Upload
go3nawan
View
353
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
JKN
Citation preview
TATA SAJI
ROADMAPPENGEMBANGAN
KEFARMASIAN
PELAYANANKEFARMASIAN
JAMINANKESEHATANNASIONAL
OPTIMALISASIPERAN
APOTEKER
DASARHUKUM
PENUTUP
2
POLA PIKIR KEBIJAKAN BIDANGKEFARMASIAN DALAM JKN
SAAT INI• Regulasi• Kebijakan• Praktik kefarmasian• Standar pelayanan• Aksesisibilitas,
keterjangkauan, POR
SJSN• Penguatan regulasi• Implementasi kebijakan• Penguatan praktik
kefarmasian• implementasi standar• Aksesisibilitas,
keterjangkauan, POR
SUDAH ADA,BELUM OPTIMAL
OPTIMALISASI
PERPRES No. 12 /2013 ttg Jaminan Kesehatan
Untuk memenuhi kebutuhan dasar BPJS : Kesehatan & Tenaga Kerja
UU No. 40/2004 ttg SJSN5 program trmsk Kesehatan Prinsip kemanusiaan, manfaat & keadilan sosial
UU No. 17/2010 ttg RPJMNIndonesia akan mencapai UHC pada tahun 2014
UU No. 24/2011 ttg BPJS
DASAR HUKUM IMPLEMENTASI SJSNUUD 1945
Ps 28 H : kesehatan adl hak setiap WN Ps 34 : jamsos utk maskin & anak terlantar
Pasal 22
UU Nomor 40/2004 tentang SJSN
• Manfaat Jamkes : promotif, preventif, kuratif,rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan BMHP
Pasal 25
• Manfaat jamkes diberikan di Faskes pemerintah danswasta yang bekerjasama dg BPJS
Pasal 23 • Penjelasan ps 23 : Faskes meliputi RS, dokter praktek,klinik, laboratorium, Apotek, dan faskes lainnya
• Daftar dan harga tertinggi obat dan BMHP yangdijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai ketentuan per-UU
PerPres Nomor 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
• Manfaat Jamkes : promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,Pasal
20
Pasal22
Pasal26
Pasal32
termasuk pelayanan obat dan BMHP sesuai dengankebutuhan medis
• Pelayanan kesehatan yang dijamin termasuk : pelayananobat dan bahan medis habis pakai (BMHP)
• Pengembangan penggunaan teknologi dlm manfaatJamKes hrs disesuaikan dg kebutuhan medis sesuai hasilpenilaian teknologi kesehatan (HTA)
• Pelayanan obat dan BMHP untuk peserta JamKes padaFaskes berpedoman pada daftar dan harga obat danBMHP yg ditetapkan oleh Menteri
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal19, UU No 40 tahun 2004)
Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
MENGAPA PERLU MEMILIKIJAMINAN KESEHATAN ???
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung olehIndividu atau keluargaBergotong royong agar dapat membiayai pelayanankesehatan bersama “Ringan Sama dijinjing beratsama dipikul “ sehingga ada kepastian biaya
Agar terjadi subsidi antara yang sehat dgn yg sakit,antara yg muda & tua, antara individu dan antardaerah
9
BAGAIMANA MENJADI PESERTA ???
• Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat
• Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
• Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseoranganyg Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratifdan Rehabilitatif, termasuk Obat dan Bahan Medis Habis Pakaiyang Diperlukan
PAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alatbantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkatpenyangga, kursi roda dan korset)
Pelayanan yg tidak dijamin;a) Tidak sesuai prosedurb) Pelayanan diluar Faskes yang bekerjasama dengan BPJSc) Pelayanan bertujuan kosmetik,d) General check up, pengobatan alternatif,e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi,f) Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana dan Keadaan
Darurat
PAKET MANFAAT JKN• Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yg
Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang Diperlukan
• Pelayanan yang dibatasi meliputi; kacamata,alat bantu dengar (hearingaid), alat bantu gerak (tongkat penyangga,kursi roda dan korset)
• Pelayanan yg tidak dijamin;a). Tidak sesuai prosedurb). Pelayanan diluar Faskes yang bekerjasama dengan BPJSc). Pelayanan bertujuan kosmetik,d). General checkup,pengobatan alternatif,e). Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi f). Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana dan Keadaan Darurat
Prosedur Pelayanan Peserta JKN(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan
oleh BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkatpertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatansetelah mendapat rekomendasi dinkeskabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulanselanjutnya Peserta berhak memilih FasilitasKesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatanpada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempatPeserta terdaftar.
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3tidak berlaku bagi Peserta yang:a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan
tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; ataub. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan,maka Faskes tk pertama harus merujuk keFaskes rujukan tingkat lanjut yg terdekat,sesuai sistem rujukan yang diatur dalamketentuan peraturan yg berlaku
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di
bidangkesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasarkesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendalibiaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkanprinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruhpenduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan bagi Seluruh Penduduk(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:1. Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda & Asuransi lain2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
AKSESIBILITAS
KETERJANGKAUAN
PENGGUNAANOBAT RASIONAL
Obat danBMHP
Promotif
Rehabilitatif
Kuratif
Preventif
15
KEFARMASIAN YANGBERMUTU
MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN
Pelayanan kesehatan bagi peserta : Pelayanan kesehatan rawat jalandan rawat inap, termasuk pelayanan obat dan BMHP
PELAYANAN
REGULASI TERKAIT YANG SUDAH ADAUU No. 5/1997 ttg Psikotropik
UU No. 8/1999 ttg Perlindungan Konsumen
UU No. 29/2004 ttg Praktek Kedokteran
UU No. 40/2004 ttg SJSN
UU No. 35/2009 ttg Narkotika
UU No. 36/2009 ttg Kesehatan
UU No. 44/2009 ttg Rumah Sakit
UU No. 24/2011 ttg BPJS
ImplementasiJaminan
KesehatanNasional tidak
bolehbertentangan
dengan UUyan sudah ada
Regulasi••••
PP No. 32 /1996 ttg Tenaga KesehatanPP No. 72/1998 ttg Pengamanan Sediaan Farmasi & AlKesPP No. 51/2009 tentang Pekerjaan KefarmasianKepMenKes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 ttg
Perubahan atas Permenkes RI No.922/Menkes/Per/X/1993 ttg Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotik
• Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 ttgStandar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
• KepMenkes RI No. 1197/MENKES/SK/X/ 2004 ttg StandarPelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
• Kepmenkes RI No. 189/MENKES/SK/III/2006 ttg KONAS
• Kepmenkes RI Nomor HK.03.01/Menkes/159/I/2010tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenggunaan Obat Generik di Fasyankes Pemerintah
• KepMenKes RI No. 2500/Menkes/SK/XII/2011 ttg DOEN2011
• Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/SK/068/2010 ttgKewajiban Menggunakan OG di Faskes Pemerintah
• Permenkes RI No. 1191/Menkes/Per/VIII/ 2010 ttgPenyalur Alat Kesehatan
• Permenkes RI No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 ttgIndustri Farmasi
• Permenkes RI No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 ttg PBF
Regulasi
AKSESIBILITAS
Pemerintah mengembangkanberbagai program, kebijakan dan
regulasi yang terkait untuk menjaminakses terhadap obat dan alkes
• Penyediaan dan pelayanan obat & alkes difasyankes tingkat pertama swasta dilakukandi ruang farmasi klinik atau apotek.
