Upload
ayah-raihaana
View
3.060
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI
MANAJEMEN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN 2013
DI PUSDIKLAT TEGALREJO
2
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
SENIN -18 DAN 25-2-2013
KEGIATAN SOSIALISASI
MANAJEMEN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN 2013
3
CV JAZIM ILYAS SH, MH.
500080088 196401201986031009
III/d
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kasubbag Kelembagaan danKetatalaksanaan
RT 02 RW 03 Jurang Bandongan Magelang
K/1
Assalamu’alaikum Wr Wb
08156867388 [email protected]
4
SALAH SATU TUPOKSI BAG.ORGANISASIPERBUP 4 TAHUN 2009 TGL. 30 JANUARI 2009
Melaksanakan koordinasi teknis dengan SKPD
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan
kinerja organisasi pemerintah daerah dan
aparatur daerah, serta pelayanan tata usaha
pimpinan.
5
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan
daerah di bidang penataan kelembagaan perangkat
daerah, identifikasi fungsi dan rincian tugas perangkat
daerah, penyusunan ketatalaksanaan pemerintahan
antara lain pakaian dinas, naskah dinas, penyusunan
standar operasi prosedur (SOP) perizinan dan standar
sarana dan prasarana SKPD.
SALAH SATU TUPOKSI SUB
BAG.KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
PERBUP 4 TAHUN 2009 TGL. 30 JANUARI 2009
Ruang Lingkup Ketatalaksanaan
3. Tata Hubungan Kerja
1. Penataan Sistem/Prosedur
2. Pedoman/Aturan
6
Beberapa Pengertian tatalaksana
• Tata laksana (tata hubungan/tata kerja) adalah perilaku antar
manusia yang menggambarkan perilaku timbal balik
dalam kelompok maupun dengan lingkungan luar
(relationship, interrelationship) _Kamus Manajemen (1981 :
255)
• Tata laksana diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan system kerja, metode kerja, dan prosedur
kerja, pembagian kerja, susunan/struktur, pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab. (Miftah Thoha, 1990)
7
Beberapa Pengertian tatalaksana
KEDEPUTIAN
TATALAKSANA MENPAN
DAN RB8
• Tatalaksana : tata cara suatu organisasi
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien.
• Tatalaksana sering disebut dengan prosedur
kerja, mekanisme kerja, sistem kerja, dsb.
9
Bagian dari : Program Reformasi Birokrasi
Perpres no 81/2010 tentang Grand Design RB >
Penataan Ketatalaksanaan
Kegiatan Ketatalaksanaan:
1. Penyusunan pola hubungan kerja SKPD.
2. Penyusunan Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas.
3. Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kantor.
4. Pengembangan Tata Naskah Dinas Elektronik.
5. Standard protokolair dan tata Upacara Bendera.
6. Standard Tatalaksana Keamanan Gedung dan Kantor.
7. Penyusunan Standar Pakaian Dinas Pegawai.
10
Sasaran
Terwujdunya sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif,
terukur dan sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance;
11
No Area perubahan
1 Penataan Kelembagaan
2 Penataan Regulasi
3 Penguatan Sumber daya manusia aparatur
4 Penataan Tatalaksana
5 Perbaikan Kualitas Pelayanan
6 Pengawasan Internal
7 Penguatan akuntabilitas
8 Perubahan mind set dan cultural set
8 Area perubahan Perpres no 81/2010
12
FILOSOFI & BEBERAPA PENGERIAN :
Dalam rangka meningkatkan
disiplin dan wibawa serta
motivasi kerja pegawai
Pakaian Dinas adalah
pakaian seragam yang
dipakai untuk menunjukkan
identitas Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan
tugas.
13
Atribut adalah tanda-
tanda yang melengkapi
pakaian dinas.
Kelengkapan pakaian dinas adalah
kelengkapan pakaian yang dikenakan
atau digunakan PNS sesuai dengan jenis
pakaian dinas termasuk ikat pinggang,
kaos kaki dan sepatu beserta atributnya
14
DASAR :
1. Permendagri No 60/2007 sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri No
53/2009 tentang Perubahan Pertama Atas
Permendagri No 60/2007 tentang
Pakaian Dinas PNS Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
15
2. Permendagri No 11/2008 tentang
Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah dan Kepala Desa;
3. PerGub JaTeng No 79/2010 tentang
Pakaian Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor
23/2011 tentang Pakaian
Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kab. Magelang;
17
TINDAK LANJUT :
1. SE Bupati Magelang No:
025/1677/02/2011 Tgl. 16 Sept.2011 Tentang
Tertib Pakaian Dinas Dan Atribut;
2. SE Bupati Magelang No:
025/188/02/2013 Tgl. 1 Feb. 2013
Tentang Tertib Pakaian Dinas Dan
Atribut; (Penegasan: Mutz, Topi,
Celana/Rok KORPRI).
18
Penegasan : Jadwal Pemakaian PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
NOJENIS
PAKAIANHARI KETERANGAN
1. LINMAS Senin Nomor urut 1 s/d 6, kecuali
nomor 3 dilengkapi dengan
Atribut Pakaian Dinas
2. PDH Khaki Selasa, Rabu,
Kamis
- Mutz dipakai untuk apel
- Topi Lapangan dipakai untuk
kegiatan lapangan selain apel
3. Pakaian
Olahraga
Jum’at Untuk kegiatan olahraga
4. PDH Batik Jum’at dan Sabtu Hari Jum’at setelah olahraga
5. KORPRI Setiap tanggal 17,
Hari Besar
Nasional, HUT
KORPRI dan Hari
Besar lain yang
ditentukan
Celana panjang pria dan Rok/
Celana panjang wanita warna
biru tua.
6. PSL dan/atau
PSR
Pada Acara Resmi Sesuai Ketentuan Acara
19
Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Permendagri 60 Tahun 2007 :
(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari :
a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
(2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
(3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
g.Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
20
PERUBAHAN : batik Indonesia mendapat pengakuan UNESCO sebagai
mata budaya takbenda warisan manusia Indonesia.
Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Permendagri 53 Tahun 2009 :
(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari:
a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1.PDHWarnakhaki;dan
2.PDH batik
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
(2)Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:
a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1.PDHWarnakhaki;dan
2.PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
21
Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Permendagri 53 Tahun 2009 :
lanjutan.......
(3)Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1. PDH Warna khaki; dan
2.PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
22
Jenis Pakaian Dinas LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI MAGELANG
Nomor : 025/ 1677 /02/2011
Tanggal : 16 September 2011
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari :
a.Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
1)PDH Warna khaki; dan
2)PDH batik dan/atau tenun ikat dan/ atau kain ciri khas daerah.
b.Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c.Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d.Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e.Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f .Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
g.Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU, antara lain :
1)PDU Bupati dan Wakil Bupati;
2)PDU Camat dan Lurah;
3)PDU Kepala Desa.
23
SE BUPATI NO. 025/188/02/2013 TGL. 1 PEB 2013 - PENEGASAN
LAMPIRAN SE BUPATI Nomor : 025/ 1677 /02/2011
Tanggal : 16 September 2011
Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :a. Tutup Kepala terdiri atas :
1).Topi upacara terbuat dari bahan dasar
kain warna hitam (peci hitam), dipakai
pada saat upacara (kelengkapan
KORPRI/PSL sesuai acara);
2). Mutz terbuat dari bahan dasar kain
warna khaki, dipakai untuk apel;
3). Topi lapangan, dipakai untuk kegiatan
lapangan selain apel.
24
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
h. Lambang Daerah Kabupaten;
i. Tanda Pengenal.
25
Apabila terdapat SKPD yang akan menggunakan
seragam diluar ketentuan tersebut dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
Bupati.
PENGECUALIAN
SE BUPATI MAGELANG
Nomor : 025/ 1677 /02/2011
Tanggal : 16 September 2011
26
CONTOH
27
28
29
30Wassalamu’alaikum Wr Wb