10

jdih.butonkab.go.id...BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor …

Download PDF Report

Upload
others
View
8
Download
0

Embed Size (px)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG … · (2 ) Untuk bangunan umum dapat dibangun dengan dispensasi Bupati. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 5 (1 ) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

Documents

PERATURAN BUPATI CILACAPjdih.cilacapkab.go.id/download/prokum/Peraturan_Bupati...Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah

PERATURAN BUPATI CILACAPjdih.cilacapkab.go.id/download/prokum/Peraturan_Bupati...Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah

Documents

BUPATI PURWAKARTA...Purwakarta; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

BUPATI PURWAKARTA...Purwakarta; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Documents

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATANjdih.kalselprov.go.id/uploads/Perda Kalsel/PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016... · -4- Pasal I Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATANjdih.kalselprov.go.id/uploads/Perda Kalsel/PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016... · -4- Pasal I Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU...4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU...4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

Documents

SALINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA … Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

SALINAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA … Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan

Documents

SALINAN - Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri · kelembagaan sekretariat daerah kabupaten/kota. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Ketentuan mengenai nomenklatur dan unit kerja sekretariat

SALINAN - Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri · kelembagaan sekretariat daerah kabupaten/kota. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Ketentuan mengenai nomenklatur dan unit kerja sekretariat

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KabupatenRokanHilir-2009... · b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 3 …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2009/KabupatenRokanHilir-2009... · b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal

Documents

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL...BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL...BUPATI BANTUL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 17 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 31,

Documents

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan

Documents

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA...Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA...Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

Documents

PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN · Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Documents

LEMBARAN DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/DOKUMEN_HUKUM/Perda_No._9_Tahun_2015... · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, ... e. talkshow

LEMBARAN DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/DOKUMEN_HUKUM/Perda_No._9_Tahun_2015... · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, ... e. talkshow

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN SELATAN_9... · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN SELATAN_9... · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kota Tangerang Selatan. 2. Pemerintah

Documents

bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin ... · BAB I BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Dalam

bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin ... · BAB I BAB I KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Dalam

Documents

· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan

· PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB KETENTUAN Pasal POKOK-POKOK ... melaksanakan pencatatan dan konsolidasi penyusunan laporan keuAngan Pemerintah Daerah. ... wajib mcnyampaikan

Documents

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARATbandung.bpk.go.id/files/2011/09/Perda_2_2002.pdf · BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 . Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARATbandung.bpk.go.id/files/2011/09/Perda_2_2002.pdf · BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 . Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA · 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA · 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun

Documents

BERITA DAERAH KOTA CILEGONdisdukcapil.cilegon.go.id/download/67583531700perwal_101_2016_adminduk.pdf · c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (9), Pasal 32, Pasal 53

BERITA DAERAH KOTA CILEGONdisdukcapil.cilegon.go.id/download/67583531700perwal_101_2016_adminduk.pdf · c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (9), Pasal 32, Pasal 53

Documents

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - jdih.bekasikota.go.id · Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah ... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

BERITA DAERAH KOTA BEKASI - jdih.bekasikota.go.id · Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah ... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

Documents

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2001/01pddiy010.pdfBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2001/01pddiy010.pdfBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Documents

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH …jdih.makassar.go.id/.../02/...Pengelolaan-Galian.pdf · PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH …jdih.makassar.go.id/.../02/...Pengelolaan-Galian.pdf · PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 6 … · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. ... modal

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 6 … · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. ... modal

Documents

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang ... · bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan

Documents

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126, Pasal 129,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126, Pasal 129,

Documents

padang.bpk.go.id · Web viewMenimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

padang.bpk.go.id · Web viewMenimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan

Documents

ppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.idppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.id/wp-content/... · bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13

ppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.idppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.id/wp-content/... · bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT...BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat. b. Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT...BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat. b. Pemerintah Daerah

Documents

BUPATI SANGGAU PERATURAN DAERAH …...3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah

BUPATI SANGGAU PERATURAN DAERAH …...3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah

Documents