Upload
others
View
25
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
UTAMA
MADYA
PRATAMA
JABATAN
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR
Eselon III
PENGAWAS
Eselon IV
PELAKSANA
Eselon V dan
JF umum
JABATAN ADMINISTRASI
(TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)
JABATAN FUNGSIONAL
(TUSI-PELAYANAN
FUNGSIONAL)
KEAHLIAN/KETRAMPILAN❖ Utama
❖Madya
❖Muda
❖ Pertama
KEAHLIAN
❖ Penyelia
❖Mahir
❖ Terampil
❖ Pemula
KETERAMPILAN
JABATAN ASN
UU 5/2014
1
3
2
Ahli Pertama
Ahli Muda
Ahli Madya
Ahli Utama
Pemula
Terampil
Mahir
Penyelia
BUP 58 Tahun
BUP 58 Tahun
BUP 60 Tahun
BUP 65 Tahun
KATEGORI, JENJANG, KRITERIA, DAN
KLASIFIKASI JF
Penetapan jenjang
• Resiko Lingkungan
• Resiko Individu
• Tingkat Kesulitan
• Kompetensi
• Beban Kerja JF
• TUSI berkaitan dengan pelaksanaan TUSI Instansi Pemerintah
• Mensyaratkan keahlian/keterampilan tertentu dibuktikan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
• Dapat disusun dalam jenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
• Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
• Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai dari butir kegiatan dalam
bentuk angka kredit.
Kriteria JF
1250
Jam
Kerja
Memiliki Masa Pengabdian relatif lebih lama
Jenjang madya s/d berusia 60 tahun Jenjang utama
s/d berusia 65 tahun
Dapat diangkat menjadi Pejabat Administrasi
bahkan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi (untuk
jabfung jenjang madya dan jenjang utama)
Memiliki Kelas Jabatan yang relatif baik
dari
Kelas 5 s/d Kelas 15
Mengapa memilih
Jabfung ?
Karena …..
Kedudukan dan Tugas
Pejabat Fungsional
Pejabat Fungsional
• JPT Utama
• JPT Madya
• JPT Pratama
• Administrator
• Pengawas
Pejabat Fungsional berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi madya, pimpinan
tinggi pratama, pejabat administrator,
atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas Pejabat Fungsional.
Pejabat Fungsional memiliki tugas
memberikan pelayanan fungsional
yang berdasarkan keahlian dan
keterampilan
tertentu.
ORIENTASI
OUTPUT
Menjaga akuntabilitas
pemangku jabatan fungsional
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang Perubahan atas Manajemen Pegawai Negeri Sipil
NAME OR LOGO
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukanyang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dalamsuatu organisasi yang dalam pelaksanaantugasnya didasarkan pada keahlian dan atauketerampilan dalam memberikan pelayanankesehatan sesuai dengan kompetensi dankewenangannya yang dilakukan secara mandiriatau berkolaborasi
INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGANKEMENKES RI (PMK No.60 THN 2016)
Kemenkes
Puskat Mutu
Unit pembina
Unit kepegawaian
Unit
Pelatihan
1.Menyusun naskah
akademik dan matriks butir
kegiatan;
2.Mensosialisasikan
jabfungkes;
3.Melakukan pembinaan;
4.memfasilitasi ukom;
5.Memutakhirkan data
jabfungkes;
6.Memonev Jabatan
Fungsional yang menjadi
binaannya;
1. Menyusun & melaksanakan kebijakan
teknis jabfungkes
2. Memonev pengembangan
jabfungkes;
3. Mengoordinasikan hasil
binwas jfk
1. Merencanakan kebutuhan pelatihan
dan pengembangan program
pelatihan Jabfungkes;
2. Menyusun kurikulum dan modul
pelatihan jabfungkes
3. Mengevaluasi pasca pelatihan jfk
1.Usul formasi CASN;
2.Usul & Tetapkan ASN dalam Jabfungkes
3.Susun usul mutasi Jabfung
kes;
4. Susun usulan jenis dan jumlah
kebutuhan jabfungkes
5. Sharing data
19 Tugas Instansi Pembina (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017)
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya
tulis/karya ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik
profesi & kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan
fungsional pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi
Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
jabfung
s
.
Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan
JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN DI INDONESIA
9840
Unit Pembina Jabatan Fungsional KesehatanNo Unit Pembina No Jabatan Fungsional Permenpan1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan 42/2000
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 23
Apoteker 13/2021Asisten Apoteker 08/2008
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter 139/20035 Dokter Gigi 141/20036 Dokter Pendidik Klinis 17/20087 Fisioterapis 04/20048 Okupasi Terapis 123/20059 Ortotis Prostetis 122/200510 Perawat 35/201911 Terapis Gigi dan Mulut 37/201912 Perekam Medis 30/201313 Teknisi Gigi 06/200714 Refraksionis Optisien 47/200515 Terapis Wicara 48/200516 Penata Anestesi 11/201717 Asisten penata Anestesi 10/2017
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 18 Bidan 36/201919 Teknisi Transfusi Darah 05/2007
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 20 Fisikawan Medis 12/200821 Pranata Labkes 08/200622 Radiografer 29/201323 Teknisi Elektromedis 28/2013
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional Permenpan
6Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P
24 Entomolog Kesehatan 18/2000
7Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P
25 Psikolog Klinis 11/2008
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 26Epidemiolog Kesehatan
17/2000
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 27 Sanitarian 10/2006
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Nutrisionis 23/2001
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 29Pembimbing Kesehatan Kerja
47/2013
12Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas
30Penyuluh Kesehatan Masyarakat
58/2000
Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan
PENGELOLAAN
JABATAN
FUNGSIONAL
KESEHATAN
Mutasi /Promosi/
Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengangkatan Pertama
Bekerja PAK SKP
Tunjangan
PNS (JFU/JFT/JA)
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian Kinerja
Uji Kompetensi Kualifikasi
Formasi
Ukom
Inpassing/Promosi/
Perpindahan Jabatan
Pengembangan Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak jauh, magang)
Perencanaan Pengangkatan
Berhenti Alih
Puncak KarirPromosi/
Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan/
Pengembangan
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan Kompetensi
1
2
PERENCANAAN
Pasal 56
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN
2014
ANALISIS BEBAN KERJA
PP 11 TAHUN 2017TENTANG MANAJEMEN PNS
“Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.”
PERMENPAN 13 TAHUN 2019TENTANG PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PNS
“Penetapan kebutuhan PNS dalam JF dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukandari indikator kebutuhan JF”
PERMENPAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS
JABATAN
“Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melaksanakan anjab dan abk sbg prasyarat utkmenyusun peta jabatan, uraian jabatan serta jumlah kebutuhan ASN”
PERMENKES 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS
“Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang nakes melalui analisis beban kerja”
PERMENKES 03 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIJINAN RUMAH SAKIT
“Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia disesuaikan denganhasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
PERMENKES 43 TAHUN 2017 PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN
“Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan denganmenghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional
kesehatan yang dibutuhkan.”
PASAL
5
PASAL
58
PASAL
2
PASAL
18
PASAL
11
LAMPIRAN
TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJAPERMENPAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
KETUA
Dapat ditunjuk dari seorang pejabat JPT
Pratama atau Administrator yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidang organisasi
dan/atauKepegawaian
ANGGOTA
Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, termasuk
ketua dan sekretaris anggota Tim Pelaksana
Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja ditetapkan dalam
jumlah ganjil.
SEKRETARIS
Dapat ditunjuk paling rendah seorang pejabat
Pengawas yang memiliki
kemampuan dan pengalaman teknis di
bidanganalisis jabatan dan
analisis beban kerja atau Pejabat Fungsional
yang membidangi analisis jabatan dan analisis
beban kerja
SYARAT MENJADI ANGGOTA TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DAN TUGAS TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJAPERMENPAN 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
SYARAT MENJADI ANGGOTA TIM ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
TUGAS TIM ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA
Pasal 4 :
1. Mengumpulkan data2. Menyusun informasi jabatan3. Memverifikasi data4. Mengumpulkan beban kerja dalam jangka
waktu satu tahun
Pejabat Pembina Kepegawaianmembentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja. Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
DOKTER GIGI AHLI GIZI PSIKOLOGPRANATALABKE
SAPOTEKER
ASISTEN APOTEKES
BAGIAN
KEPEGAWAIAN
Tim perwakilam dari
Pejabat fungsional dan bagian kepegawaian
dikumpulkan untuk menghitung usulan
kebutuhan/formasi di masing-masing Instansi
melalui aplikasi e-formasi JFK
PJFK
lainnya
PENGANGKATAN
Pertama
• Syarat pendidikan
• Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik
• Syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri
• Untuk calon PNS
• Hanya untuk jenjang Pemula, Terampil, Ahli Pertama, dan Ahli Muda
Perpindahan
• Syarat pendidikan
• Uji kompetensi
• Pengalaman min 2 thn
• Nilai prestasi kerja min 2 thnterakhir baik
• Batas Usia Keahlian : 53 untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
• Batas Usia Keterampilan : 53 tahun
• Perpindahan dari non JF ke JF, keterampilan ke keahlian, dan antar Ahli Utama
Penyesuaian
• Syarat pendidikan
• Pengalaman kerja minimal 2 thn
• Nilai prestasi kerja min 2 thn terakhir baik
• Inpassing untuk:
• Penetapan JF Baru
• Kebutuhan Mendesak Prioritas Strategi Nasional PermenpanNO 42/2018
Promosi
• Uji Kompetensi
• Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
• memiliki rekam jejak yang baik
• tidak pernah melakukanpelanggaran kode etik danprofesi PNS
• tidak pernah dikenakanhukuman disiplin PNS.
• Promosi untuk:
• pengangkatan pada JF
• kenaikan jenjangjabatan satu tingkatlebih tinggi.
BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN
PENGANGKATAN DALAM JF (norma baru)
PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN
SUMPAH JABATAN
Pengembangan
Karir Jabatan
Fungsional
Kesehatan
Pemenuhan Angka
Kredit SKP
Formasi
PENGEMBANGAN KARIERJABATAN FUNGSIONAL
Uji Kompetensi
Kualifikasi < D III atau > D IV/S1
(rekrutmen,tubel atau ibel)
Pengembangan Kompetensi
dan
ANGKA KREDIT DAN TATA CARA PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
Penilaian Kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan
Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai,
serta perilaku PNS
Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS
atau pejabat yang ditentukan PyB.
Penilaian Kinerja, meliputi :
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja
PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 11 ayat 1
Kinerja utama bagi PJF akumulasi pelaksanaan butir-butir
kegiatan JF sesuai penjabaran sasaran unit/organiasai dan atau
kegiatan atasan langsung
- Pasal 19SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung
dan organisasi/unit kerja, salah satunya dengan memperhatikan butir-
butir kegiatan JF
-Pasal 20SKP bagi pejabat fungsional disetujui atasan langsung dan dapat
diberikan dengan mempertimbangkan pendapat dari Tim Penilai AK
-Pasal 21• PJF yang tidak dapat menyusun kinerja utama, harus dimutasikan
atau diberikan tugas ke instansi yang mempunyai kegiatan yang
sesuai jenjang fungsionalnya
• PJF diberikan tugas ke instansi lain apabila beban tugas JF tidak
memenuhi persyaratan AK pertahun yang wajib dikumpulkan
Kompetensi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Pasal 68 ayat (1) dan (2)
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
• Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkanperbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatandengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
Pasal 69 ayat (1)
• Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dankebutuhan Instansi Pemerintah
Pasal 72 ayat (1)
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, danpersyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama,kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakanjender, suku, agama, ras, dan golongan
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Instansi Pemerintah Wajib Menyusun Rencana
Pengembangan Kompetensi & Tertuang Dalam Rencana
Kerja Anggaran Tahunan Instansi
1.Diklat
2.Seminar
3.Kursus
4.Penataran
5.Praktik
Kerja
6.Pertukaran
PNS dan
Swasta
Kompetensi ASN yang dibutuhkan (UU No. 5/2014)
Teknis
Sosio-
Kultural
Manajerial
1. Kompetensi
manajerial,
diukur dari
tingkat
pendidikan,
pelatihan
struktural
atau
manajemen,
dan
pengalaman
kepemimpin
an.
2. Kompetensi
Teknis,
diukur dari
tingkat dan
spesialisasi
pendidikan,
pelatihan teknis
fungsional, dan
pengalaman
bekerja secara
teknis.3. Kompetensi Sosial Kultural,
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan
budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Uji Kompetensi adalah proses
pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis,
manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
dalam jabatan.
Permenpan 13 tahun 2019
UJI KOMPETENSI JFK
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Update data 2 Juli 2021
320 Instansi : 7 Kementerian/Lembaga 30 Rumah Sakit 34 Dinas Kesehatan
Provinsi 249 Dinas Kesehatan
Kab/kota
Total 20.759 Peserta UjiLulus : 19.689Tidak Lulus: 1.070
Tujuan Umum Pengaturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi Jabfungkes
yang Implementatif, Mampu Laksana dan
Berkualitas
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk 30 Jenis
Jabfungkes dan Berbagai Metode
Pengangkatan/Perpindahan Jabatan/Alih
Kategori/Alih Jenjang/Promosi
Permenpan 13/2019
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF
yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”
Paling lambat juli 2022
Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
sebagai bencana Nasional maka penyelenggaraan uji kompetensi
kenaikan jenjang jabatan untuk jabatan fungsional Perawat, Perawat
Gigi/Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Teknisi Elektromedis, Perekam
Medis dan Pembimbing Kesehatan Kerja:
• dapat dilaksanakan melalui daring/online. Pelaksanaan uji
kompetensi dilaksanakan melalui metode portofolio, dengan cara
penyampaian berkas portofolio peserta kepada penguji sebelum
pelaksanaan uji melalui daring/online,
• proses pelaksanaan uji melalui daring/online di dokumentasikan dan
dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan uji,
• untuk permohonan dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan uji
dan nomor sertifikat disampaikan melalui alamat email
TERIMA KASIH
Pusat Peningkatan Mutu SDM KesehatanBadan PPSDM KesehatanKementerian Kesehatan Republik IndonesiaJl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan