Upload
dominh
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
?6
3. Silrsi Peirgawasan dan Psnyuluhm PendaftaranPerusahaan;
4. $l<ei Pengolahan Dato dan Pelayanatr Informasi.
h, Sub Dinas Pe,nanasranModalterdiri dari :
1. Seksi Prorrosi ;
2. $eksi Perizinan;
3. Seksi Pengendalian dan Pengawa.san.
i. Kelompok Jabatan Fungsional;
j. Cabang Dinas ;
k. Unit Pelaksana T*nis Dinas.
(4) Bagan Slusunan Organisasi Dinas Perindustriau, Perdagnngpndan Penanaman Modal dimaksud pada tyat (3) adalahs$agaimana dinyatakan dalam tarnpiran Perahran Dasrah ini.
Bagfnn Ketigabetas
Dhrs KoFerasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Pasal 16
(1) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecit dan Mene,ngah memptnryaitrgas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang koperasi,
kecil dan menengah serta fugas pemba$fuan yangdiberikan oleh pemerintah.
(2) Urfruk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) pasal ini Dines Koperasi, Prngusaha Kecil danMenengah nie,rupunyai $ngsi :
&. penrnrusarr kebdakan operasiooal dalasr rangkaperencanaan, pernbinaan dan pengembangan koperasi,pcttgusaha kccil dan mcnc,ngah ;
i
b. pelaksanaan prnbinaan dan tlukungnn pcngerrbangankeleenbagaan serta ketatalaksanarm ko'perasi, pengusahakecil danmenengah;
c. pelaksanaan pernbinaan dan dukungan penge,mbanganproduktifitas usaha koperasi, pengusaha kecil danmenengah;
d. pelaksanaan pembinaan dsn dukrmgan pengenrbangansnrmber daya manusia koperasi, pengusaha kecil dmmenengah;
c. pcngevaluasian prograr& pelapman hasil-hasil pcmbinaan'pengembangan koperasi" pengusaha kecil dan morengah;
a"
:Srh**x+***ie' ...,. . as-,.. ;-.J,1; *.5.
27
f pelaksanaantrgas-tugas ksiataffiahaan ;
g. pelaksanaan firgas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDaerah.
(3) $uzunan Orgaqrisasi Dinas Koperasi, Pengpsaha Kecil danMenelrgah terdiri dari :
a. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Oan Menpngah ;
b. Bngon Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub tsagian Keuangan
c. Sub Dina.s.Kelernbagaan Koperasi terdiri dnri :
1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
2. Selcsi Hulnrm dan Organisasi ;
3. Seksi Penilaian Ko.fcrasi.
d. Sub Dinas Usaha I(operasi terdiri dari:
1. Seksi hoduksi ;2. Seksi Distribusi ;
3. Seksi Jasa dan PerrnodelBn.
e. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Marrusia terdiridari:
1. SeksiPereucanaan;
2. Seksi Penyelenggaraan ;
3. Seksi Evaluasi dan Laporan
f. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah, t€rdiri dari :
1. Seksi Pe,ngembangan Kelembagaan;
2. Seksi Pengembangan Usaha;
3. Seksi Kemitntan
g. Cabang Diuas;' .' : ,ih. Keionrpok Jabatan Fungsional ;
i. Unit Pelakshna'l'eknis Dinas.
(4) Ragan Susunan Organisasi llinas Koperati, Pengusaha Kecildan Mnre, rgah dimaksud puda ayat (3) 4alah sebagaimanadinlatalqan dalam tarnpirarr Perafiran Daeralr ini.
28
Bngian Keempat belas
IXnas Te4aga Kerja dnn Mobilttas Penduduk
Pas* f?
(l) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mcrnpunyaitugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang t&tagakerja dan mobilitas p€ilduduk's€rta ftgas penrbarrtuan yailgdiberikan oleh Pemerintatr.
(2) Untuk mc,lryclcnggarakan trgas scbegaimana dimaksud padaayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Pendudukmempqnyai fungsi ,
,
a. pelaksanaan penyusunan rencan4 prognm kerja dankebij3lan teknis bidang tenaga kr"j; dan mobilitaspenduduk;
b. penyusunan pedoman unfuk perringkatan keeejahteraanpekerja ltenagakerja;
c. penyelenggaraan bursa lenagakeria dan penempatan tenagadalam negeri ;
,d. pcnghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan informasitrursa ke{a;
e. pembinaa& paryuluhan dan pembimbingan terhadappelaksanaan kegiatan pelarihan dan produktifitas tenagakerja;
f pernberian petunjuk teknis operasional dan pclaksanaankaja.sama dengan in-ctan"qi terkait dalarn pelalcsanaan antark"tjq TKPMP, pengiriman cnaga a.sing dan tcknologipadat karya serta kursus kelompok usaha bersama/,usahamandiri;
g. pelaksanaan koordinasi de,ngan tsLK KLK M'l'U sertapembinaan dan pengawasan teotang pclatrcsanaan latihankerja yang diselenggarakan oleh lembaga latihan swasta;
h. peflyusunan petunjuk dan bimbingan sertp pelaksanaanoperasional organisasi ketenagakerjaan dan organisasipengusaha, peurberrtukan LKS Bipartite dall LKS'lripartite" penanganari pe,rselisihan hubungan industrialterutarma kepada pegawai porarrtara dantsnaga kerja sertapelaksanaan purdidikan hubungan industrial;
i. pen)rusunan petunjuk bimbingan dan arahan ter$angpelaksanaan pengawa"san nonrna keria dan nonn& K3Jarnsostek kepada pegawdi pengawa^s ketenagakoj a*o;
j. pelaksanaan penerangan dan penyuluhan mobilitaspenduduk;
29
k. pelaksanaan ulusan a'ansito, penganglutalr danpeffimpungan le*al transmigrasi di Daerah dalam rangkapemindahan transmi gran;
l. pengawasan perjalanan transmigran dari Daeratr ke asramatransito Propinsi Jawa Timw;
m. pelayanan krpudo ma:syarakat dan dunia usaha rJalampenyelenggaraan kansmigrasi swakarya mandiri;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihakketiga dalam pelaksanaan penrbinaan trrrtaea ked; dancalon transmigran;
o. pelaksanaan pekerjaan ketatausahaan yang meliputi suratmen5nrrat, kepegawaian, keuangaq pedengkapan dafirumatr tangga;
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDaerah.
