• Home

  • Documents

  • jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah...
25

jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan

  • Upload
    hanhan

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 2: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 3: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 4: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 5: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 6: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 7: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 8: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 9: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 10: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 11: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 12: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 13: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 14: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 15: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 16: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 17: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 18: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 19: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 20: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 21: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 22: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 23: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 24: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan
Page 25: jdih.menpan.go.id NO 16 TAHUN 2011.pdf · Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan prosedur pembayaran dengan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaranstaffnew.uny.ac.id/upload/132299862/pendidikan/3-rpp... · Web viewMengatur kembali gambar garis dan menerapkannya pada gambar bangunan. Mengatur kembali

Rencana Pelaksanaan Pembelajaranstaffnew.uny.ac.id/upload/132299862/pendidikan/3-rpp... · Web viewMengatur kembali gambar garis dan menerapkannya pada gambar bangunan. Mengatur kembali

Documents
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA … · Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA … · Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan

Documents
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - … · Web viewSebutkan 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban membela negara! Sebutkanlah bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN - … · Web viewSebutkan 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban membela negara! Sebutkanlah bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara

Documents
BAB II HASIL SURVEY 2.1 Gambaran Umum SMP Negeri 39 …repository.dinamika.ac.id/1428/4/BAB_II.pdf1 Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 2 Mengatur dan mengkoordinasikan

BAB II HASIL SURVEY 2.1 Gambaran Umum SMP Negeri 39 …repository.dinamika.ac.id/1428/4/BAB_II.pdf1 Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 2 Mengatur dan mengkoordinasikan

Documents
jdih.kemendag.go.idjdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/... · guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perdagangan perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur

jdih.kemendag.go.idjdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/... · guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perdagangan perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur

Documents
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI ... · negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub ... maka pemerintah Indonesia mengatur tentang

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI ... · negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub ... maka pemerintah Indonesia mengatur tentang

Documents
· PDF fileMempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan administrasi ... Mengatur integrasi pelaksanaan pembelajaran dengan basis pada ... mengolah data,

· PDF fileMempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan administrasi ... Mengatur integrasi pelaksanaan pembelajaran dengan basis pada ... mengolah data,

Documents
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP HAK … · cerai cenderung rendah, ... yang mengatur secara spesifik mengenai teknis pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan tanggung jawab ayah

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP HAK … · cerai cenderung rendah, ... yang mengatur secara spesifik mengenai teknis pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan tanggung jawab ayah

Documents
depokkec.slemankab.go.id...a) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dan memperhatikan luas tempat pelaksanaan pemotongan hewan kurban. b) Apabila lokasi pelaksanaan kegiatan

depokkec.slemankab.go.id...a) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dan memperhatikan luas tempat pelaksanaan pemotongan hewan kurban. b) Apabila lokasi pelaksanaan kegiatan

Documents
lugtyastyono60.files.wordpress.com · Web viewMemahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur

lugtyastyono60.files.wordpress.com · Web viewMemahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …prokum.esdm.go.id/pp/2014/PP 27 2014.pdf · memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …prokum.esdm.go.id/pp/2014/PP 27 2014.pdf · memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Documents
JURNAL MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET … · Dari sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya dua pasal yang mengatur tindak pidnaa korupsi yang merugikan keuangan

JURNAL MEKANISME PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET … · Dari sejumlah pasal yang mengatur tindak pidana korupsi, hanya dua pasal yang mengatur tindak pidnaa korupsi yang merugikan keuangan

Documents
jdih.menpan.go.id 6 Tahun 2011_Fix.pdf · Pedoman Llmum Tata Naskah Dina$ Elektronik mengatur hal-hal yang bersitat umum dan merupakan acuan bagi seluruh embaga negara, pemerintah

jdih.menpan.go.id 6 Tahun 2011_Fix.pdf · Pedoman Llmum Tata Naskah Dina$ Elektronik mengatur hal-hal yang bersitat umum dan merupakan acuan bagi seluruh embaga negara, pemerintah

Documents
TECHNICAL RIDERS - Gigi Band Officialgigibandofficial.com/wp-content/uploads/2017/01/TechRids-GIGI... · Kontrak perjanjian tersebut di atas hanya terbatas mengatur pelaksanaan

TECHNICAL RIDERS - Gigi Band Officialgigibandofficial.com/wp-content/uploads/2017/01/TechRids-GIGI... · Kontrak perjanjian tersebut di atas hanya terbatas mengatur pelaksanaan

Documents
KERANGI(AACUAN KERJA (KAK) - pusdataru.jatengprov.go.id · - Metode Pelaksanaan Pekerjaan harus disusun sebagai pedoman/acuan untuk mengatur tata c ra serta urutan pelaksanaan pekerjaan

KERANGI(AACUAN KERJA (KAK) - pusdataru.jatengprov.go.id · - Metode Pelaksanaan Pekerjaan harus disusun sebagai pedoman/acuan untuk mengatur tata c ra serta urutan pelaksanaan pekerjaan

Documents
BUKU 6 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER … · 3. Mengatur pelaksanaan kerja SDM terhadap hari dan jam kerja, hari libur, izin, cuti dan penugasan 4. Menyiapkan kegiatan pendidikan

BUKU 6 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER … · 3. Mengatur pelaksanaan kerja SDM terhadap hari dan jam kerja, hari libur, izin, cuti dan penugasan 4. Menyiapkan kegiatan pendidikan

Documents
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG … · Dengan Prinsip Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan dana tabarru’ minimum berbasis

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG … · Dengan Prinsip Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman perhitungan dana tabarru’ minimum berbasis

Documents
RAPAT KOORDINASI PENYERAHAN JUKLAK … mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut. MISI ARAH KEBIJAKAN DITJEN BINA ADWIL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN MEMFASILITASI

RAPAT KOORDINASI PENYERAHAN JUKLAK … mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut. MISI ARAH KEBIJAKAN DITJEN BINA ADWIL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN MEMFASILITASI

Documents
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGArepository.unair.ac.id/84518/14/4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdfBerdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur pelaksanaan Pilkades

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGArepository.unair.ac.id/84518/14/4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdfBerdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur pelaksanaan Pilkades

Documents
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPMK.010~2015Per.pdf · dan motivasi kerja Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPMK.010~2015Per.pdf · dan motivasi kerja Peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional

Documents
PEDOMAN pemantauan perkembangan - jatim.kemenag.go.id · Pedoman Pelaksanaan ini berisi atau mengatur langkah-langkah konkret pengembangan masing-masing sub unsur namun terintegrasi

PEDOMAN pemantauan perkembangan - jatim.kemenag.go.id · Pedoman Pelaksanaan ini berisi atau mengatur langkah-langkah konkret pengembangan masing-masing sub unsur namun terintegrasi

Documents
PELAKSANAAN KONSTRUKSI (CONSTRUCTION) · Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan

PELAKSANAAN KONSTRUKSI (CONSTRUCTION) · Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan

Documents
New PELAKSANAAN MANAJEMEN TAMAN PENDIDIKAN AL … · 2020. 5. 2. · Pelaksanaan Manajemen taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al Hidayah Pekuncen merupakan cara mengatur sebuah lembaga

New PELAKSANAAN MANAJEMEN TAMAN PENDIDIKAN AL … · 2020. 5. 2. · Pelaksanaan Manajemen taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al Hidayah Pekuncen merupakan cara mengatur sebuah lembaga

Documents
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi … · terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi … · terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih rinci. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di

Documents
rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/dasarhukum... · Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi

rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/dasarhukum... · Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi

Documents
C. Mengatur ( M ), Pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...Membagi Tugas ( M ), kepada kepaia seksi di bidang perindustrlan

C. Mengatur ( M ), Pelaksanaan tugas Kepala Seksi di bidang ...esakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...Membagi Tugas ( M ), kepada kepaia seksi di bidang perindustrlan

Documents
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) · didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) · didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi

Documents
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI … · (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013. PTO ini mengatur antara lain tentang Persiapan, Pelaksanaan Siklus Kegiatan

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI … · (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013. PTO ini mengatur antara lain tentang Persiapan, Pelaksanaan Siklus Kegiatan

Documents
PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI … · Mengatur jadwal penyelenggaraan seluruh kegiatan praktikum ... post test, aktivitas praktikum di laboratorium, laporan hasil praktikum

PEDOMAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI … · Mengatur jadwal penyelenggaraan seluruh kegiatan praktikum ... post test, aktivitas praktikum di laboratorium, laporan hasil praktikum

Documents
Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan rasio ... fileSkala Kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur persyaratan dan spesifikasi pelaksanaan pembangunan

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan rasio ... fileSkala Kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur persyaratan dan spesifikasi pelaksanaan pembangunan

Documents