• Home

  • Documents

  • jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah...
15

jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 2: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 3: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 4: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 5: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 6: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 7: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 8: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 9: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 10: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 11: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 12: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 13: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 14: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang
Page 15: jdih.probolinggokab.go.id...(2) Tindak pidana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang

HAL 1820 HAL 24xy HAL 36xy HAL 38xy HAL USB programming ..._HAL_24xy,_HAL_36xy,… · HAL USB Programming Tool v1.0 Micronas Jan. 20, 2014; APN000093_001EN 5 1. Introduction 1.1

HAL 1820 HAL 24xy HAL 36xy HAL 38xy HAL USB programming ..._HAL_24xy,_HAL_36xy,… · HAL USB Programming Tool v1.0 Micronas Jan. 20, 2014; APN000093_001EN 5 1. Introduction 1.1

Documents
opendata.kpu.go.id...Tata kerja Komisi pemilhan IJmum, Komsi pernilthan urnum provinsi, Dan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten'kota sebagairnana telah beberap diubah terakhir, Peraturan

opendata.kpu.go.id...Tata kerja Komisi pemilhan IJmum, Komsi pernilthan urnum provinsi, Dan Komisi Pemilihaan Umum Kabupaten'kota sebagairnana telah beberap diubah terakhir, Peraturan

Documents
jdih.probolinggokab.go.id · 2019-07-29 · unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional, dan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan

jdih.probolinggokab.go.id · 2019-07-29 · unsur pendorong pembangunan Daerah, Regional, dan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan

Documents
Hal 4 Hal 18 Hal 42 BPK

Hal 4 Hal 18 Hal 42 BPK

Documents
jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/kepka/P092016101.pdf · keanggotaan panitia sebagaitnana Aersebut Lampiran I Kcputusan ini. : Panitia sebagairnana dimaksud pada diktum

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/kepka/P092016101.pdf · keanggotaan panitia sebagaitnana Aersebut Lampiran I Kcputusan ini. : Panitia sebagairnana dimaksud pada diktum

Documents
jdih.probolinggokab.go.id...maka untuk menjamin kelestarian penghijauan dan konservasi tanah, pedu itetapkan adanya ... Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Propinsi

jdih.probolinggokab.go.id...maka untuk menjamin kelestarian penghijauan dan konservasi tanah, pedu itetapkan adanya ... Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Propinsi

Documents
jdih.probolinggokab.go.id€¦ · Rencana Penanganan Kawasan Pengendalian Ketat Cukup Jelas Arahan Penanganan Lingkungan 5.4.1. 5.42. 54.3. Kawasan Pelestarian Cukup Jelas Kawasan

jdih.probolinggokab.go.id€¦ · Rencana Penanganan Kawasan Pengendalian Ketat Cukup Jelas Arahan Penanganan Lingkungan 5.4.1. 5.42. 54.3. Kawasan Pelestarian Cukup Jelas Kawasan

Documents
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM … · hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa Hal-hal yang menjadi perhatian siswa itu hendaknya

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM … · hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa Hal-hal yang menjadi perhatian siswa itu hendaknya

Documents
jdih.probolinggokab.go.id · Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

jdih.probolinggokab.go.id · Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

Documents
SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan

SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan

Documents
staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/131282355/pendidikan/sk-mengajar-gsl-2015-2016.pdf · Penyelenggaraan Pendidikan sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

staffnew.uny.ac.idstaffnew.uny.ac.id/upload/131282355/pendidikan/sk-mengajar-gsl-2015-2016.pdf · Penyelenggaraan Pendidikan sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Documents
SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan. 21

SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan. 21

Documents
Hal Hal Yang Merusak Aqidah

Hal Hal Yang Merusak Aqidah

Documents
DAN KOORDINA81 - peraturan.bkpm.go.id · bahwa sebagai tindak laniut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang ... Dalam melaksanakan tugas sebagairnana cflrnaksud dalam Pasal

DAN KOORDINA81 - peraturan.bkpm.go.id · bahwa sebagai tindak laniut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang ... Dalam melaksanakan tugas sebagairnana cflrnaksud dalam Pasal

Documents
jdih.probolinggokab.go.id · peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, ... Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang

jdih.probolinggokab.go.id · peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, ... Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang

Documents
HALPLUSシリーズ 細割ボーダー rqebook.lixil.co.jp/inax/cataloglib/pdf/TATG02_32/TATG02...HAL-20BR HAL-20BR/90-14 HAL-20BBR HAL-20BN HAL-20BN/90-14 HAL-20BBN HAL-65/90-15 19.5

HALPLUSシリーズ 細割ボーダー rqebook.lixil.co.jp/inax/cataloglib/pdf/TATG02_32/TATG02...HAL-20BR HAL-20BR/90-14 HAL-20BBR HAL-20BN HAL-20BN/90-14 HAL-20BBN HAL-65/90-15 19.5

Documents
SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · (3) Setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPD membubarkan Panitia Pemilihan

SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · (3) Setelah Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPD membubarkan Panitia Pemilihan

Documents
Hal hal yang menghalangi ilmu

Hal hal yang menghalangi ilmu

Documents
Hal-hal Yang Membatalkan SYAHADDATAIN

Hal-hal Yang Membatalkan SYAHADDATAIN

Documents
HAL 371x, HAL 372x, HAL 373x - micronas.com · Hardware Documentation HAL® 371x, HAL 372x, HAL 373x Robust Programmable 2D Position Sensor Family with Arbitrary Output Function Edition

HAL 371x, HAL 372x, HAL 373x - micronas.com · Hardware Documentation HAL® 371x, HAL 372x, HAL 373x Robust Programmable 2D Position Sensor Family with Arbitrary Output Function Edition

Documents
Fakultas Hukum – Universitas Jambi€¦ · Swadaya Masyarakat (ISM), Karang Taruna, Organisasi Kemahaslswaan, Organlsasl Kepemudaan. (7) Hibah kepada Rumah Ibadah sebagairnana dimaksud

Fakultas Hukum – Universitas Jambi€¦ · Swadaya Masyarakat (ISM), Karang Taruna, Organisasi Kemahaslswaan, Organlsasl Kepemudaan. (7) Hibah kepada Rumah Ibadah sebagairnana dimaksud

Documents
jdih.probolinggokab.go.id · 2019. 7. 28. · Penyertaan Modal Daerah pada PDAM kabupaten Probolinggo dan Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo berupa Investasi dalam

jdih.probolinggokab.go.id · 2019. 7. 28. · Penyertaan Modal Daerah pada PDAM kabupaten Probolinggo dan Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo berupa Investasi dalam

Documents
jdih.padang.go.id · Klasifikasi dan Besarnya NJOP atas bangunan yang di peroleh berdasarkan Penilaian secara Individual, sebagairnana lercantum dalam lampiran Ill yang merupakan

jdih.padang.go.id · Klasifikasi dan Besarnya NJOP atas bangunan yang di peroleh berdasarkan Penilaian secara Individual, sebagairnana lercantum dalam lampiran Ill yang merupakan

Documents
SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,

SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis,

Documents
Hal-hal umum: Kesehatan mental

Hal-hal umum: Kesehatan mental

Documents
SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · 30. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

SALINAN - jdih.probolinggokab.go.id · 30. Kawasan Perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan

Documents
jdih.probolinggokab.go.id · c. Melakukan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien , d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

jdih.probolinggokab.go.id · c. Melakukan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien , d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan

Documents
sebagairnana - jdih.setjen.kemendagri.go.id TIMUR_3_2007.pdf · TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA . DENGAN RAHMAT TtlHAN YANG MAHA ESA . BUPATI LAMPU~G TIMUR,

sebagairnana - jdih.setjen.kemendagri.go.id TIMUR_3_2007.pdf · TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA . DENGAN RAHMAT TtlHAN YANG MAHA ESA . BUPATI LAMPU~G TIMUR,

Documents
Kemdikbudvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperas... · 2015. 7. 31. · (SMK) Negeri Bali Mandara cli Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sebagairnana climaksl--ld dalam

Kemdikbudvervalsp.data.kemdikbud.go.id/verval/dokumen/skoperas... · 2015. 7. 31. · (SMK) Negeri Bali Mandara cli Kubutambahan, Kabupaten Buleleng sebagairnana climaksl--ld dalam

Documents
Menuju Digitalisasi Siaran TV di Hal. 1 Hal. 3 Hal. 5

Menuju Digitalisasi Siaran TV di Hal. 1 Hal. 3 Hal. 5

Documents