Judicial Reviewdi Mahkamah Konstitusi

Oleh :

Lia Intan S. 8111409010Kholif Nur R. 8111409027M. Rifky Dhafin 8111409060Maya Liana D. S. 8111409142Sulis Setiyani A. S. 8111409183Bachtiar Dwi A. R. 8111409207Putri Nur C 8111409213Nurhayati 8111409214Genoveva S. G. 8111409257

Dasar Hukum Pengujian Undang- Undang Di

Makhakamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24C ayat (1)

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 29 ayat (1) huruf a)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 10 ayat (1) huruf a)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK) No. 06/PMK /2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Judicial review pengujian peraturan

perundang-undangan tertentu oleh hakim (yudikatif). Hal ini berarti hak atau kewenangan menguji (toetsingsrecht) dimiliki oleh hakim. Pengujian tersebut dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi

Toetsingsrecht

hak uji. Istilah ini digunakan pada saat membicarakan hak atau kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan.

Constitutional review

pengujian suatu ketentuan perundang-undangan terhadap konstitusi. Parameter pengujian dalam hal ini adalah konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini berbeda dengan judicial review yang dari lingkup materinya lebih luas karena menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, jadi tidak terbatas pada konstitusi sebagai parameter pengujian

Pendapat Para Ahli

Bintan R. Saragih hak dari Mahkamah

Agung untuk menilai atau menguji secara material apakah suatu undang-undang bertentangan dengan atau tidak berlaku undang-undang yang dinyatakan bertentangan atau tidak sesuai tersebut.

Mauro Capelletti

Secara substantif mengartikan judicial review sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu.

Sri Sumantri

Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende acht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Pengujian Undang-Undang Di Indonesia dibagi dua:

1. Hak Menguji Formal (formele toetsingsrecht)

wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui prosedur sebagaiman telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya (Fatmawati 2005:5).

2. Hak Menguji Material (materiele toetsingsrecht)

suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG(PUU)

Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian, yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003)

Pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang (Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003)

Bentuk pengujian undang-undang;

Hal-hal Terkait Dengan PUU

Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang);

Hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan;

Materi putusan;Akibat putusan pengujian undang-

undang dan kewajiban MK setelah putusan.

PEMOHON DALAM PERKARA PUU

Perorangan WNI

Lembaga Negara

Badan Hukum Publik atau Privat

Kesatuan

Masyarakat

Hukum Adat

Pemberitahuan dan permintaan untuk penghentian pengujian peraturan dibawah UU kepada Mahkamah Agung RI

Penyampaian Salinan Permohonan kepada Presiden RI

Penyampaian Salinan Permohonan kepada DPR RI

KEWAJIBAN MK TERKAIT PERMOHONAN PUU

1. Putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara RI dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

(Ps. 57 ayat (3))

2. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan (prospektif)

HAL-HAL TERKAIT DENGAN

PUTUSAN PUU

3. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA (Ps.59)

4. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Ps.60)

5. Pengkecualian bila permohonan didasarkan pada alasan konstitusional berbeda (Ps. 42 PMK tentang PUU)

Tahapan pengajuan dan pemeriksaan

permohonan uji materil

Pengajuan permohonan

1. Pengajuan permohonan Pasal 4, 5 PMK No. 06/PMK/2005)

Tertulis

( Bahasa Indonesia )

TandaTangan Pemohon

2. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera Mahkamah Konstitusi (Pasal 6 PMK No. 06/PMK/2005)

Panitera MK

Memerikjsa kelengkapan administrasi

Memberi tahu jika syarat kurang lengkap

3. Pencatatan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) (Pasal 7 PMK No. 06/PMK/2005)

Panitera melakukan pencatatan permohonan yang sudah lengkap ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

salinan

DPR&

PRESIDEN

MK

MA

4. Pembentukan Panel Hakim

PANITERABerkasperkara

SusunanPanel Hakim

5. Penjadwalan Sidang (Pasal 8 PMK No. 06/PMK/2005)

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK,

Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama untuk sidang pemeriksaan

permohonan

Pemanggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan.

6. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 10, 11 PMK No. 06/PMK/2005)

PANELHAKIM

Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim memberi nasihat Kepada pemohon untukMelengkapi dan

atau memperbaiki

permohonannya

7. Sidang pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti; (Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17 PMK No. 06/PMK/2005)

Sidang Pleno & Terbuka untuk umum

9 Hakim

Para pihak yang berperkara

8. Putusan (Pasal 31-43 PMK No. 06/PMK/2005)

PutusanMK

Musyawarah RPH

Rapat Permusyawaratan Hakim

KetuaSidang

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengajuan permohonan

pengujian undang-undang dapat berupa: (Pasal 43 PMK No. 06/PMK/2005)

Ditolak

Apabila dalam persidangan terbukti bahwa ternyata undang-undang yang oleh pemohon diajukan uji materil baik pembentukan maupun materinya tidak bertentangan dengan UUD;

Tidak diterima

Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi

Dikabulkan

Apabila materi muatan yang terdapat dalam undang-undang melanggar UUD dan apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD;