SERBA SERBI JALAN RAYAOleh; BAEHAQI*

Sejauh mata memandang, dari pagi hari hingga malam hari, kepadatan

jalan raya membuat suasana jalanan ramai dengan klakson dan deru mesin

kendaraan. Susul menyusul, saling mendahului dan bahkan saling bersenggolan

antar kendaraan terasa sulit dihindari, bahkan tidak jarang semua kejadian itu

berujung pada kepolisian dan pengadiilan. Gambaran ini tidak melukiskan secara

utuh fenomena jalan raya masa kini, keadaan sesungguhnya mungkin lebih

dramatis.

Tipikal pengendara di jalan raya sangatlah beragam, dari yang bertipikal

amatir, bertipikal berpengalaman, hingga pengendara bertipikal mahir dan

profesonal. Tipe yang terakhir lebih identik dengan pengendara dalam dunia sport

semisal balap motor (GP) dan balap mobil (F1). Dua tipikal pengendara ini

(amatir dan berpengalaman) yang sering ditemukan di jalan raya, keduanya sering

bahkan melulu berharap satu dan lainnya untuk saling mengerti. Bagi pengendara

amatir, rasa maklum diharapkan dari pengendara berpengalaman atas gaya nya

memacu kendaraan. Sebaliknya pengendara berpengalaman berharap, pengendara

amatir bisa memberi ruang gerak agar laju kendaraan tidak terganggu. Harapan-

harapan tersebut terkomunikasikan hanya melalui bahasa tubuh atau bahasa gerak

berkendara.

Antara pengendara amatir dan pengendara berpengalaman keduanya bisa

saja berperilaku sama di jalan raya, pengendara amatir bisa bersikap seperti

pengendara berpengalaman karena mengalah dan atau memberi ruang gerak

kepada pengendara lainnya. Sebaliknya pengendara berpengalaman bisa saja

bersikap amatir karena kecenderungannya melakukan aksiaksi berbahaya di jalan

raya. Untuk itu, kedua tipikal pengendara tersebut perlu diberikan ciri-ciri agar

merepresentasikan tulisan ini. Dan tentang legalitas kepemilikan SIM tidak

dimasukan ke dalam ciri pengendara, karena alasan penyebutan tipikal dimaksud

sebatas pelabelan untuk para pengendara di jalan raya.

Pengendara amatir bercirikan antara lain; pengendara yang sedang belajar

mengemudi, baru bisa mengemudi, tidak mengerti etika/tatacara mengemudi dan

tidak mematuhi ramburambu lalu lintas. Sedangkan pengendara berpengalaman

cirinya adalah pengendara yang sudah mampu mengendalikan kendaraannya,

mematuhi tata tertib lalu lintas, memiliki etika berkendara di jalan raya dan

memberi ruang gerak bagi pengendara lainnya.

Perbedaan keduanya dilihat dari aspek berkendara, yang sedang belajar

dan baru bisa berkendara, disinyalir mengalami kesulitan dalam memahami waktu

pengereman, waktu untuk mendahului, dan waktu untuk menempatkan posisi

kendaraannya. Sedangkan persamaan keduanya adalah dalam hal etika berkendara

dan tertib lalu lintas.

Hiruk pikuk kendaraan yang memadati jalan raya disinyalir pada 5 sampai

10 tahun ke depan, dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada

pemerintah. Karena kebutuhuan akses jalan yang lancar, nyaman dan aman

dirasakan sudah tidak lagi didapat oleh pengguna jalan raya, ketidak nyamanan

tersebut bahkan juga dirasakan oleh pejalan kaki.

Kemacetan dan kepadatan kendaraan pada akhirnya tidak dapat

dihindarkan. Sulit untuk menentukan jamjam macet saat ini, ada yg bilang jam

macet pagi antara pukul 06:00 sampai 09:00 dan jam macet sore dari pukul 17:00

sampai 21:00, tapi pada praktiknya tidak jarang didapati pada jam tersebut justru

arus lalu lintas cukup lancar. Sebaliknya, jam pagi diatas jam 09:00 dan jam

malam diatas jam 21:00 sering pula ditemui kemacetan akibat membludaknya

jumlah kendaraan.

Situasi sulit ini semakin bertambah rumit manakala kebijakan pemerintah

terkadang tidak mengena sasaran, kebijakan yang terkesan dibuat begitu tergesa-

gesa. Sebut saja misalnya kebijakan membuat ‘polisi tidur’ (aspal yang

dittinggikan) di jalan raya/jalan utama, semula dimaksud menghambat laju

kendaraan agar kepadatan jalan dapat terurai, ternyata yang terjadi sebaliknya,

malah menimbulkan kemacetan berkelanjutan dan menimbulkan keluhan-keluhan

“bernada sisnis’.

Namun sisi lainnya, upaya pemerintah dan aparat kepolisian menerapkan

tertib lalu lintas melalui pemasangan rambu-rambu jalan dan melalui himbaun

iklan di jalan, belum sepenuhnya ditaati oleh sebagian besar pengendara. Seperti

misalnya pemasangan lampu lalu lintas (traffic light) di setiap persimpangan

jalan, belum mampu membuat pengendara taat untuk tidak melaju kendaraannya

sebelum lampu tanda jalan menyala. Pemasangan garis putih pada badan jalan,

juga masih belum ditaati oleh sebagian besar pengendara dengan berjalan diatas

garis batas bahkan melewati garis batas jalan, sehingga menimbulkan gangguan

bagi pengendara lainnya. Belum lagi masih banyak ditemukan pengendara yang

memarkir kendaraannya (bahkan berhenti untuk waktu lama) di pinggir jalan

utama tanpa memedulikan dampak bagi pengendara lainnya, hal yang kemudian

terlihat sebagai pemandangan seharihari.

Bahkan niat serius pemerintah menciptakan jalan raya yang lancar, aman

dan nyaman melalui pelebaran jalan, pembuatan jalan putar (ring road),

pembuatan bundaran, dan pembuatan jalan layang (fly over), belum dapat

mengatasi kemacetan jalan. Ironisnya pembuatan jalanjalan tersebut yang

memakan waktu hingga berbulan-bulan bahkan tahunan, menimbulkan kemacetan

yang lebih parah. Seolah, seiring dengan kebijakan pemerintah membangun

fasilitas-fasilitas jalan raya, seiring itu pula jumlah kendaraan semakin bertambah.

Dan akhirnya kemacetan diibaratkan sebuah “takdir” yang tidak dapat dihindari,

kepadatan kendaraan di jalan raya seolah menjadi sesuatu yang ‘menakutkan’.

Apa mao dikata, lewat manapun pasti macet, biarlah ini memang takdir, begitu

kira-kira gumaman para pengendara di jalan raya.

Tulisan ini dimaksudkan untuk semua karakteristik pengendara baik laki-

laki maupun wanita dengan varian usia, dan untuk semua jenis kendaraan baik

roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan barang dan kendaraan angkut lainnya.

Tulisan ini ingin mengungkap fakta bahwa; (a) tipikal pengemudi sangat

menentukan unsur-unsur kenyamanan dan kemanan di jalan raya; (b) kebijakan

pemerintah membangun fasilitas jalan dan pemasangan rambu lalu lintas seakan

belum dirasa manfaatnya, malahan terkesan kebijakannya dibuat secara tergesa-

gesa; dan (c) Kemacetan akibat kepadatan kendaraan serasa sulit diatasi, dan

mengakibatkan kepanikan kolektif para pengendara.

Tetapi mungkin, persoalan jalan raya yang sangat beragam itu dapat

diatasi secara bersama-sama jika; (a) pemerintah bersama legislatif, aparat

kepolisian dan dinas terkait membentuk forum/lembaga untuk mengkaji,

menganalisis serta mencari formula penanggulangan kepadatan jalan raya untuk

20 tahun ke depan, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak terkesan

tergesagesa; (b) Menggunakan langkah ekstrem dalam menegakkan peraturan

berlalu lintas, sehingga tidak lagi ditemui pengendara yang parkir dan berhenti di

sembarang tempat, kendaraan yang menerobos lampu lalu lintas, pengendara yang

berjalan diluar batas garis jalan, pengendara yang tidak memosisikan

kendaraannya sesuai ketentuan, dan (c) menempatkan lahar pasar (buah-buahan

dan sayur mayur), sarana wisata kuliner dan terminal, diluar jalan raya yang ramai

dilalui pengendara.

Langkah berikutnya yang dirasa perlu segera dibenahi adalah; membuat

mulus jalan sehingga tidak nampak lagi jalan yang bolong, jalan yang retak, jalan

yang bergelombang, jalan yang dipenuhi kerikil dan jalan yang ada ‘polisi tidur’

nya. Sambil kemudian menegakkan disiplin berlalu lintas tanpa syarat, disini

peran kepolisian dan dinas perhubungan sangatlah vital.

Dasar-dasar tulisan ini merujuk kepada; (a) Undang-Undang Nomor. 14

tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 24 bahwa setiap orang

yang menggunakan jalan diwajibkan berperilaku tertib; (b) Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 1 ayat 2, bahwa lalu lintas adalah gerak

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, pasal 24 bahwa kecelakaan lalu lintas adalah

suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan/atau kerugian harta benda; (c) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan; (d) Undang-undang Noomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

(e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 ayat (1) bahwa; wewenang

penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah; (g) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan; (h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor pasal 2 huruf (c) poin (2) bahwa; penyediaan data untuk proses

dukungan hukum pelangaran lalu lintas.

Semoga bermanfaat. Amin.

*Penulis adalah: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang