Kabupaten Aceh Utara (Print)

VII. KABUPATEN ACEH UTARA

VII/1

I. GAMBARAN UMUM

1.1 Administrasi

Gambar 7.1

Peta Administratif Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh yang beribukota kabupaten Lhoksukon, yang terletak antara 96.52.00o – 97.31.00o Bujur Timur dan 04.46.00o – 05.00.40o Lintang utara, sebagian besar wilayah dalam kabupaten Aceh Utara terdapat pada daerah dataran, sehingga kisaran suhu rata-rata sepanjang tahun 2010 sebesar 20,0oC- 31,0oC, kecepatan angin maksimum berkisar antara 10 – 27 knot walaupun rata – rata kecepatan angin hanya sebesar 4 – 5 knot.

Luas wilayah administratif kabupaten

Aceh Utara sebesar 3.296,86 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah

- Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 Kecamatan, 70 Mukim, 852 Desa atau gampong.

Berikut tabel luas wilayah dalam hitungan Km2 dan nilai persentasinya dari masing-masing

Kecamatan :

Tabel 7.1Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman, Gampong dan Kelurahan

Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010

No Kecamatan Luas(km2)

Jumlah TotalKemukiman Gampong Kelurahan1 Sawang 384,650 2 39 - 392 Nisam 193,470 3 29 - 29

KABUPATEN ACEH UTARA

VII/2

No Kecamatan Luas(km2)

Jumlah TotalKemukiman Gampong Kelurahan3 Nisam Antara 30,000 1 6 - 6

4 Banda Baro 18,000 1 9 - 9

5 Kuta Makmur 151,320 3 39 - 39

6 Simpang Keuramat 79,780 2 16 - 16

7 Syamtalira Bayu 75,360 4 38 - 38

8 Geureudong Pase 271,450 - 11 - 11

9 Meurah Mulia 202,570 3 50 - 50

10 Matangkuli 78,650 4 49 - 49

11 Paya Bakong 418,320 4 39 - 39

12 Pirak Timu 45,990 2 23 - 23

13 Cot Girek 189,000 3 24 - 2414 Tanah Jambo Aye 162,980 4 47 - 47

15 Langkahan 150,520 3 23 - 23

16 Seunuddon 100,630 3 33 - 33

17 Baktiya 158,670 3 57 - 57

18 Baktiya Barat 83,080 3 26 - 26

19 Lhoksukon 243,000 4 75 - 75

20 Tanah Luas 30,640 3 57 - 57

21 Nibong 44,910 2 20 - 20

22 Samudera 43,280 3 40 - 40

23 Syamtalira Aron 28,130 4 34 - 34

24 Tanah Pasir 20,290 1 18 - 18

25 Lapang 19,360 1 11 - 11

26 Muara Batu 33,340 2 24 - 24

27 Dewantara 39,470 2 15 - 15

Jumlah 3.296,860 70 852 - 852Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2009

1.2 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tahun 2010 penggunaan lahan Kabupaten Aceh Utara didominasi lahan

perkebunan yaitu sebesar 18,71% (54.312 Ha), Sedangkan penggunaan lahan yang

kurang menonjol adalah kolam 0,22% (645 Ha).


VII/3

Tabel 7.2Pola

Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010

Gambar 7.2Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Utara


No Pemanfaatan RuangLuas (Ha)

%

1 Perkarangan/Lahan utk Bangunan dan Halaman Sekitar 37,781 13.012 Tegal/Kebun 38,201 13.163 Padang Rumput 5,814 2.004 Tambak 9,217 3.175 Kolam 645 0.226 Hutan Rakyat 34,200 11.787 Hutan Negara 44,898 15.468 Ladang/Huma 21,013 7.249 Perkebunan 54,312 18.71

10 Sawah 44,266 15.25Total 290,347 100.00

VII/4

37,781

38,201

5,814

9,217

64534,200

44,898

21,013

54,312

44,266

Perkarangan/Lahan utk Bangunan dan Halaman Sekitar

Tegal/Kebun

Padang Rumput

Tambak

Kolam

Hutan Rakyat

Hutan Negara

Ladang/Huma

Perkebunan

Sawah

1.3 Karakteristik Kependudukan

Populasi (2010) : 529.751 jiwa

Populasi (2015) : 578.039 jiwa (proyeksi)

Jumlah Kepadatan : 161 jiwa/km2

Jenis Kelamin

Laki : 49,52 %

Perempuan : 50,48 %

Usia Tengah (median) : Tidak ada data distribusi usia

Lulusan Perguruan Tinggi (S1-S3) : Tidak ada data

Lulusan Pendidikan Dasar (SD-SMA) : 5,22 %

Upah Minimum Regional : Rp. 1.400.000,- (SK Gubernur NAD No. 76

Tahun 2011, tanggal 22 Desember 2011

Tabel 7.3


VII/5

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Utara

Tahun 2012

No KecamatanLuas Wilayah

%Penduduk

%Kepadatan

%(km2) (Jiwa) (Jiwa/km2)

1 Sawang 384,650

11.67 33,74

8 6.3

7 0.09 1.09

2 Nisam 193,470 5.87 17,11

5 3.2

3 0.09 1.10

3 Nisam Antara 30,000 0.91 12,09

6 2.2

8 0.40 5.03

4 Banda Baro 18,000 0.55 7,37

7 1.3

9 0.41 5.11

5 Kuta Makmur 151,320 4.59 22,02

8 4.1

6 0.15 1.82

6 Simpang Keuramat 79,780 2.42 8,71

0 1.6

4 0.11 1.36

7 Syamtalira Bayu 75,360 2.29 18,95

5 3.5

8 0.25 3.14

8 Geureudong Pase 271,450 8.23 4,44

8 0.8

4 0.02 0.20

9 Meurah Mulia 202,570 6.14 17,61

2 3.3

2 0.09 1.08

10 Matangkuli 78,650 2.39 16,42

4 3.1

0 0.21 2.60

11 Paya Bakong 418,320 12.69 12,69

0 2.4

0 0.03 0.38

12 Pirak Timu 45,990 1.39 7,41

3 1.4

0 0.16 2.01

13 Cot Girek 189,000 5.73 18,34

2 3.4

6 0.10 1.21

14 Tanah Jambo Aye 162,980 4.94 39,14

1 7.3

9 0.24 2.99

15 Langkahan 150,520 4.57 20,93

8 3.9

5 0.14 1.73

16 Seunuddon 100,630 3.05 23,26

7 4.3

9 0.23 2.88

17 Baktiya 158,670 4.81 32,46

5 6.1

3 0.20 2.55

18 Baktiya Barat 83,080 2.52 16,94

3 3.2

0 0.20 2.54

19 Lhoksukon 243,000 7.37 43,99

8 8.3

1 0.18 2.26

20 Tanah Luas 30,640 0.93 22,03

7 4.1

6 0.72 8.97

21 Nibong 44,910 1.36 9,04

7 1.7

1 0.20 2.51

22 Samudera 43,280 1.31 24,38

9 4.6

0 0.56 7.03

23 Syamtalira Aron 28,130 0.85 16,45

6 3.1

1 0.58 7.30

24 Tanah Pasir 20,290 0.62 8,37

6 1.5

8 0.41 5.15


VII/6

No KecamatanLuas Wilayah

%Penduduk

%Kepadatan

%(km2) (Jiwa) (Jiwa/km2)

25 Lapang 19,360 0.59 7,90

9 1.4

9 0.41 5.09

26 Muara Batu 33,340 1.01 24,38

5 4.6

0 0.73 9.12

27 Dewantara 39,470 1.20 43,44

2 8.2

0 1.10 13.73

Jumlah 3,296,860 100.00 529,7

51 100.0

0 8.0

2 100.00

1.4 Ekonomi

Pada Tabel di bawah ini memperlihatkan PDRB Kabupaten Aceh Utara yang diperoleh

berdasarkan harga dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007. PDRB yang diperoleh

memperlihatkan ada tahun yang nilainya naik jika dibandingkan pada Tahun 2003 dan ada

juga PDRD yang nilainya menurun. Naik turunnya PDRB Kabupaten Aceh Utara

disebabkan atas dasar harga yang berlaku selama periode tersebut yang dipengaruhi oleh

perubahan-perubahan harga, disamping melorotnya kegiatan ekonomi daerah yang

dipengaruhi oleh bencana Tsunami dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari harga konstan, maka PDRD Kabupaten Aceh Utara diperlihatkan pada

Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.4

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Harga Konstan

Tahun 2003 – 2007

TAHUNPRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

(PDRB)(Milyar)

Prosentase

2003 16.381,43 100,002004 14.295,31 -12,732005 7.788,45 -52,462006 7.445,47 -11,042007 6.036,79 -25,87

Berdasarkan data tersebut di atas, PDRB Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2003

diperoleh sebesar 16.381,43 Milyar, pada Tahun 2004 diperoleh nilai sedikit menurun

menjadi sebesar 14.295,31 Milyar, pada Tahun 2005 terjadi penurunan menjadi sebesar


VII/7

7.788,45, pada Tahun 2006 diperoleh sebesar 7.445,47 dan untuk Tahun 2007 PDRD yang

diperoleh sebesar 6.036,79 Milyar.

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, hal ini sangat menimbulkan keprihatinan yang

serius bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dengan kata lain bahwa kesempatan kerja

dan produktivitas dari sektor migas sudah tidak bisa diharapkan dimasa depan. Untuk

mengantisipasi persoalan pasca gas, kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi dan tenaga

kerja perlu dirumuskan segera oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

1.4.1 Kondisi Perekonomian Daerah

Gambaran tentang kontribusi masing-masing sektor terhadap kondisi perekonomian

Kabupaten Aceh Utara tahun 2010 dapat diketahui melalui PDRB menurut lapangan

usaha Kabupaten Aceh Utara tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 7.5Struktur Perekonomian Kabupaten Aceh Utara 2010

Gambar 7.3Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Tahun 2010 (Persen)


No. Lapangan Usaha 2010

1. Pertanian 22,30

2 Pertambangan dan Penggalian 44,07

3 Industri Pengolahan 3,35

4 Listrik dan Air Minum 0,26

5 Bangunan/Konstruksi 5,08

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8,83

7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,35

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 2,92

9 Jasa-jasa 6,84

VII/8

22.30

44.07

3.350.26

5.08

8.83

6.35

2.92 6.84Pertanian

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Listrik, Gas, dan Air Minum

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pengangkutan dan Komunikasi

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Jasa-jasa

1.4.2 Keuangan Daerah

Realiasi dari pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2012

adalah Rp. 62.523.383.254,- hal ini bersumber dari pajak daerah, dan retribusi

daerah (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Untuk

dana perimbangan yang realisasinya berjumlah Rp. 1.029.445.736.746,- bersumber

dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), DAU dan DAK.

Realiasi belanja daerah Pemerintah Kota Langsa berjumlah Rp. 1.109.041.618.477,-

yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 956.828.342.940,-, belanja modal

sebesar Rp. 132.762.072.075,-, serta belanja tak terduga Rp. 19.451.203.462,-

(kondisi 31 Juni 2012/Laporan Keuangan Semester I).

Tabel 7.6Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012

NO

PENDAPATAN JUMLAH (Rp)

1 Pendapatan Asli Daerah 62,523,383,254.00 2 Pendapatan Transfer / Perimbangan 1,029,445,736,746.00 3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 10,673,498,477.00 TOTAL 1,102,642,618,477.00

PENGELUARAN JUMLAH (Rp)


VII/9

1 Belanja Operasi 956,828,342,940.00 2 Belanja Modal 132,762,072,075.00 3 Belanja Tak Terduga 19,451,203,462.00 4 Transfer - TOTAL 1,109,041,618,477.00

PEMBIAYAAN JUMLAH (Rp)

1 Penerimaan Daerah 6,399,000,000.00 2 Pengeluaran Daerah - TOTAL 6,399,000,000.00

II. INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

2.1 Air Bersih

Pembangunan sektor air bersih di Kabupaten Aceh Utara berhadapan dengan aspek-aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi, sektor air bersih dituntut

menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah ekonomi dalam rangka memandu alokasi

sumberdaya air dan mendorong terselenggaranya sektor usaha selayaknya corporate yang

profesional, berperilaku efisien, dan menghasilkan manfaat bagi sektor ekonomi lainnya.

