KEJAHATAN SEKSUAL PERKOSAAN Rucmana Aga Mahasiswi Semester VII Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jl. Arjuna Utara No.6, Jakarta 11510PENDAHULUANISIPRINSIP ETIKA KEDOKTERANKaidah dasar (prinsip) Etika / Bioetik adalah aksioma yang mempermudah penalaran etik. Prinsip-prinsip itu harus spesifik. Pada praktiknya, satu prinsip dapat dibersamakan dengan prinsip yang lain. Tetapi pada beberapa kasus, karena kondisi berbeda, satu prinsip menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain. Keadaan terakhir disebut dengan prima facie. Konsil Kedokteran Indonesia, dengan mengadopsi prinsip etika kedokteran barat, menetapkan bahwa, praktik kedokteran Indonesia mengacu kepada 4 kaidah dasar moral (sering disebut kaidah dasar etika kedokteran atau bioetika), juga prima facie dalam penerapan praktiknya. Prima Facie adalah prinsip dalam kondisi atau konteks tertentu, seorang dokter harus melakukan pemilihan 1 kaidah dasar etik ter-absah sesuai konteksnya berdasarkan data atau situasi konkrit terabsah. Inilah yang disebut pemilihan berdasarkan asas prima facie.BeneficenceBerbuat baik tanpa pamrih, selain menghormati martabat manusia, dokter juga harus mengusahakan agar pasien yang dirawat terjaga keadaannya (patien welfer). Pengertian berbuat baik diartikan bersikap ramah atau menolong, lebih dari sekedar memenuhi kewajiban. Tindakan ini terbagi menjadi dua, yaitu:1. General beneficence yang meliputi melindungi dan mempertahankan hak yang lain, mencegah terjadinya kerugian pada yang lain dan menghilangkan kondisi penyebab kerugian pada yang lain.2. Specific beneficence meliputi menolong orang cacat dan menyelamatkan orang dari bahayaKaidah ini secara umumnya bermaksud melakukan yang terbaik, apa saja di lakukan demi kebaikan pasien, kebaikan pasien adalah yang paling utama, beneficiense menyediakan kemudahan dan kesenangan kepada pasien untuk mengurangi kerugian pasien.Non-MaleficenceTidak berbuat yang merugikan (non-maleficence). Praktik Kedokteran haruslah memilih pengobatan yang paling kecil risikonya dan paling besar manfaatnya. Misalnya segera melakukan pemeriksaan kerana kecurigaan. Kaidah ini pula penting terutama sekali ketika waktu-waktu emergensi atau gawat darurat. Kaidah ini bermaksud tidak menimbulkan bahaya atau kecederaan kepada pasien dari segi fisikal atau psikologis. Prinsip non-maleficence ini boleh digambarkan dengan kata ini yaitu primum non nocere yitu pertama jangan menyakiti. Prinsip ini menjadi suatu kewajiban apabila terdapat hal-hal berikut.1. Pasien berada dalam keadaan yang sangat berbahaya atau berisiko kehilangan sesuatu yang sangat penting seperti nyawa atau anggota badan.2. Tindakan dokter tadi ialah yang paling efektif pada waktu itu.3. Manfaat bagi pasien adalah lebih berbanding manfaat kepada dokterJusticeDi dalam prinsip ini seorang dokter memperlakukan sama rata dan adil terhadap kebahagiaan dan kenyamanan pasien. Perbedaan kedudukan sosial, tingkat ekonomi, pandangan politik, agama dan faham kepercayaan, kebangsaan dan kewarganegaraan, status perkawinan, serta perbedaan gender tidak boleh dan tidak dapat mengubah sikap dokter terhadap pasiennya. Tidak ada pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang menjadi perhatian utama dokter.AutonomyAutonomy atau menghormati martabat manusia. Di dalam prinsip ini seorang dokter menghormati martabat manusia. Setiap pasien harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki otonomi(hak menentukan nasib sendiri). Dalam hal imi pasien diberikan hak untuk berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri. Dan jika ada pasien yang otonominya berkurang atau hilang perlu mendapatkan perlindungan. Autonomy bermaksud menghendaki, menyetujui, membenarkan, membela, dan membiarkan pasien demi dirinya sendiri. Kaidah dari autonomy adalah Tell the truth, maksudnya hormatilah hak privasi, lindungi informasi, dan mintalah consent untuk intervensi diri pasien, serta bantulah dalam membuat keputusan penting.ASPEK HUKUMDalam mengambil suatu keputusan dibutuhkan kecakapan dalam mengambil suatu keputusan yaitu yang dimaksud dengan dewasa. Dalam menandatangani suatu perjanjian seperti Informed Concent dari segi hukum hal ini diatur jika orang tersebut dikatakan belum dewasa untuk menandatangani suatu perjanjian.KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA(Civil Code)BUKU KESATU-ORANGBAB XVKEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa;Untuk Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c, yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal Pasal 330 Alinea Pertama dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)BAGIAN 1KebelumdewasaanPasal 330Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: (1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. (2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. (3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Hal dalam pengambilan keputusan medis juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagai berikut.Persetujuan Tindakan MedikPeraturan Menteri Kesehatan NO 585/MenKes/Per/IX/1989tentang Persetujuan Tindakan MedikPasal 1 Permenkes No.585/MenKes/Per/IX/1989a. Persetujuan tindaka medik/informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medic yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.b. Tindakan medic adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostic atau terapeutikc. Tindakan invasive adalah tindakan medic yang langsung dapat mempengaruhi kebutuhan jaringan tubuhd. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi.doktergigi spesialis yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, kinik atau praktek perorangan/bersama.Pasal 8Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dans ehat mental(1) Pasien dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang telah berumur 21 tahun (duapuluh satu) tahun atau telah menikahPasal 9(1) Bagi pasien dewasa yang berada di bawah pengampunan (cura tele) persetujuan diberikan oleh wali/curator(2) (2) Pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/curatorPasal 10Bagi pasien di bwah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak mempunyai orang tua/wali dan atau orangtua/wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang (guardian) Pada mereka yang telah menikah, sejak program Keluarga Berencana (KB) menjadi program nasional pada tahun 1970, berbagai cara kontrasepsi telah ditawarkan dalam pelayanan KB di Indonesia, mulai dari cara tradisional, barier, hormonal (pil, suntikan, susuk KB), IUD/AKDR, dan kontrasepsi mantap (Kontap). Seorang dokter harus memberikan konseling kepada pasangan suami istri (pasutri) atau calon akseptor, dengan penjelasan lebih dahulu tentang indikasi kontra, efektifitas dan efek samping atau keamanan setiap jenis kontrasepsi, dan akhirnya pasutri lah yang menentukan pilihannya.Dari cara-cara kontrasepsi tersebut di atas, maka cara AKDR dan kontap menjadi bahan diskusi yang hangat, terutama karena menyangkut aspek agama dan hukum. Mekanisme kerjaAKDR adalah sebagai kontrasepsi dan juga kontranidasi, sehingga menimbulkan dilema bagi seorang dokter. Seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup insani (KODEKI, pasal 10), bahkan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan (LSDI, butir 9). Jadi pemasangan AKDR dapat dianggap mengupayakan pemusnahan telur yang telah dibuahi. Karena LSDI telah dikukuhkan dengan PP no.26 tahun 1960, maka seorang dokter yang melanggar sumpah tersebut berarti telah melanggar peraturan pemerintah, sehingga dapat diancam hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Namun, KB merupakan program nasional, sehingga sanksi terhadap pelanggaran tersebut agaknya tidak diberlakukan.Cara kontap baik pada pria maupun pada wanita telah banyak dilakukan di Indonesia, baik atas indikasi medik maupun indikasi sosial-ekonomi dengan tujuan kontrasepsi yang permanen. Peraturan perundang-undangan tentang kontap belum ada di Indonesia. Pendapat tokoh-tokoh agama beraneka ragam dan kenyataannya lebih banyak yang menentang cara kontrasepsi itu karena mengurangi harkat dan kodrat seseorang. Dari segi etik kedokteran, cara kontap dapat dibenarkan sesuai dengan KODEKI butir 10, yaitu dengan tujuan melindungi hidup insani dan mengutamakan kesehatan penderita. Namun tidaklah etis menawarkan kontap pada saat ibu sedang mengalami persalinan patologik. Dari segi hukum, kontap dapat dianggap melanggar KUHP pasal 534 yang melarang usaha pencegahan kehamilan dan melanggar pula pasal 351 karena tindakan tersebut merupakan mutilasi alat tubuh. Juga dapat dituduh melakukan penganiayaan, sehingga dapat dikenakan hukuman atau dituntut ganti rugi. Namun, dengan terbitnya UU RI no.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, penyelenggaraan Keluarga Berencana dapat dibenarkan dengan memperhatikan butir-butir berikut.

Pasal 171) Pengaturan kelahiran diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat diterima oleh pasangan suami istri sesuai dengan pilihannya.2) Penyelenggaraan pengaturan kelahiran dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, etik dan agama yang dianut penduduk yang bersangkutan.Penjelasan :1. Pelaksanaan pengaturan kelahiran harus selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat.2. Untuk menghindarkan hal yang berakibat negatif, setiap alat, obat dan cara yang dipakai sebagai pengatur kehamilan harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral dan etika.Pasal 18Setiap pasangan suami istri dapat menentukan pilihannya dalam merencanakan dan mengatur jumlah anak, dan jarak antara kelahiran anak yang berlandaskan pada kesadaran dan tanggung jawab terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang.Pasal 19Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang sederajat dalam menentukan cara pengaturan kelahiran.Penjelasan :Suami dan isteri harus sepakat mengenai pengaturan kehamilan dan cara yang akan dipakai agar tujuannya tercapai dengan baik. Keputusan atau tindakan sepihak dapat menimbulkan kegagalan atau masalah di kemudian hari. Kewajiban yang sama antara keduanya berarti juga, bahwa apabila isteri tidak dapat memakai alat, obat dan cara pengaturan kelahiran, misalnya karena alasan kesehatan, maka suami mempergunakan alat, obat dan cara yang diperuntukkan bagi laki-laki.

INFORM CONCENTDAFTAR PUSTAKA

16