Upload
dinhdang
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
43
IV. GAMBARAN UMUM
4.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Lampung Utara
Mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-
2014 yaitu Lampung Utara Yang Tumbuh Dan Berkembang Menuju Daya
Saing Tahun 2014 melalui Pembangunan Partisipatif yang akan
dilaksanakan melalui misi Pembangunan Daerah yaitu mewujudkan
peningkatan Kapasitas Kemandirian Daerah, Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Masyarakat, dan Mewujudkan
Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan, maka Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Lampung Utara adalah Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel dalam rangka mendukung
keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pemerintah yang baik (Good
Governance).
Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset :
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu dan
Profesional didukung Sarana dan Prasarana;
44
2. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang
sesuai dengan kaidah Administrasi Keuangan Daerah;
3. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penata
Usahaan Keuangan dan Pengendalian Anggaran;
4. Meningkatkan Kualitas pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Meningkatkan Kualitas Penataan Investasi dan Inventarisasi Aset
Daerah sesuai dengan Kaidah Administrasi Pengelolaan Barang
Daerah.
Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara mempunyai Visi ’’
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan
Akuntabel dalam rangka mendukung keberhasilan Pelaksanaan Otonomi
Daerah dan Pemerintahan yang baik (Good Governance) “. Visi tersebut
yang telah dijabarkan kedalam Misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai.
4.1.1. Stuktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor: 21 Tahun 2011 atas perubahan Peraturan
Daerah Nomor: 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupten Lampung Utara, dan
45
Peraturan Bupati Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung
Utara.
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA)
Kabupaten Lampung Utara ;
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
1. Sub BidangVerifikasi dan Pengeluaran;
2. Sub Bidang Administrasi Gaji;
e. Bidang Akutansi, membawahi :
1. Sub Bidang Pembukuan;
2. Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan Keuangan;
f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Investasi Aset Daerah;
2. Sub Bidang Mutasi Aset Daerah;
g. Jabatan Fungsional.
46
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Kepala Badan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung
Utara mempunyai tugas pokok yaitu memimpin, mengkoordinasikan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, serta mengelola
administrasi dibidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan
fungsi ;
a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pengkoordinasian pengelolaan Keuangan Daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Kepegawaian, Keuangan, Surat-menyurat, Perlengkapan dan Rumah
tangga serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit
47
dilingkup Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Rumah Tangga
Badan, Perlengkapan, Tata laksana dan Peraturan Perundang-
undangan;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Badan, melaksanakan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Badan dengan
rincian tugas sebagai berikut ;
a. Merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
b. Membuat laporan kepada Pimpinan tentang rencana kegiatan yang
telah disusun pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
48
c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka menghimpun
data sebagai bahan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
d. Membagi tugas dengan jelas kepada bawahan sesuai dengan
fungsinya masing-masing guna menghindari terjadinya kesalahan
dalam pelaksanaan tugas;
e. Menyusun laporan pemerintahan yang meliputi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kinerja dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
(RAPBD), Pembukuan, Perhitungan Anggaran, Verifikasi dan
Perbendaharaan dilingkup Badan dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD);
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji
pegawai dilingkup Badan;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan;
d. Menyusun rencana kebutuhan dilingkup Badan;
49
e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan Tata usaha dan Rumah tangga, Kearsipan Satuan
kerja (Satker), Perencanaan Kepegawaian dan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian dilingkup Badan dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
b. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
c. Mengelola administrasi tentang kepegawaian dan hak kepegawaian;
d. Mengurus kesejahteraan pegawai;
e. Melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan dan
penggandaan;
f. Melakukan tata usaha kearsipan;
g. Melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
h. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan
masyarakat;
i. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan kantor;
j. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
50
Masing – masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
b. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis, Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan
pengendalian serta pengelolaan administrasi dibidang anggaran. Bidang
anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Anggaran
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan perumusan kebijakan anggaran dan petunjuk teknis
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. Perencanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBDP);
c. Pengawasan dan Pengendalian Kas Pemerintah Daerah; dan
d. Pengelolaan administrasi di Bidang Anggaran.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Anggaran membawahi:
1. Sub Bidang Penyusunan APBD, mempunyai tugas pokok melaksanakan
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan serta Pengendalian dibidang
penyusunan APBD dengan rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan di
bidang penyusunan APBD;
51
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi di bidang penyusunan APBD;
c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi di
bidang penyusunan APBD;
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan
APBD; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai tugas pokok
melaksanakan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan serta Pengendalian
dibidang pengendalian anggaran dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkankan bahan penyusunan anggaran Kas Daerah;
b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
c. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SPD-SKPD);
d. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD;
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi dibidang pengendalian anggaran;
f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi
dibidang pengendalian anggaran;
g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
52
Masing – masing Sub Bidang pada Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang
Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Anggaran.
3. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan
kegiatan, perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi dibidang
perbendaharaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perbendaharaan;
b. Melaksanakan verifikasi (uji formal) Surat Perintah Membayar (SPM)
Belanja;
c. Melaksanakan verifikasi (uji formal) Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D);
d. Melaksanakan administrasi pengelolaan gaji pegawai;
e. Mengawasi register pengeluaran SP2D;
f. Mengawasi Buku Kas Umum (BKU) setiap transaksi SP2D;
g. Mengawasi hasil rekon pengeluaran SP2D dengan pencairan SP2D pada
PT. Bank Lampung; dan
h. Melaksanakan administrasi pengelolaan kas daerah lainnya.
53
Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan
membawahi:
1. Sub Bidang Verifikasi dan Pengeluaran Kas, mempunyai tugas pokok
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta
pengelolaan administrasi dibidang verifikasi dan pengeluaran kas dengan
rincian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan administrasi kas daerah dan menyusun laporan posisi
harian kas beserta dokumen pendukung lainnya;
b. Melakukan verifikasi (uji formal) terhadap Surat Perintah Membayar
(SPM) dan pengendalian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);
c. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. Menyiapkan daftar pengujian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
e. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Daerah berkaitan dengan Kas
Daerah (Kasda) atau Bendahara Umum Daerah (BUD);
f. Menyusun standar belanja;
g. Menyusun petunjuk teknis belanja;
h. Melakukan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD;
i. Menyiapkan kerja sama antara BPKA dengan PT. Bank Lampung
Cabang Kotabumi;
j. Membuat laporan pelaksanaan penyerapan anggaran SKPD;
54
k. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bidang verifikasi dan
pengeluaran kas; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan administrasi
dibidang pengelolaan administrasi gaji dengan rincian tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi gaji pegawai;
b. Melakukan perhitungan gaji;
c. Memproses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(SKPP);
d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan administrasi gaji; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Masing – masing Sub Bidang pada Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.
4. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan
perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian serta pengelolaan administrasi dibidang akuntansi. Bidang
55
Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, bidang akuntansi
menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
a. Pengkoordinasi dan menyiapkan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan
atas Laporan Keuangan;
b. Pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka
pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah dan penyusunan Laporan
Keuangan Daerah; dan
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan Akuntansi
Pemerintah Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah.
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Akuntansi membawahi :
1. Sub Bidang Pembukuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang
pembukuan dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan
Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi mengenai Peraturan
Perundang-undangan serta kebijakan teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan Akutansi Pemerintah Daerah;
56
c. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
d. Melaksanakan prosedur akuntansi aset pada Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD);
e. Melaksanakan prosedur akuntansi selain kas pada Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD);
f. Melaksanakan penyusunan Laporan Semester pertama dan Prognosis
pelaksanaan APBD;
g. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah tentang
pengelolaan APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan liannya yang
ditunjuk; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Sub Bidang Pelaporan dan Pembinaan Keuangan, mempunyai tugas
pokok melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta
pengendalian dan pembinaan keuangan, dengan rincian tugas sebagai
berikut ;
a. Melaksanakan penelitian terhadap laporan pertanggungjawaban
fungsional keuangan SKPD;
b. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam
rangka penyusunan laporan keuangan SKPD;
c. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas
konsolidasi laporan keuangan SKPD; dan
57
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Masing – masing Sub Bidang pada Bidang Akuntansi dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Akuntansi.
5. Bidang Pengelolaan Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan
kegiatan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi dibidang aset
daerah. Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pengelolaan Aset
menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
a. Penetapan kebijakan dan pengelolaan aset daerah;
b. Pengawasan pengelolaan aset daerah;
c. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran;
d. Pembinaan pengelolaan aset daerah;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset daerah;
f. Pelaksanaan penghapusan aset daerah;
g. Pengkoordinasian kegiatan dibidang pengadaan, pemanfaatan dan
penataan barang daerah;
h. Pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan aset daerah;
58
i. Pengkoordinasian dengan Stakeholder dibidang pemanfaatan dan
penataan aset daerah;
j. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
k. Pelaksanaan penempatan uang daerah dalam rangka penyertaan modal;
l. Penyiapan bahan dalam rangka proses Tim Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
m. Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan aset daerah perencanaan
dibidang aset daerah; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pengelolaan Aset
membawahi :
1. Sub Bidang Investasi Aset Daerah, mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi
dibidang investasi aset daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Memberikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pengelolaan
investasi daerah;
b. Melaksanakan penempatan uang daerah dalam rangka penyertaan
modal;
c. Menata-usahakan investasi daerah;
d. Menyiapkan administrasi pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
e. Melaksanakan administrasi hutang dan piutang daerah;
59
f. Melaksanakan penagihan piutang daerah yang berkaitan dengan
investasi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
g. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
h. Munyusun Standar Harga Barang (SHB);
i. Menganalisa tugas pengadaan barang daerah; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Sub Bidang Mutasi Aset Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pengendalian serta pengelolaan administrasi dibidang mutasi
aset daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan pencatatan Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah (IKMD)
dan Laporan Mutasi Barang Daerah (LMBD);
b. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-
TGR);
c. Menyusun aktiva tetap;
d. Melaksanakan administrasi penghapusan aset daerah;
e. Melaksanakan administrasi pemanfaatan, menyimpan seluruh bukti asli
kepemilikan dan mendistribusikan aset daerah;
f. Melaksanakan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris
daerah dan perubahan status barang inventaris milik daerah;
g. Melaksanakan administrasi dan sertifikasi tanah milik daerah;
60
h. Menyusun kebijakan akuntansi aset milik daerah;
i. Menyusun data laporan hasil pengadaan barang daerah; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Masing – masing Sub Bidang pada Bidang Pengelolaan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset.
4.1.3. Sumber Daya Saat ini
Satuan kerja perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
(BPKA) Kabupaten Lampung Utara merupakan satuan kerja perangkat
daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 21 Tahun 2011
atas perubahan Peraturan Daerah Nomor: 09 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupten
Lampung Utara, dan Peraturan Bupati Nomor: 19 Tahun 2012 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lampung Utara.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor: 21 Tahun 2011 atas Perubahan peraturan daerah Nomor: 09
Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah
Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor: 19
Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Lampung Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
61
(BPKA) Kabupaten Lampung Utara didukung oleh sumber daya manusia
dan perlengkapan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara berjumlah 103 orang dengan
perincian sebagai berikut:
Tabel 4.1. Tabel Sumber Daya Manusia di Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara
Jenis SDM
Jumlah
Jenis Pegawai Jumlah PNS
Jumlah Non PNS
88
15
Orang
Orang
Jumlah Jabatan
Struktural
Esselon II b
Esselon III a
Esselon III b
Esselon IV a
1
1
4
11
Orang
Orang
Orang
Orang
SDM menurut Pangkat
/ Golongan
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
3
55
28
2
Orang
Orang
Orang
Orang
SDM menurut Tingkat
Pendidikan
Pendidikan S2
Pendidikan S1
Pendidikan D3
Pendidikan SLTA
Pendidikan SLTP
5
45
5
31
2
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
2. Sarana dan Prasarana Kerja
Sarana dan prasarana kerja pendukung baik yang bergerak maupun tidak
bergerak serta kondisi pada saat ini yang dimiliki Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara adalah dalam Tabel
4.1. sebagai berikut :
62
Tabel 4.2. Tabel Sarana dan Prasarana Kerja Pendukung Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara
No.
