Upload others
View 5
Download 0
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
jdih.kemenkeu.go.idPMK.05~2012PerLamp.pdf · jdih.kemenkeu.go.id
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN BAB 1 …jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/104~PMK.02~2010PerLampI.pdfBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan
SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id · Ergo/Treadmil + Interpretasi per pemakaian per orang Rp 200.000,00 2. EKG + Interpretasi per pemakaian per orang Rp 50.000,00 3. Rontgen per pemakaian
PP Nomor 79 Th 2013 - jdih.kemenkeu.go.id · presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan
SP MENNTSPS N MEMTS - jdih.kemenkeu.go.id · vol. xv / no. 156 / september 2020 1 b . n . rpbn 2021 . m . sp menntsps n memts issn 1907-6320 volume xv / no. 156/ september 2020
SALIN AN - jdih.kemenkeu.go.id · komponen peralatan persinyalan dalam ruangan; dan ... Komponen peralatan sistem keselamatan kereta api otomatis terintegrasi dengan peralatan persinyalan
PENJELASAN - jdih.kemenkeu.go.id · mulai dari nasional ke provinsi, ke kota, dan/atau ke kabupaten. ... batas negara dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek
jdih.kemenkeu.go.idKMK.01~2012...4. MEKANISME PEMANTAUAN Pemantauan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang, dilakukan dari satker paling bawah sampai tingkat
I SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id · a. bahwa untuk percepatan penyelesaian proyek strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
jdih.kemenkeu.go.idPMK.07~2011PerLamp.pdf · jdih.kemenkeu.go.id
SATINAN - jdih.kemenkeu.go.id · PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber Daya Alam, pendapatan dari ... dan/atau pencapaian kinerja tertentu
PENJELASAN TENTANG I. - jdih.kemenkeu.go.id · 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Hal tersebut sejalan
I SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id · dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. BABIII ... Menteri Keuangan dalam menyusun rancangan dokumen Kerangka
UMPAN JITU AKSELERASI INVESTASI - jdih.kemenkeu.go.id
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/123~PMK.010~2018Per.pdf · Mengingat -2 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/80~PMK.05~2017Per.pdf · Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D pembayaran tunjangan kinerja,
J RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - jdih.kemenkeu.go.id
pajak - jdih.kemenkeu.go.id · presiden repu blik indonesia peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk
SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id · Sementara itu, pengawasan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sefassessment tersebut merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan
jdih.kemenkeu.go.idKMK.01~2013KepLamp.pdf · SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 015 ... Nama jabatan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Nama Kuasa Pengguna Anggaran pada
SALINAN PERATURAN PEMERINTAH ... - jdih.kemenkeu.go.id · PERUBAHAN KE SEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 ... kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: a. Nomor 13 Tahun 2003
jdih.kemenkeu.go.idPMK... · jdih.kemenkeu.go.id
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA - jdih.kemenkeu.go.id · nomor 2 tahun 2014 tanggal : 22 januari 2014 rincian alokasi dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota ... 185 186
MODUL SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH (SAUP)jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/86~PMK.05~2008PerLamp.pdf · BAB I PENDAHULUAN-1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tata kelola
jdih.kemenkeu.go.id · eputi Perundang-undangan dan Kesejahteraan Rakyat, nu Setiawan . Created Date: 6/14/2013 1:35:08 PM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/113~PMK.02~2018Per.pdfrawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di
PENJELASAN - jdih.kemenkeu.go.id filetambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan,
SEKTOR KEUANGAN KITA - jdih.kemenkeu.go.id
PP Nomor 74 Th 2013 - jdih.kemenkeu.go.id · lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2009 tentang
SALINAN PERATURAN PEMERINTAH ... - jdih.kemenkeu.go.id · salinan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 201 5 tentang perubahan ke sebelas atas peraturan pemerintah