jdih.lamandaukab.go.idjdih.lamandaukab.go.id/files/produkhukum/PERDA NOMOR 01 TAHUN 2012...jdih.lamandaukab.go.id

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah;

bahwa kebijakan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi

Izin Trayek perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi

Izin Trayek;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung

Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4318); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara


Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan

Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara


Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara


Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

14.

15.

16.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri

E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Pertauran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 48 Seri

D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas

Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Angkutan Jalan sesuai dengan Perundang- undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Kas Daerah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan

jadwal tetap maupun tidak berjadwal. 10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu

kesatuan jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

11. Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada trayek tetap dan teratur.

12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.

13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan Yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

15. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang

memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.

16. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi yang beratnya lebih dari 3.500 kg.

18. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam

rangka pemberian Izin kepada orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan

ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. 21. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah

pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek. 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peran tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang. 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda. 27. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah

Surat Keterangan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada

Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

retribusi daerah. 30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin angkutanuntuk

menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek

tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Kabupaten Lamandau. (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi (1) Izin Trayek

Tetap; (2) Izin Trayek Tidak Tetap; (3) Izin Insidentil.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah badan yang mendapat izin trayek. (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib

Retribusi, termasuk pemotong atau pemungut Retribusi Izin Trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan

pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayahKabupaten Lamandau.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

(2) Biaya penyelenggaran pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi : a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk

menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang diselenggarakan;

b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Stuktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatas

sebagai berikut :

NO

OBJEK RETRIBUSI

BESARNYA

RETRIBUSI (Rp.)

I. Izin Trayek Tetap (5 tahun sekali) : 1. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang 2. Mobil Bus terdiri dari :

a. Kapasitas 9 s/d 15 orang b. Kapasitas 15 s/d 25 orang

c. Kapasitas lebih dari 25 orang

250.000,00

325.000,00 350.000,00

375.000,00

3. Kartu Pengawasan (1 tahun sekali) 100.000,00 II. Izin Trayek Tidak Tetap (Izin Operasi)

a. Taksi b. Angkutan Sewa

c. Angkutan Pariwisata d. Angkutan Lingkungan

e. Kartu Pengawasan (1 tahun sekali)

200.000,00 250.000,00

300.000,00 200.000,00

100.000,00 III. Izin Insidentil/ Penyimpangan Trayek (sekali jalan

pulang pergi) :

a. Mobil Penumpang kapasitas s/d 8 orang b. Mobil Bus terdiri dari :

Kapasitas 9 s/d 15 orang



100.000,00

150.000,00 200.000,00

250.000,00

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3

(tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa berlaku Izin Trayek dan berlaku sebagai masa retribusi adalah sebagai berikut :

a. Izin Trayek Tetap adalah 5 (lima) tahun; b. Izin Trayek Tidak Tetap adalah 5 (lima) tahun;

c. Izin Insidentil adalah sekali perjalanan; d. Kartu Pengawasan adalah 1 (satu) tahun bersamaan dengan pendaftaran ulang

Izin Trayek setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 11

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang

dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan. (4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu

kalimasa retribusi. (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD ayau dokumen lain yang

dipersamakan. (3) Buapti atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan

pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.

(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan Pasal 16

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

(2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Keberatan Pasal 17

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat

menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diliar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.

(5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam pengangkutan khusus korban

bencana alam. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

dengan peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam pengangkutan khusus korban

bencana alam. (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika:

(3) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau (4) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

(5) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran tersebut. (6) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

(7) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah dihapuskedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dmaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRSASI Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PEMANFAATAN

Pasal 25

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan

yang berkaitan dengan Pelayanan administrasi kependudukan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan

melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, dalam pelaksanaannya dapat

bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidik para Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai wewenang : a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar

keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengantindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dandokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhentidan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud

pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi

daerah; i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka; b. Memasuki rumah tersangka;

c. memeriksa surat; d. memeriksa saksi; e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada penuntut

umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA Pasal 30

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin trayek angkutan yang telah diterbitkan tetap berlaku sesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Dan Izin Trayek

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 76 SERI C

PENJELASAN ATAS


TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Trayek merupakan salah satu

pungutan daerah dibidang retribusi daerah yang termasuk pada jenis retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin angkutan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek

tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Kabupaten Lamandau. Dimana Izin Trayek tersebut meliputi Izin Trayek Tetap, Izin Trayek Tidak

Tetap dan Izin Insidentil. Sedangkan Subyek Retribusi adalah badan yang mendapat izin trayek yang merupakan merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemotong atau pemungut Retribusi Izin Trayek.

II. PENJALASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1)


Cukup Jelas Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1)

Cukup Jelas


Pasal 9 Ayat (1)



Pasal 10 Cukup Jelas


Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13



Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas Pasal 14












Pasal 17 Ayat (1)

Cukup Jelas

















Pasal 21 Ayat (1)




Pasal 21 Ayat (1)




Pasal 22 Ayat (1)




























TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 65 SERI C


TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

DAN AKTA CATATAN SIPIL


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Jasa

Umum yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah;

bahwa kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi

daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan

Sipil;


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,



Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemabaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah ProvinsiDan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan

Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;


tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Perubahan Pertama Atas Pertauran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN

SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

6. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Lamandau yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten Lamandau dalam wilayah kerja Kecamatan.

9. Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Retribusi KTP adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya dokumen KTP oleh Instansi Pelaksana.

11. Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kutipan Akta Catatan Sipil.

12. Retribusi KK adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas

diterbitkannya Kartu keluarga. 13. Retribusi Surat Keterangan Kependudukan adalah pembayaran yang

dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Surat Keterangan Kependudukan.

14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.

15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

16. Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan.

18. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang diberi

wewenang untuk itu guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

19. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan dan/atau oprerasi yustisi.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian

biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh

Pemerintah Daerah, meliputi: 1. Kartu tanda penduduk;

2. Kartu keterangan bertempat tinggal; 3. Kartu identitas kerja;

4. Kartu Penduduk Sementara; 5. Kartu identitas penduduk musiman; 6. Kartu keluarga; dan

7. Akta Catatan Sipil yang meliputi : a. Akta Perkawinan;

b. Akta Perceraian; c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;

d. Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing; dan e. Akta Kematian.

Pasal 4

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan

pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.


Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis

pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.


Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO

OBJEK RETRIBUSI

TARIF

RETRIBUSI

(Rp)

1 2 3

1. Kartu tanda penduduk:

a. Penggantian biaya cetak KTP b. Penggantian biaya cetak KTP bagi Lanjut Usia

(umur 60 tahun keatas) c. Penggantian biaya cetak KTP bagi Penduduk

Miskin (Pemegang Kartu Miskin)

d. KTP bagi Orang Cacat e. Penggantian biaya cetak KTP bagi Orang Asing

f. KTP sementara

30.000 20.000

20.000

Gratis 200.000

25.000

2. Kartu keterangan bertempat tinggal 25.000

3. Kartu identitas kerja 25.000

4. Kartu identitas penduduk musiman 25.000

5. Surat Keterangan Pindah Penduduk 25.000

6. Kartu Keluarga:

a. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) b. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK)

bagi keluarga Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas)

c. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK)

bagi keluarga miskin (pemegang kartu miskin) d. Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga orang cacat

e. Penggantian biaya cetak KK bagi orang asing

30.000

20.000

20.000

Gratis 200.000

7. Akta Catatan Sipil:

a. Akta Perkawinan tepat waktu b. Akta Perkawinan tidak tepat waktu c. Akta Perkawinan bagi Orang asing

d. Akta Perceraian e. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak

f. Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing g. Akta Kematian

150.000 175.000

750.000 650.000

50.000 500.000

10.000

(2) Hal-hal lain berkaitan dengan pembuatan KTP akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(3) Perubahan 26ariff retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan 26ariff

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

(1) Masa retribusi masing-masing dokumen administrasi kependudukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah sebagai berikut: a. Masa retribusi KTP adalah selama jangka waktu 5 tahun;

b. Masa retribusi KK adalah untuk jangka waktu lamanya hingga ada perubahan;

c. KTP Orang asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP; d. KK Orang Asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP

atau sampai adanya perubahan;

e. Kutipan Akta masa berlakunya retribusi adalah selamanya atau sampai adanya pembatalan.

(2) Bagi penduduk yang telah berumur 60 tahun retribusi KTP setelah pembayaran berlakunya selamanya.

(3) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.


Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang

dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.

(4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa retribusi.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD ayau dokumen lain yang

dipersamakan. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang




Pasal 14

(1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan. (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya harus

disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling

lambat 1x24 jam. (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku. .

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan restribsui sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan kepada :

a. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yaitu penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, terlantar dan penduduk miskin;

b. Penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas;

c. Berdasarkan permintaan atas pertimbangan kondisi sosial atau peristiwa tertentu.

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga







Bagian Keempat Keberatan

Pasal 17

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat

menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.

(5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus

diberi keputusan oleh Bupati. (7) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau


Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X


(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian


(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung



(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 21



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah

daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dmaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRSASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan STRD.


Pasal 24

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan administrasi kependudukan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapapatan dan belanja daerah.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25


(2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui



BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII


(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Pengenaan denda terhadap pungutan retribusi akibat keterlambatan dalam pelaporan dipungut langsung bersamaan dalam pemberian pelayanan.

(2) Dalam hal kewenangan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi Bupati dapat melimpahkannya kepada kepala dinas selaku pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akte Catatan Sipil danPeraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan

Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Keluarga Dan Akte Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Kabupaten Lamandau.


BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2012 NOMOR 77 SERI C

PENJELASAN ATAS


TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian

hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan, keadaan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Adapun kewenangan tersebut diantaranya adalah memungut

retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana salah

satu pungutan tersebut adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, meliputi: Kartu tanda penduduk, Kartu keterangan

bertempat tinggal, Kartu identitas kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu identitas penduduk musiman, Kartu keluarga danAkta Catatan Sipil yang

meliputi : Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing dan Akta Kematian. Sedangkan Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah, dimana Subjek retribusi tersebut merupakan

Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)


Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

















Cukup Jelas



Pasal 16 Ayat (1)





















Ayat(7) Cukup Jelas

Pasal 21








Pasal 24 Ayat (1)






Pasal 27 Ayat (1)



Pasal 28 Ayat (1)



Pasal 29 Ayat (1)




TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

bahwa Retribusi Pelayanan Laboratarium Kesehatan Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang

menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Laboratarium

Kesehatan Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan; memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28


Pelayanan Laboratarium Kesehatan Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Laboratarium Kesehatan Daerah;


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209); Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan,

Veteran dan Perintis Kemerdekaan berserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor


Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Usaha

Bakti Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);


Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor


Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi

kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor

27);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 (Lembaan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).


dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.


6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. 7. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan

lainnya. 10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

11. Balai Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang meleksanakan

pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusiaatau bahan bukan berasal dari manusia

untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan

masyarakat. 12. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratoriun yang

melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.

13. Pemeriksaan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan, pengukuran,

penetapan dan pengujian di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, immunologi klinik dan atau bidang lain yang

berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosa penyakit, penyembuhan penyakit dan

pemulihan kesehatan. 14. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah peleyanan

kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang

berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan pemulihan

kesehatan. 15. Pemeriksaan Patologi Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi

pemeriksaan hematologi dan urinalisa dan kimia klinik. 16. Pemeriksaan Hematologi dan Urinalisa adalah pemeriksaan laboratorium

yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, sitokimia darah, analisa

hemoglobin darah, bank darah, hemolisa dan urinalisa. 17. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi

pemeriksaan protein and non protein nitrogen (NPN), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan aprotein, enzim, mikronutrien, monitoring kadar obat, gas

darah, keseimbangan asam basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta pemeriksaan lainnya.

18. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi

pemeriksaan bakteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksa lainnya terhadap kesehatan perorangan maupun yang berkaitan dengan

kesehatan masyarakat. 19. Pemeriksaan Imunoserologi adalah pemeriksaan laboratorium tentang

sistem pertahanan tubuh terhadap bekteri, mikoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksa lainnya.

20. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk

mengetahui kadar bahan-bahan obat, bahan adiktif dan doping, toksin, keracunan pestisida, zat organik lain, anorganik logam dan non logam serta

kelompok pemeriksa lainnya yang dapat menimbulkan dampak berbahaya pada manusia.

21. Pemeriksaan Kimia Kesehatan adalah pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, Kualitas udara, bahan tambahan makanan yang dilarang, hygine makanan, toksin, logam-logam, deteksi pencemaran pestisida dan

bahan berbahaya lainnya; 22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

23. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungat atas pelayanan pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.

24. Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati palayanan jasa umum.

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi. 26. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau prosentasi yang ditetapkan untuk

menghitung besarnya retribusi terhitung sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada perorangan

ataupun badan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 27. Penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas

pelayanan pemeriksaan laboratorium baik berupa barang atau jasa yang

diberikan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau instansi pemerintah lainnya.

28. Jasa Sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana dan fasilitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk didalamnya bahan laboratorium

baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium.

29. Jasa Teknis adalah perhitungan jasa imbalan yang dibayar pengguna jasa

terhadap pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan.

30. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang

terutang. 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah

Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi

berupa bunga dan atau denda. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada

retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 33. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap besar SKRD atau dokumen lainnyayang dipersamakan dan STRD

yang diajukan oleh wajib retribusi. 34. PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, selanjutnya disebut PT. ASKES

adalah Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah yang mendapat tugas/ kepercayaan sebagai penyelenggara utama di bidang asuransi kesehatan

dalam bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan yang disediakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi pelayanan Laboratorium kesehatan Daerah adalah pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium kesehatan Daerah yang sejenis

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi ada pelayanan Laboratarium yang dilakukan

oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Laboratorium Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah digolongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis

pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan

dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas

pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.


Pasal 8

(1) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di Labkesda dikenakan kepada masyarakat yang mendapat pelayanan pemeriksaan laboratarium.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan

sebagai berikut :

NO. JENIS PEMERIKSAAN TARIF (RP.)

I. KIMIA KESEHATAN

A. Kimia Lingkungan

1. Fisika

1. Bau

2. Jumlah zat padat terlarut (TDS) 20,000

3. Zat Padat Tersuspensi (TSS) 15,000

4. Kekeruhan 15,000

5. Rasa -

6. Suhu 5,000

7. Warna 5,000

8. Kejernihan -

2. Kimia

9. Alkalinitas 30,000

10. Alumunium 13,000

11. Amoniak 30,000

12. Arsen 235,000

13. Besi 20,000

14. BOD/DO/Oksigen terabsorbsi 90,000

15. Boron/Borax 57,500

16. Bromine 13,000

17. Cadmium 64,000

18. Calsium 45,000

19. Chlorida 30,000

20. Chlorine 12,000

21. Chromium (val 6) 225,000

22. COD 105,000

23. Flourida 32,000

24. Formaldehyde 55,000

25. Gold 60,000

26. Hydrazine 25,000

27. Hydrogen peroksida 110,000

28. Iodine 15,000

29. Kebasaan 15,000

30. Kesadahan (CaCO3) 11,000

31. Magnesium 100,000

32. Mangan 20,000

33. Methyl Yellow 20,000

34. Minyak lemak 40,000

35. Molybdenum 110,000

36. Nickel 20,000

37. Nitrat sbg N 35,000

38. Nitrit sbg N 11,000

39. Nitrogen total 125,000

40. Organic acid 40,000

41. Oxygen 55,000

42. Ozone 25,000

43. pH 15,000

44. Phenol 36,000

45. Phosfat 30,000

46. Phosfor 30,000

47. Potasium 110,000

48. Rhodamin B. 20,000

49. Selenium 50,000

50. Seng 55,000

51. Sianida 30,000

52. Silicate 40,000

53. Silver 60,000

54. Sisa Chlor 7,000

55. Sodium 115,000

56. Sulfat 25,000

57. Sulfide 20,000

58. Sulfite 30,000

59. Surfactan MBAS 122,000

60. Tembaga 100,000

61. Tin 100,000

B. Toksikologi

62. Amphetamine 25,000

63. Barbiturate 25,000

64. Benzodiazepin 25,000

65. Cannabionid 25,000

66. Cocain 25,000

67. Digitalis 25,000

68. Morfin 25,000

69. Methadone 25,000

70. Metamphetamine 25,000

II. MIKROBIOLOGI

71. BTA (Mycobacterium Tuberculose)

10,000

72. BTA (Mycobacterium Leprae) 10,000

73. Diplococcus gram negative 10,000

(Neisseria gonorrhoeae)

74. Plasmodium sp 10,000

75. Mikrofilaria 10,000

76. Parasit saluran pencernaan 10,000

(telur cacing, amuba, B. Coli)

77. Jamur Permukaan 7,000

78. Coliform (MPN) 65,000

79. E. Coli 25,000

80. Salmonella Spp 25,000

81. Shigella spp 25,000

82. Vibrio Cholera 25,000

83. Angka Kuman (TPC) 30,000

III. IMUNOLOGI

84. Tes Kehamilan 5,000

85. Golongan darah 10,000

86. Widal 20,000

87. VDRL 30,000

88. HbsAg 20,000

89. Anti HCV 20,000

90. DBD 95,000

91. Anti HIV 50,000

IV. PATOLOGI

a. Kimia Klinik

92. Albumin 8,000

93. Bilirubin (total, direk, indirek) 10,000

94. Glubulin 5,000

95. Phosphatase alkali 21,000

96. Protein total 8,000

97. SGOT 18,000

98. SGPT 18,000

99. Asam Urat 15,000

100. Kreatinin 10,000

101. Ureum 10,000

102. Kolesterol total 20,000

103. Kolesterol HDL 40,000

104. Kolesterol LDL 40,000

105. Trigliserida 18,000

106. Cholinesterase 12,500

107. Glukosa 10,000

b. Hematologi

108. Hematokrit 5,000

109. Lekosit (hitung jumlah) 5,000

110. Trombosit (hitung jumlah) 5,000

111. Hitung jenis Lekosit 5,000

112. Jumlah retikulosit 5,000

113. Laju Endap darah 5,000

114. Haemoglobin 5,000

115. Retraksi bekuan 5,000

Rumple leede :

116. Waktu perdarahan (BT) 7,500

117. Waktu Pembekuan (CT) 7,500

118. Darah rutin 15,000

119. Darah lengkap 20,000

c. Urinalisis

Makroskopis

120. Warna/Kejernihan -

121. BJ 5,000

122. pH 5,000

Mikroskopis

123. Sedimen 5,000

Urine Kimiawi

124. Benda Keton 5,000

125. Bilirubin 5,000

126. Darah Samar 5,000

127. Glukosa 5,000

128. Protein Semi Kuantatif 5,000

129. Reduksi 5,000

130. Urobilinogen 5,000

131. Protein Bence Jones 5,000

132. Protein Kuantitatif 5,000

133. Urine rutin 12,500

134. Urine lengkap 20,000

Tinja

135. Warna, lendir, darah 5,000

136. Konsistensi 5,000

137. darah samar 5,000

138. Lemak 5,000

139. Sisa Pencernaan 5,000

140. Telur cacing 5,000

141. Amuba 5,000

142. Tinja Lengkap 20,000

c. Analisa Sperma 30,000

Pasal 9

(1) Bagi Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Anggota Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Asuransi Kesehatan Sukarela sebagai peserta PT. ASKES masing-masing beserta keluarganya

sebagai Peserta Asuransi Kesehatan yang memerlukan pelayanan pemerikassan laboratorium kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PT. ASKES. (2) Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk

keluarga miskin pembiayaannya mengikuti ketentuan Pemerintah yang

berlaku. (3) Bagi Peserta PT. ASKES yang memerlukan jasa pelayanan/ pemeriksaan

laboratorium, kemudian besarnya tarif melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. ASKES, yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif

retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/ tagihan yang dibayar oleh PT. ASKES.

Pasal 10

(1) Tarif pelayanan laboratorium secara kolektif atas permintaan suatu Badan,

biaya pemeriksaan disesuaikan dengan tarif setiap parameter yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan ketentuan bila pelaksanaan kegiatan

pengambilan sampel diluar gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, biaya penyelenggaraan menjadi tanggungjawab Badan yang bersangkutan.

(2) Tarif pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat diberikan keringanan tarif untuk pelayanan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) yang

tidak tersedia anggarannya.

Pasal 11

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), ditinjau kembali paling

lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 12

(1) Masa retribusi adalah per pelayanan pengujian.

(2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.


Bagian Kesatu


(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang

dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),


Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Pasal 15


kalimasa retribusi. (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang




Pasal 16


(2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya harus

disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam.

(3) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 17






Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 18

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya. (5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan


Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus




Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan


BAB X


(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian


(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada




(7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 22



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh

jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun

tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah


pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24


melakukan penagihan sudah dihapuskedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah


Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 25


yang berkaitan dengan Pelayanan Laboratorium Kesehatan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan

melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapapatan dan belanja daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRSASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27


(2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28


Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi

terkait.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

PENYIDIKAN Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu atau yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi; g. Menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum malalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik

pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N



ARIFIN LP. UMBING



T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber

Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

bahwa kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan

dengan; memperhatikan potensi daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28


Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Hewan (Lembaran


1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan



Kabupaten Sukmara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran


Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor




13.

14.






Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri

D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI BUPATI

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalahLembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian,

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. 7. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas

Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau. 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

9. Hewan Ternak ialah Lembu, Kerbau, Kuda, kambing atau Domba, Babi dan Unggas.

10. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah pemotonganhewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudahdipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Rumah Potong Hewan ialah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Serta dipergunakan untuk memotong hewan.

12. Potong adalah serangkaian tindakan yang menghilangkan nyawa hewan ternak dengan caramenyembelih,menusuk dan atau dengan cara lain.

13. Daging adalah seluruh bagian dari hewan yang dipotong/ sembelih kecuali kulit, tanduk, kuku, tulang dengan tidak mengalami proses pengawetan.

14. Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang dilaksanakan karena mengalami kecelakaan dan terkena penyakit yang langsung bagi penularan hewan lainnya, kesehatan manusia dan benda lainnya.

15. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging, baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum hewan di sembelih mulai dari penyembelihan, penyelesian penyembelihan, pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya.

16. Juru periksa atau Keurmaster adalah petugas Dinas Pertanian, peternakan dan Perikanan yang ditunjuk untuk tugas pemeriksaan hewan potong/ sembelih dan pemeriksaan daging di bawah pengawasan dokter hewan yang

berwenang. 17. Tukang potong hewan/penyembelihan hewan adalah orang yang karena

keahliannya ditunjuk oleh kepala rumah potong hewan untuk melakukan penyembelihan hewan hidup dirumah potong hewan.

18. Jagal adalah orang memiliki surat ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemotongan hewan dan penjualan daging sebagai mata pencaharian.

19. Dokter hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Lamandau. 20. Pemeriksaan hewan potong/ sembelih adalah pemeriksaan terhadap hewan

potong/ sembelihan oleh juru periksa atau keurmaster sebelum hewan disembelih.

21. Pemeriksaan daging adalah pemeriksaan daging dari hewan potong/

sembelihan yang dilaksanakan oleh juru periksa atau keurmaster sebelum hewan disembelih.

22. Cap adalah alat/ tanda bukti yang berbentuk, berukuran tertentu memuat tulisan tanda dan warna khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan

pemeriksaan daging. 23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan

Daerah sebagaipembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

24. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatSSRD, adalah

bukti pembayaran atau penyetoran retribusiyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnyadisingkat SKRD, adalah

surat ketetapan retribusi yangmenentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yangterutang. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi ang terutang atau seharusnya tidak terutang. 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda. 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusidan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah dan retribusi daerah.

33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah danretribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olehPenyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangperpajakan daerah dan retribusi yang terjadi sertamenemukan

tersangkanya.

BAB II KETENTUAN TEMPAT PEMOTONGAN DAN PEMERIKSAAN HEWAN

Pasal 2

(1) Tempat pemotongan/penyembelihan hewan disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak jauh dari lokasi pasar dan/atau pusat perekonomian.

(2) Pengaturan tempat pemotongan/penyembelihan sebagaimana dimaksud ayat

(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya

olehjuru periksa dan/atau keurmaster.

(2) Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1), ternyata hewan tersebut menderitasakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, juru

periksa dan/atau keurmaster dapat atau harusmenolak hewan tersebut untuk tidak dipotong dan melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

(4) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Pemotongan/penyembelihan hewan dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapatmenujukkan kartu pemeriksaan kesehatan dari

pejabat yang berwenang. (2) juru periksa dan/atau keurmaster daging melakukan pemeriksaan daging dan

anggota anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong. (3) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi

tandastempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan

dimusnahkan olehjuru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tatacara Pemotongan/ penyembelihan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1),

diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemanfaatan dan/atau penggunaan jasa pemotongan hewan.

Pasal 6

Obyek Reribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: a. Penyewaan kandang; b. Jasa pemeriksaan antemortem dan postmortem; dan c. Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH.

Pasal 7

(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong RetribusiRumah Potong Hewan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Rumah potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas yang

diberikan, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untukmemperoleh keuntungan yang layak dengan

mempertimbangkan harga pasar.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaanfasilitasrumahpotonghewan

yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11

Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : NO JENIS PELAYANAN JENIS HEWAN POTONG TARIF

(Rp).

1 Pemotongan hewan/ ternak

a. Sapi, kerbau,kuda /ekor b. Babi/ekor c. Kambing,domba/ekor

d. Unggas/ekor

45.000 10.000 15.000

1.000

2. Pemeriksaan Kesehatan hewan

sebelum dipotong

a. Sapi, kerbau,kuda /ekor b. Babi/ekor

c. Kambing,domba/ekor d. Unggas/ekor

12.000 13.000

6.000 1.000

3. Penyewaan kandang penampungan

sementara

a. Sapi, kerbau,kuda /ekor b. Babi/ekor

c. Kambing,domba/ekor d. Unggas/ekor

2.000 3.000

2.000 1.000

4 Pemeriksaan

pemotongan di RPH milik pihak ketiga

a. Sapi, kerbau, kuda/ekor

b. Babi/ekor c. Kambing, domba/ekor d. Unggas/ ekor

10.000

11.000 6.000 1.000

5. Pemeriksaan Daging a. Sapi, Kerbau, Kuda

- 75-100 kg (1 sampel)

b. Babi - 75-100 kg (1 sampel)

c. Kambing

- 4-10 kg (1 sampel)

a. Unggas/sampel

10.000

11.000

7.000 1.000

Pasal 12

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 14

(1) Masa retribusi adalah setiap kegiatan pemotongan.

(2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagan Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 15


(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.

(4) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa retribusi.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15

(lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD ayau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan


Pasal 17




Bagian Ketiga








Pasal 19

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.




(4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya (5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus



Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX



permohonan pengembalian kepada Bupati.



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung







BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 23




jika : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



(2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah



Pasal 24


melakukan penagihan sudah dihapus kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah


Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRSASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 26

(1) Dilarang memotong hewan ditempat pemotongan/penyembelihan jika tidak

dengan seijin Juru Periksa atau Keurmaster. (2) Dilarang menjagal daging yang tidak dibubuhi cap oleh Juru Periksa atau

Keurmaster. (3) Daging yang mengandung penyakit yang berbahaya menurut hasil

pemeriksaan Juru Periksa atau Keurmaster yang ditunjuk, dilarang untuk

diedarkan dan/atau diperjual belikan maupun untuk dikonsumsi sendiri. (4) Dilarang menyemprot daging dengan air atau melapisi lemak dan lainnya

sehingga daging menjadi berubah.

(5) Setiap orang dilarang melaksanakan pekerjaan jagal sebelum memiliki ijin.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 27

(1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu. (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan


BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah ini berada pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dalam pelaksanaannya dapat

bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XV P E N Y I D I K A N

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenangkhusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana dibidang retribusidaerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenandengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidanaRetribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lain

berkenaandengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dandokumen–dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanakan tugas

penyidikan tindakpidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumenyang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan. (3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukandimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI


(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran;

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

lagi.

Pasal 32


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau.


BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING


PENJELASAN ATAS


TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Berdasarkan semangat Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerahbersumber dari pendapatan asli daerah yaitu salah satunya berupa penerimaan retribusi daerah. Hal

tersebutdiharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan daerah guna meningkatkan dan

memeratakan kesejahteraan masyrakat, dengandemikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dimaksud dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi produk hukum yang mengatur dibidang penerimaan khususnya retribusi daerah. Dalam hal penyempurnaan regulasi peraturan daerah tersebut maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka jelaslah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah memungut retribusi daerah yang tentunya terarah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyusunan peraturan daerah. Slah satu kewenangan tersebut adalah memungut retribusi Rumah Potong Hewan. Yang Obyek Reribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : - Penyewaan kandang; - Jasa pemeriksaan antemortem dan postmortem; dan - Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH. Sedangkan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan, dimana Subjek Retribusi tersebut) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)


Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1)




Pasal 4 Ayat (1)




Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 8

Cukup Jelas Pasal 9


Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)






Pasal 14 Ayat (1)



Cukup Jelas




Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas



















Pasal 21 Ayat (1)

Cukup Jelas


Pasal 22 Ayat (1)















Pasal 26 Ayat (1)









Pasal 29 Ayat (1)



Pasal 30 Ayat (1)







TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

bahwa kebijakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan

dengan; memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan



Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4318);

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran


Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran


5234); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran


3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan


Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;


tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);






Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Pertauran Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 39 Seri D).


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR.


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemrintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISHUBKOMINFO adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lamandau. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lamandau. 8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan

atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat

uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 9. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala

adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

10. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di

jalan. 11. Kendaraan bermotor dapat uji adalah kendaraan bermotor jenis diluar wajib

uji dan tidak termasuk dalam pengujian berkala kendaraan bermotor.

12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi kurang dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor,

mobil penumpang dan mobil bus. 16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan

bermotor untuk penumpang, dan kendaraan bermotor untuk barang dan penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang

khusus. 17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut

barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut

barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

19. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji.

20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang

berisi data dan legitimasi wajib pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang sudah lulus uji.

21. Plat Uji adalah tanda bukti lulus uji yang beris data : a. Kode wilayah;

b. Nomor uji kendaraan; dan c. Masa berlaku.

22. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, perelatan,

perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan

penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 23. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatau kendaraan yang

harus dipenuhi agar terjaminya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran uadara dan sebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.

24. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

25. Bak Muatan adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat barang yang dipasangkan pada landasan kendaraan bermotor.

26. Uji Ulang adalah pemeriksaan ulang kendaraan yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus uji;

27. Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib

uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

28. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggaraan pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit

penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan tersebut berdomisili.

29. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional

tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggaraan pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut

berdomisili.

30. Pengujian emisi kendaraan bermotor adalah pengujian emisi gas buang yang wajib dilaksanakan oleh kendaran bermotor.

31. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang

diperbolehkan menurut rancangannya. 32. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

teknis yang berada pada kendaraan. 33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

35. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor.

36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi. 37. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.

38. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang

retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut atas setiap pelaksanaan dan/atau pemberian pelayanan di bidang pengujian

kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor oleh Pemetrintah Daerah, yang meliputi : a. Mobil bus;

b. Mobil penumpang umum; c. Mobil barang;

d. Kendaraan khusus; e. Kereta gandengan;

f. Kereta tempelan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.


Pasal 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Umum. BAB IV

CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

(1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa pengujian. (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dihitung berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta evektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, dan biaya bunga pinjaman.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

(2) Besarnya tarif ditetapkan dengan pedoman kepada biaya pengujian sebagai berikut :

1.

Struktur dan besarnya tarif retribusi : a. Mobil Bus

1. Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah 2. Kapasitas tempat duduk 13 s/d 25 buah 3. Kapasitas tempat duduk diatas 26 buah

b. Mobil Barang 1. JBB s/d 3.500 kg

2. JBB 3.501 kg s/d 8.000 kg 3. JBB diatas 8.001 s/d 14.000 kg

4. JBB diatas 14.000 kg

Rp. 52.000,- Rp. 60.000,- Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-

Rp. 150.000,-

2.

3.

4.

c. Mobil Penumpang Umum 1. Roda 3 (tiga) 2. Roda 4 (empat)

d. Kereta gandengan atau tempelan e. Kendaraan Khusus

f. Kendaraan penumpang pribadi (hanya uji emisi) g. Kendaraan roda dua (hanya uji emisi)

Besarnya biaya administrasi sebagai berikut : a. Formulir Pendaftaran

b. Buku uji baru c. Buku uji hilang

d. Plat uji e. Tanda samping/stiker

f. Numpang uji keluar atau masuk dikenakan biaya sebesar uji berkala munurut JBB-nya.

Besarnya tarif retribusi Pengujian untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

a. Sepeda Motor b. Mobil Penumpang

c. Mobil Bus d. Mobil Barang e. Kereta Gandengan/Tempelan

f. Kendaraan Khusus g. Alat Berat

Besarnya tarif retribusi ulang ditetapkan sebagai

berikut : a. Mobil Bus b. Mobil Barang

c. Mobil Penumpang Umum d. Kereta Gandengan/Tempelan

e. Kendaraan Khusus

Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-

Rp. 75.000,- Rp. 80.000,-

Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-

Rp. 15.000,-

Rp. 85.000,- Rp. 100.000,-

Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-

Sebesar biaya uji berkala

Rp. 25.000,- Rp. 35.000,-

Rp. 45.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-

Rp. 60.000,- Rp. 150.000,-

Rp. 40.000,- Rp. 40.000,-

Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-

Rp. 50.000,-

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN Pasal 10

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar

dan lengkap serta ditandangani oleh wajib uji atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyamapaian SPORD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Untuk kendaraan bermotor wajib uji masa retribusi selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

(2) Untuk kendaraan wajib uji emisi masa retribusi selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan

besarnya retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi karcis, kupon, dan kartu berlangganan.

(3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu



(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),


Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 16


kalimasa retribusi.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD ayau dokumen lain yang

dipersamakan. (3) Buapti atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang




Pasal 17




Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 18







Pasal 19

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.




(4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu

keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya. (5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan


Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau



Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan


BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22


permohonan pengembalian kepada Bupati.



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui

dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada






BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan

retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain

untuk mengangsur. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain

diberikan kepada wajib retribusi dalam pengangkutan khusus korban bencana alam.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 22




jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



(2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud


Pasal 23


melakukan penagihan sudah dihapuskedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dmaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRSASI Pasal 24

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Kendaraan habis masa uji dan tidak diuji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi (denda) sesuai dengan jenis/tipe kendaraan yang

diperhitungkan setiap 1 (satu) bulan keterlambatan. (3) Kendaraan habis masa uji yang dengan sengaja mengubah dan atau

mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji maupun pada tanda

samping atau sticker serta pengecatan identitas lainnya dikenakan sanksi biaya tambah sebesar 5 (lima) kali biaya pengujian.


Pasal 25


yang berkaitan langsung dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan

melalui mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 26

(1) Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu. (2) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui


dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 27


Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII


(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Kabupaten Lamandau.



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU


PENJELASAN ATAS


TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Kabupaten. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan jaminan teknis bagi kendaraan bermotor

terhadap keselamatan orang dan/atau barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga

pengaturan tentang pengujian kendaraan bermotor sangat perlu dilakukan sehingga kendaraan bermotor dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik

jalan, untuk itu perlu peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pelayanan

Pengujian Kendaraan bermotor oleh Pemetrintah Daerah, yang meliputi: Mobil bus, Mobil penumpang umum, Mobil barang, Kendaraan khusus, Kereta

gandengan, Kereta tempelan. Sedangkan Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan

bermotor dari Pemerintah Daerah. Dimana Subjek Retribusi tersebut merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2


Pasal 4 Ayat (1)



Pasal 6 Ayat (1)




Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1)


Cukup Jelas Pasal 9

















Pasal 16 Ayat (1)




Pasal 17 Ayat (1)








Pasal 19 Ayat (1)















Cukup Jelas



Pasal 23 Ayat (1)
























Pasal 29 Ayat (1)







TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

mengingat

:

:

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.

4.

bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan

untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

bahwa kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan

Dan Perkotaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan perlu disesuaikan;


dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pajak

Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran


4740);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000


Nomor 3987); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4189); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang


Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);






13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas



Nomor 5145); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata

Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan


Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia



Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan

Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional

Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;



Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 seri D).


dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia. 4. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Lamandau.


7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lamandau.

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan

dan pertambangan. 15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah kabupaten/kota.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

19. Surat Pemberitahuan Objek Pajakyang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan

objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerahyang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang. 22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau

Surat Keputusan Keberatan. 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Daerah.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

30. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 3

(1) Objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti

hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan tol; c. kolam renang;

d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga;

g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. menara. (3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasionalyang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara

yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan. (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3

(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

(3) Besarnya NJOPsebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkandengan Peraturan Bupati.

(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1% (Nol koma satu persen)

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak.

BAB V

TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG Pasal 9

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2) Saat pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 10

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar

dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BupatiLamandau atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan

penyampaian SPOP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENETAPAN

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SPPT;

(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut: a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak disampaikan

dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah

pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitandan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur denganPeraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARANDAN PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD. (2) Pajak dilunasi paling lama6 (enam) bulan sejak diterimanyaSPPT

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), oleh Wajib Pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(4) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat

pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang

dibayar. (2) Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3) Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD, pajak

terutang dan sanksi administrasi tidak atau kurang dibayar diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

(4) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau

surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penagihan Pajak, Surat Paksa

dan Penyitaan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkanperaturan

perundang-undangan.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT;dan b. SKPD.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar

50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan

keberatan. (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan. (4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

(6) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau

Pengumuman Lelang; atau

b. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam

penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah hanya dapat

diajukan kepada Pengadilan Pajak.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD,SKPDB atau STPD yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDLB atau STPD yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMERIKSAAN Pasal 20

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menunjuk petugas pemeriksa yang

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan, memberikan, dan/atau meminjamkan dokumen, data atau informasi yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS Pasal 21

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenangmelakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan

buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku

tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XV


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau.



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN




ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMADAU

TAHUN 2012 NOMOR 81 SERI B

PENJELASAN ATAS


TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak

Daerah dari waktu ke waktu senantiasa perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan pajak Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal

penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Pajak Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sesuai ketentuan Pasal 95

ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek,

subjek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan. Di samping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan dipungut dengan menggunakan

sistem official assessmentdimana Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPPTatau SKPD.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, di samping berpedoman pada peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah, juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara


2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000,

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang

digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak

pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas. Huruf b

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak tersebut diusahakan untuk

melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan sosial, kesehatan,

pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;

Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit; Di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren;

Di bidang sosial, contoh: panti asuhan; D bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.

Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas. Huruf f


Cukup jelas.

Pasal 5 Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan: a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yangsejenis yang letaknya

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik

objek tersebut. c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual

suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.Untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan

NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4)


Cukup jelas.

Pasal 7

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKPsebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluhjutarupiah). Contoh: Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

Tanah seluas 800 m2dengan NJOP per m2 Rp 300.000,-; Bangunan seluas 400 m2 dengan NJOPper m2 Rp 350.000,-;

Besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp 300.000,- Rp 240.000.000,- 2. NJOP Bangunan: 400 x Rp 350.000,- Rp 140.000.000,- +

Total NJOP Bumi dan Bangunan Rp 380.000.000,- NJOPTKP Rp 10.000.000,-

3. Dasar pengenaan pajak (NJOP – NJOPTK Rp 370.000.000,- 4. Tarif pajak0,1%

5. PBB-P2 terutang: 0,1% x Rp 370.000.000,- Rp 370.000,-

Pasal 8


Ayat (1) Yang dimaksud dengan 1 (satu) tahun kalender adalah mulai dari 1 Januari

sampai dengan 31 Desember. Ayat (2)

Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek

pajak pada tanggal 1 Januari. Contoh:

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 2009 bangunannya terbakar, maka pajak yang

terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2009, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.

b. Objek Pajak pada tanggal 1 Januari 2009 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 25 Juli 2009 dilakukan pendataan,

ternyata di atas tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang

terutang untuk tahun 2009 tetap dikenakan berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2009, sedangkan terhadap bangunannya baru akan

dikenakan pada tahun 2010. Pasal 10


Ayat (2) Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak diberikan SPOP untuk diisi dan

dikembalikan kepada Bupati Lamandau atau Pejabat yang ditunjuk.Wajib

Pajak yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau Wajib Pajak menerima SPOP, maka

Wajib Pajak wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Bupati Lamandau atau Pejabat yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah:

Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat

merugikan Daerah maupun Wajib Pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga

perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.


Pasal 11

Ayat (1) SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak, SPPT

dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang sebelumnya telah ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.



Pasal 12



Ayat (2) Contoh :

SPPT tahun pajak 2012 diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 2 Maret 2012

dengan pajak yang terutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jatuh tempo ditetapkan 6 bulan setelah SPPT diterima. Oleh Wajib Pajak baru dibayar

pada tanggal 5 Oktober2012, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran selama 2 bulan.

Terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua

persen) per bulan,yakni : 2% x 2 bulan x Rp.100.000,- = Rp. 4000,- Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 5Oktober2012 adalah :

Pokok pajak + sanksi administratif = Rp. 100.000,- + Rp. 4000,- = Rp.

104.000,-

Apabila Wajib Pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10 November2012, maka terjadi keterlambatan selama 3 bulan.

Terhadap WajibPajak tersebut dikenakan sanksiadministratif sebesar 2% (dua

persen) per bulan, yakni: 2% x 3 bulan x Rp 100.000,- = Rp. 6000,- Pajak terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 November 2012 adalah

:Pokok pajak + sanksi administratif =Rp. 100.000,- + Rp. 6000,- = Rp.

106.000,-. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)


Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak SPPT, SKPD, atau STPD diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun

dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali. Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut di atas tidak dapat

diberlakukan kepada Wajib Pajak apabila melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.


Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (5)





Ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan

yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara

fiskus dengan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun

berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut

harus dibetulkan. Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan "kekhilafan Wajib Pajak" adalah keadaan Wajib

Pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dan berlandaskan

unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,

SKPDLB, atau STPD yang tidak benar. Misalnya, Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal

(memasukkan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.


Pasal 19 Ayat (1)

Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus

mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. Nomor Objek Pajak (NOP);

b. tahun pajak; c. besarnya kelebihan pajak;

d. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; e. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui

kebenaran atas permohonan tersebut.




Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Bupati Lamandau atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor(Pemeriksaan Kantor) atau di tempat

"Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup

pemeriksaannya,baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPOP.

Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas untuk melaksanakan

kegiatan, guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya. Ayat (2)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan

baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban

memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau

ruangan yang merupakan tempatpenyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kebenaran data SPOP.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain dokumen, data ataupun informasi lainnya, Wajib Pajak harus memberikan keterangan

lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan. Ayat (3)


Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak

yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain: a. laporan keuangan dan hal-hal lain yang dilaporkan oleh WajibPajak;

b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan; c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yangbersifat

rahasia;

d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan tenaga ahli, antara lain, ahli bahasa, akuntan, dan

pengacara yang ditunjuk oleh Bupati Lamandau untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (3) Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan

informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah.

Identitas Wajib Pajak meliputi: 1. Nama Wajib Pajak;

2. Nomor Objek Pajak (NOP); 3. Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak;

4. Alamat kegiatan usaha; 5. Jenis kegiatan usaha Wajib Pajak.

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi: 1. penerimaan pajak secara global;

2. penerimaan pajak per jenis pajak;

3. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

4. register permohonan Wajib Pajak; 5. tunggakan pajak secara global.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah

Kabupaten lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh

Bupati.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau

tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tertulis dilakukan

secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati Lamandau. Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara

pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Bupati memberikan izin pembebasan atas

kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua

sidang. Ayat (6)

Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata

tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah

dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan. Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 70 SERI B

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 05A TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

: a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3),

Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tanggal 04 Oktober 2010 Nomor 57 seri C, perlu

menetapkan peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor



1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung


Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang beberpa kali terakhir

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);




Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran


Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah

Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4761);


Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 57 Seri C).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku

7. Lembaga Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah untuk mengelola parkir di Kabupaten Lamandau. 8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

tehnik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

10. Parkir, adalah menetapkan kendaraan pada suatu tempat tertentu. 11. Tempat Parkir, adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

sebagai tempat parkir. 12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 13. Retribusi Parkir dijalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi

adalah Pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

15. Surat Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk

melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan

kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan oleh

Bupati.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang digunakan untuk parkir.

BAB IV

BESARNYA TARIF Pasal 5

Atas pemberian jasa tempat parkir oleh pelayan jasa parkir dikenakan tarif

retribusi sebagai berikut : 1. Sepeda Motor, sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

2. Mobil Penumpang, sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); 3. Mobil Bus, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

4. Mobil Barang, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah); 5. Kendaraan Khusus, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 6

(1) Pemungutan retribusi parkir dapat diborongkan.

(2) Tata cara borongan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah dengan cara penerbitan Surat Perjanjian Kerja antara Dinas Perhubungan, Komunikasi

Dan Informatika dengan Pihak badan usaha atau pemborong parker. (3) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir

yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi. (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau karcis. Dalam hal

ini apabila tidak diborongkan maka karcis disediakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah. (5) Khusus bentuk dan isi karcis sebagaimana terlampir.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana Pasal 5 ayat (1), harus dilunasi sekaligus

dimuka atau 50 % (Lima Puluh Persen) dari jumlah retribusi diborongkan. (2) Pembayaran atas retribusi yang tidak diborongkan disetorkan oleh pemungut

ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

yang sudah ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam. (3) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika harus

membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan hasil penerimaan retribusi kepada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN Pasal 8

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

a. Mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir; b. Melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu

lintas; c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;

d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;

e. Menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;

f. Memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang.

Pasal 9

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk menarik retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 10

Pengelola atau Badan usaha penyelenggara dilarang : a. Memindahtangankan izin pengelolaan yang masih berlaku dengan cara dan

bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah; b. Menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

BAB VIII PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN

Pasal 11

(1) Setiap kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir

harus diberikan santunan. (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagai berikut :

a. Untuk kehilangan kendaraan yang diparkir, setinggi-tingginya 5.000 (Lima Ribu) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar;

b. Untuk kehilangan kelengkapan kendaraan, setinggi-tingginya 50 % (Lima Puluh Persen) dari nilai kelengkapan kendaraan yang hilang.

(3) Untuk memperoleh santunan sebagaimana maksud pada ayat (1), pemilik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola usaha perparkiran dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; b. Tanda Bukti Parkir;

c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menunjukkan yang asli kepada

pengelola parkir; d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(4) Dalam hal pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah permohonan

santunan ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Lembaga Teknis. (5) Pengelolaan parkir oleh perorangan atau badan permohonan santunan

ditujukan kepada pengelola secara langsung dengan tembusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Tata cara pencairan dana santunan bagi pemilik kendaraan dan atau

kelengkapannya yang hilang ditempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Lembaga Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3);

b. Lembaga Teknis menerima dan mengagendakan surat permohonan; c. Lembaga Teknis melakukan koordinasi/rapat dengan Tim untuk melakukan

pemeriksaan berkas-berkas dan menentukan besarnya santunan; d. Lembaga Teknis melaporkan hasil koordinasi/rapat dan meminta persetujuan

mengenai besarnya santunan kepada Kepala Daerah; e. Lembaga Teknis menyerahkan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau

kelengkapannya yang hilang disertai dengan berita acara;

f. Penerima santunan menandatangani tanda bukti penerimaan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

Bentuk, ukuran dan warna karcis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.


pada tanggal 21 Januari 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada Tanggal 21 Januari 2011


ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 164

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor

Tanggal Tentang

:

: :

08 Tahun 2011

22 Januari 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor

Tanggal Tentang

:

: :

08 Tahun 2011



BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR UMUM

DI KABUPATEN LAMANDAU 1. Bentuk karcis : persegi panjang 2. Ukuran : 5 cm X 12 cm 3. Warna

- Dasar : putih - Tulisan : hitam

4. Contoh karcis Parkir Umum

a. Kendaraan Sepeda Motor :

PEMERINTAH KABUPATEN

LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Sepeda Motor

(Perda Nomor 04 Tahun 2010)

Berlaku untuk satu kali parkir

Nomor Seri :

Rupiah : Rp. 1.000,-


LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Sepeda Motor



Nomor Seri :


b. Kendaraan Mobil Penumpang :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Mobil Penumpang



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Mobil Penumpang



Nomor Seri :


c. Kendaraan Mobil Bus :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Mobil Bus



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Mobil Bus



Nomor Seri :


d. Kendaraan Mobil Barang :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Mobil Barang



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Mobil Barang



Nomor Seri :


e. Kendaraan Khusus :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Kendaraan Khusus

(Perda Nomor 04Tahun 2010)


Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR UMUM

Kendaraan Khusus



Nomor Seri :


BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor

Tanggal Tentang

:

: :

08 Tahun 2011



KAWASAN DAN LOKASI PARKIR UMUM

DI KABUPATEN LAMANDAU

No. KAWASAN LOKASI

1 Jl. Cempaka Depan Pasar tradisional Bulik

2 Jl. Niaga Depan Pasar Ikan Bulik

3 Jl. JC. Rangkap Depan Kantor Post + Warung makan Barokah

4 Jalan Gst.M.Yusuf & Jalan Melati

Komplek Pasar Trans Lokal

5 Jl. JC. Rangkap Kawasan Pertokoan RT. 05 & 06

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 06A TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 56 seri C, perlu menetapkan peraturan

pelaksanaannya;






Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;


Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang beberpa kali terakhir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik





Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6.

7.

8.

9.

10.







Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);


Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun

2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 56 Seri C).


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL.


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Kesatuan Masyarakat yang mempunyai batas daerah hukum yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.





7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan

dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap

serta bentuk Badan Usaha lainnya. 9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. 10. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah

pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya

dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta yang dikelola oleh pihak swasta tidak termasuk pelayanan peron.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat parkir khusus.

13. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD

adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang


BAB II

PENGELOLA DAN PELAKSANA Pasal 2

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah sebagai Pengelola retribusi dan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungutan retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Lokasi pemungutan retribusi ditetapkan sebagai berikut : b. Terminal Garantung; c. Terminal Pembantu;

d. Dan tempat lain yang akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

(1) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah Kota Nanga Bulik menuju keluar Kota wajib masuk Terminal Garantung.

(2) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah daerah Kecamatan Menthobi Raya, Bulik Timur, Lamandau dan Belantikan

Raya yang menuju keluar daerah Kabupaten Lamandau wajib masuk Terminal Pembantu.

(3) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah daerah Kecamatan Menthobi Raya, Bulik Timur, Lamandau dan Belantikan Raya yang menuju Kota Nanga Bulik wajib masuk Terminal Garantung.

(4) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang beroperasi dari arah daerah Kecamatan Bulik, Batang Kawa dan Delang yang menuju Kota Nanga

Bulik wajib masuk Terminal Garantung. (5) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya melalui

Terminal Garantung wajib masuk Terminal Garantung. (6) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya melalui

Terminal Pembantu wajib masuk Terminal Pembantu.

(7) Bagi kendaraan bus/mobil penumpang umum yang ijin trayeknya dari arah daerah Kecamatan Menthobi Raya, Bulik Timur, Lamandau dan Belantikan

Raya menuju Kota Nanga Bulik wajib masuk Terminal Garantung.

BAB IV

BESARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan

dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagaimana berikut:

No Jenis

Retribusi Satuan Tarif Masa Berlaku

1

Jasa Parkir

Kendaraan

di Terminal

Jenis Kendaraan :

a. Angkutan Dalam Kota :

- Otolet

- Bus Kecil

- Bus Kota

- Sepeda Motor

b. Angkutan Antar Kota :

- Bus kecil

- Bus sedang Bus besar

Rp. 2.000,-/ Kendaraan




Rp. 5.000-,/ Kendaraan



Per sekali parkir

2

Pemakaian

Fasilitas

Tempat

Usaha

- Ruko ukuran 3x5 meter

- Toko ukuran 4x5 meter

- Kios ukuran 3x4 meter

- Los ukuran 3x4 meter

Rp. 75.000,-/ Bulan

Rp. 45.000,-/ Bulan

Rp. 40.000,-/ Bulan

Rp. 45.000,-/ Bulan

1 Bulan

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN Pasal 5

Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi dalam melaksanakan Pasal 3,

adalah sebagai berikut : a. Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dan dipungut

pada saat kendaraan masuk terminal yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;

b. Petugas pemungut retribusi di terminal menyetorkan kepada Bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang sudah

ditunjuk oleh Bupati untuk di setorkan ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah;

c. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 4, untuk pengoperasian, pemeliharaan dan ketertiban terminal proses adminstrasinya dilakukan

pelaksanaannya oleh pejabat pada bidang yang sesuai tugasnya, sedangkan pemungutan dan pelayanan retribusi terminal dilaksanakan oleh Kepala Unit

Pelaksana Teknis (UPT) terminal. Dalam hal Unit Pelaksana Teknis (UPT) terminal belum terbentuk, maka pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala

Seksi yang membidanginya.

Pasal 7

Hasil pengelolaan dan pemungutan retribusi terminal dimaksud Pasal 5,

disetorkan oleh petugas penerima dan pemungut retribusi terminal kepada Pemegang Kas/Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika dalam waktu 1 x 24 Jam dengan menyertakan bukti pemungutan

retribusi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan maksud Pasal 6, maka Pemegang Kas/Bendahara

Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan langsung ke Kas Daerah

dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 9

Pemegang Kas/Bendahara Penerima harus menyampaikan rekapitulasi jenis

penerimaan retribusi dan hasil pengelolaan terminal kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dan diketahui oleh

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Januari 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 162A


Tanggal Tentang

:

: :

06A Tahun 2011


DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor

Tanggal Tentang

:

: :

06A Tahun 2011


DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN LAMANDAU

1. Bentuk karcis : persegi panjang 2. Ukuran : 5 cm X 12 cm 3. Warna


5. Contoh karcis Retribusi Terminal untuk Angkutan Dalam Kota



LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Sepeda Motor



Nomor Seri :



LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Sepeda Motor



Nomor Seri :


b. Kendaraan Mobil Penumpang/Bus Kecil:


LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Mobil Penumpang / Bus Kecil



Nomor Seri :



LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Mobil Penumpang / Bus Kecil



Nomor Seri :


c. Kendaraan Bus Kota:


LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Kota



Nomor Seri :



LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Kota



Nomor Seri :


6. Contoh karcis Retribusi Terminal untuk Angkutan Antar Kota

a. Kendaraan Bus Kecil :


LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Kecil



Nomor Seri :



LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Kecil



Nomor Seri :


b. Kendaraan Bus Sedang :


LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Sedang



Nomor Seri :



LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Sedang



Nomor Seri :


c. Kendaraan Bus Besar


LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Besar



Nomor Seri :

Rupiah : Rp. 10.000,-


LAMANDAU

PARKIR TERMINAL

Bus Besar



Nomor Seri :

Rupiah : Rp. 10.000,-

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2011

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2),

Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yag

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 55 seri C, perlu menetapkan peraturan

pelaksanaannya;


Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,


Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;



4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang beberpa kali terakhir


Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.







Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran


Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah

Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 55 Seri C).

.



PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.





6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

7. Lembaga Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah untuk mengelola parkir di Kabupaten Lamandau. 8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

tehnik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

10. Parkir, adalah menetapkan kendaraan pada suatu tempat tertentu. 11. Tempat Parkir, adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

sebagai tempat parkir. 12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 13. Retribusi Parkir dijalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi

adalah Pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

15. Surat Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk

melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan

perundang-undangan Retribusi Daerah. 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.



18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang


BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan retribusi tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang digunakan untuk parkir.

BAB IV

BESARNYA TARIF Pasal 5

Atas pemberian jasa tempat parkir oleh pelayan jasa parkir dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

1. Sepeda Motor, sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); 2. Mobil Penumpang, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

3. Mobil Bus, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah); 4. Mobil Barang, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah); 5. Kendaraan Khusus, sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 6

(1) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir

yang dilaksanakan oleh pengelola tempat parkir khusus.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis. Dalam hal pengelolaan parkir karcis disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Kekayaan Dan Aset Daerah. (3) Khusus bentuk dan isi karcis sebagaimana terlampir.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

(1) Pembayaran atas retribusi yang dikelola oleh pihak Pemerintah disetorkan oleh pemungut ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Informatika yang sudah ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam. (2) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika harus

membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas

Daerah dan menyampaikan hasil penerimaan retribusi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau

dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 8

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk : a. Mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;

b. Melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;

c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;

d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah apabila pengelola parkir

tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir; e. Menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah

ditetapkan; f. Memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya

yang hilang.

Pasal 9

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk menarik retribusi

parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 10

Pengelola atau penyelenggara dilarang :

a. Memindahtangankan pengelolaan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Bupati;

b. Menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN Pasal 11

(1) Setiap kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir

harus diberikan santunan. (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai

berikut :

a. Untuk kehilangan kendaraan yang diparkir, setinggi-tingginya 2.500 ( Dua Ribu Lima Ratus ) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar;

b. Untuk kehilangan kelengkapan kendaraan, setinggi-tingginya 30 % (Tiga Puluh Persen) dari nilai kelengkapan kendaraan yang hilang.

(3) Untuk memperoleh santunan sebagaimana maksud pada ayat (1), pemilik

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola usaha

perparkiran dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; b. Tanda Bukti Parkir; c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menunjukkan yang asli kepada pengelola parkir;

d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). (4) Dalam hal pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah permohonan santunan

ditujukan kepada Bupati melalui Lembaga Teknis. (5) Pengelolaan parkir oleh perorangan atau badan permohonan santunan

ditujukan kepada pengelola secara langsung dengan tembusan Bupati.

Pasal 12

Tata cara pencairan dana santunan bagi pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah

Daerah adalah sebagai berikut : a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati

melalui Lembaga Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3);

b. Lembaga Teknis menerima dan mengagendakan surat permohonan;

c. Lembaga Teknis melakukan koordinasi/rapat dengan Tim untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan menentukan besarnya santunan;

d. Lembaga Teknis melaporkan hasil koordinasi/rapat dan meminta persetujuan mengenai besarnya santunan kepada Bupati;

e. Lembaga Teknis menyerahkan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang disertai dengan berita acara;

f. Penerima santunan menandatangani tanda bukti penerimaan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13

Bentuk, ukuran dan warna karcis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 Januari 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING



Tanggal Tentang

:

: :

08 Tahun 2011



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor

Tanggal Tentang

:

: :

08 Tahun 2011



BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR KHUSUS


1. Bentuk karcis : persegi panjang

2. Ukuran : 5 cm X 12 cm

3. Warna


2. Contoh karcis Tempat Parkir Khusus



LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Sepeda Motor



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Sepeda Motor



Nomor Seri :


b. Kendaraan Mobil Penumpang :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Mobil Penumpang



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Mobil Penumpang



Nomor Seri :


c. Kendaraan Mobil Bus :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Mobil Bus



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Mobil Bus



Nomor Seri :


d. Kendaraan Mobil Barang :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Mobil Barang



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Mobil Barang



Nomor Seri :


e. Kendaraan Khusus :


LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Kendaraan Khusus



Nomor Seri :



LAMANDAU

BUKTI PARKIR KHUSUS

Kendaraan Khusus



Nomor Seri :


BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMANDAU Nomor

Tanggal Tentang

:

: :

08 Tahun 2011



KAWASAN DAN LOKASI PARKIR KHUSUS


No. KAWASAN LOKASI

1 Jl. TranS Kalimantan RSUD Kabupaten Lamandau

2 Jl. Batu Batanggui Depan Bank Rakyat Indonesia unit Nanga Bulik

3 Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Depan Bank Pembangunan Kalteng Cab. Nanga Bulik

4 Jl. Cilik Riwut Depan Puskesmas Bulik

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN


TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan

kemandirian daerah guna meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat;


huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pemungutan pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


13.

14.

15.

16.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BEA Perolehan Hak

Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;


2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Nomor 46,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 46 Seri D,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut DPPKAD.

6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat

perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit,

pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak

tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang. 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak;

11. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan

baru, atau NJOP pengganti. 13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

14. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/

atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 15. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

16. Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli dari

penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.

17. Tukar menukar adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya

orang atau badan tersebut memberikan tanah dan/atau bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagi pengganti tanah dan atau bangunan yang diterimanya.

18. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat

pemberi hibah masih hidup. 19. Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai

pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemeberi hibah wasiat meninggal dunia.

20. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan/atau bangunan) yang berlaku setelah pewaris

meninggal dunia.

21. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada

Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

22. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

kepada sesama pemegang hak bersama. 23. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang oleh Pejabat

Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

24. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu

tanah dan bangunan kepada pihak yang yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut.

25. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

26. Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan

usaha yang bergabung tersebut. 27. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan

usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan

mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

28. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/ atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada

penerima hadiah. 29. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak

baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang

berasal dari pelepasan hak. 30. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas

tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

32. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh

perundang-undangan yang berlaku. 33. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

34. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam

perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun

meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

36. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara

lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian

dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/ atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban


39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang

sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau

harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

42. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak

yang terutang atau seharusnya dibayar. 47. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

48. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak; 50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 51. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data

dalam SSPD dengan data yang ada pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

52. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan

data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan. 53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

54. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemindahan hak karena : 1. jual beli; 2. tukar menukar;

3. hibah; 4. hibah wasiat;

5. waris; 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau 13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena : 1. kelanjutan pelepasan hak; atau 2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. hak milik;

b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan;

d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

Pasal 4

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh : a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum

lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 5

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi

atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 6

Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF

DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah

NPOP.

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 8

(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

(2) Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 9

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima per

seratus).

Pasal 10

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah

dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

SAAT TERUTANGNYA PAJAK Pasal 11

(1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

ditetapkan untuk:

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandantangani akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandangani akta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke instansi di bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak

tanggal dibuat dan ditandatangani akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat

dan ditandatangani akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandantani akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan

o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penandatanganan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n adalah penandatanganan akta oleh para pihak sebelum akta ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran

pajak.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SSPD. (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh

wajib pajak. (3) SSPD wajib disampaikan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (4) SSPD sebagimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk melakukan

pembayaran/penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

terutang dan sekaligus berfungsi sebagai SPTPD. (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang wajib dibayar

oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan menggunakan SSPD sebagaimana pada ayat (1).

(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu : a. Lembar Ke-1: untuk Wajib Pajak;

b. Lembar ke-2: untuk PPAT/Notaris; c. Lembar ke-3 : untuk Kepala Kantor Lelang/Kantor Pertanahan;

d. Lembar ke-4 & 6: untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

e. Lembar ke-5 : untuk Bank Tempat Pembayaran BPHTB.

Pasal 13

(1) Formulir SSPD disediakan di PPAT/Notaris, Kantor Lelang, Kantor

Pertanahan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh

SSPD lembar ke-1, SSPD lembar ke-2, SSPD ke-3,SSPD ke-4 dan SSPD

lembar ke-6. (3) SSPD lembar ke-2 disampaikan oleh wajib Pajak kepada PPAT/Notaris;

(4) SSPD lembar ke-3 disampaikan oleh wajib Pajak kepada/Kepala Kantor Lelang/Kantor Pertanahan.

(5) SSPD lembar ke-4 dan ke-6 disampaikan oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau guna penelitian SSPD.

(6) SSPD lembar ke-5 disimpan tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai arsip.

Pasal 14

(1) Dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan

nihil. (2) SSPD nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup diketahui oleh PPAT/

Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Pertanahan. (3) SSPD nihil Lembar ke-4 dan ke-6 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada

Bupati atau Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

penelitian SSPD.

Pasal 15

Penyampaian SSPD kepada Bupati atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Pasal 16

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati

atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan : a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat

teguran; atau 3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18

(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih

dengan surat paksa. (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas suatu : a. SKPDKB;

b. SKPDKBT; c. SKPDLB; dan

d. SKPDN. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasannya. (4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan

sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti

penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

(1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana maksud ayat (1), keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang

terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan

Bupati serta pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan

ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib

pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi

dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus

perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

BAB VII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK Pasal 23


Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal : a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak

yaitu : 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program

pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;

2. Wajib Pajak Badan yang mempunyai hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secar fisik lebih dari 20

(dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Lamandau;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana

(RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;

4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang

mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu :

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga

Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;

4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau

Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan

penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau

sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;

6. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka

pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS. c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau

pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi

pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar

perhitungan setelah mendapat pengurangan. (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas wajib mengajukan

permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam jangka waktu secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai

alasan yang jelas kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 25

(1) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat

permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlampaui

dan Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung jangka waktu dimaksud berakhir.

(4) Bentuk surat keputusan pengurangan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan

Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK

Pasal 26

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan

atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;

c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya. (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh

Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB,

atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkannya, maka Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah harus menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan. (4) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 27


Daerah karena jabatan dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (2) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,

dan Penghapusan Sanksi Administratif kepada wajib pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/ NOTARIS DAN

INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DAN PERTANAHAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala instansi yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati atau Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penelitian Pasal 29


Daerah melakukan penelitian SSPD yang telah dibayar yang disampaikan

oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD. (2) Dalam hal SSPD Nihil, penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan setelah SSPD ditandatangani oleh PPAT/Notaris/Pejabat Kantor

Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(3) Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan apabila tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya,

tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan; (4) Penyampaian SSPD oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk penelitian SSPD

dilakukan dengan menggunakan formulir penyampaian SSPD sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

(1) Bupati atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah menerima penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menindaklanjuti dengan :

a. mencocokkan Nomor Obyek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Mencocokkan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi pada basis data PBB;

c. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif, pengenaan atas

objek tertentu, besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

harus dibayar; d. Meneliti kebenaran penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan yang telah dibayar, termasuk besarnya pengurangan yang

dihitung sendiri. (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi

perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian hak pengelolaan.

Pasal 31

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dapat dilanjutkan

dengan Penelitian Lapangan SSPD apabila diperlukan. (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD dan/atau Penelitian Lapangan SSPD ternyata Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang telah

dibayar oleh Wajib Pajak lebih kecil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya dibayar, maka Wajib Pajak diminta untuk

melunasi kekurangan tersebut. (4) SSPD atau bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk

stempel sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, masih dapat diterbitkan :

a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutang kurang

dibayar; b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

setelah diterbitkan SKPDKB; dan c. STPD apabila pajak yang terutang tidak dibayar, atau Wajib Pajak dikenakan

sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 33


Daerah berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga

nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKDLB, dan SKPDN. (4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang

dilaporkan dengan basis data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 34

(1) Atas kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan, Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah. (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi apabila :

a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau

b. dilakukan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

tidak seharusnya terutang. (3) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan dianggap dikabulkan

dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan

Bangunan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan.

Pasal 35

(1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyedian Dana (SP2D) atas kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(2) SP2D Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada

tahun anggaran berjalan.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan

Bupati ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XII


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.


pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Oktober 2011


ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2011 NOMOR 170


TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

BAB III PENGATURAN PAJAK HOTEL PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan

kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.


Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik




Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18,


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak


Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran


3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik



Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran


4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,



Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan


Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5179);


(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11

Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : PERTURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

BAB III PENGATURAN PAJAK HOTEL PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. 3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah Kabupaten Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut DPPKAD.

5. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat




kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 7. Pajak Hotel yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah Pajak Daerah atas

pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 8. Hotel adalah Fasilitas penyediaan jasa penginapan/ peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos/barak dengan jumlah kamar lebih dari 3

(tiga).

9. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sediri atau untuk dan atas nama pihak

lain yang menjadi tanggungannya. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.



12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah. 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah. 15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti


menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang. 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda. 20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan

dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.


22. Tarif Pajak adalah Harga atau Daftar dari Harga Pajak yang tetap.

BAB II MASA PAJAK DAERAH

Pasal 2

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,

yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;

BAB III TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir SPTPD; (2) Petugas Pada Dinas Meneliti dan Memverifikasi SPTPD sebagaimana

dimaksud ayat (1) kemudian mencatat dalam kartu data; (3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti telah terdaftar sebagai

wajib pajak; (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Hotel.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN,PENYETORAN,

TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK Pasal 4

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Besarnya pokok Pajak Hotel yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

(3) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas/loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang

ditetapkan dengan menggunakan SSPD; (4) Kepala Dinas atas permohonanan wajib pajak dapat memberikan

persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikarenakan : a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak;

b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menundap pembayaran

sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo

masa pajak dengan dilampiri: a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Fotokopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang

menunjukkan kesulitan likuiditas wajib pajak; c. Dokumen pendukung lainnya.

(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4),

dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya

permohonan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

KETETAPAN PAJAK. Pasal 5

(1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahan waib pajak ; dan/ atau b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN

atau STPD, yang tidak benar. (2) Permohonan wajib Pajak sebagaimanan dimaksud ayat (1) diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas PPKAD; (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud

dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas wajib pajak;

b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa sanksi adminitrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan

wajib pajak; c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan Pajak Hotel tidak

dapat dipertimbangkan dalam hal wajib pajak pernah mengajukan

keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dan/ atau; d. Dokumen pendukung lainnya.

(4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana ayat (1) huruf b, permohonan

dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar; c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Hotel tidak

dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan/atau;

d. Dokumen pendukung lainnya. (5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB SKPDKBT,

SKPDLB,SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,

permohonan dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan /atau

c. Dokumen pendukung lainnya. (6) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan

berdasarkan hasil penelitian data/dekumen dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(7) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan

dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 6

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan

sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak

d. Alasan yang jelas (2) Kepala Dinas melakukan penarikan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1). (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

BAB VII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN

BESARAN OMSET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN. Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan

penyelenggaraan Hotel di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak. (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan. (3) Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk

melakukan pembukuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian lapangan.

(4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;

(5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA Pasal 8

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadarluwarsa dapat dihapuskan. (2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat

atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadarluwarsa, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian adminitrasi oleh Dinas.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menggambarkan

keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan

diusulkan untuk dihapus. (4) Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Usulan Penghapusan

Piutang Pajak berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk disampaikan kepada Bupati.

(5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak

yang kadarluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN MANFAATAN INSENTIF BAGI PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 9

(1) Setiap petugas pemungut pajak dapat diberikan insentif pemungutan. (2) Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD berdasarkan realisasi

Pendapatan dan dapat diberikan setiap triwulan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan fungsi penertipan, pengawasan dan pengendalian yang

melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Kepala Dinas membentuk Tim Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Hotel.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Hotel; b. Melakukan inventarisasi kegiatan Hotel di daerah;

c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah pajak Hotel; d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait pajak Hotel sesuai peraturan

perundang- undangan.

BAB XI


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.


pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2011


ARIFIN LP. UMBING



TENTANG


BAB X PENGATURAN PAJAK AIR TANAH PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan

kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;



Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik




Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18,


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang






Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);


Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam

Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan


14.

15.


Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,





Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

BAB X PENGATURAN PAJAK AIR TANAH PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah. 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut DPPKAD. 6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah

pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang

diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat


besarnya kemakmuran rakyat. 8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah Pajak Daerah atas

Pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah/ diatas permukaan tanah.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan

kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya. 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan

dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan


pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang


disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar


untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur


dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun

Pajak tersebut. 22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

BAB II

MASA PAJAK DAERAH Pasal 2

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain

yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan pajak yang terutang.


Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir SPTPD. (2) Petugas Pada Dinas Meneliti dan Memverifikasi SPTPD sebagaimana

dimaksud ayat (1) kemudian mencatat dalam kartu data. (3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bukti telah terdaftar sebagai wajib pajak.

(4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah atau ketetapan yang dipersamakan yaitu Karcis Pajak.

(5) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah dinyatakan dalam rupiah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Jenis Sumber Air ; b. Lokasi Sumber Air;

c. Tujuan Pengambilan Air; d. Volume Air (berdasarkan Catatan Meteran air dan/atau alat ukur lainnya); e. Kualitas Air;

f. Tingkat Kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

g. Besaran nilai perolehan air tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN,PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Besar pokok Pajak Air Tanah terhutang yaitu dengan cara mengalikan tarif

20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 64 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.


ditetapkan dengan menggunakan SSPD. (4) Kepala Dinas atas permohonanan wajib pajak dapat memberikan persetujuan

kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikarenakan :

a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak; b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menundap pembayaran

sebagaimana dimaksud ayat (3), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa

pajak dengan dilampiri: a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. Foto kopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang menunjukkan kesulitan likuiditas wajib pajak;

c. Dokumen pendukung lainnya.

(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan. (7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) dikeluarkan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya permohonan.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum

dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan waib pajak; dan/ atau

b. Mengurangkaan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak benar.

(2) Permohonan wajib Pajak sebagaimanan dimaksud ayat (1), diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas PPKAD. (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. Fotokopi identitas wajib pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa sanksi adminitrasi

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan

wajib pajak; c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan pajak Air Tanah

tidak dapat dipertimbangkan dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT; dan/atau

d. Dokumen pendukung lainnya. (4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,


b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar;

c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Air Tanah tidak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak pemah mengajukan

keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/atau d. Dokumen pendukung lainnya.

(5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB,SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,

permohonan dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau c. Dokumen pendukung lainnya.

(6) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan


(7) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI


(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas

(2) Kepala Dinas melakukan penarikan atas permohonan Waib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak


BAB VII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMSET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN.

Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(3) Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembukuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian

lapangan.

(4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas


PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 8



atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadarluwarsa, wajib dilakukan

penelitian setempat atau penelitian adminitrasi oleh Dinas. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menggambarkan



Piutang Pajak berdasarkan hasil penelitian, Sebagaimana dimaksud ayat (3),

untuk disampaikan kepada Bupati. (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak


BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF BAGI PETUGAS PEMUNGUT Pasal 9


pendapatan dan dapat diberikan setiap triwulan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan fungsi penertipan, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Kepala Dinas membentuk Tim

Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Air Tanah. (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Air Tanah; b. Melakukan inventarisasi kegiatan Pemanfaatan Air Tanah di daerah; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah pajak Air Tanah; d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait pajak Air Tanah sesuai peraturan


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11





BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



TENTANG


BAB IV PENGATURAN PAJAK RESTORAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011

Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa untuk maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Lamandau. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18,



Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4049); Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran


Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);




Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran


5179);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008

Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN:


BAB IV PENGATURAN PAJAK RESTORAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh


dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.


6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat


pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat


besarnya kemakmuran rakyat. 8. Pajak Restoran yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah Pajak Daerah atas

pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

9. Restoran adalah Fasilitas penyediaan makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan,Kafetaria, Kantin,

Warung, Bar dan sejenisnya, termasuk Jasa Boga/Katering. 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.




kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.









menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang


disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan


SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar





dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.


BAB II



yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.


Pasal 3




wajib pajak. (4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Restoran atau ketetapan yang dipersamakan yaitu Karcis Pajak.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Besarnya pokok Pajak Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan

mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 15 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.



kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

dikarenakan : a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak;


sebagaimana dimaksud ayat (3), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa pajak dengan dilampiri:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak; b. foto kopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang


(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4), dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya

permohonan.


SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN

ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK. Pasal 5


a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang

tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahan waib pajak; dan/atau

b. Mengurangkaan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,

atau STPD yang tidak benar.

(2) Permohonan wajib Pajak sebagaimanan dimaksud ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas PPKAD.

(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud


b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa sanksi adminitrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;

c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan pajak hiburan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan

keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT; dan/ atau d. Dokumen pendukung lainnya.

(4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar; c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Restoran tidak

dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/atau

d. Dokumen pendukung lainnya.



b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar;dan/atau




(7) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI


(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan


b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak

d. Alasan yang jelas (2) Kepala Dinas melakukan penarikan atas permohonan Waib Pajak



BAB VII


Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan restoran di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit

Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.


lapangan. (4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud

ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 8




(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menggambarkan



Piutang Pajak berdasarkan Hasil Penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk disampaikan kepada Bupati.

(5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang

pajak yang kadarluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB IX


Pasal 9

(1) Setiap petugas pemungut pajak dapat diberikan insentif pemungutan.

(2) Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD berdasarkan realisasi Pendapatan dan dapat diberikan setiap triwulan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 10


Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Restoran. (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Restoran;

b. Melakukan inventarisasi kegiatan Restoran di daerah; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah pajak Restoran;

d. Melakukan usaha/ tindakan lain terkait pajak Restoran sesuai peraturan perundang- undangan.


Pasal 11


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN




ARIFIN LP. UMBING



TENTANG


BAB V PENGATURAN PAJAK HIBURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2011 Nomor 69 Seri B, maka untuk ketertiban dan kelancaran pemberlakuannya perlu diatur petunjuk

pelaksanaannya;


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran


3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran



Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4180);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara



Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.






5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,



Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran


Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari

Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran


Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran



Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara









tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BAB V PENGATURAN PAJAK HIBURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I







1945. 3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;








besarnya kemakmuran rakyat. 8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan,

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

10. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik

untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.




kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.







perundang-undangan perpajakan daerah. 17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti



18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang


disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan


SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar

daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat


dan/atau denda. 22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.



BAB II

MASA PAJAK DAERAH

Pasal 2



BAB III

TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir SPTPD.

(2) Petugas Pada Dinas Meneliti dan Memverifikasi SPTPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kemudian mencatat dalam kartu data.

(3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor


wajib pajak.

(4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Hiburan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,

TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4 (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Besarnya pokok pajak Hiburan yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 23 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

(3) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara

Khusus Penerima Dinas/loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang

ditetapkan dengan menggunakan SSPD.

(4) Kepala Dinas atas permohonanan wajib pajak dapat memberikan persetujuan


dikarenakan :

a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak;

b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.


sebagaimana dimaksud ayat (3), diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa

pajak dengan dilampiri:

a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. Foto kopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang

menunjukkan kesulitan likuiditas wajib pajak;


(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana

dimaksud ayat (3), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4),


permohonan.


SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 5


dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak \atau

bukan karena kesalahan waib pajak; dan/atau b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN

atau STPD, yang tidak benar. (2) Permohonan wajib Pajak sebagaimanan dimaksud ayat (1), diajukan secara


administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan

dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas wajib pajak;


wajib pajak; c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan Pajak Hiburan tidak

dapat dipertimbangkan dalam hal wajib pajak pernah mengajukan


(4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan

dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar;

c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Hiburan tidak

dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan

keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/atau




b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau





dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6


sekurang-kurangnya : a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas.


(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

BAB VII KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN


(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan


melakukan pembukuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian


ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. (5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas.

BAB VIII


Pasal 8

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadarluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat


(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar

untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(4) Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Usulan Penghapusan

Piutang Pajak berdasarkan Hasil Penelitian, Sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk disampaikan kepada Bupati.

(5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak yang kadarluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN DAN MANFAATAN INSENTIF

BAGI PETUGAS PEMUNGUT Pasal 9



BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan fungsi penertipan, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Kepala Dinas membentuk Tim Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Hiburan.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut : a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Hiburan;

b. Melakukan inventarisasi kegiatan hiburan di daerah; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan hiburan terkait masalah Pajak

Hiburan; d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait pajak hiburan sesuai peraturan


BAB XI




Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING



TENTANG


BAB VI PENGATURAN PAJAK REKLAME PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.








Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002

tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);






Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.





5234);
















5179);







MEMUTUSKAN:


BAB VI PENGATURAN PAJAK REKLAME PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur


Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas



3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara



Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah



7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan


8. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak rangamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

10. Kawasan/zona adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan

reklame. 11. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah

keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli

barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengakutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan

reklame rampung, dipancang, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang diizinkan.

12. Nilai strategis titik lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai bidang usaha. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Subyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Orang Pribadi

atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah. 15. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang

Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,termasuk

pemungutan atau pemotongan tertentu. 16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu

lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan

kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta


surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan


pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang


disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga


untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun

laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.



BAB II

STANDAR PAJAK REKLAME Pasal 2

(1) Orang Pribadi atau Badan atau Pihak Ketiga yang menyelenggarakan reklame. (2) Memiliki usaha yang jelas dan berbadan hokum.

(3) Reklame berlokasi dalam wilayah Kabupaten Lamandau. (4) Bersetatus jelas dan tidak terlibat dalam kasus hukum.

BAB III MASA BERLAKU DAN TARIF PAJAK

Pasal 3





menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Reklame.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 4


(2) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung berdasarkan tabel pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara

Khusus Penerima Dinas/loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSPD.

(4) Kepala Dinas atas permohonanan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,


b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (5) Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran


a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Fotokopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang


(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.


permohonan.


SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Pasal 5


a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan waib pajak ; dan/atau

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak benar.


(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilampiri dengan :


dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;

c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dan/ atau;


SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :


SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar;

c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan

keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan/atau; d. Dokumen pendukung lainnya.



b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar dan/atau;





dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau pembatalan ketetapan pajak.


Pasal 6 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat wajib pajak; b. Masa Pajak;


(2) Kepala Dinas melakukan penarikan atas permohonan Waib Pajak



BAB VII


Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan hiburan di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.



ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 8



atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadarluwarsa, wajib dilakukan




Piutang Pajak berdasarkan Hasil Penelitian, Sebagaimana dimaksud ayat (3),



BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN MANFAATAN




BAB X PENGAWASAN

Pasal 10


Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Reklame. (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Reklame; b. Melakukan inventarisasi kegiatan Reklame di daerah; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah Pajak Reklame; d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait Pajak Reklame sesuai peraturan


BAB XI





BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING



TENTANG


BAB VII PENGATURAN PAJAK PENERANGAN JALAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.



















5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.





5234);
















5179);







MEMUTUSKAN:


BAB VII PENGATURAN PAJAK PENERANGAN JALAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

PAJAK DAERAH.


Pasal 1






1945. 3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.








besarnya kemakmuran rakyat. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi lainnya , lembaga dan bentuk badan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah Pajak atas penggunaan Tenaga listrik,baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh

dari sumber lain. 10. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disingkat PLN adalah PT.Perusahaan

Listrik Negara (Persero). 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah. 13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu

lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun


15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati; 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah


21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak. 24. Tarif Pajak adalah Harga atau Daftar dari Harga Pajak yang tetap.


Pasal 2




Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir SPTPD. (2) Petugas pada Dinas meneliti dan memverifikasi SPTPD sebagaimana

dimaksud ayat (1), kemudian mencatat dalam kartu data.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP-

D) Pajak Penerangan Jalan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,


Pasal 4

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Besar pokok Pajak Penerangan Jalan terhutang yaitu dengan cara mengalikan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Perda Pajak Daerah Nomor 11 Tahun 2011.





b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan (5) Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menundap pembayaran




(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.


permohonan.



Pasal 5


dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau

bukan karena kesalahan waib pajak; dan/atau b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN

atau STPD yang tidak benar. (2) Permohonan wajib Pajak sebagaimanan dimaksud ayat (1), diajukan secara


administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud



wajib pajak; c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan Pajak Penerangan

Jalan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah

mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dan/atau; d. Dokumen pendukung lainnya.

(4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan

dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar; c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Penerangan

Jalan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN

dan/atau; d. Dokumen pendukung lainnya.

(5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,

SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau c. Dokumen pendukung lainnya.


adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan berdasarkan hasil penelitian data/dekumen dan apabila diperlukan dapat

dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. (7) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau

pembatalan ketetapan pajak.


Pasal 6



c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak d. Alasan yang jelas



BAB VII


Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan penerangan

jalan di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak. (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(3) Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk melakukan pembukuan dan pencatatan setelah dilakukan penelitian lapangan.

(4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


BAB VIII


Pasal 8


(2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat


(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar

untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(4) Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Usulan Penghapusan



BAB IX TATA CARA PEMBERIAN DAN MANFAATAN




BAB X PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan fungsi penertipan, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Kepala Dinas membentuk Tim Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Penerangan Jalan.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut : a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

b. Melakukan inventarisasi Penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan Pajak Penereangan Jalan;

d. Melakukan usaha/ tindakan lain terkait dengan Penerangan Jalan sesuai peraturan perundang – undangan.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING



TENTANG


BAB VIII PENGATURAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.



pelaksanaannya;









4180);






Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.






5234);






Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang

Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,



Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);


Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara




14.



2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008

Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11


tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BAB VIII PENGATURAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur


Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas



3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara








8. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan,organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya dapat disebut pajak adalah Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber Alam didalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan dibidang

mineral dan batubara. 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah. 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat



data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang



dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan


17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan


SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun





Pasal 2




Pasal 3


dimaksud ayat (1), kemudian mencatat dalam kartu data. (3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor



menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN,PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK Pasal 4


(2) Besarnya pokok pajak sebagaimana dimaksud Pasal 48 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebesar 25% adalah merupakan tarif

maksimal pajak yang dipungut. (3) Besarnya pokok Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), yang terhutang

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (4) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara

Khusus Penerima Dinas/loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang


kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikarenakan :

a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak; b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.






(7) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak

sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan

dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.


permohonan.



Pasal 5


dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan waib pajak; dan/atau

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang tidak benar.

(2) Permohonan wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan secara




dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan

wajib pajak; c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dan/ atau;


SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,


b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar;

c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau

SKPDN; dan/atau d. Dokumen pendukung lainnya.


permohonan dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau




adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau

pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI




b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; d. Alasan yang jelas.


(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

BAB VII


Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan



(4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud

ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. (5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas.


PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 8


(2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadarluwarsa, wajib dilakukan




Piutang Pajak berdasarkan Hasil Penelitian, Sebagaimana dimaksud ayat (3),



BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN MANFAATAN




BAB X PENGAWASAN

Pasal 10


Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut : a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan;

b. Melakukan inventarisasi kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB XI






BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



TENTANG


BAB IX PENGATURAN PAJAK PARKIR PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.



pelaksanaannya;









4180);







5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.






5234);






Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang

Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,



Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4488);


Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran



2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008



Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

MEMUTUSKAN:


BAB IX PENGATURAN PAJAK PARKIR PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur



dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau. 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah







7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan badan lainnya termasuk

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 8. Parkir adalah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas penyelenggaraan

tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaiatan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara . 10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, baik kendaraan

bermotor dan tidak bermotor. 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah. 13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu

lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun


15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta


surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah


21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk

periode Tahun Pajak tersebut. 23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak. 24. Tarif Pajak adalah Harga atau Daftar dari Harga Pajak yang tetap.

BAB II


Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain

yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 3


dimaksud pada ayat (1), kemudian mencatat dalam kartu data. (3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor


(4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Parkir.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,


Pasal 4

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Besarnya pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan mengalikan

tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

(3) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Khusus

Penerima Dinas/loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSPD.

(4) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,


b. Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran

sebagaimana dimaksud ayat (4), diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Kepala Dinas baik sebelum atau sesudah jatuh tempo masa


a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. Fotokopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang

menunjukkan kesulitan likuiditas wajib pajak;


(6) Penundaan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat

(4), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan.

(7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4),


permohonan.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Pasal 5


a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang tercantum

dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan waib pajak; dan/ atau

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, yang tidak benar.


(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi


a. Fotokopi identitas wajib pajak b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa sanksi adminitrasi

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;

c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan Pajak Parkir tidak

dapat dipertimbangkan , dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB atau SKPDKBT dan/atau;

d. Dokumen pendukung lainnya. (4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,

SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbuk tidak benar;

c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Parkir tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pemah mengajukan

keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dan/atau; d. Dokumen pendukung lainnya.

(5) Untuk mendukung permohonan pembatalan SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB,

SKPDN dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :

a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar dan/atau; c. Dokumen pendukung lainnya.




adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan

pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB VI


(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan

sekurang-kurangnya: a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Masa Pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas. (2) Kepala Dinas melakukan penarikan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.


BESARAN OMSET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN.

Pasal 7

(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan parkir di wilayah daerah untuk menentukan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.



ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. (5) Tata cara pemeriksaan pembukuan oleh petugas pajak diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas.

BAB VIII


Pasal 8 (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan



(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2), harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan




BAB IX


Pasal 9



BAB X

PENGAWASAN Pasal 10

(1) Untuk melaksanakan fungsi penertiban, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, Kepala Dinas membentuk Tim

Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Parkir. (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Parkir; b. Melakukan inventarisasi kegiatan Usaha Perparkiran di daerah; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah Pajak Parkir;

d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait Pajak Parkir sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB XI





BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN



ARIFIN LP. UMBING



TENTANG


BAB XI PENGATURAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH


BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

2.

3.

4.


















Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.





5234);
















5179);







MEMUTUSKAN:


BAB XI PENGATURAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG

PAJAK DAERAH.


Pasal 1


1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya


1945. 3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah kabupaten Lamandau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.


6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan berwenang

mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit,



kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 8. Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 9. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan

sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami. 10. Habitat alami burung walet, adalah lingkungan tempat burung wallet yang

hidup dan berkembang secara alami.

11. Di luar habitat alami burung walet, adalah lingkungan tempat burung walet yang hidup dan berkembang serta diusahakan dan dibudidayakan.

12. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocaliaesculanta, dan collocalia linchi.

13. Obyek Pajak Sarang Burung walet adalah setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.



15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat



data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang



dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan


SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun



BAB II

MASA PAJAK DAERAH

Pasal 2

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender



Pasal 3


dimaksud ayat (1), kemudian mencatat dalam kartu data. (3) Bagi Wajib Pajak baru setelah dilakukan pendataan akan diterbitkan Nomor


(4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN,PENYETORAN,

TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4


(2) Besarnya pokok Pajak Pajak Sarang Burung Walet yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pasal 72 Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

(3) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui atau melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas/ loket – loket yang telah ditunjuk sesuai waktu yang


kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dikarenakan : a. Adanya kesulitan Likuiditas wajib pajak



pajak dengan dilampiri: a. fotokopi identitas Wajib Pajak; b. foto kopi laporan keuangan wajib pajak dan dokumen lain yang


(6) Penundaan Pembayaran dan pembayaran secara angsuran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan paling lama 2 (dua) bulan dan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan. (7) Keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4),


permohonan.


SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang

tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahan waib pajak; dan/ atau

b. Mengurangkaan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,

atau STPD yang tidak benar.


(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud

dilampiri dengan : a. Fotokopi identitas wajib pajak

b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukan bahwa sanksi adminitrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak;

c. Fotokopi surat pemberitauan pengajuan keberatan pajak hiburan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan


(4) Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, permohonan dimaksud dilampiri dengan :


SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD terbukti tidak benar; c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan Pajak Restoran tidak

dapat dipertimbangkan dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN; dan/atau




b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD tersebut tidak benar; dan/atau



berdasarkan hasil penelitian data/dokumen dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(7) Keputusan terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dikeluarkan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimannya surat

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminitrasi atau pembatalan ketetapan pajak.


Pasal 6








(1) Dinas melakukan pendataan/survey lapangan terhadap kegiatan penyelenggaraan Sarang Burung Wallet di wilayah Kabupaten Lamandau

untuk menentukan Wajib Pajak. (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit

Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(3) Kepala Dinas secara jabatan dapat menentukan kewajiban wajib pajak untuk


(4) Tata cara pembukuan atau pencatatan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



PIUTANG YANG SUDAH KADALUWARSA Pasal 8


penagihan sudah kadarluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena kadarluwarsa, wajib dilakukan


keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(4) Kepala Dinas setiap akhir tahun pajak menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (3),

untuk disampaikan kepada Bupati.


BAB IX


Pasal 9



BAB XI

PENGAWASAN Pasal 10


Penertipan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Restoran. (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :

a. Melakukan Penertipan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; b. Melakukan inventarisasi kegiatan Pajak Sarang Burung Walet di daerah; c. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah Pajak Sarang Burung

Walet; d. Melakukan usaha/tindakan lain terkait Pajak Sarang Burung Walet sesuai

peraturan perundang- undangan.


Pasal 11


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan




BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN




ARIFIN LP. UMBING


Documents

jdih.lamandaukab.go.idjdih.lamandaukab.go.id/files/produkhukum/PERDA NOMOR 01 TAHUN 2012...jdih.lamandaukab.go.id