6

jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

Download PDF Report

Upload
others
View
5
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

Page 2: jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

Page 3: jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

Page 4: jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

Page 5: jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

Page 6: jdih.esdm.go.id No. 8 Tahun 2018.pdf · 2019-09-20 · ang hukum dan perundang-undangan, sekreÈ dia ilvanna djaman . 1. presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah

PENJELASAN MONOKTIL

PENJELASAN MONOKTIL

Documents

PENJELASAN ATAS …51:28.pdf · risiko bahaya radiasi, maka kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif harus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang memadai dan mampu laksana untuk

PENJELASAN ATAS …51:28.pdf · risiko bahaya radiasi, maka kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif harus diatur melalui peraturan perundang-undangan yang memadai dan mampu laksana untuk

Documents

penjelasan aspal

penjelasan aspal

Documents

Penjelasan pto09

Penjelasan pto09

Documents

penjelasan taiin

penjelasan taiin

Documents

jdih.esdm.go.id · air panas, l![jP HiI', dfln b

jdih.esdm.go.id · air panas, l![jP HiI', dfln b

Documents

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Penjelasan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dengan Penjelasan

Documents

Automotive

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI …bkprd.jabarprov.go.id/sources/rtrwp/perda/Penjelasan Perda No. 22... · Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ... perundang-undangan lainnya

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI …bkprd.jabarprov.go.id/sources/rtrwp/perda/Penjelasan Perda No. 22... · Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ... perundang-undangan lainnya

Documents

Bab I Pendahuluan€¦ · Bab I Pendahuluan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum

Bab I Pendahuluan€¦ · Bab I Pendahuluan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum

Documents

PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK …ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Dalam membentuk undang-undang yang mengatur secara komprehensif

PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK …ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1... · Dalam membentuk undang-undang yang mengatur secara komprehensif

Documents

Perundang undangan Kesehatan Jilid 2 PERUNDANG UNDANGAN

Perundang undangan Kesehatan Jilid 2 PERUNDANG UNDANGAN

Documents

PENJELASAN ATAS NOMOR TAHUN TENTANG I. UMUM · TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN I. UMUM 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan

PENJELASAN ATAS NOMOR TAHUN TENTANG I. UMUM · TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN I. UMUM 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan

Documents

Penjelasan Observer

Penjelasan Observer

Documents

Modul PERUNDANGAN-UNDANGANrepository.unimal.ac.id/453/1/Modul Perancangan Peraturan Perundang... · mendefinisikan pengertian perundang-undangan. Buys mengartikan Peraturan Perundang-undangan

Modul PERUNDANGAN-UNDANGANrepository.unimal.ac.id/453/1/Modul Perancangan Peraturan Perundang... · mendefinisikan pengertian perundang-undangan. Buys mengartikan Peraturan Perundang-undangan

Documents

Penjelasan Portofolio Penjelasan Seni Dan Olahraga SNMPTN 2014

Penjelasan Portofolio Penjelasan Seni Dan Olahraga SNMPTN 2014

Documents

ABSTRAK - Universitas Udayana...dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” dengan penjelasan bahwa yang

ABSTRAK - Universitas Udayana...dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” dengan penjelasan bahwa yang

Documents

Penjelasan UU 32-09 · 3. Penggunaan sumber ... keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; b. ... perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan

Penjelasan UU 32-09 · 3. Penggunaan sumber ... keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; b. ... perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan

Documents

MENTERI - jdih.esdm.go.id

MENTERI - jdih.esdm.go.id

Documents

KRONOLOGIS KONDISI FAKTUAL DAN PENJELASAN LEGAL … · dimiliki Yayasan Setia hati Terate sesuai dengan surat Yayasan No. 01/YYS-SHT/I/2014. ... sehingga menjadi peraturan perundang-undangan

KRONOLOGIS KONDISI FAKTUAL DAN PENJELASAN LEGAL … · dimiliki Yayasan Setia hati Terate sesuai dengan surat Yayasan No. 01/YYS-SHT/I/2014. ... sehingga menjadi peraturan perundang-undangan

Documents

jdih.esdm.go.id ESDM 05 Tahun...Created Date 1/28/2015 2:40:11 PM

jdih.esdm.go.id ESDM 05 Tahun...Created Date 1/28/2015 2:40:11 PM

Documents

PENJELASAN PERPES NOMOR 54 TAHUN 2010 - jdih.esdm.go.id filePeraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan

PENJELASAN PERPES NOMOR 54 TAHUN 2010 - jdih.esdm.go.id filePeraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan

Documents

Penjelasan OSIS

Penjelasan OSIS

Documents

-ii- No 4 Thn...Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Negara

-ii- No 4 Thn...Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Negara

Documents

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK …ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1...fungsi masing-masing, ... Dengan asas langsung, ... Yang dimaksud dengan

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK …ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Peraturan Perundang-Undangan/1...fungsi masing-masing, ... Dengan asas langsung, ... Yang dimaksud dengan

Documents

penjelasan pembangunan

penjelasan pembangunan

Documents

Rapat Penjelasan Lap RBOS Penjelasan BOS BSM

Rapat Penjelasan Lap RBOS Penjelasan BOS BSM

Documents

Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN

Perda No - jdih.setjen.kemendagri.go.id SELATAN_… · Tahun 1997 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Berü Rancangan ... PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA PENJELASAN

Documents

Perundang - undangan

Perundang - undangan

Documents

BABIV KEWENANGANPEMBATALANPUTUSANBADANARBITRASE ... IV.pdf · Kehakiman, Penjelasan Pasal 59 ayat (1), dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, (Mahkamah

BABIV KEWENANGANPEMBATALANPUTUSANBADANARBITRASE ... IV.pdf · Kehakiman, Penjelasan Pasal 59 ayat (1), dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, (Mahkamah

Documents