• Home

  • Documents

  • jdih.limapuluhkotakab.go.id · Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat...
8

jdih.limapuluhkotakab.go.id · Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 8); 12. Peraturan

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

KATA PENGANTAR - DISKOMINFO KOTA BOGOR · 2020. 5. 16. · sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah). Komponen Belanja Daerah antara lain Belanja Tidak Langsung dan

Documents
Daftar Isi - Eka Sulistiyanaekasulistiyana.web.id/wp...Rangkuman_Matematika_SD.pdf · A. tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga B. tiga puluh delapan ribu tujuh tiga C. tiga puluh

Daftar Isi - Eka Sulistiyanaekasulistiyana.web.id/wp...Rangkuman_Matematika_SD.pdf · A. tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga B. tiga puluh delapan ribu tujuh tiga C. tiga puluh

Documents
Lima Puluh Kota Regency...NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH LIMA PULUH KOTA TENTANG ASI EKSKLUSIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2019BAB 1 PENDAHULUAN A. …

Lima Puluh Kota Regency...NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH LIMA PULUH KOTA TENTANG ASI EKSKLUSIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2019BAB 1 PENDAHULUAN A. …

Documents
Lima Puluh Kota Regency · 2020. 7. 28. · Tentang Pedoman Urnum Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Lima Puluh Kota Regency · 2020. 7. 28. · Tentang Pedoman Urnum Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Documents
BUPATI PADANG PARIAMAN PERATURAN DAERAH ......1 BUPATI PADANG PARIAMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 ( EMPAT PULUH TIGA) …

BUPATI PADANG PARIAMAN PERATURAN DAERAH ......1 BUPATI PADANG PARIAMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN 43 ( EMPAT PULUH TIGA) …

Documents
SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH …...seratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurallan Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat atas nama Pemerintah Daerah,

SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH …...seratus dua puluh meter persegi), terletak di Kelurallan Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat atas nama Pemerintah Daerah,

Documents
PENGUMUMAN NOMOR : 19/PL -01.4-PU/1307/KPU-Kab/IX/2018 · DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN: LIMA PULUH KOTA

PENGUMUMAN NOMOR : 19/PL -01.4-PU/1307/KPU-Kab/IX/2018 · DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN: LIMA PULUH KOTA

Documents
Dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : … 2010-2015.pdf · menyusun Rencana Strategis ... menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka ... DAK ; m. Fasilitasi penyusunan

Dan Asset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : … 2010-2015.pdf · menyusun Rencana Strategis ... menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka ... DAK ; m. Fasilitasi penyusunan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK … III BATAS PINJAMAN DAERAH Pasal 10 (1) Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK … III BATAS PINJAMAN DAERAH Pasal 10 (1) Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT- (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (6) Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT- (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (6) Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan

Documents
Scanned by CamScanner - Lima Puluh Kota Regency · Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ... Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nor-nor

Scanned by CamScanner - Lima Puluh Kota Regency · Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ... Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nor-nor

Documents
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR …...lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR …...lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Documents
Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ... · lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan

Arsip : Bagian Hukum - Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ... · lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan

Documents
Jumlah - Lima Puluh Kota Regency · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah formulir dppa - skpd 2.2.1 halaman : 1 pemerintah kabupaten lima puluh kota

Jumlah - Lima Puluh Kota Regency · dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah formulir dppa - skpd 2.2.1 halaman : 1 pemerintah kabupaten lima puluh kota

Documents
Lima Puluh Kota Regency · Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); ... Tugas dan tanggungiawab

Lima Puluh Kota Regency · Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); ... Tugas dan tanggungiawab

Documents
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH …bkddki.jakarta.go.id/unduh/bkd/pemberitahuan/2014/...Ekasakti Octohariyanto dan kawan-kawan sebanyak 140 (seratus empat puluh)orang, dengan

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH …bkddki.jakarta.go.id/unduh/bkd/pemberitahuan/2014/...Ekasakti Octohariyanto dan kawan-kawan sebanyak 140 (seratus empat puluh)orang, dengan

Documents
LAPORAN - Lima Puluh Kota Regency · Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tediri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional,

LAPORAN - Lima Puluh Kota Regency · Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang tediri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional,

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT … filePembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dan RPJPD Provinsi Riau

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT … filePembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dan RPJPD Provinsi Riau

Documents
MEMUTUSKAN · 2021. 1. 26. · disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

MEMUTUSKAN · 2021. 1. 26. · disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

Documents
PPID Lima Puluh Kota · jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan perangkat daerah. (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani

PPID Lima Puluh Kota · jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan perangkat daerah. (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani

Documents
Lima Puluh Kota Regency€¦ · Kota Matuntas Perangkat SPIP Daerah Kab. Lima Puluh Kota Level 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kab. Lima Puluh

Lima Puluh Kota Regency€¦ · Kota Matuntas Perangkat SPIP Daerah Kab. Lima Puluh Kota Level 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Kab. Lima Puluh

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_1997.pdf12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1995 tentang Pembentukan 69 ( enam puluh

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/PERDA_3_1997.pdf12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1995 tentang Pembentukan 69 ( enam puluh

Documents
Nombor Puluh

Nombor Puluh

Documents
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA …

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA …

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR …lombokutarakab.go.id/v1/images/Katalog_Anggaran_Daerah/Data... · reorganisasi; c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR …lombokutarakab.go.id/v1/images/Katalog_Anggaran_Daerah/Data... · reorganisasi; c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;

Documents
INFORMASI 1. URUSAN PENDIDIKAN LAPORAN … fileInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota – Tahun 2016 1 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

INFORMASI 1. URUSAN PENDIDIKAN LAPORAN … fileInformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota – Tahun 2016 1 INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Documents
Lima Puluh Kota Regency · 2020. 7. 28. · Menetapkan Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Lima Puluh Kota Regency · 2020. 7. 28. · Menetapkan Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Documents
BUPATI LIMA PULUH KOTA · 2014-10-10 · BUPATI LIMA PULUH KOTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR IS TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH

BUPATI LIMA PULUH KOTA · 2014-10-10 · BUPATI LIMA PULUH KOTA PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR IS TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH

Documents
BUPATI LIMA PULUH KOTA - Audit Board of Indonesia...Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran

BUPATI LIMA PULUH KOTA - Audit Board of Indonesia...Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran

Documents
ppid.limapuluhkotakab.go.id · 2. wakjl hupati lima puluh kota 3. sekre¥iaris daerah kabupaten lima puluh kota 4. ketua dprd kabupaten lima kota pembina : l. kepala badan perencanaain

ppid.limapuluhkotakab.go.id · 2. wakjl hupati lima puluh kota 3. sekre¥iaris daerah kabupaten lima puluh kota 4. ketua dprd kabupaten lima kota pembina : l. kepala badan perencanaain

Documents