• Manajemen suplai di Puskesmasdiselenggarakan di IF Kab/Kota(perencanaan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian), pelayanan dilakukanmelalui ruang/instalasi farmasi Puskesmas
• Penyediaan, pengelolaan dan pelayananobat di RS dilakukan dg sistem satu pintumelalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Fasyankes wajibmenjamin
ketersediaan obatdan alkes yang
dibutuhkan untukpelayanankesehatan
Sesuai ketentuanper-UU-an
Strategi Peningkatan Ketersediaan Obat
1. ALOKASI ANGGARAN
• Advokasi penyediaan anggaran sesuai kebutuhan dan berbagi peran• Efisiensi pembiayaan obat melalui penerapan health/medicine account dan prinsip
farmakoekonomi
2. MEKANISME PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI
• Penerapan Quality Management System pada pengelolaan obat terpadu• Penerapan sistem pengadaan yang efektif dan efisien
3. PEMENUHAN STANDAR, KECUKUPAN, DANKETERJANGKAUAN
• Revitalisasi industri farmasi BUMN sebagai produsen obat esensial• Kebijakan untuk reposisi obat esensial generik dan pengendalian harganya
KETERJANGKAUAN
Pemerintah melakukan upayakendali biaya obat dan alkes utkmeningkatkan keterjangkauan
• Pemerintah menetapkan harga obatyang dijamin oleh BPJS melalui e-catalog, dalam nama generik
• Obat bermerk dagang dpt digunakandengan harga yang sama utk setiapnama generik harga obat terkendali
• Pemerintah mendorong penggunaanobat generik pada seluruh fasilitaspelayanan kesehatan pemerintah/swasta sesuai PerMenkes dan ForNas
Pelayanankesehatandalam SJSN
berprinsip padakendali mutu &
kendali biaya
termasuk untukobat dan alkes
Strategi Peningkatan Keterjangkauan Obat
1. IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL
• Seleksi obat dalam Formularium Nasional dgn prinsip farmakoekonomi, yaituminimisasi-biaya (harga terendah untuk efektifitas yang sama) dan efektifitas-biaya(rasio efektifitas/biaya tertinggi) kebijakan penggunaan OG
2. PENETAPAN HARGA OBAT DAN BMHP
• Harga obat dan BMHP yang terdaftar dalam Formularium Nasional dan daftarBMHP ditetapkan oleh Menkes melalui mekanisme pada e-catalogue
3. MONEV HARGA DAN BIAYA OBAT
• Untuk menjamin harga obat dalam JKN sesuai standar harga Menkes• Evaluasi biaya obat (khususnya) di RS untuk analisis efektifitas-biaya (cost-
effectiveness) obat berdasarkan outcome klinis)
PENGGUNAAN OBAT RASIONALPemerintah melakukan upaya
peningkatan POR mll:
• Penetapan DOEN dan Formularium Nasional• Pedoman penggunaan obat berbasis bukti
ilmiah (EBM)• Monev peresepan dan kepatuhan terhadap
ForNas• Advokasi, sosialisasi dan promosi
penggunaan obat generik dan penggunaanobat secara rasional berdasarkan Pedoman
• Peningkatan mutu pelayanan kefarmasianmelalui pembinaan dan peningkatankapasitas SDM (apoteker dan TTK)
POR bertujuanuntuk menjaminbhw masyarakat
memperoleh obatyg aman, bermutu
dan efektif dgnbiaya yg
terjangkau
safety, efficacy,quality, economic
STRATEGI PENYUSUNAN
FORNAS
Daftar Obatdisusun oleh
Komite
Disusunberdasarkan kelas
terapi
Daftar obatmenyeluruh dan
tersegmen
TingkatPelayanankesehatan
Independen
Standarkompetensi
dokter
Mengakomodirusulan
stakeholder
Kebijakan Penerapan ForNas• Fornas wajib menjadi acuan bagi setiap fasilitas
1
2
3
4
pelayanan kesehatan yang tercakup dalam sistem JKN
• Hanya obat yang ada dalam Formularium Nasionalyang dapat dijamin pembiayaannya oleh BPJS.
• Auto switching (mengganti obat branded dengan obatgenerik atau obat dengan zat aktif yang sama) dapatdilakukan oleh IFRS dan apoteker di apotek.
• Fasyankes tingkat pertama yang menerima suratrujukan balik dari fasyankes tingkat dua, seharusnyasudah menerima informasi dan saran-saran darifasyankes tingkat dua sbg bahan rencana tindak lanjut
26
PELAYANAN KEFARMASIAN
PELAYANAN KESEHATAN
Pharma-ceutical
careMedical
care
PELAYANAN FARMASIMERUPAKAN BAGIAN
TAK TERPISAHKANDALAM PELAYANAN
KESEHATAN
Nursingcare
PRODUCT ORIENTED PATIENT ORIENTED
PARADIGMA PELAYANAN KEFARMASIAN
PERLUASAN PARADIGMA
Olddesign
TRANFORMASI TENAGA KEFARMASIAN
Tenaga farmasi yang selama ini hanya dianggap sebagai tenagapenunjang yaitu penyedia obat, kini harus bertransformasi juga
sbg penyedia pelayanan kefarmasian (Clinical Pharmacist)28
UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 108
(1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PP
PP No. 51/2009 STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER
• Pemanfaatan sistem pengelolaan obat yangsudah ada di tingkat Kab/kota (sarana, SDM,manajemen pengelolaan) menjamin akses
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan di PKM
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan olehapoteker yang memiliki kompetensi dankewenangan di ruang farmasi klinik
• Pelayanan kefarmasian dilakukan olehApoteker di Apotek yang termasuk dalamjejaring fasyankes yang bekerjasama dgn BPJS
PUSKESMAS
KLINIKPRATAMA
Praktekdr/drg
Mencegah medication error danmengatasi masalah terkait obat (DRP)
Menjamin keamanan, efektifitas &efisiensi penggunaan obat
Upaya pemberdayaan masyarakat (prom& pref)
PERANAPOTEKER
Apoteker sebagai Bagian dariTim Pelayanan Kesehatan di
Komunitas (PKM, Klinik, apotek)
Melaksanakan pengelolaan obat (DSM)
Melaksanakan pharmaceutical care
Upaya Peningkatan MutuPelayanan Kefarmasiandi Fasyankes Dasar
• PermenkesApotek danStandarPelayananKefarmasian diApotek
Tahun 2012-2013 :Finalisasi
Tahun 2014 : Sosialisasi
Tahun 2013 : FinalisasiModul Akreditasi danSertifikasi Yanfar di Apotek
• Sertifikasi danAkreditasiPelayananKefarmasian diApotek
• Tersedianyaapotek yangmemenuhistandarpelayanan
Tahun 2014- dst
PELAYANAN KEFARMASIAN DI FASKES RUJUKAN
• Pengelolaan dan pelayanan kefarmasiandilaksanakan oleh Apoteker di IFRS melaluisistem satu pintu
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan sesuaistandar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
• Pelayanan kefarmasian dilaksanakan olehapoteker yang memiliki kompetensi dankewenangan di ruang farmasi klinik
• Pelayanan kefarmasian dilakukan olehApoteker di Apotek yang termasuk dalamjejaring fasyankes yang bekerjasama dgn BPJS
RUMAHSAKIT
KLINIKUTAMA
PraktekDokter
Spesialis
• Dokter Sub Spesialis• Farmasi Klinik• Nakes lain
Apoteker sebagai Bagian dariTim Pelayanan Kesehatan di RS
PENUTUP• Jaminan Kesehatan Nasional bermaksud untuk
memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagiseluruh penduduk, dilaksanakan secara bertahaphingga tahun 2019
• Manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh pesertatermasuk obat dan bahan medis habis pakai
• Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasiandalam JKN, Pemerintah mengembangkan aspekaksesibilitas, keterjangkauan dan POR
• Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, perlupemenuhan tenaga farmasi di semua tingkat fasyankes
35