(3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kaja dan MobilitasPenduduk terdri rdari :
a. Ilinaq Tenaga Keqia dan Mohilitas Penduduk;
b. BapanTataUsaha terdiri dari:
1. Sub Brigian Pcrcncanaandan Program ;
2. Sub Bagian Keuangan :
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Dinas Penetnpatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerjaterdiri dari :
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kerja;
3. Selcsi Tenaga Kojo Mandiri.
d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifrtas Tenaga Kerj"terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas;
2. Seksi Perizinan l-errbagaPelatihan;
3. Seksi Pemagangan.
e. Sub Dinas Hubungan Indusffial dan Syarat Kerja terdiridari :
1. Seksi Hubungan lndustrial ;
2. Seksi Syarat Kerja dan Kesejahteraan.
30
f Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaanterdiri dari :
1. Seksi Pengawas4n Keselamatan daqKesehatan Keria;
2. Seksi Jamsostek;
3. Seksi Norma Kerja.
g. Sub Dinas Mobilitas Penduduk terdiri dari :
l. Seksi Program dan Dvaluasi ;
2. Selcsi Pe,ngarahan dan Pendaftaran;
3. Seksi Fasilitasi Mobilitas Penduduk;
4. Seksi Partisipasi Masyarakat.
h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
i. Cabang Dinas;
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga K.rj" Dan Mobilita"sPenduduk dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimanadinyatakan dalam lampiran Peraturan Dasrah ini.
' Bagian Kelima belas
Dinas Pendafraran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Pasal 18
(1) Dinas Pendaftaran Pzududuk danPencahfan Sipil mempunyaitugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pendaftarandan pcncatatan penduduk dan hrgas pembantuan yangdiberikan Pemerintah.
(2) tintuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (l), Dinas Pendaftaxan Penduduk dan Pencalatan Sipilmempunyai fungsi :
a. pcn]rusunan rcncana pcrrrbangunan dan pcngcmbangankegiatan pendaftaran dan pencalatan penduduk;
b. perrberian Nomor hduk Kependudukan;
c. pendaftaran dan pe,lrerbitan Kartu Keluarga;
d. pendaftaran dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
e. pencatatan dan penerbitad Akta Kelatriran;
t. pencalalandanpenerbitan Akta Perkawinan;
g. pe,ncatafan dan penertritan Akta Perceraian;
h. pencatalan dan penerbitan Akta Kernatian;
31
i. pEllcatatan dan penerbitall Akta Pengakuan dan Pengesaban
Anak;
j. pencatalan mutasi psnduduk;
k, pengelolaan penduduk;
l. penyelenggaraanpenYrluhan;
m. pela&saffuur urusan tata"rsaha dinas:
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditrerikan oleh Kepala
Daerah.
(3) Susunarr Organisasi Dinas Pc,lrdaftaran Pcndg&rk dart
Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Dinas Pendaftaran Pe,lrduduk dan Penqataran Stptl;
b. BaganTataUsaha terdiri dari:
l. Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
2. Sub Bagian Keuangan ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Suh Dina-c Pe,ndaftaranterdiri dari :
1. Seksi Kartu Keluarga dan Katu Tanda Pendudft;
2. Scksi Mutasi WNI dan WNA
3. Seksi Pentlapa&ur;
4. Seksi Materiil.
d. Sub Dinas Pencatatanterdiri dari :
1. Seksi Kelahiran dan Pengakuan Anak;
2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Aflalg
3. Seksi Kenratian.
e. Sub Dinas Data dan Pelaporanterdiri dari :
1. Seksi Pengolatran Datzdan Penyimpanan Dala;
2. Sek;si Statistik dan LaPoran;
f Sub Dinas Pernbinaarr dan Pengendalian terdiri dari :
1. Seksi Pengawasaq Penertiban dan Pengusutan;
2. Sek-jsi Pcrnbinaan dan Penyuluhrur.
g. Cabang Dinas;
h, Unit Pelaksana Teknis Dinas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
i4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Dan
Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana
dinyatakan dalam l,ampiran Pcraturan Daprah ini.
32
Baginn Kecnnm behs
IXnos PendaPatan
Pasat 19
(1) Dhas Pendapatan merppunyai tugas melakqannkgq
kewenangan daerah dalam bidang pendapatan Daarah dan
ftigas p**b*tuan yan$ diberikan oleh Pemerintah-
Q) Untuk menyelenggarakan frrgas sebagaimana dimaksud FaClavat (1) pasaf ,ini, Dinas Pendapatan mempunyai frmgsi :
a. pelaksanaan' perumusan kebiiakan teknis' pembeiiur
bimbirrgan dan pembinaan serta koordinasi tpknis;
b. pelaksanaan pEndafiaran dan pendalaan wajib paj* ds€rah
dan wajib retribusi daerah; ' :. '
c. membantu melakukan pekerjaan pondaraan obyek dan
sutyek paj{k bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh
Dir;kto;at Jendaral rajaklOirdaJrat Pajak 'Budri dan
Bangunan dalam hal menyampaikan dan menerima kembali
Suri Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
d. pelaksanaan penetapan besarnya pajak daer6h dan retribusidacrah;
e. penyunpaian Surat Penrbedtahuas Pajak Tatrutang Da€ratl(Sntfn;, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)' $tratTagihan Pajak Daerah (STPD), dan surat Psmberitaltuan
Paiak TerhiLng (SPPT) Pajak Bumi dan nangunan (PB-BI
serta sarana aOministrasi PBB lainnya yang diterbrtkan oleh
Direktorat Jendral Pajok kepada wajib pejsk dB€ralt
maupun Wajib Pajak PBB;
f. pelaksanaan pembulrlan dan pglaporan atas penrungutan
il"" penyetoran pqiak daerah retribusi daerah serta
pendrip*an daerah lainnYa ;
,. n"fuf."*u*, koordinasi, bimbingan dan,nqscndalian yrtlevaluasi atas pekerjaatr penaghatr paj* daera}' retibrrsi
daerah danpenerinraan a.sli daerah lairuryq serta penagihan
pajak b*mictan bangunan yang dilimpatrkan oleh Menteri
Keuangan kePada Ke'Pata Daeratr;
h. pelaksanaan ugas pe're'lrcanaan dan pengt'nrbangan
iiUiAoog pe"a"hitt, penetapan dan penagihan pajak daerall
retribusi -rlaeratr,
penerimaan asli daeratr dan pajak bumi
dan bangunan;
i. pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daer*,. Tf,lb*icfaerah dan pendapatan da€fah lainnya serta Pajak Butni
dan Bangunan;
33
purgelolaan tata usaha dinas;
pelaksanaan tugas-tugas lainDaerah.
