Upload
vothuy
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT.05 RW.03 Telp (0511) 6749084 MartapuraRENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
Dinas PendidikanKabupaten Banjar
Tahun 2016-2021
<Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT.05 RW.03 Telp (0511) 6749084 Martapura
RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
Dinas PendidikanKabupaten Banjar
Tahun 2016-2021
<Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No. 3 RT.05 RW.03 Telp (0511) 6749084 Martapura
KATA PENGANTAR
Puji syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas
perkenan-Nya maka penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas
Pendidikan Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan.Tersusunnya Renstra
ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf
Dinas Pendidikan dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran
dalam proses pembahasan Renstra ini hingga selesai.
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016 – 2021 ini
merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam mendukung program Bupati
Banjar dan menjabarkan revisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021
dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.
5Tahun 2016. Renstra Dinas Pendidikan memuat program dan kegiatan
Dinas Pendidikan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima)
tahun mendatang.
Demikian Renstra Dinas Pendidikan yang disusun sebagai pedoman
implementasiprogram dan kegiatan agar untuk mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banjar yang pelaksanannya
dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Martapura, September 2016Kepala Dinas PendidikanKab. Banjar
H. Gusti Ruspan Noor, SE , MMPembina Utama MudaNIP. 19581011 197909 1 004
1
DAFTAR ISI
HalamanKATA PENGANTAR iDAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
ii
iv
viiBAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang
…………………………………………………………….
1
1.2. Landasan Hukum
…………………………………………………………
3
1.3. Maksud dan Tujuan
……………………………………………………….
5
1.4. Sistematika Penulisan
……………………………………………………
6
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BANJAR
7
Tugas, Fungsi,dan Struktur Organisasi ………………………... 7
Sumber Daya SKPD …………………………………………………… 26Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………… 34
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
……………………………………………………………..
44
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 46Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD ………………………………………………………. 46Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih ………………………………………… 50Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPDProvinsi
Kalimantan Selatan …………………………… 52Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ………………………………........
Penetuan Isu-Isu Strategis ……………………………………..
53
55BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
………………………
56
4.2. Strategi dan
Kebijakan ..................................................................
58
2
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 62BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 84BAB VII. PENUTUP 86
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
3
2.12.22.3
2.4
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
7.1
Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2016….Keadaan Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2016……….Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar2011-2015 …………………………………………………………………….Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PendidikanKabupaten Banjar 2011-2015……………………………………………….Hubungan Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan Dinas PendidikanKabupaten Banjar.. …………………………………………………………..Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidkan Kabupaten Banjar..………………………………………………………………...Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan PendanaanIndikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar………………………..……Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok SasaranDinas Pendidikan Kabupaten Banjar………………………..……………...Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu Pada Tujuan danSasaran RPJMD………………………………………………………………Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategis Dinas PendidikanKabupaten Banjar…………………………………………………………….
2833
39
43
56
59
63
68
84
86
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
4
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
Untuk itu, Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten
Banjar juga menyusun Renstra Tahun 2016 -2021 yang memuat visi,
misi, tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
serta indicator kinerja Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun
kedepan. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk
mencapai tujuan, mengarahkan padapengambilan keputusan dan
tindakan terutama di bidang pendidikan. Perencanaan Strategis
berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk
mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa
depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat
digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun
ke depan
Renstra Dinas Pendidikan tersebut ditujukan untuk mewujudkan
visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021. Fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan adalah
dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pendidikan, sesuai
dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun
1945 diamanatkan bahwa Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dalam upaya mewujudkan amanah tersebut, Pemerintah
mengusahakan Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya mencapai
1
tujuan pendidikan nasional.Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa setiap
warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, Negara
berkewajiban mewujudkan layanan pendidikan bermutu kepada seluruh
warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan
gender.
Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang
harus dilakukan secara terintegrasi antar level/tingkatan perencanaan,
Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun
2016 -2021ini disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada
regulasi dan dokumen perencanaan strategis pada tingkatan
pemerintahan yang lebih tinggi dan disesuaikan pula dengan dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dimaksud meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banjar 2016 – 2021serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Di samping itu, Renstra ini
juga mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang
pendidikan, isu-isu strategis yang sedang berkembang pada level daerah,
nasional dan internasional termasuk komitmen Sustainable Development
Goals (SDGs).
Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjar bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun
Rencana Strategis Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen
perencanaan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten
Banjar.Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan tersebut akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
Didalam Renja Dinas Pendidikan dimuat program dan kegiatan prioritas
yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
2
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).
d. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 );
e. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
f. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 );
g. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496 );
j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
n. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
o. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864 );
q. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
4
s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 04);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomo 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09).
v. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun
2016 – 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016
Nomor 5);
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
tahun 2016 – 2021 adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas
Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Banjar yang
berisi visi,misi,tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
serta indikator kinerja Dinas Pendidikan selama kurun waktu 2016–
2021.Tujuan Rencana Startegis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjar tahun 2016 -2021 adalah:
5
a. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja)
tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
b. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjar.
c. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholders untuk
berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten
Banjar.
d. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholders dalam
melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjar.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten
Banjar Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .
Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan
Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja
Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan SKPD.
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup:
identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra
K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan
Isu-isu Strategis.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup:
Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD.
6
Bab VII Penutup.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat daerah maka diundangkanlah
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten
BanjarTahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3). Sebagai pelaksanaan dari
ketentuan di atas maka diundangkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang pembinaan pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal serta
pengelolaan sarana dan prasarana.
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar mengemban fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai kebijakan
yang ditetapkan Bupati;
7
b. pembinaan Pelaksanaan, pengawasan dan Pengendalian
kegiatan pendidikan dasar;
c. pembinaan Pelaksanaan, pengawasan dan Pengendalian kegiatan
pendidikan menengah;
d. pembinaan Pelaksanaan, pengawasan dan Pengendalian kegiatan
pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal:
e. pembinaan Pelaksanaan, pengawasan dan Pengendalian
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
f. pemberian Pelayanan Umum di bidang Pendidikan;
g. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
h. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis;
i. Pembinaa terhadap kelompok jabatan fungsional.
Susunan organisasi SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar,
terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Subbagian Program
b. Subbagian Umum dan Keuangan
c. Subbagian Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Bina Pendidikan Dasar,terdiri dari:
a.Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
b. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar
c.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
4. Kepala Bidang Bina Pendidikan Menengah,terdiri dari:
a.Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
b. Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah
c.Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan
Menengah
5. Kepala Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
b. Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal
8
c.Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
a.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
b.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
c.Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini,
Non Formal dan Informal.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjaradalahsebagai berikut.
2.1.1 Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan
dasar;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan
menengah;
d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Sarana dan
Prasarana;
f. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis;
g. membina Kelompok jabatan Fungsional.
9
2.1.2 Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas:
a. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data;
b. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan
program dan rencana kegiatan serta laporan;
c. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan
rencana anggaran;
d. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan
dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
e. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
f. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan:
g. menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur,
mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan
ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok Sekretariat dibantu oleh
Subbagian Program dan Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan
Subbagian Umum.
2.1.1.1 Sub Bagian Program mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan
program dan rencana kegiatan Dinas Pendidikan;
10
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program
dan rencana kegiatan;
c. menghimpun, menganalisis dan menyajikan data di bidang pendidikan
dalam berbagai bentuk;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana
stratejik;
e. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan
terintegrasi;
f. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan
terintegrasi;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana
kegiatan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Dinas Pendidikan;
i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.1.2 Sub Bagian Umum dan keuangan mempunyai tugas :
a. melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat,
pengetikan, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai petunjuk
teknis administrasi perkantoran;
b. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya
terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
c. memelihara dan merawat barang inventaris kantor pada unit-unit
organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan;
d. memelihara kebersihan, kenyamanan dan kerapian ruangan kantor
serta kebersihan halaman kantor;
11
e. melaksanakan administrasi perjalanan dinas kepala dinas dan pegawai
yang diserahi tugas kedinasan guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan penyiapan ruangan untuk rapat, upacara dan pertemuan-
pertemuan sesuai petunjuk pimpinan;
g. menyiapkan bahan informasi/pemberitaan di bidang pendidikan
berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas
Pendidikan;
h. melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi dan
akuntansi keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja keuangan Dinas
Pendidikan;
i. mengidentifikasi, mengkalkulasi, mengusulkan dan merealisasikan
anggaran sarana dan prasarana dan anggaran belanja Dinas
Pendidikan;
j. melaksanakan pembinaan dan verifikasi pelaksanaan tugas
bendaharawan Dinas Pendidikan;
k. melaksanakan urusan penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan
distribusi alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya kepada semua
satuan organisasi lingkup Dinas Pendidikan;
l. mengelola perpustakaan;
m. melaksanakan pengelolaan dan menginventarisasi data barang;
n. menerima dan merekap hasil laporan pencatatan seluruh barang milik
daerah;
o. membuat buku daftar barang inventaris semesteraan dan tahunan:
p. melakukan urusan penyimpanan barang;
q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
12
2.1.1.3 Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta mensistematiskan data
kepegawaian;
b. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan,
pembebasan dalam jabatan fungsional, pemberhentian/pensiun,mutasi,
promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), Nominatif, Daftar Struktur Pegawai (DSP) dan
Daftar Penilaian Pekerjaan (DP-3);
c. melaksanakan pengaturan dan penyusunan rekapitulasi absensi
pegawai serta memonitor disiplin pegawai;
d. melaksanakan penyusunan laporan kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku;
e. melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional
guru, pamong belajar, pengawas sekolah dan penilik;
f. memproses usulan cuti, pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, ijin belajar, ijin
pencantuman gelar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
(UKPPI), Satya Lencana karya Satya (SLKS);
g. memberikan informasi tentang regulasi atau peraturan kepegawaian;
h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.2 Bidang Bina Pendidikan Dasar
Bidang Bina Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengatur dan mengawasi tereselenggaranya
pendidikan dasar;
b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penerapan
kurikulum pada pendidikan dasar;
c. mererncanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan
pembinaan kelembagaan dan kesiswaan pada pendidikan dasar;
13
d. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan
pengelolaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga
kependidikan pada pendidikan dasar;
e. melaksanakan tugaslain sesusai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.2.1 Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan kalender kerja evaluai
belajar pendidikan dasar (paket A dan paket B);
b. menyiapkan bahan pembentukan tim pengembang kurikulum pendidikan
dasar (paket A dan paket B);
c. menyiapkan bahan penyempurnaan kurikulum pendidikan dasar (paket
A dan paket B);
d. melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan
dasar;
e. melaksanakan pemantauan dan penilaian penerapan kurikulum
pendidikan dasar;
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanakan kurikulum pendidikan dasar;
g. melakukan monitoring dan menyiapkan pembinaan terhadap kegiatan
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP;
h. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi belajar siswa;
i. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
