Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTAR.A
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 12
TAHUN 2OL4 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PETAKSANMN ANGGARAN P-ENBAPATAN DAN BELANJE DAEMH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YA'NG M.A.HA ESA
BUPATI KEPULAUAN SA,NGIHE,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2AOG tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2OL1 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 5
ayat (21 huruf a, Kepala Daerah selaku Pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
bahwa untuk melaksanakan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe yang lebih tertib, efesien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab,
b.
+
Mengingat 1.
-2-
malca Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor L2
Tahun 2OA4 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
rangkaPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilakukan
Peruba}rankembalidalamharPemberianTambahanUang Persediaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksuddalamhurufadanhurufbperlumenetapkanPeraturan Bupati tentang P-erubahan Atas Peraturan
Bupati Kepulauan Sangihe Nomor L2 Tahun 2OL4
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendap atan dan Belanja Daerah
KabuPaten KePulauan Sangihe'
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
PembentukanDaeralrTingkatlldiSulawesi(I,embaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74'
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
L8221;
Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OOg tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaha"raan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
KeuanganNegara(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahunzoo4Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor aaOO);
2.
3.
+
-3-
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor L26, Tasrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
6. Undang-Undang Nomor t2 Tahun zOlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201'4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undaag Nomor 9 Tahun ?OLS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAS Nomor 14O, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6781;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;
8.
9.
+
Menetapkan
-4-
10. Perahran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OL4 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi
sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL4 Nomor L67, Tartbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5557);
l" 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan T\rntutan Ganti
Rugr Keuangan dan Bar:ang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 201'5
tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 2036l''
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor
5 Tahun zoag tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2AO9 Nomor 5)'
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPUI.AUAN
SANGIHE NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARANDAI,AMRANGKAPELAKSA'NAANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHKABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
Beberapa ketentuan dalam
Tahun 2OL4 tentang Tata
Anggaran Pendapatan dan
diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam Pasal 22
berbunyi sebagai berikut :
-5-
Pasal I
Peratrrran Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Betanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
(1)
ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22
Pasal22
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengggna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka
tambahan uang persediaan.
Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) terdiri dari:
a. Surat pengantar SPP-TU;
b. Ringkasan SPP-TU;
c. Rincian SPP-TU;
d. Salinan SPD;
e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan
uang persediaan saat pengaiuan SP2D kepada kuasa BUD;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Pengguna
Anggaran yang memuat ringkasan pengeluaran per rincian objek;
g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna
Anggaran;
h. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan uang persediaan; dan
i. Lampiran lainnya.
{21
t
(3)
{4)
(5)
(6)
-6-
PA/KPA dapat mengajukan Tambahan uP kepada PPKD selaku BUD
dalam hal UP pada bendahara pengeluaran/BPP tidak cukup tersedia
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
Syarat penggunaan Tambahan UP :
a. Digunakan dan dipertanggungjawabkan pating lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan
b. Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan
pembayaran LS.
pemberian Tambahan uP dapat diberikan paling banyak Rp.
TOO.OOO.OOO,OO (Tujuh ratus juta rupiah).
Atas dasar permintaan Tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPKD selaku BUD melakukan penilaian terhadap :
a. Pengeluaran pada rincian rencana pengguna€u-l Tambahan UP bukan
merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran
LS;
Pengeluaran pada rincian rencana penggqnaan Tambahan UP
masih/cukup tersedia dananya dalam DPA;
Tambahan UP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya;
dan
d. Tambahan UP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas
Daerah.
(Tl Dalam hal PA/KPA mengajukan permintaan Tambahan UP melebihi
kebutuhan waktu 1 (satu) bulan, Kepala SKPKD selaku BUD dapat
memberikan persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yarrg akan
dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
(8) Untuk pengajuan permintaan Tambahan UP yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD dapat
memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan Tambahan
UP melalui surat persetujuan pemberian Tambahan UP'
b.
c.
-7-
(9) PPKD selaku BUD menolak permintaan Tambahan UP dalam halpengajuan permintaan Tambahan UP tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1O) Tambahan UP harus dipertanggungiawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan.
(11) Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D Tambahan Up diterbitkanbelum dilakukan pengesahan dan pertanggungiawaban Tambahan Up,PPKD selaku BUD menyzlmpaikan surat teguran kepada pA/KpA.
(12) Dalam hal setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat teguran sebagaimanapada ayat (2) disampaikan belum dilakukan pertanggungiawaban, makaPPK selaku BUD menangguhkan pencairan dana pada sKpD yangbersangkutan.
(13) Penangguhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (g)
dikecualikan untuk pembayaran gaji dan pembayaran LS pada pihakketiga.
(14) Sisa Tambahan UP yang tidak habis digunakan harus disetor ke KasDaerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
(15) Untuk perpanjangan pertanggungiawaban Tambahan Up melampaui 1
(satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada ppKD
selaku BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.
(16) PPKD selaku BUD memberikan persetqjuan perpanjanganpertanggungiawaban Tambahan UP sebagaima.na dimaksud pada ayat (41
dengan perlimbangan :
a- waktu pelaksanaan kegiatan melebihi 1 (satu) bulan;b. PA/KPA harus mempertanggungiawabkan Tambahan Up yang telah
dipergunakan; dan
c. PA/KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untukmempertanggung-jawabkan sisa Tambahan UP tidak lebih dari 1 (satu)bulan berikutnya.
1.
-8-
Pasal II
Dengan dundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor L2 Tahun 2Al4 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangtan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangalx
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahunapada tanggal fi rebrua -, zo 16
, BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
'724>HIRO MPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahunapada tanggal 1 5'ebru&ri 4i.16
SEKRETARIS DAERAH I(ABUPATEN KEPULAUAN S.A,NGIHE
EDWIN RORING
BERITA DAERAH KABUPATDN I@PUI"AUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 9
2.
t