Dalam aspek sosial, sektor air bersih berhadapan dengan nilai-nilai sosial yang harus

diaspirasikan di dalam pembangunan serta kedudukannya sebagai sektor publik yang

paling mendasar. Muncul kesadaran yang sama yakni sasaran menyediakan sarana dan

air bersih bagi sebanyak-banyaknya penduduk. Sedangkan dalam aspek lingkungan,

sektor air bersih berhadapan dengan implikasi yang bernuansa sosial dan mempengaruhi

alokasi sumberdaya air. Sinergi antara aspek lingkungan dan sosial dapat menentukan

perilaku pengelolaan sumberdaya air dan permintaan air bersih. Secara keseluruhan,

kebijaksanaan sektor air bersih sejalan dengan pencapaian manfaat setinggi-tingginya dari

pembangunan dan konservasi sumberdaya air antara lain (United Nations, 1979): (1)

meningkatkan pendapatan regional atau nasional, (2) meredistribusikan pendapatan di

antara wilayah, (3) meredistribusikan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat,

(4) memperbaiki keadaan kesehatan masyarakat, dan (5) memperbaiki kualitas lingkungan.


VII/10

Di Kabupaten Aceh Utara sendiri telah lama berdiri Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Tirta Mon Pase yang melayani kebutuhan air bagi 2 (dua) wilayah pemerintahan, yaitu

Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Hingga saat ini Kota Lhokseumawe sendiri

belum mempunyai PDAM sendiri sehingga pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kota

tersebut harus dilayani oleh PDAM Tirta Mon Pase. Hal ini sudah barang tentu menjadikan

beban pelayanan bagi PDAM Tirta Mon Pase menjadi tinggi. Untuk pelayanan di tingkat

Kabupaten Aceh Utara sendiri belum seluruhnya terlayani, namun mengingat besarnya

ketergantungan Kabupaten Aceh Utara kepada Kota Lhokseumawe, baik itu dari sisi

pemerintahan (karena sebagian besar pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara

masih berada di Kota Lhokseumawe), sosial hingga perdagangan dan jasa.

Hingga saat ini PDAM Tita Mon Pase telah mempunyai 1 WTP yang terletak di Lhoksukon

dan beberapa SWTP pembantu yang melayani ke kecamatan-kecamatan dalam wilayah

Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Namun kebutuhan akan air bersih hingga

saat ini belum mencakup seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Banyak

kecamatan-kecamatan yang belum terlayani akan kebutuhan air bersih tersebut. Selain

belum adanya jaringan-jaringan pipa air yang memadai, hal ini juga disebabkan kurangnya

sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Mon Pase serta masih minimnya fasilitas-

fasilitas yang dimiliki, sehingga tingkat kebutuhan yang semakin meningkat tidak diimbangi

dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengembangan Air Minum di Kabupaten Aceh Utara adalah agar terpenuhinya kebutuhan

air bersih dan air minum bagi seluruh penduduk di daerah ini, khususnya pada daerah-

daerah perkotaan dan daerah-daerah yang kritis akan air bersih, mengingat hampir

sebagian wilayah di Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah rawan air bersih.

Strategi peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih di Kabupaten Aceh Utara memiliki

dua sasaran. Pertama, pengembangan sumber-sumber air baku baru. Secara umum

kapasitas produksi air bersih berdasarkan sumber-sumber air baku yang ada tidak akan

cukup memenuhi permintaan air bersih pada masa mendatang. Oleh karena itu langkah

operasional terencana dan terpadu dalam jangka panjang khususnya di sekitar

KotaLhoksukon tidak dapat dikerjakan oleh sektor air bersih sendiri. Sistem penyediaan

dan upaya peningkatan air baku di wilayah tersebut pada mas yang akan datang bisa

ditunjang dengan adanya DAS Krueng Keuruto dan DAS Peusangan. Sistem pengelolaan

kedua DAS tersebut diharapkan mampu memanfaatkan air baku sekitar 50 persen dari


VII/11

kapasitas maksimumnya, dan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih

untuk seluruh Kabupaten Aceh Utara.

Sumber air yang menggunakan air baku dari sumur dalam atau mata air relatif tidak

bermasalah dalam memelihara kualitas air, yakni cukup dengan sistem injeksi desinfektan

kaporit sejumlah 0.2 hingga 0.4 mg per liter di dalam sistem pengolahan air yang relatif

sederhana. Sedangkan sumber air yang menggunakan bahan baku air permukaan, oleh

karena keadaannya relatif terbuka terhadap gangguan sifat-sifat kimia, fisika dan biologi air,

memerlukan proses pengolahan yang canggih dan rumit—meliputi sedimentasi awal,

aerator (proses oksidasi), flokulasi, sedimentasi akhir, dan penyaringan—untuk

memperbaiki kualitas air. Langkah operasional yang perlu segera diberlakukan adalah

menerapkan sistem monitoring dini kualitas air. Hal ini relevan pada PDAM Tirta Mon Pase

karena relatif sering menghadapi penurunan kualitas air bersih yang tidak terduga pada

musim kemarau. Di sisi lain, perbaikan teknologi pengolahan perlu diupayakan terus

menerus selain alasan efisiensi.

Strategi pengembangan sektor air bersih di Aceh Utara memerlukan integrasi dalam aspek

sosial, ekonomi dan lingkungan. Strategi tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak

positif dalam masing-masing aspek secara proporsional, berkelanjutan, dan membawa

peningkatan kesejahteraan (social benefit). Pengembangan sektor air bersih di Aceh Utara

agaknya terkonsentrasi pada pengembangan wilayah DAS Krueng Keureuto dan

Peusangan, yakni untuk menyediakan air baku khususnya bagi penyediaan air bersih di

wilayah hilir.

Gambar 7.4

Prasarana Air Bersih yang dibangun dengan Dana APBN

di Kabupaten Aceh Utara


VII/12

2.2 Persampahan

Kota-kota kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara umumnya sudah menjadi kota-

kota yang tidak memiliki daya tarik lingkungan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya

sampah-sampah yang bertebaran yang salah satunya diakibatkan oleh kurangnya

kesadaran masyarakat dan kurangnya daya tampung tempat pembuangan sementara dan

akhir yang dimiliki. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh sektor pemerintah dan swasta,

akan tetapi hasilnya masih belum maksimal. Sampah berserakan di mana-mana,

sepanjang jalan, saluranl, sungai dan pantai yang menyebabkan terkontaminasinya air dan

perairan. Pemeliharaan selokan dan saluran drainase menurunkan kapasitas drainase dan

menyebabkan genangan dan banjir di tempat-tempat yang rendah. Karena tidak terdapat

Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, maka kontaminasi akan semakin buruk jika

tidak segera diambil tindakan yang tepat, baik oleh pemerintah maupun oleh penduduk

setempat.

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian di atas, untuk mengatasi berbagai

permasalahan aktual dalam pembangunan Kota di Kabupaten Aceh Utara, maka prinsip-

prinsip penataan ruang tidak dapat diabaikan lagi. Dalam konteks ini, upaya pengendalian


VII/13

pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas

sektor dan lintas wilayah melalui instrumen penataan ruang. Melalui instrumen ini pula,

maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat

penting.

Penanganan masalah sampah sebagai wujud pelestarian lingkungan di Kabupaten Aceh

Utara direncanakan dengan Proyek Pembangunan TPA Teupin Keubeu untuk pengelolaan

limbah padat yang merupakan contoh model untuk mengatasi masalah persampahan di

daerah ini.

2.3 Sanitasi dan Air Limbah

Kawasan-kawasan permukiman dan insdustri di Kabupaten Aceh Utara pada umumnya

pembuangan air limbah dilakukan langsung ke saluran-saluran air yang bermuara pada

drainase atau sungai-sungai. Pembuangan air limbah baik yang bersumber dari kegiatan

domestik (rumah tangga) maupun industri tersebut ke badan air dapat menyebabkan

pencemaran lingkungan apabila kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu limbah.

Sebagai contoh, pada daerah-daerah perkotaan yang padat sering kali terlihat letak septic

tank, cubluk (balong), dan pembuangan sampah berdekatan dengan sumber air tanah. Hal

ini dikhawatirkan sumber air tanah akan tercemar oleh bakteri coli. Secara kimiawi, sumber-

sumber air di daerah perkotaan di Kabupaten Aceh Utara tidak memehenuhi baku mutu air

minum yang parameternya dinilai dari unsur nitrat, nitrit, besi, dan mangan.

Demikian juga hal nya dengan dunia industri di Kabupaten Aceh Utara. Dalam kegiatan

industri, air limbah akan mengandung zat-zat/kontaminan yang dihasilkan dari sisa bahan

baku, sisa pelarut atau bahan aditif, produk terbuang atau gagal, pencucian dan

pembilasan peralatan, blowdown beberapa peralatan seperti kettle boiler dan sistem air

pendingin, serta sanitary wastes. Agar dapat memenuhi baku mutu, industri harus

menerapkan prinsip pengendalin limbah secara cermat dan terpadu baik di dalam proses

produksi (in-pipe pollution prevention) dan setelah proses produksi (end-pipe pollution

prevention). Pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume

limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Sedangkan

pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan

peencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah

ditetapkan.


VII/14

Namun demikian, permasalahan air limbah di Kabupaten Aceh Utara tidak sesederhana

yang dibayangkan karena pengolahan air limbah memerlukan biaya investasi yang besar

dan biaya operasi yang tidak sedikit, sementara daerah tidak mampu untuk menanggu

semua biaya tersebut. Untuk itu, pengolahan air limbah harus dilakukan dengan cermat,

dimulai dari perencanaan yang teliti, pelaksanaan pembangunan fasilitas instalasi

pengolahan air limbah (IPAL) atau unit pengolahan limbah (UPL) yang benar, serta

pengoperasian yang cermat

2.4 Drainase

Kabupaten Aceh Utara dialiri oleh beberapa buah krueng (sungai) dengan pola aliran

kurang lebih dari barat daya ke timur laut, dengan hulu utama di daerah atas yaitu

Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Adapun beberapa sungai besar yang melintasi

Kabupaten Aceh Utara adalah Sungai Kuala Keuruto dan Sungai Krueng Pase.

Keberadaan sungai-sungai besar ini sangat berpengaruh dan berdampak terhadap

drainase yang ada di kota-kota di Kabupaten Aceh Utara.

Pada umumnya sistim drainase Kabupaten Aceh Utara berawal dari saluran-saluran

drainase kwarter di perumahan yang mengalir ke saluran tersier drainase jalan, lalu

mengalir ke sungai-sungai tersebut diatas, baik secara langsung, ataupun melalui saluran

irigasi yang kemudian menjadi saluran pembuang persawahan terlebih dahulu.

Kebanyakan kota-kota kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang berada di daerah pesisir

sangat rentan terhadap banjir genangan akibat dari kapasitas drainase yang tidak

memadai. Selain itu hal tersebut juga diakibatkan karena gravitasi jalannya aliran drainase

yang tidak dapat terlalu diandalkan oleh karena banyaknya daerah-daerah pesisir yang

daratannya sudah berada beberapa centimeter dibawah permukaan laut (DPL). Namun

untuk kota-kota kecamatan yang berada di bagian tengah dan atas kondisi topografinya

sudah cukup menunjang, kepadatan rumah yang umumnya masih jarang, kecuali di

kecamatan-keacamatan sepanjang jalan utama (jalan negara Banda Aceh – Medan), dan

tata guna lahan yang masih teratur. Namun demikian masih juga terdapat genangan-

genangan di beberapa tempat di Kabupaten Aceh Utara.

Gambar 7.5

Perbaikan Drainase di Kabupaten Aceh Utara


VII/15

2.5 Permukiman Kumuh dan Rusunuwa

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) merupakan salah satu wujud

program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan pendekatan

peremajaan kota atau urban renewal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas

kawasan permukiman dan mengurangi proporsi kawasan kumuh dan tidak layak huni di

perkotaan . Selain itu bagi warga yang tinggal di Rusunawa dapat lebih meningkatkan

produktivitasnya sekaligus kesejahteraannya.

Karena alasan itu, pembangunan Rusunawa dirasakan sudah sangat mendesak

keberadaannya. Pembangunan Rusunawa tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus

terpadu dan disiapkan melalui tahapan dalam kemasan Perencanaan Peremajaan

Kawasan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dalam program pengembangan

permukiman perkotaan dan oleh karenanya merupakan salah satu agenda prioritas dalam

Strategi Pengembangan Kota yang diamanatkan dalam RTRW – Kabupaten Aceh Utara.

Pembangunan Rusunawa sangat sesuai untuk hunian di kota-kota besar mengingat

keterbatasan lahan selain diperuntukkan untuk perbaikan kawasan permukiman di

perkotaan. Dengan konsep bangunan vertikal, maka diharapkan lahan untuk ruang terbuka

hijau dan daerah resapan air jumlahnya akan bertambah sehingga dapat mencegah

terjadinya banjir dan mengurangi kepadatan perumahan diperkotaan.

Maksud dari Pembangunan Rusunawa adalah :


VII/16

Memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR yang semula di

kawasan padat dan tanah Negara.

Mendukung pengembangan kawasan industri, perniagaan, jasa di perkotaan dengan

adanya optimalisasi lahan .

Mengurangi terjadinya kemacetan dan permasalahan lalu lintas.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

Tercapainya penyediaan perumahan susun sewa bagi MBR yang semula tinggalpada

lokasi / kawasan padat dan kumuh dengan harga terjangkau.

Tertatanya lingkungan perumahan di sekitar kawasan kota dan terjaganya

keseimbangan lingkungan hidup.

Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat MBR.

Tercapainya peningkatan produktifitas kerja dan efisiensi pemanfaatan ruang dan

waktu.

Berkurangnya permasalahan lalu lintas, akibat besarnya biaya transportasi pergerakan

tenaga kerja dari kawasan permukiman menuju lokasi kerja.

Pemilihan lokasi rusunawa diarahkan pada lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan yang

potensial dikembangkan sebagai penanggulangan kawasan kumuh perkotaan dan

diprioritaskan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan pekerja yang berada dan

tinggal dikawasan tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Aceh Utara.

Fasilitas rusunawa seperti:

1. Unit hunian (kamar) 192 unit (2 blok)

2. Unit hunian difable (penyandang cacat ) 4 unit

3. Mushalla

4. Ruang Pertemuan

5. Ruang komersil

6. Parkir Kendaran roda 2

Tabel 7.7Data Rusunawa Kabupaten Aceh Utara s.d Tahun 2012

No LokasiJumlah Twin

BlokJumlah

UnitJumlah Penghuni

KK Jiwa


VII/17

1PP Ma’hadul ulumdiniah Islamiyah mesjid raya Samalanga

1 TB 192(tdk ada data, Kemenpera)

(tdk ada data, Kemenpera)

Sumber : UPTD Rusunawa Dinas PU Kota Banda Aceh

III. PEMBIAYAAN BIDANG CIPTA KARYA

Pembiayaan bidang Cipta Karya dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami

peningkatan untuk sumber dana APBA propinsi, sedangkan sumber dana APBN

mengalami fluktuasi yaitu adanya kenaikan pada tahun 2011 dan penurunan kembali

pada tahun 2012.

Pembiayaan bidang Cipta Karya pada tahun 2010 adalah Rp. 2.015.858.000,- (APBN

Murni), Rp. 24.925.136.000,- (APBA Propinsi) dan Rp. 1.597.237.000,- (DAK). Pada

tahun 2011 adalah Rp. 5.344.221.000,- (APBN Murni), Rp. 73.219.000.000,- (APBA

Propinsi), dan Rp. 1.050.600.000,- (DAK). Sedangkan pada tahun 2012 adalah Rp.

4.480.413.000,- (APBN Murni), Rp. 117.485.000.000,- (APBA Propinsi), dan Rp.

1.514.770.000,- (DAK).


VII/18

Tabel 7.8Pengalokasian Pendanaan Bidang Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara

TAHUN KEGIATANAPBN APBD

CSR & KPS

DAKSUMBER

PENDANAAN LAINNYARM PHLN PROVINSI KAB/KOTA

2010 Bangkim - - 11,968,136 -PBL - - 7,197,000 -PLP - - - 764,600AM 2,015,858 - 5,760,000 832,637

TOTAL 2,015,858 24,925,136 1,597,2372011 Bangkim 1,357,000 - 66,729,000 -

PBL 150,000 - 1,400,000 -PLP - - - -AM 3,837,221 - 5,090,000 1,054,600

TOTAL 5,344,221 73,219,000 1,054,6002012 Bangkim 1,050,000 - 109,835,000 -

PBL - - 2,400,000 -PLP - - - -AM 3,430,413 - 5,250,000 1,514,770

TOTAL 4,480,413 - 117,485,000 1,514,770


(Dalam Ribuan)

Documents

Kabupaten Aceh Utara (Print)