2.1.2.2 Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Sekolah Dasar
Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas :
14
a. menyiapkan penyusunan rencana, programdan kalender kerja
kesiswaan pendidikan dasar (paket A dan paket B);
b. mengolah dan menyajikan data lembaga dan siswa pendidikan dasar
(paket A dan paket B);
c. mengolah dan menyajikan data sarana dan prasarana pendidikaan
dasar (paket A dan B);
d. menyiapkan bahan untuk memberi ijin pembukaan/penutupan,
penegrian dan akreditasi;
e. menyiapkan bahan dan pedoman untuk menyususun kebijakan
penerimaan siswa baru/pindah;
f. menyiapkan bahan untuk pengembangan, pembinaan dan pendataan
pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler;
g. menyiapkan dan menyelenggarakan berbagai lomba siswa, lomba
gugus ,sekolah sehat dan adiwiyata;
h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.2.3 Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar
Seksi Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar:
a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan kalender kegiatan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
b. mengolah dan menyajikan data pendidik dan tenaga kependidikan/tutor
berdasarkan profesionalisme/keahlian, kualifikasi, kinerja dan sertifikasi
guru serta kebutuhan sekolah;
c. menyiapkan dan menyusun usul pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan;
d. menyiapkan dan melaksanakan pengembangan, peningkatan
wawasan profesionalisme serta peningkatan kualifikasi ijazah pendidik
dan tenaga kependidikan;
15
e. menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon kepala sekolah dan
calon pengawas sekolah;
f. melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan K3 SD, MKKS
dan KKPS;
g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi terhadap mutasi, promosi
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap
kinerja pendidik dan tenaga kependidikan /tutor pendidikan dasar;
i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.3 Bidang Bina Pendidikan Menengah
Bidang Bina Pendidikan Menengah Kejuruan tugas:
a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan;
b. merencanakan, mengatur dan mengawasi keterlaksanaan
kurikulumpada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan ;
c. merencanakan, mengatur dan mengawasi tersenggaranya kegiatan
pembinaan kesiswaan dan kelembagaan pada Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
d. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan
pengelolaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga
kependidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
16
2.1.3.1 Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
Seksi Kurikulum pendidikan Menengah mempunyai tugas :
a. menyiapkan dan menyebarluaskan instrumen pengumpulan data,
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan data
pencapaian kurikulum dan prestasi bidang akademik siswa Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
b. menyiapkan bahan penyususunan sert menyebarluaskan pedoman
dan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. menyiapkan bahan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
d. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi belajar siswa Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
e. menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan/manajemen Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan termasuk kalender pendidikan, evaluasi belajar
dan ujian akhir;
f. menyiapkan bahan untuk pengembangan dan peningkatan prestasi
bidang akademik siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menenngah Kejuruan;
g. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
h. memberikan layanan teknis kurikulum kepada Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan;
i. melaksanakan tugaslain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.3.2 Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah
Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah mempunyai
tugas
17
a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan kalender kegiatan
perlombaan bagi guru dan siswa pada Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan;
b. menyiapkan dan menyebarluaskan Instrumen pengumpulan data,
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan data
pencapaian prestasi bidang akademik dan non akademik guru dan
siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. mempersiapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan perlombaan bagi guru dan siswa pada Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
d. menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
e. membuat pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan ;
g. menyiapkan bahan untuk evaluasi belajar siswa Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;
h. menyiapkan bahan untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan
peningkatan prestasi non akademik siswa Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan;
i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.3.4 Seksi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Pendidikan
Menengah
Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Menengah
mempunyai tugas :
18
a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan kalender kegiatan
pembinaan Tenaga Pendidik pada Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan;
b. mengolah dan menyajikan data guru berdasarkan tingkat
profesionalisme, kualifikasi dan kinerja kerja guru serta kebutuhan
sekolah;
c. melaksanakan analisis kebutuhan guru Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan mata pelajaran
d. menyiapkan usul pemerataan guru Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan kebutuhan;
e. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualifikasi ijazah guru
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
f. melaksanakan peningkatan dan pengembangan Profesionalisme guru
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan melalui
Diklat, Workshop dan sebagainy;;
g. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja guru
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
h. menyiapkan bahan pertimbangan terhadap usul mutasi dan promosi
kepala sekolah dan guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan ;
i. menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon kepala sekolah dan
calon pengawas sekolah;
j. melaksanakan tugaslain yang sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
2.1.4 Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, non Formal dan
Informal
19
Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengatur, dan mengawasi terselenggaranya
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal;;
c. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan
pengelolaan dan pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga
kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal;
d. melaksanakan tugaslain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.4.1 Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kalender kegiatan
pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak pada Pendidikan
Anak Usia Dini serta mengumpulkan serta mengolah data Pendidikan
Anak Usia Dini;
c. menyiapkan penyusunan dan menyebarluaskan Petunjuk Teknis
pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
e. melaksanakan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak
Usia Dini;
f. mempersiapkan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada penilik
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) melalui
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)pendidikan kecamatan;
20
g. melaksanakan tugaslain yang sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
2.1.4.2 Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal
Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai
tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kalender kegiatan
terkait pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal
(PNFI);
b. menyiapkan penyusunan dan menyebarluaskan Kegiatan Perunjuk
Teknis pembinaan kelembagaan PNFI;
c. mengumpulkan dan mengolah data kelembagaan PNFI serta
melakukan inventarisasi lembaga yang bergerak pada kelambagaan
PNFI;
d. menyiapkan bahanpembinaan kelembagaan PNFI;
e. melaksanakan kerjasama serta penyelenggaraan kegiatan
kelembagaan PNFI;
f. melaksanakan monitoring dan penilaian kegiatan pembinaan
kelembagaan PNFI;
g. mempersiapkan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada penilik
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
melaluiKepala Unit Pelaksana teknis (UPT) pendidikan kecamatan;
h. melaksanakan tugaslain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.4.3 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
21
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidik
Non Formal dan Informal mempunyai tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kalender kegiatan
pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI);
b. menyiapkan penyusunan dan menyebarluaskan Kegiatan Petunjuk
Teknis Pembinaan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
Informal (PAUDNI);
c. mengumpulkan dan mengolah data Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini
Non Formal dan Informal (PAUDNI);
d. menyelenggarakan kegiatan pembinaan Tenaga Pendidikan Anak Usia
Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI);
e. melaksanakan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Tenaga
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI);
f. melaksanakan monitoring dan penilaian dalam rangka kegiatan
pembinaan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
Informal (PAUDNI);
g. mempersiapkan pengarahan dan petunjuk fungsional kepada penilik
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) melalui
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan kecamatan;
h. melaksanakan tugaslain yang sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
2.1.4 Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana
prasarana termasuk infrastruktur Taman Kanak-kanak dan Pendidikan
Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI);
22
b. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselengggaranya
pengadaan, pendidtribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana
prasarana termasuk infrastruktur Sekolah dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;
c. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya
pengadaan, pendidtribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana
prasarana termasuk infrastruktur Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan;
d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2.1.4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar mempunyai tugas:
a. menyiapkan penyususnan rencana, program dan kalender kerja terkait
pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana
prasarana tSekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di bidang kelengkapan sekolah, pembangunan dan
pemeliharaan gedung sekolah, pertaanahan dan lapangan Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
c. melaksanakan perencanaan pengadaan alat perlengkapan Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
e. melaksanakan inventarisasi gedung sekolah, rumah dinas
guru/penjaga dan mebelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;
f. melakukan pendataan terhadap gedung sekolah rumah dinas
guru/penjaga dan mebelair Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama yang rusak sebagai bahan usulan rehabilitasi;
23
g. melakukan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung
sekolah rumah dinas guru/penjaga dan mebelair Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama sesuai kebutuhan;
h. melaksanakan pendistribusian mebelair, alat peraga sekolah, buku
pegangan guru, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Rapor dan Blanko
untuk keperluan administrasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama sesuai kebutuhan dan rencana yang ditetapkan;
i. melakukan penatausahaan serta penyempurnaan bahan dalam rangka
pelaksanaan pengadaan perlengkapan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
j. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan perlengkapan Sekolah
dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
k. melakukan pendataan terhadap kebutuhan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama dalam rangka menunjang kegiatan belajar
mengajar;
l. menghimpun dan menyimpan surat-surat berharga yang berkaitan
dengan tanah dan lapangan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;
m. melakukan perencanaan dan penyelesaian surat-surat keterangan
tanah, sertifikat dan surat-surat lainnya;
n. menyiapkan tanah dalam rangka pembangunan gedung sekolah,
rumah dinas guru/penjaga dan lapangan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;
o. membuat laporan inventaris barang Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;
p. melaksanakan tugaslain yan sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
24
2.1.4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana, program dan kalender kerja terkait
pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana
dan prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan;
b. menyiapkan bahan penyusunan bahan pedoman dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) di bidang kelengkapan sekolah,
pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pertanahan dan
lapangan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. melaksanakan inventarisasi gedung sekolah, rumah dinas
guru/penjaga dan mebelair Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Pertama;
d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
e. melakukan pendataan terhadap gedung sekolah rumah dinas
guru/penjaga dan mebelair Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan yang rusak sebagai bahan usulan rehabilitasi;
f. melakukan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung
sekolah rumah dinas guru/penjaga dan mebelair Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai kebutuhan;
g. melaksanakan pendistribusian mebelair, alat peraga sekolah, buku
pegangan guru, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Rapor dan Blanko
untuk keperluan administrasi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan sesuai kebutuhan dan rencana yang ditetapkan;
h. melakukan penatausahaan serta penyempurnaan bahan dalam rangka
pelaksanaan pengadaan perlengkapan Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan sesuai ketentuan yang berlaku;
25
i. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan perlengkapan Sekolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai ketentuan
yang berlaku;
j. melakukan pendataan terhadap kebutuhan Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka menunjang kegiatan
belajar mengajar;
k. menghimpun dan menyimpan surat-surat berharga yang berkaitan
dengan tanah dan lapangan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan;
l. melakukan perencanaan dan penyelesaian surat-surat keterangan
tanah, sertifikat dan surat-surat lainnya;
m. menyiapkan tanah dalam rangka pembangunan gedung
sekolah,rumah dinas guru/penjaga dan lapangan Sekolah Menengah
Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
n. membuat laporan inventaris barang Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan;
o. melaksanakan tugaslain yan sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
2.1.4.2 Seksi Sarana dan Prasarana PAUDNI
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan
Infomal (PAUDNI) mempunyai tugas:
a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sarana prasarana
termasuk gedung, mebelair, buku, alat peraga, alat praktek dan alat
kelengkapan belajar lainnya pada jalur Pendidikan Taman Kanak-
kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. menyiapkan penyusunan rencana pengadaan, pembangunan,
penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan
Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
26
dan Informal (PAUDNI) termasuk buku, alat peraga, alat praktik dan
kelengkapan administrasi;
c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini
Non Formal dan Informal (PAUDNI);
d. melakukan pendataan terhadap gedung Taman Kanak-Kanak (TK) dan
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang
rusak sebagai bahan untuk usulan rehabilitasi;
e. melaksanakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pembinaan
Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
dan Informal (PAUDNI) termasuk buku, alat peraga dan alat praktik,
serta kelengkapan administrasi lainnya;
f. melaksanakan tugaslain yang sesuai bidang tugas dan tanggung
jawabnya.
27
Dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan secara
komprehensif, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 09), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009
Nomo 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09).
Berikut Struktur Organisasi UPT Pendidikan Kabupaten Banjar
dengan susunan sebagai berikut.
1. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan Kecamatan, membawahi:
a.Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, membawahi :
a.Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.2. Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya manusia
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdata sejumlah 89
orang pegawai yang terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan
yang terdistribusi pada Sekretariat, dan Bidang-bidang. Kemudian pada UPT
29
Pendidikan Kecamatan sebanyak 14 UPT terdata sejumlah 3.925 orang
pegawai.
Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan
yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar ditinjau dari pangkat/golongan distribusi pegawai berada
mulai dari golongan II hingga golongan IV, dengan proporsi golongan
terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan
pegawai terdeskripsikan.
Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam,
setiap personil memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung
akselerasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar.
30
Tabel 2.1Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
Tahun 2016
Nama JabatanKUALIFIKASI PENDIDIKAN GOL/PANGKAT
DIKLATSTRUKTURAL
(PIM)
KOSONG SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S
3 II III I II I IV
Kepala Dinas - - - - - - - 1 - - - - 1 -Sekretaris - - - - - - - 1 - - - - - 1 -Kasubbag Umum & Keuangan
- - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kasubbag Kepegawaian
- - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kasubbag Program - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Kabid Sarana & Prasarana
- - - - - - 1 - - - - - - - 1
Kasi Sarpras Pendidikan Dasar
- - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kasi Sarpras Pendidikan Menengah
1 - - - - - - - - - - - - - -
Kasi Sarpras PAUDNI - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1Kabid Bina Pendidikan Dasar
- - - - - - - 1 - - - - - 1 -
Kasi Kesiswaan & Kelembagaan Dikdas
- - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kasi Kurikulum Dikdas
- - - - - - - 1 - - - - - - 1
Kasi PTK Dikdas - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Kabid Bina Pendidikan Menengah
- - - - - - - 1 - - - - - 1 -
31
Kasi Kurikulum Dikmen
- - - - - - - 1 - - - - 1
Kasi Kesiswaan & Kelembagaan Dikmen
- - - - - - 1 - - - 1 - - - 1
Kasi PTK Dikmen - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Kabid Bina PAUDNI - - - - - - - - 1 - - - - 1 -Kasi PAUD - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1Kasi Kelembagaan PNFI
- - - - - - - 1 - - 1 - - - 1
Kasi PTK PNFI 1 - - - - - - - - - - - - - - -UPT Pendidikan Kec. Martapura KotaKepala UPT - - - - - - - 1 - - - - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - -1UPT Pendidikan Kec. Martapura Timur/BaratKepala UPT - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Kasubbag TU - - - - - - - 1
-- - 1 - - - 1
UPT Pendidikan Kec. AstambulKepala UPT - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1UPT Pendidikan Kec. MataramanKepala UPT - - - - - - - 1 - - - - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - -UPT Pendidikan Kec. PengaronKepala UPT - - - - - - - 1 - - - - - - 1 -
32
Kasubbag TU - - 1 - - - - - - - 1 - - - 1UPT Pendidikan Kec. Simpang EmpatKepala UPT - - - - - - 1 - - - - - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1UPT Pendidikan Kec. Sungai PinangKepala UPT - - - - - - 1 - - - - - - - 1Kasubbag TU 1 - - - - - - - - - - - - - -UPT Pendidikan Kec. Karang IntanKepala UPT 1 - - - - - - - - - - - - - -Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1UPT Pendidikan Kec. AranioKepala UPT - - - - - - 1 - - - - - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1UPT Pendidikan Kec. GambutKepala UPT - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - -UPT Pendidikan Kec. Kertak HanyarKepala UPT - - - - - - 1 - - - - - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1UPT Pendidikan Kec. Sungai TabukKepala UPT - - - - - - - 1 - - 1 - - - -Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 -UPT Pendidikan Kec. Beruntung BaruKepala UPT - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1
33
Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - -UPT Pendidikan Kec. Aluh-AluhKepala UPT - - - - - - - 1 - - 1 - - - 1Kasubbag TU - - 1 - - - - - - - 1 - - - -SKB BanjarKepala SKB - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Kasubbag TU - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1Fungsional Non GuruPengawas TK/SD 43 5 2Pengawas SMP 1 10Pengawas SMA/SMK 2 7Penilik 24 22Pamong Belajar 1 4 2 4Kasubbag TU SMP/SMA
12 12 12
Fungsional Guru - - - - - - - - - 438 1,372 - - - -Fungsional Umum - 97 - 7 3 39 4 43 95 - - -Penjaga SD - - 94 - - - - - - 81 2 - - - -TOTAL 4 - 193 - 7 4 152 45 1 562 1,544 - - 5 49
Sumber: Data Subbag Kepegawaian
34
2.2.2 Aset/modal
Sarana dan prasarana kerja berupa aset/modal untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan telah tersedia cukup
memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja
Dinas Pendidikanditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.
Tabel 2.2Keadaan Aset
Dinas Pendidikan Kabupaten BanjarTahun 2016
No UraianJUMLAH UNIT
KANTOR SD SMP SMA SMK
1 Gedung Dinas Pendidikan
1
-
-
-
-
2 Gedung UPT Pendidikan
15
-
-
-
-
3 Gedung SKB 2
-
-
-
-
4Gedung arama/mess Dinas Pendidikan
1
-
-
-
-
5 Gedung sekolah
- 1,083 394 88 66
6 Ruang kelas
-
2,0693
90
1177
9
a. Baik
-
1,233
315
1017
6
b. Rusak ringan
- 6
74
63
16 3
c. Rusak berat
- 1
621
2 -
-
7 Perpustakaan
- 2
106
1 9
4
a. Baik
-
1744
9 9
4
b. Rusak
- 36
12 -
-
8 Ruang UKS
- 50
24 4 3
a. Baik
- 37
16 3 3
b. Rusak
- 13
5 1 -
9 Ruang komputer
- 21
1 5 4
a. Baik
- 1 8
5 4
b. Rusak
- 1
3 -
-
35
10Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan)
- 6 -
- -
11 Laboratorium
- 126
216 3
a. Baik
- 104
312 3
b. Rusak
- 2
19 4
1 1
2Ruang praktik gambar teknik SMK
-
-
-
-
11
a. Baik
-
-
-
- 1
0
b. Rusak
-
-
-
-
1 Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada
Peraturan Pemerintah tersebut, bidang pendidikan merupakan salah satu
urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, urusan wajib
pemerintah Kabupaten bidang pendidikan mencakup:
a.1. Kebijakan
a.Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten
Banjar sesuai dengan kewenangannya.
b.Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program
pendidikan antar Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
c.Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal, sesuai
dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.
d.Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di
tingkat Kabupaten.
36
e.Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dan
penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas
Kecamatan Kelurahan dan Desa untuk tingkat pendidikan
dasar,menengah dan non formal dan informal.
f.Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan
dan/atau program studi bertaraf nasional dan bertaraf internasional
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
g. Pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan.
h.Peremajaan data dalam sistem informasi manjemen pendidikan
nasional untuk tingkat kabupaten.
a.2. Pembiayaan
a.Penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan mulai jenjang
Pendidikan Anak Usia Dinai (PAUD), sekolah dasar, menengah,
pendidikan non formal dan informal, biaya peningkatan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan
kesekretariatan sesuai kewenangannya.
b.Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai
dengan kewenangannya.
a.3. Kurikulum
a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan
pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
b.Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah.
c.Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar
kompetensi lulusan pendidikan menengah.
d.Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat
satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
e.Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan
pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
37
a.4. Sarana dan Prasarana
a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan dasar dan menengah.
b.Pengawasan pendayagunaan dan penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan.
c.Pengawasan penyediaan dan penggunaan alat peraga, alat
praktikum laboratirium, buku pelajaran, buku penunjang lainnya
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
a.5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
E.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai
kewenangannya.
E.b. Penyelenggaraan kualifikasi pendidikan, profesi
pendidik, sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah dasar dan menengah.
E.c. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan pendidik dan
tenaga kependidikan.
E.d. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan.
E.e. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga
kependidikan di daerah.
a.6. Pengendalian Mutu Pendidikan
a. Membantu pelaksanaan UASBN Sekolah Dasar, Ujian
Nasional (UN) pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan non formal.
b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ujian sekolah.
c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.
38
d. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan
jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah.
e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasioanal
pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala
Kabupaten.
f. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi sekolah
jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah.
g. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf
internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar
internasional.
h. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan
pendidikan skala Kabupaten.
Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan
yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya alam
manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara
menyeluruh. Karenanya tugas utama pembangunan pendidikan adalah
memberi konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan
bangsa.
Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.
Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten banjar
bertekad mewujudkan insan Kabupaten Banjar yang bermoral, kompetitif
dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal
(TK/TKLB, RA/BA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,
SMA/SMALB/MA/SMK), pendidikan non formal (PAUD, Pendidikan
Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus, Magang, dan Kelembagaan)
yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan
dan kesetaraan gender.
39
Sesuai dengan tugasdan fungsinya,maka selamakurun waktu
Tahun 2011-2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah
melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target
sasaran pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun
2011-2015. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel
2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini.
40
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2011-2015
No
IndikatorKinerja
sesuai tugasdan fungsi
SKPD
TargetSPM
TargetIKK
Target Indikatorlainnya
Satuan
Target Renstra SKPD tahun ke- Realisasi capaian tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19
1 APK PAUD/TK/RA
80.00 Persen 40.00 50.00 60.00 65.00 80.00 49.57 56
59.85 57.87 60.92 123.93
113.50 99.75 89.03 76.15
2 Angka rata-rata lama sekolah (akses terhadap layana pemdidikan)
7.33 Tahun 7.25 7.27 7.29 7.31 7.33 7.25 7
7.29 7.02 6.96 100.00
100.00 100.00 96.03 94.95
3 APK SD/MI/SDLB
108.00 Persen 99.80 100.00 105.00 107.00 108.00 119.50 99
99.71 102.01 119.44 119.74
99.84 94.96 95.34 110.59
4 APK SLTP/MTs/SMPLB
90.00 Persen 88.00 88.50 89.00 89.50 90.00 97.90 98
89.99 72.70 82.02 111.25
110.73 101.11 81.23 91.20
5 APM SD/MI/SDLB
98.37 Persen 89.04 90.22 98.00 98.25 98.37 98.50 99
95.25 95.55 95.73 110.62
110.53 97.19 97.25 97.32
6 APM SLTP/MTs/SMPLB
86.00 Persen 82.00 83.00 84.50 85.00 86.00 83.00 90
85.14 50.11 59.06 101.22
108.75 100.76 58.92 68.67
7 APK SMU/MA/SMK/PLB
71.19 Persen 61.00 61.99 65.49 68.19 71.19 72.45 88
52.77 49.64 52.48 118.77
142.70 80.58 72.80 73.72
8 APM SMU/MA/SMK/PLB
64.62 Persen 34.16 54.26 60.11 62.13 64.62 75.60 80
52.09 33.10 40.26 221.31
147.46 86.66 53.28 62.30
41
9 Pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D4
39.80 Persen 38.00 38.74 39.00 39.74 39.80 50.00 12
42.00 39.74 43.63 131.58
32.42 107.69 100.00 109.62
10 PAUD formal yangtelah menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter
95.00 Persen 60.00 65.00 68.00 90.00 95.00 62.00 65
70.00 90.00 97.00 103.33
100.00 102.94 100.00 102.11
11 PAUD formal yangtelah tercukupi kebutuhan sarana prasarana
12.70 Persen 2.67 5.26 8.00 10.19 12.74 2.67 3.
9.33 13.38 38.22 100.00
75.10 116.63 131.31 300.00
12 Rasio ketersediaan kelas beserta sarana prasarana pendukungnya terhadap penduduk usia sekolahpada pendidikan dasar
26.00 Rasio 33.18 32.00 30.00 28.00 26.00 33.50 26
26.50 23.83 6:43 99.04
117.19 111.67 114.89 102.77
13 Prosentase guru SD danSLTP dengan kualifikasi S1 atau D IV
88 Persen 58.00 59.00 62.00 64.37 66.00 58.00 59
62.00 57.63 7:12 100.00
100.00 100.00 89.53 103.48
98 Persen 65.00 67.69 69.00 71.69 73.00 65.00 6
69.00 78.62 13:55 100.00
100.00 100.00 109.67 114.49
14 Prosentase guru SD danSLTP yang memenuhi standar
80 Persen 52.00 54.82 56.00 58.82 60.00 52.00 5
56.00 40.23 23:02 100.00
100.00 100.00 68.40 79.93
90 Persen 62.00 63.84 64.00 65.84 66.00 62.00 63
64.00 38.46 7:40 100.00
100.00 100.00 58.41 70.18
42
kompetensi yang dibuktikan
15 jumlah perpustakaan sekolah pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP)
412 Unit 398 403 409 410 412 185 19
200 202 296 46.48
47.14 48.89 49.27 71.84
119 Unit 115 117 118 119 119 55 60
63 67 121 47.82
51.28 53.38 56.30 101.68
16 Rasio ketersediaan kelas beserta sarana prasarana pendukungnya terhadap penduduk usia sekolahpada pendidikan menengah
24.00 Rasio 32.00 30.00 28.00 26.00 24.00 30.00 33
33.00 21.00 33.61 106.25
90.00 82.14 119.23 140.04
17 Prosentase guru SLTA dengan kualifikasi S1 atau D IV
98 Persen 71.00 74.00 77.00 80.00 83.00 93.62 99
89.75 78.87 48 131.86
134.70 116.56 98.59 57.83
18 Prosentase guru SMA/SMK yang memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik
94 Persen 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 30.10 32
33.50 34.81 36.49 86.00
80.82 177.91 69.62 66.35
43
19 Jumlah perpustakaan sekolah pada tingkat pendidikan menengah
49 Unit 47 48 49 49 49 22 22
22 56 86.94 45.83 44.90 114.29
20 Angka lama sekolah pada tingkat SD/MI/SMP/MTS
9.05 Persen 9.10 9.09 9.07 9.07 9.05 9.10 9.
9.26 9.31 9.26 100.00
99.89 97.91 97.35 97.68
21 Angka mengulang pada tingkat SD/MI/SDLB
2.00 Persen 7.00 6.50 6.00 5.50 5.00 2.
2.50 6.28 3.96 200.00
160.31 158.33 85.82 120.80
22 Angka mengulang pada tingkat SLTP/MTs/SML
3.00 Persen 0.14 0.12 0.10 0.90 0.80 0.
0.10 1.08 0.14 200.00
8.33 100.00 80.00 182.50
23 Angka putus sekolah SD/MI/SDLB
0.30 Persen 1.20 1.10 0.95 0.60 0.30 2.30 0.
0.30 0.33 0.09 8.33 170.91 168.42 145.00 170.00
24 Angka putus sekolah SLTP/MTs/SML
0.75 Persen 1.66 1.50 1.25 1.00 0.75 1.15 0.
0.90 0.48 0.29 130.72
138.67 128.00 151.81 161.33
25 Angka lama sekolah pada tingkat SMU/MA/SMK
3.02 Tahun 3.38 3.24 3.04 3.03 3.02 3.04 3.40 3.01 1 110.06
200.00 88.16 100.66 166.89
26 Angka mengulang pada tingkat
0.40
Persen 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.
0.30 0.51 3 200.00
69.09 60.00 86.67 750.00
44
SMU/MA/SMK/PLB
27 Angka putus sekolah SMU/MA/SMK/PLB
0.40 Persen 0.75 0.67 0.60 0.50 0.40 2.40 0.
0.96 0.51 -120.00
100.00 200.00 52.11 72.50
28 Prosentase SMU/MA/SMK/PLB yang memenuhi standar nasional
12 Persen 5.00 7.00 8.00 10.00 12.00 5.66 8.9 200.00
0.00 0.00 56.60 74.17
29 Angka kelulusan SD/MI/SDLB
100.00 Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.50 96
99.70 98.81 93.19 100.50
96.36 99.70 98.81 93.19
30 Nilai UAN rata-rata SD/MI/SDLB
7.25 Angka 6.75 6.82 6.90 6.95 7.25 6.23 6.
6.88 6.69 6.41 107.70
100.29 99.71 96.31 88.41
31 Angka kelulusan SLTP/MTs/SMPLB
100.00 Persen 86.71 99.00 99.56 100.00 100.00 97.40 98
96.13 99.81 93.19 87.67
99.91 96.55 99.81 93.19
32 Nilai UAN rata-rata SLTP/MTs/SMPLB
7.50 Angka 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 5.56 6.
6.85 7.08 6.41 114.46
95.70 97.86 97.62 85.47
33 Angka kelulusan SMU/MA/SMK/PLB
100.00 Persen 99.50 99.67 99.73 100.00 100.00 99.00 99
90.00 99.48 96.24 100.50
100.00 90.24 99.48 96.24
34 Nilai UAN rata-rata SMU/MA/SMK/PLB
7.50 Angka 6.50 6.50 7.00 7.25 7.50 5.97 7.
7.84 6.71 6.45 108.15
115.23 112.00 92.55 86.00
45
35 Pendidikan kesetaraan mendukungcapaian Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar dan menengah mencapai 10%
10.00 Persen 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.79 97.54 200.00
0.00 0.00 131.03 975.40
36 Angka kelulusan pendidikan kesetaraan paket A
100.00 Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 75.92 76
75.31 91.40 3.55 124.08
76.76 75.31 91.40 3.55
37 Angka kelulusan pendidikan kesetaraan paket B
100.00 Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.95 86
61.54 76.00 90.3 112.05
86.10 61.54 76.00 90.30
38 Angka kelulusan pendidikan kesetaraan paket C
100.00 Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 81.85 85
46.86 67.50 74.7 118.15
85.00 46.86 67.50 74.70
39 Angka melek huruf
98.05 Persen 96.03 95.11 95.50 96.07 98.05 95.00 96
97.00 97.28 79 101.07
100.94 101.57 101.26 80.57
40 Lulusan semua jenjang pendidikan yang mampu baca tulis Al-Qur'an dengan baikdan benar
98 Persen 75.00 80.00 85.00 90.00 98.00 70.00 72
72.00 99.24 99 106.67
90.00 84.71 110.27 101.02
41 Sekolah pada semuajenjang pendidikan yang memiliki
60 Persen 50.00 55.00 55.00 56.00 60.00 48.00 52
52.00 53.00 54 104.00
94.55 94.55 94.64 90.00
46
mushalla
42 Guru agamapada semuajenjang pendidikan yang bersertifikat
95.00 Persen 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 55.63 56 200.00
0.00 0.00 61.81 58.95
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 2011-2015
Uraian
Anggaran pada Tahun ke-Rasio antara Realisasi Anggran Tahun ke-
Rata-rataPertumbuhan
1 3 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Angg
Realisasi
47
ar
(1) (2) (4) (6) (8) (9)(10
) (11) (12) (13) (14) ( (16)
(17) (18)
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
267,748,327,836.0
359,123,503,42
2.0
445,783,201,59
7.0
299,336,388,605.
0
331,659,201,868.0
348,561,442,292.0
387,495,924,806.0
99%
97% 92 % 9 87 %
35,606,974,752.2
24,686,318,237.6
48
Belanja Langsung
98,086,239,000.0
79,872,290,839
.0
75,752,998,407
.055,890,403,087.0
65,191,821,094.0
70,716,858,054.0
64,355,310,545.0
68%
64% 82 % 8 85 %
-4,466,648,118.6
-511,293,5
89.0
49
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
2.4.1. Tantangan
Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjar sesuai kondisi yang diharapkan tahun 2016,
terdapat kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai
berikut.
1. Pemulihan ekonomi nasional yang lambat dan dampak krisis ekonomi
global, berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah dan sebagian orang
tua dalam membiayai pendidikan.
2. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk
membiayai pendidikan apabila tidak didukung peran serta masyarakat.
3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menyekolahkan anak
sampai jenjang pendidikan menengah terkait masih tingginya angka
kemiskinan.
4. Politisasi isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik berdampak pada
distorsi kinerja pelayanan pendidikan dan menurunnya partisipasi
masyarakat dalam pendidikan.
5. Tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang
Masih lemah karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
2.4.2. Peluang
Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjar dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam
pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya
pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya adalah.
1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya
dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.
2. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi
pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
4. Semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh
yayasan yang dapat mendorong kompetisi.
50
5. Meningkatnya permintaan dunia usaha / industri terhadap tenaga kerja
terampil utamanya lulusan SMK.
6. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang pendidikan
yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas pendidikan.
51
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugas
danFungsiPelayananSKPD
Permasalahan pokok pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar
antara lain adalah sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) antara lain disebabkan :
a.Belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi
pengembangan potensi anak (Golden Age);
b. Keterbatasan lembaga dan sarana prasarana PAUD;
c.Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD : peserta didik;
d.Belum tersedianya standar pengelolaan/ manajemen PAUD;
e. Belum tersedianya tenaga PAUD secara khusus.
2. Belum optimalnya pemerataan, akses dan mutu Pendidikan Dasar antara
lain disebabkan oleh :
a.Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap
pentingnya pendidikan dasar;
b.Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Dasar;
c.Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikdas : peserta didik;
d.Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
e. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
f. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat
satuan pendidikan;
g.Belum optimal pelaksanaan kurikulum mata pelajaran muatan lokal
wajib tentang Pendidikan Al-Qur’an;
h.Belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar;
i. Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP);
i.3. Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing
Pendidikan Menengah yang disebabkan oleh :
52
a.Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak
pada angka putus sekolah;
b.Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Menengah;
c.Belum optimalnya links and match antara sekolah dengan dunia usaha
dan industri;
d.Belum terpenuhinya rasio ideal pendidik Dikmen : peserta didik;
e. Belum optimalnya pembinaan kesiswaan;
f. Belum terpenuhinya standar nasional pendidikan menengah;
g.Belum optimal pelaksanaan kurikulum mata pelajaran muatan lokal
wajib tentang Pendidikan Al-Qur’an;
h.Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan kurikulum
pendidikan;
i. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah menengah
kejuruan;
j. Belum seluruh satuan pendidikan menengah menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001-2000.
i.4. Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi serta daya saing
Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)yang disebabkan oleh :
a.Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal;
b.Kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal;
c.Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Non
Formal;
d. Rendahnya mutu pada Pendidikan Non Formal;
e.Belum tersedianya standar pengelolaan/manajemen Pendidikan Non
Formal.
e.5. Belum optimalnya pemerataan, akses, mutu dan relevansi Pendidikan
Khusus yang disebabkan oleh :
a.Rendahnya kesadaran masyarakat mendidik anak berkelainan khusus
pada Satuan Pendidikan Khusus;
b. Tingginya indeks biaya Pendidikan Khusus;
c.Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Khusus.
53
e.6. Belum optimalnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola pembelajaran yang
disebabkan oleh :
a.Belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
b.Sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan
S1/D4;
c.Sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik;
d.Keterbatasan aktifitas dan media pengembangan profesi pendidik dan
tenaga kependidikan;
e.Upah, gaji, tunjangan dan penghasilan lain pendidik dan tenaga
kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;
f. Penghargaan dan perlindungan hukum bagi pendidik tenaga
kependidikan belum sebanding dengan beban tugas profesi yang
disandang.
e.7. Belum optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam
penyelenggaraan pendidikan, yang disebabkan oleh :
e.7.a. Belum diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-
2000 pada Dinas Pendidikan;
e.7.b. Belum terpenuhinya standar pelaporan akuntabilitas
Dinas Pendidikan;
e.7.c. Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dan
Komunikasi yang mendukung realisasi manajemen pendidikan yang
transparan dan akuntabel;
e.7.d. Belum optimalnya pengendalian internal dalam
pelaksanaan pembangunan pendidikan.
8. Belum optimalnya pendidikan berkelanjutan yang disebabkan oleh :
a.Belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan
nilai-nilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
b.Belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada
pengembangan nilai-nilai kejuruan dan pembentukan karakter mulia
pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan;
c.Belum optimalnya pengembangan pengarustamaan gender bidang
pendidikan;
54
c.9. Belum diterapkannya standar mutu manajemen (SMM-ISO) dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
c.10. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur perkantoran
sesuai standar mutu manajemen (SMM-ISO).
c.11. Belum optimalnya penegakkan disiplin aparatur.
c.12. Rendahnya kemandirian Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan
kompetensi dalam kapasitasnya sebagai aparatur.
c.13. Belum optimalnya implementasi pelaporan capaian kinerja berbasis Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
c.14. Terdapatnya tugas-tugas lain di luar tugas pokok dan fungsi Sub Bagian
Program Dinas Pendidikan.
Kendala
Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjar sesuai kondisi yang diharapkan tahun 2016,
terdapat kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai
berikut :
A.1. Pemulihan ekonomi nasional yang lambat dan dampak krisis
ekonomi global, berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah dan sebagian
orang tua dalam membiayai pendidikan.
A.2. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/Pemerintah
Daerah untuk membiayai pendidikan apabila tidak didukung peran serta
masyarakat.
A.3. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk
menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah terkait masih
tingginya angka kemiskinan.
A.4. Politisasi isu-isu pendidikan sebagai komoditas politik
berdampak pada distorsi kinerja layanan pendidikan dan menurunnya
partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
A.5. Tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan
yang Masih lemah karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.
Peluang
55
Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjar dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam
pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya
pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya adalah :
1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan
daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah;
2. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi
pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
4. Semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh
yayasan yang dapat mendorong kompetisi.
5. Meningkatnya permintaan dunia usaha / industri terhadap tenaga kerja
terampil utamanya lulusan SMK.
6. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang pendidikan
yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas pendidikan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahTerpilih
Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2016
tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016–2021telah ditetapkan Visi dan Misi
Kabupaten Banjar yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih periode Tahun 2016–2021.
Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar
Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
Sejahtera; Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung
keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana
kehidupan yang aman dan damai.
Barokah; Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai
tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5
(lima) Misi yaitu:
56
1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan
beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah
lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan
secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur
untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Amanah.
Mencermati kelima misi pembangunan daerah, peran pendidikan
dominan pada misi kesatu (1), dimana penjelasan misi kesatu adalah
mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama
berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama,
ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi
antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
dan misi kedua (2), dimana penjelasan misi kedua adalah meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu
pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat
baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas
ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam RPJMD pencapaian misi kesatu dan
kedua beberapa di antaranya dilaksanakanmelalui program pendidikan anak
usia dini, program pendidikan wajib belajar sembilan tahun, program
pendidikan non formal dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan dan program manajemen layanan pendidikan.
Adapun program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih yang berhubungan
dengan pendidikan adalah sebagai berikut :
a.6.1. Program Penerapan pendidikan Baca Tulis Al Qur’an ke
dalam kurikulum muatan lokal ( untuk lembaga Pendidikan Dasar dan
Menengah).
57
a.6.2. Program penempatan guru agama khusus terdidik untuk
muatan lokal di Lingkup Pendidikan Formal.
a.6.3. Program wajib Khatam Al Qur’an bagi seluruh lembaga
pendidikan.
a.6.4. Pembangunan kampung santri Kabupaten Banjar.
a.6.5. Program Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan bagi
guru agama khusus terdididik untuk muatan lokal di lingkup pendidikan
formal.
a.6.6. Program revolusi mental di setiap sekolah berupa
Tausiah keagamaan 1 bulan 2 kali.
a.6.7. Program insentif tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan pada lembaga pendidikan agama non formal berjenjang
berbasis masa bakti.
a.6.8. Program peningkatan status tenaga pendidik honorer
menjadi tenaga kontrak dengan cara transparan.
a.6.9. Program pemberian insentif terhadap tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan di wilayah terpencil.
a.6.10. Pembangunan ruang belajar yang refresentatif.
a.6.11. Peningkatan standart pendidikan yang meliputi : Standar
sarana prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan.
a.6.12. Pembangunan musholla, perpustakaan dan MCK di
lingkungan sekolah.
a.6.13. Peningkatan status sekolah yang sudah memenuhi
persyaratan (Filial menjadi Definitif).
a.6.14. Program pemerataan penempatan tenaga pendidik dan
kependidikan.
a.6.15. Program penambahan tenaga kependidikan atau
operator sekolah penunjang akreditasi.
a.6.16. Program pemberdayaan operator sekolah yang
profesional.
a.6.17. Program pengadaan jaringan internet/WIFI terpadu di
setiap UPT Pendidikan.
58
a.6.18. Program pemenuhan 8 (delapan) Standar pendidikan
meliputi : Standar Isi, Proses, Lulusan, Penilaian, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Sarana Prasarana, Pembiayaan, dan Standar
Pengelolaan.
a.6.19. Program Pelatihan Kepedulian Sosial peserta didik.
a.6.20. Program magang peserta didik ke perdesaan.
Seluruh program Bupati/Wakil Bupati diatas telah diakomodir di dalam
Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
3.3. TelaahanRenstra Kementerian/LembagadanRenstra SKPDProvinsi
KalimantanSelatan
Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan adalah ”Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.
Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun2015-2019 yaitu
1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi
dan Pelibatan Publik.
Dari Lima misi Kementrian Pendidikan dan kebudayaaan, empat misi
(misi 1,2,3 dan 5) telah diakomodir dalam Renstra Dinas Pendidikan
kabupaten Banjar 2016-2021.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, produktif, efektif, efesien,terpadu, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, serta religious berbasis pada pengembangan potensi
unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata,
kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan,
59
pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan
internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan
masyarakat.
Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjar
tersebut diatas,maka ditetapkan 13 (tiga belas) kebijakan sebagai berikut.
1. Pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha
pembangunan;
2. Pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan
buatan;
3. Pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah
berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian (ekstensifikasi
dan intensifikasi);
4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga
keseimbangan ekosistem;
5. Pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan
internasional;
6. Pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam
mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan;
7. Pengembangan ekonomi local daerah berbasis potensi sumberdaya
alam dan komoditas unggulan;
8. Pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan
wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau
pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan
pertanian baru;
9. Perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung
pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan
potensi perikanan pesisir;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
11. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek
keberlanjutan dan dikelola secara optimal;
12. Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama;
13. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang
berwawasan lingkungan
60
Mencermati ketiga belas kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten
Banjar di atas, peran Dinas Pendidikan dominan untuk mendukung kebijakan
pertama.Upayamenyeimbangkanusaha pembangunansalah satunya dilakukan
melalui pembangunan di bidang pendidikan dengan upaya pemerataan dan
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan bermutu di
seluruh kecamatan dan satuan wilayah di bawahnya.
Peran pendidikan dalam pelestarian lingkungan hidup diwujudkanmelalui
Program Adiwiyata dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan
kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam
program ini diharapakan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan
sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan
yang negatif. Tujuan Program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik
bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga
sekolah, sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut
bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar
dan menengah di Indonesia. Program Adiwiyata harus berdasarkan norma-
norma kebersamaan, keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sumber daya alam.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi dan
peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di
Kabupaten Banjar yaitu.
a.6.21. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang
disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana
a.6.22. Terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar
a.6.23. Belum meratanya persebaran tenaga pengajar
a.6.24. Rendahnya akses masyarakat pada layanan pendidikan
anak usia dini
a.6.25. Rendahnya akses masyarakat pada layanan pendidikan
dasar, terutama pada tingkat SLTP
61
a.6.26. Rendahnya mutu layanan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan dasar
a.6.27. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
a.6.28. Rendahnya akses dan mutu layanan pendidikan
kesetaraan.
a.6.29. Belum terlaksananya tugas pokok dan fungsi dengan
sesuai di dalam lingkup Dinas Pendidikan.
a.6.30. Belum validnya Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK)
Kabupaten Banjar.
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu
1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari
pernyataan misi. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan secara
62
kuantitatif yang merupakan jabaran dari tujuan yang spesifik, terukur, dapat
dicapai dan berjangka waktu.
Adapun tujuan yang ingin dicapai selama (5) lima tahun kedepan yang
berhubungan dengan pendidikan pada misi 1 (satu) yang terdapat di RPJMD
adalah Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dengan sasaran
terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al Quran peserta didik, baik
tingkat SD maupun SMP. Sedangkan tujuan pada misi 2 (dua) adalah
meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan asaran meningkatnya angka
partisipasi sekolah.
Hubungan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :
NO. TUJUANSASARAN
INDIKATORSASARAN
KONDISIAWAL TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)
KONDISI
AKHIR1 2 3 4 5
1. Meningkatkan Pengamalan Nilai-nilai Agama
Terwujudnyapeningkatankemampuanbaca tulis Al
Qur’anpeserta didik
Prosentasepeserta didikSD dan SMP
yangmemenuhi
persyaratankompetensibaca tulis Al
Qur’an
0 90% 92% 94% 96% 98% 98%
2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah
Meningkatnya Angka Partisipasi sekolah
AngkaPartsipasi
Murni ( APM)
APM SD/SDLB
95,73% 95,91%96,09
%96,27
%96,45
%96,63
%96,63%
APMSMP/Mts/SMP
LB59,06 % 61,26%
63,46%
65,66%
67,86%
70,06%
70,06%
Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK SD/MI/SDLB
119,44% 119,8%120,2
%120,7
%121,1
%121,6
%121,6%
APKSMP/MTs/SMP
LB82.08% 85.05%
89,63%
94.20%
98,78%
103,35%
103,35%
Angka Putus Sekolah (AptS)
APtS SD/MI/SDLB
0,29% 0,28% 0,27% 0,25% 0,23% 0,21% 0,21%
APtS SMP/MTs/SMPLB
1% 0,92% 0,9% 0,84% 0,79% 0,74% 0,74%
Angka Rata-Rata Lama Skolah
6,69 Thn7,00Thn
7,03Thn
7,07Thn
7,1Thn
7,14Thn
7,14Thn
Angka Partisipasi Kasar PAUD
60,92% 63,19%65,66
%68,12
%70,59
%73,05
%73,05%
63
3. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat
Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI/SDLB ke SLTP/MTs/ SMPLB
Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB keSLTP/MTs/ SMPLB
90,67 % 92,23%93,78
%95,34
%96,89
%98,45
%98,45%
Meningkatnya angka melanjutkan SLTP/MTs/ SMPLB ke SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan SLTP/MTs/ SMPLB ke SMA/SMK/MA
96,54%
97,12%97,69%
98,27%
98,85%
99,42%
99,42%
4.Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat dasar
Meningkatnya Pencapaian SPM Pendidikan Dasar
Indikator Pencapaian (IP) SPM Dikdas
53,78 56,78 59,78 62,78 65,78 68,78 71,78
Meningkatnya angka kelulusan SD/MI/SDLB
Angka Kelulusan SD/MI/SDLB
99,50% 99,50%99,51%
99,64%
99,76%
99,88%
99,88%
Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs/ SMPLB
Angka Kelulusan SMP/MTs/ SMPLB
96,96% 94,33%95,46%
96,60%
97,73%
98,87%
98,87%
Meningkatnya prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV
Prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV
66,00% 71,67%77,33%
83,00%
88,67%
94,33%
94,33%
Meningkatnya prosentase guru SD/MI/SDLB yang bersertifikat
Prosentase guru SD/MI/SDLB yang bersertifikat
60,00% 66,67%73,33%
80,00%
86,67%
93,33%
93,33%
Meningkatnya prosentase guru SMP/MTs/ SMPLB dengan kualifikasi S1/DIV
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB dengankualifikasi S1/DIV
73,00% 77,50%82,00%
86,50%
91,00%
95,50%
95,50%
Meningkatnya prosentase guru SMP/MTs/ SMPLB yang bersertifikat
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB yang bersertifikasi
66,00% 71,67%77,33%
83,00%
88,67%
94,33%
94,33%
5. Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD
Meningkatnya mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD/TK/RA
Prosentase PAUD/TK/RA yang terakreditasi
8,25% 14,15%23,58%
35,37%
52,83%
55,00%
55,05%
6.Meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan kesetaraan
Meningkatnya Kontribusi Pendidikan Kesetaraan terhadap capaian AngkaPartisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar
Kontribusi pendidikan kesetaraan terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar
3,55 3,84 4,13 4,42 4,71 5,00 5,00
Meningkatkan mutu layanan pendidikan kesetaraan
Meningkatnya angka kelulusan pendidikan kesetaraan paket A
Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan Paket A
90,30 91,04 91,78 92,52 93,26 94,00 94,00
Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan kesetaraan paket B
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket B
74,70 75,36 76,02 76,68 77,34 78,00 78,00
64
Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan kesetaraan paket C
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket C
79,00 79,80 80,60 81,40 82,20 83,00 83,00
7. Meningkatkan kualitas tata kelola layananpendidikan
Meningkatnya kualitas tata kelola layananpendidikan
Prosentase sekolah yang telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
10 13 15 17 20 22 22
5 Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi dan kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah yang mengacu pada target sasaran RPJMD.
Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mencakup:
Tabel. 4.16Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
NO
SASARANCARA PENCAPAIAN SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN1
Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al Quran peserta didik
Meningkatkan pengetahuan baca tulis Al Quran peserta didik
Menyelenggarakan pendidikan Baca Tulis Al Quran di lembaga pendidikan dasar
2 Meningkatnya angka partisipasi sekolah Memudahkan masyarakat
untuk mengakses pendidikan
Peningkatan pembangunan sekolah pada wilayah terpencil
Tersedianya transportasi
3 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan kebutuhan prasarana pendidikan
Perbaikan fasilitas pendidikan
65
4
Mengurangi jumlah siswa putus sekolah
Tersedianya beasiswa miskin
Terwujudnya penangananmasalah putus sekolah dan masalah pendidikan lainnya melalui Gerakan
BADADAS ( Banjar Cerdas dan Sehat )
5Meningkatkan kesadaran orangtua siswa untuk pendidikan anaknya
Peningkatan sosialisasi dan advokasi ke orang tua siswa pentingnya pendidikan
6Meningkatkan jumlah sekolah inklusi
Peningkatan jumlah dan kualitas sekolah yang melaksanakan program inklusi
7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Peningkatan kuantitas dan kualitas PAUD
Peningkatan muatan keagamaan di PAUD
8
Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik
Peningkatan penyetaraan kompetensi tenaga pendidik
Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan
9 Meningkatkan peran dan partisipasi madrasah swasta / pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket
Peningkatan profesionalitas dan kompetensi tenaga pendidik
10 Meningkatnya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendididikan Dasar
Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan SPM
Penerapan aturan dan penguatan komitmen penerapan SPM
66
11 Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pemberian beasiswa untukpeningkatan kualifikasi pendidikan guru.Memfasilitasi guru untuk memenuhi kompetensi pendidik melalui proses sertifikasi guru, Penyediaan dana pengembangan sekolah
Peningkatan profesionalitas dan kompetensi tenaga pendidik
12 Meningkatnya Kontribusi Pendidikan Kesetaraan Terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
Peningkatan akses layanan pendidikan kesetaraan
Pengembangan pendidikan kesetaraan
13 Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Kesetaraan
Peningkatan akses layanan pendidikan kesetaraan
Pengembangan pendidikan kesetaraan
14 Meningkatkan prosentase lulusan jenjang pendidikan dasar yang mampu bacatulis Al-Qur’an
Pengembangan kurikulum muatan lokal baca tulis Al-Qur'an
Penerapan Perda khatam Al-Qur’an
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan
kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa
instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna
67
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan
merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian
tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus
dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Banjar.
Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 – 2021 Nomor Tahun 2016 dan sebagai
langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar,
maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu
2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :
68
Tabel 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISIAWAL TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)
KONDISI
AKHIRPROGRAM PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MeningkaknyaAngka Partisipasi Kasar PAUD
APK PAUD/TK/RA
60.92 63.19 65.66 68.12 70.59 73.05
Program Pendidikan Anak Usia Dini
3,415,800,000 3,586,590,000 3,765,919,500
3,954,215,475
4,151,926,249
4,359,522,561
Meningkatnya Angka Partisipasi kasar SD/MI/SDLB
APK SD/MI/SDLB
119.44 119.80120.25
120.70
121.15 121.60 2,457,000,000 2,579,850,000 2,708,842,500
2,844,284,625
2,986,498,856
3,135,823,799
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB
APM SD/MI/SDLB
95.73 95.91 96.09 96.27 96.45 96.63 73,050,000 76,702,500 80,537,625
84,564,506
88,792,732
93,232,368
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs/SMPLB
APK SMP/MTs/SMPLB
82.08 85.05 87.63 90.20 92.78 95.35 239,050,000 251,002,500 263,552,625
276,730,256
290,566,769
305,095,108
Meningkatknya Angka Partisipasi Murni SLTP/MTs/SMPLB
APM SMP/MTs/SMPLB
59.06 61.26 63.46 65.66 67.86 70.06 99,550,000 104,527,500 109,753,875
115,241,569
121,003,647
127,053,830
Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah
6.69 7.00 7.03 7.07 7.10 7.14 178,200,000 187,110,000 196,465,500
206,288,775
216,603,214
227,433,374
Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SD ke SLTP
Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB ke SLTP/MTs/SMPLB
90.67 92.23 93.78 95.34 96.89 98.45 52,350,000 54,967,500 57,715,875
60,601,669
63,631,752
66,813,340
Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA
Angka Melanjutkan SLTP/MTs/SMPLBke
96.54 97.12 97.69 98.27 98.85 99.42 343,500,000 360,675,000 378,708,750
397,644,188
417,526,397
438,402,717
69
SMA/SMK/MA
Meningkatnya mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD/TK/RA
Prosentase PAUD/TK/RA yangterakreditasi
523,900,000 550,095,000 577,599,750
606,479,738
636,803,724
668,643,911
Meningkatnya mutu layanan pendidikan pada tingkat SD
Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB
0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 32,214,600 33,825,330 35,516,597
37,292,426
39,157,048
41,114,900
Prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV
66.00 71.67 77.33 83.00 88.67 94.33
Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun
255,000,000 267,750,000 281,137,500
295,194,375
309,954,094
325,451,798
Prosentase guru SD/MI/SDLByangbersertifikasi
60.00 66.67 73.33 80.00 86.67 93.33 3,104,850,000 3,260,092,500 3,423,097,125
3,594,251,981
3,773,964,580
3,962,662,809
Angka kelulusanSD/MI/SDLB
99.50 99.39 99.51 99.64 99.76 99.88 697,852,400 732,745,020 769,382,271
807,851,385
848,243,954
890,656,151
Meningkatknya mutu layanan pendidikan pada tingkat SMP
Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB
1.00 0.92 0.84 0.76 0.68 0.52 1,000,000,000 1,050,000,000 1,102,500,000
1,157,625,000
1,215,506,250
1,276,281,563
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB dengan kualifikasi S1/DIV
73.00 77.50 82.00 86.50 91.00 95.50 837,500,000 879,375,000 923,343,750
969,510,938
1,017,986,484
1,068,885,809
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB yang bersertifikasi
66.00 71.67 77.33 83.00 88.67 94.33 250,000,000 262,500,000 275,625,000
289,406,250
303,876,563
319,070,391
Angka kelulusanSMP/MTs/SMPLB
96.96 94.33 95.46 96.60 97.73 98.87 250,000,000 262,500,000 275,625,000
289,406,250
303,876,563
319,070,391
Meningkatnya Kontribusi Pendidikan Kesetaraan Terhadap capaian AngkaPartisipasi Kasar (APK) Pendidikan
Kontribusi pendidikan kesetaraan terhadap capaian Angka
3.55 3.84 4.13 4.42 4.71 500.00 547,850,000 575,242,500 604,004,625
634,204,856
665,915,099
699,210,854
70
Dasar
Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar
Meningkatkan Mutu LayananPendidikan Kesetaraan
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket A
90.30 91.04 91.78 92.52 93.26 94.00 670,000,000 703,500,000 738,675,000
775,608,750
814,389,188
855,108,647
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket B
74.70 75.36 76.02 76.68 77.34 78.00 6,627,250,000 6,958,612,500 7,306,543,125
7,671,870,281
8,055,463,795
8,458,236,985
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket C
79.00 79.80 80.60 81.40 82.20 83.00 2,213,742,900 2,324,430,045 2,440,651,547
2,562,684,125
2,690,818,331
2,825,359,247
Meningkatkan prosentase lulusan jenjang pendidikan dasar yang mampu baca tulis Al-Qur’an
Prosentase lulusan pendidikan dasar yang mampu baca tulisAl-Qur'an
90.00 91.66 93.32 94.98 96.64 98.30 613,545,200 644,222,460 676,433,583
710,255,262
745,768,025
783,056,427
2,150,894,550 2,258,439,278 2,371,361,241
2,489,929,303
2,614,425,769
2,745,147,057
39,000,000 40,950,000 42,997,500
45,147,375
47,404,744
49,774,981
Program pendidikan Non Formal
7,787,929,000 8,177,325,450 8,586,191,723
9,015,501,309
9,466,276,374
9,939,590,193
2,559,700,000 2,687,685,000
2,822,069,250
2,963,172,713
3,111,331,348
3,266,897,916
58,000,000 60,900,000
63,945,000
67,142,250
70,499,363
74,024,331
3,299,972,000 3,464,970,600 3,638,219,130
3,820,130,087
4,011,136,591
4,211,693,420
71
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
3,494,000,000 3,668,700,000 3,852,135,000
4,044,741,750
4,246,978,838
4,459,327,779
2,519,884,000 2,645,878,200 2,778,172,110
2,917,080,716
3,062,934,751
3,216,081,489
374,000,000 392,700,000
412,335,000
432,951,750
454,599,338
477,329,304
610,312,400 640,828,020 672,869,421
706,512,892
741,838,537
778,930,463
37,172,400 39,031,020 40,982,571
43,031,700
45,183,285
47,442,449
ProgramManajemenPelayananPendidikan
3,494,000,000 3,668,700,000 3,852,135,000
4,044,741,750
4,246,978,838
4,459,327,779
2,519,884,000 2,645,878,200 2,778,172,110
2,917,080,716
3,062,934,751
3,216,081,489
374,000,000 392,700,000
412,335,000
432,951,750
454,599,338
477,329,304
610,312,400 640,828,020
672,869,421
706,512,892
741,838,537
778,930,463
37,172,400 39,031,020
40,982,571
43,031,700
45,183,285
47,442,449
Program Manajemem Layanan Pendidikan
58,000,000 60,900,000 63,945,000
67,142,250
70,499,363
74,024,331
3,299,972,000 3,464,970,600 3,638,219,130
3,820,130,087
4,011,136,591
4,211,693,420
3,494,000,000 3,668,700,000 3,852,135,000
4,044,741,750
4,246,978,838
4,459,327,779
2,519,884,000 2,645,878,200 2,778,172,110
2,917,080,716
3,062,934,751
3,216,081,489
374,000,000 392,700,000
412,335,000
432,951,750
454,599,338
477,329,304
610,312,400 640,828,020 672,869,421
706,512,892
741,838,537
778,930,463
72
37,172,400 39,031,020 40,982,571
43,031,700
45,183,285
47,442,449
3,494,000,000 3,668,700,000 3,852,135,000
4,044,741,750
4,246,978,838
4,459,327,779
2,519,884,000 2,645,878,200 2,778,172,110
2,917,080,716
3,062,934,751
3,216,081,489
374,000,000 392,700,000
412,335,000
432,951,750
454,599,338
477,329,304
610,312,400 640,828,020
672,869,421
706,512,892
741,838,537
778,930,463
37,172,400 39,031,020
40,982,571
43,031,700
45,183,285
47,442,449
71,877,147,850 75,471,005,243
79,244,555,505
83,206,783,280
87,367,122,444
91,735,478,566
Tabel 5.2RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA. KELOMPOK SASARAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR
73
No
TUJUAN SASARAN
INDIKATORSASARA
N
KONDISIAWAL
TARGETCAPAIAN(Tahunke-)
KONDISI
AKHIR
PROGRAM
INDIKATOR PROGAM KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET CAPAIAN (Tahun ke-)
1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 4 51 Meningkat
kan Angka Partisipasi sekolah
1.
Meningkatnya Angka
PartisipasiSekolah
APKPAUD
60.92 63.19 65.66 68.12
70.59 73.05 73.05 Program Pendidikan Anak usia Dini
Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini
60 65 70 75 80
Pembangunan Gedung sekolah
Jumlah kebutuhan gedung yang terpenuhi
22 4 10 13 16
Penambahan ruang kelas sekolah
Jumlah kebu
16 6 10 12 15
74
tuhan ruang kelas yang terpenuhi
Pembangunan sarana prasarana bermain (APE Edukatif)
Jumlah satuan PAUDyang memiliki sarana prasarana bermain
430481
533 533 533
Pembangunan taman, lapanganupacara dan fasilitas parkir
Jumlah satuan PAUDyang
5 5 10 15 20
75
memiliki taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
Pengadaan buku raport
Jumlah pengadaan buku raportTK
6,000 6,000
6,000 6,000
6,000
Jumlah pengadaan buku raportPA
6,000 6,000
6,000 6,000
6,000
76
UD
Pengadaan meubeler sekolah
Jumlah pengadaan meubeler sekolah
10 10 10 10 10
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Jumlah rehabilitasi bangunan sekolah
3 3 3 3 3
Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah
Jumlah rehabruang kelas sekolah
5 5 5 5 5
77
APKSD/MI/SDLB
119.44 119.80
120.25
120.70
121.15 121.60 121.60 Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah anak usia7-12 tahun yang terlayani pendidikan dasar
49,343
51,810
54,400
57,120
59,976
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Jumlah sekolah yang memiliki rumah dinas dalamkondisi baik
299303 306 309 312
APM SD/MI/SDLB
95.73 95.91 96.09 96.27
96.45 96.63 96.63 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Jumlah penambahan ruang kelas
2,615 2,638
2,655 2,672
2,689
78
APKSMP/MTs/SMPLB
82.08 85.05 89.63 94.20
98.78 103.35 103.35 Penambahan Ruang Guru Sekolah
Jumlah sekolah yang dilengkapidengan ruang guru
389 373
377 381 385
APM SMP/MTs/SMPLB
59.06 61.26 63.46 65.66
67.86 70.06 70.06 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Jumlah pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
307 326
338 350 362
79
Angkarata-ratalamasekolah
6.69 7.00 7.03 7.07 7.10 7.14 7.14
Pembangun Ruang Ibadah
Jumlah ruang ibadah yang dibangun
4 4 4 4 4
AngkaPutusSekolahSD/M
0.29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Jumlah rumah dinas dalamkondisi baik
202 209
216 223 230
80
I/SDLB
AngkaPutusSekolahSMP/MTs/SMPLB
1.00 0.92 0.90 0.84 0.79 0.74 0.74
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sekolah
Jumlah perpustakaan sekolah dalamkondisi baik
90 90 101 112 123
81
2.
Meningkatnya angka Melanjutkan SD/MI/SDLB ke SLTP/MTs/SMPLB
AngkaMelanjutkanSD/MI/SDLBkeSLTP/MTs/SMPLB
90.67 92.23 93.7895.3
496.89 98.45 98.45
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan
275275
275 275 275
82
2.
Meningkatnya angka Melanjutkan SLTP/MTs/SMPLB ke SMA/SMK/MA
AngkaMelanjutkanSLTP/MTs/SMPLBkeSMA/SMK/MA
96.54 97.12 97.6998.2
798.85 99.42 99.42
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa
5 paket
5paket
5 paket5
paket
5paket
83
3 Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat dasar
3.
Meningkatnya PencapaianSPM Pendidikan Dasar
IndikatorPencapaian(IP) SPM Dikdas
53.78 56.78 59.78 62.78
65.78 68.78 71.78
Pengadaan meubeler sekolah
Jumlah pengadaan mebeler sekolah
540 set3540set
3792set
4044
set
4296set
3.
Meningkatnya angka kelulusan SD/MI/SDLB
Angkakelulusan
99.50 99.50 99.51 99.64
99.76 99.88 99.88 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
Jumlah Bangunan sekolah yang direh
71 149
220 291 362
84
SD/MI/SDLB
abilitasi
3.
Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs/SMPLB
AngkakelulusanSMP/MTs/SMPLB
96.96 94.33 95.46 96.60
97.73 98.87 98.87 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Jumlah sekolah yang memperolehdana pengembangan sekolah
464529 614 699 784
85
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Jumlah siswayang mengikuti kegiatanpengembangan diri
1,9442,678
3,3123,99
64,860
Penyebarluasan dan Sosialisasi BerbagaiInformasi Pendidikan Dasar
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
Penyelenggara an Akreditasi Sekolah Dasar
Jumlah sekolah dasarya
30 30 40 50 60
86
ng terakreditasi
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama
3.
Terwujudnya peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur’an peserta didik
ProsentasepesertadidikSD danSMPyangmemen
00.00 90.00 92.00 94.00
96.00 98.00 98.00
87
3.
Meningkatnya prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV
ProsentaseguruSD/MI/SDLBdengankualifikasi S1/DIV
66.00 71.67 77.33 83.00
88.67 94.33 94.33 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Prosentase guru yang memenuhi persyaratan kompetensi
50 60 60 60 60
Pelaksanaan Uji kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
jumlah pendidikyang mengikuti uji komptensi
366696
8461,04
61,346
89
3.
Meningkatnya prosentase guru SD/MI/SDLB bersertifikat
ProsentaseguruSD/MI/SDLByangbersertifikat
60.00 66.67 73.33 80.00
86.67 93.33 93.33
Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Jumlah pendidikterlatih
96192 384 478 570
90
3.
Meningkatnya prosentase guru SMP/MTs/SMPLB dengan kualifikasi S1/DIV
ProsentaseguruSMP/MTs/SMPLBdengankualifikasi S1/D
73.00 77.50 82.00 86.50
91.00 95.50 95.50
91
IV
3.
Meningkatnya prosentase guru SD/MI/SDLB yang bersertifikasi
ProsentaseguruSMP/MTs/SMPLByangberser
66.00 71.67 77.33 83.00
88.67 94.33 94.33 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Jumlah guru yang mengikuti perkuliahan
91 71 71 0 0
92
tifikasi
Pengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan Terhadap Profesi Pendidik
Jumlah penerbitan jurnalpendidikan
1 1 1 1 1
4 Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD
4.
Meningkatnya mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD/TK/RA
ProsentasePAUD/TK/RA yang
8.25 14.15 23.56 35.37
52.83 55.00 55.05 Program Pendidikan Anak usia Dini
Lembaga PAUD yang terakreditasi
50 150 250 350 400 Penyelenggara ankoordina
si dankerjasama PAUD
Jumlah pusatkerja gugus (PKG) yang aktif
50 60 65 70 80
93
5 Meningkatkan akses masyarakatpada pendidikan kesetaraan
4.
Meningkatnya kontribusi pendidikan kesetaraan terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar
Kontribusi pendidikankesetaraanterhadapcapaianA
3.55 3.84 4.13 4.42 4.71 5.00 500.00 Program Pendidikan Non Formal
Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup
60 70 80 80 90 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
Persentase lembaga yang mendapat bantuan
75.94 77.83
80.2 82.78
100
95
6 Meningkatkan mutu layanan pendidikan kesetaraan
4.
Meningkatnya angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket A
AngkaKelulusanPendidikankesetaraanpaket A
90.30 91.04 91.78 92.52
93.26 94.00 94.00
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan keaksaraan
55 60 65 68 70
97
4.
Meningkatnya angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket B
AngkaKelulusanPendidikankesetaraanpaket B
74.70 75.36 76.02 76.68
77.34 78.00 78.00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan kecakapan hidup
5 5.2
5.3 5.4 5.5
98
4.
Meningkatnya angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket C
AngkaKelulusanPendidikankesetaraanpaket C
79.00 79.80 80.60 81.40
82.20 83.00 83.00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal
Persentase kelompok belajar yang aktif
90 92 93 94 95
99
7 Meningkatkan kualitas tata kelola layanan pendidikan
7.
Meningkatnya kualitas tata kelola layanan pendidikan
ProsentasesekolahyangtelahmenerapkanManajemenB
10 13 15 17 20 22 22 Program Manajemem Layanan Pendidikan
Jumlah kegiatan penunjang Manajemen Layanan Pendidikan
5 5 5 5 5 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Jumlah guru yang mengikuti evaluasi kepegawaian
68 126
191 259 334
100
erbasissekolah(MBS)
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan
Jumlahpelaksanaanevenpameranpembangunan
1 1 1 1 1
Pembinaan Komite Sekolah
Jumlah komite sekola
125 125
125 125 125
101
h yang dibina
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Jenis data pendidikan yang tersedia
3 3 3 3 3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Data
3 6 9 12 15
Meningkatkan kelancaran pelayanan publik dengan menyediakan sarana dn prasarana perkantoran dan sarana
Terwujudnya pelayanan prima melalui penyediaan keperluan perkantoran, peningkatan SDM dan pengendalianpembangunan yang sistematis
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
LamaPelayana
nAdministr
asiPerkanto
ran
12bln
12bln
12bln
12bln
12bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Jumlahinstansi/sekolah
99 99 99 99 99
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinankendaraan dinas/operasional
Jumlahkendaraanyangterbayar
126 unit 126
unit
126unit
126unit
126unit
102
pajak
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlahinstansi/sekolah
99 99 99 99 99
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tahun
1 Thn1
Thn
1 Thn1
Thn 1 Thn
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tahun
1 Thn1
Thn
1 Thn 1Thn
1 Thn
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tahun
1 Thn1
Thn
1 Thn1
Thn 1 Thn
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tahun
1 Thn1
Thn
1 Thn1
Thn1 Thn
Penyediaan Makanan dan Minuma
Tahun
1 Thn 1Thn
1 Thn 1Thn
1 Thn
103
n
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Tahun
1 Thn1
Thn
1 Thn1
Thn 1 Thn
Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
orang 392
392 392 392 392
Persentasesaranadanprasa
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya saranadan prasarana dalam kondisi baik
12bln
12bln
12bln
12bln
12bln
Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dibangun
2paket
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tahun
1 thn1thn
1 thn1
thn1 thn
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tahun
1 thn 1thn
1 thn 1thn
1 thn
104
ranadalam kondisibaik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Tahun
1 thn1thn
1 thn1
thn1 thn
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tahun
1 thn1thn
1 thn1
thn1 thn
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tahun
1 thn1thn
1 thn1
thn1 thn
Program Peningkatan DisiplinAparatur
Persentase PakaianDinas yang Tersedia
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan nya
Jumlah Pakaian yg tersedia
stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan SDM
100%
100%
100%
100%
100% Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah PNS yang ikut Bimtek/
orang 13 13 13 13
105
Diklat
JumlahLaporan
1 11 11 11 11 11 11
Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Ketepatan waktu laporan
Tepat waktu
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen
10 Dok 10 Dok
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen
1 Dok
1 Dok 1 Dok
106
BAB VI
INDIKATORKINERJADINAS PENDIDIKAN
YANG MENGACU PADA TUJUANDAN SASARAN RPJMD
Didalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 telah ditetapkan
Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam
rangka pencapaian Visidan Misi Kabupaten Banjar. Selanjutnya perlu ditetapkan
Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung
pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1.
Tabel6.1
Indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
INDIKATOR KINERJAOUTCOME
KONDISIAWAL
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 20211 Prosentase lulusan
pendidikan dasar yang mampu baca tulis Al-Qur'an
90 91.66% 93.32% 94.98% 96.64% 98.30% 98.30%
2 Angka Partisipasi Kasar(APK) PAUD
60,92 63.19 65.66 68.12 70.59 73.05 73.05
3 Angka Partisipasi Murni (APM)
a APM SD/MI/SDLB 95,73 95.91 96.09 96.27 96.45 96.63 96.63
b APMSLTP/MTs/SMPLB
59,06 62.46 65.86 69.26 72.66 76.06 76.06
4 Angka Partisipasi Kasar(APK)
a APK SD/MI/SDLB 119,44 119.8 120.25 120.7 121.15 121.6 121.6
b APKSLTP/MTs/SMPLB
82,08 85.05 89.63 94.2 98.78 103.35 103.35
107
5 Angka Putus Sekolah (APtS)
a APTs SD/MI/SDLB 0,29 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.21
b APTsSLTP/MTs/SMPLB
1 0.920.9 0.84 0.79 0.74 0.74
6 Angka rata-rata lama sekolah
6,69 7.00 7.03 7.07 7.1 7.14 7.14
BAB VII
P E N U T U P
108
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021
serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan
Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 ini, diharapkan menjadi acuan
pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat
memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Banjar.
Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di
Kabupaten Banjar kurun waktu 2016-2021 bergantung pada kemitraan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta peran serta masyarakat
dan stakeholders pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD.
Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas
kinerja tahunan lima tahunan dalam pembangunan pendidikan.
Tabel 7.1Matrik Pedoman Transisi Rencana Strategis
Dinas Pendidikan Kab. Banjar
NO. TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan
Terwujudnya peningkatankemampuan baca tulis Al
Qur’an peserta didik
Prosentase peserta didik SDdan SMP yang memenuhi
persyaratan kompetensi bacatulis Al Qur’an
98%
3. Meningkatkan angka partisipasisekolah
Meningkatnya Angka Partisipasisekolah
Angka Partsipasi Murni (APM)
APM SD/SDLB96,63%
APM SMP/Mts/SMPLB 76,06%
Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK SD/MI/SDLB
121,6%
109
APK SMP/MTs/SMPLB 103,35%
Angka Putus Sekolah (AptS)
APtS SD/MI/SDLB 0,21%
APtS SMP/MTs/SMPLB 0,74%
Angka Rata-Rata Lama Skolah 7,14 Thn
Angka Partisipasi Kasar PAUD 73,05%
Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat
Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI/SDLB ke SLTP/MTs/ SMPLB
Angka Melanjutkan SD/MI/SDLB ke SLTP/MTs/ SMPLB
98,45%
Meningkatnya angka melanjutkan SLTP/MTs/ SMPLBke SMA/SMK/MA
Angka Melanjutkan SLTP/MTs/ SMPLB ke SMA/SMK/MA
99,42%
Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat dasar Meningkatnya Pencapaian
SPM Pendidikan DasarIndikator Pencapaian (IP) SPM Dikdas
71,78
Meningkatnya angka kelulusan SD/MI/SDLB
Angka Kelulusan SD/MI/SDLB 99,88%
Meningkatnya angka kelulusan SMP/MTs/ SMPLB
Angka Kelulusan SMP/MTs/ SMPLB
98,87%
Meningkatnya prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV
Prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV
94,33%
Meningkatnya prosentase guru SMP/MTs/ SMPLB dengan kualifikasi S1/DIV
Prosentase guru SMP/MTs/ SMPLB dengan kualifikasi S1/DIV
95,50%
Meningkatnya prosentase guru SMP/MTs/ SMPLB yang bersertifikat
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB yang bersertifikasi
94,33%
Meningkatkan mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD
Meningkatnya mutu layanan pendidikan pada tingkat PAUD/TK/RA
Prosentase PAUD/TK/RA yang terakreditasi 55,05%
Meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan kesetaraan
Meningkatnya Kontribusi Pendidikan Kesetaraan terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar
Kontribusi pendidikan kesetaraan terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar
5,00
110
Meningkatkan mutu layanan pendidikan kesetaraan
Meningkatnya angka kelulusan pendidikan kesetaraan paket A
Angka Kelulusan Pendidikn Kesetaraan Paket A
94,00
Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan kesetaraan paket B
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket B
78,00
Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan kesetaraan paket C
Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan paket C
83,00
Meningkatkan kualitas tata kelola layanan pendidikan
Semoga Renstra ini bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Pendidikan
di Kabupaten Banjar pada era otonomi daerah ini dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
111
Indikator Kinerja, Definisi Operasional dan Rumus Perhitungan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021
NO INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL/ RUMUS PERHITUNGAN BIDANG YANGBERTANGGUNG
JAWAB
1.
Presentase peserta didikSD dan SMP yangmemenuhi persyaratankompetensi baca tulis AlQuran
Jumlah peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran kurunwaktu 1 tahun, dihitung dengan perbandingan peserta didik SD dan SMP keseluruhan pada kurun waktuyang sama.
Rumus :
Jumlah peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis Al Quran x 100%
Jumlah peserta didik SD dan SMP
Bidang Dikdas
2.
Angka Partisipasi Murni(APM) SD/SDLB
Jumlah peserta didik SD dan SDLB yang berusia 7 -12 tahun kurun waktu 1 tahun, dihitung denganperbandingan jumlah penduduk berusia 7 -12 tahun pada kurun waktu yang sama.
Rumus :
Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun dijenjang SD/SDLB x 100%
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
Bidang Dikdas
3 Angka Partisipasi Murni Jumlah peserta didik SMP/Mts/SMPLB yang berusia 13 -15 tahun kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan Bidang Dikdas
(APM)SMP/Mts/SMPLB
perbandingan jumlah penduduk berusia 13 -15 tahun pada kurun waktu yang sama.
Rumus :
Jumlah peserta didik usia 13 -15 tahun jenjang SMP/Mts/SMPLB x 100%
Jumlah penduduk kelompok usia 13 -15 tahun
(Disdik) danMapenda
(Kemenag)
4.
Angka Partisipasi Kasar(APM) SD/SDLB
Jumlah peserta didik SD dan SDLB tahun kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan perbandingan jumlahpenduduk berusia 7 -12 tahun pada kurun waktu yang sama.
Rumus :
Jumlah peserta didik dijenjang SD/SDLB x 100%
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
Bidang Dikdas
5.
Angka Partisipasi Kasar(APM)SMP/Mts/SMPLB
Jumlah peserta didik SMP/Mts/SMPLB kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan perbandingan jumlahpenduduk berusia 13 -15 tahun pada kurun waktu yang sama.
Rumus :
Jumlah peserta didik jenjang SMP/Mts/SMPLB x 100%
Jumlah penduduk kelompok usia 13 -15 tahun
Bidang Dikdas(Disdik) dan
Mapenda(Kemenag)
6.
Angka Putus Sekolah(Apts) SD/MI/SDLB
Jumlah peserta didik putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI/SDLB kurun waktu 1 tahun, dihitungdengan perbandingan Jumlah peserta didik pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI/SDLB tahun ajaransebelumnya.
Bidang Dikdas(Disdik) dan
Mapenda
Rumus :
Jumlah peserta didik putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI/SDLB x 100 %
Jumlah peserta didik pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI/SDLB tahun ajaran sebelumnya
(Kemenag)
7.
Angka Putus Sekolah(Apts)SMP/Mts/SMPLB
Jumlah peserta didik putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/Mts/SMPLB kurun waktu 1 tahun,dihitung dengan perbandingan Jumlah peserta didik pada tingkat yang sama dan jenjangSMP/Mts/SMPLB tahun ajaran sebelumnya.
Rumus :
Jumlah peserta didik putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/Mts/SMPLB x 100%
Jumlah peserta didik pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/Mts/SMPLB
tahun ajaran sebelumnya
Bidang Dikdas(Disdik) dan
Mapenda(Kemenag)
8.
Angka Rata-Rata LamaSekolah
Jumlah peserta didik pada tingkat dan jenjang SD/MI/SDLB yang masih bersekolah, dihitung denganmembandingkan waktu idealnya masa bersekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI/SDLB
Bidang Dikdas(Disdik) dan
Mapenda(Kemenag)
9.
Angka Partisipasi KasarPAUD
Jumlah peserta didik TK/RA/Penitipan anak tahun kurun waktu 1 tahun, dihitung dengan perbandinganjumlah penduduk berusia 4 - 6 tahun pada kurun waktu yang sama.
Rumus :
BidangPAUDNI
(Disdik) danMapenda
(Kemenag)
Jumlah peserta didik dijenjang TK/RA/Penitipan anak x 100%
Jumlah penduduk kelompok usia 4 -6 tahun
10.
Angka melanjutkan SD/MI/SDLB ke SMP/MTs/SMPLB
Jumlah peserta didik baru pada tingkat I pada jenjang SMP/MTs/SMPLB , dihitung dengan perbandinganjumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB tahun ajaran sebelumnya.
Rumus :
Jumlah peserta didik baru pada tingkat I pada jenjang SMP/MTs/SMPLB x 100%
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB tahun ajaran sebelumnya
Bidang Dikdas(Disdik) dan
Mapenda(Kemenag)
11.
Angka melanjutkan SMP/MTs/SMPLB ke SMA/SMK/MA
Jumlah peserta didik baru pada tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA, dihitung dengan perbandinganjumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun ajaran sebelumnya.
Rumus :
Jumlah peserta didik baru pada tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA x 100%
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun ajaran sebelumnya
Bidang Dikdas(Disdik Kab
Banjar),Dikdas(Provinsi) dan
Mapenda(Kemenag)
12.
Indikator Pencapaian (IP) SPM Dikdas
Jumlah kelayakan penyediaan pelayanan mencakup guru berkualifikasi, guru berijazah, jam mengajarguru, kehadiran guru, kehadiran peserta didik, jarak yang terjangkau, sarana dan prasarana penunjangdisekolah, perbandingan guru dengan peserta didik, guru dengan sekolah, peserta didik dengan sekolah,pengembangan kurikulum, pembelajaran efektif dan kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukansatu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan idealnya 3 jam untuk melakukan supervisi danpembinaan.
Dikdas
13.
Angka Kelulusan SD/MI/SDLB
Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB, dihitung dengan perbandingan Jumlah pesertadidik tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/SDLB pada tahun ajaran sebelumnya.
Rumus :
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/SDLB x 100%
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/SDLB pada tahun ajaran sebelumnya
Bidang Dikdas(Disdik KabBanjar) danMapenda
(Kemenag)
14.
Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB
Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, dihitung dengan perbandingan Jumlahpeserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs/SMPLB pada tahun ajaran sebelumnya. .
Rumus :
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB x 100%
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs/SMPLB
pada tahun ajaran sebelumnya
Bidang Dikdas(Disdik KabBanjar) danMapenda
(Kemenag)
15.
Prosentase Guru SD/MI/SDLB Dengan Kualifikasi S1/DIV
Jumlah guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SD/MI/SDLB , dihitung dengan perbandingan Jumlahguru pada jenjang SD/MI/SDLB pada kurun waktu yang sama. .
Rumus :
Bidang Dikdas(Disdik KabBanjar) danMapenda
(Kemenag)
Jumlah guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SD/MI/SDLB x 100%
Jumlah guru pada jenjang SD/MI/SDLB
16.
Prosentase Guru SMP/MTs/SMPLB Dengan Kualifikasi S1/DIV
Jumlah guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, dihitung dengan perbandinganJumlah guru pada jenjang SMP/MTs/SMPLB pada kurun waktu yang sama. .
Rumus :
Jumlah guru berkualifikasi S1/DIV pada jenjang SMP/MTs/SMPLB x 100%
Jumlah guru pada jenjang SMP/MTs/SMPLB
Bidang Dikdas(Disdik KabBanjar) danMapenda
(Kemenag)
17.
Prosentase Guru SMP/MTs/SMPLB LB yang Bersertifikasi
Jumlah guru yang Bersertifikasi pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, dihitung dengan perbandingan Jumlahguru pada jenjang SMP/MTs/SMPLB pada kurun waktu yang sama. .
Rumus :
Jumlah guru yang Bersertifikasi pada jenjang SMP/MTs/SMPLB x 100%
Jumlah guru pada jenjang SMP/MTs/SMPLB
Bidang Dikdas(Disdik KabBanjar) danMapenda
(Kemenag)
18.
Prosentase PAUD/TK/RA yang Terakditasi
Jumlah PAUD/TK/RA yang Terakditasi, dihitung dengan perbandingan Jumlah guru pada jenjangPAUD/TK/RA pada kurun waktu yang sama. .
Rumus :
Bidang Dikdas(Disdik KabBanjar) danMapenda
(Kemenag)
Jumlah PAUD/TK/RA yang Terakditasi x 100%
Jumlah PAUD/TK/RA pada kurun waktu yang sama
19.
Kontribusi Pendidikan Kesetaraan Terhadap Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
Kontribusi pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C untuk meningkatkan capaian angkapartisipasi kasar (APK) pada pendidikan dasar, dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk pada usia7-18 Tahun pada tahun yang sama.
Rumus :
Jumlah pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C x 100%
Jumlah penduduk usia 7-18 tahun pada kurun waktu yang sama
BidangPAUDNI
20.
Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan Paket A
Jumlah peserta didik lulusan pada pendidikan kesetaraan paket A , dihitung dengan perbandingan Jumlahpeserta didik tingkat tertinggi pada pendidikan kesetaraan paket A pada tahun ajaran sebelumnya. .
Rumus :
Jumlah lulusan pada pendidikan kesetaraan paket A x 100%
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan kesetaraan
paket A pada tahun ajaran sebelumnya
BidangPAUDNI
21.
Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan Paket B
Jumlah peserta didik lulusan pada pendidikan kesetaraan paket B , dihitung dengan perbandingan Jumlahpeserta didik tingkat tertinggi pada pendidikan kesetaraan paket B pada tahun ajaran sebelumnya. .
Rumus :
Jumlah lulusan pada pendidikan kesetaraan paket B x 100%
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan kesetaraan
paket B pada tahun ajaran sebelumnya
BidangPAUDNI
22.
Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan Paket C
Jumlah peserta didik lulusan pada pendidikan kesetaraan paket C , dihitung dengan perbandingan Jumlahpeserta didik tingkat tertinggi pada pendidikan kesetaraan paket C pada tahun ajaran sebelumnya. .
Rumus :
Jumlah lulusan pada pendidikan kesetaraan paket C x 100%
Jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan kesetaraan
paket C pada tahun ajaran sebelumnya
BidangPAUDNI