(3) susunan organisa"si Dinas petrdapatan terdiri dari :
a.. Dinas pendapatan;
b. Bagian Tata tlsaha terdiri dari':1. Sub Bagian Urnum dao Kepegawaian;
2. Sub Bagian Karangan ;
3. sub Bagian perlengkapan dan B@da Berhga,c- sub Dinas pendaftaran dan pendataan terdiri dari :
l. Seksi pendaftaran;
2. Seksi pendataan;
3. Scksi Dokumqrta-ci dan porgclolaarrDara.
d. Sub Dina.q puretrapan terdiri dari :
l. Seksi perhitungan;
2. Seksi penerbitan Surat Ketetapan;
3. Seksi Angsuran.
e' sub Dinas pembukuan dan pelaporan t€rdiri dari :
1. Seksi pcmbukuan pencrimaan;
2. Sek-si pernbukuan persediaan;
3. Seksi pelaporan.
f Suh oonas poragihan dan Keberatan terdiri dari :
l. Seksi Pe,lragihan;
?. Scksi Kcbcratan;
3. seksi Purgelolaan psrr€ri*aan sumosr-q'rte. rain. .
Sub Dina$ Perencanaan dan Evat'asi terdiridari :1. Seksi Perencaaaan dan pengernbarrgarr,
2. S€ksi Penggalian dan Evaluasi.
CabangDinasterdiri dari :
l. Cabang Dina$ Surabaya $elaran;2, Cabang Dinas Surabaya Timur;3. Cabang Dinas Surabaya pusat;
4. Cabang l)inas Suratraya lltara;5. Cabang Dinas Surabaya Baral
J.
k. yang diberikan oleh Kepala
34
l.
j.Keloqx* J abatan Fungsional.
I-IPTD Pasar Ttri.
(4) Bagan susunarr organisasi Dinas pendapatan dirnaksud padalvat (3) rd.S. scbagafunana dinyatakan datam rrtnpir*Perattran Da€rah ini.
Baghn l(efidnh bellsDlm$ perhdsife
Prgd 20
(1) Dinas pariwisata mempunyai nrgas melaksanakanDaerah dibidanA kepariwisataaa d* t b*d"yr*
sertatugas pmbaffiran yang dib€rikar oleh pemerintah"
(2) Untuk merryelenggarakan trgas sebagdimsna dimaksud pad&ayat (l), Dinas pariwisata mcmprmyai fungsi:a, perumusan p€reo*maan kebijakan t€tffiis bidang
kepariwisataan dan kebudayaan yang meriputi unrsanrestoran, info-rmasi wisata" obyek *i*tq -pelrginapau
remajq pondok wisql per{cemahan, rumah dd;* j." br",urusan rekreasi dan hiburanumuln s€rta k€hdalaan;,
b. pelaksanaan pengelolaan, pembinaacpembenian birnbingan dan petirin* -e-ri,t ,t*grr;kebijalen yang dit€tapkan oleh Kspala Daerah;
o- pengawa$m dan pe'ngendalian teknb di t*hng riwisat&{ry kebudayaan ry*r dengaur tgtiatan Vad ifitempt*oleh KcpalaDarcah;
d. pengelolaan tata usaba dinas,
e. pelaksanaan trgas-tugas lain yang dihiksn # r{qataDacrah
(3) susrnan orsnisasi Dinas pariwicatr tcndiridri :
& Dinas Pariwisata;
b. BagiarTara Usaha terdiri dari :
l. Sub Bagian Urnnrm daol(ryawaian;2. Sub Bagian perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.
c sub Dinas obyek d*r my" Tarik rvisata tmdiri dmi:l. Scksi Obyck lffisata;
2. Seksi Alraksi Wisata;
.? 3. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.ryiai8ryfFjl .;fu*L qF; +i-:.*r,.;
35
d. Sub Dinas Sarana pariwisata terdiri dari :
1. Seksi Akomodasi;
2. Seksi Rumatr Makan dan Bar ;3. Seksi Lingkungan Wisata.
e. Sub Dina.s Pemasarari Wisata terdiri dari:
l. Seksi homosi ;
2. $eksi Pelayanan Informasi;
3. Seksi Wisata Nusantura.
f Sub Dinas Penyuluhan Wisataterdiri dari :
1. Sel$i Birnbingan Wisata;
2. Scksi Kctcnaga Kcrjuuo;
3. Seksi Aneka Jasa pariwisata
g. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari:
1. Seksi Sejaratr dan Nilai Budaya;
2. Seksi Kesenian;
. 3. Seksi Museum dan purbakata.
h. Kclompok Jabatan Fungsional;
i. Cabang Dinas ;
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : :
l. IIPTD Taman Hihuran pantai Kenjeran;
2. LIPTD Tarnan Hiburan Rakyat;
3. IIPTD Balai Pcmuda Dan GNI;4. UPTD Tugu Patrlawan dan Museum Seputuh
Nopember.
(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dimak$rd padaayat {3) adalah sebagaimana dinyatakan ddam t anrpiranPerafuran Daerah ini.
Bagian Kedelapanbelas
Dinas Inforrnasi dan Komunikasi
Pesd 21
(1) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugasmelaksanakan kewenangan Daerah dalam bi.i d irf"rna-idan komunikasi meliputi ptrencanaafl, penyu.suhin prosam,pengelolaan informasi, hubungan *v*d
"t p"nbetday""tt
potarsi informasi dan penyampaian'informasi serta firgas
, . pembanfuan yarrg diberikan pemerintatr
:-
-.:-
--::...--:--I
,J
36
(2) untuk milyelenggarakan tugas sebagainuna dirnalsud pada .'"ayat (l), Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai ftingsi : :r
a perunrusan perencanrulll kebijakan mo,nitoring, perizinandibidang informasi sesuai dengan kebijakan-ymg telahditetapkan oleh Kepala Daerah;
b. pelr*sana*rn kebijakan tli birrang hubungan masyaraka!peurberdayaan potensi infonnasi dan penyanapaianinformasi;
c. pelaksanaan pengawi$an dan pengendalian di bidanghubungan masyaraka{ pemberdayaan potensi informasi danpenyampai an informasi;
d. pengelolaan tata usaha dinas;
c. pclaksanaan trgas-tugas lain yang dibcrikan olch KcpalaDaeratr.
(3) susunan organi$asi Dinas Informasi dan Komunikasi terdiridari:
a. Dinas Informasi dan Kornunikasi;
b. Bagian Tata Usahattrdiri dari :
l. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Suh Ragian Keuangan;
3. Sub Bagian Prograrn dan I aporan.
c. Sub Dinas Hubungan Masyarakat tcrdiri clari :
l. Seksi Pelayauan Inforrrasi;
Z. $eksi peliputan;
3. Seksi Perpustaliaan
d- sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi terdiri dari :
l. Seksi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat; .
2. Seksi Pcmbcrdayaan Kelompok Sosial Masyarakat;3. Seksi Pengolatran Data-
e. Sub Dinas Media Informasi terdiri dari :
l. Seksi Media Siap Tayang ;''; . -'
2. Seksi Rddio, Televisi Dan Filrn;
3. Scksi Pcrs Darr pcncrbitan.
f sub Dinas Prornosi dan Informasi l-angsung terdiri dari :
l. Seksi Promosi;
2. Seksi krfbnnasi Mobile;
3. Seksi hrformasi Pameran Dan Pertunjukan Rakvat.
-;-- + - ----- .. -r. E- rel.*b''*--#.:-.r.---.** s* - *- .-a:,- -!.g* ^-R.---,€n.-*.<++€*!.*+ +'*:'*-.,*-:
"r:f{f
37
& Kelompok JabatanFungsional;
h. Cabang Dina^s;
i. Unit PelaksanaTeknis Dinas.
(4) Baghn Susu'rran Qt€anisasi,pinas Infgrmasi Dan Konnrnilcn$tlimaksud padL ayat (3) adalati sebagaimaru tlinyatakan dalumlampirtrn Peraturarr Daera$ fuli; ; :
Bngtmi *fusernUiian B€lrs
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
(l)
Pasal 22
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugasmelaksanatrsn kewenangan Daerah di bidang Fosial Caq!pemberdayaan perempuan yang meliputi pryncEnaan,pen)rusunan prograrn" penyulghq1 rehabilitapi ;iosral"
penyelenggaraan banfuan sosial dan pemberdayaan perempuanserta tugas pembanhran yang diberikan Pem€rintah.
:
Unhrk menvelengglarakan trgas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Diilas Sosiirl dan Pernberdayaan perorypuanmempunyai fungsi :
a. penrnu$an perencanaan kebijakan penrbinaan,,penrberianbimbingan tlan perizinan di bidang kesejatrter4pr1sosiul danpemberdayaan petempuan sesuai dengan kebijakan yangtelah ditetapkan oleh Kepata Daerah;
b. pelaksanaan kebiiakan di bidang usaha sosipl, rehabilitasisosial,. bantuan sosial dan pcmberdayaan perempuan;
c. pelaksanaari pengawiuran darr p€ngendalian di bidang usahasosial, bantuan sosial, organisasi sosial dan pemberdayaanperempuan;
d. pengelolaan ketalatrsahaan dinas;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KepalaDaerah.
(3) Susunan Organisasi Diiras Sosial dan PemberdayaanPerempuan t€rdiri dari :
a. Dinas Seial dan PembudayaanPerdnpuan;
: b B$i*ffiffi":ffi:2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian KeuanganiJ. vvv u*bLqr ^rvsrE|rgrt
-
-----......::-.-.--.-----:
--
(?)
38
c. Sub Dinas Bina Swadaya Sosial tn'diri dari :
l. Soksi Penyutuhan dan Bimbingan Sosial;
2. Seksi Bina Kesejahteraan fuiak;
3. Seksi Bina Kesejahteraan Masyarakat.
d. Sub DinasRehabilitasi Sosial t€rdiri dari :
l. $cksi Rehabilitasi Peny'andang Casat dan Tuna Sosial;
2. Seksi Rehabilitasi tuiak;3. Selffi Rehabilitasi Sosial Daffih Kuru&"
e. Sutr DinasRantran dan Perlindungirn Social terdiri dari:
1. Seksi Binaorganisasi; Surnbangan Sosial danSpiritual;
2. Scksi Kcpahlawanso, Pcrirtis Kcmcdd<aaa &n laqirfUsia;
3. Seksi Basnran Korban Bencana d4rt PerlinfunganSosial.
f Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1. Seksi Peran Aktifpere,lnpuan;.--L! n I l
- j 2. Seksi Penrbinaan Pe,nrberdayaan Perempuan.
g Kclompok Jabatan Fungpional
-,--' : '. h.CabangDinas;
i. {lnitPelaksana Teknis Dinss.
(4) Bugan Susunan Orgaoisasi Dinas Sosial dan Pqnbendaplrt
:trff:ffi'ffff'#"ffiH*BaghnKcdua puluh
Ilinss tinglnurgan Hidup
Pasal 23
(1) Dinas Linglaugan Hidrp monpunyai trgns ,melaksannkan
fJffi "ffi* f-,llffil'T*ff*m' "ffiPernerintah.