Nama Barang
Jumlah
Kondisi
1 Gedung Kantor : 2 Baik
2 Gudang Kantor : Baik
3 Kendaraan Roda 4
(Empat)
: 7 Baik
4 Kendaraan Roda 2 (Dua) : 18 Baik
5 Komputer : 52 Baik, 4 Rusak
6 Mesin Tik : 5 Baik, Rusak
7 Filling Kabinet : 23 Baik
8 Mesin Penghancur Kertas : 2 Baik
9 Brangkas : 4 Baik
10 Wherles : 1 Rusak
11 Pompa Air : 1 Baik
12 Kursi Staf : 296 Baik
13 Lemari Kayu : 18 Baik
14 Stavol : 1 Baik
15 Rak Buku : Baik
16 Dispenser : 6 Baik
17 Meja Tulis Setengah Biro : 9 Baik, Rusak
18 Meja Tulis Satu Biro : 6 Baik
19 Meja Rapat : 7 Baik
20 Kursi Plastik : Baik
21 Kursi Lipat Stainliss : Baik, Rusak
22 Kursi Tamu : Baik
23 Kursi Putar Setengah Biro : 28 Baik
24 Kursi Putar Satu Biro : 6 Baik
25 Bangku Kayu : Baik
26 AC : 25 Baik
27 Pemadam Api : Baik
28 Bupet : Baik
29 Genset : Baik
30 Airphone : Baik
31 Tustel : 1 Baik
32 Engsel Hidrolik : 5 Baik
33 Tangga Alumunium : 1 Baik
34 TV berwarna 21 Inci : 4 Baik
35 Laptop : 13 Baik, 1 Rusak
36 LCD Projector : 1 Baik
37 Handycam : Baik
38 Telepon : 2 Baik
39 Kipas Angin : 3 Baik
63
40 Meja Sofa : 4 Baik
41 Kotak Sampul : Baik
42 Jam Dinding : 8 Baik
43 Kotak sampah : 6 Baik
44 Printer : 10 Baik
45 UPS : 3 Baik
46 Gorden : 37 Baik
47 Brankas : Baik
48 Lemari Besi : 3 Baik
49 Kulkas : 1 Baik
50 Scaner : 1 Baik
51 Papan kegiatan 9 Baik
4.1.4. Hal – Hal Lain yang Penting
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari lingkungan eksternal
yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan
tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset diperlukan partisipasi aktif dari
pihak-pihak lain, sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak-
pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset , antara lain:
1. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wadah
konsultasi dan persetujuan penetapan kebijakan tingkat daerah,
2. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara sebagai pemegang
kebijakan,
3. Dukungan Dinas/Instansi baik vertikal maupun horizontal (SKPD).
64
4. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
5. Dukungan perguruan tinggi, Lembaga Profesi, LSM ataupun lembaga
lain yang berkompeten dan Partisipasi Masyarakat.
4.2. Gambaran Umum Sistem Informasi Pengelolaaan Keuangan dan Aset
(SIPKD) BPKA Kabupaten Lampung Utara
4.2.1. Uraian Tugas Tim
Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/89/31-
LU/HK/2014 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pendampingan
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2014 (SK terbaharui) , Tim Pelaksana Teknis Pendampingan
Implementasi SIPKD memiliki tugas sebagai berikut :
1. Ketua Tim Pelaksana : Mengkordinasikan, mengendalikan,
mengawasi pelaksanaan Implementasi
Sistem Aplikasi SIPKD
2. Wakil Ketua Tim Pel. : membantu Ketua dalam pengendalian
pelaksanaan sistem aplikasi SIPKD
3. Sekretaris Tim : Membantu Ketua Tim dalam
mempersiapkan administrasi kegiatan,
bahan laporan dan kebutuhan admistrasi
kesekretariatan.
4. Koordinator Bidang : Bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah berbasis SIPKD berkaitan dengan
bidang tugas sesuai dengan tupoksi
dalam jabatan struktural
5. Wakil Koord. Bidang : Membantu Koordinator Bidang dalam
hal mengendalikan, mengevaluasi
kemajuan implementasi aplikasi SIPKD
yang disesuaikan dengan petunjuk
pelaksanaan teknis dalam Modul SIPKD.
65
6. Anggota : Membantu Koordinator Bidang dalam
hal mengendalikan, mengevaluasi
kemajuan implementasi aplikasi SIPKD.
7. Administrator SIPKD : 1. Melaksanakan migrasi data dari
sistem aplikasi lama kedalam SIPKD
2. Melaksanakan instalasi program
SIPKD pada SKPD
3. Melaksanakan pelatihan aplikasi
SIPKD terhadap admin dan operator
SIPKD SKPD
4. Mengikuti upgrading terhadap materi
sistem dan aplikasi SIPKD dan trouble
shooting sistem aplikasi
5. Melaksanakan tranformasi
penggunaan aplikasi SIPKD kepada
operator SKPD serta menjadi leader
dalam implementasi SIPKD
8. Operator SIPKD : 1. Menghimpun, mengolah dan
menyajikan data – data realisasi
penerimaan dan realisasi belanja SKPD
2. Penanggung jawab data keuangan
SKPD pada aplikasi SIPKD
3. Memverifikasi dan melakukan
rekonsiliasi seluruh transaksi yang telah
direalisasi oleh kas daerah
9. Staf Sekretariat SIPKD : Membantu dan mendampingi Operator
SKPD menginput data SIPKD
4.2.2. Susunan Personil Tim Pelaksana Teknis Pendampingan SIPKD
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014
Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/89/31-
LU/HK/2014 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pendampingan
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun
2014 (SK terbaharui) , Susunan Personil Tim Pelaksana Teknis
Pendampingan Implementasi SIPKD sebagai berikut:
I. Tim Koordinasi :
1. Penasehat : Bupati Lampung Utara
: Wakil Bupati Lampung Utara
2. Ketua : Sekretaris Kabupaten Lampung Utara
3. Wakil Ketua I : Asisten Bid. Adm. Umum Sekdakab LU.
Wakil Ketua II : Kepala BPKA Kab. Lampung Utara
66
4. Sekretaris I : Sekretaris BPKA Kab. Lampung Utara
Sekretaris II : Tenaga Ahli BPKA Kab. Lampung Utara
I. Tim Pengelola Teknis:
1.`Koordinator Bid. : 1. Kabid Akuntansi BPKA Kab.LU
2. Kabid Anggaran BPKA Kab.LU
3. Kabid Perbendaharaan BPKA Kab. LU
2. Wakil Koord. Bid. : 1. Kasubbid Pembukuan BPKA Kab. LU
2. Kasubbid Penyusunan APBD BPKA
Kab. LU
3. Kasubbid Verifikasi dan Pengeluaran
Kas BPKA Kab. LU
3. Anggota : 1. Kasubbid Pelaporan dan Pembinaan
BPKA Kab. LU
2. Kasubbid Administrasi Gaji BPKA
Kab. LU
3. Kasubbid Pengendalian Anggaran
BPKA Kab. LU
4. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
BPKA Kab. LU
4. Administrator SIPKD: 1. Ahmad Yudistira (Admin IT)
2. Syahril (Admin IT)
3. Joni Saputra (Admin Anggaran)
4. Marlindra Irvan (Admin Anggaran)
5. Juli Yusuf, SE (Admin Anggaran)
6. M.Iqbal K, S.Kom. (Adm.Akuntansi)
7. Enda Mukti, SE ((Admin Akuntansi)
8. Nasrullah S.A., SE (Adm.Akuntansi)
9. Arief Budiman, SH (Adm. Perbend.)
10.A.Riskal, SIP (Adm. Perbendaharaan)
11.Febriyadi (Admin Perbendaharaan)
5. Operator SIPKD: 1. M. Kurnia Wijaya K.(BPKA Kab.LU)
2. A. Santo P., SE (Sekr. DPRDKab.LU)
3. Suhardi (Dishubkominfo Kab.LU )
4. Tri Jaka Prana (Dispenda Kab.LU)
5. Novrida N., SKM (Dinkes Kab.LU)
6. Agus Triawan (RSU Kab.LU)
7. Romi W., ST (Bappeda Kab.LU)
8. Marzuli A., SP (Dishutbun Kab.LU)
9. Eni Zuliyanti (Setdakab LU)
10.Olivia D.P., SH (Diknas Kab.LU)
11.Priya Afris P. (Dinas PU Kab.LU)
5. Staf Sekretariat SIPKD: 1. Hartini Ningsih (Anggota)
67
2. Supiah, SE (Anggota)
3. Jhonny Pangihutan,SE,MM (Anggota)
4. Elsa Mefa Rosa, S.Kom. (Anggota)
5. Heri Pratama P., A.Md. (Anggota)
6. Kiharso Sudarsono (Anggota)
7. Seswari Wiyono (Anggota)
8. Ninik Triwidyo Retno (Anggota)
9. M. Rifrianto, S.Kom (Anggota)
III. Tim Pendamping SIPKD : PT. Usadi Sistemindo Intermatika,
Jakarta