• Home

  • Documents

  • jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang...
14

jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 2: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 3: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 4: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 5: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 6: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 7: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 8: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 9: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 10: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 11: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 12: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 13: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Page 14: jdih.pekanbaru.go.id · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

Documents
Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang - Undang Republik Indonesia Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Documents
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

PEMBUATAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN … · pembuatan peraturan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut undang-undang

Documents
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Documents
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN ... · 2016. 5. 11. · umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. ... Peraturan Daerah tentang

Documents
jdih.pekanbaru.go.id...Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

jdih.pekanbaru.go.id...Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Documents
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Documents
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Business
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Documents
Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … filebahwa dengan memperhatikan ... Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali ... kesatuan masyarakat

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · Naskah Perjanjian Hibah Daerah selajutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru

jdih.pekanbaru.go.id · Naskah Perjanjian Hibah Daerah selajutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru

Documents
DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal

DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal

Documents
jdih.pekanbaru.go.id...WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATUR.AN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 …

jdih.pekanbaru.go.id...WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU PERATUR.AN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6 …

Documents
kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

Documents
A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

A Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSlI!S TENTANG … · Menimbcmg a. bahwa dengan berlakunya Undang-UndangNomtr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

Documents
Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG RETRIBUSI … · b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Documents
Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Documents
ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 26 …jdih.kendalkab.go.id/docs/daerah/perda_26_2007.pdfPajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Documents
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pemerintahan daerah

Social Media
LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents