• Home

  • Documents

  • jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf · Kecamatan...
3

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf · Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang ... daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial

  • Upload
    donga

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf · Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang ... daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial
Page 2: jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf · Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang ... daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial
Page 3: jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 32 TAHUN 2015.pdf · Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang ... daerah yang dikuasai atau yang menjadi teritorial

TAHUN 2017 - organisasi.surabaya.go.id fileKerjasama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan

TAHUN 2017 - organisasi.surabaya.go.id fileKerjasama daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan

Documents
Pemerintahan daerah di Indonesia · PDF filekekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah

Pemerintahan daerah di Indonesia · PDF filekekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah

Documents
SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG

SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA DAERAH YANG

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 19 TAHUN 2018 tentang... · sehingga dapat diterima sebagai sistem penyediaan air ... otomatis dan lainnya yang sejenis

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 19 TAHUN 2018 tentang... · sehingga dapat diterima sebagai sistem penyediaan air ... otomatis dan lainnya yang sejenis

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_2004.pdfBarang Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis ... yang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_2004.pdfBarang Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis ... yang

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT filememiliki Badan Usaha Milik Daerah yang ... perekonomian Daerah serta sumber pendapatan asli Daerah yang didirikan sejak tahun 1961, dan selanjutnya

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT filememiliki Badan Usaha Milik Daerah yang ... perekonomian Daerah serta sumber pendapatan asli Daerah yang didirikan sejak tahun 1961, dan selanjutnya

Documents
WALIKOTA MATARAM TENTANG - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 33 TAHUN 2016 - TUPOKSI... · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

WALIKOTA MATARAM TENTANG - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 33 TAHUN 2016 - TUPOKSI... · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

Documents
BUPATI LUMAJANG PROPINSI JAWA TIMUR · Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang. ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ... kewenangan yang penggunaan

BUPATI LUMAJANG PROPINSI JAWA TIMUR · Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang. ... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ... kewenangan yang penggunaan

Documents
KATA PENGANTAR - core.ac.uk · Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

KATA PENGANTAR - core.ac.uk · Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA · Jembrana yang meliputi Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 9. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA · Jembrana yang meliputi Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 9. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 52 TAHUN 2017 tentang... · Undang-Undang No mor 4 Tahun 1993 tenYang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Mataram

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 52 TAHUN 2017 tentang... · Undang-Undang No mor 4 Tahun 1993 tenYang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Mataram

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/Perjanjian Kerjasama antara Dirjen...di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai Tridaya agar mandiri dalam

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/Perjanjian Kerjasama antara Dirjen...di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi) yang dikenal sebagai Tridaya agar mandiri dalam

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 2 TAHUN 2013.pdf · dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan ... pembangunan dan kemasyarakatan; c

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 2 TAHUN 2013.pdf · dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan ... pembangunan dan kemasyarakatan; c

Documents
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH · 4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (closed List)

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH · 4. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang (closed List)

Documents
jdih.padang.go.idTim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai

jdih.padang.go.idTim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 61 TAHUN... · PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR: 61 TAHUN 2017 TENTANG ... Permanen yang meliputi pernilik rumah kontrakan

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 61 TAHUN... · PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR: 61 TAHUN 2017 TENTANG ... Permanen yang meliputi pernilik rumah kontrakan

Documents
MAJLIS DAERAH LIMBANG Menjadi Limbang Daerah yang …

MAJLIS DAERAH LIMBANG Menjadi Limbang Daerah yang …

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON · 30.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 31.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON · 30.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 31.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

Documents
RANCANGAN - dprd.semarangkota.go.id · 19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau

RANCANGAN - dprd.semarangkota.go.id · 19. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG - … · Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan ... Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. ... dana pensiun,

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG - … · Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan ... Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. ... dana pensiun,

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2018... · PAJAK SARANG BURUNG WALET. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA KOTA MATARAM NOMOR 13 TAHUN 2018... · PAJAK SARANG BURUNG WALET. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 53 TAHUN... · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 53 TAHUN... · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Documents
jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA KOTA MATARAM... · 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut

jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERDA KOTA MATARAM... · 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 03 … file6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang trutang oleh orang pribadi atau Badan yang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 03 … file6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang trutang oleh orang pribadi atau Badan yang

Documents
WALIKOTA BATAM TENTANG - Biro Hukum · 32.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 33.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 34.Pendapatan Daerah

WALIKOTA BATAM TENTANG - Biro Hukum · 32.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 33.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 34.Pendapatan Daerah

Documents
WALIKOTA MATARAM TENTANG - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 34 TAHUN 2016 - TUPOKSI... · penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

WALIKOTA MATARAM TENTANG - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/PERWAL NOMOR 34 TAHUN 2016 - TUPOKSI... · penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

Documents
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | i...Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | i...Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut

Documents
GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA · PDF filePERATURAN DAERAH DAERAH ... disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas ... Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA · PDF filePERATURAN DAERAH DAERAH ... disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas ... Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

Documents
ANALISIS PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH … · kebijakan pengelolaan aset daerah yang transparansi yaitu pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi yang komperhensif

ANALISIS PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH … · kebijakan pengelolaan aset daerah yang transparansi yaitu pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi yang komperhensif

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/Perda Kota Mataram... · NOMOR : 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/Perda Kota Mataram... · NOMOR : 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Documents