(2) Untuk menyelenggarakan firgas sebagaimana dimaksud datarnayat (1) , Dinas Lingfungan Hidup mempunyai fungsi :
a.. Pelaksanaan penyusunan p€rencanaan dan programdibidang hidup;
b. Pelaksanaan pengelolaan peningkatan kualitas lingkunganhidup;
r-ffflidffi?Ed c++-
39
s. Pelaksenaan pengelolaan' danlaporatorium;
pengen$angan
d. F.ttlatsmaart uppla penanggulmgan p€ncer.naxan dan
kemsakaq lingkungqn" hidup serta pmukhan kualitaslingkungan 6;a"n i
-:i' 'i ':i
i'' ..P€trgesahane. Petaksanaan perilberian izul, p€nilaian d,im
d.okumen yt-g Uer,k+itan dengan lingkunga$tr$dup ;:f. Pelaksanaen *ytlluhan' dqg',peningkitan peran serta
n!4svai*<at; ,, .;.,g. ., Pelaksanzuur pengelolaantata u{atra dinas ;' ..
,
h. Pelaksanaan hrgas-hrgas lain yang diberikan oleh KepalaDaeratr"
I
(3) S*unan Oreanisasi Dinas Lingkungan Hiduit terdlri dari : :
. :::,.r:,. :',a. Dinas Lingktrngar,Hidup;.i.
b. lagian Tato Usahaterdiri dari ; ., ' .,i
, 1. Sub Ilagian Penprsunan Program;
,,,,7.; sub Bagtan l{eqe.ea4; : "i;:
3; Sub Bagian'Umtryrl Oan fepegawalan ; '{',"
4 $utr Ragian Hukurn . ."."
c. Sub Dinas Perizinanterdiri dari : ',;
.., ' ,1. Scksi AM P OI t ari, ,
,',1: ,,'i1.; '';r ' ,
,, 2. Seksi Pqizinarf,,Pembuanmn l,,imt?ah;,u,i , -. :;_
3. Seksi Perizinfo Ganggqrl ; ',i
4. Seksi Retribusi. ' i
' .1d. Sub Dinas lerltngkatan Ktralitai Linglungan dan
Pengendalian tsrdiri dari :
I $eksi Peningkatan Kralitas Lingkungnn;
2, Selcsi P*hg.*o**oo dan Pengendalian Dampak
Lingltungan; ;
3. $€ksi Inforrnasi Ling[tungan
e. Sub Dinaslabomtoriumterdiri dari:
1. Seksi Laboratoriuln Air;2. Sel$i Laboratorium Tanah ;
3. Seksi Laboratorium udara .
f. $ub Dinas Penangg$langan Pencemaran dan Ke,nrsakan
Lingkungan terdiri dari :
l. Selcsi Penanggutangan Penccmaranlingkungan ;
40
2. Seksi Pe,nanggulangrur Keiusakan Lirrgkungan ;
3. Seksi Pemulihan Kualitas Lingftungan;
4. Seksi Penyuluhan dan Peran S€rta Masyarakat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Cabang Dinas:
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(4) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dimaksudpada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam LampiranPcrahrran Dacrah ini,
Bagian Kedun pulutr safu
Dinns Pollsi Pamong Praja
Pasal 24
(l) Dinas Polisi Pamong haja mernpunyai tugas melaksanalffirikewe,lrangatr Daerah dalam
- biiang lrenyelenggaraankekntrarnan dan ketertiban umurl **gokk; peral.uran
' Daerah serta melaksanakan tugas pernbantran yang diberikanoleh Pernerintah.
(2j n?l,ffi*T:fi$ffi"ffffj*J"ffiffi,ffiffi,',
pada
1. perlyu$uftur renuula dan prog-arn kerja serta penyusunankebijakan teknis dalam mewujudkan ketrentraman danketeniban umum serta menegakkan perafirran Daerah;
2. pelaksanaan penyuluhan dalam rangka mewujudkanketentrama4 ketertiban umum dan penegakan perafi.rranDaerah;
3. pelaksanaan operasional di lapangan dalam rangtcape,ncegahan dan penindakan tertradap pelanggaranketertiban umum dan ketentraman serta pelanggaranPerattrran Daerah;
4. pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengusutan danperrgajuan tuirtutan tyr.hadap pelanggar k*srtiban umumdan ketentrarnan serta pelzmggar pa'atrran da€rah ke badanperadilan atau instansi terkait sesuai peratr:ran perundang-undangan yang berlalo;
5- pelaksanaan pembinaan" p€ngawasari dan pemeliharaanketelraaman dan ketertiban umum di seluruh wilayah
,. Daerah;
. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaarl Perailran,\ Daeralr" Keputusan Kepala Daerah dan peraflran
I nerundang-undangan lainnya yarig berlaku;#r|.-.{|iii+l*-E*1iiElfEibr-a.tf|t>'*+€|ff$gB:,-.@ -s- *.+ +.-i+.,'E. '-,-4-r. :- -**"Ls$*!s-$F.i\€*.+eEr,=es-e.-*fii&lbs,. ..
4t
7. purgelolaan tatausalra dinas;
8. pelaksanaan trgasdrgas lain yang dib€rikffi oleh KepalaDaerah.
(3) Strsunan Organisasi Dinas Polisi Pamong llaja terdifi dari :
'a^ Dinas Polisi Pamong Praja;
b. BagianTafaUsatrat€rdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Ke,pegawaiuu l
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Pedengkapan
c. Sub Dinas Operasi dan Pengawasanterdiri dari :
1. Seksi O,perasional;
2. $elai Administrasi Operasi;
3. Seksi Pengawasan
d. Sub Dinas Peryrbinaan dan Pe,ngerrbangantffdiri dari :
1. Seksi Dafa dan Pelaporan;
2. $eksi Prugram;
3. Seksi Pernbinaan.
. e, Sub Dinas Penyidikan dan Perdndakan terdiri dari:
L Seksi Pemeriksaan dan Penguzutan;
2. Seksi Penunhrtan dan Penindakan;
3. Seksi Administrasi Penyidikan.
f Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Unit Pelaksana'fdcnik Dinas;
h. Cabang Dina-c.
(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Polisi Pamong Prajadimaksud pada ayat (3) adelah sebagaimana dinyatakan dalamLampiran Peratran Dasatr ini.
Baglan Kedunpuluhdun
Dims Pengelolaan Tanah dan Rtmnh
Pasal 25
(l) Ilinas Penrgelolaan Tanah dan Rumah mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pngelolaan tanahdan nrmah / bangunan milik atau yang diluasai PemerintahDaerah dan trgas pemrbanfiran yang diberikan olehPemerintah;
ffiitfE-ri isa--:f!*--.*-+4*rA-: -- --dd
42
(2) I_IlItuk menyelenggarakan trgas sebagaimana dimaksud pda
","1 ifi ni** Engetola* 'J.*n tr dan Rumah melnprnyai
tungsi:
a- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegatan
unhrk *o*tuoul*tt' m€mpersiapkuq nrengolatq
menelaah dan menyrsun rumusan kebijakan telmis serta
prograrn kerja ;
b. Pelaksanaan yang meliputi legala usaha dan kegiatan
dibidang pengadaarS pengelolaa4 pelepasaq peagahran
pengg$man, perizinan peNlreftifikatan tanah serta
p*g"totuut, pcngafran pcatggurrlan' p91+1r rumah /b*E r* *rfit I yung dikuasai Pemerirrtatr Daerah dan
pemungUtan retribusi dan pungrrtan lain j'ang sah serta
iventarisasi;
c. Pengawasan yang meliputi segala Taha dan- kegi*an
oot* melaksarrakan p€1lgaffiman teknis atas pelaksanaan
*g* sesuai kebiiakan yang ditetapkan oleh Kepala
llaeratr serta peratrlran perundang-undangan yang berlalu;
d. Pelaksanaan koordinasi y*g meliputi segala usaha dan
kegiatan unuft pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh KePaIa Dae'rah ;
c. Pclaksanaan kctatausahsanyang mcliputi scgala usaha dan
kegialan dibidang lala, usaha umufiL kepegawaiarl
keuangan danrumahtanEga dinas ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibefikan oleh Ke'pala
Daerah.
susunan orgenisasi Dinas Pengelolaan Tannh dan Rurnah
terdiri dari :
a. Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah;
b. Bagtan Tata Usaha terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian;
2. Sub Bagian Keuangan
c. sub Dinas Pendataan dan Pengadaanterdiri dari :
1. Seksi Pendataan Tanah dan Rumah;
2. Seksi Pemetaan dan PengPkuran;
3. Scksi Pcngadaan Tanah.
d. sub Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumatr terdiri dari :
1. Seksi Ganrbar;
2. Seksi PerizinanTanah ;
3. Seksi KePengfuunian;
4. Seksi Pengelolaan Rumah Sewa'
(3)
43
e. Sub Dinas Peirgurdalianterdiri dari :
1. Seksi Pe,rryuluhan dan Evaluasi;
2. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
3. Soksi Penyelesaian, Sengketa dan Pengosongan.
f Sub Dinas Peardapatanterdiri dari :
I. Seltsi Retribusi;
2. Seksi Penrbukuan.:
g. Cabang Dinas;
h. Ilnit Pelaksana Teknik l)inas;
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peirgelolqan Tanah DanRuruah dinraksud pada qyat (3) adatah sebagaim+ra dinyatakandalam lqrqpiran Feratnran naerah ini.
Baginn lftduapuluhtiga
Dinas Fertanalran
Pasal26
(1) Dinas PertanaJran rnernplrnyai hrgx rnelaksanakankewenangan Daerah dibidang p€rtanaltan dan tugaspembanhran yang diberikan oleh Pemerintah;
(2) Untuk menyelenggarakan firgas sebageirnane dirrraksud pada
ayat (1), Dinas Pertanahan mernpunyai fungsi :
a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan pertanahan dibidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan ta{Iflttpengurusan hak-hak ates tanah, pengukumn dan pendaftarantanah;
b. Pe,ngukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta
pengukuran titik dasar teltnis orde IV dan penreliharaarurya;
c. Penyiapan bahan rumusan penalagunaan tanah dan
pengaturan penguasaan tanah dalam rangf<a peflyusunanpenataanruangkota;
d. Pengendalian penguasaan dan pananfaatan tanah;
e. Pelaksanaan inventarisasi sunrber daya tanah ;
f Pe,nilaian tariah dan pamantauan perkembangan nilai tanah ;
g Penanganan urasalah pertanahan datr pernberdayaan
masyarakat di bidang pertanahan;
u
h. Perrgembangan sistern informasi prtanahan ;
i. Pengelolaantatausaha dinas ;
j. Pelaksanaan tugas-ttrgas lain yang diberikan oleh KepalaDaerah.
(3) Susunan Organisausi Dinas Perlanahnn k rdiri dari :
a. Dinas Pertanahan;
b. B"gurr Tata Usaha terdiri dari :
l. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;
2. Sub B"garr Keuangan;
3. Sub Bagran Pcrrlnrsunan Program daq InformasiPelayanan.
c. Sub Dinas Pengukuran darr Pendaftaran Hak Atas Tanahterdiri dari :
l. Seksi Pe,lnetaan Dasar;
2. Seksi Pengukuran Kadastral ;
3. Seksi Pendqftaran Hak Aras Ta{tah.
d. $ub Dinas Pengaturan Penguasa4p dan Penatagurraan Tanatrterdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Penataan Peqguasaan dan Peng€gnaanTanah,
2. Seksi Penge'ndalian Penguasaan dan Penggunaarr Tanah ;
3. Seksi Inventarisasi Data Pengpasaan dan PenggunaanTanah
e. Sub Dinas Pengurusan Hak Ata$ Tanah terdiri dari :
1. Seksi Fengunrsan Hak Afas Tanah Perorangan;
2. Selai Pe,lrgurusan Hak Atas Tanah Badan Huhm;,
3. Seksi Pcogunrsan Ilak-hak Atas Tanah ka$iPemerintah Dan Pengarlaan Tanah.
f Sub Dinas Penanganan Masalah Pertanalran danPerrberdayaan Masyarakat terdiri dari :
L Seksi Pe,nanganan Perkara Pertanahan
2. Seksi Penyelesaian Masalah Pemanahan ;
3. S€l$i Pemberdayaan Masyarakat
g. Sub Dinas Peralilran Hak Atas Tanah dan Pembinaan PPATterdiri dari :
l. Seksi Peralihan Hak Atas Tanah;
ii*iitin*ri*g*!E-S5'r--.r..-t+r{j'r'-*'- -.l\s -- --{* "*.s'5s*..4-Y$.- '+*s.:.i#ri3.*:jl+..r;.:....-' .....---i t.. # -,e;4*lfi.*€dE i:dg f;
45
2. Seksi Perrbebanan Hak Aras Tanah dan P€nnbhaan
Pejabat Pesrbuat Akta Tanah;
3. Seksi Sistem Inforrrasi Pertamhan.
h. ,Iklo'ryok Jabatan FungPional ;
i. Cabang Dinas ; :
i. Unit Petaksana Teknik Dinaq.
(a) Bagan Susunan Chganisasi f)inas Pertanahan dimaksud f-d"ayar (3) ad.4lah scbagrimana rlinyatrll,an ,tlalag kmPiralr*ryDaq?hffi..,
i,
: BABV :
RINCIAN TUGAS DAN FT'NGSI' :
..:
Pasal2? ,, ,. ,: . ,'' ' . l
Rincian hrgas Oan fungFi masing'masing Dinas ditetapkan lebih
taqiut dcngan Kcputusad Kcpala Daerah.',
I
' 'SnbVt "i :.'i ''
KEIPMPOKJABATAI\I FUNGSIONAL ;"
PaEaI 28..' i, 'r' r j
i
Kelonfpok Jabatan FtrngSional mempunyai Urga.s melaksanakan
sebagiintugas Diaas sesrrai dengan keahlian dan kebutuhan
;, : : Piisal2g j
t_l'(1)
Kelompok Jabalan Frrngsional tefdiri dari sejumlah t€na8a
dalam jenj*g jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang
tenaga-fungsional senior silaku ketua kelompok yang berada
' dibow$,Oau qtanggungi&wdb ktpodo Kepala Dinas;
(2) Kclompok Jabatan Funpional dapat dibogt aras kelompok dan
$uh Kilornpok sesuai dengan kebutuhan;
:
(3i Junrtah jabatan fungsional dirtentikan berdasa*aa sifaq jenis
dan $ban kerja; i' ':'
(4)Petrlbinaanterhadapl.enagafurrgsionaldilaksanakansesuaidsrrganPe, aturen undangan yang berlsku'
46
Bab YIIPENGA}IGKAT.{1Y DAII PEMBE,NHEI{TIAN
DAI,AMJABATAI\I
Pasal 30
(t) Ke,pala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Ke,pala tsagian'l'ataUsaha dian$rat dan diberhentikan oleh Kcpala Daeratr dariPegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usrl SekrcfrisDaerah b€rdasarkan pe.nilaian dan p€rtimbangao Baperjakat ;
Q Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagiarr dapal diangkat dart
diberherfrikan berdasa*an peprilaian dan pertimbangnn
Baperjakat oleh Sekretaris Daerah atas peltmpalnn kewe'lrangan
dari Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Dinas dari pegarmai
negeri sipil yangmemenuhi syarat;
(3) KelomJro.k Jabatan Fungsional diangkat dan diberlrerrtikan
sesuai dengan poraLuran perwnlang-unAarrgdn yeng btrlaku oleh
Kepala Daeratr.
BAB YTIIPEMBIAYAAIT
Pnsul3l
Keuangu uil$k perrbiayaan kegiatan Dinas disediakffI dad
Ang$ra$ Peodapatan dan Belaxda Dae'ralr Ko{aSrrabaya'
RAR TX
PENUTUP
Pasal 32
Dcngan bslakUnya Psratran Dacfab ini din:nataftaa dicatnf dafi
tidak berlaku lagi :
1. Psaturan Da€ffih Kdamadya Daerab Tingkat tr Srrabarary11n*14 Talnrn 1998 t€ntang $sunan Orga$isasi dan Tataksrja Dinas
pendapatan Daerah r<,otama{a Dae,rah Tingkat II Surabaya ;
2. Peraturan Daemah l(otBftrrye Daerah Tingk&t tr surebE/r4 N-1mor
18 'l'afuun 1995 tentang tiusunan ()1gani$asi dan 'l'atakeda Dinas
FErikapan Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Peraturan Dasatl Kotanradya Daerah Tingkat II Surabaya Ngrn.or
13 Tahun f99i bntang Penrbentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas [.alu Lintas Oio engkut* Jala4 Daerah Koamadya
Daerah Tingkat II SurabaYa ;
47
4. Peraturan Daemh Kotamadya Daerah Tingkat rI suraba3a Nornor14 Tahun 1995 tentang Pembenhrkan, Snstrnan Organisasi danTatakerja Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah ringkat IISurabaya;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat tr surabala Nomor15 'l'ahun 1996 tartang Pernbentukan tlrganisasi dan 'latake{aDinas Ferparkiran Daerah Kotamadya Daerah TingLat IISurahaya;
6. Peratu m Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya Nomor25 Tahun 1996 tentang organisasi dan Talakerja DinasPeternakan Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat II $urabaya ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ringkat II surabaya Nomor6 Tahun 1997 tentiurg organisasi dan Tatakerja DinasKebersihan Daerah l{otamadva Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraluran Daerah Kolarnarlya Daerah Tingkat II surabala Numor7 Tahun 1997 tentang Pembenhrkan organisasi dan TatakerjaDinas Tata Krrta Daerah Kotamadya D*erah Tingkat II suratraya;
9. Peraturan Daerah Kctamadva Daerah ringkat II surabaya l,.lornarI Tahun 1997 tcntang Ponbc.ntukan organisasi dan TatakcrjaDtnas Pe.rtamanan dan Permaliaman Daerah Kotarnadya DaerahTingliat II Suratraya;
10. Peraluran Daerah Kutamadya Dasrah Tingl,rat II surabaya Nomor9 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan TatakerjaDinas Bangunan Dae,rair Koramadya Daerah Tingkat II Surirbaya;
I 1. Peraturan Daerair Kotamad.va Daerah ringkat II surabaya Nomorl0 Talnrn 1997 tent:rng Pcmhurtukan organisasi dan TatakcrjaDinas Pekerjaan llmum dan Bina Marga Daerah KotamadyaDaerah Tingkaf II Surabaya ;
l?.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Illuraba3a Nomor11 Tahun 1997 tentang Pembenftlkan Organisasi dan Tatake{aDinas Kebakaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IISurabaya;
13.Pcraturan Dacrah Kotamadya Dacrah ringkat II surabaya Nomor12 Tahun 1997 tentang Pembentukan Orgarrisasi dan TatakeqaDinas Penrmahan dan Penyehatan Lingkungan DaerahKotamailya Daaah Tingkat II Sinabayn ;
14.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya Nomor20 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tat*kerjaDinas Kesehatan Daerah Koltmadya Daerah Tingfuat IISurabaya;
lffi
48
15.Peraturan Da€rall Kotarnadya Daerah Tingkat tr Surabaya Nomor22 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatalcerja
Dinas Pariwisara Daerah Kotamadya Daerah Tingkatll Surabayq
16. Perafinan Dacah Kotamadya Daerah Tingkst tr Surabaya Nomor23 Tahun 199? tentang Pembentukan Organisasi dsn TotakerjaDitras Pe,ngelolaan'I'annh Daerah Kotamadya Daerah'l'ingkat llSurataya
Pasd Al
Perafiran Daeralr ini bedaku efektif paling lanrbat dalam waktu 3(tiga) bulan setelah diundgngkan;
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundanganPerafuran Daerah ini dengan penempatarrrya dalam l-embaranDaerah Kota Surabaya
Disahkan di Surahayap'adatanggal 5 Mei 2001
WALTKOTA SURABAYA!
nd
H. STINARTO STIMOPRAWIRO.Diundangtan di Sunabayapadatanggal 5 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH KOIA SURASAYA,,
ftd
a
Pembina Tingkat INIP. Stg029 422
LEMBARAI{ DAERAII KOTA SURABAYA TAIIUN Anl NOMOR3/C.
' Salinan sesuai aslinya,{o. Sckrctaris Dacrafo
ala Bagian Hukum
Penata Tingfar INip. 510 100 822
PENJELASAI\IATAS
PERATURAN DAERAII KOTA SURABAYANOIVIOR 3 TAHUN2OOT
TENTANG
ORGANIISASI DINAS KOTA $URABAYA
I. PENJELASAIY UMUM
Perafuran Da€rah ini mengah'tentang organisasi Dinas Kota surabaya.
Dengnn bedakunya Lhdang-undang Nomor 22 rahun 1999 telah meNnbdkantgw.erynean pemerintatran v*ts ltra.rkeparta o"*rrt yang nkan menrbawa krnsekuo*idilahrkan penatatan kelembaga; di Da€rah.
sernakin bertambah luasnya kewenangan yang ada dt Daerah maka Dinas-Dinas seb4gaiunsur pelaksana Pemerintah Daerah-yang rioutt ada periu ditata kembali dipadr*anpcngifitsgrasian instansi vcrtikat yerig stahrsnya bcrubah *rri"ai p"*"*" Dacrah.
organisasi Dinas $li:gkungan Pemerintah Kota sura.baya tersebut dibentuk d"ngunberpedoman kepada Peratnin Pecrerintah Nomor 34 fahun 2000 tentang pedoman
Organisasi Perangkaf Da€rah.
Perafirran Daffih ini hanya menetapkan pembenarka& kedudukan, urgas polcolq fungsidan susunan organisasi 23.(dua puluh tigal nir*". peniabaran tugas pokok dan fungsimasing-masing Dinas tersebut ut<r" ait lurir.u" lebih lar{ut dengan Keputrsan KepalaDacrah.
23 (dua puluh tiga) Dinas yj"g dibcntukan dengan peraturan Daenah ini merupakanmenyerrpumakan terhadap Dinas. yyg seberurinya s'dah ada, Dinas baru'}""tsebelumnya menrpakan instansi vertiial ui"u t *rt " d"***g* serta penggabungan duaatau lebih instarisi yang sebelumnya sudah ada.
Dengan dibentuknya Dinas-dinas dimakzud dilrarapkan dapat melaksanakan semuakewenangan PEmerintatr Daerah sscara tebih brik dun;dayanan kepa.da masyarakat dapatditingkarkan.
II. PEI{JELASATI PASAL DEfuII PASAL
PasalPasalPasaI
PasalPasalPasal
I23
45
6
Cukup jelas.Cnkupjelas.Cukup jelas.Cukupjelas.Cukup jelas.Cukup jelas.
",
Pasat 7Posal IPasal 9Pasal l0Pasal 11
Pasal lZPasal 13
Pasal 14Pasal 15
Pasal 16
Pasal '17Pasal 18
Pasal 19
Pasal 2A
Pasal 2lPasa! 22Pasal 23Pasal 24Pasal 25Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 29Pasal 30Pasal 31
Pasal 32Pasal 33
Cnkup jelas.
Cukup jelas.
Cukupjelas.Cukupjetas.Cukup jelas.
Cukup jelas.C.ukupjelas.Cukupielas.Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jclas.Cukup jelas.
Ctrkup jelas.Culiup jelas.
:Cukup jelns,
Cukup jelas,Cukup jelas.
Cukup jelas;Cukup jelas.Cukup jclas.C\rkup jelas,
Cukup jelas.Cukupjelas.Cukup jelas.Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukupjelas.
*******
."Jri+*Fi*-#:+ !i a' : ; :3d-q ;1-i ;-.:::i::, ;rr:.lii-.:i-..#i:j+!j:ei.*€:"i5+a,r!-,J,,*:t-.,. -*-:f r 1 . . ---' -r a '[a |ri!Lrrt1F!fl1f!!?-: