• Home

  • Documents

  • jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721):...
14

jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
hukum
Stamp
Page 2: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 3: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 4: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 5: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 6: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 7: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 8: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 9: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 10: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 11: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 12: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 13: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat
Page 14: jdih.kpu.go.id NOMOR 3.pdf · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721): ... Mahkamah Nomor: 22-24,'PUU-VL'2008 pcngujian Pasal 55 ayat Pasal 205 ayat ayat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: … PU... · Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: … PU... · Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 … · Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 … · Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

Documents
PUTUSAN Nomor 96/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN … · ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945. Terhadap pengujian Pasal 64, Pasal 65, Pasal

PUTUSAN Nomor 96/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN … · ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28 UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945. Terhadap pengujian Pasal 64, Pasal 65, Pasal

Documents
PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Documents
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Documents
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Documents
THE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA...Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

THE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA...Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Documents
SALINAN - jamkridariau.com fileOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 /POJK.05/20172017 ... ayat (6), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal

SALINAN - jamkridariau.com fileOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 /POJK.05/20172017 ... ayat (6), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal

Documents
Perpres 25 Tahun 2008 - Dukcapil Kemendagri · NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK ... Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal

Perpres 25 Tahun 2008 - Dukcapil Kemendagri · NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK ... Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),

Documents
BUPATI KOTABARU TENTANG ayat (2), Pasal 40 …...Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

BUPATI KOTABARU TENTANG ayat (2), Pasal 40 …...Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

Documents
KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

Documents
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA · 2021. 1. 11. · Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA · 2021. 1. 11. · Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Documents
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ......Pasal 10 ayat (3), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ......Pasal 10 ayat (3), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Documents
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN · Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN · Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19

Documents
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

Documents
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2019-06-12 · Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2019-06-12 · Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan

Documents
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN …repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/0424c68a258c-uu-11... · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2),

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN …repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/0424c68a258c-uu-11... · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2),

Documents
 · Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air, Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) ... Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

 · Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Surnber Daya Air, Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) ... Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Documents
SALINAN · 2020. 12. 17. · Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal l7l ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

SALINAN · 2020. 12. 17. · Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal l7l ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN … · Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Mengingat . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ... Keanggotaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN … · Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Mengingat . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ... Keanggotaan

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN …bksikmikpikkfki.net/file/download/PMK No. 71 Th...22 ayat (1) huruf c,Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal ... BPJS Kesehatan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN …bksikmikpikkfki.net/file/download/PMK No. 71 Th...22 ayat (1) huruf c,Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal ... BPJS Kesehatan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 ......Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 … fileNOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ... Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 … fileNOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ... Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan

Documents
PUTUSAN Nomor 45/PUU-IX/2011 DEMI KEADILAN … MK Nomor 45PUU... · Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 28D ayat

PUTUSAN Nomor 45/PUU-IX/2011 DEMI KEADILAN … MK Nomor 45PUU... · Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A ayat (2), dan Pasal 28D ayat

Documents
PUTUSAN Nomor 101/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN …Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal

PUTUSAN Nomor 101/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN …Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan Pasal

Documents
SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

Documents