juknis_pengawasan_bmkt.pdf

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA

ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : KEP.56/DJ-PSDKP/2011 TENTANG

PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

DIREKTORAT PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : KEP. 56/DJ-PSDKP/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN

KAPAL YANG TENGGELAM

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pengawasan pengelolaan

benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya petunjuk teknis pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:PER.15/MEN/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan oleh Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2011

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

Syahrin Abdurrahman, SE

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 56/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. BMKT sebagai salah satu kekayaan sumberdaya kelautan merupakan aset milik

negara yang harus dikelola dengan baik dan benar mulai dari survei, pengangkatan

hingga pemanfaatannya. BMKT memiliki prospek dimasa mendatang untuk

dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. Agar pengelolaan BMKT mulai dari survei, pengangkatan hingga pemanfaatannya

dapat dilakukan secara baik dan benar, serta menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu dilakukan

pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan BMKT;

c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dalam rangka keseragaman pola pikir dan

pola tindak bagi pengawas dalam pengawasan pengelolaan BMKT, perlu petunjuk

teknis pengawasan pengelolaan BMKT.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas

BMKT dalam melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan BMKT.

b. Tujuaan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah agar pelaksanaan pengawasan

pengelolaan BMKT dapat terlaksana secara tertib dan bertanggung jawab.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan BMKT meliputi:

1. Pengawasan administrasi merupakan pengawasan yang terkait dengan kelengkapan

dokumen serta sarana dan prasarana;

2. Pengawasan teknis merupakan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

survei, pengangkatan, atau pemanfaatan BMKT;

3. Pengawasan melalui gelar operasi di laut.

1.4. Pengertian

1. Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut

BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu

pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona

ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, paling singkat

berumur 50 (lima puluh) tahun.

2. Pengelolaan BMKT adalah kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan.

3. Survei adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi

BMKT.

4. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan,

menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke

tempat penyimpanannya.

5. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan

pemanfaatan lain untuk Pemerintah.

6. Penyimpanan adalah kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mempertahankan

kondisi fisik BMKT hasil pengangkatan.

7. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan BMKT hasil pengangkatan dari lokasi

pengangkatan ke tempat penyimpanan sementara hingga ke tempat penyimpanan

akhir.

8. Pengawasan survei BMKT adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawas untuk

mengetahui tingkat ketaatan pelaksanaan survei BMKT terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang BMKT.

9. Pengawasan pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas

untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaksanaan pengangkatan BMKT terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang BMKT.

10. Pengawasan paska survei adalah pengawasan yang dilakukan paska survei hingga

menjelang pengangkatan BMKT.

11. Scuba adalah alat bantu pernafasan yang diperlukan penyelam untuk bernafas

selama penyelaman.

12. Chamber adalah ruang bertekanan tinggi yang digunakan dalam pengobatan dimana

pasien bernafas dengan oksigen 100 % dibawah tekanan permukaan laut ( > 1 ata,

atmosfir absolute).

13. Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida

mampu mampat yaitu gas atau udara untuk diisikan ke dalam tabung.

14. Air lift adalah alat mekanik dengan fungsi untuk membersihkan lumpur atau pasir

yang menutupi BMKT.

BAB II

LOKASI DAN OBJEK PENGAWASAN

2.1. Lokasi Pengawasan

Kegiatan pengawasan pengelolaan BMKT dilaksanakan pada lokasi-lokasi sebagai

berikut:

a. Kapal survei BMKT;

b. Lokasi BMKT yang telah disurvei;

c. Kapal pengangkat BMKT;

d. Kapal pengangkut BMKT;

e. Tempat penyimpanan BMKT;

f. Tempat konservasi BMKT;

g. Tempat pemanfaatan BMKT;

h. Lokasi lain yang memiliki potensi BMKT.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d g, pelaksanaanya berada dan di

bawah koordinasi Pannas BMKT, sedangkan pengawasan sebagaimana dimaskud pada

huruf h dilakukan oleh Ditjen PSDKP yang dalam pelaksanaanya dapat dilakukan

secara mandiri maupun secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

2.2. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan BMKT meliputi:

a. Kegiatan survei BMKT;

b. Kegiatan pengangkatan BMKT;

c. Kegaitan pengangkutan BMKT;

d. Kegiatan di tempat penyimpanan BMKT;

e. Kegiatan konservasi BMKT;

f. Kegiatan pemanfaatan BMKT;

g. Kegiatan pemanfaatan BMKT lainnya yang tidak berijin (ilegal).

BAB III

PETUGAS PENGAWAS

3.1. Pengawasan

a. Survei

Apabila lokasi survei berada di wilayah laut kewenangan daerah, pengawasannya

dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi:

1). Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;

2). Seorang ahli arkeologi bawah air atau memiliki keahlian relevan;

3). Aparat TNI AL dan atau Kepolisian Republik Indonesia.

Apabila lokasi survei berada di wilayah laut di luar kewenangan daerah,

pengawasannya dilakukan oleh Tim Pengawas yang meliputi:

1). Pengawas dari Ditjen PSDKP;


3). Aparat TNI AL atau Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum ada tenaga pengawas dan/atau belum dapat

melaksanakan pengawasan suvei, pengawasannya dapat dilakukan oleh Pengawas

dari Ditjen PSDKP.

b. Pengangkatan

Apabila lokasi pengangkatan berada di wilayah laut kewenangan daerah,


1). Pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;



Apabila lokasi pengangkatan berada di wilayah laut di luar kewenangan daerah,


1). Pengawas dari Ditjen PSDKP;



Dalam hal Pemerintah Daerah belum ada tenaga pengawas dan/atau belum dapat

melaksanakan pengawasan pengangkatan, pengawasannya dapat dilakukan oleh

Pengawas dari Ditjen PSDKP.

3.2. Tugas dan Wewenang

a. Melakukan koordinasi dengan perusahaan pemegang izin survei atau pengangkatan

dan instansi terkait;

b. Melakukan pemeriksaan atas kelaikan sarana survei atau pengangkatan;

c. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen survei atau pengangkatan;

d. Memberi peringatan kepada pelaksana survei atau pengangkatan di lapangan

apabila terjadi penyimpangan selama pelaksanaan survei atau pengangkatan;

e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan survei atau pengangkatan

kepada Sekretrais I Pannas BMKT C.q. Ketua Tim Sekretariat Pannas BMKT dan

kepada atasan masing-masing.

3.3. Identitas Pengawas

a. Pengawas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Pengawas dilengkapi dengan surat keterangan identitas, tugas, asuransi, sertifikat

selam bagi pengawas yang akan melakukan kegiatan penyelaman dan keterangan

sehat dari dokter yang berwenang;

c. Pengawas wajib dilengkapi dengan uniform meliputi pakaian seragam lengkap,

briefet, dan kelengkapan lainnya, sesuai ketentuan asal instansinya.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN

4.1. Rencana Kerja Pengawasan

a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:

1) Surat Penugasan;

2) Tanda Pengenal;

3) Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);

4) Formulir isian yang diperlukan;

5) Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengawasan.

b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait

Sebelum melakukan pengawasan ke lokasi kegiatan, salah satu hal yang harus

dilakukan oleh Pengawas adalah mempelajari dokumen-dokumen yang terkait

dengan kegiatan yang akan diawasi. Dokumen-dokumen ini antara lain adalah:

1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan;

2) Izin-izin yang terkait;

3) Peraturan/Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;

4) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang

bersangkutan.

c. Menyiapkan Perlengkapan antara lain:

1) Alat pencatat (buku catatan/note book);

2) Kamera atau handycam;

3) Perlengkapan keselamatan kerja seperti baju pelampung;

4) Alat sampling yang diperlukan;

5) Sarana transportasi;

6) Format laporan pengawasan;

7) Alat perekam suara;

8) Perlengkapan lain yang dianggap perlu.

4.2. Pelaksanaan Pengawasan

a. Pengawasan Kegiatan Survei;

Melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dalam Form FM/SDK-05 (Form

Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Survei Benda Berharga

Asal Muatan Kapal yang Tenggelam) pada saat kapal akan bertolak ke lokasi survei.

Pemeriksaan tersebut, meliputi:

1) Dokumen Perijinan Survei

a) Fotokopi Surat Izin Survei dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk wilayah

yang menjadi kewenangannya atau dari Gubernur/Bupati/Walikota di dalam

wilayah kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota;

b) Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Arkeologi;

c) Fotokopi Surat Kualifikasi Tenaga Penyelam;

d) Asli Surat keterangaan sehat menyelam dari dokter penyelaman (dokter

hiperbarik) yang masih berlaku;

e) Asli Paspor yang masih berlaku;

f) Asli Dahsuskim atau visa;

g) Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenag Asing;

h) Fotokopi Security Clearance yang dilegalisir;

i) Asli Surat Izin Berlayar;

j) Fotokopi Surat Izin Usaha Pengangkatan dari Departemen Kelautan dan

Perikanan;

k) Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal;

l) Asli Surat Izin Radio Komunikasi;

m) Asli Surat Ukur Kapal (certificate of class);

n) Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak;

o) Asli Daftar Anak Buah Kapal/Crew List;

p) Asli Buku Pelaut.

2) Sarana dan Prasarana Survei, meliputi:

a) Scuba; b) Chamber; c) Dokumentasi bawah air (underwater); d) Compressor; e) Kantong jaring/basket; f) Air lift; g) Sarana komunikasi.

3) Pengawasan Selama Survei:

a) Mengamati pergerakan kapal agar tetap berada pada area survei (radius 3 mil

dari titik koordinat) sebagaimana ditentukan dalam izin survei;

b) Memeriksa penyelam sebelum dan sesudah melakukan penyelaman;

c) Mengawasi aktifitas penyelaman;

d) Menghitung jumlah sampel BMKT sesuai dengan ketentuan izin survei yang

berlaku, yaitu tidak lebih dari 10 buah;

e) Memastikan pengembalian sampel ke dasar laut apabila jumlah sampel yang

diambil oleh penyelam melebihi dari jumlah yang ditentukan;

f) Mengamati rencana kegiatan per hari;

g) Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan

memberikan arahan bagi kelancaran kegiatan;

h) Apabila pada keadaan force majeure yang mengharuskan kapal meninggalkan

lokasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengawas;

i) Melakukan pengisian Form FM/SDK-06 dan Berita Acara Keadaan Force

Majeure (apabila diperlukan).

b. Pengawasan Paska Survei

Pengawasan paska survei merupakan pengawasan yang dilakukan dengan

mengamati area perairan yang telah selesai dilakukan survei hingga menjelang

dilakukannya pengangkatan.

Pengawasan paska survei dilakukan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing

instansi yang merupakan unsur pengawas BMKT (Ditjen P2SDKP, TNI AL,

POLRI, Depbudpar) maupun secara terpadu melibatkan semua unsur pengawas

yang dikoordinasikan oleh Pannas BMKT;

2) Operasi pengawasan dapat dilakukan dengan Kapal Pengawas Perikanan atau

kapal lainnya;

3) Dalam operasi pengawasan ditemukan adanya indikasi aktivitas BMKT ilegal,

pengawas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, sarana yang digunakan,

dan muatan kapal;

4) Apabila terbukti adanya indikasi tindak ilegal BMKT, kapal di ad hock ke

pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut;

5) Koordinasi dengan PPNS Benda Cagar Budaya (Departemen Kebudayaan dan

Pariwisata) atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk

dilakukan penyidikan.

c. Pengawasan Kegiatan Pengangkatan

Melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dalam Form FM/SDK-07 (Form

Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Pengangkatan Benda

Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam) pada saat kapal akan bertolak ke

lokasi pengangatan. Pemeriksaan tersebut, meliputi:

1) Dokumen Perijinan Pengangkatan

a) Fotocopy Surat Izin Pengangkatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan

untuk wilayah yang menjadi kewenangannya atau dari

Gubernur/Bupati/Walikota di dalam wilayah kewenangan

Gubernur/Bupati/Walikota;

b) Fotokopi Surat Keterangan Tenaga Arkeologi;

c) Fotokopi Surat Kualifikasi Tenaga Penyelam;

d) Asli Surat keterangaan sehat menyelam dari dokter penyelaman (dokter

hiperbarik) yang masih berlaku;

e) Asli Paspor yang masih berlaku;

f) Asli Dahsuskim atau visa;

g) Fotokopi Ijin Mempekerjakan Tenag Asing;

h) Fotokopi Security Clearance yang dilegalisir;

i) Asli Surat Izin Berlayar;

j) Fotokopi Surat Izin Usaha Pengangkatan dari Departemen Kelautan dan

Perikanan;

k) Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal;

l) Asli Surat Izin Radio Komunikasi;

m) Asli Surat Ukur Kapal (certificate of class);

n) Asli Sertifikat Pencegahan Pencemaran Minyak;

o) Asli Daftar Anak Buah Kapal/Crew List;

p) Asli Buku Pelaut.

2) Sarana pengangkatan, meliputi :

a) Scuba;

b) Chamber;

c) Crane;

d) Bak perendaman/desalinasi;

e) Perangkat Komputer;

f) Peralatan dokumentasi di atas kapal dan di bawah air;

g) Perlengkapan pengepakan;

h) Tempat penyimpanan sementara di atas kapal;

i) Peralatan labeling;

j) Kompresor;

k) Kantong jaring;

l) Air lift;

m) Basket;

n) Sarana komunikasi di kapal pengangkat, pengangkut dan logistik.

3) Pengawasan selama pengangkatan

Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengangkatan BMKT sebagaimana

Form FM/SDK-08, sebagai berikut:

a) Mengawasi pergerakan kapal agar tetap berada pada area pengangkatan

(radius 1 mil dari lokasi titik koordinat) sebagaimana ditentukan dalam izin

pengangkatan;

b) Memeriksa ruang-ruang kapal pengangkat, pengangkut dan logistik;

c) Memeriksa awak kapal dan pergantiannya;

d) Memeriksa penyelam sebelum dan sesudah melakukan penyelaman;

e) Mengawasi aktifitas penyelaman;

f) Mengawasi kegiatan pengangkatan per hari, antara lain :

i. pengangkatan BMKT dari dasar laut ke atas kapal;

ii. perendaman BMKT di bak perendaman (desalinisasi);

iii. pembersihan benda (konservasi);

iv. pemilahan benda (klasifikasi jenis, jumlah, dan kondisi temuan);

v. labeling;

vi. pemotretan;

vii. pemasukan data ke komputer;

viii. pemasukan BMKT hasil pengangkatan ke dalam keranjang/basket;

ix. pemasukan BMKT hasil pengangkatan ke dalam kontainer;

x. penyegelan kontainer/safety box yang sudah terisi penuh BMKT

dengan segel sticker yang disiapkan oleh PANNAS BMKT;

xi. penomoran kontainer/safety box;

xii. daftar BMKT yang diangkat secara berkala (data harian, mingguan,

sampai saat pergantian pengawas yang dituangkan di dalam Berita

Acara).

g) Apabila pada keadaan force majeure mengharuskan kapal meninggalkan

lokasi telebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pengawas;

h) Melakukan penghitungan bersama-sama dengan perusahan pengangkat

terhadap setiap benda hasil pengangkatan;

i) Melakukan dokumentasi terhadap setiap kegiatan selam proses

pengangkatan;

j) Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan


k) Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis, memberhentikan pelaksanaan

kegiatan apabila terdapat penyimpangan selama proses kegiatan;

l) Menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Pimpinan

(Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya

Kelautan);

m) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan pengangkatan secara

berkala kepada Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur

Pengawasan Sumberdaya Kelautan).

d. Pengawasan selama pengangkutan

1. Mengawasi pemindahan BMKT dari kapal pengangkat ke kapal pengangkut;

2. Memeriksa ruang-ruang kapal pengangkut guna memastikan tidak terdapat

BMKT yang tertinggal;

3. Mendata jumlah kontainer BMKT yang dikirim ke darat;

4. Menyertakan pengawas menuju gudang tempat penyimpanan/safety box;

5. Membuat Berita Acara Serah Terima dari petugas pengawas selama

pengangkutan ke petugas pengawas di gudang tempat penyimpanan/safety box;

6. Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan


7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan pengangkutan kepada

Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya

Kelautan).

e. Pengawasan di tempat penyimpanan

Pengawasan BMKT di tempat penyimpanan/gudang dilaksanakan sesuai dengan

Form FM/SDK-09 (Form Pengawasan Gudang), dengan melakukan pemeriksaan

hal-hal sebagai berikut :

1) Melakukan penghitungan ulang bersama perusahaan mengenai jumlah dan jenis

BMKT yang tiba di tempat penyimpanan;

2) Mengawasi proses pembukaan segel, penyimpanan dan/atau pengelolaan BMKT

di tempat penyimpanan/gudang/safety box;

3) Membuat Berita Acara penyimpanan BMKT;

4) Melakukan pengawasan selama proses konservasi, antara lain :

a) pemindahan BMKT dari kontainer ke bak perendaman (desalinisasi);

b) pembersihan benda (konservasi);

c) pemilahan benda (klasifikasi jenis, jumlah, dan kondisi temuan);

d) labeling;

e) pemotretan;

f) pemasukan data ke komputer;

g) pemasukan BMKT hasil pengangkatan ke dalam rak-rak penyimpanan

dan/atau safety box;

h) penomoran rak-rak penyimpanan dan/atau safety box;

5) Melakukan pengawasan BMKT secara periodik di tempat penyimpanan/gudang;

6) Menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan dan


7) Menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Pimpinan (Direktur

Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya Kelautan);

8) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kegiatan penyimpanan kepada

Pimpinan (Direktur Jenderal PSDKP cq. Direktur Pengawasan Sumberdaya

Kelautan).

f. Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan BMKT

Pengawasan kegiatan pemanfaatan BMKT dilakukan terhadap benda-benda yang

bukan merupakan koleksi negara .

g. Pengawasan Pengelolaan BMKT Melalui Gelar Operasi di Laut

Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan atau

kapal negara lainnya, dengan sasaran perairan yang diperkirakan memiliki potensi

BMKT. Pengawasan melalui gelar operasi laut dilakukan secara rutin (berkala)

sesuai program tahunan maupun berdasarkan informasi dari berbagai sumber

seperti, masyarakat/nelayan tentang adanya indikasi kegiatan BMKT ilegal. Tahap

pelaksanaan pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Persiapan

a) Menyusun rencana operasi pengawasan untuk diajukan ke pimpinan guna

mendapat persetujuan;

b) Operasi pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kelautan dan Perikanan

dengan atau tanpa bekerjasama dengan instansi terkait;

c) Operasi pengawasan dilakukan dengan Kapal Pengawas Perikanan atau kapal

negara lainnya;

d) Permintaan personil pengawas pada instansi terkait/unit kerja lainnya apabila

melibatkan instansi/unit terkait;

e) Penyiapan sarana dan prasarana yang dipelukanan dalam operasi

pengawasan;

f) Menyiapkan Form FM/SDK-10 (Form Pemeriksaan Gelar Operasi BMKT).

2) Operasi pengawasan�

a) Menetapkan lokasi pengawasan;

b) Melakukan pemantauan di lokasi perairan potensial BMKT;

c) Apabila di lokasi pemantauan ditemukan kecurigaan adanya aktivitas BMKT

ilegal, maka pengawas :

i. Menghentikan kapal sesuai prosedur yang berlaku;

ii. Melakukan pemeriksaan dokumen kapal;

iii. Melakukan pemeriksaan sarana yang digunakan untuk aktivitas BMKT

ilegal;

iv. Mengecek dan memeriksa posisi/lokasi kapal;

v. Memeriksa muatan kapal;

vi. Memeriksa awak kapal dan kelengkapan dokumennya.

d) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai melakukan

aktifitas BMKT ilegal, terdapat indikasi tindak pidana dilakukan tindakan:

i. ad hock ke pelabuhan terdekat;

ii. digandeng, ditarik atau ditunda bila kapal dalam keadaan rusak atau

terbatas olah geraknya, dengan tetap memperhatikan keamanan dan

keselamatan navigasi.

e) Dalam hal kapal yang diperiksa melakukan perlawanan dan/atau melarikan

diri, dilakukan tindakan:

i. melumpuhkan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ii. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);

iii. melakukan pembelaan diri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

5.1 Pelaporan

Setelah melakukan pengawasan, Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan

laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan memuat

informasi/data sesuai form isian yang telah disediakan, dan apabila terdapat infromasi

tambahan dapat dibuat lembar tambahan tersendiri. Informasi yang disajikan dalam

laporan pengawasan harus memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Disajikan secara jelas dan sistematis;

b. Harus akurat, aktual, faktual dan didasarkan pada hasil pengawasan serta

merupakan hasil yang dapat diverifikasi oleh pihak yang ahli;

c. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faktual;

d. Didukung oleh foto, berita acara, sampel, dan dokumen lainnya untuk menyertai

laporan pengawasan BMKT harus disebutkan dengan jelas.

5.2 Verifikasi Hasil Pengawasan

Hasil-hasil Pengawasan yang berupa data, informasi, dan fakta-fakta di lapangan

diverifikasi oleh Tim untuk mengetahui apakah terdapat dugaan awal adanya

pelanggaran dibidang pemanfaatan BMKT atau tidak.

5.3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

a. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran pengelolaan BMKT dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran yang terkait dengan kelengkapan

dokumen yang dipersyaratkan dalam survei atau pengangkatan BMKT;

2) Pelanggaran teknis, yaitu pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan

survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT.

3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat 4 Undang-undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

b. Koordinasi Penanganan Pelanggaran:

Dalam hal terjadi pelanggaran, langkah yang dilakukan adalah koordinasi dengan

pihak terkait :

1) Kementerian Kelautan dan Perikanan C.q Ditjen KP3K,

Gubernur/Walikota/Bupati, PANNAS BMKT, terkait dengan Izin Survei, Izin

Pengangkatan, dan Pemanfaatan;

2) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, terkait dengan ketentuan benda cagar

budaya (BMKT);

3) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terkait dengan IMTA;

4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Pasport, Dahsuskim, dan

visa;

5) Kementerian Pertahanan, terkait dengan Security Clearance (SC);

6) Kementerian Perhubungan, terkait degan Surat Izin Berlayar (SIB), Surat

persetujuan kelonggaran syarat bendera (dispensasi) penggunaan kapal asing

angkutan laut dalam negeri, Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal, Surat

izin radio komunikasi, Surat Ukur Kapal (certificate of class), Sertifikat

pencegahan pencemaran minyak, Daftar Anak Buah Kapal/Crew List, Buku

Pelaut ;

7) Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan Surat Izin Usaha

Pengangkatan BMKT;

8) PANNAS BMKT, terkait sarana dan prasarana yang digunakan;

9) Kepolisian Negara RI, terkait dengan pencurian BMKT

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan

sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta a tanggal

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


��

��

��

��

�

��

��

� ��

�

��

� ��

� �� !��"��#�� $� ��

��%�� &�� !"�''"#� ((((((� �� !"�''"#� ��&�� )�� *�� &�� +,�!-� �� &*��

��.�� &��+,�!�� &��//-��

�� +�� "0�� &� �� * �� &�� 0�� &��

��

��%��

� � � � � ��)�� -�

�

� ��

)��-��

� � � ��

)!��"��#��-� $ � � � ��)��-�

�/-�� //-�#��&�� &�� &�� &��

�

��

��

��

�

�� .��1�+��

�

��(((((((((((((��

�

��'* � ((((((((((((�� .�� ,2�%2�"3�"��

!��2�"�"��

��(((((((((((��

��'* �((((((((((((��.��

��

�

�� +�� "0�� 4�� !�� !��

��&��* ��&��

��0��(((((((�� &��

��

�

��

��%��,� ��4��!��!��

�

��

)%��,��!��-�

��

)%��,��!��-� � �

��

��

��

�

�� .�� 1�+��

��,��

� ��

� ��

��2"�""��56�72�,"829�2��

�� &��&��+,�!�

�� &� �� &�� &� � �� *�� .��

��

�� +�� "0�� &� ��

�� * �� &�� 0��

�� &��

��

�

��

��%��,� ��!��

� � � � � ��)�� -�

��

)��-��

� � � ��)!��"��#��-�

$ � � � ��

)��-�

�/-��

�

FORMAT LAPORAN �

�

I. PENDAHULUAN

� Latar Belakang

� Tujuan Sasaran

� Waktu Pelaksanaan

� Petugas Pengawas

II. PELAKSANA KEGIATAN (PERUSAHAAN)

� Identitas Perusahaan

� Nomor surat izin

� Sarana dan prasarana kegiatan

� Daftar pekerja (Penyelam dan ABK)

III. HASIL-HASIL PENGAWASAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP

VI. LAMPIRAN

� Berita Acara Kegiatan

� Data jumlah dan jenis benda hasil survei atau pengangkatan

� Dokumentasi kegiatan

��

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor :KEP. 56/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengusahaan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

FORMAT ISIAN PENGAWASAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN

KAPAL YANG TENGGELAM

Form Isian Nomor

Form

1 Form FM/SDK-05 (Form Kelengkapan Dokumen, Sarana, dan Prasarana Pengawasan Survei Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam)

2 Form FM/SDK-06 (Form Pengawasan Survei Benda Berharga Asal

Muatan Kapal yang Tenggelam)

3 Form FM/SDK-07 (Form Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pengawasan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang

Tenggelam)

4 Form FM/SDK-08 (Form Pengawasan Pengangkatan Benda Berharga

Asal Muatan Kapal yang Tenggelam)

5 Form FM/SDK-09 (Form Pengawasan Gudang Benda Berharga Asal

Muatan Kapal yang Tenggelam)

6 Form FM/SDK-10 (Form Pemeriksaan Gelar Operasi Pengawasan

Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam)

7 Form FM/SDK-11 (Form Pengumpulan Bahan dan Keterangan Dalam

Rangka Pengawasan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang

Tenggelam)

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Documents

juknis_pengawasan_bmkt.pdf