11

jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Download PDF Report

Upload
others
View
13
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 2: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 3: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 4: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 5: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 6: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 7: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 8: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 9: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 10: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

Page 11: jdih.pekalongankota.go.id...1 . Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya isebut Kuasa BUD adalah pajabat yang diberi kuasa untuk elaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah

rsud.sukoharjokab.go.id · Surat Pertanggungawaban, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

rsud.sukoharjokab.go.id · Surat Pertanggungawaban, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Documents

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · rekening kas negara. ... memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BendaharaUmum Negara. *r. MENTERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · rekening kas negara. ... memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BendaharaUmum Negara. *r. MENTERI

Documents

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA …biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id/media_library/uploads/CALK... · C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran ... Laporan Keuangan tersebut

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA …biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id/media_library/uploads/CALK... · C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran ... Laporan Keuangan tersebut

Documents

LAMPIRAN I PERATURAN OREKTUR JENOERAL …€¦ · oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara menghasilkan laporan keadaan kas dan realisasi anggaran

LAMPIRAN I PERATURAN OREKTUR JENOERAL …€¦ · oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), pembukuan bendahara menghasilkan laporan keadaan kas dan realisasi anggaran

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA · 30. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA · 30. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan

Documents

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk... · 2018. 3. 6. · Perangkat Daerah yang bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMURjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk... · 2018. 3. 6. · Perangkat Daerah yang bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah

Documents

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN … SK/SK. PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN… · surat keputusan kuasa pengguna anggaran pengadilan agama solok nomor: w3-a7/47/ku.01/i/2017

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN … SK/SK. PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN… · surat keputusan kuasa pengguna anggaran pengadilan agama solok nomor: w3-a7/47/ku.01/i/2017

Documents

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - sjdih.depkeu.go.idPMK.01~2016Per.pdf · Pemerintah PU.sat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - sjdih.depkeu.go.idPMK.01~2016Per.pdf · Pemerintah PU.sat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan

Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF fileKeuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang ... Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat mulai Laporan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · PDF fileKeuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang ... Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat mulai Laporan

Documents

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAHjdih.kalteng.go.id/uploads/14-2017-09-20-155627.pdf · tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di ... o. pengendalian dan pengawasan tugas Kuasa Bendahara

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAHjdih.kalteng.go.id/uploads/14-2017-09-20-155627.pdf · tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di ... o. pengendalian dan pengawasan tugas Kuasa Bendahara

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2007/pp39-2007.pdf18.Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2007/pp39-2007.pdf18.Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara

Documents

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendaharaan...c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku kuasa Bendahara

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendaharaan...c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku kuasa Bendahara

Documents

· Kas di BLUD RSU Majalaya Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (murni) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan

· Kas di BLUD RSU Majalaya Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran (murni) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ... Kuasa Bendahara

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ... Kuasa Bendahara

Documents

Terlampir - kpk.go.id KPK Tahun 2017.pdf · 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara

Terlampir - kpk.go.id KPK Tahun 2017.pdf · 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara

Documents

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/PP39-2007PengelolaanUangNegara.pdf · pengelolaan uang dan surat berharga. Pasal 3 . . . Pasal 3 Kuasa Bendahara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/PP39-2007PengelolaanUangNegara.pdf · pengelolaan uang dan surat berharga. Pasal 3 . . . Pasal 3 Kuasa Bendahara

Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ......Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ......Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada

Documents

bpka.acehprov.go.id · 2019-11-13 · 14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

bpka.acehprov.go.id · 2019-11-13 · 14. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Documents

I.disperindag.jatengprov.go.id/content/files/4. Buku RKO 2017.pdf · Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan

I.disperindag.jatengprov.go.id/content/files/4. Buku RKO 2017.pdf · Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan

Documents

PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA … · PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA ... Spesimen/contoh tanda

PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA … · PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA ... Spesimen/contoh tanda

Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · rnemperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Rekening Hibah adalah rekening yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga yang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · rnemperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Rekening Hibah adalah rekening yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga yang

Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT … · Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT … · Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat

Documents

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BENDAHARA … · Tersedianya laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BENDAHARA … · Tersedianya laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Documents

TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI … · Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara

TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI … · Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara

Documents

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … › fullText › 2020 › 25~PMK.05~2020Per.pdf · 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … › fullText › 2020 › 25~PMK.05~2020Per.pdf · 8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA

Documents

Perda 4 2010 ttg Pokok-pokok Keuangan Daerah...Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan

Perda 4 2010 ttg Pokok-pokok Keuangan Daerah...Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan

Documents

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … 191 2011.pdf · adalah Menteri Keuangan. 8. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR … 191 2011.pdf · adalah Menteri Keuangan. 8. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan

Documents

SP3B Bulan Januari 2020wbk.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/... · 2020. 6. 5. · Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provlnsi Jawa Tcngah, agar mengesahkan

SP3B Bulan Januari 2020wbk.rsjd-surakarta.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/... · 2020. 6. 5. · Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provlnsi Jawa Tcngah, agar mengesahkan

Documents

WALIKOTA BANJARMASINdokumen yang dibuat/diterbitkan oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM 22

WALIKOTA BANJARMASINdokumen yang dibuat/diterbitkan oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM 22

Documents

pn-sawahlunto.go.id fileSelanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat

pn-sawahlunto.go.id fileSelanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat

Documents