependudukan pada hari pemungutan suaratetapi belum terdaftar dlm DPT dan DPTb1, pemilih tsb dapat dimasukkan ke dalamDPTb2.

Data pemilih kategori DPTb2 akan digunakan sbg untuk memutakhirkan daftar pemilihpada pemilihan atau pemilu berikutnya.

Daftar Pemilih Pindahan(DPPh)

DPPh adalah pemilih yg telah terdaftar dlm DPT dan DPTb1 di suatu TPS yg karenakeadaan tertentu tdk dpt menggunakan haknya di TPS asal.

DPPh disusun paling lambat 3 hari sebelum pemunggutan suara. Untuk dapat didaftar sbg DPPh harus dpt menunjukkan bukti identitas dan bukti telah

terdaftar sbg pemilih.

Sidalih

KPU Prov dan KPU Kab/Kota menyusun DPS, DPT dan DPTb1 dengan sistem informasi datapemilih (sidalih).

Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan DPTb-2 ke dalam Sidalihuntuk memudahkan pemutakhiran data pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya.

Isu Strategis Pilkada 2015 (4)ASPEK KAMPANYE

Jenis Kampanye1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog2. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa.3. Kegiatan lain yg tdk melanggar aturan.

Pembiayaankampanye

1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dibiayai kandidat.2. Debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, iklan media massa

difasilitasi KPU lewat dana APBD.

Bahan Kampanye

1. Selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm.2. Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10

cm.3. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.4. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm

Alat Peraga Kampanye

1. Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiapPasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota.

2. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calonuntuk setiap desa/sebutan lain atau kelurahan.

3. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiappasangan calon untuk setiap kecamatan.

Iklan Media Massa

1. Penayangan Iklan Kampanye 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.2. Iklan kampanye di televisi paling banyak kumulatif 10 spot, berdurasi paling lama 30 detik,

untuk setiap stasiun televisi, setiap hari.3. Iklan Kampanye di radio paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap

stasiun radio, setiap hari.

Rancangan Tahapan Pilkada Serentak 2015

No Tahapan Jadwal

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 10-19 Juli

2. Pendaftaran pasangan calon 22-24 Juli

3. Penelitian persyaratan calon 24-30 Juli

4. Penetapan pasangan calon 24 Agustus

5. Kampanye 28 Agustus-5 Desember

6. Pemungutan Suara 9 Desember

7. Penetapan calon terpilih bupati/wakil bupati dan walikota/wakil wali kota 29 Februari

8. Penetapan cagub dan cawagub terpilih 1 Maret 2016

9. Pengusulan pengesehan pengangkatan calon terpilihbupati/wakil bupati & wali kota/wakil wali kota19 Desember tanpa PHP3 Maret 2016 dgn PHP

10. Pengusulan pengesehan pengangkatan calon terpilih gubernurdan wakil gubernur20 Des tanpa PHP

4 Maret 2016 dgn PHP

Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2015 (1)Tahapan Kerawanan Antisipasi

Pencalonan

1. Jumlah dukungan kurangdari ketentuan.

2. Terdapat dukungan ganda.3. Dualisme kepengurusan

parpol.4. Dualisme pengusungan

calon oleh parpol.5. Sengketa penetapan

calon.

1. Cermat menghitung perolehan kursi dan suara untukdukungan dari parpol.

2. Cermat menghitung jumlah dan sebaran serta kegandaandukungan untuk calon perseorangan.

3. Keabsahan kepengurusan mengacu pada SK yang dikeluarkanoleh DPP yg telah mendapat legalisasi dari Kemenkum HAM.

4. Keabsahan pengusulan calon mengacu pada persetujuan DPP.

Pemutakhiran Data Pemilih danPenyusunan DaftarPemilih

1. Kualitas DP4 buruk.2. Coklit tidak maksimal.3. Mobilisasi pemilih dari

daerah tetangga denganmenggunakan suratketerangan domisili.

1. DP4 yg diserahkan ke KPU hrs sudah dikonsolidasi, verifikasidan validasi.

2. DP4 yg diserahkan berisi data potensial Pemilih baru sejakhari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan terakhirsampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan yang akandiselenggarakan.

3. DP4 yang diserahkan harus memuat nomor urut, NIK, nomorKK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jeniskelamin, status kawin, alamat jalan, RT, RW dan jenisdisabilitas.

4. DP4 dilengkapi rekap dan soft copy dlm format excel.5. Penggunaan sidalih pilkada.6. Coklit daftar pemilih dilakukan terpisah dengan coklit

dukungan calon shg beban kerja PPS lebih ringan.7. Bukti domisili berupa KTP shg tertutup peluang warga dari

daerah lain menggunakan surat keterangan domisili.

Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2015 (2)Tahapan Kerawanan Antisipasi

Kampanye

1. Kampanye di masa tenang.2. Menebar fitnah dan kebencian di media sosial lewat

akun palsu.3. Pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak

berimbang.4. Menggunakan lembaga penyiaran komunitas sbg

sarana kampanye.5. Media menayangkan iklan kampanye komersil diluar

yg difasilitasi KPU.6. Keberpihakan pejabat negara, pejabat struktural,

fungsional dan ASN terhadap pasangan calontertentu.

7. Petahana menggunakan program dan kegiatan untukkegiatan pemilihan.

1. Mengatur jumlah akun mediasosial maksimal 3 akun untuksetiap pasangan calon.

2. Pasangan calon wajibmendaftarkan akun resmi ke KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota.

3. Membentuk task force antaraKPU, KPI dan KI untukpengawasan dan iklan kampanyedi media massa.

4. Mendorong partisipasimasyarakat dalam mengawasisemua aktivitas kampanye.

Pemungutan danPenghitungan Suara

1. Petugas KPPS mencoblos surat suara yang tidakterpakai untuk pasangan calon tertentu.

2. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepadapemilih untuk mencoblos lebih dari satu kali.

3. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada wargadari luar daerah pemilihan untuk mencoblos.

4. Penghitungan suara melewati batas waktu.5. Penghitungan suara tidak disaksikan PPL dan saksi.6. Kesalahan dalam pengisian formulir penghitungan

suara.

1. Memberikan bimbingan teknisyang lebih intensif baik agarpetugas mengenali jenis,peruntukan dan tata carapengisian formulir.

2. Memberikan pemahamantentang norma dan etika.

3. Mendorong partisipasimasyarakat untuk mengawasijalannya tungsura.

PENUTUP

TERIMA KASIH