• Home

  • Documents

  • jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek...
14

jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 2: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 3: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 4: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 5: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 6: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 7: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 8: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 9: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 10: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 11: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 12: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 13: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Page 14: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 10 THN... · masyarakat di daerah dan terpenuhinya aspek kebijakan penataan ruang di daerah; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan

jdih.balangankab.go.id 13...NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …

jdih.balangankab.go.id 13...NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …

Documents
jdih.balangankab.go.id 59...Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya

jdih.balangankab.go.id 59...Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya

Documents
jdih.balangankab.go.id 23 IZIN PENDIRIAN MENARA...bupati balangan peraturan daerah kabupaten balangan nomor 23 tahun 2012 tentang izin pendirian menara telekomunikasi dengan rahmat

jdih.balangankab.go.id 23 IZIN PENDIRIAN MENARA...bupati balangan peraturan daerah kabupaten balangan nomor 23 tahun 2012 tentang izin pendirian menara telekomunikasi dengan rahmat

Documents
jdih.balangankab.go.id · mengikuti kegiatan/ acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah. 13. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya

jdih.balangankab.go.id · mengikuti kegiatan/ acara baik dalam Daerah maupun luar Daerah. 13. Kader Desa adalah Warga masyarakat sebagai penggerak prakarsa masyarakat sesuai bidangnya

Documents
jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis

jdih.balangankab.go.id 25... · 2020. 10. 22. · 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan ... dan Unit Pelaksana Teknis

Documents
BUPATI BAIANGAN - jdih.balangankab.go.id...Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik lndonesia ... tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

BUPATI BAIANGAN - jdih.balangankab.go.id...Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik lndonesia ... tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten

Documents
jdih.balangankab.go.id 8 RETRIBUSI IZIN TRAYEK...25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau

jdih.balangankab.go.id 8 RETRIBUSI IZIN TRAYEK...25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARUkeselamatan pelayaran dan keselamatan kapal, awak kapal dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban;

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARUkeselamatan pelayaran dan keselamatan kapal, awak kapal dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban;

Documents
Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian

Memastikan Terpenuhinya Hak Hak Perempuan Pasca Perceraian

Government & Nonprofit
jdih.balangankab.go.id · 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

jdih.balangankab.go.id · 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Documents
jdih.balangankab.go.id...2009 tentang Rincian Urusan Pemerintah bidang Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Kepala Arsip

jdih.balangankab.go.id...2009 tentang Rincian Urusan Pemerintah bidang Kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Kepala Arsip

Documents
jdih.balangankab.go.id NO... · 2020. 10. 9. · Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

jdih.balangankab.go.id NO... · 2020. 10. 9. · Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Documents
jdih.balangankab.go.id NO...MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) TAHUN 2018-2021 DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

jdih.balangankab.go.id NO...MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) TAHUN 2018-2021 DENG-AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang

Documents
jdih.balangankab.go.id 1 PEMBENTUKAN... · lem bar an da era h kabupaten balangan nomor 1 tahun 2012 peratur.an daerah kabupaten balangan nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan desa

jdih.balangankab.go.id 1 PEMBENTUKAN... · lem bar an da era h kabupaten balangan nomor 1 tahun 2012 peratur.an daerah kabupaten balangan nomor 1 tahun 2012 tentang pembentukan desa

Documents
 · Web viewbahwa dalam rangka terpenuhinya jumlah Tenaga Honorer Daerah pada satuan organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan

 · Web viewbahwa dalam rangka terpenuhinya jumlah Tenaga Honorer Daerah pada satuan organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan

Documents
WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN UMUM … No 16 Tahun 2018 ttg... · selanjutnya disingkat KPM adalah organ ... Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur ... c. terpenuhinya

WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN UMUM … No 16 Tahun 2018 ttg... · selanjutnya disingkat KPM adalah organ ... Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur ... c. terpenuhinya

Documents
sakip.lumajangkab.go.id...Parpol Kec Kali Orang 141 40 170 7800 10 100 10 100 1. 2. 1. 2. Terpenuhinya kebutuhan informasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan. Terpenuhinya

sakip.lumajangkab.go.id...Parpol Kec Kali Orang 141 40 170 7800 10 100 10 100 1. 2. 1. 2. Terpenuhinya kebutuhan informasi dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan. Terpenuhinya

Documents
jdih.balangankab.go.id 24... · 2020. 10. 22. · 9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam

jdih.balangankab.go.id 24... · 2020. 10. 22. · 9. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam

Documents
KETAHANAN PANGAN SEBAGAI KONDISI TERPENUHINYA …

KETAHANAN PANGAN SEBAGAI KONDISI TERPENUHINYA …

Documents
jdih.balangankab.go.id - PERBUP 69...undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

jdih.balangankab.go.id - PERBUP 69...undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Documents
1 | Buku Profil Desa Tamanjaya fileAtas pengajuan permohonan dan syarat sebuah Desa dapat dipekar terpenuhi ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi Tahun 1975 lalu terpenuhinya

1 | Buku Profil Desa Tamanjaya fileAtas pengajuan permohonan dan syarat sebuah Desa dapat dipekar terpenuhi ke Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi Tahun 1975 lalu terpenuhinya

Documents
jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 15 THN 2013.pdfTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun

jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 15 THN 2013.pdfTahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun

Documents
jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

Documents
FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA …

FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA …

Documents
jdih.balangankab.go.id...2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

jdih.balangankab.go.id...2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi

Documents
,ib - jdih.balangankab.go.id

,ib - jdih.balangankab.go.id

Documents
jdih.balangankab.go.id · 2019-02-12 · SALINAN B UP ATI BALANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA

jdih.balangankab.go.id · 2019-02-12 · SALINAN B UP ATI BALANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA

Documents
jdih.balangankab.go.id...15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

jdih.balangankab.go.id...15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Documents
jdih.balangankab.go.id · Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang menerapkan PPK-BLUD. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan Oleh tenaga medik dan perawat

jdih.balangankab.go.id · Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang menerapkan PPK-BLUD. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan Oleh tenaga medik dan perawat

Documents
jdih.balangankab.go.id 28...Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pengawai Negeri Sipil Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu

jdih.balangankab.go.id 28...Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pengawai Negeri Sipil Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu

Documents